RINGKASAN HASILPENILAIAN/ EVALUASI ......Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | 5 11) Setiap Anggota Dewan Komisaris belum menerima salinan

Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | i

RINGKASAN HASIL PENILAIAN/ EVALUASIATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PAD A PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2019

ASPEK PENGUJIAN/INDlKATORJ PARAMETER

Komitmen terhadap Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang

Baik Secara Berkelanjutan

BOBOT

7,000

CAPAIANTAHUN2019

SKOR CAPAlAN(%)

6,884 98,344

PENJELASAN

Sangat Baik

" Pemegang Sa ham dan RUPS/ 9,000

Pemilik Modal

III Dewan Komisaris/ Dewan 35,000

Pengawas

IV Direksi 35,000

V Pengungkapan Informasi dan 9,000

Transparansi

8,694

34,061

34,414

7,948

96,595

97,316

98,327

88,311

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

VI Aspek Lainnya

SKOR KESELURUHAN

::!:5,000 5,000

97,001

100 Tambah Skor

Sangat Baik

Mengetahui,

Direktur Utama

-b A.N.S. Kosasih

Komisaris Utama

Franciscus M.A. Sibarani

Laporan I/asi/ Self Assessment Penerapan GeG pada PT 7'aspen (persem) Tahun 20/9 I i

Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Self Assessment terhadap penerapan GCG di PT Taspen (Persero) dimaksudkan

untuk menilai dan mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 dengan petunjuk teknis pelaksanaannya

berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-

16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hasil reviu atas tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG pada tahun 2018,

terdapat 30 parameter yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan

Area of Improvement (AoI). Dari jumlah tersebut telah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 19

AoI (63,33%) dan sebanyak 11 AoI (36,67%) masih dalam proses penyelesaian, adapun

rincian AoI untuk masing-masing aspek sebagaimana tabel di bawah ini:

NO ASPEK JUMLAH

AOI

TINDAK LANJUT

TUNTAS % DALAM

PROSES %

I Komitmen terhadap

Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan

2 1 50 1 50

II Pemegang Saham dan RUPS/

Pemilik Modal 2 1 50 1 50

III Dewan Komisaris/ Dewan

Pengawas 14 11 78,57 3 21,43

IV Direksi 7 4 57,14 3 42,85

V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi 5 2 40 3 60

VI Aspek Lainnya 0 0 - - -

JUMLAH 30 19 63,33 11 36,67

Adapun berdasarkan hasil penilaian penerapan praktik-praktik GCG tahun 2019, dapat

disimpulkan bahwa kandisi penerapan GCG tahun 2019 pad a PT Taspen (Persero) mencapai

predikat kategari "Sangat Baik" dengan skar 97,001.

Adapun capaian sKor untuk masing-masing aspek governance dirinci sebagaimana tabel di

bawah ini:

TABEL CAPAIAN PENERAPAN GCGPADA PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2019

CAPAIANASPEK PENGUJIAN/ BOBOT

TAHUN 2019PENJELASAN

INDlKATORJ PARAMETER SKOR CAPAIAN(%)

Komitmcn terhadap Penerapan 7,000 6,884 98,344 Sangat Baik

Tala Kelola Pcrllsahaan yang Baik

Seeara Berkelanjutan

Pemegang Saham dan RUPS/ 9,000 8,694 96,595 Sangat Baik

I Pcmilik ModalI

Dewan Komisaris/ Dewan 35,000 34,061I

97,316 Sangat Baik

Pengawas

Direksi 35,000 34,414 98,327 Sangat Baik

Pengungkapan Infonnasi dan 9,000 I 7,948 88,3 I 1 ! Sangat BaikI

i Transparansi I !I

I I I

I Aspck Lainnya :l::5,000 i 5,000 100I

Tambah SkorI

I SKOR KESELURUHAN 97,001 Sangat BaikL

Rekomendasi hasil self assessment penerapan GCG akan sangat berarti dengan adanya

komitmen scmua pihak yang tcrkait untuk mcnindaklanjllti dan mclakukan pcrbaikan atas

kelemahan yang ada

Jakarta, 23 Maret 2020SVP SPI

TUTI NURBAITINIK.0621

Laporan Hasil Sel(Assessmenl Pellerapall GCG pada PT Taspen (Persero) Tahlln 20/9 I iii

Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | iv

DAFTAR ISI

Halaman

Ringkasan Hasil Penilaian/ Evaluasi atas Penerapan Good Corporate Governance ........... i

Ringkasan Eksekutif ........................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................. iv

Simpulan dan Rekomendasi ................................................................................................ 1

Informasi Umum ................................................................................................................. 11

Profil Perusahaan dan Metodologi ..................................................................................... 13

Lampiran I : Kertas Kerja Penilaian Penerapan GCG Tahun 2019 ................................ 20

Lampiran II : Daftar Capaian Penerapan GCG per Indikator .......................................... 228

Lampiran III : Daftar AOI Self Assessment Penerapan GCG Tahun 2019....................... 234

Lampiran IV : Daftar Rekomendasi Hasil Self Assessment Penerapan GCG

Tahun 2019 ................................................................................................ 283

Lampiran V : Data Keuangan Tahun 2017 s.d 2019 ........................................................ 291

Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | 1

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kami telah melakukan self assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk

tahun 2019 pada PT TASPEN (PERSERO) yang mencakup 6 (enam) aspek governance

yaitu: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan

Transparansi serta Aspek Lainnya.

Berdasarkan hasil self assessment terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2019 yang

dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 dapat

disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT TASPEN (PERSERO) mencapai skor

97,001. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat “Sangat Baik”. Area of

Improvement (AoI) sebanyak 31 (tiga puluh satu) parameter dan 45 (empat puluh lima)

rekomendasi.

Pada masing-masing aspek governance terdapat penerapan yang sudah mendekati praktik

terbaik, namun demikian pada area tertentu masih diperlukan upaya perbaikan/

penyempurnaan.

Skor capaian self assessment implementasi GCG pada PT TASPEN (PERSERO) periode

tahun 2019 untuk masing-masing aspek berikut Area of Improvement (AoI) dijelaskan

sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara

berkelanjutan

Skor capaian sebesar 6,884 dari nilai maksimal sebesar 7,000 atau prosentase pencapaian

sebesar 98,344%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan GCG

untuk Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara

berkelanjutan telah berjalan dengan Sangat Baik.

Adapun rincian Area of Improvement (AoI) adalah sebagai berikut:

1) CoC (Code of Conduct) belum memuat Pernyataan Komitmen masing-masing

anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Struktur organisasi dan tanggung jawab Direksi belum mengatur tentang tugas

Direktur SDM, Teknologi Informasi & Kepatuhan terkait memantau dan menjaga


kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak ketiga.

3) Tingkat pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dengan nilai skor terakhir tahun 2019

hanya mencapai 80,56%.

4) Tingkat pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi mengalami

penurunan selama 3 tahun terakhir dengan nilai skor terakhir tahun 2019 hanya

mencapai 82,39%.

Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan adalah :

1) Direksi agar melakukan revisi CoC (Code Of Conduct) dengan memuat pernyataan

komitmen masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Direksi agar merevisi PD-64/DIR/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Struktur

Organisasi dan Tanggung Jawab terkait tugas Direktur SDM, Teknologi Informasi

dan Kepatuhan dalam memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap

seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

3) Direksi agar meningkatkan sosialisasi terhadap pemahaman Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

4) Direksi agar meningkatkan sosialisasi terhadap pemahaman kebijakan/ketentuan

Pengendalian Gratifikasi.

2. Pemegang Saham/RUPS


sebesar 96,595%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan GCG

untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal telah berjalan Sangat Baik.

Adapun rincian Area of Improvement ( AoI) sebagai berikut:

1) Belum terpenuhinya penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik

Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.

2) RUPS menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen belum memenuhi batas

minimal 20% dari anggota Dewan Komisaris.

3) Pemegang Saham tidak memberikan pengesahan/persetujuan terhadap RJPP 2019 -

2023.


4) Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP dilaksanakan tidak tepat

waktu yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah

diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap.

5) RUPS belum memenuhi ketepatan waktu dalam mengesahkan/menyetujui rancangan

RKAP 2019 yaitu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

6) Pemegang Saham belum menindaklanjuti 1 (satu) AoI atas hasil assessment tahun

2018.


1) Pemegang Saham agar menetapkan anggota Direksi yang definitif oleh

RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan

tersebut berakhir.

2) RUPS agar memenuhi batas minimum anggota Dewan Komisaris Independen 20%

dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

3) Pemegang Saham agar melakukan pengesahan/persetujuan terhadap RJPP.

4) Pemegang saham agar melakukan pengesahan terhadap RJPP tepat pada waktunya

selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya

Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap.

5) Pemegang saham agar mengesahkan/menyetujui RKAP tepat waktu yaitu paling

lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

6) Pemegang Saham agar menindaklanjuti AoI atas hasil assessment tahun 2018 yang

menjadi kewenangannya.

3. Dewan Komisaris

Skor capaian sebesar 34,061 dari nilai maksimal sebesar 35,000 atau 97,316%. Hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan

Komisaris telah berjalan dengan Sangat Baik.

Adapun rincian Area of Improvement (AoI) sebagai berikut :

1) Belum terdapat proses dokumentasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Dewan Komisaris menggunakan perangkat Dewan Pengawas secara

optimal.


2) Belum terdapat proses telaah rancangan RJPP Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menyampaikan hasil penilaian kinerja

Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran.

4) Dewan Komisaris belum menelaah laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis

lainnya, serta belum memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment

GCG oleh Direksi dan belum membuat hasil telaah atas laporan GCG yang

diungkapkan dalam laporan tahunan.

5) Belum terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas terkait laporan hasil assessment/review atas

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan

teknis lainnya, serta tindak lanjut Area of Improvement hasil assessment GCG oleh

Direksi.

6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menggunakan seluruh perangkat di

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam proses telaah terkait laporan hasil

assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code

dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta tindak lanjut area of improvement hasil

assessment GCG oleh Direksi.

7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menindaklanjuti 3 (tiga) dari 14 (empat

belas) area of improvement hasil assessment/review GCG tahun 2018 yang menjadi

kewenangannya.

8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan

Komisaris dan belum dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

9) Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam menghadiri

rapat-rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas masih dibawah ≤ 85% yaitu rata-

rata 70,15 %.

10) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum mengadministrasikan

beberapa dokumen dengan tertib (softcopy dan hardcopy) untuk kemudahan akses

dokumen.


11) Setiap Anggota Dewan Komisaris belum menerima salinan risalah rapat, sekalipun

yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja

setelah rapat selesai dilaksanakan.

12) Belum semua risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

disimpan di perusahaan.

13) Program Kerja Tahunan Komite Audit dalam RKAP 2019 belum memuat self

assessment kinerja Komite Audit.

14) Program Kerja Tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dalam

RKAP 2019 belum memuat self assesment kinerja Komite Pemantau Manajemen

Risiko dan GCG.


1) Dewan Komisaris agar melakukan proses dokumentasi penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris menggunakan perangkat Dewan

Pengawas secara optimal.

2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar melakukan proses telaah menggunakan

seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar menyampaikan hasil penilaian kinerja

Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan

tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran.

4) Dewan Komisaris agar melakukan telaah terhadap: (1) laporan hasil

assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code

dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of

improvement hasil assessment GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang

diungkapkan dalam laporan tahunan.

5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar dapat menyampaikan kepada Direksi

mengenai hasil telaah terkait laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya,

serta tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi.

6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dalam proses telaah terkait laporan hasil

assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code


dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta tindak lanjut area of improvement hasil

assessment GCG oleh Direksi.

7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar segera menindaklanjuti 3 AoI hasil

assessment/review GCG tahun 2018 yang masih menjadi kewenangannya.

8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas agar melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja masing-masing anggota

Dewan Komisaris (individual) yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas.

9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar meningkatkan jumlah kehadiran masing-

masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam menghadiri rapat-rapat

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

10) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar mengadministrasikan dokumen

dengan tertib (softcopy dan hardcopy).

11) Sekretaris Dewan Komisaris agar menyampaikan salinan risalah rapat kepada

seluruh anggota Dekom selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah rapat selesai

dilaksanakan.

12) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar menyimpan risalah asli dari

setiap rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan.

13) Komite Audit Dewan Komisaris agar memasukkan ke dalam program kerja tahunan

terkait self assessment kinerja Komite Audit.

14) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

agar memasukkan ke dalam program kerja tahunan terkait self assessment kinerja

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG.

4. Direksi

Skor capaian sebesar 34,414 dari nilai maksimal sebesar 35,000 atau prosentase

pencapaian sebesar 98,327%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan Sangat Baik.

Adapun rincian Area of Improvement (AoI) Aspek Direksi sebagai berikut:

1) Masih terdapat jabatan yang kosong pada penempatan karyawan pada setiap level

jabatan dalam organisasi perusahaan.

2) Direksi belum menyampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang

profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.


3) Terdapat sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak

lain yang sedang ditindaklanjuti, namun telah dilakukan proses penanganan

sepanjang tahun 2019.

4) Perusahaan menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers terkait masalah

pengalihan program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun kepada BPJS.

Namun perusahaan telah memberikan hak jawab dan/atau melakukan press release

atas permasalahan dimaksud.

5) Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan

kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2)

pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat

permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan

kreditur.

6) Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan

penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan

pelunasannya.

7) Perusahaan belum memiliki kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist).

8) Staf Auditor Internal belum semuanya memiliki pengetahuan dan keahlian yang

diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang

jabatan dalam Fungsi Auditor Internal, saat ini auditor yang memiliki sertifikasi

sebanyak 46%.

9) Sekretaris Perusahaan belum memiliki kompetensi pasar modal dan manajemen

keuangan.

10) Proses penyelesaian penyusunan dan pengedaran Risalah Rapat Direksi belum

memenuhi kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai

dilaksanakan.

11) Pemanggilan RUPS belum dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

12) Dalam panggilan RUPS belum disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan

pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

13) RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP belum

dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun

anggaran berjalan.



1) Manajemen segera menempatkan karyawan pada setiap level jabatan yang kosong

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Direksi agar menyampaikan profil risiko dan pelaksanaan program manajemen

risiko (laporan monitoring dan review triwulanan) kepada Pemegang Saham/Pemilik

Modal.

3) Sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain agar

ditangani secara tuntas, dengan melakukan koordinasi/advokasi ke

kementerian/instansi dan pihak terkait lainnya.

4) Perusahaan agar senantiasa melakukan pemberitaan/press release yang dapat

meningkatkan corporate image, sehingga dapat meminimalisir terutama

pembicaraan/sorotan yang negatif bagi perusahaan yang diakukan oleh

publik/pers/pihak lain.

5) Perusahaan perlu mengatur kebijakan internal mengenai perlindungan hak dan

kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai

perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu,

baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu

jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk

melindungi kepentingan kreditur.

6) Perusahaan perlu mengatur kebijakan internal mengenai manajemen/pengelolaan

penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan

pelunasannya.

7) Perusahaan perlu mengatur kebijakan lebih lanjut mengenai kedudukan dan

mekanisme perusahaan sebagai penjamin (avalist).

8) Direksi agar meningkatkan jumlah tenaga Auditor (SPI dan SPIDA) untuk

mengikuti pendidikan profesi sampai mendapatkan sertifikasi "Professional Internal

Auditor (PIA)" atau "Qualified Internal Auditor (QIA)".

9) Direksi agar mengikutkan pendidikan dan pelatihan pasar modal dan manajemen

keuangan bagi Sekretaris Perusahaan.

10) Penyelesaian penyusunan dan pengedaran Risalah Rapat Direksi agar dilakukan

dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai

dilaksanakan.


11) Direksi agar menaati ketentuan batas waktu pemanggilan pelaksanaan RUPS yaitu

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan.

12) Agar di dalam surat panggilan RUPS mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan

yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

13) Direksi agar menaati ketentuan batas waktu pemanggilan pelaksanaan

RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dengan

pelaksanaan pengesahan RKAP tepat waktu yaitu paling lambat pada akhir tahun

sebelum tahun anggaran berjalan.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi


88,311%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk

Aspek Pengungkapan informasi dan transparansi telah berjalan dengan Sangat Baik.

Adapun rincian Area of Improvement (AoI) sebagai berikut :

1) Materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan dan website portal

BUMN belum sepenuhnya dimutakhirkan secara berkala.

2) Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum mencantumkan nama dan

jabatan untuk Kepala Divisi/Desk/Unit pada Struktur Organisasi dalam bentuk

bagan.

3) Dalam Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum mencantumkan masa

berlaku terkait penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan.

4) Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat dampak terhadap

kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

5) Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat informasi mengenai

investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan

restrukturisasi utang/modal.

6) Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat biaya yang telah

dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai

komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen.


7) Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat program

pengembangan seni budaya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan

terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan.

8) Perusahaan tidak berpartisipasi dan tidak memperoleh penghargaan dalam CSR

Award (Corporate Sosial Responsibility) dan sejenisnya.


1) Melakukan pemutakhiran pada website perusahaan dan website portal BUMN secara

berkala.

2) Menyempurnakan content Laporan Tahunan (Annual Report) mendatang dengan

menambahkan informasi terkait nama dan jabatan untuk Kepala Divisi/Desk/Unit

pada bagan struktur organisasi.


menambahkan informasi masa berlaku terkait penghargaan dan sertifikasi yang

diterima Perusahaan.


menambahkan informasi terkait dampak yang ditimbulkan atas kinerja dan risiko

usaha di masa mendatang.


menambahkan informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal dalam

informasi material.


menambahkan informasi biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tanggung

jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap

perlindungan konsumen.


menambahkan informasi program pengembangan seni budaya terkait tanggung

jawab sosial perusahaan mengenai “community development program”.

8) Perusahaan agar berpartisipasi dalam CSR Award (Corporate Sosial Responsibility)

dan sejenisnya sehingga dapat memperoleh penghargaan.


6. Aspek Lainnya

Aspek lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika total skor aspek I – V

telah melebihi nilai 85. Skor capaian sebesar 5,000 dari nilai maksimal sebesar 5,000

atau prosentase pencapaian 100,00%.

Informasi Umum

1. Landasan Hukum dan Dasar Penugasan

1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah

dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6

Juli 2012.

2) Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:

SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan

Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

3) Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO)

Nomor: PD-11/DIR/2013 dan KEP-02/DK-TASPEN/2013 tanggal 22 Agustus

2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT TASPEN (PERSERO).

4) Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO)

Nomor : PD-25/DIR/2018 dan KEP-01/DK-TASPEN/2018 tanggal 29 Juni 2018

tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct).

5) Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor:

PD-17/DIR/2014 dan Nomor : KEP-08/DK-TASPEN/2014 tanggal 2 Juni 2014

tentang Pedoman Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance PT

TASPEN (PERSERO).

6) Surat Tugas dari Senior Vice President (SVP) Satuan Pengawasan Intern Nomor :

STSAGCG-01/C/012020 tanggal 13 Januari 2020.

2. Tujuan Self Assessment

Tujuan pelaksanaan self assessment penerapan GCG adalah untuk :

1) Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/ evaluasi tingkat pemenuhan


kriteria GCG dengan kondisi aktual yang diterapkan melalui pemberian skor/ nilai

atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya;

2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, serta mengusulkan

rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan

penerapannya;

3) Memonitor konsistensi penerapan GCG dan memperoleh masukan penyempurnaan

dan pengembangan kebijakan Corporate Governance;

4) Sebagai bahan masukan yang penting dalam pengambilan keputusan di bidang

perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat penerapan

GCG tersebut dapat meningkatkan kinerja yang optimal dan citra Perusahaan yang

baik (good corporate image).

3. Ruang Lingkup dan Periode Pelaksanaan Self Assessment

1) Ruang Lingkup Self Assessment GCG

Ruang lingkup pelaksanaan self assessment atas penerapan GCG

PT TASPEN (PERSERO) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan

GCG, terbagi dalam enam (6) Aspek, yaitu:

a) Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan;

b) Pemegang Saham/RUPS;

c) Dewan Komisaris;

d) Direksi;

e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

f) Aspek Lainnya.

2) Periode Self Assessment GCG

Pelaksanaan self assessment dilakukan mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan

20 Maret 2020 untuk periode tahun 2019 dan periode sebelumnya sepanjang

memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

4. Susunan Tim Self Assessment

Berdasarkan surat tugas self assessment GCG dari Senior Vice President (SVP) SPI

Nomor: STSAGCG-01/C/012020 tanggal 13 Januari 2020, Susunan Tim terdiri dari :


Profil Perusahan dan Metodologi

1. Profil PT TASPEN (PERSERO)

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau secara singkat disebut PT

TASPEN (PERSERO) adalah suatu BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Tabungan Hari Tua (THT), Dana Pensiun bagi

Apatur Sipil Negara (ASN) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan

Kematian (JKM).

PT TASPEN (PERSERO) berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Suprapto Nomor :

45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan hingga saat ini telah memiliki Kantor Cabang

yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 6 Kantor Cabang Utama dan 51 Kantor

Cabang.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan visi dan misi PT TASPEN (PERSERO) adalah sebagai berikut :

a) Visi :

Menjadi Perusahaan Jaminan Sosial ASN Bertaraf Internasional untuk kesejahteraan

Peserta dan mendukung Pembangunan Nasional secara inovatif dan berkelanjutan.

b) Misi :

1. Memberikan pelayanan melebihi ekspektasi berbasis teknologi;

2. Meningkatkan manfaat dan menyediakan program yang sesuai dengan

kebutuhan peserta;

Penanggung Jawab : SVP SPI

Pengawas : Mulyarti

Ketua Tim : Harini

Anggota : 1. Tria Dessi Putri

2. Retno Sari Andini

3. Kinanthi Yurnalis

4. Titin Supriatini WS

5. Jati Liris Kawuryan

6. Try Kuntarto

7. Enica Agustina

8. Eva Maria Uli Turnip


3. Mengelola investasi dengan hasil optimal bagi peserta dan berperan dalam

pembangunan Nasional; dan

4. Mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional dan

kompetitif.

3. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun Buku 2019

1) Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO)

dilakukan oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan. Adapun

susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Franciscus M.A. Sibarani

- Komisaris : Boediarso Teguh Widodo

- Komisaris : Dwi Wahyu Atmaji

- Komisaris : Bima Haria Wibisana

- Komisaris : Liliek Mayasari

- Komisaris (Independen) : Muhammad Edhie Purnawan

Dalam rangka pengelolaan good corporate governance, dan untuk membantu

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk

komite-komite dengan rincian sebagai berikut:

a) Komite Audit PT TASPEN (PERSERO) dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : M. Edhie Purnawan Komisaris (Independen)

- Wakil Ketua : Boediarso Teguh Widodo

- Anggota : Henny Irniawan

- Anggota : Sigit Rohmadi

b) Komite Pemantau Manajemen Risiko & GCG PT TASPEN (PERSERO)

dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Bima Haria Wibisana

- Anggota : Ade Permadi

- Anggota

: Widia Rachman


2) Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PT TASPEN

(PERSERO) Nomor: SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor:

SK-37/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 telah mengangkat Direksi Perusahaan

dengan susunan sebagai berikut:

JABATAN NAMA

- Direktur Utama : A.N.S. Kosasih

- Direktur Keuangan : Patar Sitanggang

- Direktur Investasi : Rony Hanityo Aprianto

- Direktur Operasional : Mohamad Jufri

- Direktur SDM, TI, dan Kepatuhan : Feb Sumandar

- Direktur Perencanaan dan Aktuaria : Wahyu Tri Rahmanto

4. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan PT TASPEN (PERSERO) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, secara umum

mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari total aset sejak tahun 2017 s.d. 2019 yang terus

meningkat. Rincian lebih lanjut dari kondisi keuangan PT TASPEN (PERSERO) dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran V.

5. Metodologi Self Asesment GCG

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan self assessment implementasi GCG pada

PT TASPEN (PERSERO) adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

1) Review Dokumen

Review dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan

proses governance perusahaan antara lain : Anggaran Dasar, Pedoman GCG,

Board Manual, Pedoman perilaku (Code of Conduct), Kebijakan Perusahaan,

Kebijakan Manajemen, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Rapat Komite, Laporan


Manajemen, Laporan Keuangan Tahunan, Annual Report, Dokumen SPI serta

dokumen terkait lainnya.

2) Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi

responden atas implementasi Peraturan/Sistem/Kebijakan/SOP sebagai

penerapan GCG pada perusahaan.

3) Wawancara

Dalam melakukan Self Assessment, Assessor juga telah melakukan wawancara

kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan whistle blowing,

pengendalian gratifikasi, pengelola website, penyusunan Annual Report serta

kegiatan terkait lainnya dalam rangka melakukan pendalaman terhadap

informasi yang tidak dapat diperoleh melalui review dokumen atau kuesioner.

4) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari Peraturan/Sistem/

Kebijakan/ SOP termasuk mengevaluasi atas kualitas keluaran yang dihasilkan.

b. Analisis/Pengolahan Data

1) Tabulasi Data

Hasil review dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dianalisis untuk

mendapatkan nilai capaian penerapan GCG per parameter, per indikator dan per

aspek pengujian.

2) Presentasi hasil Sementara

Hasil review dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dirangkum dan

disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan

faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

Hasil sementara dipaparkan kepada tim Counterpart (Desk Kepatuhan) untuk

mendapatkan konfirmasi. Selanjutnya hasil skor sementara tersebut dipaparkan

di hadapan Direksi, Dewan Komisaris, dan SVP.

Tingkat capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam 5 (lima)

kelompok predikat yaitu : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan

Tidak Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :


No. Rentang Nilai Capaian

penerapan GCG Predikat

1. Nilai > 85 Sangat baik

2. 75 < Nilai ≤ 85 Baik

3. 60 < Nilai≤ 75 Cukup Baik

4. 50 < Nilai≤ 60 Kurang Baik

5. Nilai≤ 50 Tidak Baik

6. Uraian Hasil Self Assessment

1) Review Tindak Lanjut Hasil Assessment tahun 2018

Berdasarkan review atas tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG tahun 2018,

ditemukan sebanyak 30 Area of Improvement (AoI) pada bidang-bidang yang

penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, dari jumlah tersebut

telah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 19 AOI (63,33%) dan masih dalam proses

penyelesaian sebanyak 11 AOI (36,67%), adapun rincian penyelesaian AoI masing-

masing aspek sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

NO ASPEK

Bobot

Indikator

%

AoI

TINDAK LANJUT

Tuntas % Dalam

Proses %

1 Komitmen

terhadap penerapan

GCG secara

berkelanjutan

7 2 1 50 1 50

2 Pemegang Saham 9 2 1 50 1 50

3 Dewan Komisaris 35 14 11 78,57 3 21,43

4 Direksi 35 7 4 57,14 3 42,85

5 Pengungkapan

Informasi dan

Transparansi

9 5 2 40 3 60

6 Aspek Lainnya 5 0 0 - - -

Jumlah 100 30 19 63,33 11 36,67


2) Hasil Penilaian Penerapan Aspek GCG Tahun 2019

Hasil evaluasi pelaksanaan Self Assessment penerapan GCG pada PT TASPEN

(PERSERO) tahun 2019 mencapai skor 97,001 dari skor maksimal 100, maka

predikat penerapan GCG pada PT TASPEN (PERSERO) untuk tahun 2019 adalah

Sangat Baik.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan capaian skor aktual dari enam aspek

governance yang dinilai, dengan rincian sebagai berikut:

NO Aspek Governance Bobot

(%)

Capaian

Perusahaan

Persentase

(%)

I Komitmen terhadap

penerapan Tata Kelola yang

baik (GCG) secara

berkelanjutan

7 6,884 98,344

II Pemegang saham 9 8,694 96,595

III Dewan Komisaris 35 34,061 97,316

IV Direksi 35 34,414 98,327

V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi

9 7,948 88,311

Sub Total 95 92,001

VI Apek lainnya 5 5,000 100,000

TOTAL 100 97,001 97,001

Rincian capaian penerapan GCG kami sampaikan pada Lampiran I sampai

Lampiran V.

3) Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan Self Assessment atas penerapan GCG adalah penyusunan

laporan atas penerapan GCG tahun 2019 pada PT TASPEN (PERSERO). Format

laporan hasil penilaian penerapan GCG, terdiri dari :

- Ringkasan Eksekutif

- Daftar isi

- Daftar lampiran

- Simpulan dan Rekomendasi


- Profil Perusahaan dan Metodologi

- Uraian hasil Penilaian

- Lampiran

Demikian kami sampaikan hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT TASPEN

(PERSERO) tahun 2019 dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Maret 2020

PT TASPEN (PERSERO)

SVP SPI,

TUTI NURBAITI

NIK. 0621


Lampiran I

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

PADA PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2019

ASPEK PELAKSANAAN GCG/

INDIKATOR/PARAMETER

ANALISIS PENERAPAN GCG

(KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN 7,000 98,344 6,884

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of

conduct).

1,218 100,000 1,210

1. Perusahaan memiliki

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik

(GCG Code) yang

ditinjau dan

dimutakhirkan secara

berkala.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki Pedoman GCG Tahun 2013

2. Pedoman GCG diatur dalam Peraturan Bersama Antara

Dewan Komisaris Dengan Direksi nomor PD-11/DIR/2013

dan KEP.02/DK-TASPEN/2013 tentang Pedoman Good

Corporate Governance (GCG) PT TASPEN (PERSERO)

yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2013.

3. Pedoman GCG Nomor PD-11/DIR/2013 dan KEP.02/DK-

TASPEN/2013 tanggal 22 Agustus 2013 telah

ditandatangani oleh Organ Perusahaan (BUMN) yaitu

ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

4. Pedoman GCG telah mengacu pada :

a. Peraturan Menteri Negara BUMN PER 01/MBU/2011

Tanggal 1 Agustus 2011.

b. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan GCG pada

BUMN.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,609

100,000

0,609



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

c. Kebijakan GCG oleh KNKG (Komite Nasional

Kebijakan Governance) Tahun 2006 (Kata Pengantar

hal IV-VI).

5. Pedoman Tata Kelola Perusahan (GCG Code) telah

ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan

perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN, Peraturan

GCG telah dilakukan perubahan yaitu Surat Keputusan

Bersama Direksi dan Komisaris Nomor : SK-12/DIR/2011

dan S-10/DK- TASPEN/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang

menjadi Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor

PD-11/DIR/2013 dan KEP.02/DK-TASPEN/2013 tanggal

22 Agustus 2013.

Kelemahan:

-

2. Perusahaan memiliki

Pedoman Perilaku

yang ditinjau dan


Kekuatan:

1. Pedoman Perilaku tertuang dalam nomor : PD-

25/DIR/2018 dan KEP-01/DK-TASPEN/2018 tanggal 29

Juni 2018 tentang Pedoman Prilaku Etika (Code of

Hambatan:

-

0,609

98,661

0,601



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

berkala.

Conduct)

PT TASPEN (Persero) telah ditandatangani oleh Direksi

dan Dewan Komisaris

2. A1 Pedoman Perilaku memuat :

a. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Nilai-nilai (value) yaitu Integritas, Profesional,

Inovatif, Kompetitif dan Tumbuh.

c. Benturan kepentingan;

d. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan

dan pemberian donasi;

e. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja

serta pelestarian;

f. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan

dan promosi;

g. Integritas laporan keuangan;

h. Perlindungan informasi perusahaan dan intangible

asset;

i. Memuat batasan -batasan kegiatan sosial dan Politik;

j. Etika yang terkait dengan stakeholders;

k. Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk

pelaporan atas pelanggaran;

l. Pelanggaran dan sanksi.

3. Code of Conduct telah ditinjau dan dimutakhirkan dengan

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor :

PD-25/DIR/2018 dan KEP-01/DK-TASPEN/2018 tanggal

Rekomendasi:

Agar CoC (Code Of

Conduct) yang

tertuang pada

Peraturan Bersama

Direksi dan Dewan

Komisaris Nomor:

PD-25/DIR/2018 dan

KEP-01/DK-

TASPEN/2018

tanggal 29 Juni 2018

tentang Pedoman

Perilaku Etika (Code

of Conduct)

PT TASPEN (Persero)

memuat pernyataan

komitmen masing-

masing anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

29 Juni 2018 tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of

Conduct) PT TASPEN (Persero) yang sebelumnya diatur

pada PD-31/DIR/2014 dan KEP-11/DK-TASPEN/2014

tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Pedoman Prilaku Etika

(Code of Conduct) PT TASPEN (Persero).

Kelemahan:

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor :

PD-25/DIR/2018 dan KEP-01/DK-TASPEN/2018 tanggal 29

Juni 2018 tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct)

PT TASPEN (Persero) belum memuat pernyataan komitmen

masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara

konsisten.

1,217 98,959 1,147

3. Direksi menunjuk

seorang anggota

Direksi sebagai

penanggung jawab

dalam penerapan dan

Kekuatan:

1. PT. TASPEN telah menunjuk Direksi sebagai

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan tata

kelola perusahaan yang baik, yaitu melekat pada Direktur

SDM, TI dan Kepatuhan yang dibantu oleh Kepala Desk

Hambatan:

-

0,456

91,667

0,418



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pemantauan Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik.

Kepatuhan serta Fungsional Kepatuhan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PD-64/DIR/2019

tanggal

9 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi dan Jabatan

Karyawan.

2. Telah memuat tanggung jawab Direktur SDM, TI dan

Kepatuhan pada Peraturan Direksi Nomor

PD-64/DIR/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang

Struktur Organisasi dan Jabatan Karyawan PT Taspen

(Persero) dalam menerapkan dan memantau GCG di

lingkungan perusahaan dan membawahi Unit GCG yang

tercantum pada tanggungjawab Direktur SDM, TI dan

Kepatuhan angka 11 yaitu penerapan dan pemantauan

GCG di lingkungan perusahaan.

3. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

telah disampaikan kepada RUPS yang tertuang dalam

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) tahun 2019 Nomor 001/RUPS/012019 tanggal

17 Januari 2019.

4. Perusahaan telah memberikan laporan mengenai

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang

disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris melalui

Laporan Tahunan dan Laporan.

Rekomendasi:

Agar merevisi

PD-64/DIR/2019

tanggal

9 Desember 2019

Tentang Struktur

Organisasi dan

tanggung Jawab

terkait tugas Direktur

SDM, Teknologi

Informasi dan

Kepatuhan dalam

Memantau dan

menjaga kepatuhan

perusahaan terhadap

seluruh perjanjian dan

komitmen yang dibuat

oleh perusahaan

dengan pihak ketiga.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab yang tertuang pada

PD-64/DIR/2019 tanggal 9 Desember 2019 Tentang Struktur

Organisasi dan tanggung Jawab belum mengatur tugas

Direktur SDM , Teknologi Informasi dan Kepatuhan terkait

memantau dan menjaga Kepatuhan perusahaan terhadap

seluruh perjannjian dan komitmen yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak ketiga terkait, namun hanya

tercantum dalam uraian tugas pada Kepala Desk Kepatuhan

yang dibawahi oleh Direktur SDM , Teknologi Informasi dan

Kepatuhan

4.

Perusahaan

menciptakan situasi

kondusif untuk

melaksanakan

Pedoman Tata Kelola


(GCG Code) dan

Pedoman Perilaku.

Kekuatan:

1. Terdapat kebijakan yang dapat memberikan panduan lebih

jauh tentang praktik GCG antara lain : Code of

Conduct,Whistle Blowing System, Board Manual,

Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan GCG telah

disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan perusahaan

yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Desk

Kepatuhan Nomor SRT-74/T/092019 dan sosialisasi

secara tatap muka oleh Desk Kepatuhan dilakukan pada

KC Surabaya, Yogyakarta, Kediri, Serang, Samarinda,

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Agar meningkatkan

sosialisasi terhadap

pemahaman Pedoman

Tata Kelola


(GCG Code) dan

Pedoman Perilaku.

0,761

95,833

0,729



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pangkalpinang, Pekalongan, Banda Aceh dan Banjarmasin

sesuai surat nomor : SRT-72/T/092019 tanggal 12

September 2019.

2. Seluruh anggota Direksi yang berjumlah 6 Orang dan

6 anggota Dewan Komisaris telah menandatangani

komitmen untuk mematuhi Pedoman Prilaku pada tanggal

2 Mei 2019.

3. Karyawan telah menandatangani pernyataan kepatuhan

terhadap Pedoman Perilaku setiap awal tahun. Tahun 2019

jumlah karyawan yang menandatangani CoC sebanyak

1.721 Orang, disampaikan melalui nota dinas

NDS-10/T/012019 Tanggal 8 Januari 2019.

4. Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman

pelaksanaannya telah menjadi materi dalam proses

introduction (pengenalan) bagi karyawan baru telah

dilakukan sesuai dengan Nota Dinas MU SDM,

NDS-996/B/11/2018 tanggal 1 Nopember 2018 kepada

Desk Kepatuhan sebagai nara sumber untuk karyawan

baru.

Kelemahan:

Pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang

Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Perusahaan melalui hasil survey yang dilakukan oleh Divisi

Perencanaan dan Pengembangan Bisnis mengalami

penurunan pemahaman. Terlihat dari tren 3 tahun terakhir

yaitu : pada tahun 2017 sd tahun 2019 dengan skor nilai

89,72 %; 87,52 %; dan 80,56 %. Sehingga skor terakhir tahun

2019 hanya mencapai nilai skor 80,56%.

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 0,608 100,000 0,608

5. Perusahaan

melakukan assessment

terhadap pelaksanaan

Tata Kelola


dan review secara

berkala.

Kekuatan:

1. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan

GCG. Penilaian (Assessment) dilaksanakan secara berkala

2 ( dua) tahun sekali, sebagaimana Peraturan Bersama

Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : PD-11/DIR/2013

dan Kep-02/DK-TASPEN/2013 tentang Pedoman Good

Corporate Governance (GCG) PT. TASPEN (PERSERO)

Bab VII Pengukuran Terhadap Penerapan GCG dan

Peraturan Bersama Direksi dan Dekom Nomor:

PD-17/DIR/2014 dan KEP-8/DK-TASPEN/2014 tentang

Pedoman Self Assessmet Penerapan Good Corporate

Governance.

2. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor :

PD-11/DIR/2013 dan Kep.02/DK-TASPEN/2013 tentang

Pedoman Good Corporate Governance (GCG)

PT. TASPEN (PERSERO Bab VII Pengukuran Terhadap

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Penerapan GCG Nomor 2 menyebutkan : Evaluasi

(review) yaitu program untuk mendeskripsikan tindak

lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun

berikutnya setelah penilaian yang meliputi : evaluasi

terhadap hasil penilaian dan tindaklanjut atas rekomendasi

perbaikan. Hal tersebut dilakukan oleh Assessor tahun

berikutnya.

3. Hasil assessment/penilaian dan evaluasi telah dilaporkan

dalam Tahunan (Annual Report).

Kelemahan:

-

6.

Pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik menjadi

salah satu unsur Key

Performance

Indicator (KPI) yang

dituangkan dalam

Kontrak Manajemen.

Kekuatan:

KPI kualitas penerapan GCG (skor Penilaian GCG) pada

tahun 2019 terdapat pada Tabel : 15 Kontrak Manajemen

Direksi tahun 2019 Persfektif E : Kepemimpinan dengan

target nilai 96,935

KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dituangkan pada Kontrak Manajemen dalam Risalah RUPS

RKAP Tahun 2019 yang disahkan tanggal 17 Januari 2019.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kontrak Manajemen tersebut ditandatangani antara Kuasa

Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT TASPEN dengan Direksi dan Dewan

Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT TASPEN

Tahun 2019, dengan target nilai skor GCG 96,935.

Kelemahan:

-

4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).

1,370 100,000 1,370

7.

Perusahaan memiliki

kebijakan tentang

kepatuhan pelaporan

harta kekayaan

penyelenggara negara

bagi Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas, Direksi

dan pejabat satu

tingkat di bawah

Direksi.

Kekuatan:

1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pengelolaan

terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN, yaitu :

Keputusan Direksi Nomor: KD-06/DIR/2014 tanggal

1 April 2014 dan terdapat SOP TAS/PDP/PK/21 yang

mengatur mengenai pengelolaan terhadap Kepatuhan dan

Penyampaian LHKPN dan dilakukan perubahan dengan

keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor

PD-22/DIR/2017 dan KEP -07/DP-TASPEN/2017

tanggal 13 Juni 2017, dan terdapat SOP :

TAS/PDP/PK/21 yang mengatur mengenai pengelolaan

terhadap Kepatuhan dan Penyampaian LHKPN.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,609

100,000

0,609



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Jabatan dalam organisasi Perusahaan yang ditetapkan

sebagai Penyelenggaran Negara yang wajib

menyampaikan LHKPN dituangkan dalam Peraturan

Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor PD-

65/DIR/2019 dan

KEP-14/DK-TASPEN 2019 tentang Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Lingkungan PT Taspen (Persero) tanggal 17 Desember

2019 pada Bab II Pelaporan LHKPN.

3. Pejabat perusahaaan yang ditugaskan melaksanakan

koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan

LHKPN dilingkungan perusahaan ditetapkan melalui

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor

PD 65/DIR/2019 dan KEP 14 /DK-TASPEN 2019 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

(LHKPN) Lingkungan PT Taspen (Persero) tanggal

17 Desember 2019 pada lampiran Bab III Pengelolaan

LHKPN Bagian A Unit Pengelola LHKPN.

4. Terdapat Sanksi terhadap Penyelenggaran Negara yang

belum menyampaikan LHKPN dituangkan dalam


PD 65/DIR/2019 harta kekayaan

Kelemahan:



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

-

8.

Penyelenggara

Negara/Wajib Lapor

memahami

kebijakan/SOP

tentang kepatuhan

pelaporan harta

kekayaan

penyelenggara negara.

Kekuatan:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis LHKPN

tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan

kepada organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan karyawan perusahaan yang dibuktikan

dengan adanya Surat dari Desk Kepatuhan Nomor telah

dilaksanakan kepada pejabat terkait dibuktikan dengan

adanya Surat dari Desk Kepatuhan Nomor SRT-

74/T/092019 Tanggal

16 September 2019 tentang sosialisasi GCG yang terdiri

6 (enam) materi : sosialisasi GCC, Benturan

Kepentingan,COC, LHKPN, Whistleblowing system

maupun Pengendalian Gratifikasi. Ini merupakan

sosialisasi secara mandiri.

2. Adapun sosialisasi secara tatap muka oleh Desk

Kepatuhan dilakukan pada KC Surabaya, Yogyakarta,

Kediri, Serang, Samarinda, Pangkalpinang, Pekalongan,

Banda Aceh dan Banjarmasin sesuai surat nomor : SRT-

72/T/092019 tanggal 12 September 2019 tentang

Sosialisasi SMM, ISO 9001:2015 dan GCG yang

dilaksanakan antara tanggal

16 September 2019 sd 4 Oktober 2019.

3. Para pejabat mampu menyusun dan menyampaikan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

LHKPN, secara tepat waktu. Berdasarkan Pelaporan

LHKPN sampai dengan 31 Desember 2019 melalui data

Monitoring kepatuhan penyelenggara negara (E-LHKPN)

KPK RI 2019 dari jumlah kepatuhan 112 Wajib lapor

dipenuhi dengan ketepatan 112 Sudah lapor dengan rincian

sebagai berikut:

a. 6 orang Dewan Komisaris (100%),

b. 3 orang Direksi (100%)

c. 103 Orang pejabat Taspen (100%)

Kelemahan:

-

9.

Perusahaan

melaksanakan

kebijakan/SOP

tentang kepatuhan

pelaporan harta

kekayaan

Penyelenggara

Negara.

Kekuatan:

1. Tingkat kepatuhan Penyelengara Negara Perusahaan

dalam menyampaikan LHKPN berdasarkan Pelaporan

LHKPN sampai dengan 31 Desember 2019 melalui data

Monitoring kepatuhan penyelenggara negara (E-LHKPN)

KPK RI 2019 sebesar 100 %.

2. Laporan tentang perkembangan pemenuhan kewajiban

menyampaikan LHKPN dibuktikan melalui rekonsiliasi

data LHKPN Surat KPK RI Nomor

B/9959/LHK.00.22/12.11.2019 Tanggal 21 November

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,457

100,000

0,457



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2019.

3. Tidak ada pemberian teguran/sanksi kepada pejabat yang

wajib melaporkan LHKPN tahun 2019. dikarenakan sudah

semua pejabat menyampaikan laporan tepat waktu sesuai

ketentuan yang berlaku.

Kelemahan:

-

5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1,370 100,000 1,332

10.

Perusahaan memiliki

ketentuan/kebijakan

tentang Pengendalian

Gratifikasi.

Kekuatan:

1. Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi

tertuang dalam Peraturan Bersama Direksi Nomor :

PD-46/DIR/2019 dan KEP-11/DK-TASPEN/2019

Tanggal

26 September 2019 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi. Kebijakan gratifikasi telah mengatur aspek

Komitmen pengendalian gratifikasi, definisi dan kategori,

pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan dan

pemanfaatan barang gratifikasi, kebijakan perusahaan

terhadap gratifikasi.

2. Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

telah memuat Komitmen Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan Direksi, Ketentuan-ketentuan tentang

gratifikasi pada Bab II Definisi dan Ketegori Gratifikasi,

Bab III Pengendalian Gratifikasi , huruf B Unit Pengendali

Gratifikasi/ fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi

melekat pada Unit Kerja Desk Kepatuhan, pada Bab V

Kebijakan Umum Perusahaan huruf a, Implementasi

Kebijakan Gratifikasi , huruf b Hukuman perihal

gratifikasi.

Kelemahan:

-

11.

Perusahaan

melaksanakan upaya

untuk meningkatkan

pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan

Pengendalian

Gratifikasi.

Kekuatan:

1. Kebijakan dan panduan tersebut dikomunikasikan dan


Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan perusahaan

yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Desk

Kepatuhan Nomor SRT-74/T/092019 Tanggal 16

September 2019 tentang sosialisasi GCG yang terdiri 6

(enam) materi : sosialisasi GCC, Benturan

Kepentingan,COC, LHKPN, Whistleblowing system

maupun Pengendalian Gratifikasi. Ini merupakan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Agar meningkatkan


pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan

Pengendalian

Gratifikasi.

0,609

93,750

0,571



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sosialisasi secara mandiri.

2. Tingkat pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian

Gratifikasi oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan

organ pendukungnya, Direksi dan karyawan telah

menunjukan hasil yang lebih baik . Hal ini dibuktikan

dengan hasil survey yang dilakukan oleh Divisi Renbang

sesuai SRT-322/Q/122019 tanggal 18 Desember 2019

perihal Penyampaian Hasil Kajian GCG, Gratifikasi, CoC

dan WBS. Dengan pencapaian score gratifikasi sebesar

yaitu 82,39 % (Sangat Paham).

3. Tahun 2017 sd tahun 2019 dengan skor nilai 92,2%;

90,8%; dan 82,39%. Sehingga nilai rata-rata pada tren 3

tahun terakhir terhadap pemahaman Pedoman Tata kelola

Perusahaan mencapai 88,46 %.

4. Kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi

kepada stakeholder perusahaan melalui: 1) Kontrak

Manajemen antara Kuasa Menteri BUMN selaku

pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Taspen dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan

Perseroan (Persero) Tahun 2019, 2) Penandatanganan

Komitmen Pengendalian Gratifikasi antara PT Taspen

dengan KPK,

3) Penandatanganan Komitmen yang dilakukan setiap

awal tahun,

4) Kebijakan pengendalian gratifikasi pada annual report,



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

5) Telah dilakukan pendistribusian ketentuan dan

perangkat pengendalian gratifikasi di Lingkungan

Perusahaan yaitu

PD-46/DIR/2019 tentang Pedoman Pengendalian

Grtaifikasi.

Kelemahan:

Tingkat pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian

Gratifikasi oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan

organ pendukungnya, Direksi dan karyawan telah

menunjukan hasil yang lebih baik . Hal ini dibuktikan

dengan hasil survey yang dilakukan oleh Divisi Renbang

sesuai

SRT-322/Q/122019 tanggal 18 Desember 2019 perihal

Penyampaian Hasil Kajian GCG, Gratifikasi, CoC dan WBS.

Dengan pencapaian score gratifikasi sebesar yaitu 82,39 %.

Tren hasil skor mengalami penurunan pada tahun 2017 s.d

tahun 2019 dengan skor nilai 92,2%; 90,8 %; dan 82,39 %.

12.

Perusahaan

mengimplementasikan

Pengendalian

Kekuatan:

1. Pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-

Hambatan:

-

0,457

100,000

0,457



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Gratifikasi.

undangan yang berlaku terdapat pada Kebijakan/ketentuan

tentang Pengendalian Gratifikasi tertuang dalam Peraturan

Bersama Direksi Nomor 46/DIR/2019 dan KEP-11/DK-

TASPEN/2019 Tanggal ; 26 September 2019 tentang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Bab IV Mekanisme

Pelaporan dan Pemanfaatan Barang Gratifikasi.

2. Berdasarkan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2019 yang

terdapat pada Laporan Kegiatan Desk Kepatuhan 2019

disampaikan bahwa : Terdapat Laporan Penerimaan

Gratifikasi sebanyak 16 Laporan (3 Laporan berupa uang,

1 Laporan berupa fasilitas perjalanan wisata, 7 Laporan

berupa uang, 1 Laporan berupa acara pernikahan, dan

1 Laporan berupa tiket pertunjukan).

3. Telah dilakukan pelaporan secara berkala (triwulanan)

tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan

kepada BOD.

a. Lap Triwulan I/NDS-81/T/042019 Tanggal 16 April

2019.

b. Lap Triwulan II/NDS-133/T/072019 Tanggal 12 Juli

2019

c. Lap Triwulan III/NDS-191/T/102019 Tanggal

11 Oktober 2019

d. Lap Triwulan IV/ NDS-12/R/012020 Tanggal

14 Januari 2020

4. Terdapat Peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

perangkat pendukung pengendalian gratifikasi melalui

penyempurnaan perangkat pendukung yang tertuang

melalui Peraturan Bersama Direksi Nomor 46/DIR/2019

dan KEP-11/DK-TASPEN/2019 Tanggal ; 26 September

2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. yang

sebelumnya tertuang Peraturan Bersama Direksi Nomor

PD-17/DIR/2017 dan KEP-06/DK-TASPEN/2017 dan

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris

PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-58/DIR/2016 dan

KEP-06/DK-TASPEN/2016 tentang Pedoman


Kelemahan:

-

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang

bersangkutan (whistle blowing system).

1,217

100,000

1,217

13.

Perusahaan memiliki

kebijakan tentang

pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada

perusahaan (whistle

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system),

yaitu Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris

nomor

Hambatan:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

blowing system).

PD-32/DIR/2013 dan KEP-04/DK-TASPEN/2013 yang telah

memuat:

a. perlindungan pelapor;

b. unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran yaitu: Tim

Pengelola whistleblowing system dan Tim Investigasi.

c. kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran;

d. mekanisme penyampaian pelanggaran, termasuk

infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan

perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor;

e. pelaksanaan investigasi;

f. pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan

pelanggaran.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

14.

Perusahaan

melaksanakan

kegiatan untuk

memberikan

pemahaman atas

kebijakan pelaporan

atas dugaan

Kekuatan:

Kebijakan dan panduan tersebut telah dikomunikasikan dan


Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan perusahaan.

Juga dilakukan kegiatan sosialisasi kebijakan whistle

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,304

100,000

0,304



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

penyimpangan

(whistle blowing

system).

blowing system kepada stakeholders perusahaan melalui

website Taspen baik yang beralamat pada www.taspen.com

maupun www.bumn.go.id/taspen, dengan mengupload

pedoman whistle blowing system yang dapat dibaca dan

diunduh oleh stakeholders perusahaan.

Kelemahan:

-

15.

Perusahaan

melaksanakan

kebijakan tentang

pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada

perusahaan (whistle

blowing system).

Kekuatan:

Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system,

yaitu melalui Surat ke Sekretariat WBS, Fax. 021-4255444,

Telpon 021-4255999, SMS 08111446666, e-mail

[email protected]

Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan

atas pengaduan yang diterima perusahaan dan telah ditindak

lanjuti

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,609

100,000

0,609



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/ PEMILIK MODAL 9,000 96,595 8,694

7 RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. 2,423 99,404 2,409

16. Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan pedoman

pengangkatan dan

pemberhentian

Direksi.

Kekuatan:

1. Telah terdapat ketentuan umum mengenai pengangkatan

dan pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 dan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER-03/MBU/02/2015.

2. Dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Paraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Direksi BUMN tentang;

a. Mekanisme penjaringan dan nominasi calon anggota

Direksi terdapat pada Bab III bagian A dan B

b. Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit

and proper test) bagi direksi terdapat pada Bab III

bagian C

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346 100,000 0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

17.

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal melaksanakan

penilaian terhadap

calon anggota Direksi.

Kekuatan:

1. Telah terdapat daftar bakal calon yang yang disetujui oleh

Menteri BUMN dan berisikan nama nama yang diperoleh

melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh

calon Anggota direksi yang tercantum dalam Nota Dinas

Bersama tiga Deputi yaitu Deputi Bidanf Infrastuktur

Bisnis,Deputi Bidang Jasa Keuangan,Jasa Survei dan

Konsultan,Sekretaris Kementrian BUMN kepada Menteri

BUMN Nomor :ND-7/D.5/MBU/01/2019 tanggal 9

Janurai 2019 perihal Usulan pemberhentian,perubahan

nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota direksi

PT Taspen yaitu:

Bakal Calon Direksi:

a. Direktur Operasi dan Manrisk;

b. Direktur Investasi;

c. Direktur SDM dan TI;

d. Direktur Perencanaan, Kepatuhan & Aktuaria

e. Direktur Keuangan

2. Seluruh bakal calon yang disetujui oleh Pemegang Saham

telah diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti Uji

Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan yang

berlaku.

3. Telah terdapat penetapan hasil akhir UKK dan evaluasi

oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,692

100,000

0,692



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Yaitu:

a. Helmi Imam Satriyono

b. Antonius NS Kosasih

c. Mohammad Jufri

d. Dodi Susanto

e. Ermanza

Sesuai Nota Dinas Kepada Menteri BUMN dari Deputi

Bidang Infrastruktur Bisnis, Deputi Usaha jasa Keuangan,

Jasa Survei Dan Konsultan, Sekretaris Kementrian

BUMN tanggal 9 Januari 2019 Perihal : Anggota Anggota

Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

(Persero)/PT. Taspen.

4. Pada saat pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan

(UKK):

a. Terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji

kelayakan dan kepatutan, yaitu dengan Keputusan

Menteri BUMN Nomor: SK-61/MBU/03/2018 tanggal

16 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Uji

Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi Badan

Usaha Milik Negara.

b. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan telah

menilai semua kriteria penilaian Direksi yang

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

5. Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim, yaitu:

a. Helmi Imam Satriyono

b. Antonius NS Kosasih

c. Mohammad Jufri

d. Dodi Susanto

e. Ermanza

Sesuai Nota Dinas Kepada Menteri BUMN dari Deputi

Bidang Infrastruktur Bisnis, Deputi Usaha jasa Keuangan,

Jasa Survei Dan Konsultan, Sekretaris Kementrian

BUMN tanggal 9 Januari 2019 Perihal : Anggota Anggota

Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

(Persero)/PT. Taspen.

Kelemahan:

-

18.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan

pengangkatan anggota

dan komposisi

Direksi.

Kekuatan:

Pengangkatan Direksi:

1. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan pasal 10 ayat

26.a RUPS selambat lambatnya 30 hari sejak masa

jabatan berakhir , menetapkan anggota direksi definitif.

a. Berdasarkan pengukuhan pemberhentian sebagai

direktur PT Taspen (Persero) atas nama:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Agar Penetapan

anggota Direksi yang

definitif oleh RUPS/

0,520

97,222

0,506



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

1) Sdr Ermanza Sebagai Direktur Operasi

2) Sdr. Faisal Rahman Sebagai Perencanaan dan

Teknologi

3) Sdr Bagus Rumbogo sebagai Direktur SDM dan

Umum

4) Sdr Iman Firmansyah sebagai Direktur Investasi

yang diangkat dengan SK-400/MBU/2013 tanggal

26 November 2013 jo SK-152/MBU/06/2018 tanggal

4 Juni 2018 terhitung tanggal 26 November

diberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima

kasih.

b. Pengangkatan Direksi yang baru telah dilakukan

berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara

Sirkuler. Pada tahun 2019 Perusahaan mengangkat

sebagai direksi sbb :

1) Sdr Ermaza sebagai direktur Operasi dan Manrisk

2) Sdr.Moh Jufri sebagai direktur SDM & TI

3) Sdr ANS Kosasih sebagai direktur Investasi

4) Sdr Dodi Susanto sebagai direktur Perencanaan,

Kepatuhan dan aktuaria

pada tanggal 31 Januari 2019.

2. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan

Pemilik Modal

selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari

sejak masa jabatan

tersebut berakhir.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Menteri BUMN selaku pemegang saham dengan nomor :

SK-31/MBU/01/2019 tentang pemberhentian,perubahan

nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota anggota

direksi PT Taspen (Persero) yaitu Sdr.Ermanza, Sdr Dodi

Susanto, Antonius N.S Kosasih, Sdr Mohammad Jufri

Pembidangan tugas Direksi:

Pembidangan tugas Direksi telah ditetapkan dalam Surat

Keputusan tentang pemberhentian,perubahan

nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota anggota

direksi PT Taspen sesuai dengan Keputusan Menteri

BUMN nomor: SK-149/MBU/07/2019 dan Peraturan

Direksi Nomor :PD-64/DIR/2019

Komposisi Direksi :

a. Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan

berdasarkan peraturan direksi nomor:

PD-64/DIR/2019 yaitu sebanyak 6 orang direksi

b. Seluruh anggota Direksi yang diangkat telah yang

memiliki latar belakang pendidikan/ pengetahuan

dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha

BUMN.

c. Seluruh anggota Direksi yang diangkat telah

memiliki pengalaman yang sesuai dengan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pembidangan tugas anggota Direksi.

Terdapat kurikulum vitae atas nama: Sdr.Ermanza,

Mohammad Jufri, ANS Kosasih, Dedi Susanto

Kelemahan:

Terdapat penetapan anggota Direksi oleh Pemegang Saham

yang belum memenuhi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak masa jabatan tersebut berakhir atau terjadi

lowongan jabatan

19.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan

pengaturan mengenai

rangkap jabatan bagi

anggota Direksi.

Kekuatan:

1. Pemegang saham /RUPS /pemilik modal telah

menetapkan ketentuan mengenai Jenis-jenis jabatan

rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan

kepentinga tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN

Nomor: PER/03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015

tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan

Pemberhentian Direksi BUMN. Rangkap jabatan yang

dilarang sebagai mana dimaksud pada angka Bab IV A

(5) pada Lampiran Peraturan Menteri BUMN dan

Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 34, yaitu

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sebagai berikut:

a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah,

badan usaha milik swasta;

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada

instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan;

e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau

kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau

f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan.

g. Menjadi calon legislatif atau calon kepada

daerah/wakil kepada daerah.

h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara

fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau

keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

2. Telah terdapat Ketentuan perangkapan jabatan yang

menimbulkan benturan kepentingan tersebut termasuk

jenis-jenis perangkapan jabatan dan

pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan

rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang

paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan

tersebut tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri

BUMN Nomor: PER/03/MBU/02/2015 tanggal 17



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Februari 2015 Bab IV A angka 7. 2) dan Anggaran dasar

perusahaan pasal 10 ayat 31

Kelemahan:

-

20.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberhentikan

anggota Direksi sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.

Kekuatan:

1. Penetapan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

PT Taspen dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku

RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor:

SK-31/MBU/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang

pemberhentian,perubahan nomenklatur jabatan dan

pengangkatan anggota anggota direksi PT Taspen yaitu

mengangkat direksi: Sdr Ermanza, Dodi Susanto,

Mohammad Jufri, ANS Kosasih.

2. Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-

waktu:

a. Terdapat Rencana pemberhentian anggota Direksi

diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan

atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuknya, sebagaimana tercantum dalam

Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Pasal 10 dan

peraturan menteri BUMN Nomor:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,173

100,000

0,173



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

PER/03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2017 Bab

IV

b. Tidak terdapat pemberhentian Anggota Direksi

karena alasan alasan tertentu .Jika terdapat maka

keputusan pemberhentian diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan membela diri sesuai

dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 10 ayat 16.

c. Pemberhentian anggota direksi telah diberitahukan

kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk



pengangkatan anggota anggota direksi PT Taspen

yaitu memberhentikan direksi atas nama: Bagus

Rumbogo, Ermanza, Faisal Rahman, Iman

Firmansyah karena masa jabatannya telah berakhir.

3. Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan

pemberhentian:

Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan

pemberhentian yaitu masa jabatan berakhir sesuai



pengangkatan anggota anggota direksi PT Taspen yaitu

memberhentikan direksi atas nama: Bagus Rumbogo,

Ermanza, Faisal Rahman, Iman Firmansyah karena masa



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

jabatannya telah berakhir.

Kelemahan:

-

21.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan respon

terhadap lowongan

jabatan dan/atau

pemberhentian

sementara Direksi

oleh Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. N/A.

Selama tahun 2019, tidak terdapat pemberhentian

sementara Direksi oleh Dewan Komisaris. Apabila

terdapat pemberhentian sementara, telah diatur dalam

Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) Tahun 2009

bahwa Pemegang Saham/RUPS akan memberikan

respon/tanggapan atas pemberhentian sementara Direksi

oleh Dewan Komisaris; diantaranya dapat berupa

pemanggilan atau diberitahukan secara tertulis disertai

alasan untuk penjelasan mengenai pemberhentian

sementara anggota Direksi tersebut.

2. N/A


sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

Telah terdapat pada Anggaran Dasar PT TASPEN

(Persero) Tahun 2009 pasal 10 ayat 33(e) yang mengatur

bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota

Direksi oleh Dewan Komisaris diselenggarakan RUPS

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

3. N/A.




(Persero) pasal 10 ayat 16 yang memuat ketentuan

bahwa dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri.

4. TN/A.




(Persero) pasal 10 ayat 33 (h) yang memuat pengaturan

tentang RUPS mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS

menguatkan keputusan pemberhentian sementara,

anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk

seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

telah lewat, RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS

tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian

sementara tersebut menjadi batal.

Kelemahan:

-

8 RUPS/ Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. 1,731 99,165 1,717



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

22.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan pedoman

pengangkatan dan

pemberhentian Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Telah terdapat Pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas

tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-

02/MBU/022015 tanggal 17 Februari 2015 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Anggaran

Dasar Perusahaan pasal 14.

2. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya

mengatur mengenai :

a. Penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas:

b. Penilaian bagi calon anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas,

tercantum dalam :Peraturan Menteri BUMN Nomor:

PER-02/MBU/022015 tanggal 17 Februari 2015 tentang

Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan


Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Bab III huruf B

dan C).

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

23.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

melaksanakan

penilaian terhadap

calon anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Telah terdapat daftar bakal calon yang yang disetujui

oleh Menteri BUMN dan berisikan nama nama yang

diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka

memperoleh calon Anggota Dewan Komisaris / Dewan

Pengawas.

2. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal telah

melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan

Komisaris/ Dewan Pengawas.sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri BUMN PER-02/MBU/022015

tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan


Pengawas BUMN-Pada Bab III

3. Telah terdapat penetapan Dewan Komisaris terpilih

berdasarkan hasil akhir penilaian atas nama M. Edhie

Purnawan dan Lilik Mayasari yang semuanya tercantum

dalam Nota Dinas Bersama, nomor:

a. ND-322/S.MBU/05/2019

b. ND-103/D5.MBU/05/2019

c. ND-524/D7.MBU/05/2019

Dari Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Usaha jasa

Keuangan, Jasa Survei Dan Konsultan, Sek Menteri

BUMN kepada Menteri BUMN tanggal 24 Mei 2019

Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,519

100,000

0,519



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Anggota2 Dewan Komisaris PT. Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri (Persero)/PT. Taspen

yang diantaranya berisikan penilaian akhir calon dewan

komisaris/dewan pengawas

Kelemahan:

-

24.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan


Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

komposisinya.

Kekuatan:

1. Terkait Pengangkatan Dewan Komisaris :

a. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh

RUPS/Pemegang Saham telah dilakukan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan

tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar pasal 14 ayat 24.dan tertuang dalam Keputusan

Menteri BUMN selaku RUPS Nomor:

SK-118/MBU/05/2019 Tanggal 29 Mei 2019 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan angota anggota

dewan komisaris Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri:

1) Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wahyu

Wibowo dan Ratih Nurdiati

2) Mengangkat Sdr Muhammad Edhie Purnawan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

RUPS agar memenuhi

batas minimum

anggota Dewan

Komisaris Independen

20% dari seluruh

jumlah anggota

Dewan Komisaris.

0,347

95,833

0,333



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sebagai komisaris independen dan Sdri. Lilik

Mayasari sebagai komisaris

b. Pengangkatan Komisaris Utama dilakukan dengan

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor:

SK-118/MBU/05/2019 Tanggal 29 Mei 2019 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan angota anggota

dewan komisaris Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri:

c. Penetapan pengangkatan, pelantikan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas oleh RUPS tidak

didukung dengan berita acara pelantikan, teatpi setiap

dewan komisaris membuat surat pernyataan

2. Terkait Komposisi Dewan Komisaris:

a. Jumlah Direksi PT TASPEN (Persero) sebanyak

6 (enam) Orang, sama dengan jumlah Anggota

Dewan Komisaris yakni sebanyak 6 (enam) Orang

1) Franciscus M.A Sibarani Komisaris Utama

2) Bima Haria Wibisana Komisaris

3) Boediarso Teguh Widodo Komisaris

4) Dwi Wahyu Atmaji Komisaris

5) M Edhie Purnawarman Komisaris

Independen

6) Lilik Mayasari Komisaris

b. RUPS menetapkan anggota Dewan Komisaris

Independen dengan Keputusan Menteri BUMN:



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

SK-118/MBU/05/2019 Tanggal 29 Mei 2019 yang

menetapkan Sdr M. Edhie Purnawan sebagai

Komisaris Independen, Komisaris Independen yang

ditetapkan telah memiliki kompetensi dibidang

auditing, keuangan dan akuntansi karena ybs sebagai

anggota Eksekutif badan supervisi bank Indonesia

dan dosen mata kuliah ekonomi moneter dan

ekonomi keuangan pada Universitas Gajah Mada

c. Dalam komposisi Dewan Komisaris tidak terdapat

mantan anggota Direksi Perusahaan yang menjabat

sehingga tidak berlaku masa cooling off sekurang-

kurangnya satu tahun.

Kelemahan:

RUPS menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen

kurang dari 20% (Hanya 1 orang dari 6 orang anggota Dewan

Komisaris).

25.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan

pengaturan mengenai

rangkap jabatan bagi

anggota Dewan

Kekuatan:

1. Telah terdapat Ketentuan yang mengatur jumlah

maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota

Dewan Komisaris tertuang dalam Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara RI Nomor:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris/Dewan

Pengawas.

PER-02/BMU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 pada:

a. Bab V .A.1s/d 4

b. Lampiran I Form Surat Pernyataan

dan Anggaran dasar perusahaan pasal 14 ayat 31

2. Pemegang Saham telah menetapkan keputusan yang

mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan

Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Menteri Negara

BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tanggal

5 Desember 2011, bahwa seorang Dewan Komisaris

BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada 1 (satu)

BUMN.

Kelemahan:

-

-

26.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberhentikan

anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.

Kekuatan:

1. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah

dilakukan melalui keputusan Menteri BUMN selaku

RUPS, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan


Pengawas BUMN Bab IV dan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,173

100,000

0,173



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

SK-118/MBU/05/2019 tentang Pemberhentian dan

pengangkatan anggota anggota dewan komisaris

perusahaan perseroan (persero) PT Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri

2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat

diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan

RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan

alasannya, dengan melalui tahapan:

a. Rencana pemberhentian telah disampaikan kepada

yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh

menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai

PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Bab

IV A.2 dan Anggaran dasar perusahaan pasal 14 ayat

12 s.d 19

b. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan membela diri telah

diatur dalam peraturan menteri BUMN

PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Bab

IV B.9 dan anggaran dasar perusahaan pasal 14 ayat

16 d an 17 yang disebabkan karena alasan-alasan:

1) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2) tidak melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau ketentuan

anggaran dasar;

3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN

dan/atau negara;

4) Melakukan melanggar etika dan/atau kepatutan

yang seharusnya dihormati sebagai anggota

dewan komisaris BUMN;

5) Dinyatakan bersalah dengan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

yang tetap;

6) Mengundurkan diri,

Kelemahan:

-

9 RUPS/ Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan

dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

anggaran dasar.

1,385

88,285

1,223

27.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan

pengesahan Rencana

Kekuatan:

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik modal telah menetapkan

Pedoman Penyusunan RJPP yakni :

Hambatan:

-

0,519

75,000

0,389



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Jangka Penjang

Perusahaan (RJPP)

atau Revisi RJPP.

1. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik modal telah

menetapkan Pedoman Penyusunan RJPP yakni :

a. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:

KEP-102/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 Tentang

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badang Usaha

Milik Negara

b. Peraturan Menteri BUMN Nomor:

PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara Bab V Bagian Kedua pasal 20

2. Pembahasan/ pengkajian terhadap rancangan revisi RJPP

oleh RUPS telah didahului dengan :

a. pemaparan Direksi tertuang dalam surat Direksi

kepada Menteri BUMN RI selaku Pemegang Saham

dengan surat Nomor: SRT-251/DIR.1/102018 tanggal

31 Oktober 2018 Perihal: Penyampaian Usulan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

PT TASPEN (Persero) Tahun 2019-2023.

b. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/

tanggapan atas usulan Direksi tentang RJPP 2019-

2023 untuk diputuskan oleh RUPS dengan surat

nomor: SRT-97/DK-TASPEN/122018 Tanggal

19 Desember 2018.

Rekomendasi:

- Pemegang saham

agar mengesahkan

rancangan RJPP

- Pemegang Saham

agar melakukan

pengesahan

terhadap rancangan

RJPP tepat waktu.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

- Tidak terdapat pengesahan RJPP tahun 2019-2023.

- Pengesahan rancangan RJPP 2019-2023 tidak tepat waktu.

28.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan

pengesahan

Pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP).

Kekuatan:

1. Pemegang Saham/ RUPS/ Pemilik Modal telah

menetapkan pedoman penyusunan RKAP yang terdapat

dalam :

a. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:

KEP-101/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

perusahaan badan usaha milik negara .

b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Pada BUMN pasal 21

2. Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/

pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP 2019:

a. Pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap

rancangan RKAP oleh RUPS, telah didahului dengan

pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan

untuk diputuskan oleh RUPS. Hal mengenai

pemaparan Direksi terdapat dalam Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Dana

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Agar untuk

selanjutnya

pengesahan RKAP

tepat waktu.

0,520

93,750

0,488



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Tentang

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Tahun 2019 nomor :001/RUPS/012019 Tanggal 17

Januari 2019 Romawi IV Jalannya Rapat Nomor

urut 3 “......Direksi PT Taspen menyampaikan

penjelasan mengenai RKAP 2019 dst.

b. Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan

sebagaimana disebutkan pada Surat Dewan

Komisaris Nomor : SRT-103/DK-TASPEN/122018

Tanggal

31 Desember 2018 perihal : Tanggapan Dewan

Komisaris atas usulan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP) PT TASPEN (Persero) Tahun

2019

3. Pemegang saham/ RUPS telah memberikan pengesahan

sebagaimana disebutkan pada Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) PT Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri, Tentang Pengesahan Rencana

Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2019 Tanggal

17 Januari 2019

4. RUPS telah mengesahkan /menyetujui rancangan RKAP

2019. Dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) pasal

17 ayat 4 disebut kan bahwa : RKAP disahkan selambat-

lambatnya 30 hari setelah tahun berjalan. RKAP

PT Taspen (Persero) disahkan pada tanggal 17 Januari



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2019

Kelemahan:

Pengesahan RKAP tidak tepat waktu

29.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan

persetujuan/

keputusan atas usulan

aksi korporasi yang

perlu mendapat

persetujuan/

keputusan RUPS/

Pemilik Modal.

Kekuatan:

1. Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/

pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang

perlu mendapat persetujuan /keputusan RUPS/ Pemegang

Saham.

a. N/A

Tidak ada usulan aksi korporasi yang perlu mendapat

persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Direksi telah melakukan pemaparan sebagaimana

disebutkan dalam Risalah RUPS PT TASPEN

Tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019

Angka IV Jalannya Rapat Nomor urut 2 “Pimpinan

rapat meminta Direksi PT TASPEN (Persero) untuk

menyampaikan penjelasan mengenai RKAP 2019”

dan pada Nomor Urut 3 “Direktur Utama PT

TASPEN (Persero) menyampaikan laporan /

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

penjelasan mengenai Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan 2019.

b. N/A

Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan

tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas

hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.Sebagaimana

yang termuat pada Risalah rapat umum pemegang

saham tahun 2019, nomor : 001/RUPS/012019

tanggal 17 Januari 2019

2. N/A

Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan/

keputusan terhadap usulan Direksi.Sebagaimana yang

termuat pada Risalah rapat umum pemegang saham

tahun 2019, nomor : 001/RUPS/012019 tanggal 17

Januari 2019

3. N/A

Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham

dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari

setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara

lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh Pemegang

Saham dalam mengambil keputusan.yaitu sesuai surat

tanggapan dewan komisaris nomor: SRT-103/DK-

TASPEN/122018 tanggal 31 Desember 2019 dan

dilakukan persetujuan sesuai Risalah rapat umum

pemegang saham tahun 2019, nomor : 001/RUPS/012019



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI


Kelemahan:

-

10

RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta

tugas pengawasan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau

anggaran dasar.

2,077

100,000

2,077

30.

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan penilaian

terhadap kinerja

Direksi dan kinerja

Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas.

Kekuatan:

1. Penilaian Direksi:

a. Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja

Direksi secara kolegial maupun individu yang

memuat indikator kinerja utama dan kriteria

keberhasilan

b. Telah terdapat Kontrak Manajemen atau Key

Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat

target kinerja kolegial dan individu yang

disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham

c. Pemegang Saham telah memberikan penilaian

Kinerja anggota Direksi Kolegial dan individu

berdasarkan laporan kinerja Direksi dan telah

mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris

atas Kinerja Direksi,sebagaimana tertuang dalam

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

risalah RUPS tahun 2019

d. Penilaian kinerja Direksi telah dituangkan dalam

Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahun

Buku 2018 Nomor 02/RUPS/052019 tanggal 29 Mei

2019.

2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

a. Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja

Dewan Komisaris /dewan pengawas yang memuat

sekurang kurangnya indikator kinerja utama dan

kriteria keberhasilan

b. Terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance

Indicators/KPI dewan komisaris /dewan pengawas

yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham

c. Pemegang Saham telah memberikan penilaian

Kinerja dewan komisaris /dewan pengawas

berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris

/dewan pengawas yang telah dituangkan pada risalah

RUPS laporan tahunan tahun buku 2018 Nomor

02/RUPS/052019 tanggal 19 Mei 2019

d. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam

Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahun

Buku 2018 Nomor 02/RUPS/052019 tanggal 19 Mei

2019.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

31.

RUPS menetapkan

gaji/ honorarium,

tunjangan, fasilitas

dan tantiem/ insentif

kinerja untuk Direksi

dan Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Dalam penetapan gaji/honorarium, tunjangan,

fasilitas :

a. Telah terdapat pedoman gaji/honorarium, tunjangan

dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN,

diantaranya memuat tentang:

1) formula perhitungan gaji/honorarium;

2) formula perhitungan gaji/honorarium,tunjangan

dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan,

aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan

sektor industri sejenis yang terukur (benchmark),

kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau

kompleksitas usaha, dan kelengkapan sumber

daya manusia.Yang termuat dalam peraturan

Menteri BUMN nomor :PER-01/MBU/05/2019

tentang Perubahan keempat atas Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-

04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

b. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

penghasilan Dewan Komisaris sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan, yang termuat dalam:

1) Risalah RUPS Tentang Persetujuan Laporan

Tahunan Tahun Buku 2018 PT TASPEN

(Persero) Nomor: 02/RUPS/052019 tanggal 19

Mei 2019

2) Surat Kementerian BUMN Nomor:

S-467/D5.MBU/05/2019, tanggal 31 Mei 2019

Perihal: Penyampaian Penetapan penghasilan

Direksi dan Komisaris PT TASPEN (Persero)

Tahun 2019

2. Penetapan tantiem/ insentif kinerja

a. Telah terdapat pedoman mengenai tantiem/insentif

kinerja Dewan Komisaris, diantaranya memuat

tentang:

1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja;

2) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja

dengan mempertimbangkan faktor pencapaian

target, tingkat kesehatan faktor-faktor lain yang

relevan (merit system)

b. Pemegang Saham telah menetapkan tantiem/insentif

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan.

1) Risalah RUPS Tentang Persetujuan laporan

tahunan Tahun buku 2018 Nomor:



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019.

2) Surat Kementerian BUMN Nomor:

S-467/D5.MBU/05/2019 tanggal 31 mei 2019

Perihal : Penyampaian Penetapan penghasilan

Direksi dan Komisaris PT TASPEN (Persero)

Tahun 2019.

Kelemahan:

-

32.

Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

menetapkan auditor

eksternal yang

mengaudit Laporan

Keuangan perusahaan.

Kekuatan:

1. Pemegang Saham telah menetapkan pedoman

penunjukkan Audit Eksternal sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri BUMN yaitu: Per-01/MBU/2011 bab

VI pasal 31 dan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 18

ayat 3,4

2. Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/

pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor

Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris, sesuai

surat SRT-63/DK-TASPEN/082019 tanggal 28 Agustus

2019 hal Permohonan Persetujuan dan Penetapan Kantor

Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan

Tahun Buku 2019 dan Nomor: SRT-74/DK-

TASPEN/082019 tanggal 18 September 2019 hal

Penyampaian Hasil Penilaian Pengadaan Kantor Akuntan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun

Buku 2019

3. Pemegang Saham telah memutuskan penunjukkan

Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan

keuangan perusahaan dan memberikan kuasa kepada

Dewan Komisaris untuk penetapan besarnya

honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal

tersebut.Sesuai surat Kementrian BUMN nomor :S-52

/MBU/09/2019 perihal enetapan Kantor Akuntan Publik

(KAP) untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT

Taspen Tahun Buku 2019.

Kelemahan:

-

33.

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

persetujuan laporan

tahunan termasuk

pengesahan laporan

keuangan serta tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan

Kekuatan:

1. Telah terdapat pedoman penyusunan Laporan Tahunan

(Annual Report) dan laporan tentang tugas pengawasan

Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang

Saham.yaitu pada Peraturan Menteri BUMN yaitu:

PER-01/MBU/2011 pasal 22 dan Anggaran Dasar

Perusahaan pasal 18

2. Telah terdapat telaahan terhadap Laporan Tahunan

(termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,520

100,000

0,520



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengawas.

pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh

Pemegang Saham.Sebagaimana tertuang dalam Surat

Risalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan

Tahun buku 2018 Nomor : 02/RUPS/052019 Tanggal 19

Mei 2019.

3. Telah terdapat pemberian persetujuan Laporan Tahunan

termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas

pengawasan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam

risalah RUPS , sebagaimana tertuang didalam Risalah

RUPS tentang persetujuan laporan tahunan Tahun buku

2018 Nomor : 02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019.

4. Telah terdapat keputusan RUPS tentang

memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung

jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh

Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris, sebagaimana tertuang didalam Risalah RUPS

tentang persetujuan laporan tahunan Tahun buku 2018

Nomor : 02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019

Kelemahan:

-

34. Pemegang Saham/

RUPS/ Pemilik Modal

Kekuatan:

1. Telah terdapat ketentuan pembagian Deviden Perusahaan

Hambatan: 0,346 100,000 0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

menetapkan

penggunaan laba

bersih.

yaitu dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 26 dan

surat menteri keuangan nomor :S-322/MK.5/2004 point 3

yang menyebutkan : PT. Taspen tidak ditarik Deviden

atas laba perusahaan terhitung tahun buku 2004 terkait

unfunded liability sampai dengan pendanaan terpenuhi.

2. Telah menetapan penggunaan laba bersih tahun buku

2018 untuk cadangan umum dan cadangan tujuan, serta

tidak mengalokasikan pembayaran dividen mengacu

pada Anggaran Dasar Perusahaan pasal 26 dan Risalah

RUPS tentang persetujuan laporan tahunan Tahun buku

2018 Nomor : 02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019.

3. Dalam penetapan penggunaan laba bersih pengembangan

usaha dan tidak untuk dividen tahun buku 2019 tidak

melanggar ketentuan perjanjian pinjaman. Sebagaimana

tercantum dalam Risalah RUPS tentang persetujuan

laporan tahunan Tahun buku 2018 Nomor:

02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019.

Kelemahan:

-

-

Rekomendasi:

-

35.

Pengesahan terhadap

Laporan Tahunan dan

persetujuan terhadap

Kekuatan:

RUPS telah mengesahkan Laporan Tahunan dan

memberikan persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku

Hambatan:

-

0,173

100,000

0,173



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Laporan Keuangan

dilaksanakan tepat

waktu.

2018 secara tepat waktu sesuai ketentuan tidak melebihi 6

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir .yaitu pada tanggal

19 Mei 2019,Sebagaimana tercantum dalam Risalah RUPS

tentang persetujuan laporan tahunan Tahun buku 2018

Nomor: 02/RUPS/052019 Tanggal 19 Mei 2019.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

11 RUPS/ Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan.

0,519 100,000 0,519

36.

RUPS mengambil

keputusan sesuai

dengan ketentuan

perundang-undangan

di bidang Perseroan

Terbatas tentang

Perseroan Terbatas

dan/atau anggaran

dasar perusahaan

sehingga

menghasilkan

keputusan yang sah.

Kekuatan:

1. Pemegang Saham telah mengambil keputusan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau

anggaran dasar perusahaan sehingga menghasilkan

keputusan yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar pasal 24 ayat 1dan 3, surat kuasa Menteri BUMN

Nomor : SKU-176/MBU/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019.

2. Peserta rapat RUPS yang diselenggarakan tahun 2019

telah memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas

dan/atau Anggaran Dasar pasal 25 ayat 1

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,173

100,000

0,173



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

37.

RUPS mengambil

keputusan melalui

proses yang terbuka

dan adil.

Kekuatan:

1. Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk

mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Perusahaan pasal 21 hal 47-48 dan terdapat pada Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham

2. Dalam hal Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero)

dan/atau peraturan perundang-undangan mengharuskan

adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan

dengan usaha Perusahaan, keputusan yang diambil telah

memperhatikan kepentingan yang wajar para pemangku

kepentingan terdapat pada pasal 21 s.d pasal 23.

3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak

mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham

hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui

tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara

tambahan tersebut selalu disetujui dengan suara bulat

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar terdapat pada

pasal 21 s.d pasal 23

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

12 Pemegang Saham/ Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawabnya.

0,865 86,667 0,750

38.

Pemegang Saham/

Pemilik Modal

memberikan

arahan/pembinaan

penerapan Tata Kelola


kepada Direksi dan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Pemegang Saham telah memberikan arahan tentang

persetujuan transaksional sebagai mana tercantum dalam

Risalah RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

PT Taspen (Persero) Tahun 2018, Angka Romawi VI.

2. Telah terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan.

Terdapat pada Risalah RUPS Laporan Keuangan

Tahunan Nomor : 002/RUPS/052019 tanggal 29 Mei

2019.

Point 6 Arahan Pemegang Saham nomor 2 menyebutkan

: Direksi agar senantiasa berpedoman pada Peraturan

yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip GCG

secara konsisten.

Kelemahan:

Pemegang saham belum menindaklanjuti 1 ( satu ) AoI atas

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Pemegang saham agar

menindaklanjuti AoI

hasil assessment tahun

2018, yaitu penetapan

direksi difinitif

selambat lambatnya

30 hari dan

mendokumentasikan

terkait usulan dewan

komisaris

0,346

66,667

0,231



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

hasil Asesment tahun 2018.

39.

Pemegang Saham/

Pemilik Modal tidak

mencampuri kegiatan

operasional

perusahaan yang

menjadi tanggung

jawab Direksi.

Kekuatan:

Berdasarkan hasil konfirmasi, Pemegang Saham tidak pernah

mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi

tanggung jawab Direksi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak

terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari

Pemegang Saham yang bersifat transaksional/ operasional

yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,173

100,000

0,173

40.

Pemegang Saham/

Pemilik Modal

merespon terhadap

informasi yang

diterima dari Direksi

dan/atau Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas mengenai

gejala penurunan

kinerja dan kerugian

perusahaan yang

Kekuatan:

1. RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan sistem

penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja

dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui

mekanisme pembahasan dalam RUPS sesuai dengan

arahan pemegang saham pada:

a. Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019

nomor: 001/RUPS/012019 tanggal 17 Januari 2019

Point 6 Arahan Pemegang Saham:

1) Nomor 6 menyebutkan : Direksi agar melakukan

pengawasan yang efektif dan melakukan evaluasi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,346

100,000

0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

signifikan.

terhadap kinerja anak usaha yang tidak mencapai

target yang telah ditetapkan.

2) Nomor 7 d menyebutkan : Direksi agar membuat

perencanaan sumber daya manusia secara

komprehensif terkait untuk mempermudah

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga

produktifitas kerja meningkat.

b. Risalah RUPS Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Taspen tentang Persetujuan Laporan Tahunan

tahun buku 2018 no: 002/RUPS/052019 tanggal 29

Mei 2019.

Point 6 Arahan Pemegang Saham nomor 3

menyebutkan bahwa Direksi diminta untuk

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anak

perusahaan agar terus dioptimalkan, guna

mendukung peningkatan nilai perusahaan serta

menunjang pencapaian target kinerja perusahaan

secara konsolidasi.

2. Pemegang Saham telah memberikan respon/tanggapan

atas informasi mengenai penurunan kinerja Perusahaan

yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan

Komisaris dan/atau Direksi yang dibahas dalam RUPS

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Nomor:

002/RUPS/052019 tanggal 29 Mei 2019 pada Point VI

Arahan Pemegang Saham sebagai berikut:



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

a. Nomor 4 yaitu : Terhadap investasi saham dan

reksadana perusahaan, Direksi diminta untuk

melakukan analisa fundamental kinerja emiten serta

memastikan emiten memiliki prospek

keberlangsungan usaha.

b. Nomor 6 yaitu : Fungsi dan peran SPI agar lebih

dioptimalkan dalam monitoring dan tindaklanjut hasil

temuan pemeriksaan serta membangun early warning

system, sehingga pelanggaran/kecurangan bisa

dicegah atau dideteksi lebih dini.

Kelemahan:

-

III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS 35,000 97,316 34,061

13 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,348 100,000 1,348

41

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas yang baru

diangkat mengikuti

program pengenalan

yang diselenggarakan

Kekuatan:

Terdapat penggantian Dewan Komisaris tahun 2019 dan

Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi untuk

diadakan program pengenalan perusahaan bagi anggota

Dewan Komisaris yang baru, dan program pengenalan

tersebut sudah dilaksanakan.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,674

100,000

0,674



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

oleh perusahaan.

Pelaksanaan program pengenalan perusahaan diadakan pada

tanggal 05 Juli 2019 dengan materi: gambaran umum

PT. Taspen (Persero), prinsip-prinsip GCG, permasalahan

strategis dan tugas serta tanggung jawab Direksi dan Dewan

Komisaris.

Kelemahan:

-

-

42

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

melaksanakan

program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi anggota

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai

kebutuhan.

Kekuatan:

Kebijakan program pelatihan bagi Dewan Komisaris diatur

dalam Board Manual PT TASPEN (PERSERO) Bagian

Dewan Komisaris angka G dan Peraturan Dewan Komisaris

Nomor : PER-01/DK.TSP/2014, tahun 2014 angka 2.

Rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi

Anggota Dewan Komisaris tertuang dalam RKAP tahun 2019

Bab VII dan telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai

dengan rencana kerja serta laporan hasil pelatihan telah

disampaikan kepada Menteri BUMN.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,674

100,000

0,674



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota

Dewan Komisaris sebanyak 3 yaitu:

1. Pelatihan Basic Enterprise Risk Management and GCG,

Strategic Development Group, Jakarta 5 Juli 2019

(Dewan Komisaris).

2. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1, BSMR, Jakarta

5 Juli 2019 (Dewan Komisaris).

3. Master Class Risk Governance Global, ERMA, 29-30

Agustus 2019.

Telah dilaporkan dalam Annual Report tahun 2019 pada

Bagian Laporan Pengembangan Dewan Komisaris.

Kelemahan:

-

14 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas

serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris/Dewan Pengawasan.

2,127

98,455

2,094

43

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas memiliki

kebijakan dan

melaksanakan

Kekuatan:

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan

komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara

Anggota Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar

Perseroan pasal 14 (23) dan Board Manual PT Taspen

Hambatan:

-

0,648

100,000

0,648



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pembagian tugas

diantara anggota

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

(Persero) Bab III huruf B angka 1 tentang pembagian tugas

Dewan Komisaris serta Peraturan Dewan Komisaris Nomor:

PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang

Kebijakan Pengawasan Dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT Taspen (Persero) angka 3.

Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

Nomor : KEP-07/DK-TASPEN/2019 tanggal 31 Desember

2019.

Susunan dan pembagian tugas Dewan Komisaris telah

mencerminkan seluruh bidang tugas Direksi.

Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua

Komite Audit dan sebagai Ketua Komite Pemantau

Manajemen Risiko.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

44

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menetapkan

mekanisme

pengambilan

Kekuatan:

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Dewan Komisaris secara formal, baik pengambilan

keputusan melalui rapat maupun diluar rapat yang tercantum

dalam Board Manual PT Taspen (Persero) BAB III huruf H

dan Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,493

100,000

0,493



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

keputusan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

01/DK.TSP/2014 angka 4.

Terdapat Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan

keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi, yaitu berkisar

7 hari sampai dengan 14 hari setelah usulan tindakan diterima.

Telah terdapat ketentuan tentang keputusan yang diambil oleh

Dewan Komisaris, baik di dalam rapat maupun di luar rapat

harus dikomunikasikan kepada pihak terkait selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan dibuat.

Kelemahan:

-

-

45

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menyusun

rencana kerja setiap

tahun yang memuat

sasaran/ target yang

ingin dicapai dan

melaporkan secara

tertulis kepada

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan:

Terdapat Kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahunan Dewan Komisaris dan telah disusun

rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris

tahun 2019 yang dihasilkan dari pembahasan Dewan

Komisaris.

Rencana kerja dan anggaran tahunan serta pencapaian kinerja

Dewan Komisaris tersebut telah disusun secara optimal

menggunakan perangkat Dewan Komisaris dan disampaikan

kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Agar dilakukan proses

dokumentasi

penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

Tahunan Dewan

Komisaris

menggunakan

0,493

93,333

0,460



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

tahun 2019.

Dewan Komisaris telah menetapkan Pencapaian Kinerja (Key

Performance Indicator) sebagaimana tercantum dalam RKAP

Perusahaan, Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris

tahun 2019.

Terdapat Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

telah disatukan dengan RKAP tahun 2019 dan disampaikan

kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: SRT-

253/DIR.1/102019 tanggal 31 Oktober 2019.

Kelemahan:

Tidak terdapat proses dokumentasi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

menggunakan perangkat Dewan Pengawas secara optimal.

perangkat Dewan

Pengawas secara

optimal.

46

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

mendapatkan akses

informasi perusahaan

sesuai

kewenangannya.

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan tentang

informasi yang harus disediakan oleh Direksi, sebagaimana

tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014 tahun 2014 angka 6

tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberikan Nasehat

Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero).

Bentuk informasi yang disampaikan, standar waktu dan

mekanisme penyampaiannya melalui upaya rapat-rapat

ataupun melalui Sekretaris Dewan Komisaris.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,493

100,000

0,493



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

15 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang

disampaikan oleh Direksi.

2,904 97,769 2,839

47

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan

persetujuan atas

rancangan RJPP yang

disampaikan oleh

Direksi.

Kekuatan:

1. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan tentang

mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/ pendapat

terhadap rancangan RJPP yang mengacu pada Peraturan

Nomor : PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014

tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasehat

Dewan Komisaris PT Taspen (Persero).

2. Telah terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan

internal maupun rapat gabungan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

3. Telah ada hasil telaah atas rancangan RJPP secara tertulis

(Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas).

4. Telaah telah dikomunikasikan /disampaikan kepada

Direksi (tembusan) melalui Surat Dewan Komisaris

Nomor : SRT-97/DK-Taspen/122018 tanggal

19 Desember 2018 kepada Menteri BUMN Perihal:

Hambatan:

-

Rekomendasi:


telaah rancangan RJPP

yang dilakukan oleh

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menggunakan seluruh

perangkat di Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

1,296

95,000

1,231



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana

Jangka Panjang (RJP) PT. TASPEN (Persero) Tahun

2019-2023.

Kelemahan:

Belum terdapat proses telaah rancangan RJPP yang dilakukan

oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan

seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

48

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan

persetujuan atas

rancangan RKAP

yang disampaikan

oleh Direksi.

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan tentang

mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/ pendapat

terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi

mengacu pada Peraturan Nomor: PER-01/DK.TSP/2014

tanggal 2 Januari 2014 tentang Kebijakan Pengawasan dan

Pemberian Nasehat Dewan Komisaris PT Taspen (Persero).

Rencana kerja Dewan Komisaris terkait persetujuan

rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris telah dimuat dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) Dewan Komisaris

2019.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,608

100,000

1,608



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap rancangan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019

sesuai SRT-103/DK-TASPEN/122018 tanggal 31 Desember

2018.

Rancangan RKAP yang ditetapkan telah selaras dengan RJPP

yang ditetapkan perusahaan serta kualitas tanggapan Dewan

Komisaris atas rancangan RKAP telah memadai.

Kelemahan:

-

16 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan

kebijakan perusahaan.

9,593 100,000 9,593

49

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

tentang hal-hal

penting mengenai

perubahan lingkungan

Kekuatan:

Telah terdapat Kebijakan/Kriteria yang ditetapkan Dewan

Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan

permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha

perusahaan dan kinerja perusahaan tertuang dalam

PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,100

100,000

1,100



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

bisnis yang

diperkirakan akan

berdampak besar pada

usaha dan kinerja

perusahaan secara

tepat waktu dan

relevan.

Untuk memudahkan Dewan Komisaris dalam memperbaharui

pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan

permasalahan yang dihadapi perusahaan telah terdapat Bahan

bacaan/referensi.

Dewan Komisaris melakukan telaah dengan melibatkan

seluruh perangkat Dewan Komisaris dan memberikan arahan

kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu

terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan

yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan.

Sehingga tidak terdapat permasalahan/tantangan perusahaan

yang tidak direspon oleh Dewan komisaris.

Kelemahan:

-

50

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dalam batas

kewenangannya,

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme untuk

merespon/ menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan

dari stakeholders dan menyampaikan kepada Direksi tentang

Hambatan:

-

0,789

100,000

0,789



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

merespon saran,

harapan,

permasalahan dan

keluhan dari

Stakeholders

(pelanggan, pemasok,

kreditur, dan

karyawan) yang

disampaikan langsung

kepada Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas ataupun

penyampaian

saran penyelesaian yang diperlukan. hal ini sebagaimana

dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisaris, Nomor:

PER-01/DK.TSP /2014 tanggal 2 Januari 2014.

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris dan

pemberian saran untuk merespon/menindaklanjuti saran,

permasalahan atau keluhan dari stakeholders yang

disampaikan secara langsung melalui Direksi ataupun melalui

rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan saran penyelesaian

atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan tersebut

kepada Direksi.

Dewan Komisaris telah merespon setiap setiap saran, harapan,

permasalahan, dan keluhan stakeholders sehingga tidak

terdapat hal terkait yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

51

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

Kekuatan:

Dewan Komisaris, telah memiliki kebijakan mengenai

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap

kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan

Hambatan:

-

1,100

100,000

1,100



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

tentang penguatan

sistem pengendalian

intern perusahaan.

pelaksanaannya dalam Peraturan Dewan Komisaris PT

Taspen (Persero) Nomor : PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2

Januari 2014.

Dewan Komisaris telah merencanakan kegiatan pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/ rancangan sistem

pengendalian intern dan pelaksanaannya dalam RKAP tahun

2019 Bab VII.

Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas

Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern, Evaluasi

atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan

tingkat operasional/aktivitas Internal control report dengan

melibatkan seluruh perangkat/Komite Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan yang memadai

tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern

kepada Direksi.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

52

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan

manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya tertuang

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1,100

100,000

1,100



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

tentang manajemen

risiko perusahaan.

dalam PER-01/DK.TSP/2014, tanggal 2 Januari 2014.

Dewan Komisaris telah merencanakan kegiatan pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko perusahaan tertuang dalam RKAP tahun

2019 Bab VII.

Dewan komisaris telah melakukan penelaahan atas kebijakan

dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, rancangan

RKAP dan strategi penanganannya dan laporan pelaksanaan

manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.

Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan

pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

Proses telaah menggunakan perangkat Dewan Komisaris dan

arahan yang disampaikan telah memadai yaitu terkait

peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen

risiko perusahaan.

Kelemahan:

-

-

53

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

Kekuatan:

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem informasi

perseroan dan pelaksanaannya tertuang dalam

Hambatan:

-

1,100

100,000

1,100



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

tentang sistem

teknologi informasi

yang digunakan

perusahaan.


Terdapat rencana kegiatan pengawasan dan pemberian

nasihat atas kebijakan sistem informasi perseroan dan

pelaksanaannya tertuang dalam RKAP tahun 2019 Bab VII.

Dewan komisaris telah melakukan penelaahan terhadap

kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya

Telah terdapat hasil telaah terhadap kebijakan sistem

teknologi informasi dan pelaksanaannya, proses telaah

menggunakan perangkat Dekom khususnya melalui seluruh

organ komite.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada

Direksi, kualitas arahan Dewan Komisaris telah memadai.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

54

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

tentang kebijakan dan

pelaksanaan

Kekuatan:

Terdapat Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengelolaan

sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir

tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,101

100,000

1,101



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pengembangan karir.

Terdapat program kerja bidang koordinasi dan pengawasan,

pemberian pendapat, arahan dan saran kepada Direksi

berkaitan kebijakan pengelolaan SDM dan pengembangan

karir dalam RKAP tahun 2019 Bab VII.

Dewan Komisaris telah melakukan telaah dan memberikan

arahan terhadap kebijakan suksesi manajemen dan

pelaksanaannya, proses telaah menggunakan seluruh

perangkat di Dewan Komisaris.

Kualitas arahan Dekom tentang kebijakan suksesi manajemen

dan pelaksanaannya telah memadai.

Kelemahan:

-

55

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

tentang kebijakan

akuntansi dan

penyusunan laporan

keuangan sesuai

dengan standar

Kekuatan:

Adanya kebijakan Dekom mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang tertuang

dalam


Terdapat Rencana Dewan Komisaris melaksanakan dan

pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,101

100,000

1,101



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

akuntansi yang

berlaku umum di

Indonesia (SAK).

laporan keuangan tertuang dalam RKAP 2019 Bab VII.

Dewan Komisaris melakukan telaah dengan menggunakan

seluruh perangkat di Dewan Komisari dan memberikan saran

dan arahan kepada Direksi.

Kualitas saran Dewan Komisaris telah memadai atas

kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

beserta penerapannya.

Kelemahan:

-

56

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

tentang kebijakan

pengadaan dan

pelaksanaannya.

Kekuatan:

Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta

pelaksanaannya tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014

tanggal 2 Januari 2014.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris melaksanakan

pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan

pengadaan barang & jasa dalam RKAP tahun 2019 Bab VII.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya:

1. Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap

kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,101

100,000

1,101



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Dewan Komisaris memberikan saran berdasarkan hasil

pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan

dan pelaksanaannya.

3. Proses telaah menggunakan seluruh perangkat Dewan

Komisaris.

Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi

mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya telah memadai.

Kelemahan:

-

57

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan arahan

tentang kebijakan

mutu dan pelayanan

serta pelaksanaan

kebijakan tersebut.

Kekuatan:

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan atas peningkatan

mutu dan pelayanan tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014


Terdapat dalam rencana kerja Dewan Komisaris

melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat atas

kebijakan mutu dan pelayanan yang tertuang dalam RKAP

tahun 2019 Bab VII.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,101

100,000

1,101



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan

mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya dengan

melibatkan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.


mengenai kebijakan mutu dan pelayanan.

Saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan

pelayanan beserta pelaksanaannya telah memadai.

Kelemahan:

-

17 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana

dan kebijakan perusahaan.

6,479 100,000 6,479

58

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas mengawasi

dan memantau

kepatuhan Direksi

dalam menjalankan

peraturan

perundangan yang

berlaku dan perjanjian

Kekuatan:

Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

anggaran dasar tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014 tanggal

2 Januari 2014.

Terdapat Rencana Kerja Dewan Komisaris yang membahas

kepatuhan direksi terhadap peraturan perundang-undangan

dan perjanjian dengan pihak ketiga dalam RKAP tahun 2019

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,417

100,000

1,417



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dengan pihak ketiga.

Bab VII.

Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak

ketiga menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan

Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang

berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga, hal ini dibuktikan

dengan adanya arahan Dekom kepada Direksi, dan Dewan

komisaris telah melaporkan kepada Pemegang Saham.

Evaluasi Dekom atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan

perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP

telah memadai.

Kelemahan:

-

59

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas mengawasi

dan memantau

kepatuhan Direksi

dalam menjalankan

perusahaan sesuai

Kekuatan:

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi

dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP

dan/atau RJPP tertuang dalam PER-01/DK.TSP/2014 tanggal

2 Januari 2014.

Terdapat rencana Dewan komisaris melakukan evaluasi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1,106

100,000

1,106



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

RKAP dan/atau RJPP.

terhadap pelaksanaan RKAP tertuang dalam RKAP tahun

2019 Bab VII.

Terdapat evaluasi pencapaian perusahaan yang mencakup

kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan)

dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP melalui

laporan pengawasan dan rapat Dewan Komisaris.

Komisaris Utama dam Direktur Utama telah menandatangani

laporan Manajemen TW. I,II,III tahun 2019 dan Seluruh

Anggota Direksi dan laporan Manajemen Tahun

2019(nonaudited).

Kelemahan:

-

-

60

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memberikan

persetujuan atas

transaksi atau

tindakan dalam

lingkup kewenangan

Dewan

Kekuatan:

Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai

pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi terhadap

tindakan Direksi yg memerlukan rekomendasi/persetujuan

Dekom sesuai PER-01/ DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas

transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan

Komisaris yaitu tentang implementasikan program smart card

sebagai E-Authentication program pensiun ASN dan Pejabat

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,966

100,000

0,966



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris/Dewan

Pengawas atau

RUPS/Pemilik Modal.

Negara

Telah melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan

Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris

dan Direksi.

Telah ada dalam proses otorisasi Dekom sudah didukung

dengan analisis risiko yang memadai, proses telaah telah

menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris.

Terdapat Pemberian otorisasi atau rekomendasi selesai dalam

6 (enam) hari sejak usulan diterima oleh Dewan Komisaris.

Kelemahan:

-

61

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

(berdasarkan usul dari

Komite Audit)

mengajukan calon

Auditor Eksternal

kepada RUPS/Pemilik

Modal.

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai proses

penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan

kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon

auditor eksternal kepada RUPS dalam PER-01/ DK.TSP/2014


Dewan Komisaris telah merencanakan penunjukan calon

auditor eksternal dalam RKAP tahun 2019 Bab VII .

Proses penunjukan calon auditor eksternal oleh Dewan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris melalui Komite Audit telah sesuai dengan

ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Menteri

BUMN alasan pencalonan penunjukan tersebut.

Dewan Komisaris telah mengevaluasi kinerja Auditor

Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Kelemahan:

-

62

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memastikan audit

eksternal dan audit

internal dilaksanakan

secara efektif serta

melaksanakan telaah

atas pengaduan yang

berkaitan dengan

BUMN yang diterima

oleh Dewan

Komisaris/Dewan

Kekuatan:

Terdapat kebijakan Dekom tentang pengawasan terhadap

efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta

pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan

Perusahaan yang diterima oleh Dekom tertuang dalam Board

Manual dan Peraturan Dekom Nomor : PER-01/DK.TSP/2014


Terdapat rencana kerja dewan komisaris tentang pengawasan

efektifitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta

rencana pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan

dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris

dalam RKAP 2019 BAB VII.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,106

100,000

1,106



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengawas.

Telah terdapat penilaian atas efektivitas audit eksternal dan

internal dengan melibatkan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris dalam mentelaah efektivitas dan pengaduan terkait

perusahaan.


tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit

eksternal

Kelemahan:

-

63

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

melaporkan dengan

segera kepada

RUPS/Pemilik Modal

apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja

perusahaan serta

saran-saran yang telah

disampaikan kepada

Direksi untuk

memperbaiki

Kekuatan:

Telah terdapat kebijakan dan prosedur mengenai : Pelaporan

kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja

perusahaan; Mekanisme pemberian saran segera kepada

Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak

pada menurunnya kinerja perusahaan; Mekanisme untuk

segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan

tertuang dalam Board Manual dan Peraturan Dekom Nomor :


Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan realisasi

kinerja perusahaan dengan melibatkan seluruh perangkat di

Dewan Komisaris dan terdapat kesegeraan pembahasan dalam

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,106

100,000

1,106



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

permasalahan yanag

dihadapi.

Rapat Gabungan Direksi dengan Komisaris setiap bulannya.

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengevaluasi

kinerja perusahaan dan memberikan saran dan masukannya.

1. Dewan Komisaris telah mengingatkan manajeman untuk

memperhatikan peningkatan kinerja

2. Tidak terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS

tentang penurunan kinerja perusahaan karena senantiasa

dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh komisaris dan

manajemen

Terdapat Arahan Dewan Komisaris mengenai langkah-

langkah perbaikan yang disampaikan kepada Direksi telah

memadai.

Kelemahan:

-

18 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan patungan.

1,504

100,000

1,504

64

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

melaksanakan

Kekuatan:

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan pengawasan

pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan sesuai

Peraturan Nomor: PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari

Hambatan:

-

0,985

100,000

0,985



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pengawasan terhadap

kebijakan pengelolaan

anak

perusahaan/perusahaa

n patungan dan

pelaksanaannya.

2014.

Telah terdapat rencana kerja untuk melaksanakan pengawasan

dan pemberian nasihat atas perkembangan kinerja anak

perusahaan serta program kerja melaksanakan kebijakan

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan

dalam RKAP tahun 2019 Bab VII.

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan mengenai

kebijakan pengelolaan perusahaan anak

perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya

menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak

perusahaan telah memadai.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

65

Peran Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas dalam

pemilihan calon

anggota Direksi dan

Dewan Komisaris

Anak Perusahaan

Kekuatan:

Terdapat kebijakan Dewan Komisaris atas pengangkatan

Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan

patungan PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap proses

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,519

100,000

0,519



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

perusahaan/

perusahaan patungan.

pengangkatan Direksi anak perusahaan serta memberikan

penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi anak

perusahaan.

Terdapat Dewan Komisaris menetapkan pengangkatan

Direksi anak perusahaan dalam batas waktu yang telah

ditentukan15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal

diterimanya usulan calon Direksi dan Komisaris.

Kelemahan:

-

-

19 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi

(individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi.

2,437

95,035

2,316

66

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

mengusulkan calon

anggota Direksi

kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal

Kekuatan:

1. Kebijakan dan kriteria seleksi serta pengusulan bagi

calon Direksi kepada Pemegang Saham tertuang pada

PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang

Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT TASPEN (Persero) poin 26 Kebijakan atas

Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi kepada Pemegang

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,501

100,000

0,501



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sesuai kebijakan dan

kriteria seleksi yang

ditetapkan.

Saham/Pemilik Modal.

2. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap usulan

calon-calon Direksi yang dituangkan dalam surat nomor:

a. SRT-02/DK-TASPEN/01.2018 perihal Penyampaian

Data Talent Pool PT Taspen (Persero) tanggal

5 Januari 2018

b. SRT-13/DK-TASPEN/022018 perihal Permohonan

Assessment tanggal 21 Februari 2018

c. SRT-24/DK-TASPEN/032018 perihal Permohonan

Assessment tanggal 29 Maret 2018

d. SRT-28/DK-TASPEN/042018 perihal Penyampaian

Hasil Assessment Direksi PT Taspen (Persero)

tanggal 20 April 2018

3. Telah terdapat usulan Komisaris atas calon-calon anggota

Direksi yang baru (tahun 2019) kepada RUPS/Pemilik

Modal melalui surat penyampaian talent pool kepada

Pemegang Saham..

Kelemahan:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

67

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menilai

Direksi dan

melaporkan hasil

penilaian tersebut

kepada Pemegang

Saham/Pemilik

Modal.

Kekuatan:

1. Kebijakan mengenai penilaian kinerja direksi secara

kolegial dan individual serta pelaporan kepada Pemegang

Saham tertuang dalam:

a. PD-55/DIR/2019 dan KEP-12/DK-TASPEN/2019

tanggal 31 Oktober 2019 tentang Board Manual

PT Taspen (Persero) Bab III Dewan Komisaris Point D

Tugas, Kewajiban, dan Tanggung jawab Dewan

Komisaris

b. PER-01/DK.TSP/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang

Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT TASPEN (Persero)

c. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun

2019 (halaman 171)

2. Rencana Dewan Komisaris dalam Program Kerja Tahunan

Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi

tertuang dalam bentuk:

a. Rapat internal maupun rapat gabungan bersama

Direksi dalam Kebijakan Pengawasan dan Pemberian

Nasihat Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero)

b. Rencana pelaporan kepada Pemegang Saham juga

telah diatur dalam Buku Risalah RKAP Berbasis

Risiko tahun 2017 Bab VII Dewan Komisaris bagian 4

Program Kerja Dewan Komisaris dan Organ Dewan

Hambatan :

-

Rekomendasi:

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menyampaikan hasil

penilaian kinerja

Direksi secara kolegial

dan individu kepada

RUPS/Pemilik Modal

dalam laporan tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas secara

semesteran

0,968

87,500

0,847



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris

3. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas penilaian

kinerja Direksi dalam Notulen Rapat Gabungan dari bulan

Januari-Desember 2019 dan telah melaporkan hasil

penilaian tersebut kepada Pemegang Saham dalam bentuk

Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen

Tahunan 2018, Triwulan I, II dan III tahun 2019

4. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja

Direksi secara individu terhadap laporan yang

disampaikan melalui surat Nomor SRT-182/DIR.1/072019

tanggal 31 Juli 2019 perihal Penyampaian Key

Performance Indicators (KPI) Korporasi dan KPI Individu

Direksi Tahun 2019

5. Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris, yaitu

Komite Audit untuk kinerja perusahaan secara umum dan

Komite Pemantau Manajemen Risiko fokus untuk aspek

investasi, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan

yang dituangkan dalam notulen rapat komite audit dan

notulen rapat komite pemantau manajemen risiko dan

GCG

6. Dewan Komisaris telah melaksanakan penilaian kinerja

Direksi secara kolegial dan individu kepada Menteri

BUMN secara tahunan, sebagaimana tertuang dalam

surat nomor SRT-19/DK-TASPEN/042019 tanggal 8 April



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2019 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris

PT Taspen (Persero) Tahun 2018 dan surat nomor:

SRT-25/DK-TASPEN/042019 perihal Pencapaian Key

Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris dan

Pencapaian Kinerja Direksi PT Taspen (Persero) Tahun

2018 secara Kolegial dan Individual

Kelemahan:

Dewan Komisaris belum membuat Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran

68

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

mengusulkan

remunerasi Direksi

sesuai ketentuan yang

berlaku dan penilaian

kinerja Direksi.

Kekuatan:

1. Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan

remunerasi Direksi tertuang dalam Peraturan Dewan

Komisaris PT Taspen (Persero) Nomor:

PER-01/DK.TSP/2014 tentang Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT TASPEN

(Persero).

2. Rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menelaah

pengusulan remunerasi Direksi dan menetapkan

kebijakan mengenai remunerasi Direksi dengan

berkoordinasi dengan Pemegang Saham tertuang dalam

Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,968

100,000

0,968



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Tahun Buku 2018 Nomor 002/RUPS/052019 tanggal 29

Mei 2019 Bagian V Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham

3. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap pengusulan

remunerasi Direksi

4. Pengusulan tantiem telah mempertimbangkan hasil

penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat

kesehatan perusahaan

5. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris (Komite Dewan Komisaris)

6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah

menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan

fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada

RUPS/Pemilik Modal

Kelemahan:

-

20 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang

menyangkut dirinya.

0,571 100,000 0,571

69

Dewan

komisaris/Pengawas

memiliki kebijakan

Kekuatan:

1. Kebijakan mengenai (potensi) benturan kepentingan

Hambatan:

-

0,571

100,000

0,571



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

benturan kepentingan

dan melaksanakan

secara konsisten

kebijakann tersebut.

bagi Dewan Komisaris yang dapat mengganggu

pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Pedoman Benturan

Kepentingan PT Taspen (Persero) dan Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris

PT TASPEN (Persero)

2. Dewan Komisaris membuat Surat Pernyataan bahwa

Komisaris tidak mempunyai benturan kepentingan pada

awal pengangkatan dan selalu diperbarui setiap awal

tahun

3. Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perusahaan atau Perusahaan

lain kepada Sekretaris Perusahaan terkait dengan Daftar

Khusus

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

21 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang

Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1,659

71,289

1,183

70

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memastikan prinsip-

prinsip Tata Kelola

Kekuatan:

1. Kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan

prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik

tertuang dalam Board Manual PT Taspen (Persero)

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Dewan Komisaris

0,985

68,750

0,677



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI


telah diterapkan

secara efektif dan

berkelanjutan.

2. Rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik telah tertuang pada RKAP 2019

Kelemahan:

1. Dewan Komisaris belum menelaah laporan hasil

assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, GCG Code dan

kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta belum

memantau tindak lanjut area of improvement hasil

assessment GCG oleh Direksi dan belum membuat hasil

telaah atas laporan GCG yang diungkapkan dalam

laporan tahunan

2. Belum adanya penyampaian hasil telaah tersebut di atas

dari Dewan Komisaris kepada Direksi baik dalam Rapat

Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan

3. Dewan Komisaris telah menindaklanjuti 11 dari 14 AOI

namun masih terdapat 3 AOI yang belum ditindaklanjuti

agar:

1. Dewan Komisaris

agar melakukan

telaah terhadap:

a. laporan hasil

assessment/revi

ew atas

Pelaksanaan

Tata Kelola

Perusahaan

yang Baik,

GCG Code dan

kebijakan/ketent

uan teknis

lainnya, serta

memantau

tindak lanjut

area of

improvement

hasil assessment

GCG oleh

Direksi;

b. laporan GCG

yang



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

diungkapkan

dalam laporan

tahunan.

2. Agar dapat

menyampaikan

kepada Direksi

mengenai hasil

telaah (point a)

3. Agar dilakukan

proses telaah (point

a) oleh Dekom

dengan

menggunakan

seluruh perangkat

di Dekom (Komite

Dekom)

4. Segera

menindaklanjuti 3

AOI yang masih

menjadi

kewenangannya

71

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melakukan

Kekuatan:

1. Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap

kinerja Dewan Komisaris tertuang dalam Board Manual

Hambatan:

-

0,674

75,000

0,506



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pengukuran dan

penilaian terhadap

kinerja Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

dan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero)

2. Indikator pencapaian kinerja beserta targetnya, dan

disetujui oleh Pemegang Saham yang mencakup aspek

operasional, administrasi dan dinamis ditetapkan dalam

KPI Dewan Komisaris Tahun 2019

3. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Dewan

Komisaris dan dilaporkan dalam Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero)

Tahun 2018 melalui surat nomor: SRT-19/DK-

TASPEN/042019 tanggal 8 April 2019 Bab IV KPI

Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) Tahun 2018

Kelemahan:

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas belum mengevaluasi pencapaian

kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan belum

dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

Rekomendasi:

Dewan Komisaris agar

melakukan evaluasi

atas pencapaian

kinerja masing-masing

anggota Dewan

Komisaris (individual)

yang dituangkan

dalam risalah rapat

Dewan Komisaris

22 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif

dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1,348

93,917

1,266

72 Dewan

Komisaris/Dewan

Kekuatan:

Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris diatur dalam

Hambatan: 0,346 100,000 0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengawas memiliki

pedoman/tata tertib

Rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas yang

memadai.



Board Manual PT Taspen (Persero) Bab III Dewan Komisaris

Huruf H Rapat Dewan Komisaris

Kelemahan:

-

-

Rekomendasi:

-

73

Rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas diadakan

secara berkala sesuai

ketentuan yang

berlaku dan/atau

anggaran dasar.

Kekuatan:

1. Rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan

Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi, dengan

jumlah dan waktu rapat sesuai ketentuan yang berlaku

ditetapkan dalam KPI Dewan Komisaris

2. Jumlah rapat dan agenda yang dibahas telah sesuai

dengan yang direncanakan hal ini dapat dibuktikan

bahwa jumlah rapat Dekom secara internal selama tahun

2019 sebanyak 12 kali dan Rapat Gabungan dengan

Direksi sebanyak 12 kali

3. Terdapat surat kuasa atas setiap ketidakhadiran anggota

Dewan Komisaris

Kelemahan:

Jumlah kehadiran belum sesuai dengan jumlah rapat yang

dilaksanakan yakni dengan Tingkat kehadiran rapat sebagai

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Meningkatkan jumlah

kehadiran masing-

masing anggota

Dewan Komisaris

0,656

87,500

0,574



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

berikut

Rapat Dewan Komisaris (rata-rata 70,159%):

1. Fransiscus M.A Sibarani (11/12=91,67%)

2. Bima Haria Wibisana (8/12=66,67%)

3. Dwi Wahyu Atmaji (6/12=50%)

4. Wahyu Wibowo (3/5=60%)

5. Ratih Nurdiati (2/4=50%)

6. Boediarso Teguh W (12/12=100%)

7. M. Edhie Purnawan (6/7=85,71%)

8. Liliek Mayasari (4/7=57,14%)

Rapat Gabungan (rata-rata 70,159%):

1. Fransiscus M.A Sibarani (11/12=91,67%)

2. Bima Haria Wibisana (8/12=66,67%)

3. Dwi Wahyu Atmaji (6/12=50%)

4. Wahyu Wibowo (3/5=60%)

5. Ratih Nurdiati (2/4=50%)

6. Boediarso Teguh W (12/12=100%)

7. M. Edhie Purnawan (6/7=85,71%)

8. Liliek Mayasari (4/7=57,14%)

Rata-rata kehadiran gabungan 70,15%

74 Dewan

Komisaris/Dewan

Kekuatan:

1. Evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut rapat

Hambatan: 0,346 100,000 0,346



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengawas melakukan

evaluasi terhadap

pelaksanaan

keputusan hasil rapat

sebelumnya.

sebelumnya tertuang dalam Risalah rapat internal Dewan

Komisaris dan Rapat Gabungan mulai Januari-Desember

2019

2. Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah

ditindaklanjuti seluruhnya dalam Rapat Gabungan sesuai

Notulen Rapat Gabungan Januari-Desember 2019

Kelemahan:

-

-

Rekomendasi:

-

23

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk

mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

2,593

95,807

2,484

75

Sekretariat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas memiliki

uraian tugas yang

jelas.

Kekuatan:

1. Uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris ditetapkan oleh

Komisaris Utama dalam:

a. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris

PT Taspen (Persero) Nomor: PD-55/DIR/2019 dan

KEP-12/DK-TASPEN/2019 tanggal 31 Oktober 2019

tentang Board Manual PT Taspen (Persero) Bab III

Dewan Komisaris huruf L Organ Pendukung Dewan

Komisaris

b. Keputusan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero)

Nomor: KEP-02/DK-TASPEN/2012 tanggal

28 Desember 2012 tentang Fungsi Pokok, Tugas dan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,804

100,000

0,804



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris PT Taspen

(Persero)

c. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

(halaman 181)

2. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris tertuang dalam

Board Manual dan Fungsi Pokok, Tugas dan Wewenang

Sekretaris Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) telah

mencakup:

a. menyelenggarakan kegiatan administrasi

kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris

dilakukan oleh Sekretariat Komisaris

b. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat

antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham,

Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya

c. menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh

Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan

Dewan Komisaris yang berkaitan dengan :

monitoring tindak lanjut hasil keputusan,

rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;

bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai

laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan;

dukungan administrasi serta monitoring berkaitang

dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan

atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan

dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dilakukan oleh Direksi

d. mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari

komite Dewan Komisaris dan tenaga ahli untuk

keperluan Dewan Komisaris

Kelemahan:

-

76

Sekretariat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melakukan

administrasi dan

penyimpanan

dokumen.

Kekuatan:

Berdasarkan konfirmasi dan Catatan Dokumen Surat

Keluar/Masuk tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris:

1. mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris

yang disediakan oleh Perusahaan

2. mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk

Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib

Kelemahan:

Berdasarkan konfirmasi dan Catatan Dokumen Surat

Keluar/Masuk tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris

mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk Dewan

Komisaris namun belum mengadministrasikan beberapa

dokumen lainnya dengan tertib (softcopy dan hardcopy) untuk

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Sekretaris Dekom agar

mengadministrasikan

dokumen-dokumen

lainnya dengan tertib.

0,337

87,500

0,295



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

kemudahan akses dokumen.

77

Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menyelenggarakan

rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

rapat/pertemuan

antara Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dengan

Pemegang

Saham/Pemilik

Modal, Direksi

maupun pihak-pihak

terkait lainnya.

Kekuatan:

1. Undangan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris

dan pihak lain yang diundang rapat Dewan Komisaris

yang digabungkan dalam Notulen Rapat Gabungan dan

Rapat Dewan Komisaris tahun 2019

2. Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada

peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat

diadakan

3. Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kelemahan:

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris belum menerima

salinan risalah rapat, sekalipun yang bersangkutan tidak

hadir dalam rapat tersebut selambat-lambatnya 7 hari

kerja setelah rapat selesai dilaksanakan

2. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris belum

disimpan di kantor Perusahaan.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Sekretaris Dekom

agar

menyampaikan

salinan risalah

rapat kepada

seluruh anggota

Dekom selambat-

lambatnya 7 hari

kerja setelah

rapat selesai

dilaksanakan.

2. Agar risalah asli

dari setiap rapat

Dekom disimpan

di perusahaan

oleh Sekretrasi

Dekom

0,959

93,056

0,892



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

78

Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menyediakan

data/informasi yang

diperlukan oleh

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan komite-

komite di lingkungan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan

data/informasi:

1. Yang berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil

keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris

telah tersedia secara parsial, seperti pada Notulen Rapat

Dewan Komisaris pada bagian „Evaluasi Tindak Lanjut

Rapat Sebelumnya' dan Hasil keputusan, rekomendasi

dan arahan Dewan Komisaris secara lengkap dalam

setahun tercantum dalam Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) Tahun 2018

2. Yang bersifat administrasi mengenai laporan Direksi

dalam mengelola Perusahaan tercantum pada Laporan

Manajemen Tahunan

3. Yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan

monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus

mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan

Komisaris

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,493

100,000

0,493



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

24 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. 2,437 97,801 2,383

79

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas memiliki

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai

dengan ketentuan

perundang-undangan

yang berlaku dan

kebutuhan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi

membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit

2. Komite lain telah dibentuk untuk membantu tugas

Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Manajemen

Risiko dan GCG untuk mendukung Dewan Komisaris

melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan Piagam

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

3. Ketua maupun anggota Komite telah diangkat dan

diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan

kepada RUPS dengan keterangan sebagai berikut:

a. Komite Audit:

1) Keputusan Dewan Komisaris PT Taspen

(Persero) Nomor: KEP-13/DK-TASPEN/2019

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua

dan Wakil Ketua Komite Audit (Pemberhentian

Sdr. Boediarso Teguh Widodo dan Sdr. Wahyu

Wibowo serta pengangkatan Sdr. M. Edhie

Purnawan dan Sdr. Boediarso Teguh Widodo)



tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,643

100,000

0,643



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Anggota-Anggota Komite Audit (Sdr. Sigit

Rohmadi)

b. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG:



tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau

Manajemen Risiko dan GCG (Sdr. Bima Haria

Wibisana)



tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

dan GCG (Sdr. Tri Buwono diganti dengan Sdr.

Widia Rachman)

Kelemahan:

-

80

Komposisi

keanggotaan yang

mendukung

pelaksanaan fungsi

Komite dan

independensi dari

Kekuatan:

1. Anggota Komite telah memiliki pengetahuan dan

pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-

masing komite, sebagaimana tertuang dalam Annual

Report Tahun 2018, CV Anggota Komite Audit, dan CV

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,487

100,000

0,487



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

masing-masing

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

2. Anggota Komite berasal dari pihak di luar perusahaan

dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen,

kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan

sebagaimana termuat dalam Annual Report Tahun 2018,

CV Anggota Komite Audit, dan CV Anggota Komite

Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

3. Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal

dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan

Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

Kelemahan:

-

-

81

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas memiliki

piagam/charter dan

program kerja

tahunan.

Kekuatan:

1. Piagam untuk setiap komite ditetapkan oleh Dewan

Komisaris yang disempurnakan secara berkala

sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite

Audit dan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

dan GCG

2. Muatan Piagam Komite Audit Nomor:

KEP-03/DKTASPEN/2016 telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Komite Dewan

Komisaris agar

memasukkan self

assessment kinerja

masing-masing komite

ke dalam program

0,643

91,667

0,589



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Muatan Piagam

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Nomor:

KEP-02/DKTASPEN/2016 telah sesuai kebutuhan

Dewan Komisaris

3. Program Kerja Tahunan Komite Audit dalam RKAP

2019 telah memuat telaah untuk memastikan: (1)

efektivitas sistem pengendalian manajemen dan

memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem

pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2)

efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;

(3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang

dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah

terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan

namun belum memuat self-assessment kinerja Komite

Audit

4. Program kerja tahunan komite Pemantau Manajemen

Risiko dan GCG dalam RKAP 2019 telah sesuai dengan

piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

namun belum memuat self assesment kinerja Komite

Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Kelemahan:

Program kerja tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau

kerja tahunan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Manajemen Risiko belum memuat self assessment kinerja

masing-masing komite

82

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

melaksanakan

pertemuan rutin sesuai

dengan program kerja

tahunan serta

melakukan kegiatan

lain yang ditugaskan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

1. Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas telah

sesuai dengan program kerja tahunan Komite Audit

maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko & GCG.

2. Risalah rapat Komite Audit dan Komite Pemantau

Manajemen Risiko & GCG telah dibuat untuk setiap

rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi

serta risalah asli rapat Komite tersebut telah diserahkan

kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di

Perusahaan

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,332

100,000

0,332

83

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melaporkan

kegiatan dan hasil

penugasan yang

diterimanya kepada

Dewan

Kekuatan:

1. Komite membuat laporan pelaksanaan penugasan disertai

dengan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

sebagaimana tercantum dalam Laporan pelaksanaan

kunjungan kerja ke Kantor Cabang Utama (KCU)

maupun Kantor Cabang di sejumlah kota

2. Laporan triwulanan dan tahunan Komite KPMR kepada

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,332

100,000

0,332



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Dewan Komisaris, telah memuat perbandingan realisasi

kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi

hasil kegiatan dan rekomendasinya

Kelemahan:

-

-

IV DIREKSI 35,000 98,327 34,414

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,089 100,000 1,089

84

Direksi yang baru

diangkat mengikuti

program pengenalan

yang diselenggarakan

oleh perusahaan.

Kekuatan:

1. Program pengenalan Perusahaan kepada Anggota Direksi

yang baru diangkat tercantum pada Peraturan Bersama

Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO)

Nomor: PD-55/DIR/2019 dan KEP-12/DK-TASPEN/2019

Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Board Manual

PT TASPEN (PERSERO) Bab IV Huruf F Program

Pengenalan Perusahaan butir 1 s.d 6

2. Tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan

Program Pengenalan Perusahaan kepada Anggota Direksi

yang baru diangkat yaitu:

a. Direktur Utama: Antonius N.S Kosasih

b. Direktur Operasional: Moh. Jufri

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,467

100,000

0,467



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

c. Direktur Keuangan: Patar Sitanggang

d. Direkut Investasi: Roni Hanityo Aprianto

e. Direktur Perencanaan dan Aktuaria: Wahyu Tri

Rahmanto

f. Direktur SDM, TI dan Kepatuhan: Feb Sumandar

Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Perusahaan

kepada Kepala Unit Kerja Kantor Pusat Nomor:

NDS-73/A/022020 Tanggal: 07 Februari 2020, Perihal:

Pemberian Materi Proses Bisnis Taspen kepada Direksi,

dengan jadwal sebagai berikut:

a. Senin 10 Februari 2020: Direktorat Utama, Direktorat

Operasional dan Direktorat Keuangan

b. Selasa 11 Februari 2020: Direktorat Investasi,

Direktorat SDM, TI dan Kepatuhan, dan Direktorat

Perencanaan dan Aktuaria

Kelemahan:

Selama Tahun 2019 Sekretaris Perusahaan tidak mengadakan

program pengenalan tersebut, dikarenakan Direktur Investasi

atas nama Bapak Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

menginstruksikan secara langsung kepada Direktorat Investasi



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

(MU Divisi Analis Investasi, MU Divisi Investasi PMPU dan

MU Divisi BSIL) untuk memaparkan alur investasi eksisting

dan usulan alur investasi yang akan dicantumkan pada

Kebijakan Investasi.

Pemaparan tersebut dilaksanakan dalam Acara Evaluasi

Kinerja dan Kebijakan Direktorat Investasi Q1 Tahun 2019

(Usulan Perbaikan Kriteria Instrumen dan Alur Kerja

Investasi PT TASPEN (PERSERO) pada tanggal

15-16 Maret 2019 berlokasi di Hotel The Alana Sentul ,

Bogor (Daftar Hadir dan Materi Presentasi terlampir)

85

Direksi melaksanakan

program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi anggota

Direksi sesuai

kebutuhan.

Kekuatan:

1. Pelatihan bagi Anggota Direksi diatur dalam Peraturan

Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN

(PERSERO) Nomor: PD-55/DIR/2019 dan KEP-12/DK-

TASPEN/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Board

Manual PT TASPEN (PERSERO) Bab IV Huruf G

mengenai Program Pengembangan Direksi (Halaman 41

s.d 42)

2. Rencana Kerja dan Anggaran untuk kegiatan pelatihan

bagi Anggota Direksi termuat dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 yang disahkan pada

Tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

001/RUPS/012019 melalui RUPS Pengesahan RKAP

3. Pelatihan bagi Anggota Direksi telah direalisasikan

sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

tahun 2019

4. Laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota

Direksi tahun 2019

Kelemahan:

-

26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. 1,867 100,000 1,867

86 Direksi menetapkan

struktur/susunan

organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan

perusahaan.

Kekuatan:

1. Struktur Organisasi yang dirancang untuk Pencapaian

Sasaran dan Tujuan Organisasi ditetapkan dengan

Peraturan Direksi Nomor: PD-64/DIR/2019 Tanggal

09 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi dan

Jabatan Karyawan PT. TASPEN (PERSERO)

2. Uraian Tugas dan Tanggungjawab masing-masing

Anggota Direksi ditetapkan pada Peraturan Direksi

Nomor: PD-64/DIR/2019, Tanggal 09 Desember 2019

tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Karyawan

PT. TASPEN (PERSERO), Lampiran 1.A

3. Deskripsi dan Spesifikasi Jabatan serta Uraian Tugas

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

untuk Semua Tingkat Jabatan di Struktur Organisasi

ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor: PD-

65/DIR/2018 Tanggal 06 Desember 2018 tentang Uraian

Jabatan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf

Direksi PT TASPEN (PERSERO)

4. Penetapan perubahan struktur organisasi telah mendapat

persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan:

a. Surat dari Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO)

kepada Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO)

Nomor: SRT-162/DIR.1/072019 Tanggal 11 Juli

2019, Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan

Struktur Organisasi

b. Surat dari Dewan Komisaris PT TASPEN

(PERSERO) kepada Direksi PT TASPEN

(PERSERO) Nomor: SRT-50/DK-TASPEN/072019

Tanggal 17 Juli 2019, Perihal: Persetujuan Perubahan

Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO)

Kelemahan:

-

87

Direksi menetapkan

kebijakan-kebijakan

operasional dan

Kekuatan:

1. Direksi telah menetapkan kebijakan-kebijakan

operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk

Hambatan:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

standard operasional

baku (SOP) untuk

proses bisnis inti (core

business) perusahaan.

proses bisnis inti (core business) perusahaan yang telah

diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : PD-37/DIR/2019

tentang Sistem Manajemen Mutu PT TASPEN

(PERSERO) Tanggal 08 Agustus 2019, telah

disosialisasikan serta ditinjau dan disempurnakan secara

berkala

2. SOP telah dibuat dan dapat diakses pada link aplikasi

SOP yaitu http://172.16.50.79/sop/

3. Berdasarkan review Laporan Hasil Audit SPI dan hasil

Audit Mutu Internal selama tahun 2019 Perusahaan telah

melaksanakan SOP secara konsisten dan tidak terdapat

penyimpangan atas prosedur.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

88

Direksi menetapkan

mekanisme

pengambilan

keputusan atas

tindakan perusahaan

(corporate action)

sesuai ketentuan

perundang-undangan

Kekuatan:

Direksi telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan

atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan

perundang-undangan dan tepat waktu telah diatur pada

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Dana

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor :

PD-55/DIR/2019 dan KEP-12/DK-TASPEN/2019 Tanggal

31 Oktober 2019 tentang Board Manual PT TASPEN

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,467

100,000

0,467

http://172.16.50.79/sop/



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan tepat waktu.

(PERSERO) Bab IV huruf H mengenai Rapat Direksi.

Kelemahan:

-

27 Direksi menyusun perencanaan perusahaan. 4,044 99,327 4,017

89

Direksi memiliki

Rencana Jangka

Panjang (RJPP) yang

disahkan oleh

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan:

1. Kebijakan, prosedur, dan pedoman penyusunan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai, dan

diatur dalam :

a. Peraturan Direksi Nomor: PD-41/DIR/2019 Tanggal

23 September 2019 Tentang Pedoman Penyusunan

Perencanaan Strategis PT TASPEN (PERSERO),

Bab II Penyusunan Perencanaan Strategis Huruf A

dan B

b. Prosedur Kerja pada Divisi Perencanaan dan

Pengembangan Bisnis (Renbang) Nomor:

TAS/PRC/PK/03 Tanggal Efektif 11-11-2019

Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP)

2. NA, dikarenakan:

Draft RJPP PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2019-2023

telah disampaikan kepada Menteri BUMN, namun

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sampai dengan saat ini belum disahkan oleh Menteri

BUMN, usulan dari Kementerian BUMN adalah

membuat RJPP PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2020-

2024 yang menggunakan Jasa Konsultan

Penyampaian RJPP Tahun 2019-2023 telah disampaikan

kepada Menteri BUMN sesuai dengan:

a. Surat dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris

Nomor: SRT-216/DIR.1/102018 Tanggal 04 Oktober

2018, Perihal: Penyampaian Usulan Rencana Jangka

Panjang PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2019-2023

b. Surat dari Direktur Utama kepada Menteri BUMN

(Pemegang Saham) Nomor: SRT-251/DIR.1/102018

Tanggal 31 Oktober 2018, Perihal: Penyampaian

Usulan Rencana Jangka Panjang PT TASPEN

(PERSERO) Tahun 2019-2023

c. Surat dari Komisaris Utama PT TASPEN

(PERSERO) kepada Menteri BUMN Nomor: SRT-

97/DK-TASPEN/122018 Tanggal 19 Desember

2018, Perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas

Usulan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT TASPEN

(PERSERO) Tahun 2019-2023

Kelemahan:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

90

Direksi memiliki

Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan

(RKAP) yang

disahkan oleh

RUPS/Menteri/Pemili

k Modal.

Kekuatan:

1. Kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai

diatur dalam:

a. Peraturan Direksi Nomor : PD-23/DIR/2016 Tanggal

20 Juli 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan Berbasis Risiko

yang telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor:

PD-39/DIR/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Direksi PT Taspen (Persero) Nomor: PD-

23/DIR/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan Berbasis Risiko

b. Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor:

04 Tanggal 08 Oktober 2009 Pasal 17 Halaman 43

tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

2. Direksi telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 yang telah disampaikan

kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan disahkan oleh

RUPS/Menteri/Pemilik Modal sesuai dengan:

a. Surat dari Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO)

kepada Komisaris Utama PT TASPEN (PERSERO)

Nomor:SRT-199/DIR.1/092018 Tanggal

14 September 2018, Perihal: Prognosa Tahun 2018

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2019

b. Surat dari Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO)

kepada Menteri BUMN dan Tembusan kepada

Komisaris Utama PT TASPEN (PERSERO) Nomor:

SRT-253/DIR.1/102018 Tanggal 31 Oktober 2018

Perihal: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) PT Taspen (Persero) Tahun 2019

c. Surat dari Komisaris Utama PT TASPEN

(PERSERO) kepada Menteri BUMN Nomor: SRT-

103/DK-TASPEN/122018 Tanggal 31 Desember


Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP)

PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2019

Serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan

perusahaan sesuai dengan:

a. Surat dari Manajer Utama Divisi Anggaran dan

Akuntansi Nomor: SRT-07/O/022019 Perihal

Alokasi Anggaran Perusahaan (Kantor Cabang)

Tahun 2019 Tanggal 04 Februari 2019

b. Nota Dinas Manajer Utama Divisi Anggaran dan

Akuntansi Nomor: NDS-52/O/022019 Tanggal

04 Februari 2019 Perihal Alokasi Anggaran



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Perusahaan (Kantor Pusat) Tahun 2019

Kelemahan :

-

91

Direksi menempatkan

karyawan pada semua

tingkatan jabatan

sesuai dengan

spesifikasi jabatan dan

memiliki rencana

suksesi untuk seluruh

jabatan dalam

perusahaan.

Kekuatan:

1. Manajemen karir, sistem prosedur promosi, demosi dan

mutasi di Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi

Nomor: PD-52/DIR/2018, Tanggal 25 Oktober 2018

tentang Sistem Pengembangan Karir Karyawan (Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-63/DIR2019

Tanggal 06 Desember 2019

2. Penempatan karyawan pada setiap level jabatan telah

sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan

perusahaan dan dilakukan secara obyektivitas dan

tarnsparansi serta perusahaan telah memiliki rencana

suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan

sesuai Lampiran V.1.5 Peraturan Direksi Nomor:

PD-65/DIR/2018 Tanggal 06 Desember 2018

3. Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah

Direksi telah dibahas secara intens dalam Rapat Direksi

dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan

Hambatan:

Divisi Sumber Daya

Manusia (SDM)

belum memiliki

rencana suksesi (peta

karir) jabatan yang

kosong.

Rekomendasi:

Manajemen segera

menempatkan

Karyawan pada setiap

level jabatan yang

kosong sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku.

1,088

97,500

1,061



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengawas.

Kelemahan:

Berdasarkan data dari Divisi SDM per tanggal 24 Februari

2020, terdapat 9 (sembilan) Jabatan Kosong di Kantor Pusat

dan 20 (dua puluh) di Kantor Cabang yaitu:

Kantor Pusat:

1. Vice President, Golongan XIV pada Unit Kerja Desk

Hukum

2. Senior Manager Pengembangan Bisnis dan Strategis,

Golongan XII pada Unit Kerja Divisi BSIL

3. Senior Manager Pengendalian Likuiditas, Golongan XII

pada Unit Kerja Divisi Perbendaharaan

4. Senior Manager Peraturan dan Perikatan, Golongan XII

pada Unit Kerja Desk Hukum

5. Manager Pengembangan Bisnis, Golongan IX pada Unit

Kerja Divisi Renbang Bisnis

6. Manager Hubungan Internal dan Protokoler, Golongan

IX pada Unit Kerja Sekretariat Perusahaan

7. Manager Perluasan Peserta, Golongan IX pada Unit

Kerja Divisi Layanan dan Pemasaran

8. Manager Valuasi Pensiun, Golongan IX pada Unit Kerja

Divisi Aktuaria



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

9. Manager Pengembangan Pensiun, Golongan IX pada

Unit Kerja Divisi Aktuaria

Kantor Cabang:

1. Deputy Branch Manager, Golongan XIV pada Unit Kerja

KCU Semarang


KCU Makassar


KCU Medan


KCU Bandung

5. Manager Umum dan SDM, Golongan X pada Unit Kerja

KC Yogyakarta

6. Manager Umum dan SDM, Golongan VIII pada Unit

Kerja KC Pekanbaru

7. Manager Umum dan SDM, Golongan VIII pada Unit

Kerja KC Bandar Lampung

8. Assistant Manager Kas dan Verifikasi SPJ, Golongan VII

pada Unit Kerja KC Pontianak

9. Assistant Manager Kas dan Verifikasi SPJ, Golongan VII

pada Unit Kerja KCU Makassar

10. Assistant Manager Administrasi Keuangan, Golongan

VII pada Unit Kerja KC Ambon




INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

VII pada Unit Kerja KC Kendari


VII pada Unit Kerja KC Bekasi


VII pada Unit Kerja KC Jambi

14. Assistant Manager Keuangan, Golongan VII pada Unit

Kerja KC Gorontalo

15. Assistant Manager Keuangan, Golongan VII pada Unit

Kerja KC Ende

16. Assistant Manager Kepesertaan, Golongan VII pada

Unit Kerja KC Banda Aceh

17. Assistant Manager Kepesertaan, Golongan VII pada

Unit Kerja KC Manokwari

18. Assistant Manager Layanan dan Manfaat, Golongan VII

pada Unit Kerja KC Bukittinggi

19. Assistant Manager Umum dan SDM, Golongan VII pada

Unit Kerja KC Tarakan

20. Assistant Manager Umum dan SDM, Golongan VII

pada Unit Kerja KC Manokwari

92

Direksi memberikan

respon terhadap

usulan peluang bisnis

yang berpotensi

meningkatkan

Kekuatan:

1. Direksi telah merespon usulan peluang bisnis dari

manajemen di bawah Direksi/Dewan Komisaris diatur

dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris

PT. TASPEN (Persero) nomor : PD-55/DIR/2019 dan

Hambatan:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pendapatan

perusahaan,

penghematan/efisiensi

perusahaan,

pendayagunaan aset,

dan manfaat lainnya.

KEP-12/DK-TASPEN/2019 tentang Board Manual PT

Taspen (Persero) bab IV huruf H butir 6 (e) yaitu

melakukan pembahasan apabila terdapat usulan peluang

bisnis dari Manajemen di bawah Direksi/Anggota

Direksi/Dewan Komisaris atau isu-isu terkini mengenai

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

berdampak besar pada usaha maupun kinerja Perusahaan

2. Direksi telah membahas usulan peluang bisnis secara

intensif disertai dengan studi kelayakan dan disampaikan

kepada Dewan Komisaris serta mampu memberikan

manfaat bagi perusahaan (antara lain: Notulen RAGAB-

03/03/2019, Senin 25 Maret 2019 (Proaktif dalam rangka

optimalisasi iuran, terutama terkait dengan iuran P3K

(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

93

Direksi merespon isu-

isu terkini dari

eksternal mengenai

perubahan lingkungan

bisnis dan

permasalahannya,

Kekuatan:

1. Direksi telah memiliki mekanisme untuk sewaktu-waktu

segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan

lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak

besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan

diatur dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

secara tepat waktu dan

relevan.

Komisaris PT. TASPEN (Persero) Nomor:

PD-55/DIR/2019 dan KEP-12/DK-TASPEN/2019

tentang Board Manual PT Taspen (Persero) Bab IV

Huruf H Rapat Direksi, Butir 6 Huruf (e) yaitu

melakukan pembahasan apabila terdapat usulan peluang

bisnis dari Manajemen dibawah Direksi/Anggota

Direksi/Dewan Komisaris atau isu-isu terkini mengenai

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

berdampak besar pada usaha maupun kinerja Perusahaan

2. Direksi telah merespon dan melakukan pembahasan

internal isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan

bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada

usaha perusahaan dan kinerja secara tepat waktu dan

relevan, serta telah menyampaikan kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas untuk meminta arahan atas

isu tersebut.

Kelamahan:

-

-

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. 8,089 100,000 8,089

94


program/kegiatan

sesuai dengan RKAP

Kekuatan:

1. Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan

Hambatan:

-

0,467

100,000

0,467



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan mengambil

keputusan yang

diperlukan melalui

analisis yang memadai

dan tepat waktu.

persetujuan Dewan Komisaris telah melalui mekanisme

yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau

sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Dasar PT

Taspen (Persero) dan Peraturan Bersama Direksi dan

Dewan Komisaris

PT. TASPEN (Persero) Nomor : PD-55/DIR/2019 dan

KEP-12/DK-TASPEN/2019 tentang Board Manual

PT Taspen (Persero) Tanggal 31 Oktober 2019

2. Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dalam

jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang

memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian

kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan

tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah

terjadinya risiko tersebut

3. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi

telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai

pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan.

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

95

Direksi memiliki

sistem/pedoman

pengukuran dan

penilaian kinerja

untuk unit dan jabatan

dalam organisasi

(struktural) yang

diterapkan secara

obyektif dan

transparan.

Kekuatan:

1. Pedoman Penilaian Kinerja yang memuat prosedur

operasional standar atas pengukuran dan penilaian

kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam

Perusahaan diatur dalam:


17 Januari 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja

b. Keputusan Direksi Nomor: KD-15/DIR/2019

Tanggal 31 Mei 2019 tentang Indikator Penilaian dan

Target Kinerja bagi Kantor Cabang Utama/Kantor

Cabang Tahun 2019

c. Keputusan Direksi Nomor: KD-19/DIR/2019

Tanggal 08 Juli 2019 tentang Indikator Penilaian dan

Target Kinerja bagi Unit Kerja Kantor Pusat Tahun

2019

d. Key Performance Indicator (KPI) terdiri dari Nilai

KPI Unit masing-masing Direktorat Tahun 2019

2. Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan

penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi

(struktural) yang diterapkan secara obyektif dan

transparan serta didukung melalui Aplikasi TASPEN

EASY dengan alamat

http://easy.taspen.co.id/hc/index.php

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311

http://easy.taspen.co.id/hc/index.php



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

96

Direksi menetapkan

target kinerja

berdasarkan RKAP

dan diturunkan secara

berjenjang di tingkat

unit, sub unit dan

jabatan di dalam

organisasi (struktural)

di organisasi.

Kekuatan:

1. Target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi

tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi

diatur dalam:

a. Persetujuan Key Performance Indicators (KPI) yang

tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019

antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Taspen

(Persero) dengan Pemegang Saham PT Taspen

(Persero), tercantum pada Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Nomor:

001/RUPS/012019 Hari Kamis 17 Januari 2019




Cabang Tahun 2019



TargetKinerja bagi Unit Kerja Kantor Pusat Tahun

2019

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,155

100,000

0,155



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur

organisasi tercantum pada KPI, antara lain :

a. Key Performance Indicator (KPI), terdiri dari:

1) KPI Korporasi Tahun 2019 yang tercantum pada

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Nomor: 001/RUPS/012019 Hari Kamis 17

Januari 2019, Halaman 17 s.d 37

2) KPI Individu Direksi PT Taspen (Persero) Tahun

2019

b. Key Performance Indicator (KPI) terdiri dari Nilai

KPI Unit masing-masing Direktorat Tahun 2019

Kelemahan:

-

97

Direksi melakukan

analisis dan evaluasi

terhadap capaian

kinerja untuk

jabatan/unit-unit di

bawah Direksi dan

tingkat perusahaan.

Kekuatan:

Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap

capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan

tingkat perusahaan sebagaimana tertuang pada:

1. Laporan Manajemen PT TASPEN (PERSERO) Triwulan

I, II, III, dan Tahunan Unaudited Tahun 2019

2. Pembahasan / evaluasi bulanan atas kinerja dari

jabatan/unit-unit dibawah direksi secara berjenjang telah

dilaksanakan sesuai hasil Lembar Keputusan Rapat

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pimpinan PT TASPEN (PERSERO)

3. Tindaklanjut hasil pembahasan atas kinerja jabatan/unit

dibawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang

ditetapkan sesuai hasil Lembar Keputusan Rapat

Pimpinan PT TASPEN (PERSERO)

4. Analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja

jabatan/unit-unit dibawah Direksi

Kelemahan:

-

98

Direksi melaporkan

pelaksanaan sistem

manajemen kinerja

kepada Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

Direksi telah melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas mengenai pencapaian kinerja perusahaan

berdasarkan target-target kolegial Direksi (kontrak

manajemen -kolektif) dengan tingkat pencapaian:

1. Nilai KPI Korporasi PT Taspen (Persero) Semester I

Tahun 2019 sebesar 95,04%

2. Nilai KPI Korporasi PT Taspen (Persero) Semester II

Tahun 2019 sebesar 98,88%

3. Nilai KPI Individu Direksi PT Taspen (Persero) Semester

I Tahun 2019 yaitu:

a. Direktur Utama: 99,32%

b. Direktur Operasi: 96,88%

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

c. Direktur Keuangan: 99,89%

d. Direktur Investasi: 94,06%

e. Direktur Perencanaan dan Aktuaria: 94,35%

f. Direktur SDM, TI dan Kepatuhan: 97,54%

4. Nilai KPI Individu Direksi PT Taspen (Persero) Semester

II Tahun 2019 (Unaudited) yaitu:

a. Direktur Utama: 99,57%

b. Direktur Operasi: 99,74%

c. Direktur Keuangan: 99,81%

d. Direktur Investasi: 92,81%

e. Direktur Perencanaan dan Aktuaria: 99,82%

f. Direktur SDM, TI dan Kepatuhan: 99,84%

Kelemahan:

-

99

Direksi menyusun dan

menyampaikan

kepada RUPS/Pemilik

Modal tentang usulan

insentif kinerja untuk

Direksi.

Kekuatan:

Direksi telah mengusulkan insentif kinerja kepada

RUPS/Pemilik Modal dan telah disetujui sesuai ketentuan

yang berlaku serta mencerminkan dengan kinerja yang

dicapai (KPI) sebagaimana:

1. Surat dari Direktur Utama kepada Menteri BUMN,

Tembusan Komisaris Utama Nomor:

SRT-101/DIR.1/052019 Tanggal 03 Mei 2019 Perihal:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,156

100,000

0,156



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Permohonan Agenda RUPS Pengesahan Laporan

Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun Buku 2018

2. Surat dari Komisaris Utama kepada Menteri BUMN

Nomor: SRT-24/DK-TASPEN/042019 Tanggal 22 April


Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun Buku

2018 (Audited)

Penentuan usulan insentif kinerja Direksi telah mencerminkan

kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI) sesuai:

1. Surat Menteri BUMN Nomor: S-467/MBU/D5/05/2019

Tanggal 31 Mei 2019 Perihal: Penyampaian Penetapan

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN

(PERSERO) Tahun 2019

2. Keputusan Direksi Nomor: KD-16/DIR/2019 Tanggal

10 Juni 2019 tentang Pembayaran Tantiem Tahun Buku

2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN

(PERSERO), tercantum dalam Tabel Tantiem Direksi

dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018, yaitu:

a. Direksi:

1) Direktur Utama: Rp 1.338.449.489

2) Direktur: Rp 1.137.682.065

b. Dewan Komisaris:



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

1) Komisaris Utama: Rp 602.302.270

2) Komisaris: Rp 542.072.043

Kelemahan:

-

100

Direksi menerapkan

sistem tentang

teknologi informasi

sesuai dengan

kebijakan yang telah

ditetapkan.

Kekuatan:

Direksi telah menerapkan sistem tentang teknologi informasi

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan melalui:

1. Peraturan Direksi Nomor : PD-13/DIR/2015 tentang

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT.

TASPEN (PERSERO) Tanggal 09 Maret 2015 (Pasal 10

MASTER PLAN TI, Halaman 12 s.d 13).

2. Peraturan Direksi Nomor : PD-18/DIR/2017 tentang

Kebijakan dan Arsitektur Keamanan Teknologi

Informasi Tanggal 08 Mei 2017 yang meliputi:

a. Kebijakan Keamanan Informasi

b. Arsitektur Keamanan Teknologi Informasi

c. Access Control Matrix

3. Master Plan Teknologi Informasi PT. TASPEN (Persero)

Periode 2015-2019 yang tercantum pada Laporan Kinerja

Divisi TI Tahun 2019 (Bab III Master Plan TI Halaman

43 s.d 45)

4. Program Kerja Divisi TI yang tercantum dalam RKAP

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Tahun 2019, Program Kerja yang tidak tertuang dalam

RKAP

5. Audit Divisi TI telah dilakukan oleh pihak internal SPI

dengan Nomor: LHA-03/C/042019 Tanggal 12 April

2019 , Pelaksanaan Audit 25 Maret s.d 08 April 2019

Kelemahan:

-

101


sistem peningkatan

mutu produk dan

pelayanan.

Kekuatan:

1. Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu

produk dan pelayanan melalui pelayanan Standar

Pelayanan Minimal 1 jam dan perusahaan telah

memberikan kompensasi dalam hal SPM (Standar

Pelayanan Minimal) jika standar mutu tidak terpenuhi

dalam bentuk pemberian souvenir kepada peserta sesuai

dengan:

a. PD-29/DIR/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang

Pelaksanaan Layanan Klaim Langsung 1 (Satu) Jam.

b. PD-37/DIR/2014 Tanggal 01 September 2014

tentang Panduan Standar Etika Pelayanan PT

TASPEN (PERSERO)

2. Perusahan telah memiliki kebijakan mutu (sistem

pengendalian mutu produk) yang diatur dengan Peraturan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Direksi Nomor: PD-37/DIR/2019 tentang Sistem

Manajemen Mutu PT TASPEN (PERSERO) Tanggal

08 Agustus 2019 antara lain:

a. Prosedur Kerja Penyelesaian SPP Klaim Program

Asuransi, Pensiun dan JKM (TAS/PLY/PK/05)

Tanggal Efektif: 02 Januari 2020

b. Prosedur Kerja Penyelesaian Klaim Jaminan

Kecelakaan Kerja (TAS/PLY/PK/25) Tanggal Efektif

20 Desember 2018

3. SOP dan SPM telah diinformasikan secara terbuka,

antara lain melalui:

a. Surat dari Kepala Desk Kepatuhan kepada Kepala

KCU Surabaya, KC Yogyakarta, KC Kediri, KC

Serang, KC Samarinda, KC Pangkal Pinang, KC

Pekalongan, KC Banda Aceh, KC Banjarmasin,

Nomor: SRT-72/T/092019 Tanggal 12 September

2019, Perihal: Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu

(SMM) ISO 9001:2015 dan Good Corporate

Governance (CGC)

b. Surat dari Kepala Desk Kepatuhan kepada Kepala

KCU Medan, Nomor: SRT-70/T/092019 Tanggal:

09 September 2019, Perihal: Sosialisasi Sistem

Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Good

Corporate Governance (CGC)

c. Surat dari Kepala Desk Kepatuhan kepada Kepala



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

KC Bone, Nomor: SRT-24/T/032019 Tanggal: 08

Maret 2019, Perihal: Sosialisasi Sistem Manajemen

Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Good Corporate

Governance (CGC)

d. Aplikasi SOP yaitu http://172.16.50.79/sop/

4. Indikator SPM telah tercapai, Rekap Penyelesaian SPP

Klaim Langsung 1 jam sejak antrian selama Tahun 2019

sebesar 99,99% sesuai Nota Dinas MU Divisi Layanan

dan Pemasaran Nomor: NDS-08/E/012020 Tanggal 03

Januari 2020

5. Hasil CSI Tahun 2019 sebesar 99,20%

6. Perusahaan telah memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu

yaitu dengan diberikan ISO 9001:2015 tanggal 04 April

2018 Tahun 2019 telah dilakukan Surveillance Audit

oleh TUV Nord Dengan rekomendasi : "Maintenance"

yang diterbitkan tanggal 28 Maret 2019

7. Sistem mutu telah di evaluasi dan diaudit secara berkala

melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun

2019

Kelemahan:

-

http://172.16.50.79/sop/



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

102


pengadaan barang dan

jasa yang

menguntungkan bagi

perusahaan, baik

harga maupun kualitas

barang dan jasa

tersebut.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki pedoman pengadaan barang

dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip

efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar,

akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku diatur dalam Peraturan Direksi PT TASPEN

(PERSERO) Nomor: PD-45/DIR/2019 Tanggal

25 September 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pemeliharaan dan

Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan

2. Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/dapat di

akses calon pemasok melalui website www.taspen.com

dengan nama aplikasi e_Procurement

3. Perusahaan telah merencanakan pengadaan barang dan

jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan

perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi PT TASPEN

(Persero) Nomor: KD-4/DIR/2019 Tanggal 29 Januari

2019 tentang Alokasi Anggaran Perusahaan Tahun 2019

dan SE-01/DIR/2019 Tanggal 29 Januari 2019 tentang

Petunjuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) PT TASPEN (PERSERO) Tahun

2019

4. Perusahaan telah memastikan bahwa SOP pengadaan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,933

100,000

0,933



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

barang dan jasa serta kebijakan perusahaan telah

dilaksanakan dengan benar dan tidak ditemukan

pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak

terdapat sanggahan dari penyedia barang/jasa

Perusahaan.

5. Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa

telah memadai, melalui:

a. Kemudahan akses pemasok pada Aplikasi

e_procurement

b. Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemasok PT. Taspen

(Persero) Tahun 2019 sebesar 94,58% dengan kriteria

"Sangat Memuaskan" (Sumber: Divisi Renbang

Bisnis)

Kelemahan:

-

103

Direksi

mengembangkan

SDM, menilai kinerja

dan memberikan

remunerasi yang

layak, dan

membangun

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki kebijakan/program pendidikan

dan pelatihan untuk memberikan peningkatan

knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan

meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan

evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk

mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan diatur

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

3,267

100,000

3,267



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

lingkungan SDM yang

efektif mendukung

pencapaian

perusahaan.

dalam: Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO)

Nomor:

PD-63/DIR/2019 Tanggal Tentang Sistem Pembelajaran

Karyawan PT TASPEN (PERSERO)

2. Perusahaan telah memiliki kebijakan perlindungan

keselamatan pekerja, antara lain: keselamatan kerja,

manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di

lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja

dan keluarga, serta telah melakukan evaluasi dan

menindaklanjuti hasil evaluasi program K3 diatur dalam

Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor:

PD-16/DIR/2015, Tanggal 14 April 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dan telah dilakukan perubahan dengan PD-21/DIR/2016

Tanggal 29 Juni 2016.

3. Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja

(performance appraisal) bagi karyawan yaitu:


17 Januari 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja




Cabang Tahun 2019





INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Target Kinerja bagi Unit Kerja Kantor Pusat Tahun

2019 Key Performance Indicator (KPI) terdiri dari

Nilai KPI Unit masing-masing Direktorat Tahun

2019

4. Perusahaan telah melakukan penerapan remunerasi dan

kesejahteraan sebagaimana Peraturan Direksi

PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-26/DIR/2018

Tanggal 04 Juli 2018 Tentang Penghasilan Karyawan

PT TASPEN (PERSERO), sebagaimana telah beberapa

kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Peraturan

Direksi Nomor: PD-15/DIR/2019 Tanggal 15 Mei 2019

5. Kebijakan telah disosialisasikan dan dipahami oleh

seluruh karyawan melalui Aplikasi e-Hukum di alamat

http://dms.taspen.com/hukum

6. Perusahaan telah memiliki kebijakan/program reward

dan punishment diatur dalam Peraturan Direksi PT

TASPEN (PERSERO) Nomor :

a. PD-26/DIR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Tentang

Penghasilan Karyawan PT TASPEN (PERSERO),

sebagaimana telah beberapa kali dilakukan

perubahan, terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor:

PD-15/DIR/2019 Tanggal 15 Mei 2019

b. PD-1/DIR/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang

Sistem Manajemen Kinerja

c. PD-12/DIR/2016 Tanggal 30 Maret 2016 Tentang

http://dms.taspen.com/hukum



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Disiplin Karyawan PT Taspen (Persero),

sebagaimana telah diubah dengan PD-18/DIR/2018

Tanggal

19 April 2018

d. SK-12/DIR/2007 Tentang Penghargaan Karyawan

Tanggal 28 Maret 2007.

7. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai keterbukaan

informasi yang berkaitan dengan perencanaan

Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi

karyawan/pekerja diatur dalam Peraturan Direksi PT

TASPEN (PERSERO) Nomor: PD-15/DIR/2015

Tentang Pengelolaan Informasi Publik PT TASPEN

(PERSERO) Tanggal 26 Maret 2015, dan telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan

PD-38/DIR/2016 Tanggal 24 Oktober 2016

Kelemahan:

-

104

Direksi menerapkan

kebijakan pengaturan

untuk anak

perusahaan

(subsidiary

Kekuatan:

1. Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak

perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan

patungan antara lain mencakup pengangkatan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan

Hambatan:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

governance) dan/atau

perusahaan patungan.

target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi diatur

sesuai:


PT TASPEN (PERSERO) Nomor: PD-55/DIR/2019

dan KEP-12/DK-TASPEN/2019 Tanggal 31 Oktober

2019 tentang Board Manual PT TASPEN

(PERSERO), Bab III Huruf C "Pengangkatan Aggota

Dewan Komisaris" halaman 9, Bab IV Huruf C "Tata

Cara Pengangkatan Direksi" Halaman 30-34

b. Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi

Anak Perusahaan tercantum dalam hasil: RKAP

PT TASPEN (PERSERO) yang disahkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 dengan

Nomor: 001/RUPS/012019 pada:

1) Kontrak Manajemen antara Kuasa Menteri

BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Taspen dengan Direksi

dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan

(Persero)

PT Taspen Tahun 2019

2) BAB V Rencana Kerja dan Anggaran Anak

Perusahaan Halaman 130-157

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

c. Insentif bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan

Direksi Anak Perusahaan diatur dalam Peraturan

Direksi Nomor: PD-36/DIR/2016 Tanggal 05

Oktober 2016 Tentang Penghasilan, Tunjangan, dan

Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris Anak Perusahaan PT TASPEN (Persero)

2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan

Komisaris memedomani Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012

Tanggal 29 Maret 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

3. Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi dan Komisaris

anak perusahaan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tanggal 17

Januari 2019 dengan Nomor: 001/RUPS/012019, yang

di dalamnya tercantum kontrak manajemen yang

merupakan KPI dari Direksi dan Komisaris Anak

Perusahaan

(PT. Asuransi Jiwa Taspen dan PT Taspen Properti

Indonesia

4. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas

Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam

Peraturan Direksi Nomor: PD-36/DIR/2016 tanggal 5

Oktober 2016 tentang Penghasilan, tunjangan, dan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dekom Anak

Perusahaan

PT TASPEN (PERSERO).

Adapun besaran remunerasi ditetapkan dalam Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :

a. Risalah RUPS PT Taspen Properti Indonesia tentang

Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku

2018, Tanggal 27 Februari 2019, Poin IV angka 4

yaitu Pemberian Tantiem kepada Direksi dan Dekom

b. Risalah RUPS PT Asuransi Jiwa Taspen tentang

Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku

2018, Tanggal 27 Februari 2019, Poin IV angka 4

yaitu Penetapan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan

Dekom

Kelemahan:

-

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan

perusahaan.

3,266 99,206 3,240

105

Direksi menerapkan

kebijakan akuntansi

dan penyusunan

Kekuatan:

1. Direksi telah menetapkan kebijakan akuntansi dan

Hambatan:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

laporan keuangan

sesuai dengan standar

akuntansi keuangan

yang berlaku umum di

Indonesia (SAK).

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan, dengan memedomani Peraturan

Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor

PD-57/DIR/2015 tentang Pedoman Akuntansi

PT TASPEN (PERSERO) dan PD-58/DIR/2015 tentang

Kebijakan Akuntansi PT TASPEN (PERSERO).

2. Posisi keuangan konsolidasian Taspen dan entitas anak

pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan

dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir

pada tanggal tersebut, berdasarkan hasil laporan auditor

independen per 31 Desember 2019 oleh KAP Nexia

(Kanaka Puradiredja Suhartono) menyatakan telah sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,

disajikan secara wajar, tidak ada penyesuaian dan temuan

auditor atas pengakuan, pengukuran, dan pencatatan serta

pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan

akuntansi.

3. Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan telah

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu,

yang dibuktikan dengan penyampaian laporan kepada

Pemegang Saham.

4. Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan

keuangan tahun buku 2019 adalah Wajar Tanpa

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pengecualian (WTP).

Kelemahan :

-

106

Direksi menerapkan

manajemen risiko

sesuai dengan


ditetapkan.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko

yang memuat kerangka manajemen risiko, tahapan

pelaksanaan manjemen risiko, pelaporan dan penanganan

risiko, sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Bersama Direksi dan Komisaris

PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-04/DIR/2015

dan KEP-01/DK-TASPEN/2015 tentang Pedoman

Manajemen Risiko PT TASPEN (PERSERO),

b. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor

PD-16/DIR/2017 tentang Kebijakan Manajemen

Risiko Investasi PT TASPEN (PERSERO);

c. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor

PD-40/DIR/2018 tentang Pedoman Manajemen

Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan


2. Direksi telah memiliki fungsi yang bertugas untuk

melaksanakan program Manajemen Risiko, yang

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Menyampaikan

profil risiko dan

pelaksanaan

program

manajemen risiko

(laporan

monitoring dan

review triwulanan)

kepada Pemegang

Saham, termasuk

di dalamnya

dilampirkan hasil

analisa profil risiko

serta monitoring

1,244

97,917

1,218



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dilakukan oleh Desk Manajemen Risiko (berada di

bawah Direktorat SDM, Teknologi Informasi, dan

Kepatuhan) dan menetapkan rencana kerja perusahaan

untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko, tertuang

dalam RKAP Berbasis Risiko Tahun 2019 (Bab III hal.

59-105), termasuk juga memasukkan manajemen risiko

sebagai indikator penilaian kinerja seluruh unit kerja,

sebagaimana tertuang dalam SMK Kepala Unit Kerja dan

KPI Unit Kerja Tahun 2019.

Rancangan RKAP 2019 telah memuat analisis risiko dan

strategi penanganannya, serta telah disampaikan kepada

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

3. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada

seluruh karyawan perusahaan, diantaranya melalui

kegiatan sosialisasi dan dimasukkannya materi

Manajemen Risiko dalam pelatihan kepemimpinan

(CLT) level basic dan level advance.

4. Direksi melalui Desk Manajemen Risiko telah

melaksanakan dan memantau program manajemen risiko,

sebagaimana tertuang dalam Laporan Manajemen

PT TASPEN (PERSERO) Triwulanan dan Tahunan,

yaitu diantaranya dalam bentuk pemberian pendapat

Desk Manajemen Risiko sepanjang tahun 2019, kegiatan

penyusunan dan pembahasan Risk Register/Risk Profile

korporat dan unit kerja tahun 2019, kegiatan penyusunan

dan review

triwulanan dari

Dewan Komisaris

(apabila

dimungkinkan);

2. Mengevaluasi

kebijakan

manajemen risiko

terutama perihal

pelaporan.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan pembahasan Top Risk Kantor Pusat dan Kantor

Cabang tahun 2019 serta melakukan monitoring dan

review atas risk profile masing-masing unit kerja per

triwulan, yang hasilnya disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

5. Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko

(risk awareness) ditunjukkan dengan:

a. Adanya Komitmen Bersama Penanganan Risiko

Taspen yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan

Komisaris Utama pada tanggal 16 Februari 2015;

b. Mengikutsertakan karyawan dalam sertifikasi

Manajemen Risiko;

c. Menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan PT TASPEN (PERSERO)

per 31 Desember 2019 kepada OJK dengan

penjelasan peringkat tingkat risiko konglomerasi

keuangan pada tingkat 2 (Rendah), dengan peringkat

risiko inheren secara keseluruhan pada tingkat Low

to Moderate (Rendah), dan Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi pada

peringkat Satisfactory (Memadai);

d. Dilakukannya pengukuran Risk Maturity Self

Assessment Taspen (RMSAT) Tahun 2019 oleh SPI

dengan nilai 2,968 yang menunjukkan bahwa level

peneparan manajemen risiko Taspen berada pada



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

level Repeatable (level 3).

Kelemahan:

Meskipun Direksi telah menyampaikan Laporan Profil Risiko

Korporat Tahun 2019, termasuk penyampaian Top Risk

Kantor Pusat dan Kantor Cabang, serta laporan monitoring

dan review Manajemen Risiko Triwulan I, II, III, IV Tahun

2019 kepada Dewan Komisaris, namun berdasarkan review

dokumen belum terdapat bukti penyampaian Laporan Profil

Risiko Korporat Tahun 2019 dan laporan monitoring dan

review Manajemen Risiko Triwulan I, II, III, IV Tahun 2019,

kepada Pemegang Saham.

107

Direksi menetapkan

dan menerapkan

sistem pengendalian

intern untuk

melindungi

mengamankan

investasi dan aset

perusahaan.

Kekuatan:

1. Direksi telah menetapkan rancangan sistem pengendalian

intern sebagaimana diatur dalam:



dan KEP-10/DK-TASPEN/2014 tentang Pedoman

Sistem Pengendalian Internal PT TASPEN

(PERSERO), yang mengadopsi kerangka COSO (The

Committee of Sponsoring of the Treadway

Commission).

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,778

100,000

0,778



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

b. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor

PD-8/DIR/2019 tentang Penerapan Three Lines of

Defense (3D) Dalam Pengendalian Intern di

PT TASPEN (PERSERO);

c. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris


dan KEP-6/DK-TASPEN/2019 tentang Internal

Audit Charter PT TASPEN (PERSERO);

d. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor

PD-67/DIR/2019 tentang Pedoman Audit Internal

Berbasis Risiko.

2. Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) telah

memberi sertifikasi terhadap Laporan Keuangan

Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019. Sertifikasi tersebut dalam bentuk

surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 10

Februari 2020.

3. Telah terdapat cascading atas sertifikasi terhadap laporan

keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang

menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan

keuangan yang akan dikonsolidasikan. Bentuk dari

cascading tersebut adalah:

a. terdapat pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi

anggaran dan analisis kinerja.

b. dilakukan audit oleh SPI dalam rangka memastikan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

penerapan pengendalian internal dalam proses

penyusunan pelaporan keuangan, berikut juga

keterkaitan SPI yang bertindak selaku counterpart

dalam proses penyusunannya.

c. Anak Perusahaan yaitu PT Taspen Properti Indonesia

(PT TPI) dan PT Asuransi Jiwa Taspen yang laporan

keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan

Keuangan TASPEN.

4. Perusahaan telah melakukan evaluasi/penilaian atas

efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas oleh

auditor eksternal dan tingkat operasional pada setiap unit

kerja perusahaan melalui kegiatan audit internal dan

monitoring/evaluasi risiko.

5. Perusahaan telah menerbitkan internal control report

yang telah mencakup suatu Surat Pernyataan tentang

Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian

(ditandatangani Direksi dan Komisaris pada tanggal

10 Februari 2020). Penilaian atas efektivitas struktur

pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan

pada akhir tahun buku perusahaan dibuktikan dengan

Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan

keuangan tahun buku 2019 adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), disajikan secara wajar, dan telah



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kelemahan:

-

108

Direksi

menindaklanjuti hasil

pemeriksaan SPI dan

auditor eksternal

(KAP dan BPK).

Kekuatan:

1. Direksi telah melakukan monitoring tindak lanjut hasil

pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK)

yang dilaksanakan oleh unit SPI, sebagaimana dimuat

dalam Laporan Kinerja Triwulanan SPI.

2. Pelaksanaan tindak lanjut telah dilaporkan oleh Direksi

kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit secara

berkala 3 (tiga) bulanan melalui Laporan Kinerja SPI

Triwulanan tahun 2019.

3. Direksi memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam

menindaklanjuti rekomendasi/temuan SPI dan eksternal

auditor, ditunjukkan dengan:

a. Telah ditindaklanjutinya temuan SPI oleh unit kerja

sebesar 99% serta telah tuntasnya 100% tindak lanjut

rekomendasi auditor eksternal BPK per 31 Desember

2019. Untuk pemeriksaan auditor eksternal (KAP)

tidak terdapat temuan audit untuk tahun buku 2019;

b. Penyampaian teguran oleh Direksi, melalui SPI

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

kepada auditee yang belum selesai/belum

melaksanakan tindak lanjut temuan sesuai jadwal

yang telah disepakati.

Kelemahan:

-

30 Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

anggaran dasar.

0,778 98,334 0,765

109 Direksi menetapkan

mekanisme untuk

menjaga kepatuhan

terhadap peraturan

perundang-undangan

dan perjanjian dengan

pihak ketiga.

Kekuatan:

Perusahaan telah menetapkan:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit kerja yang

melaksanakan fungsi pengendalian dan memastikan

kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan

perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung

dengan penerapan sistem three lines of defense.

2. Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang melaksanakan

memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap

seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak ketiga.

3. Desk Hukum sebagai unit kerja yang melaksanakan

fungsi kepatuhan dan mengikuti perkembangan peraturan

perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,156

100,000

0,156



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

perusahaan, diantaranya dalam bentuk pemberian kajian

hukum (legal opinion) dan b. dalam bentuk keikutsertaan

dalam rapat pembahasan baik dengan pihak internal

maupun eksternal perusahaan

(kementerian/instansi/lembaga terkait) sehubungan

pembentukan rancangan peraturan terkait proses bisnis

perusahaan.

Kelemahan:

-

110

Perusahaan

menjalankan

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku dan

perjanjian dengan

pihak ketiga.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah menyusun kajian hukum (legal opinion)

atas setiap rencana tindakan dan permasalahan yang

terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan

yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan evaluasi

kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas

rencana inisiatif bisnis, kebijakan, dan rencana kerjasama

yang akan dilakukan oleh perusahaan.

2. Terdapat kegiatan/upaya penyelesaian kasus secara

litigasi dan non litigasi yang ditangani oleh Perusahaan

untuk keberlangsung proses bisnis yang dijalani.

3. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Sengketa/

permasalahan yang

terkait dengan

transaksi bisnis

dengan pihak lain

agar ditangani

secara tuntas,

dengan melakukan

0,622

97,917

0,609



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga,

sangat tinggi, terbukti pada:

a. tidak terdapat teguran, tuntutan, maupun sanksi

kepada perusahaan oleh otoritas/instansi yang

berwenang di bidang usaha perusahaan;

b. Opini Auditor terhadap Laporan Keuangan

Konsolidasian tahun buku 2019 tidak menunjukkan

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan

atas peraturan perundang-undangan yang signifikan;

c. tidak terdapat unit-unit operasi perusahaan yang

memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam

dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

d. seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang

melibatkan perusahaan dan pihak ketiga telah

menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bilingual

(Bahasa Indonesia dan bahasa asing/inggris).

Kelemahan:

1. Masih terdapat sengketa/permasalahan yang dihadapi

perusahaan terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak

lain yang sedang ditindaklanjuti, yaitu perkara Pasaraya

Tosersa Jaya. Namun telah dilakukan proses penanganan

sepanjang tahun 2019.

koordinasi/

advokasi ke

kementerian/

instansi dan pihak

terkait lainnya.

2. Perusahaan agar

senantiasa

melakukan

pemberitaan/press

release yang dapat

meningkatkan

corporate image,

sehingga dapat

meminimalisir

terutama

pembicaraan/

sorotan yang

negatif bagi

perusahaan yang

diakukan oleh

publik/pers/pihak

lain.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Pada tahun 2019 perusahaan menjadi

pembicaraan/sorotan oleh publik/pers terkait masalah

pengalihan program tabungan hari tua dan pembayaran

pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat

tahun 2029 berdasarkan UU BPJS. Namun perusahaan

telah memberikan hak jawab dan/atau melakukan press

release atas permasalahan dimaksud.

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. 6,689 98,546 6,592

111

Pelaksanaan

hubungan dengan

pelanggan.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah menetapkan kebijakan mengenai hak-

hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan,

keselamatan, dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Etika (Code

of Conduct) PT TASPEN (PERSERO), Whistleblowing

System PT TASPEN (PERSERO), Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program Pensiun,

dan Manajemen Data Peserta, Pedoman Pelaksanaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pedoman

Manajemen Kontinuitas Bisnis.

2. Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan

pelanggan, antara lain :

a. Memiliki kontak pelanggan untuk menerima umpan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,244

100,000

1,244



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

balik secara mudah melalui media yang dapat diakses

dengan mudah oleh pelanggan dalam menyampaikan

keluhan, antara lain melalui call center (021) 500919,

media sosial, email ([email protected]), website,

kotak saran.

b. Memiliki mekanisme penanganan keluhan pelanggan

sebagaimana telah diatur diantaranya dalam

ketentuan Whistleblowing System PT TASPEN

(PERSERO), SOP Pelaporan Dugaan Pelanggaran

(Whistleblowing System), SOP Pelayanan Informasi

dan Penanganan Keluhan Pelanggan, dll.

c. Memiliki program untuk mengkomunikasikan

informasi produk/layanan kepada pelanggan,

diantaranya melalui call center, website Taspen,

media sosial, brosur/leaflet, media cetak (surat

kabar), media elektronik (televisi dan radio), dan

sosialisasi pada instansi peserta.

d. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara

tanggap dan efektif, yang didukung dengan

penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi PTTASPEN (PERSERO) atau PPID di

tingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang, yang

selanjutnya dilakukan kegiatan

penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan

kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan untuk



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

ditindaklanjuti/ditangani. Laporan Rekapitulasi

Keluhan Pelanggan periode Januari-Desember 2019

status keseluruhan keluhan telah diselesaikan 100%.

e. Melaksanakan survei pelanggan secara sistematis dan

dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat

kepuasan pelanggan/konsumen. Hasil survei

kepuasan pelanggan tahun 2019 telah menunjukkan

tingkat kepuasan yang sangat baik, yaitu CSI Peserta

sebesar 99,20 % dengan kriteria "Sangat Puas".

Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani

oleh perusahaan.

Kelemahan:

-

112

Pelaksanaann

hubungan dengan

pemasok.

Kekuatan:

Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan pemasok,

antara lain:

1. Melakukan seleksi bagi pemasok perusahaan

memedomani ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Aset Tetap

Perusahaan. Untuk penyedia barang/jasa yang lolos

seleksi, terdaftar pada Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,933

100,000

0,933



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI


2. Melakukan asssessment pemasok berdasarkan

pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service) secara

berkala, memedomani SOP Kualifikasi dan Evaluasi

Rekanan.

3. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa, sifatnya terbuka dan dicantumkan dalam

website Taspen atau internet (aplikasi e-Procurement).

4. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah

untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,

dengan cara dan atau alasan apapun (tidak mengarah

pada merk atau pihak tertentu, adanya pakta integritas

yang ditandatangani oleh pengguna, adanya panitia

pengadaan barang dan/atau jasa).

5. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pemasok yang

dituangkan dalam Laporan Kajian Kepuasan Pemasok

PT TASPEN (PERSERO) Tahun 2019, dengan tingkat

kepuasan pemasok adalah sebesar 94,58 dengan kategori

"Sangat Memuaskan". Termasuk penilaian di dalamnya

terkait proses pembayaran kepada Pemasok/Rekanan

secara tepat waktu/tidak terlambat, fairness, dan

transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan

mencapai kriteria "Sangat Puas".



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

113

Pelaksanaan

hubungan dengan

kreditur.

Kekuatan:

Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan kreditur

sebagai berikut:

1. Mekanisme mengenai pinjaman jangka pendek (dalam

rangka pembayaran talangan manfaat pensiun awal

tahun), Perusahaan memedomani Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 139/PMK.02/2017 tentang

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat

Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 148/PMK.02/2018.

2. Mekanisme mengenai pinjaman jangka panjang,

Perusahaan memedomani Anggaran Dasar Perusahaan,

yaitu dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

3. Mekanisme perusahaan sebagai penjamin (borg atau

avalist) memedomani Anggaran Dasar, yaitu dapat

dilaksanakan setelah mendapat tanggapan tertulis dari

Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS.

4. Berdasarkan review dokumen (dokumen pembayaran

talangan manfaat pensiun awal tahun), Perusahaan telah

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Perusahaan perlu

mengatur

kebijakan internal

mengenai

mekanisme

peminjaman dana

untuk jangka

pendek/menengah/

panjang kepada

pihak

ketiga/kreditur,

yang diantaranya:

a. memuat

prosedur

persetujuan,

0,778

87,500

0,681



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

memberikan informasi yang akurat kepada kreditur

sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.

Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya hak dan

kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit. Perusahaan

telah membayar kreditur secara tepat waktu/sesuai

perjanjian dan tidak terdapat keterlambatan/penundaan

pembayaran pinjaman kepada kreditur. Hal ini

dibuktikan dengan tidak adanya denda atas keterlambatan

pembayaran pinjaman.

Kelemahan:

1. Perusahaan belum memiliki kebijakan internal mengenai

perlindungan hak dan kepentingan kreditur terkait

pinjaman jangka pendek/menengah/panjang, antara lain

memuat: (1) manajemen/pengelolaan penggunaan

pinjaman sesuai dengan peruntukannya; (2) pemenuhan

kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (3)

pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan

tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun

penggunaan pinjaman; (4) covenant yaitu jaminan

perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur; (5)

mekanisme pelunasan, dll.

b. parameter

peruntukan

pinjaman,

c. pemenuhan hak

dan kewajiban

masing-masing

pihak,

termasuk

pengungkapan

informasi

secara

transparan,

akurat dan

tepat waktu,

baik pada saat

permintaan

maupun

penggunaan

pinjaman,

d. manajemen/

pengelolaan

penggunaan

pinjaman,

e. mekanisme

pelunasan,



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Perusahaan belum memiliki kebijakan internal lebih

lanjut mengenai kedudukan dan mekanisme perusahaan

sebagai penjamin (avalist).

f. perihal

covenant yaitu

jaminan

perusahaan

untuk

melakukan atau

tidak

melakukan

sesuatu untuk

melindungi

kepentingan

kreditur, dll.

2. Perusahaan perlu

mengatur

kebijakan lebih

lanjut mengenai

kedudukan dan

mekanisme

perusahaan sebagai

penjamin (avalist).

114

Pelaksanaan

kewajiban kepada

Negara

Kekuatan:

Perusahaan telah melaksanakan kewajiban kepada Negara,

dan berdasarkan review dokumen:

1. Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

Hambatan:

-

0,467

100,000

0,467



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan),

yang dibuktikan dengan tidak adanya sanksi

keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban

perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) selama

tahun 2019.

2. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban

pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan

rampung, PBB), yang dibuktikan dengan tidak adanya

sanksi keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPh

karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, PBB)

selama tahun 2019.

3. Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen

kewajiban pada lembaga regulator, yang dibuktikan

dengan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan PT TASPEN (PERSERO) per

31 Desember 2019 kepada OJK sesuai dengan batas

waktu yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

115

Pelaksanaan

hubungan dengan

Kekuatan:

Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan

Hambatan:

-

1,089

100,000

1,089



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

karyawan perusahaan.

tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

1. Partisipasi karyawan:

a. Terdapat kebijakan yang mendorong partisipasi

karyawan antara lain tertuang Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) antara PT TASPEN (PERSERO)

dengan Serikat Karyawan Taspen (SEKATA),

ketentuan mengenai Sistem Manajemen Kinerja,

Whistleblowing System, Pedoman Nilai-Nilai

TASPEN, Pedoman Change Agent, TASPEN Culture

Scoreboard, dan morning briefing sebagai budaya

kerja (berdasar Keputusan Rapat Direksi tanggal 17

September 2013).

b. Terdapat menyediakan sarana partisipasi, melalui

forum Lembaga Kerjasama Bipartit antara SEKATA

dengan manajemen, adanya team briefing atau

kegiatan morning briefing, serta kegiatan coaching

dan counseling dalam pelaksanaan SMK.

c. Setiap penetapan kebijakan perusahaan yang

berkaitan dengan karyawan telah dikomunikasikan

kepada karyawan melalui sosialisasi serta media surat

elektronik (dms) dan aplikasi e-Hukum yang memuat

regulasi internal perusahaan.

d. Terdapat penetapan jenis kebijakan yang harus

melibatkan karyawan dalam perumusannya,

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara TASPEN

dengan Serikat Karyawan Taspen (SEKATA).

2. Pengukuran kepuasan karyawan:

a. Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai

metode penilaian untuk mengukur kepuasan

karyawan sebagaimana diatur dalam PD-

68/DIR/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang

Pedoman Penelitian


b. Pengukuran kepuasan karyawan telah dilakukan

secara berkala, setiap satu tahun sekali. Pada tahun

2019, survei dilaksanakan pada tanggal 30 September

sampai dengan 29 Oktober 2019 (tertuang dalam

Laporan Kajian Pengukuran Tingkat Kepuasan dan

Keterikatan Karyawan Tahun 2019), dengan hasil

survei tingkat kepuasan karyawan (ESI) tahun 2019

sebesar 94,41% dalam kategori "Sangat Puas (Sangat

Tinggi)".

c. Tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti

hasil survey kepuasan karyawan ditunjukkan melalui

kegiatan evaluasi kebijakan, peraturan perusahaan

yang bersifat baru dan/atau perubahan yang terkait

dengan rekomendasi.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

116

Terdapat prosedur

tertulis menampung

dan menindaklanjuti

keluhan-keluhan

stakeholders.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki mekanisme penanganan

keluhan stakeholders (pemasok, karyawan, dan lain-lain),

sebagaimana diatur dalam ketentuan Whistleblowing

System PT TASPEN (PERSERO), SOP Pelaporan

Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System), SOP

Pelayanan Informasi dan Penanganan Keluhan

Pelanggan, SOP Pengendalian Jasa Layanan yang tidak

sesuai dan tindakan perbaikan.

2. Mekanisme keluhan stakeholder tahun 2019 telah

dilaksanakan secara konsisten dan efektif.

3. Keluhan stakeholders tahun 2019 telah diselesaikan

secara tuntas (100%) sebagaimana ditunjukkan dalam

Laporan Rekapitulasi Keluhan Pelanggan periode

Januari-Desember 2019 dan Laporan Tim Pengelola

Whistleblowing System Tahun 2019.

Kelemahan:

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

-

117

Upaya untuk

meningkatkan nilai

pemegang Saham

secara konsisten dan

berkelanjutan.

Kekuatan:

1. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham

melalui pencapaian target target yang telah disepakati,

sebesar 98,99% sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan

KPI Korporasi Tahun 2019 (dari Unit Kerja Anggaran dan

Analisa Kerja).

2. Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan

(sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi pencapaian KPI Korporasi Tahun 2019 secara

keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar

4,14% (tahun 2018 sebesar 84,35%, sedangkan tahun 2019

yaitu sebesar 88,49% -tanpa aspek/indikator agent of

development).

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311

118

Perusahaan

melaksanakan

tanggung jawab sosial

perusahaan untuk

mendukung

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pembinaan

usaha kecil, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi

Hambatan:

-

1,556

100,000

1,556



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

keberlanjutan operasi

perusahaan.

Nomor PD-10/DIR/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TASPEN

(PERSERO) memedomani ketentuan yang berlaku. Hal ini

dilaksanakan oleh Unit PKBL.

2. Perusahaan telah memiliki rencana kerja untuk

mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan

dan program kemitraan dengan usaha kecil sebagaimana

dituangkan dalam RKAP pada Bab VI Rencana Kerja dan

Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL) Tahun 2019.

3. Perusahaan telah menetapkan indikator kinerja untuk

mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL sebagaimana

dituangkan dalam KPI Unit PKBL Tahun 2019 (pada

RKAP 2019), yaitu:

a. Efektivitas Penyaluran Dana Kemitraan 97,57%.

b. Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman 87%;

c. Jumlah Dana Bina Lingkungan yang disalurkan 100%

sesuai yang ditetapkan dalam RKAP.

4. Pada tahun 2019 perusahaan telah menetapkan sumber

dana rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial

perusahaan (Program Bina Lingkungan) dan Program

Kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai

distribusi laba, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Berdasarkan Laporan Manajemen Audited Tahun 2019

(pada bagian Pelaporan PKBL), pelaksanaan kegiatan

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

tanggung jawab sosial dan kegiatan kemitraan selama

tahun 2019 telah sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan. Untuk kegiatan kemitraan pada tahun 2019

sebagai berikut:

a. tingkat efektifitas penyaluran dana kemitraan mencapai

99,68% melebihi target;

b. tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman mencapai

91,71% melebihi target.

c. Tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian

dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.

Ada peningkatan dalam kolektibilitas sebesar 0,06%

dari tahun 2018.

6. Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian

indikator keberhasilan dengan target-targetnya

memedomani Peraturan Direksi Nomor PD-41/DIR/2017

tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penilaian Kinerja bagi

Unit Kerja pada Kantor Pusat dan KCU/KC, yang

dilaksanakan oleh Desk Layanan Kantor Cabang.

7. Terhadap dampak negatif terhadap masyarakat yang

ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses

operasional, Perusahaan telah mengantisipasinya melalui

penetapan ketentuan peraturan perusahaan dan SOP

terkait, antara lain ketentuan tentang BCM (Business

Continuity Management), Pedoman Pelaksanaan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan SOP pelaksanaan

pedoman K3.

Selain itu, Perusahaan telah memiliki infrastruktur, baik

sebagai early warning system maupun pelaksanaan

program keadaan darurat, antara lain tersedianya kamera

CCTV, tabung pemadam kebakaran, hydrant, peralatan

evakuasi&P3K, tangga darurat, petunjuk arah evakuasi,

dan lain-lain.

Ketentuan dan infrastruktur program penanganan keadaan

darurat telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dalam

bentuk pelatihan dan simulasi.

Kelemahan:

-

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah

Direksi.

1,089 100,000 1,089

119

Direksi menetapkan

kebijakan tentang

mekanisme bagi

Direksi dan pejabat

struktural untuk

mencegah

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki mekanisme untuk mencegah

pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat

struktural perusahaan yang disebabkan benturan

kepentingan, sebagaimana diatur dalam:

a. Anggaran Dasar Perseroan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,467

100,000

0,467



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pengambilan

keuntungan pribadi

dan pihak lainnya

disebabkan benturan

kepentingan.

b. Pedoman Good Corporate Governance

c. Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct)

d. Pedoman Benturan Kepentingan

e. Visi, Misi, Nilai-Nilai

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada

karyawan dan masuk dalam website

www.taspen.com.

2. Direksi telah menandatangani surat pernyataan tidak

memiliki benturan kepentingan antara kepentingan

pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan

kepentingan perusahan, pada awal pengangkatan yang

diperbaharui setiap awal tahun.

Kelemahan:

-

-

120

Direksi menerapkan

kebijakan untuk

mencegah benturan

kepentingan.

Kekuatan:

1. Direksi telah menyampaikan laporan kepemilikan saham

pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada

Perusahaan, kepada Sekretaris Perusahaan untuk kemudian

disimpan oleh Desk Kepatuhan.

2. Direksi telah menandatangani Pakta Integritas yang

dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus

mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,622

100,000

0,622

http://www.taspen.com/



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan

RUPS.

3. Direksi telah menunjukkan tingkat kesungguhan dalam

pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi

dan pihak-pihak lainnya, yang antara lain dibuktikan

dengan:

a. penandatanganan Pakta Integritas pada saat

pengangkatan dan Surat Pernyataan Tidak Mempunyai

Benturan Kepentingan;

b. tidak adanya pengambilan keputusan transaksional

yang mengandung benturan kepentingan;

c. tidak adanya laporan mengenai benturan kepentingan

yang melibatkan Direksi.

Kelemahan:

-

33 Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dan Pemegang Saham tepat waktu.

1,089

100,000

1,089

121

Direksi melaporkan

informasi-informasi

yang relevan kepada

Pemegang Saham dan

Kekuatan:

1. Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2019 telah

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota

Hambatan:

-

0,622

100,000

0,622



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Dewan Komisaris dan diserahkan tepat waktu.

2. Muatan (content) laporan kinerja tahunan telah lengkap

(untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri)

minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan

tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas belum tepat waktu, yakni

sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal. Sebagaimana Laporan Manajemen

Semester I Tahun 2019, Surat Direktur Perencanaan,

Kepatuhan, dan Aktuaria No. SRT-16/DIR.6/072019

tanggal 18 Juli 2019, tidak setiap Triwulanan; Surat

laporan ke Komisaris:

a. Triwulan I: NDS-07/DIR.6/042019 tanggal 18 April

2019.

b. Semester I: No. SRT-16/DIR.6/072019 tanggal 18 Juli

2019.

c. Triwulan III: NDS-09/DIR.6/102019 tanggal 23

Oktober 2019

d. Tahunan (unaudited) Surat Direktur Operasional No.

SRT-09/DIR.3/012020 tanggal 21 Januari 2020

Kepada Pemegang Saham:

Laporan Manajemen Triwulanan & Tahunan

Rekomendasi:

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

a. SRT-98/DIR. 1/042019 tanggal 29 April 2019;

b. SRT-174/DIR.1/072019 tanggal 25 Juli 2019;

c. SRT-285/DIR.1/102019 tanggal 28 Oktober 2019;

d. SRT-30/DIR.1/012020 tanggal 29 Januari 2020.

Laporan Tahunan:

SRT-53/DIR.1/032019 tanggal 11 Maret 2019

Kelemahan:

-

122

Direksi memberikan

perlakukan yang sama

(fairness) dalam

memberikan informasi

kepada Pemegang

Saham/pemilik Modal

dan anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

Perusahaan telah memberikan informasi yang relevan kepada

Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, antara lain:

Laporan Manajemen Triwulanan I/II/III, Laporan Manajemen

Tahunan, Laporan Tahunan (Annual Report), RKAP, Laporan

RJPP, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Laporan

Hasil Audit oleh SPI, serta Laporan Kinerja SPI Triwulanan

Tahun 2019.

Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam

pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,467

100,000

0,467



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan para Pemegang Saham telah memadai.

Kelemahan:

-

34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

1,556

100,000

1,556

123

Direksi memiliki

pedoman/tata tertib

Rapat Direksi,

minimal mengatur

etika rapat dan

penyusunan risalah

rapat, evaluasi tindak

lanjut hasil rapat

sebelumnya, serta

pembahasan atas

arahan/usulan

dan/atau keputusan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

Direksi telah memiliki pedoman/tata tertib rapat Direksi

sebagaimana diatur dalam Board Manual yang mengatur

antara lain: etika rapat, tata penyusunan risalah rapat,

pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya,

pembahasan atas arahan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan

atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan

Direksi.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,156

100,000

0,156



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

124

Direksi

menyelenggarakan

Rapat Direksi sesuai

kebutuhan, paling

sedikit sekali dalam

setiap bulan.

Kekuatan:

Telah terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang akan

dibahas dalam rencana Rapat Direksi Tahun 2019.

Jumlah rapat yang direncanakan telah diatur sesuai dengan

kebutuhan,paling sedikit sekali dalam sebulan.

Jumlah penyelenggaraan Rapat Direksi telah sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dalam rencana Rapat Direksi.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,467

100,000

0,467

125

Anggota Direksi

menghadiri setiap

rapat Direksi maupun

rapat Direksi &

Komisaris, jika tidak

dapat hadir yang

bersangkutan harus

menjelaskan alasan

ketidakhadirannya.

Kekuatan:

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi

selama tahun 2019 telah memenuhi persyaratan jumlah rapat

yang harus dilakukan dalam satu tahun (rencana rapat Direksi)

atau sesuai kebutuhan, yakni kuartal I, II, dan III, sebagai

berikut:

1. Iqbal Latanro (Dirut) jumlah kehadiran 96%, 100%,

100% ;

2. Ermanza (Dirop) jumlah kehadiran 90%, 100%, 100% ;

3. M. Jufri (Dir SDM, TI, & Kepatuhan) jumlah kehadiran

85%, 96%, dan 96%;

4. Helmi I. S. (Dirkeu) jumlah kehadiran 92%, 96%, dan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

96%;

5. Dodi Susanto (Dir. Perencanaan dan Aktuaria) jumlah

kehadiran 95%, 100%, dan 100% ;

6. A. N. S. Kosasih (Dir. Inves) jumlah kehadiran 100%,

100%, dan 100%.

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Gabungan

selama tahun 2019 telah memenuhi persyaratan jumlah rapat

yang telah dilakukan dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan,

yakni:

1. Iqbal Latanro (Dirut) jumlah kehadiran 91,7% (11 x

kehadiran) ;

2. Ermanza (Dirop) jumlah kehadiran 91,7% (11 x

kehadiran);

3. M. Jufri (Dir SDM, TI, & Kepatuhan) jumlah kehadiran

66,7% (8 x kehadiran);

4. Helmi I. S. (Dirkeu) jumlah kehadiran 91,7% (11 x

kehadiran);

5. Dodi Susanto (Dir. Perencanaan dan Aktuaria) jumlah

kehadiran 83,3% (10 x kehadiran);

6. A. N. S. Kosasih (Dir. Inves) jumlah kehadiran 83,3%

(10 x kehadiran).



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

126

Direksi melakukan

evaluasi terhadap

pelaksanaan

keputusan hasil rapat

sebelumnya.

Kekuatan:

Dalam rapat Direksi telah melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan hasil rapat sebelumnya. Terhadap pelaksanaan

keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai, telah

dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya. Misalnya,

dalam Notulen Rapat Direksi No. NOT-42/DIR/072019 jo.

NOT-43/DIR/072019 dan NOT-46/DIR/072019 jo. NOT-

47/DIR/072019.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311

127

Direksi

menindaklanjuti

arahan, dan/atau

keputusan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan:

Direksi telah menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan

Dewan Komisaris. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh

Direksi telah sesuai dengan arahan dan/atau keputusan

Dewan Komisaris, seperti: Nota Dinas No. NDS-

204/L/102019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Pendapat

Hukum beserta Lampirannya dan Surat Direksi No. SRT-

338/DIR. 1/122019 tanggal 11 Desember 2019 perihal

Penyampaian Usulan Perubahan Anggaran Dasar Taspen

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,311

100,000

0,311



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

beserta Lampirannya.

Kelemahan:

-

35 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 1,711 98,979 1,694

128

Perusahaan memiliki

Piagam Pengawasan

Intern yang ditetapkan

oleh Direksi.

Kekuatan:

Telah terdapat Piagam Pengawasan Intern yang dimuat dalam

Peraturan Bersama Direksi dan Dekom Nomor


Internal Audit Charter PT TASPEN (PERSERO).

Muatan Piagam Pengawasan Intern telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan telah mempertimbangkan Standar

Profesional Audit Intern yang dibuat oleh Konsorsium

Organisasi Profesi Audit Intern. Muatan Piagam Pengawasan

Intern telah menjelaskan posisi, kewenangan, dan ruang

lingkup Fungsi Audit Internal.

Piagam audit telah direvisi sesuai kebutuhan, yang mencabut

dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bersama Direksi dan

Dekom Nomor PD-15/DIR/2014 dan KEP-07/DK-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,156

100,000

0,156



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

TASPEN/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Internal Audit

Charter PT TASPEN (PERSERO)

Kelemahan:

-

129

SPI/Fungsi Audit

Internal dilengkapi

dengan faktor-faktor

pendukung

keberhasilan

pelaksanaan tugasnya.

Kekuatan:

1. Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur

organisasi telah berada langsung di bawah Direktur

Utama, diangkat oleh Direktur Utama telah mendapat

persetujuan Dewan Komisaris; Kepala SPI diangkat oleh

Direktur Utama dengan Keputusan Direksi Nomor

KD-06/DIR/SDM.5/2019 tanggal 11 Februari 2019;

persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat

Komisaris Utama Nomor SRT-05/DK-TASPEN/022019

tanggal 8 Februari 2019 perihal Persetujuan Penggantian

Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan.

2. SVP SPI berwenang berkomunikasi langsung dengan

Dekom melalui Komite Audit dibuktikan dengan

ditembuskanya Laporan Kinerja SPI Tahun 2019 kepada

Komite Audit dengan Nota Dinas No. NDS-381/C/102019

dan sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf b Lampiran

Peraturan Bersama Direksi dan Dekom Nomor PD-

24/DIR/2019 dan KEP-06/DK-TASPEN/2019 tentang

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Meningkatkan

jumlah tenaga

Auditor (SPI dan

SPIDA) untuk

mengikuti

pendidikan profesi

sampai

mendapatkan

sertifikasi

"Profesional

Internal Auditor

(PIA)" atau

"Qualified Internal

Auditor (QIA)".

0,466

96,250

0,449



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Internal Audit Charter PT TASPEN (PERSERO).

3. SPI/Fungsi Audit Internal memiliki Kebutuhan Tenaga

Auditor/SDM tahun 2019 yang cukup, sebagaimana

dimaksud dalam PKPT 2019 dalam Jadwal Tim Audit

dengan Tenaga Auditor terdistribusi dengan baik dalam

rencana Audit.

4. SPI telah memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan

supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program

jaminan dan peningkatan kualitas.

Kelemahan:

Kualitas tenaga Auditor (SPI dan SPIDA) belum memadai,

hal ini dibuktikan bahwa

sampai dengan assesment GCG ini berakhir, dari total 54

personil SPI dan SPIDA yang memiliki sertifikasi Profesional

Internal Auditor (PIA) dan Qualified Internal Auditor (QIA)

sebanyak 25 orang (46 %).

130

SPI melaksanakan

fungsi pengawasan

intern untuk

memberikan nilai

tambah dan

memperbaiki

Kekuatan:

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT

(Rencana Audit Tahunan) 2020 telah dilakukan dengan

pendekatan risiko (risk based auditing) sebagaimana

dituangkan dalam Dasar Penyusunan PKPT Tahun 2020

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1,089

100,000

1,089



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

operasional

perusahaan.

yang mencantumkan Peraturan Direksi Nomor:

PD-67/DIR/2019.

2. SPI telah membuat Rencana penugasan (Program Kerja

Pengawasan Tahunan/PKPT) Tahun 2019 dan telah

disampaikan kepada Dewan Komisaris cq. Komite Audit

untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran, melalui

Surat Nomor SRT-08/C/022019 tanggal 15 Februari 2019.

3. Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam

PKPT 2017 (Jumlah audit dan pelaporan audit) telah

tercapai dengan penambahan 7 Audit Khusus

(penyelesaian 100%), sehingga realisasi tahun 2019 adalah

113% secara total.

4. Penanggung jawab Audit Internal telah melaporkan hasil

kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit berupa

Laporan Kinerja SPI Triwulanan Tahun 2019.

5. SPI telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan

governance, pengelolaan risiko dan pengendalian intern

kepada perusahaan, melalui realisasi revisi Peraturan

Perusahaan terkait peran SPI dalam pengelolaan risiko dan

pengendalian intern Perusahaan:

6. Rekomendasi SPI dapat diterapkan/dijalankan dan dapat

memperbaiki kegiatan operasional di unit kerja terkait.

Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif telah

melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil

-



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan

mendokumentasikan hasil pemantauan, melalui:

a. TAS/PDP/PK/04 (Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Audit (LHA) Internal; dan

b. TAS/PDP/PK/05 (Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Audit (LHA) Eksternal;

c. Laporan Kinerja SPI Triwulan I-IV Tahun 2019.

Kelemahan:

-

36 Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. 1,711 97,554 1,669

131

Sekretaris Perusahaan

dilengkapi dengan

faktor-faktor

pendukung

keberhasilan


Kekuatan:

1. Sekretaris Perusahaan telah memiliki kualifikasi yang

memadai dibuktikan dengan memenuhi kualifikasi

pendidikan dan penglamanan serta kompetensi dalam

Peraturan Direksi tentang Uraian Jabatan.

2. Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi

telah di bawah Direktur Utama, diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan

Dewan Komisaris.

3. Uraian Tugas Sekretaris Perusahaan telah mencakup:

a. Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Mengikutkan

kompetensi Sekretaris

Perusahaan yang

mencakup pasar

modal dan manajemen

keuangan.

0,466

91,667

0,427



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Dokumentasi TASPEN (PPID);

b. selaku penanggung jawab pengelola Website;

c. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris;

d. Bertindak sebagai penghubung (liasion officer);

e. melakukan kegiatan penatausahaan serta penyimpanan

dokumen perusahaan (Surat Kolektif Saham, Risalah

Rapat Direksi, Risalah Rapat Teknis, Risalah RUPS,

dan Risalah Rapat Dewan Komisaris). Sedangkan

fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen

Daftar Khusus dijalankan oleh Desk Kepatuhan.

Kelemahan:

Berdasarkan data pada CV Sekretaris perusahaan yang ada,

diketahui bahwa Sekretaris Perusahaan belum memiliki

pengalaman professional dan kompetensi yang mencakup

pasar modal dan manajemen keuangan.

132

Sekretaris perusahaan

menjalankan

fungsinya.

Kekuatan:

Sekretaris Perusahaan telah memberikan informasi yang

materiil dan relevan kepada stakeholders, sebagaimana

dibuktikan antara lain:

1. mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi penyusunan

Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Penyelesaian

penyusunan dan

1,089

99,722

1,086



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dan dapat diandalkan dilakukan oleh Divisi Perencanaan

dan Pengembangan Bisnis;

2. Sekretaris Perusahaan telah memutakhirkan materi

informasi yang disajikan dalam website Perusahaan,

mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-

bahan untuk “Proses Release”, dan memberikan informasi

atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau

performance dari perusahaan sebagaimana dalam Rekap

Kegiatan Sekper pada Annual Report yang telah dilakukan

tepat waktu.

3. bertindak sebagai pejabat penghubung, dengan

mengorganisasikan, mengkoordinasikan, melaksanakan,

dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan

Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan

stakeholders;

4. memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham

Perusahaan (Surat Kolektif Saham) yang telah dibuat oleh

Desk Kepatuhan;

5. telah terdapat laporan Sekretaris Perusahaan secara parsial

misalnya penyampaian Laporan Tim Pelaksana

Whistleblowing System dan rekapan penyelenggaraan

fungsi penghubung serta penyelenggaraan Rapat

Direksi/Dewan Komisaris.

pengedaran Risalah

Rapat Direksi

dilakukan dalam

kurun waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh)

hari setelah Rapat

selesai dilaksanakan.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh

Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah Rapat selesai dilaksanakan.

133

Direksi mengevaluasi

kualitas fungsi

sekretaris perusahaan.

Kekuatan:

Telah terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris

Perusahaan yaitu melalui penilaian KPI oleh Desk Layanan

Kantor Cabang (Desk Analisis Anggaran dan Kinerja)

berdasarkan Laporan Desk Layanan Kantor Cabang (Desk

Analisis Anggaran dan Kinerja) Capaian program kerja

pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019 adalah

99,99% sebagaimana laporan Evaluasi Kinerja Direktorat

Utama tanggal 13 Januari 2020.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,156

100,000

0,156

37 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 2,022 82,047 1,659

134

Direksi

menyelenggarakan

RUPS sesuai dengan

prosedur yang

ditetapkan dalam

Kekuatan:

1. Prosedur Pemanggilan:

a. telah dilakukan dengan surat tercatat;

b. telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata

acara rapat.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1. Agar menaati

1,089

66,667

0,726



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Anggaran Dasar dan


undangan.

2. RUPS untuk pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku

2016 telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan,

yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya

tahun buku 2016, yaitu pada tanggal 9 Mei 2017.

3. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan

laporan tahunan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai

ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

berakhirnya tahun buku yang lampau, yaitu tanggal 29

Mei 2019.

Kelemahan:

1. Pemanggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019 oleh

Direksi tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat

14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

2. Dalam panggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019

tidak terdapat pemberitahuan/informasi bahwa bahan yang

akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan

sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai

dengan tanggal RUPS diadakan.

3. RUPS untuk pengesahan/persetujuan RKAP 2019 belum

dilaksanakan tepat waktu.

ketentuan batas

waktu

pemanggilan

pelaksanaan

RUPS.

2. Agar di dalam

surat panggilan

RUPS

mencantumkan

pemberitahuan

bahwa bahan yang

akan dibicarakan

dalam RUPS

tersedia di kantor

Perseroan sejak

tanggal dilakukan

pemanggilan

RUPS sampai

dengan tanggal

RUPS diadakan.

3. agar RUPS untuk

pengesahan/persetu

juan RKAP 2019

dilaksanakan tepat



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

waktu.

135

Direksi menyediakan

akses serta penjelasan

lengkap dan informasi

akurat berkenaan

dengan

penyelenggaraan

RUPS agar dapat

melaksanakan hak-

haknya berdasarkan

anggaran dasar dan


undangan.

Kekuatan:

Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap

informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS,

sebagai berikut:

1. Panggilan untuk RUPS telah mencakup informasi

mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS,

termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk

diajukan dalam RUPS.

2. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium,

fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota

Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai

gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang

diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang

sedang menjabat;

3. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran

perusahaan, Informasi keuangan yang dimuat dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, dan Penjelasan

mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS

yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS

berlangsung;

4. Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan

Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang

berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,933

100,000

0,933



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

bertentangan dengan kepentingan Persero.

Kelemahan:

-

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI 9,000 88,311 7,948

38 Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders. 0,435 100,000 0,435

136.

Perusahaan

menetapkan sistem

dan prosedur

pengendalian


dengan tujuan untuk

mengamankan


yang penting.

Kekuatan:

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengendalian

informasi perusahaan sebagaimana tercantum dalam

Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman

Pengelolaan Informasi Publik, Pedoman Perilaku Etika (Code

Of Conduct), Pedoman Kehumasan.

Pada Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik PT TASPEN

(Persero) telah mengatur:

1. Informasi yang dikategorikan informasi publik dan

informasi rahasia perusahaan

2. Pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan

informasi publik,

3. Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,290

100,000

0,290



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

stakeholders.

Kelemahan:

-

137.

Tingkat kepatuhan

perusahaan yang

memadai terhadap

kebijakan

pengendalian

informasi perusahaan.

Kekuatan:

Tingkat kepatuhan Perusahaan telah memadai terhadap

kebijakan pengendalian informasi

Perusahaan dibuktikan dengan adanya Non Disclosure

Agreement pada saat pelaksanaan assessment.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,145

100,000

0,145

39. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat

diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

2,320

90,797

2,107

138.

Terdapat media untuk

penyediaan Informasi

Publik agar dapat

diperoleh dengan

cepat dan tepat waktu,

biaya ringan, dan cara

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki website yang dikelola oleh

Perusahaan dengan alamat : www.taspen.co.id

2. Perusahaan memiliki Peraturan Direksi Nomor

PD-32/DIR/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pedoman

Kehumasan PT TASPEN (PERSERO) lampiran bab VII

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,322

100,000

0,322

http://www.taspen.co.id/



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

sederhana.

Website TASPEN

3. Pengelolaan website TASPEN telah dilakukan oleh

Sekretaris Perusahaan dan Kantor Cabang Utama/Kantor

Cabang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Direksi Nomor PD-32/DIR/2019 tanggal 30 Juli 2019

Kelemahan:

-

-

139.

Website perusahaan

mempublikasikan

kebijakan dan

informasi penting

perusahaan.

Kekuatan:

Website perusahaan (www.taspen.com)telah mempublikasikan

:

1. Kebijakan, antara lain: Pedoman Good Corporate

Governance, Boards Manual, Pedoman Perilaku Etika

(Code Of Conduct), Program Pengendalian Gratifikasi,

dan Pedoman Whistleblowing System

2. Informasi penting perusahaan antara lain : Beranda,

Tentang Kami terdiri dari Profil Perusahaan, Sejarah

Perusahaan, Regulasi, Visi dan Misi, Nilai Perusahaan,

Struktur Organisasi, Kepimimpinan, Taspen Group,

Layanan terdiri dari Jaminan Sosial, Inovasi Layanan,

Kumpulan Formulir dan Persyaratan, Berita terdiri dari

Utama, Kantor Cabang, dan Press Release, Korporasi

terdiri dari Laporan, Tata Kelola, Keberlanjutan,

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,572

100,000

0,572



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

eProcurement, Taspen Care, Helpdesk SIMGAJI, e-SPT

Pensiun, dan Keterbukaan Informasi Publik, Kontak

Kami terdiri dari Kantor Pusat PT Taspen (Persero),

KCU DKI Jakarta, KCU Medan, KCU Bandung, KCU

Semarang, KCU Surabaya, dan KCU Makassar (dengan

masing-masing wilayah lingkup KCU).

Kelemahan:

-

140.

Perusahaan

menyediakan media

lain untuk

mengkomunikasikan

kebijakan informasi

penting perusahaan.

Kekuatan:

1. Perusahaan telah memiliki media lain dalam

mengkomunikasikan informasi penting perusahaan,

berupa :

a. Majalah Internal Media Taspen

b. Brosur Taspen : Program THT, Pensiun dan Program

JKK dan JKM yang berisi tentang kewajiban, hak

dan Persyaratan Pengajuan Klim, tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pengurusan Hak Peserta Taspen

c. Media Sosial, seperti Facebook (TaspenKita1963),

Twitter (taspenkita), dan Instagram (taspen.kita)

d. Annual Report

e. PPID PT TASPEN (PERSERO)

2. Perusahaan telah mengadakan pertemuan/gathering

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,427

100,000

0,427



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

dengan stakeholder, contoh :

a. Employee gathering yang dilaksanakan baik oleh

masing-masing desk, divisi, kantor cabang sesuai

dengan Peraturan Direksi Nomor : PD-42/DIR/2018

tanggal 27 September 2018 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Employee Gathering

b. Media gathering yang dilaksanakan pada tanggal 14

Januari 2019 di Lt.6 Gedung Blok A PT TASPEN

(PERSERO) dalam rangka Public Expose TASPEN

c. Mitra Usaha gathering yang diaksanakan pada

tanggal 5 November 2019 di Bogor

d. Family Gathering dalam bentuk Fun Walk TASPEN

2019 tanggal 28 April 2019

e. Pertemuan dengan ASN (Program Wirausaha ASN &

Pensiunan) di Sentul, Bogor tanggal 21 Januari 2019

Kelemahan:

-

141.

Informasi yang

disediakan dalam

website Perusahaan

dan bumn.go.id

dimutahirkan secara

Kekuatan:

Perusahaan telah memutakhirkan informasi yang disediakan

dalam website Perusahaan.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Melakukan

0,427

50,000

0,214



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

berkala.

Kelemahan:

Perusahaan belum sepenuhnya memutakhirkan informasi

yang disediakan dalam website Perusahaan dan portal

bumn.go.id.

pemutakhiran pada

website Perusahaan

pada Board Manual

dan Pedoman

Gratifikasi, serta

informasi pada portal

bumn.go.id.

142.

Tingkat kemudahan

akses terhadap

kebijakan dan

informasi penting

perusahaan yang

disediakan dalam

website perusahaan.

Kekuatan:

1. Informasi yang dimuat dalam website perusahaan yang

beralamat www.taspen.co.id mudah diakses dan

didownload

2. Perusahaan telah memiliki layanan

permintaan/permohonan untuk memperoleh informasi

publik yang dipenuhi oleh Perusahaan melalui

www.taspen.co.id menu Korporasi submenu

Keterbukaan Informasi Publik dan telah memenuhi 824

keluhan Pelanggan.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,572

100,000

0,572



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

40. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3,341

96,631

3,228

143.

Laporan Tahunan

memenuhi ketentuan

umum penyajian

Laporan Tahunan.

Kekuatan:

Perusahaan telah menyusun laporan tahunan dan mengingat

pada saat assessment GCG ini dilaksanakan, Laporan

Tahunan 2019 masih dalam proses penyusunan, maka laporan

tahunan yang digunakan adalah tahun buku 2018.

Laporan Tahunan telah memenuhi ketentuan umum penyajian

laporan tahunan, antara lain:

1. Disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

secara berdampingan

2. Dicetak pada kertas yang berwarna terang

3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, nama

perusahaan dan tahun laporan terdapat di Halaman depan

(sampul); Samping (dicetak dengan huruf jelas dan

mudah terbaca); Halaman belakang; dan Setiap Halaman

pada Buku Cetakan Annual Report 2018.

Laporan Tahunan 2012-2018 telah disajikan pada website

Perusahaan dengan alamat www.taspen.co.id dan dapat

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,291

100,000

0,291



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

diunduh pada menu Beranda- Informasi Perusahaan- Laporan

Tahunan.

Kelemahan:

-

144.

Laporan Tahunan

memuat mengenai

Ikhtisar Data

Keuangan Penting.

Kekuatan:

Laporan Tahunan 2018 telah memuat informasi keuangan

(laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif,

rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan

industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5

(lima) tahun buku. yaitu tahun 2014-2018.

Not Applicable (N/A)

PT TASPEN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang kepemilikan sepenuhnya (100%)

dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum

pernah melakukan penawaran saham perdana (IPO) di bursa

manapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait

yang meliputi jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar,

harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume

perdagangan saham.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,073

100,000

0,073



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Not Applicable (N/A)

PT TASPEN (PERSERO) belum pernah menerbitkan surat

berharga dalam bentuk apapun (obligasi atau obligasi

konvertibel) sehingga tidak ada informasi mengenai: (1)

Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat

bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi.

Kelemahan:

-

145.

Laporan Tahunan

memuat Laporan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

Laporan Direksi.

Kekuatan:

Laporan Tahunan 2018 telah memuat :

1. Laporan Dewan Komisaris mengenai penilaian Kinerja

Direksi, Pandangan prospek usaha, Komite dibawah

pengawasan Dewan Komisaris, Perubahan komposisi

Dewan Komisaris.

2. Laporan Direksi, mengenai : Kinerja Perusahaan,

memuat Kebijakan Strategis perbandingan antara hasil

yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-

kendala yang dihadapi perusahaan, prospek usaha,

penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan telah

dilaksanakan oleh Perusahaan, telah memuat Komposisi

Direksi dan perubahan komposisi Direksi.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,291

100,000

0,291



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

3. Tanda tangan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris

dengan : dituangkan pada lembaran tersendiri,

menyatakan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung

jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan,

menyebutkan nama dan jabatan, tidak diperlukan

penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang

bersangkutan dalam hal terdapat Anggota Dewan

Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani

Laporan.

Kelemahan:

-

146.

Laporan Tahunan

memuat profil

perusahaan secara

lengkap

Kekuatan:

Laporan Tahunan (annual report) tahun 2018 telah memuat

profil perusahaan, antara lain telah memuat :

1. Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup

informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor

Telp & atau nomor Fax, email, dan website.

2. Riwayat singkat perusahaan yang mencakup antara lain:

tanggal/tahun pendirian dan perubahan nama perusahaan

yaitu :

a. Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Menyempurnakan

Laporan Tahunan

(Annual Report) tahun

mendatang sesuai

dengan kriteria

penyusunan annual

report dengan

0,145

94,141

0,137



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

1963

b. PERUM TASPEN tanggal 18 November 1970

c. PT TASPEN (PERSERO) tanggal 4 Januari 1982

3. Bidang usaha Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

(PNS) meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT),

Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) meliputi

produk dan/atau jasa yang dihasilkan yaitu :

a. Layanan Klaim Otomatis

b. Klaim Online

c. Service Point

d. Mobil Layanan Taspen

e. Mitra Layanan Taspen (Office Channeling)

f. Klaim Langsung 1 Jam

g. SMS Notifikasi

h. Autentikasi Biometrik

i. Sinergi Pelayanan Berbasis Elektronik

4. Struktur Organisasi dalam bentuk bagan sesuai dengan

PD-41/DIR/2018, tetapi untuk nama dan jabatan hanya

ada pada bagian Direksi

5. Visi dan Misi Perusahaan beserta dengan makna visi dan

misi tersebut.

6. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota

Dewan Komisaris (pendidikan dan pengalaman kerja)

7. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi

menambahkan :

1. Nama untuk

Kepala

Divisi/Desk/Unit

2. Masa berlaku

penghargaan

yang diterima

perusahaan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

(umur, pendidikan, dan pengalaman kerja)

8. Jumlah Karyawan (komparatif 2 Tahun) dan deskripsi

pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan

dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain:

a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level

organisasi

b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat

pendidikan

c. Pelatihan karyawan yang telah dilaksanakan dan akan

dilakukan

d. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh

karyawan

e. Biaya yang telah dikeluarkan.

9. Komposisi Pemegang Saham :

a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau

lebih Saham (Not Applicable (NA) karena 100%

dimiliki oleh Pemerintah RI).

b. Direktur dan Komisaris yang memiliki Saham

(Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai

kepemilikan Sahamnya dan/atau

keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan

Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya) (Not

Applicable (NA) karena 100% dimiliki oleh

Pemerintah RI).



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

c. Pemegang Saham masyarakat dengan

kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%

(Not Applicable (NA) karena 100% dimiliki oleh

Pemerintah RI).

10. Daftar anak Perusahaan dan/atau Perusahaan asosiasi

yang berisi:

a. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

b. Persentase (%) Kepemilikan Saham

c. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan

atau perusahaan asosiasi

d. Keterangan status operasi perusahaan anak atau

perusahaan asosiasi

11. Kronologis pencatatan Saham (Not Applicable (NA))

karena PT TASPEN (Persero) merupakan Perseroan yang

sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, dimana

100% saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah

Republik Indonesia sehingga tidak ada informasi :

a. Kronologis pencatatan Saham

b. Jenis tindakan Perusahaan (Corporate Action) yang

menyebabkan perubahan jumlah Saham

c. Perubahan jumlah Saham dari awal

pencatatan sampai dengan akhir tahun buku

d. Nama bursa dimana Saham Perusahaan dicatatkan

12. Kronologis pencatatan Efek lainnya (Not Applicable

(NA))karena PT TASPEN (Persero) merupakan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Perseroan yang belum mengeluarkan obligasi,

sehingga tidak ada informasi :

a. Kronologis pencatatan efek lainnya

b. Jenis tindakan Perusahaan (Corporate Action)

yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya

c. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan

sampai dengan akhir tahun buku;

d. Nama bursa dimana efek lainnya Perusahaan

dicatatkan

13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi

penunjang pasar modal memuat antara lain : (15)

a. Nama dan alamat BAE (Not Applicable (NA))

karena PT TASPEN (Persero) merupakan Perseroan

yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek

b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik

c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek BAE

(Not Applicable (NA)) karena PT TASPEN

(Persero) merupakan Perseroan yang sahamnya

tidak diperdagangkan di Bursa Efek.

14. Akuntan Perseroan telah memuat antara lain :

a. Berapa periode audit akuntan publik telah mengudit

laporan keuangan Perseroan

b. Berapa periode audit kantor akuntan publik yang

telah mengaudit laporan keuangan perusahaan dan

besarnya fee audit serta jasa lain yang diberikan



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

akuntan selain jasa finansial audit

15. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perseoran baik

yang berskala nasional maupun

internasional telah memuat antara lain :

a. Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan

internasional)

b. Tahun perolehan

c. Badan pemberi penghargaan/sertifikasi

16. Nama dan alamat anak perusahaan dan seluruh Kantor

Cabang

Kelemahan:

Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum

memuat:

1. Nama untuk Kepala Divisi/Desk/Unit pada Struktur

Organisasi.

2. Masa berlaku penghargaan dan sertifikasi yang diterima

perseoran baik yang berskala nasional maupun

internasional

147.

Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Analisa dan

Kekuatan:

Laporan Tahunan (annual report) th 2016 telah memuat

bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1,234

94,118

1,161



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Pembahasan

Manajamen atas

Kinerja Perusahaan.

Manajamen atas Kinerja Perusahaan yakni meliputi :

1. Tinjauan operasi per segmen usaha;

2. Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan;

3. Analisis tentang kemampuan membayar hutang dan

tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan;

4. Struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen

atas struktur modal (capital structure policies), dan

tingkat likuiditas perusahaan (liquidity);

5. Seluruh belanja modal dibiayai sendiri dan digunakan

untuk operasional perusahaan ;

6. Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan

jarang terjadi, sehingga Laporan Tahunan (Annual

Report) tahun 2018 tidak memuat bahasan yang

dimaksud (Not Applicable (N/A));

7. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari

pendapatan dan beban lainnya;

8. Laporan Keuangan untuk dapat mengetahui hasil usaha

perusahaan;

9. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap

penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba

operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun;

10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal

laporan akuntan;

11. Prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri,

Menyempurnakan

content Laporan

Tahunan (Annual

Report) mendatang

dengan menambahkan

bahasan tentang :

1. Dampak yang

ditimbulkan atas

kinerja dan risiko

usaha di masa

mendatang

terhadap

informasi dan

fakta material

yang terjadi

setelah tanggal

laporan akuntan;

2. Informasi

mengenai

investasi,

ekspansi,

divestasi,

penggabungan/pe

leburan usaha,



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

ekonomi secara umum dan pasar internasional;

12. Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan;

13. Alokasi laba diperuntukkan sebesar-besarnya untuk

pemupukan dana dalam rangka peningkatan manfaat

kepada peserta dan sustainability program, dengan

demikian Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai

pembagian dividen;

14. Kepemilikannya oleh negara yang tidak mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek;

15. Informasi material, antara lain mengenai informasi

transaksi material yang mengandung benturan

kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi;

16. Perubahan peraturan perundang-undangan yang

berpengaruh signifikan;

17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya

terhadap laporan keuangan.

Kelemahan:

Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat

bahasan tentang :

1. Dampak yang ditimbulkan atas kinerja dan risiko usaha

di masa mendatang terhadap informasi dan fakta material

yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;

akuisisi, dan

restrukturisasi

utang/modal

dalam informasi

material.



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

2. Informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan

restrukturisasi utang/modal dalam informasi material.

148.

Laporan Tahunan

memuat

pengungkapan praktik

Tata Kelola

Perusahaan yang

Baik.

Kekuatan:

Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 telah memuat

pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

yakni telah memuat :

1. Uraian Dewan Komisaris;

2. Uraian Direksi;

3. Uraian Komite Audit;

4. Uraian Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Uraian Komite Manajemen Risiko;

6. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan;

7. Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian intern (internal audit and control);

8. Uraian tentang Unit Audit Internal;

9. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan;

10. Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung

jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen

perusahaan terhadap perlindungan konsumen;

11. Uraian mengenai aktivitas yang dikeluarkan berkaitan

dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama

mengenai “community development program” yang telah

dilakukan;

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Menyempurnakan

Laporan Tahunan

(Annual Report)

mendatang, dengan

menambahkan

informasi:

1. Biaya yang telah

dikeluarkan

berkaitan dengan

tanggung jawab

sosial perusahaan

terutama

mengenai

komitmen

perusahaan

terhadap

perlindungan

0,944

96,667

0,913



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

12. Uraian aktivitas lingkungan;

13. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan,

Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang

menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau

terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan

peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan

perusahaan;

14. Akses informasi dan data perusahaan;

15. Etika Perusahaan.

Kelemahan:

Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2018 belum memuat

informasi tentang:

1. Biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tanggung

jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen

perusahaan terhadap perlindungan konsumen;

2. Program pengembangan seni budaya;

konsumen;

2. Program

pengembangan

seni budaya.

149.

Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Laporan Keuangan.

Kekuatan:

Laporan Tahunan 2018 telah memuat bagian tersendiri

mengenai Laporan Keuangan, yaitu :

1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab

Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

0,363

100,000

0,363



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Bapepam;

2. Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa

pengecualian (WTP);

3. Deskripsi Auditor Independen di Opini;

4. Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk

jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha

dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang

dari 2 (dua) tahun buku;

5. Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman

Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam

& LK dan/atau institusi yang berwenang.

Kelemahan:

-

-

41. Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. 2,904 75,000 2,178

150.

Perusahaan mengikuti

Annual Report Award

(ARA).

Kekuatan:

Perusahaan telah mengikuti Annual Report Award (ARA)

Tahun 2018 dan menang meraih Juara 1 Penghargaan Laporan

Tahunan atau Annual Report Award 2018 untuk kategori

BUMN Keuangan Non Listed.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

1,452

100,000

1,452



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Kelemahan:

-

-

151.

Penghargaan atau

award lainnya.

Kekuatan:

Perusahaan mendapat penghargaan terhadap keterbukaan

informasi peringkat 1, dibuktikan dengan sertifikat

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2019 dari

Komisi Informasi Pusat.

Kelemahan:

Perusahaan tidak berpartisipasi dan tidak memperoleh

penghargaan dalam CSR Award (Corporate Sosial

Responsibility) dan sejenisnya.

Hambatan:

-

Rekomendasi:

Di masa mendatang,

agar Perusahaan

berpartisipasi dalam

CSR Award

(Corporate Sosial

Responsibility) dan

sejenisnya sehingga

dapat memperoleh

penghargaan.

1,452

50,000

0,726

VI ASPEK LAINNYA 5,000 100,000 5,000

42. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di

Indonesia

3,341 149,656 5,000

152.

Perusahaan memiliki

bidang/area yang

menjadi best practices

Kekuatan:

Telah terdapat bidang/ area di perusahaan, antara lain

produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau

Hambatan:

-

0,291

1.718,213

5,000



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

di Industrinya atau

menjadi tujuan

benchmark bagi

perusahaan lain (baik

bagi BUMN maupun

perusahaan swasta).

Bidang/area tersebut

dapat terdiri dari

produk, proses, fungsi

pendukung, kinerja

organisasi, dan

strategi.

strategi menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi

perusahaan lain, perusahaan/ instansi yang melakukan

benchmark adalah Government Employees Pension Service

(GEPS) Korea tanggal 25 s.d. 26 November 2019.

Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN

atau di industrinya, yaitu :

1. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik oleh

Kementerian PAN-RB

2. TOP Digital Implementation 2019 on Insurance Sector

#level 4 Star (It. Works Top Digital Awards 2019)

3. TOP Digital in Pension Payment 2019 (DILAN Pensiun)

(It. Works Top Digital Awards 2019)

4. Marketeers Editor's Choice Award 2019

5. RRI Financial Award 2019, Millenial Choice Kategori

Asuransi Wajib

Kelemahan:

-

Rekomendasi:

-

43.

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai

Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

2,904

0,000

0,000



INDIKATOR/PARAMETER



IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/

PENILAIAN

BOBOT CAPAIAN

(%)

SKOR/

NILAI

Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan

ketentuan lainnya.

153.

Terdapat

penyimpangan dari

prinsip-prinsip Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik.

Kekuatan:

Tidak terdapat antara lain:

1. Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang

dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Pembekuan produk utama perusahaan;

3. Pencemaran lingkungan;

4. Permohonan pailit;

5. Penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang baik.

Kelemahan:

-

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

1,452

0,000

0,000


Lampiran II

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR

PADA PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2019

NO INDIKATOR JUMLAH

PARAMETER

BOBOT

INDIKATOR

CAPAIAN TAHUN 2019

SKOR CAPAIAN

(%)

I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of

conduct).

2 1,218 1,210 100,000

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara

konsisten.

2 1,217 1,147 98,959

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 2 0,608 0,608 100,000

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan

administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).

3 1,370 1,370 100,000

5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian

gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 3 1,370 1,332 100,000

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem

pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan

yang bersangkutan (whistle blowing system).

3 1,217 1,217 100,000

JUMLAH I 15 7,000 6,884 98,344

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/ PEMILIK MODAL

7 RUPS/ Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Direksi . 6 2,423 2,409 99,404


8 RUPS/ Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. 5 1,731 1,717 99,165

9 RUPS/ Pemilik Modal memberikan keputusan yang

diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan

dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan

dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

anggaran dasar.

3 1,385 1,223 88,285

10 RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan

tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta

tugas pengawasan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas

sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran

dasar.

6 2,077 2,077 100,000

11 RUPS/ Pemilik Modal mengambil keputusan melalui

proses yang terbuka dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan.

2 0,519 0,519 100,000

12 Pemegang Saham/ Pemilik Modal melaksanakan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawabnya.

3 0,865 0,750 86,667

JUMLAH II 25 9,000 8,694 96,595

III. DEWAN KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS

13 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan

program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 2 1,348 1,348 100,000

14 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara

jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan

untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris/Dewan Pengawasan.

4 2,127 2,094 98,455

15 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan

persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang 2 2,904 2,839 97,769


disampaikan oleh Direksi.

16 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan

arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan

kebijakan perusahaan.

9 9,593 9,593 100,000

17 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan

pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana

dan kebijakan perusahaan.

6 6,479 6,479 100,000

18 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan

anak perusahaan/perusahaan patungan.

2 1,504 1,504 100,000

19 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam

pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi

(individu dan kolegial) dan mengusulkan

tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku

dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

3 2,437 2,316 95,035

20 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan

terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut

dirinya.

1 0,571 0,571 100,000

21 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan

memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang

Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2 1,659 1,183 71,289

22 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan

rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif

dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3 1,348 1,266 93,917

23 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung

tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

4 2,593 2,484 95,807


24 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. 5 2,437 2,383 97,801

JUMLAH III 43 35,000 34,061 97,316

IV. DIREKSI

25 Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran

serta melaksanakan program tersebut secara

berkelanjutan.

2 1,089 1,089 100,000

26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang

dan tanggung jawab secara jelas. 3 1,867 1,867 100,000

27 Direksi menyusun perencanaan perusahaan. 5 4,044 4,017 99,327

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja

perusahaan. 11 8,089 8,089 100,000

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan

keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan

perusahaan.

4 3,266 3,240 99,206

30 Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

anggaran dasar.

2 0,778 0,765 98,334

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi

perusahaan dan stakeholders. 8 6,689 6,592 98,546

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan

kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah

Direksi.

2 1,089 1,089 100,000

33 Direksi memastikan perusahaan melaksanakan

keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian

informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dan Pemegang Saham tepat waktu.

2 1,089 1,089 100,000

34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri 5 1,556 1,556 100,000


Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

35 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern

yang berkualitas dan efektif. 3 1,711 1,694 98,979

36 Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan

yang berkualitas dan efektif. 3 1,711 1,669 97,554

37 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 2 2,022 1,659 82,047

JUMLAH IV 52 35,000 34,414 98,327

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38 Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada

stakeholders. 2 0,435 0,435 100,000

39 Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas

informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat

diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

5 2,320 2,107 90,797

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

7 3,341 3,228 96,631

41 Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam

bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. 2 2,904 2,178 75,000

JUMLAH V 16 9,000 7,948 88,311

JUMLAH I + II + III + IV + V 95,000 92,001

VI. ASPEK LAINNYA

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau

benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di

Indonesia;

1 5,000 5,000 100,000

43 Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai

Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1 (5,000) 0,000 0,000


(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance

Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan

lainnya.

JUMLAH VI 2 0,000 5,000

JUMLAH I + II + III + IV + V + VI 153 100,000 97,001


Lampiran III

AREA OF IMPROVEMENT (AOI)

HASIL ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2019

NO. ASPEK /

INDIKATOR PARAMETER AOI REKOMENDASI

ACTION

PLAN PIC TARGET

I ASPEK 1 - KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

1 1 Par. 2 FUK 3 sub (a)

Perusahaan memiliki

Pedoman Perilaku

yang ditinjau dan


berkala.

Muatan Pedoman

Perilaku:

a. Pernyataan

Komitmen Direksi

dan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

CoC (Code of Conduct)

yang tertuang pada

Peraturan Bersama antara

Dewan Komisaris dengan

Direksi Nomor : PD-

25/DIR/2018 dan KEP-

01/DK-TASPEN/2018


tentang Pedoman Perilaku

Etika PT TASPEN

(Persero) belum memuat

Pernyataan Komitmen

masing-masing anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris.

Agar CoC (Code Of

Conduct) yang tertuang

pada Peraturan Bersama

Direksi dan Dewan

Komisaris Nomor : PD-

25/DIR/2018 dan KEP-

01/DK-TASPEN/2018


tentang Pedoman Perilaku

Etika (Code of Conduct)

PT TASPEN (Persero)

memuat pernyataan

komitmen masing-masing

anggota Direksi dan

Dewan Komisaris.

Desk

Kepatuhan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

2 2 Par. 3 FUK 2 sub (c)

Direksi menunjuk

seorang anggota

Direksi sebagai

penanggung jawab

dalam penerapan dan

pemantauan Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik.

Tugas anggota Direksi

yang ditunjuk oleh

Rapat Direksi sebagai

penanggung jawab

dalam penerapan dan

pemantauan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik,

minimal untuk:

c. Memantau dan

menjaga kepatuhan

perusahaan terhadap

seluruh perjanjian

dan komitmen yang

dibuat oleh

perusahaan dengan

pihak ketiga.

Struktur Organisasi dan

Tanggung Jawab yang

tertuang pada PD-

64/DIR/2019 tanggal 9

Desember 2019 Tentang


tanggung jawab belum

mengatur tugas Direktur

SDM, Teknologi Informasi

dan Kepatuhan terkait

Agar merevisi PD-

64/DIR/2019 tanggal 9

Desember 2019 tentang


Tanggung Jawab terkait

tugas Direktur SDM,

Teknologi Informasi dan

Kepatuhan dalam

memantau dan menjaga

kepatuhan perusahaan

Desk

Kepatuhan

Divisi SDM


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

memantau dan menjaga

kepatuhan perusahaan

terhadap seluruh

perjannjian dan komitmen

yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak

ketiga terkait, namun

hanya tercantum dalam

uraian tugas pada Kepala

Desk Kepatuhan yang

dibawahi oleh Direktur

SDM, Teknologi Informasi

dan Kepatuhan.

terhadap seluruh

perjanjian dan komitmen

yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak

ketiga.

3 2 Par. 4 FUK 5

Perusahaan

menciptakan situasi

kondusif untuk

melaksanakan

Pedoman Tata Kelola


(GCG Code) dan

Pedoman Perilaku.

Tingkat pemahaman

yang baik terhadap

Pedoman Tata Kelola


dan Pedoman Perilaku

oleh Dewan

Komisaris/Dewan

Pemahaman terhadap

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan

Pedoman Perilaku oleh

Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan organ

pendukungnya, Direksi

Agar meningkatkan


pemahaman Pedoman Tata

Kelola Perusahaan yang

Baik (GCG Code) dan

Pedoman Perilaku.

Desk

Kepatuhan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pengawas dan organ

pendukungnya, Direksi

dan karyawan

perusahaan.

dan karyawan Perusahaan

melalui hasil survey yang

dilakukan oleh Divisi

Perencanaan dan

Pengembangan Bisnis

mengalami penurunan

pemahaman. Terlihat dari

tren 3 tahun terakhir yaitu :

pada tahun 2017 s.d. tahun

2019 dengan skor nilai

89,72%; 87,52 %; dan

80,56%.

Sehingga skor terakhir

tahun 2019 hanya

mencapai nilai skor

80,56%.

4 5 Par. 11 FUK 3

Perusahaan

melaksanakan upaya

untuk meningkatkan

pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan

Pengendalian

Gratifikasi.

Tingkat pemahaman

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas, Direksi dan

karyawan yang

Tingkat pemahaman

terhadap kebijakan

Pengendalian Gratifikasi

oleh Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas dan

Agar meningkatkan

sosialisasi pemahaman

terhadap

kebijakan/ketentuan


Desk

Kepatuhan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

memadai terhadap

kebijakan Pengendalian

Gratifikasi.

organ pendukungnya,

Direksi dan karyawan telah

menunjukan hasil yang

lebih baik. Hal ini

dibuktikan dengan hasil

survey yang dilakukan

oleh Divisi Renbang sesuai

SRT-322/Q/122019

tanggal 18 Desember 2019

perihal Penyampaian Hasil

Kajian GCG, Gratifikasi,

CoC dan WBS. Dengan

pencapaian score

gratifikasi sebesar yaitu

82,39%.

Tren hasil skor mengalami

penurunan pada tahun

2017 s.d. tahun 2019

dengan skor nilai 92,2%;

90,8%; dan 82,39%.

II ASPEK II - PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

1 7 Par. 18 FUK 1 sub (a)

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan


dan komposisi Direksi.


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pengangkatan Direksi :

a. Penetapan anggota

Direksi yang

definitif oleh

RUPS/Pemilik

Modal selambat-

lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak

masa jabatan

tersebut berakhir.

Sesuai dengan anggaran

dasar perusahaan pasal 10

ayat 26.a RUPS selambat

lambatnya 30 hari sejak

masa jabatan berakhir,

menetapkan anggota

direksi definitif.

Pengangkatan Direksi

telah dilakukan

berdasarkan Keputusan

Pemegang Saham secara

Sirkuler. Pada tahun

2019 Perusahaan

mengangkat sebagai

direksi sbb :

1. Sdr. Ermanza sebagai

Direktur Operasi dan

Manrisk

2. Sdr. Moh. Jufri

sebagai Direktur

SDM & TI

3. Sdr. ANS Kosasih

sebagai Direktur

Investasi

4. Sdr. Dodi Susanto

sebagai Direktur

Perencanaan,

Kepatuhan dan

aktuaria.

pada tanggal 31 Januari

Agar Penetapan anggota

Direksi yang definitif oleh

RUPS/ Pemilik Modal

selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sejak

masa jabatan tersebut

berakhir.

Pemegang

Saham


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

2019.

2 8 Par. 24 FUK 2 sub (b)

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan


Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas dan

komposisinya.

Komposisi Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas :

b. RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

anggota Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas

Independen paling

sedikit 20% dari

anggota Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas secara

eksplisit dalam

keputusan

pengangkatannya.

Komisaris

Independen memiliki

kompetensi dibidang

auditing, keuangan

RUPS menetapkan anggota

Dewan Komisaris

Independen dengan

Keputusan Menteri

BUMN: SK-

118/MBU/05/2019 tanggal

29 Mei 2019 yang

menetapkan Sdr. M. Edhie

Purnawan sebagai

Komisaris Independen, hal

tersebut belum memenuhi

batas minimal 20% dari

anggota Dewan Komisaris.

RUPS agar memenuhi

batas minimum anggota

Dewan Komisaris

Independen 20% dari

seluruh jumlah anggota

Dewan Komisaris.

Pemegang

Saham


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

dan akuntansi.

3 9 Par. 27 FUK 3

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

pengesahan Rencana

Jangka Penjang

Perusahaan (RJPP)

atau Revisi RJPP.

Pemegang Saham /

RUPS/ Pemilik Modal

memberikan

pengesahan/persetujuan

terhadap rancangan

RJPP atau Revisi RJPP.

Par. 27 FUK 4

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

pengesahan Rencana

Jangka Penjang

Perusahaan (RJPP)

atau Revisi RJPP.

Pengesahan /

persetujuan rancangan

RJPP atau revisi RJPP

Pemegang Saham tidak

memberikan


terhadap RJPP 2019-2023.

Tidak ada


rancangan RJPP.2019-

Pemegang Saham agar

melakukan pengesahan

terhadap rancangan RJPP.

Pemegang saham agar

melakukan pengesahan

terhadap rancangan RJPP

Pemegang

Saham

Pemegang

Saham


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

dilaksanakan tepat

waktu. RUPS/

Keputusan Pemilik

Modal untuk


RJPP dilaksanakan

selambat-lambatnya

dalam waktu 60 (enam

puluh) hari setelah

diterimanya Rancangan

RJPP atau Revisi RJPP

secara lengkap atau

sebelum tahun periode

RJPP atau Revisi RJPP

berjalan.

2023.

tepat waktu.

4 9 Par. 28 FUK 4

Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP).

RUPS memberikan


rancangan RKAP tepat

waktu.

RUPS telah

mengesahkan/menyetujui

rancangan RKAP 2019

namun tidak tepat waktu.

RKAP PT TASPEN

(Persero) disahkan pada


Agar untuk selanjutnya

pengesahan RKAP tepat

waktu.

Pemegang

Saham


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Penyampaian usulan

RKAP telah disampaikan

tanggal 31 Oktober 2018.

5 12

Par. 38 FUK 3

Pemegang

Saham/Pemilik Modal

memberikan

arahan/pembinaan

penerapan Tata Kelola


kepada Direksi dan

Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas.

Pemegang Saham

melakukan upaya-upaya

menindaklanjuti area of

improvement yang

dihasilkan dari

assessment atas

pelaksanaan Tata Kelola


pada perusahaan yang

bersangkutan.

Pemegang Saham belum

menindaklanjuti 1 (satu)

dari 2(dua) AoI atas hasil

assesment tahun 2018.

Pemegang Saham agar

menindaklanjuti AoI yang

tersisa, yaitu penilaian

calon anggota Dewan

Komisaris.

Pemegang

Saham

III ASPEK III – DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

1 14 Par. 45 FUK 3 sub (c)

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menyusun

rencana kerja setiap


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

tahun yang memuat

sasaran/ target yang

ingin dicapai dan

melaporkan secara

tertulis kepada

RUPS/Pemilik Modal.

Terdapat rencana kerja

dan anggaran tahunan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas yang

dihasilkan dari

pembahasan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas :

c. Proses penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menggunakan

perangkat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas secara

optimal.

Tidak terdapat proses

dokumentasi penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris menggunakan

perangkat Dewan



dokumentasi penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris menggunakan

perangkat Dewan


Dewan

Komisaris

2 15 Par. 47 FUK 3 sub (d)

Dewan

Komisaris/Dewan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pengawas

memberikan

persetujuan atas

rancangan RJPP yang

disampaikan oleh

Direksi.

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melakukan

telaah terhadap

rancangan RJPP yang

disampaikan oleh

Direksi :

d) Proses telaah yang

dilakukan oleh

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menggunakan

seluruh perangkat di

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Belum terdapat proses

telaah yang dilakukan oleh


Pengawas menggunakan



Pengawas.


telaah rancangan RJPP

yang dilakukan oleh


Pengawas menggunakan



Pengawas.

Dewan

Komisaris

3 19 Par. 67 FUK 4

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menilai

Direksi dan

melaporkan hasil


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

penilaian tersebut

kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal.

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menyampaikan hasil

penilaian kinerja


dan individu kepada

RUPS/Pemilik Modal

dalam laporan tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas secara

semesteran dan tahunan.

Dewan Komisaris telah

melaksanakan penilaian

kinerja Direksi secara

kolegial dan individu

kepada Menteri BUMN

secara tahunan,

sebagaimana tertuang

dalam surat nomor SRT-

19/DK-TASPEN/042019

tanggal 8 April 2019

perihal Laporan Tugas

Pengawasan Dewan

Komisaris PT TASPEN

(Persero) Tahun 2018 dan

surat nomor: SRT 25/DK-

TASPEN/042019 perihal

Pencapaian Key

Performance Indicators

(KPI) Dewan Komisaris

dan Pencapaian Kinerja

Direksi PT TASPEN

(Persero) Tahun 2018

secara Kolegial dan

Individual namun belum

membuat Laporan Tugas

Pengawasan Dewan


Pengawas menyampaikan

hasil penilaian kinerja


dan individu kepada

RUPS/Pemilik Modal

dalam laporan tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas secara

semesteran.

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Komisaris secara

semesteran.

4 21 Par. 70 FUK 3

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memastikan prinsip-

prinsip Tata Kelola


telah diterapkan

secara efektif dan

berkelanjutan.

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

melaksanakan

pemantauan penerapan

prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik :

a. Terdapat telaah

terhadap : (1)

laporan hasil

assessment/review

atas Pelaksanaan

Tata Kelola

Perusahaan yang

Baik, GCG Code dan

Dewan Komisaris belum

menelaah laporan hasil

assessment/review atas

pelaksanaan Tata Kelola


GCG Code dan

kebijakan/ketentuan teknis

lainnya, serta belum


melakukan telaah

terhadap: (1) laporan hasil

assessment/review atas

Pelaksanaan Tata Kelola


GCG Code dan

kebijakan/ketentuan teknis

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

kebijakan/ketentuan

teknis lainnya, serta

memantau tindak

lanjut area of

improvement hasil

assessment GCG

oleh Direksi; (2)

laporan GCG yang

diungkapkan dalam

laporan tahunan.

b. Terdapat

penyampaian kepada

Direksi mengenai

hasil telaah Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

c. Proses telaah yang

dilakukan oleh

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menggunakan


Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas (Komite

Dewan

memantau tindak lanjut

area of improvement hasil

assessment GCG oleh

Direksi dan belum

membuat hasil telaah atas

laporan GCG yang

diungkapkan dalam

laporan tahunan.

Belum adanya

penyampaian hasil telaah

tersebut di atas dari Dewan

Komisaris kepada Direksi.


melakukan proses telaah

atas seluruh laporan

assessment GCG.

lainnya, serta memantau

tindak lanjut area of

improvement hasil

assessment GCG oleh

Direksi; (2) laporan GCG

yang diungkapkan dalam

laporan tahunan.

Agar dapat menyampaikan

kepada Direksi mengenai

hasil telaah (point a)


telaah (point a) oleh

Dekom dengan

menggunakan seluruh

perangkat di Dekom

(Komite Dekom).

Dewan

Komisaris

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Komisaris/Dewan

Pengawas).

5 21 Par. 70 FUK 4

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

memastikan prinsip-

prinsip Tata Kelola


telah diterapkan

secara efektif dan

berkelanjutan.

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menindaklanjuti area of

improvement hasil

assessment/review GCG

yang menjadi

kewenangannya.

Dewan Komisaris telah

menindaklanjuti 11 dari 14

AOI namun masih terdapat

3 AOI yang belum

ditindaklanjuti, yaitu:

a. Melakukan evaluasi


Anggota Dewan

Komisaris oleh Dewan

Komisaris dan Komite

yang dituangkan dalam

notulen Rapat Dewan

Komisaris.

b. Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris

Segera menindaklanjuti 3

AOI yang masih menjadi

kewenangannya.

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

dilaporkan dalam

Laporan Pelaksanaan

Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris

Semester I 2018

maupun tahunan 2018.

c. Pendokumentasian

berkaitan dengan

progress monitoring

terkait hal yang perlu

mendapatkan

persetujuan atau

rekomendasi Dewan

Komisaris sehubungan

dengan kegiatan

pengelolaan Perusahaan

yang dilakukan oleh

Direksi (dapat dilakukan

dalam bentuk

"matrikulasi monitoring

progress persetujuan

Dewan Komisaris".

6 21 Par. 71 FUK 3

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melakukan

pengukuran dan

penilaian terhadap

kinerja Dewan

Komisaris/Dewan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pengawas.

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas atau Komite

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

mengevaluasi

pencapaian kinerja


Dewan Komisaris dan

dituangkan dalam

risalah Rapat Dewan

Komisaris/ Dewan

Pengawas.


melakukan evaluasi

terhadap pencapaian


anggota Dewan Komisaris

yang dituangkan dalam

risalah rapat Dewan

Komisaris.


melakukan evaluasi atas

pencapaian kinerja


Dewan Komisaris

(individual) yang

dituangkan dalam risalah

rapat Dewan Komisaris.

Dewan

Komisaris

7 22 Par. 73 FUK 3

Rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas diadakan

secara berkala sesuai

ketentuan yang

berlaku dan/atau

anggaran dasar.

Anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menghadiri

rapat-rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Anggota Dewan Komisaris

telah menghadiri rapat -

rapat Dewan Komisaris

baik rapat internal Dewan

Komisaris maupun Rapat

Meningkatkan jumlah

kehadiran masing-masing

anggota Dewan

Komisaris.

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pengawas. Gabungan namun jumlah

kehadiran belum sesuai

dengan jumlah rapat yang

dilaksanakan yakni dengan

Tingkat kehadiran rapat

sebagai berikut

Rapat Dewan Komisaris

(rata-rata 70,15%):

1. Fransiscus M.A

Sibarani

(11/12=91,67%)

2. Bima Haria Wibisana

(8/12=66,67%)

3. Dwi Wahyu Atmaji

(6/12=50%)

4. Wahyu Wibowo

(3/5=60%)

5. Ratih Nurdiati

(2/4=50%)

6. Boediarso Teguh W

(12/12=100%)

7. M. Edhie Purnawan

(6/7=85,71%)

8. Liliek Mayasari

(4/7=57,14%)

Rapat Gabungan (rata-rata

70,15%):

1. Fransiscus M.A

Sibarani


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

(11/12=91,67%)

2. Bima Haria Wibisana

(8/12=66,67%)

3. Dwi Wahyu Atmaji

(6/12=50%)

4. Wahyu Wibowo

(3/5=60%)

5. Ratih Nurdiati

(2/4=50%)

6. Boediarso Teguh W

(12/12=100%)

7. M. Edhie Purnawan

(6/7=85,71%)

8. Liliek Mayasari

(4/7=57,14%)

Rata-rata kehadiran

gabungan 70,15%.

8 23 Par. 76 FUK 2

Sekretariat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas melakukan

administrasi dan

penyimpanan

dokumen.

Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

mengadministrasikan

Berdasarkan konfirmasi

dan Catatan Dokumen

Surat Keluar/Masuk tahun

2019, Sekretaris Dewan


mengadministrasikan

dokumen-dokumen

lainnya dengan tertib.

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

surat keluar dan surat

masuk ke Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas, dan

dokumen lainnya

dengan tertib.

Komisaris

mengadministrasikan surat

keluar dan surat masuk

Dewan Komisaris namun

belum

mengadministrasikan

beberapa dokumen

lainnya dengan tertib

(softcopy dan hardcopy)

untuk kemudahan akses

dokumen.

9 23 Par. 77 FUK 3 sub (c)

dan (e)

Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas

menyelenggarakan

rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

rapat/pertemuan

antara Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dengan

Pemegang

Saham/Pemilik Modal,

Direksi maupun

pihak-pihak terkait

lainnya.


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Pendokumentasian

secara memadai atas

hasil rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas :

c. Setiap anggota

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas menerima

salinan risalah Rapat

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas, terlepas

apakah bersangkutan

hadir atau tidak hadir

dalam Rapat

tersebut.

e. Risalah asli dari

setiap Rapat Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas harus

disimpan di

perusahaan.

Setiap Anggota Dewan

Komisaris belum

menerima salinan risalah

rapat, sekalipun yang

bersangkutan tidak hadir

dalam rapat tersebut

selambat-lambatnya 7 hari

setelah rapat selesai

dilaksanakan.

Risalah asli dari setiap

Rapat Dewan Komisaris

belum disimpan di kantor

Perusahaan.


menyampaikan salinan

risalah rapat kepada

seluruh anggota Dekom

selambat-lambatnya 7 hari

kerja setelah rapat selesai

dilaksanakan.

Agar risalah asli dari

setiap rapat Dekom

disimpan di perusahaan

oleh Sekretrasi Dekom.

Dewan

Komisaris

Dewan

Komisaris

10 24 Par 81 FUK 3 sub (a)

dan (b)

Komite Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas memiliki

piagam/charter dan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

program kerja

tahunan.

a. Program kerja

tahunan Komite

Audit paling sedikit:

memuat telaah untuk

memastikan (1)

memastikan

efektivitas sistem

pengendalian

manajemen dan

memberikan

rekomendasi

penyempurnaan

sistem pengendalian

manajemen beserta

pelaksanaannya; (2)

efektivitas

pelaksanaan tugas

auditor eksternal dan

SPI; (3) menilai

pelaksanaan kegiatan

serta hasil audit

yang dilaksanakan

oleh auditor

eksternal dan SPI;

(4) telah terdapat

prosedur review

yang memuaskan

terhadap segala

Program Kerja Tahunan

Komite Audit dalam

RKAP 2019 telah memuat

telaah untuk memastikan:

(1) efektivitas sistem

pengendalian manajemen

dan memberikan

rekomendasi

penyempurnaan sistem

pengendalian manajemen

beserta pelaksanaannya;

(2) efektivitas pelaksanaan

tugas auditor eksternal dan

SPI; (3) menilai

pelaksanaan kegiatan serta

hasil audit yang

dilaksanakan oleh auditor

eksternal dan SPI; (4) telah

terdapat prosedur review

yang memuaskan terhadap

segala informasi yang

dikeluarkan oleh

perusahaan namun belum

memuat self-assessment

kinerja Komite Audit.

Komite Audit Dewan

Komisaris agar

memasukkan ke dalam

program kerja tahunan

terkait:

Self assessment kinerja

Komite Audit.

Dewan

Komisaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

informasi yang

dikeluarkan oleh

perusahaan; (5) Self-

assessment kinerja

Komite Audit.

b. Program kerja

tahunan Komite

Lainnya paling

sedikit sesuai dengan

piagam komite

lainnya dan self-

assessment kinerja

Komite Lainnya.

Program kerja tahunan

Komite Pemantau

Manajemen Risiko dan

GCG belum memuat self

assessment kinerja Komite

Pemantau Manajemen

Risiko dan GCG.

Komite Pemantau


GCG agar memasukkan ke

dalam program kerja

tahunan terkait:

Self assessment kinerja

Komite Pemantau


GCG.

Dewan

Komisaris

IV ASPEK IV - DIREKSI

1 27 Par. 91 FUK 2 sub (a)

Direksi menempatkan

karyawan pada semua

tingkatan jabatan

sesuai dengan


memiliki rencana

suksesi untuk seluruh

jabatan dalam

perusahaan.


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Perusahaan

menempatkan karyawan

pada setiap level dalam

organisasi perusahaan

sesuai dengan


dilakukan secara

objektif dan transparan :

a. Terdapat

penempatan

karyawan pada

setiap level jabatan

dalam organisasi

perusahaan. Tidak

terdapat jabatan

yang kosong.

Berdasarkan data Divisi

SDM per tanggal 24

Februari 2020, terdapat 9

(sembilan) Jabatan Kosong

di Kantor Pusat dan 20

(dua puluh) di Kantor

Cabang dengan rincian

sebagai berikut:

Kantor Pusat:

1. Vice President,

Golongan XIV

pada Unit Kerja Desk

Hukum

2. Senior Manager

Pengembangan Bisnis

dan Strategis, Golongan

XII pada Unit Kerja

Divisi BSIL

3. Senior Manager

Pengendalian

Likuiditas, Golongan

Manajemen segera

menempatkan karyawan

pada setiap level jabatan

yang kosong sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku.

Divisi Sumber

Daya Manusia

(SDM)


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

XII pada Unit Kerja

Divisi Perbendaharaan

4. Senior Manager

Peraturan dan

Perikatan, Golongan

XII pada Unit Kerja

Desk Hukum

5. Manager

Pengembangan Bisnis,

Golongan IX pada Unit

Kerja Divisi Renbang

Bisnis

6. Manager Hubungan

Internal dan Protokoler,

Golongan IX pada Unit

Kerja Sekretariat

Perusahaan

7. Manager Perluasan

Peserta, Golongan IX

pada Unit Kerja Divisi

Layanan dan Pemasaran

8. Manager Valuasi

Pensiun, Golongan IX


Aktuaria

9. Manager

Pengembangan

Pensiun, Golongan IX


Aktuaria


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Kantor Cabang:

1. Deputy Branch

Manager, Golongan

XIV pada Unit Kerja

KCU Semarang

2. Deputy Branch

Manager, Golongan

XIV pada Unit Kerja

KCU Makassar

3. Deputy Branch

Manager, Golongan

XIV pada Unit Kerja

KCU Medan

4. Deputy Branch

Manager, Golongan

XIV pada Unit Kerja

KCU Bandung

5. Manager Umum dan

SDM, Golongan X pada

Unit Kerja KC

Yogyakarta

6. Manager Umum dan

SDM, Golongan VIII

pada Unit Kerja KC

Pekanbaru

7. Manager Umum dan

SDM, Golongan VIII

pada Unit Kerja KC

Bandar Lampung


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

8. Assistant Manager Kas

dan Verifikasi SPJ,

Golongan VII pada

Unit Kerja KC

Pontianak

9. Assistant Manager Kas

dan Verifikasi SPJ,

Golongan VII pada

Unit Kerja KCU

Makassar

10. Assistant Manager

Administrasi Keuangan,

Golongan VII pada

Unit Kerja KC Ambon



Golongan VII pada

Unit Kerja KC Kendari



Golongan VII pada

Unit Kerja KC Bekasi



Golongan VII pada

Unit Kerja KC Jambi


Keuangan, Golongan

VII pada Unit Kerja

KC Gorontalo


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET


Keuangan, Golongan

VII pada Unit Kerja

KC Ende


Kepesertaan, Golongan

VII pada Unit Kerja

KC Banda Aceh


Kepesertaan, Golongan

VII pada Unit Kerja

KC Manokwari


Layanan dan Manfaat,

Golongan VII pada

Unit Kerja KC

Bukittinggi


Umum dan SDM,

Golongan VII pada

Unit Kerja KC Tarakan


Umum dan SDM,

Golongan VII pada

Unit Kerja KC

Manokwari

2 29 Par. 106 FUK 8 sub (a)

Direksi menerapkan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

manajemen risiko

sesuai dengan


ditetapkan.

Direksi melaporkan

pelaksanaan manajemen

risiko kepada Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas :

a. Direksi

menyampaikan

kepada Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

Pemegang

Saham/Pemilik

Modal tentang profil

risiko dan

pelaksanaan program

manajemen risiko.

Direksi menyampaikan

kepada Dewan Komisaris

hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Profil Risiko

Korporat Tahun 2019

kepada Dewan Komisaris

melalui surat nomor SRT-

11/DIR.1/012019 tanggal

11 Januari 2019, termasuk

penyampaian Top Risk

Kantor Pusat dan Kantor

Cabang;

b. pelaksanaan program

manajemen risiko

sebagaimana tertuang

dalam laporan monitoring

dan review Manajemen

Risiko Triwulan I, II, III,

IV Tahun 2019 melalui

surat nomor SRT-


Menyampaikan profil

risiko dan pelaksanaan

program manajemen

risiko (laporan

monitoring dan review

triwulanan) kepada

Pemegang Saham,

termasuk di dalamnya

dilampirkan hasil

analisa profil risiko

serta monitoring dan

review triwulanan dari

Dewan Komisaris

(apabila dimungkinkan);

Desk

Manajemen

Risiko


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

7 Mei 2019, SRT-


7 Agustus 2019, SRT-


7 November 2019, dan

SRT-60/DIR.1/022020

tanggal 18 Februari 2020.

Berdasarkan review

dokumen belum terdapat

bukti penyampaian

Laporan Profil Risiko

Korporat Tahun 2019 dan

laporan monitoring dan

review Manajemen Risiko

Triwulan I, II, III, IV

Tahun 2019, kepada

Pemegang Saham.

3 30 Par. 110 FUK 4 sub (e)

dan (f)

Perusahaan

menjalankan


undangan yang

berlaku dan

perjanjian dengan

pihak ketiga.

Tingkat kepatuhan

perusahaan terhadap


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET


undangan dan perjanjian

dengan pihak ketiga:

e). Tidak ada

sengketa/permasalah

an yang terkait

dengan transaksi

bisnis dengan pihak

lain yang belum

diselesaikan;

f). Perusahaan tidak

sedang menjadi

pembicaraan/sorotan

oleh publik/pers

dalam masalah

tertentu.

Terdapat

sengketa/permasalahan

yang terkait dengan

transaksi bisnis dengan

pihak lain yang sedang

ditindaklanjuti, yaitu :

perkara Pasaraya Tosersa

Jaya. Namun telah

dilakukan proses

penanganan sepanjang

tahun 2019.

Pada tahun 2019

perusahaan menjadi

pembicaraan/sorotan oleh

publik/pers terkait masalah

pengalihan program

tabungan hari tua dan

pembayaran pensiun

kepada BPJS

Ketenagakerjaan paling

lambat tahun 2029

berdasarkan UU BPJS.

Namun perusahaan telah

memberikan hak jawab

dan/atau melakukan press

Sengketa/permasalahan

yang terkait dengan

transaksi bisnis dengan

pihak lain agar ditangani

secara tuntas, dengan

melakukan

koordinasi/advokasi ke

kementerian/instansi dan

pihak terkait lainnya.

Perusahaan agar

senantiasa melakukan

pemberitaan/press release

yang dapat meningkatkan

corporate image, sehingga

dapat meminimalisir

terutama

pembicaraan/sorotan yang

negatif bagi perusahaan

yang diakukan oleh

publik/pers/pihak lain.

Divisi BSIL

Desk Hukum

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

release atas permasalahan

dimaksud.

4 31 Par. 113 FUK 1 sub

(a), (b), (c)

Pelaksanaan

hubungan dengan

kreditur.

Perusahaan memiliki

kebijakan mengenai

hak-hak dan kewajiban

perusahaan kepada

kreditur :

a. Perusahaan memiliki

kebijakan mengenai

perlindungan hak

dan kepentingan

kreditur, antara lain:

(1) pemenuhan

kewajiban kepada

kreditur sesuai

perjanjian; (2)

pengungkapan

informasi secara

transparan, akurat

dan tepat waktu, baik

pada saat permintaan

maupun penggunaan

pinjaman; (3)

covenant yaitu

Terkait hubungan dengan

kreditur, dalam rangka

pembayaran talangan

manfaat pensiun awal

tahun, Perusahaan telah

melaksanakan perjanjian

kredit dengan Bank BRI,

Mandiri, dan BTN dengan

memedomani Peraturan

Menteri Keuangan RI

Nomor 139/PMK.02/2017

tentang Pengelolaan

Akumulasi Iuran Pensiun

PNS dan Pejabat Negara

sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor

Perusahaan perlu

mengatur kebijakan

internal mengenai

mekanisme peminjaman

dana untuk jangka

pendek/menengah/panjang

kepada pihak

ketiga/kreditur, yang

diantaranya:

memuat prosedur

persetujuan,

parameter peruntukan

pinjaman,

pemenuhan hak dan

kewajiban masing-

masing pihak, termasuk

pengungkapan

Divisi

Perbendaharaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

jaminan perusahaan

untuk melakukan

atau tidak melakukan

sesuatu untuk

melindungi

kepentingan kreditur.

b. Perusahaan memiliki

kebijakan mengenai

148/PMK.02/2018. Dalam

perjanjian kredit terbatas

memuat pokok pinjaman,

suku bunga dan besaran

bunga pinjaman, tenor, dan

kewajiban

pembayaran/pelunasan.

Namun demikian, belum

terdapat kebijakan internal

mengenai perlindungan

hak dan kepentingan

kreditur, antara lain: (1)

pemenuhan kewajiban

kepada kreditur sesuai

perjanjian; (2)

pengungkapan informasi

secara transparan, akurat

dan tepat waktu, baik pada

saat permintaan maupun

penggunaan pinjaman; (3)

covenant yaitu jaminan

perusahaan untuk

melakukan atau tidak

melakukan sesuatu untuk

melindungi kepentingan

kreditur.

Mekanisme mengenai

pinjaman jangka panjang

informasi secara

transparan, akurat dan

tepat waktu, baik pada

saat permintaan maupun

penggunaan pinjaman,

manajemen/pengelolaan


mekanisme pelunasan,

perihal covenant yaitu

jaminan perusahaan

untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu

untuk melindungi

kepentingan kreditur,

dll.

Perusahaan perlu

mengatur kebijakan

Divisi

Perbendaharaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

manajemen/pengelol

aan penggunaan

pinjaman jangka

panjang sesuai

dengan

peruntukannya dan

pelunasannya.

memedomani Anggaran

Dasar Perusahaan, yaitu

dapat dilaksanakan dengan

terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan

tertulis dari Dewan

Komisaris



mengenai


penggunaan pinjaman

jangka panjang sesuai

dengan peruntukannya dan

pelunasannya.

internal mengenai

mekanisme peminjaman

dana untuk jangka

pendek/menengah/panjang

kepada pihak

ketiga/kreditur, yang

diantaranya:

memuat prosedur

persetujuan,

parameter peruntukan

pinjaman,

pemenuhan hak dan

kewajiban masing-

masing pihak, termasuk

pengungkapan

informasi secara

transparan, akurat dan

tepat waktu, baik pada

saat permintaan

maupun penggunaan

pinjaman,



mekanisme pelunasan,

perihal covenant yaitu

jaminan perusahaan

untuk melakukan atau

tidak melakukan

sesuatu untuk

melindungi kepentingan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

c. Kebijakan

perusahaan sebagai

penjamin (avalist).

Mekanisme perusahaan

sebagai penjamin (borg

atau avalist) memedomani

Anggaran Dasar, yaitu

dapat dilaksanakan setelah

mendapat tanggapan

tertulis dari Dewan

Komisaris dan persetujuan

dari RUPS.



mengenai kedudukan dan

mekanisme perusahaan


kreditur, dll.

Perusahaan perlu

mengatur kebijakan lebih

lanjut mengenai

kedudukan dan

mekanisme perusahaan


Divisi

Perbendaharaan

5 35

Par. 129 FUK 4 Sub

(b)

SPI/Fungsi Audit

Internal dilengkapi

dengan faktor-faktor

pendukung

keberhasilan


Kualitas tenaga auditor

personil yang

ditugaskan di SPI sesuai

dengan kebutuhan untuk


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

pelaksanaan tugas SPI :

b. Staf Auditor Internal

memiliki

pengetahuan dan

keahlian yang

diperlukan dengan

mendapatkan

sertifikasi profesi

yang tepat dengan

jenjang jabatan

dalam Fungsi

Auditor Internal.

Kualitas tenaga Auditor

(SPI dan SPIDA) belum

memadai, hal ini

dibuktikan bahwa sampai

dengan assesment GCG ini

berakhir, dari total 54

personil SPI dan SPIDA

yang memiliki sertifikasi

Profesional Internal

Auditor (PIA) dan

Qualified Internal Auditor

(QIA) sebanyak 25 orang

(46 %).

Meningkatkan jumlah

tenaga Auditor (SPI dan

SPIDA) untuk mengikuti

pendidikan profesi sampai

mendapatkan sertifikasi

"Profesional Internal

Auditor (PIA)" atau

"Qualified Internal

Auditor (QIA)".

SPI

Desk Corpu

6 36 Par. 131 FUK 1 Sub

(b)


dilengkapi dengan

faktor-faktor

pendukung

keberhasilan



memiliki kualifikasi

yang memadai :

b. Pengalaman

professional dan

kompetensi yang

dimiliki mencakup


belum memiliki

pengalaman professional

dan kompetensi yang

mencakup pasar modal dan

manajeme keuangan

Mengikutkan Pendidikan

dan pelatihan pasar modal

dan manajemen keuangan

bagi Sekretaris

Perusahaan.

Div. SDM

Desk Corpu


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

hukum, pasar modal,

manajemen

keuangan, dan

komunikasi

perusahaan.

berdasarkan data pada CV

Sekretaris perusahaan per

tanggal 1

November 2019.

7

36 Par. 132 FUK 3 Sub

(d) Huruf (g)


menjalankan

fungsinya.


menjalankan fungsi

pelaksanaan dan

pendokumentasian

RUPS dan rapat Direksi

:

d. Sekretaris

Perusahaan

membuat,

memelihara, dan

menyimpan Risalah

Rapat Direksi.

g). Validasi risalah

rapat sesuai

dengan tatatertib

Validasi risalah rapat telah

sesuai dengan Board

Manual PT TASPEN

(PERSERO) yaitu:

a. setelah rapat selesai dan

sebelum rapat ditutup,

keputusan rapat

dibacakan oleh Notulis

kepada peserta rapat

Penyelesaian penyusunan

dan pengedaran Risalah

Rapat Direksi dilakukan

dalam kurun waktu

selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari setelah Rapat

selesai dilaksanakan.

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

yang ditetapkan.

dan setelah itu

ditandatangani oleh

seluruh anggota Direksi

yang hadir.

b. terdapat proses perbal

Risalah Rapat Direksi

yang diedarkan kepada

seluruh anggota

Direksi.

Sedangkan Proses

penyelesaian penyusunan

dan pengedaran Risalah

Rapat Direksi tidak dalam

kurun waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah Rapat selesai

dilaksanakan.

8 37 Par. 134 FUK 1 Sub

(a)

Direksi

menyelenggarakan

RUPS sesuai dengan

prosedur yang

ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan


undangan.

Prosedur pemanggilan:

Belum dilakukan dalam

Agar menaati ketentuan

Sekretaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

a. Pemanggilan RUPS

dilakukan dalam

jangka waktu paling

lambat 14 (empat

belas) hari sebelum

tanggal RUPS

diadakan, dengan

tidak

memperhitungkan

tanggal pemanggilan

dan tanggal RUPS;

jangka waktu paling

lambat 14 (empat belas)

hari sebelum tanggal

RUPS diadakan, dengan

tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS.

RUPS Pengesahan RKAP

Tahun 2019 dilaksanakan


dan pemanggilan

disampaikan kepada

peserta rapat melalui surat

undangan tanggal 14

Januari 2019 (SRT-

09/DIR.5/012019).

batas waktu pemanggilan

pelaksanaan RUPS .

Perusahaan

9 37 Par. 134 FUK 1 Sub

(c)

Direksi

menyelenggarakan

RUPS sesuai dengan

prosedur yang

ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan


undangan.

Prosedur pemanggilan:

c. Dalam panggilan

RUPS dicantumkan

Berdasarkan review

dokumen, di dalam surat

undangan tidak terdapat

Agar di dalam surat

panggilan RUPS

mencantumkan

Sekretaris

Perusahaan

Div.Akuntans


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

tanggal, waktu,

tempat, dan mata

acara rapat disertai

pemberitahuan

bahwa bahan yang

akan dibicarakan

dalam RUPS

tersedia di kantor

Perseroan sejak

tanggal dilakukan

pemanggilan RUPS

sampai dengan

tanggal RUPS

diadakan;

pemberitahuan/informasi

bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS

tersedia di kantor

Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan

RUPS sampai dengan

tanggal RUPS diadakan.

pemberitahuan bahwa

bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS

tersedia di kantor

Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan

RUPS sampai dengan


i

Desk AAK

10 37 Par. 134 FUK 2 Sub

(b)

Direksi

menyelenggarakan

RUPS sesuai dengan

prosedur yang

ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan


undangan.

Ketepatan waktu

pelaksanaan RUPS:

b. RUPS/Keputusan

Pemilik Modal untuk

RUPS untuk


Agar menaati ketentuan

batas waktu pemanggilan

Desk AAK

Sekretaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

pengesahan/persetuj

uan RKAP

dilaksanakan paling

lambat pada akhir

tahun sebelum tahun

anggaran berjalan.

RKAP 2019 belum

dilaksanakan tepat waktu

karena Undangan RUPS

Pembahasan RKAP 2019

disampaikan pada tanggal

14 Januari 2019 melalui

Undangan No. SRT-

09/DIR.5/012019.

pelaksanaan dan

pengesahan RKAP oleh

RUPS .

Perusahaan

V ASPEK V - PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

1 39 Par. 141 FUK 1

Informasi yang

disediakan dalam

website Perusahaan

dan bumn.go.id

dimutahirkan secara

berkala.

Informasi yang

disediakan dalam

website Perusahaan dan

bumn.go.id

dimutahirkan secara

berkala.

Materi informasi yang

disajikan dalam website

perusahaan belum

sepenuhnya dimutakhirkan secara

berkala seperti Board

Manual dan Pedoman

Gratifikasi.

Dan juga website

perusahaan on line (portal

BUMN) belum

seluruhnya dimutakhirkan

Menginstruksikan Unit

Kerja agar:

Melakukan pemutakhiran

pada website Perusahaan

pada Board Manual dan

Pedoman Gratifikasi, serta

informasi pada portal

bumn.go.id.

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

secara berkala karena

terakhir kali dimutakhirkan

tahun 2018.

2 40 Par. 146 FUK 4

Laporan Tahunan

memuat profil

perusahaan secara

lengkap.

Struktur Organisasi

dalam bentuk bagan,

meliputi nama dan

jabatan.

Laporan Tahunan (Annual

Report) tahun 2018 telah

memuat Struktur

Organisasi dalam bentuk

bagan sesuai dengan PD-

41/DIR/2018, tetapi

untuk nama dan jabatan

hanya ada pada bagian

Direksi, untuk Kepala

Divisi/Desk/Unit tidak

ada nama (hanya ada 6

dari 26 jabatan yang

diberikan nama).


Kerja agar:

Menyempurnakan


Report) tahun mendatang

sesuai kriteria penyusunan

annual report dengan

menambahkan Nama

untuk Kepala

Divisi/Desk/Unit.

Sekretaris

Perusahaan

3 40 Par. 146 FUK 15 Sub

(a)

Laporan Tahunan

memuat profil

perusahaan secara

lengkap.

Penghargaan dan



Sekretaris


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

sertifikasi yang diterima

perusahaan baik yang

berskala nasional

maupun internasional

memuat antara lain:

a. Masa berlaku

Report) tahun 2018 tidak

mencantumkan masa

berlaku.

Kerja agar:

Menyempurnakan


Report) tahun mendatang

sesuai kriteria penyusunan

annual report dengan

menambahkan masa

berlaku penghargaan dan

sertifikasi yang diterima

perusahaan.

Perusahaan

4 40 Par. 147 FUK 10

Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Analisa dan

Pembahasan

Manajamen atas

Kinerja Perusahaan.

Informasi dan fakta

material yang terjadi

setelah tanggal laporan

akuntan, termasuk

dampaknya terhadap

kinerja dan resiko usaha

di masa mendatang.


Report) tahun 2018

memuat informasi dan

fakta material yang terjadi


akuntan, namun belum

memuat dampak

terhadap kinerja dan

risiko usaha di masa

mendatang.


Kerja agar:

Menyempurnakan content


Report) mendatang dengan

menambahkan bahasan

tentang dampak yang

ditimbulkan atas kinerja

dan risiko usaha di masa

mendatang terhadap

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

informasi dan fakta

material yang terjadi


akuntan.

5 40 Par. 147 FUK 15

Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Analisa dan

Pembahasan

Manajamen atas

Kinerja Perusahaan.

Informasi material,

antara lain mengenai

investasi, ekspansi,

divestasi, akuisisi,

restrukturisasi

hutang/modal, transaksi

yang mengandung

benturan kepentingan

dan sifat transaksi

dengan pihak afiliasi.


Report) tahun 2018 telah

memuat informasi

transaksi material yang

mengandung benturan

kepentingan dan transaksi

dengan pihak afiliasi.

Namun, informasi

mengenai investasi,

ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan

usaha, akuisisi, dan

restrukturisasi

utang/modal tidak

dimuat.


Kerja agar:




menambahkan bahasan

tentang informasi

mengenai investasi,

ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan

usaha, akuisisi, dan

restrukturisasi

utang/modal dalam

informasi material.

Sekretaris

Perusahaan

6 40 Par 148 FUK 10

Laporan Tahunan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

memuat


Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Uraian mengenai

aktivitas dan biaya yang

dikeluarkan berkaitan

dengan tanggung jawab

sosial perusahaan

terutama mengenai

komitmen perusahaan

terhadap perlindungan

konsumen mencakup

antara lain informasi

tentang: (1)

Pembentukan Pusat

Pengaduan Konsumen;

(2) Program

peningkatan layanan

kepada konsumen; (3)

Biaya yang telah

dikeluarkan.


Report) tahun 2018

menyatakan Perseroan

senantiasa memperhatikan

setiap keluhan Peserta

yang dilakukan melalui

unit kerja Customer

Service di Kantor Pusat

maupun Customer Service

di setiap kantor cabang

dengan koordinasi unit

kerja terkait.

Peserta dapat

menyampaikan keluhannya

melalui berbagai media

yang telah disediakan oleh

Perseroan untuk

mempercepat dan

mempermudah Peserta

dalam menyampaikan

keluhannya melalui

website, facebook fanpage,

twitter, email, dan call

center.

Namun tidak memuat


Kerja agar:




menambahkan informasi

biaya yang telah



sosial perusahaan terutama

mengenai komitmen

perusahaan terhadap

perlindungan konsumen.

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

terkait biaya yang telah

dikeluarkan.

7 40 Par 148 FUK 11

Laporan Tahunan

memuat


Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Uraian mengenai




sosial perusahaan

terutama mengenai

“community

development program”

yang telah dilakukan,

mencakup antara lain

informasi tentang: (1)

Mitra Usaha binaan

Perusahaan; (2)

Program pengembangan

pendidikan; (3) Program

perbaikan kesehatan; (4)

Program pengembangan

seni budaya; (5) Biaya


Report) tahun 2018

memuat uraian mengenai




sosial perusahaan terutama

mengenai “community

development program”

yang telah dilakukan,

antara lain informasi

tentang:

(1) Mitra usaha binaan

perusahaan tercatat sebesar

1.015 mitra binaan

(2) Program Pendidikan

dan/atau Pelatihan:

pelatihan kepada anggota


Kerja agar:




menambahkan informasi

program pengembangan

seni budaya.

Sekretaris

Perusahaan


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

yang telah dikeluarkan. Korpri yakni para PNS

yang akan memasuki masa

Purna Bhakti, pelaksanaan

oelatihan bekerja sama

dengan Pengurus Korpri

Pusat dimana pesertanya

diambil dari masing-

masing provinsi,

pemberian beasiswa, siswa

mengenal nusantara

(3) Program perbaikan

kesehatan: penyediaan

sarana dan prasarana,

tenaga medis, obat-obatan

dan alat kesehatan,

program pengembangan

sarana dan pra sarana

umum, sarana ibadah,

bencana alam

(4) Biaya yang telah

dikeluarkan untuk kegiatan

bina lingkungan

Namun belum memuat

tentang program

pengembangan seni

budaya.

8 41 Par 151 FUK 1

Penghargaan atau

award lainnya.


NO. ASPEK /


ACTION

PLAN PIC TARGET

Perusahaan

berpartisipasi dan

memperoleh

penghargaan dalam

CSR Award (Corporate

sosial Responsibility)

dan sejenisnya.

Perusahaan tidak

berpartisipasi dan tidak

memperoleh

penghargaan dalam CSR

Award (Corporate Sosial

Responsibility) dan

sejenisnya.


Kerja agar:

Di masa mendatang,

Perusahaan berpartisipasi

dalam CSR Award

(Corporate Sosial

Responsibility) dan

sejenisnya sehingga dapat

memperoleh penghargaan.

Sekretaris

Perusahaan

PKBL


Lampiran IV

DAFTAR REKOMENDASI

HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN GCG

PADA PT TASPEN (PERSERO)

TAHUN 2019

NO USULAN REKOMENDASI

PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

I Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola yang Baik

secara berkelanjutan

1. Direksi agar melakukan revisi CoC (Code Of Conduct) untuk memuat

pernyataan komitmen masing-masing anggota Direksi dan Dewan

Komisaris.

(Par. 2 FUK 3a)

√ Desk Kepatuhan

2. Direksi agar merevisi PD-64/DIR/2019 tanggal 9 Desember 2019

tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab terkait tugas Direktur

SDM, Teknologi Informasi dan Kepatuhan dalam memantau dan

menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan

komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

(Par. 3 FUK 2c)

√ Desk

Kepatuhan

Divisi SDM

3. Direksi agar meningkatkan sosialisasi terhadap pemahaman Pedoman

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

(Par. 4 FUK 5)

√ Desk Kepatuhan

4. Direksi agar meningkatkan sosialisasi pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.

(Par. 11 FUK 3)

√ Desk Kepatuhan



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

II Aspek Pemegang Saham

1. Pemegang Saham agar menetapkan anggota Direksi yang definitif oleh

RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

masa jabatan tersebut berakhir.

(Par. 18 FUK 1a)

√

2. RUPS agar memenuhi batas minimum anggota Dewan Komisaris

Independen 20% dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

(Par. 24 FUK 2b)

√

3. Pemegang Saham agar melakukan pengesahan/persetujuan terhadap

RJPP.

(Par. 27 FUK 3)

√

4. Pemegang saham agar melakukan pengesahan terhadap RJPP tepat pada

waktunya selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari

setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap.

(Par. 27 FUK 4)

√

5. Pemegang saham agar untuk selanjutnya mengesahkan/menyetujui

RKAP tepat waktu.

(Par. 28 FUK 4)

√

6. Pemegang Saham agar menindaklanjuti 1 (satu) AoI yang tersisa

(Par. 38 FUK 3) √

III Aspek Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris agar melakukan proses dokumentasi penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris menggunakan

perangkat Dewan Pengawas secara optimal.

(Par. 45 FUK 3c)

√



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar melakukan proses telaah

rancangan RJPP menggunakan seluruh perangkat di Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas.

(Par. 47 FUK 3d)

√

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar menyampaikan hasil penilaian

kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS/Pemilik

Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas secara semesteran.

(Par. 67 FUK 4)

√

4. Dewan Komisaris agar melakukan telaah terhadap: (1) laporan hasil

assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik,

GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau

tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi;

(2) laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.

(Par. 70 FUK 3a)

√

5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar dapat menyampaikan kepada

Direksi mengenai hasil telaah terkait laporan hasil assessment/review

atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan

kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta tindak lanjut area of

improvement hasil assessment GCG oleh Direksi.

(Par. 70 FUK 3b)

√

6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar menggunakan seluruh

perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam proses telaah

terkait laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis

lainnya, serta tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG

√



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

oleh Direksi.

(Par. 70 FUK 3c)

7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar segera menindaklanjuti 3 AoI

hasil assessment/review GCG tahun 2018 yang menjadi kewenangannya.

(Par. 70 FUK 4)

√

8. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas agar melakukan evaluasi atas pencapaian

kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris (individual) yang

dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(Par. 71 FUK 3)

√

9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar meningkatkan jumlah

kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dalam menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(Par. 73 FUK 3)

√

10. Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar

mengadministrasikan dokumen dengan tertib (softcopy dan hardcopy).

(Par. 76 FUK 2)

√

11. Sekretaris Dewan Komisaris agar menyampaikan salinan risalah rapat

kepada seluruh anggota Dekom selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah

rapat selesai dilaksanakan.

(Par. 77 FUK 3c)

√

12. Agar risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

disimpan di perusahaan oleh Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

(Par. 77 FUK 3e)

√

13. Komite Audit Dewan Komisaris agar memasukkan ke dalam program √



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

kerja tahunan terkait self assessment kinerja Komite Audit.

(Par 81 FUK 3a)

14. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas agar memasukkan program kerja tahunan

terkait self assessment kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan

GCG.

(Par 81 FUK 3b)

√

IV Aspek Direksi

1. Manajemen segera menempatkan karyawan pada setiap level jabatan

yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Par. 91 FUK 2a)

√ Divisi Sumber

Daya Manusia

(SDM)

2. Direksi agar menyampaikan profil risiko dan pelaksanaan program

manajemen risiko (laporan monitoring dan review triwulanan) kepada

Pemegang Saham/Pemilik Modal.

(Par. 106 FUK 8a)

√ Desk Manajemen

Risiko

3. Sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan

pihak lain agar ditangani secara tuntas, dengan melakukan

koordinasi/advokasi ke Kementerian/instansi dan pihak terkait lainnya.

(Par. 110 FUK 4e)

√ Divisi BSIL

Desk Hukum

4. Perusahaan agar senantiasa melakukan pemberitaan/press release yang

dapat meningkatkan corporate image, sehingga dapat meminimalisir

terutama pembicaraan/sorotan yang negatif bagi perusahaan yang

diakukan oleh publik/pers/pihak lain.

(Par. 110 FUK 4f)

√ Sekretaris

Perusahaan

5. Perusahaan perlu mengatur kebijakan internal mengenai perlindungan

hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban

√ Divisi

Perbendaharaan



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara

transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun

penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan

kreditur.

(Par. 113 FUK 1a)

6. Perusahaan perlu mengatur kebijakan internal mengenai

manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai

dengan peruntukannya dan pelunasannya.

(Par. 113 FUK 1b)

√ Divisi

Perbendaharaan

7. Perusahaan perlu mengatur kebijakan lebih lanjut mengenai kedudukan

dan mekanisme perusahaan sebagai penjamin (avalist).

(Par. 113 FUK 1c)

√ Divisi

Perbendaharaan

8. Direksi agar meningkatkan jumlah tenaga Auditor (SPI dan SPIDA)

untuk mengikuti pendidikan profesi sampai mendapatkan sertifikasi

"Profesional Internal Auditor (PIA)" atau "Qualified Internal Auditor

(QIA)".

(Par. 129 FUK 4b)

√ SPI

Desk Corpu

9. Direksi agar mengikutkan pendidikan dan pelatihan pasar modal dan

manajemen keuangan bagi Sekretaris Perusahaan.

(Par. 131 FUK 1b)

√ Div. SDM

Desk Corpu

10. Penyelesaian penyusunan dan pengedaran Risalah Rapat Direksi agar

dilakukan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

Rapat selesai dilaksanakan.

(Par. 132 FUK 3d (g))

√ Sekretaris

Perusahaan

11. Direksi agar menaati ketentuan batas waktu pemanggilan pelaksanaan √ Sekretaris



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA

RUPS.

(Par. 134 FUK 1a)

Perusahaan

12. Agar di dalam surat panggilan RUPS mencantumkan pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor

Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan


(Par. 134 FUK 1c)

√ Sekretaris

Perusahaan

Div.Akuntansi

Desk AAK

13. Direksi agar menaati ketentuan batas waktu pemanggilan pelaksanaan

dan pengesahkan RKAP oleh RUPS/Keputusan Pemilik Modal yaitu

paling lambat pengesahan RKAP pada akhir tahun sebelum tahun

anggaran berjalan.

(Par. 134 FUK 2b)

√ Desk AAK

Sekretaris

Perusahaan

V Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

1. Melakukan pemutakhiran pada website perusahaan dan website portal

BUMN secara berkala.

(Par. 141 FUK 1)

√ Sekretaris

Perusahaan

2. Menyempurnakan content Laporan Tahunan (Annual Report) mendatang

dengan menambahkan informasi terkait nama untuk Kepala

Divisi/Desk/Unit pada bagan struktur organisasi.

(Par. 146 FUK 4)

√ Sekretaris

Perusahaan


dengan menambahkan informasi masa berlaku terkait penghargaan dan

sertifikasi yang diterima Perusahaan.

(Par. 146 FUK 15a)

√ Sekretaris

Perusahaan



PENANGGUNG JAWAB

PEMEGANG

SAHAM

DEWAN

KOMISARIS DIREKSI

PIHAK

TERKAIT

LAINNYA


dengan menambahkan informasi terkait dampak yang ditimbulkan atas

kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

(Par. 147 FUK 10)

√ Sekretaris

Perusahaan


dengan menambahkan informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi

utang/modal dalam informasi material.

(Par. 147 FUK 15)

√ Sekretaris

Perusahaan


dengan menambahkan informasi biaya yang telah dikeluarkan berkaitan

dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen

perusahaan terhadap perlindungan konsumen.

(Par. 148 FUK 10)

√ Sekretaris

Perusahaan


dengan menambahkan informasi program pengembangan seni budaya

terkait tanggung jawab sosial perusahaan mengenai “community

development program”.

(Par. 148 FUK 11)

√ Sekretaris

Perusahaan

8. Perusahaan agar berpartisipasi dalam CSR Award (Corporate Sosial

Responsibility) dan sejenisnya sehingga dapat memperoleh penghargaan.

(Par. 151 FUK 1)

√ Sekretaris

Perusahaan

PKBL


Lampiran V

PT TASPEN (PERSERO)

DATA KEUANGAN TAHUN 2017 S.D 2019

(dalam miliar rupiah)

KETERANGAN 2019 2018 2017

POSISI KEUANGAN

ASET

Aset Investasi 253.321,57 216.757,37 209.070,64

Aset Non Investasi 9.931,94 15.108,66 21.307,91

Jumlah Aset 263.253,50 231.866,04 230.378,55

LIABILITAS

Liabilitas kepada Peserta 250.882,14 221.718,12 215.661,10

Liabilitas Lain 955,46 429,23 758,80

Jumlah Liabilitas 251.837,61 222.147,35 216.419,90

EKUITAS

Ekuitas yang Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk

11.405,28 9.709,83 13.951,15

Kepentingan Non Pengendali 10,62 8,86 7,51

Jumlah Ekuitas 11.415,90 9.718,69 13.958,65

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 263.253,50 231.866,04 230.378,55

LABA RUGI

PENDAPATAN

Premi dan Iuran 9.069,35 8.088,34 7.811,27

Hasil Investasi 9.114,60 7.650,10 7.555,75

Pendapatan PSL Pemberi Kerja - - 669,81

Pendapatan Lain 1.118,39 791,93 798,51

Jumlah Pendapatan 19.302,34 16.530,37 16.835,34

BEBAN

Beban Klaim dan Manfaat 12.355,60 11.008,12 9.609,07

Beban LMPMD dan Kenaikan

Cadangan Teknis

5.360,30 4.281,24 5.519,37

Beban Usaha Lainnya 992,88 724,96 742,24


Jumlah Beban 18.708,79 16.014,32 15.870,68

Beban Pajak Penghasilan (198,64) 244,50 242,93

Laba Tahun Berjalan 394,91 271,55 721,73

Sumber:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan

Laporan Auditor Independen

3. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

dan 2016


RINGKASAN HASILPENILAIAN/ EVALUASI ......Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG pada PT Taspen (Persero) Tahun 2019 | 5 11) Setiap Anggota Dewan Komisaris belum menerima salinan

Documents