RINGKASAN EKSEKUTIF...Pelatihan a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Apar atur 4 Kelompok Kerja Pengawasan Internal a. Penguatan Pengawasan Intern b. Penguatan

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung disusun dengan mengacu pada

Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2010

dan awal 2011 Mahkamah Agung masih

melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan perencanaan reformasi birokrasi sesuai

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan

demikian sebagian besar laporan ini berisi

capaian-capaian program dan kegiatan sesuai

Peraturan Menteri PAN Nomor:

PER/15/M.PAN/7/2008. Namun demikian

semester dua tahun 2011 ini, Mahkamah Agung

sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi

birokrasi yang secara strategis mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

– 2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Secara teknis,

pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung mengacu pada serangkaian pedoman

berikut ini:

1. (Buku 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.


Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan

Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.


Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.


Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Manajemen Perubahan.


Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi.

Mulai semester 2 tahun 2011

ini, Mahkamah Agung sudah

sepenuhnya melaksanakan

reformasi birokrasi yang secara

strategis mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 Tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi

2010 – 2035 dan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor

20 Tahun 2010 Tentang

Roadmap Reformasi Birokrasi

2010 – 2014.

2


Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana.


Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins.


Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Manajemen Pengetahuan.


Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.

Pokok-pokok Bahasan

Laporan ini terdiri dari pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dalam Reformasi Peradilan.

Pokok bahasan ini menjelaskan latar belakang dan sejarah reformasi peradilan yang

dimulai sejak tahun 2003 kemudian menyusul reformasi birokrasi yang dimulai tahun

2006. Pada bagian ini juga dijelaskan perkembangan kebutuhan Mahkamah Agung

untuk mengintegrasikan reformasi birokrasi ke dalam reformasi peradilan.

2. Reformasi Peradilan Mahkamah Agung

Dalam pokok bahasan ini menjelaskan bagaimana pembaruan atau pembenahan

dilakukan di area tehnis untuk memenuhi TUPOKSI utama Mahkamah Agung dalam

memutus perkara. Pembahasan terutama pada cara-cara Mahkamah Agung dalam

mengikis tunggakan perkara dan percepatan dalam proses penyelesaian penanganan

perkara.

3. Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya

Program quick wins secara khusus dibahas dalam laporan ini, karena capaian quick

qins yang dicanangkan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan proses

pembaruan peradilan dan memberi manfaat berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Pada pokok bahasan ini ditampilkan secara detil pencapaian dan capaian reformasi

birokrasi Mahkamah Agung.

Reformasi Birokrasi dalam Reformasi Peradilan

Sejalan dengan reformasi birokrasi gelombang kedua, setelah mengevaluasi implementasi

Cetak Biru 2003, Mahkamah Agung mengembangkan Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035.

Dalam Cetak Biru ini, reformasi birokrasi menjadi fokus dari upaya-upaya pembaruan

peradilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam

3

lampiran Surat Keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap kelompok

kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan (sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim

Pembaruan Peradilan) bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program

dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya.

Tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung dibentuk dengan mengacu pada struktur

pengelolaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20

Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Acuan tersebut

memberikan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang disampaikan dalam aturan tersebut,

yaitu bahwa: perubahan yang diinginkan dalam reformasi birokrasi hanya akan terjadi bila

dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, perubahan tersebut akan terjadi dalam

waktu yang lebih cepat bila seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif.

Berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar dan dengan melihat konteks dan karakter

organisasi Mahkamah Agung serta untuk memastikan pengintegrasian reformasi birokrasi

dalam reformasi peradilan, maka dibentuklah tim1 dengan susunan sebagai berikut :

A. Tim Pengarah

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI

Sekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI

2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

B. Tim Pelaksana

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

Ketua : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

Wakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI

Sekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Wakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2011Tanggal: 2 Mei 2011

4

Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:

No Pelaksana Program dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi

1 Kelompok Kerja Manajemen

Perkara

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

b. Penataan TataLaksana


Sumber Daya Manusia,

Perencanaan dan Keuangan



c. Penataan SDM aparatur

3 Kelompok Kerja Pendidikan dan

Pelatihan


b. Penataan Manajemen SDM Aparatur

4 Kelompok Kerja Pengawasan

Internal

a. Penguatan Pengawasan Intern

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Kelompok Kerja Akses

Terhadap Keadilan

a. Manajemen Perubahan

b. Penataan Perundang-undangan


Publik

Mahkamah Agung percaya bahwa dengan susunan tim seperti tersebut di atas, proses

reformasi birokrasi khususnya dan reformasi peradilan umumnya dapat lebih cepat dicapai.

Reformasi Peradilan Mahkamah Agung

Tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan proses penyelesaian perkara adalah dua hal

penting yang berkaitan dengan pelaksanaan TUPOKSI utama Mahkamah Agung dan Badan-

badan peradilan di bawahnya. Berbagai upaya positif dan sistematis dilakukan oleh

Mahkamah Agung memenuhi TUPOKSI tersebut, antara lain :

1. Perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana.

2. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepaniteraan secara berkelanjutan.

3. Crash program penyelesaian tunggakan perkara

Salah satu kebijakan yang mendukung pencapaian TUPOKSI utama Mahkamah Agung adalah

menyempurnakan standar kinerja penanganan perkara. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan

berdasarkan Surat Keputusan KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September

2009. Surat Keputusan tersebut memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di

Mahkamah Agung bukan saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah

Agung, akan tetapi juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani

5

perkara. Dengan adanya pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan

paling lama 2 (dua) tahun, dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas toleransi 6

(enam) bulan.

Sebagai ilustrasi kondisi tumpukan perkara Mahkamah Agung saat ini

1. Selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 13.480

perkara. Jumlah ini naik 7,50 % dari tahun 2009 yang menerima 12.540 perkara.

2. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun

terakhir. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835, sehingga

jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah

22.315 perkara.

3. Sementara itu berdasarkan jenis perkara, jumlah perkara pada Mahkamah Agung

selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Perdata 7.915 perkara (35,47%),

2. Pidana khusus 5.025 (22,52 %),

3. Pidana umum 3.965 (17,77 %),

4. Tata usaha negara 2.475 (11,11 %),

5. Perdata khusus 1.655 (7,42 %),

6. Perdata agama 902 (4,04 %), dan

7. Pidana militer 373 (1,67 %).

Dari jumlah tersebut melalui berbagai upaya seperti yang disebutkan sebelumnya, pada tahun

2010 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara.

Dari angka perkara yang diputus ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam

memutus perkara naik 15,90 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.985

perkara.

Sebagaimana perkara masuk, jumlah perkara putus ini merupakan jumlah terbesar dalam

sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.

Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya

Program quick wins secara khusus dibahas dalam laporan ini, karena capaian quick qins yang

dicanangkan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan proses pembaruan

peradilan dan memberi manfaat berkelanjutan. Contoh program pengembangan website yang

merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi informasi, mendorong pada

pembangunan sistem-sistem informasi lainnya, seperti Sistem Layanan Informasi Perkara,

Sistem Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi, dll. Tabel pada halaman

berikut memberikan gambaran bagaimana program quick wins mendorong bergulirnya

perbaikan yang memberikan manfaat berkelanjutan.

6

NO PROGRAM QUICK WINS KELANJUTAN PROGRAM

1 Transparansi Peradilan

Bagi Mahkamah Agung, transparansi peradilan adalah salah satu

bentuk dari keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan hal

tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28

Agustus 2007. Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan

Keterbukaan informasi di Pengadilan ini merupakan lompatan

quantum (quantum leap)2. Hal ini karena lahirnya Surat Keputusan

ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang

diundangkan 30 April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010.

Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah

uploading putusan ke website Mahkamah Agung. Sampai dengan

September 2010, telah diupload 18,332 putusan.

Meja Informasi Keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan meja

informasi baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan di

bawahnya. Prinsip dasar dari meja informasi adalah sejauhmana Pengadilan

dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka

waktu yang sesuai.

Meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 481 orang dan

sampai Januari - Desember 2010 dikunjungi 2140 orang. Mayoritas

masyarakat menanyakan informasi status perkara (80%). Mengadukan

masalah 18 persen, menanyakan informasi lain 2 persen.

Sampai 2010 sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja

informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi

disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan

pengembangan teknologi informasi termasuk sarana meja informasi.

2 Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No.

144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan website

atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepada

masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi

pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 sebanyak 729

satuan kerja pengadilan telah memiliki website.

a. Sistem layanan informasi Perkara. Layanan ini memungkinkan publik

untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi

bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di Mahkamah Agung,

asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun nomor surat

pengantar dari pengadilan asal. Jika telah menemukan perkara yang

ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa melihat detil dari status

perkara tersebut. Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga

bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen

putusan bisa dilakukan melalui website Mahkamah Agung, yang juga

bisa diakses dari meja informasi.

2 Sebutan ini disampaikan oleh Ketua Program Studi Humas Depertemen Ilmu Komunikasi Fisip UI, Fauzie Syuaib, pada acara Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas

Indonesia, tanggal 12 Juni 2008 (lihat : http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595)

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595

7

b. Informasi Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung telah

mengembangkan aplikasi database peraturan perundang-undangan

berbasis web yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali

peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user yang

membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website

Mahkamah Agung

c. Sistem Informasi Manajemen Perkara. Manajemen Perkara

merupakan tugas inti di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara

di Mahkamah Agung merupakan proses yang mengalir sejak perkara

masuk sampai diputus (alur perkara/caseflow). Teknologi Informasi

selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

d. Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung

mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan

fungsi pengawasan. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan

masyarakat dan tindak lanjut penanganannya sampai pemeriksaan

selesai dilakukan.

e. Pelaporan Keuangan Perkara. Sejak disahkannya Surat Edaran

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008 tentang Pelaporan

Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan,

Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan

pengelolaan laporan keuangan perkara

f. Manajemen Perencanaan dan Keuangan. Penggunaan aplikasi

komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di Mahkamah

Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang

telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola

keuangan negara.

8

g. SMS Gateway. Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini

masih diimplementasikan. Sistem ini digunakan untuk melakukan

pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, juga melaporkan

besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling.

h. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sistem manajemen

kepegawaian (SIKEP). bertujuan untuk mengintegrasikan data

kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya

SIKEP tersebut, diharapkan Mahkamah Agung akan memiliki database

terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan

aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan

kerja tertentu

3 Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud di sini berkaitan dengan pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran

biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program quick wins – Mahkamah Agung tidak lagi tidak lagi

mengelola biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung dibayarkan ke kas negara, sebagaimana Surat Keputusan KMA nomor 144/2007 tentang

transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Selanjutnya keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di Bawahnya.

4 Kode Etik Hakim

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No.

104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip

ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan

bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab,

menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan

profesional. Sampai saat ini telah lebih dari 2,000 orang hakim dari

7,000 orang hakim yang telah mendapat pelatihan pedoman perilaku

hakim

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi

Yudisial

9

5 Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah

tunjangan kinerja)

Delapan ratus tujuh puluh lima uraian pekerjaan dan 26 kelas jabatan

Tabel 1

Program Quick Wins dan Kelanjutan Program

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Berdasarkan pemahaman terhadap Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut adalah tabel pencapaian

aktivitas reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung.

NO PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN

A ARAHAN STRATEGIS

1. Program Quick Wins Sudah dibahas secara khusus pada pokok bahasan sebelumnya

2. Penilaian Kinerja

Organisasi

Melakukan Organization Diagnostic Assessment dengan menggunakan parameter International Framework of Court

Excellence. Kerangka kerja Court Excellence ini sudah digunakan oleh banyak badan peradilan di seluruh dunia. Oleh

karena itu, proses penilaian ini dianggap sebagai benchmarking.

Parameter pengukuran yang digunakan meliputi tujuh area, yaitu:

1. Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan

2. Kebijakan Peradilan

3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan

4. Proses Pengadilan

5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna

6. Pengadilan yang Terjangkau

7. Kepercayaan Publik

10

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam proses ini adalah survei melalui kuesioner dan focus group

discussion.

Dalam proses ini penilaian diberikan, baik internal maupun eksternal. Penilai eksternal terdiri dari akademisi, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan,

Kepolisian, Perwakilan Pemerintah Daerah, Pengacara dan Media Massa.

Penilai eksternal menilai hanya pada empat area yaitu: proses pengadilan; kebutuhan dan kepuasan pengguna;

pengadilan yang terjangkau dan kepercayaan publik. Sementara penilai internal menilai ketujuh area tersebut di atas.

Secara umum, hasil dari penilaian3 dengan menggunakan kerangka kerja Court Excellence ini, adalah sebagai berikut:

1. Lembaga peradilan Indonesia baru mencapai kurang dari 50% untuk mewujudkan sebuah Court Excellence,

pada ketujuh area Court Excellence.

2. Peradilan masih sangat lemah pada aspek perencanaan. Sementara pada aspek implementasi sedikit lebih baik.

3. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian responden internal dan responden eksternal hampir

pada keempat area yang menjadi kriteria. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara umum, badan peradilan

belum dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik

4. Area kebijakan peradilan cenderung dinilai lebih baik dibandingkan nilai pada area-area lainnya.

5. Area kebutuhan dan kepuasan pengguna cenderung dinilai lebih buruk dibandingkan dengan area-area lainnya. 3. Postur Birokrasi 2025 Postur birokrasi Mahkamah Agung 2025 digambarkan dengan jelas pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 –

2035. Cetak biru tersebut dengan jelas menggambarkan postur birokrasi yang diinginkan Mahkamah Agung, antara

lain melalui :

1. Visi dan misi yang baru

2. Sepuluh kondisi badan peradilan yang diinginkan

3. Strategi badan peradilan

4. Disain organisasi badan peradilan

Cetak biru ini juga dengan jelas menggambarkan prioritas dan milestone pencapaian setiap lima tahunan serta

3 Laporan Organizational Diagnostic Assessment Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009

11

gambaran besar rencana kerjanya.

Salah satu program besar yang merupakan strategi Mahkamah Agung dalam upaya terutama menjaga kepastian hukum,

adalah penerapan sistem kamar. Saat ini pembahasannya sudah rampung sekitar 70%. Direncanakan untuk diujicoba

pelaksanaannya pada tahun 2011 ini. Sistem kamar ini akan mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme

dari para hakim. Selanjutnya perubahan menjadi sistem kamar ini, akan ditindaklanjuti dengan tinjauan terhadap

restrukturisasi organisasi.

B MANAJEMEN PERUBAHAN

Sosialisasi dan

Internalisasi

Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Seiring dengan telah selesainya perumusan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, maka dirumuskan pula

Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi. Strategi ini dikembangkan dengan mengenali karakter

dari program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai visinya (kondisi yang

diinginkan) dari kondisinya saat ini. Selain itu juga apa yang harus dilakukan untuk membuat program dan

kegiatan perubahan yang dimaksud menghasilkan suatu dampak perubahan perilaku yang diinginkan, termasuk di

dalamnya adalah strategi komunikasinya. Kondisi yang diinginkan berdasarkan pedoman reformasi birokrasi

adalah yang dimaksud sebagai postur birokrasi 2025. Postur ini secara jelas dituangkan dalam Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Dalam cetak biru, postur yang diinginkan secara jelas telah dituangkan dalam

bentuk programprogram dan kegiatan-kegiatan pembaruan/perubahan. Sementara kondisi saat ini sesuai dengan

pedoman diambil dari penilaian kinerja saat ini. Penilaian posisi saat ini didapat melalaui organization diagnostic

assessment.

Dalam perumusan strategi ini, data dikumpulan melalui survey dengan kuesioner dan wawancara serta focus group

discussion. Responden dari kuesioner adalah seluruh Pimpinan, hakim, pejabat dan staf Mahkamah Agung dan

Badan-badan peradilan di Bawahnya. Wawancara dilakukan pada Pimpinan dan pejabat eselon 1 serta focus group

discussion dilakukan pada beberapa eselon 2.

Hasil survey4 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya, secara umum siap menerima dan melakukan

4 Startegi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah Agung, 2010

12

perubahan.

2. Program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang diinginkan sebagian besar bersifat mendasar, dalam

skala besar dengan dampak perubahan signifikan.

3. Dengan budaya organisasi yang ada saat ini, maka untuk sebagian besar program dan kegiatan yang dimaksud

di atas harus dilaksanakan dengan strategi perubahan power coercive

4. Dengan strategi tersebut, maka jelas bahwa peran pimpinan tertinggi Mahkamah Agung untuk mengarahkan

perubahan adalah sebuah keharusan. Selain itu keterlibatan pimpinan di semua jenjang organisasi adalah

mutlak.

5. Strategi dan media komunikasi yang paling banyak dipilih dan dianggap paling efektif adalah rapat-rapat baik

formal maupun informal dan memo-memo.

Selanjutnya strategi ini dibahas dalam rapat strategic plan untuk merumuskan program-program prioritas lima

tahun berikutnya (2010 – 2014). Rapat strategic plan ini dihadiri oleh Ketua dan dua wakil ketua Mahkamah

Agung, Ketua Muda Pembinaan dan Koordinator Pembaruan Mahkamah Agung. Program-program prioritas ini

kemudian diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan dan penganggaran. Seluruh kegiatan ini

berlangsung sejak awal hingga pertengahan 2011.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi sesungguhnya adalah bagian dari setiap program atau kegiatan perubahan

yang dijalankan. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang banyak dilakukan melalui forum-forum khusus, leaflet,

pengumuman-pengumuman yang dipasang di tempat-tempat tertentu, rapat-rapat serta pelatihan-pelatihan untuk

membangun kapabilitas internal organisasi, talkshow, dan media massa.

13

C PENATAAN SISTEM

Analisa Jabatan – Evaluasi

Jabatan – Sistem Remunerasi

Telah dirumuskan 785 uraian pekerjaan dan 26 peringkat jabatan

Tunjangan kinerja telah diterima berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008

tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-

badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

Secara operasional PerPres tersebut diperjelas dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.

070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Secara teknis pelaksanaan diatur berdasarkan Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor. 315/SEK/ 01/V/2008 tentang Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja Mahkamah

Agung RI

Sambil menunggu perumusan sistem penilaian kinerja individu, seiring dengan turunnya tunjangan kinerja –

sebagai dasar penghitungan tunjangan kinerja diperhitungkan dengan tingkat kedisiplinan kerja pegawai. Hal ini

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahakamah Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 tentang

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Selanjutnya

operasionalisasi dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.

035/KMA/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

di Bawahnya.

D PENATAAN ORGANISASI

1. Redefinisi Visi, Misi dan

Strategi Redefinisi Visi dan Misi

Pada tanggal 10 September 2009 telah berhasil dirumuskan visi Mahkamah Agung yang baru, yaitu :

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

14

Misi yang baru:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dalam penterjemahannya, Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal adalah sebuah Badan

Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam

APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya

ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif

bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta

aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern, berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya juga berhasil dirumuskan.

Nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku warga badan

peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

2. Integritas dan Kejujuran

3. Akuntabilitas

15

4. Responsibilitas

5. Keterbukaan

6. Ketidakberpihakan

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

2. Restrukturisasi Secara konseptual restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung tertuang dalam Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035.

Di dalam Cetak Biru tersebut, restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan Badan-badan

peradilan di bawahnya, utamanya disebabkan beberapa hal berikut:

1. Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para

pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

2. Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi.

3. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme).

4. Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik..

5. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.

6. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

7. Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di

bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu:

Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization)

Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization)

Pengembangan dua desain organisasi tersebut, dapat dianggap sebagai dua fase perkembangan organisasi. Keduanya

memberikan gambaran terjadinya dua kali perubahan/penyesuaian struktur organisasi sebagai konsekuensi logis

terhadap desainnya. Organisasi berbasis kinerja akan menjadi fondasi untuk Mahkamah Agung dan Badan-badan

peradilan di bawahnya, berkembang menjadi organisasi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan

keahlian.

16

Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dapat berhasil dengan

dua desain organisasi ini, adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi

informasi ini penting untuk memastikan adanya komunikasi terpadu dan pengelolaan pengetahuan (knowledge

management) yang kuat. Dengan demikian, diperkirakan struktur organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawahnya akan sungguh-sungguh menjadi organisasi yang modern, tepat fungsi, tepat ukuran dengan

kinerja maksimal.

Selain itu dalam cetak biru juga disampaikan perencanaan sistem pengelolaan organisasi terdesentralisasi. Hal ini

dipandang paling tepat mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, mulai di wilayah pusat

pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota.

Mengenai struktur akan dikembangkan mengikuti disain organisasi di atas setelah strategi sistem kamar disepakati

perumusannya. Dengan demikian struktur organisasi akan berkembang sesuai dengan fungsi-fungsi yang diperlukan

untuk mencapai TUPOKSI utamanya.

3. Analisa Beban Kerja Pada tahun 2009 telah selesai dilaksanakan analisa beban kerja yang kemudian dilanjutkan dengan staffing

assessment. Secara umum Staffing assessment dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengetahui kapasitas

ideal (jumlah pegawai ideal) dalam sebuah organisasi berdasarkan pengukuran tingkat kesibukan suatu posisi/jabatan

dalam organisasi relatif terhadap waktu efektif yang tersedia untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab

dalam rentang waktu satu tahun.

Secara umum, hasil dari analisa beban kerja dan staffing assessment adalah:

1. Beban kerja belum merata. Ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi

lainnya beban kerjanya cenderung rendah

2. Distribusi pegawai dan hakim pada pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia juga masih belum

sepenuhnya seimbang.

Untuk melaksanakan rekomendasi dari aktivitas ini memerlukan pemikiran dan perencanaan yang detil dan matang,

mengingat keterkaitan yang tinggi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan kepegawaian serta kemampuan

17

penganggaran.

Hasil dari analisa beban kerja dan staffing assessment serta uraian pekerjaan menjadi pertimbangan sangat penting

pada saat pengembangan struktur organisasi.

E PENATAAN TATA LAKSANA

1. Penyusunan Business

Process untuk

menghasilkan SOP

Pelaksanaan dari aktivitas Penyusunan Business Process untuk menghasilkan SOP dilakukan secara bertahap. SOP

yang dihasilkan antara lain:

1. Kepaniteraan: prosedur penyelesaian perkara kasasi dan PK pidana maupun perdata serta draft pengesahan

penanganan softcopy putusan dan upload ke situs atau website Mahkamah Agung.

2. Badan urusan Administrasi: telah dibuat SOP yang mencakup Biro perencanaan dan Organisasi, Biro

Keuangan dan Biro perlengkapan

3. Direktorat Jenderal badan peradilan Umum, agama dan Militer dan Tata usaha negara: telah dibuat SOP yang

mengacu pada pola bindalmin bagi lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama serta Peradilan Militer dan

tata usaha negara.

4. Badan Pengawasan telah dibuat SOP/pedoman pengawasan dilingkungan badan peradilan ( Pengaduan

Masyarakat)

5. Beberapa pengadilan, baik pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama juga telah

mengembangkan SOP

2. Elektronisasi

Dokumentasi/ Kearsipan

Elektronisasi Tata Persuratan

Sistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada hampir semua tingkatan pegawai di

Mahkamah Agung. Selama ini banyak timbul masalah misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat

aktif maupun yang sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual. Aplikasi ini akan memberikan fasilitas

kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat, baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi

persuratan ini juga akan mengurangi penggunaan kertas khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini Aplikasi ini

baru diimplementasikan di lingkungan satuan kerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Secara

bertahap akan diimplementasikan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

18

F PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Asesmen Kompetensi

Individu

Asesmen kompetensi individu untuk pertama kali dilakukan terhadap 6 (enam) orang pejabat eselon 2. Asesmen

dimaksudkan untuk melihat kesiapan dan kecocokan kompetensi keenam orang pejabat ini untuk bisa diajukan

sebagai kandidat pejabat eselon 1 ke TPA (Tim Penilai Akhir). Keenam orang pejabat ini adalah mereka yang sudah

dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, serta sudah lulus SesPim 1. Asesmen dilakukan oleh pihak ketiga pada

tanggal 22 Juni 2011.

Asesmen kompetensi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan sebagai profil kompetensi dan disain

asesmen.

2. Membangun Sistem

Penilaian Kinerja

Beberapa aktivitas yang mengarah pada sistem penilaian kinerja sudah dilakukan seperti penyusunan timesheet dan

formulir Catatan Harian Kerja, namun kegiatan ini masih belum menjadi kebijakan umum bagi semua unit kerja.

Dalam pelaksanaannya penggunaan timesheet dan catatan harian kerja masih belum berjalan secara optimal dan

belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.

3. Mengembangkan Sistem

Pengadaan (staffing) dan

Seleksi

Mahkamah Agung melakukan kajian terhadap proses dan sistem rekrutmen yang saat ini berlangsung. Kajian

menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti: Mengembangkan profil kompetensi untuk posisi/jabatan atau

kelompok posisi/jabatan; membangun strategi "jemput bola" dalam proses rekrutmen (sourcing strategy) untuk

mendapatkan kandidat-kandidat terbaik; Mempertimbangkan hasil Analisa Beban Kerja (workload analysis dan

staffing assessment) dalam perencanaan kebutuhan SDM (workforce planning) dan rekrutmen; dll.

Meski belum semua rekomendasi di atas dilaksanakan, untuk mengurangi subyektivitas, Mahkamah Agung

bekerjasama dengan pihak ketiga – dalam hal ini Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk Psikotes dan

Universitas Padjajaran untuk pembuatan dan pengiriman soal ujian serta pemeriksaan dan pemberian

peringkat/ranking hasil ujian. Pengumuman kelulusan disebarluaskan secara transparan melalui situs Mahkamah

Agung, www.mahkamahagung.go.id, www.badilag.net, www.badilum.info, dan pada papan pengumuman yang

berada di Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia

http://www.mahkamahagung.go.id/

19

4. Mengembangkan Pola

Pelatihan dan

Pengembangan

Berangkat dari kebutuhan untuk bisa menghasilkan (terutama) hakim-hakim yang berkualitas, Mahkamah Agung

berupaya mendefinisikan hakim ideal. Definisi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi apa

sajakah yang harus dimiliki dan program pengembangan apa sajakah yang diperlukan.

Definisi hakim ideal yang berhasil didefinisikan adalah: “hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri,

bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan

perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara

optimal”.

Berdasarkan definsi tersebut di atas, kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil

ideal tersebut adalah: adil, teguh, pengendalian diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, mulia, memiliki kapasitas

administrasi dan manajerial, komunikatif, memiliki jiwa kepemimpinan.

Dengan adanya kompetensi tersebut, memudahkan Mahkamah Agung dalam mengembangkan pola

pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi. Beberapa kegiatan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk

merumuskan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi antara lain dengan mengubah strategi

pengembangan dan menyempurnakan kurikulum pendidikan hakim. Saat ini Mahkamah Agung sudah memiliki ;

Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC). Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) merupakn

program intensif dengan durasi 2 tahun yang memadukan antara metode in-class training dan on-the job training

yang akan meningkatan standar calon hakim dan mempersiapkan calon hakim untuk benar-benar siap

menjalankan tugas sebagai seorang hakim.

5. Memperkuat Pola Rotasi,

Mutasi dan Promosi

Terkait penguatan pola karir, Mahkamah Agung melakukan kajian untuk mengetahui kebutuhannya. Beberapa hasil

rekomendasi dari kajian pola karir, pola rotasi, mutasi dan promosi tersebut, adalah:

1. Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di

Mahkamah Agung dan menggunakannya sebagai dasar promosi dan pengembangan karir pegawai.

2. Membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan

jabatan.

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan jabatan

4. Melakukan kajian terhadap kewenangan staf fungsional bagi kemungkinan untuk menjalankan tugas-tugas

6. Memperkuat Pola Karir

20

pejabat struktural.

5. Melakukan kajian proses kerja dan disain struktur organisasi

6. Melakukan kajian kembali mengenai jenjang karir untuk jabatan Kepaniteraan

7. Membangun/memperkuat

database Kepegawaian

Biro Kepegawaian terus melakukan kegiatan pemutakhiran data yang terdapat dalam SIKEP secara berkala. Langkah

ini ditempuh untuk memastikan pemotretan database kepegawaian terkini di lingkungan Mahkamah Agung dan

keempat peradilan di bawahnya. Sistem informasi kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari sistem manajemen SDM

yang berbasis kompetensi. Competency based human resources management (CBHRM) ini mengunakan kemajuan

teknologi informasi sehingga memudahkan operasionalisasi baik pengembangan kepegawaian berbasis kinerja

maupun memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (realtime) data kepegawaian dalam beberapa kategori. Selama

ini yang banyak dimanfaatkan adalah pencarian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan.

SIKEP yang berjalan dengan baik kan sangat membantu jajaran internal Mahkamah Agung melakukan pengawasan,

pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi. Melalui SIKEP, pimpinan semua satuan kerja bisa melihat latar

belakang dan riwayat pekerjaan semua karyawan Mahkamah Agung. Sistem semacam ini tentu saja bermanfaat untuk

penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan prestasi. Jika diterapkan pada penanganan perkara oleh hakim,

SIKEP dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung untuk melihat kinerja hakim dalam memutus perkara. Pada

tahun 2010 perluasan aplikasi SIKEP bisa mencapai 200 pengadilan lain. Pemeliharaan aplikasi SIKEP di 600

pengadilan tetap dijalankan

G PENGUATAN UNIT ORGANISASI

1. Penguatan Unit

Kerja/Organisasi

Kepegawaian

Penguatan yang dilakukan saat ini masih bersifat pelatihan yang ditujukan sebagai penguatan kapabilitas pengelola

kepegawaian. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Pelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi

Pejabat dan Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Badan dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

21

2. Penguatan Unit

Kerja/Organisasi

Kediklatan

Untuk meningkatkan kapasitas di bidang Manajemen Pengelolaan Diklat di lembaga Pendidikan Peradilan,

Mahkamah Agung melakukan studi banding ke sejumlah negara. Beberapa tempat studi banding tersebut antara lain:

National Judicial Institute Canada.

International Cooperation Departement (ICD) Research and Training Institute Minstry of Justice Japan.

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mendapat gambaran dan melakukan observasi aktif terhadap:

Pola pengelolaan Diklat aparat peradilan, khususnya mekanisme dan manajemen online course/distance

learning, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, terutama bagi hakim-hakim yang bertugas didaerah-

daerah;

Manajeman dan organisasi diklat yang profesional

3. Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan

perkembangan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana

bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan angggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana

seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan komputer, penyediaan

jaringan internet, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas, dll.

Keberhasilan dalam pengadaan website dan jaringan internet di pengadilan2, pengadaan meja informasi, pengadaan

pengadilan tipikor, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung adalah beberapa upaya perbaikan

sarana dan prasarana.

H PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi – Deregulasi –

Menyusun Regulasi Baru

Dalam upaya melakukan regulasi – deregulasi – menyusun regulasi baru, Mahkamah Agung telah melakukan tahapan

kegiatan sebagai berikut:

A. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Penelusuran literatur hukum khususnya peraturan perundang-undnagan merupakan komponen penting dalam

kerja lembaga peradilan. Oleh karenanya akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan

merupakan salah satu prasarat penting dalam memastikan terlaksananya secara efektif, efisien dan adil. Untuk

memudahkan penelusuran literatur hukum tersebut Mahkamah Agung telah menyusun kompilasi peraturan

22

perundang-undangan. Kompilasi peraturan ini disusun dalam bentuk manual yang berupa buku himpunan

peraturan maupun dalam format elektronik

Beberapa produk kompilasi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat Mahkamah Agung antara lain:

1. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung Serta

Badan peradilan di Indonesia (2009)

2. Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung 1951 – 2009)

3. Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu (2009)

4. Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2003-2006

5. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35 tahun 2007

6. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36 tahun 2008

7. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor 37tahun 2007

8. CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum Lainya Mahkamah Agung-RI 1945

9. CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Lainya Serta Kebijakan Mahkamah Agung RI

(1945-2008)

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dilakukan untuk membahas permasalahan seputar peraturan perundang-undangan yang dinilai

bermasalah. Tujuan kegiatan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi seputar peraturan yang dinilai

akan menghambat kinerja atau palaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi yang diperlukan

untuk memperbaiki peraturan yang dinilai bermasalah. Untuk melakukan kajian tersebut Mahkamah Agung

telah melakukan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan Kajian Pakar. Pelaksanaan

FGD melibatkan berbagai pihak dilingkungan Mahkamah Agung yang berkepentingan dengan tema

permasalahan. Adapun Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan FGD adalah terkait dengan permasalahan:

1. Organisasi

2. Sumber Daya Manusia

3. Manajemen Perkara

4. Anggaran dan Asset

23

5. Transparansi Peradilan

6. Pengawasan

Hasil dari kegiatan kajian peraturan perundang-undangan ini adalah laporan hasil kajian yang berisi:

1. Peta peraturan perundang-undangan

2. Hasil analisis peraturan perundang-undangan

3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

I PENGAWASAN INTERNAL

1. Menegakkan Disiplin

Kerja

Dalam rangka percepatan penegakan disiplin, Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan penegakan disiplin kerja

diantaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan

Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian kinerja Pengadilan.

Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui 6 aspek aktivitas meliputi :

2. Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka telah dibuat beberapa aturan

sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin kerja, antara lain: SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009

Tentang Pedoman Pelaksanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; SK Kabawas No.

MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan; SK KMA No.

KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut.

Agar aparatur peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas pokok

peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan peradilan

2. Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada pengadilan

24

3. Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan

4. Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung

dan Pengadilan Agama Bandung sebagai pilot project pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan SK

KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan

pengaduan.

4. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya telah memiliki sistem pengaduan

masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang

berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan

maupun perilaku aparat pengadilan. Untuk pelaksanaan sistem tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV

SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga

Peradilan. Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama,

pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di

pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara online. Pengawasan Internal dilakukan dengan membuka akses

pengaduan online dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui website. Dalam surat

keputusan tersebut juga ditampilkan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat yang baru,

Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur

penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan

Tingkat Banding. Sebanyak 6700 booklet, 20.100 brosur dan 2010 poster disebarluaskan untuk masyarakat

melalui Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

5. Sistem Administrasi Pengawasan

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang telah

25

dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronis. Saat ini sistem

tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi

Badan Pengawasan.

6. Revisi buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan

Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah disampaikan edisi revisi Buku II

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi

Buku II tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum acara. Mengingat obyek

pengawasan internal di lingkungan peradilan juga mencakup permasalahan ini maka sejalan dengan hal tersebut

Badan Pengawasan melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut

selanjutnya disosialisasikan dalam Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

7. Pengawasan Reguler

Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 89

obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Militer.

8. On the Spot/Inspeksi Langsung

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On The Spot /inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan

atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK. Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada

tahun 2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi

Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang

meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura,

Surabaya dan Banda Aceh. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan BPKP dan

temuan pengawas eksternal BPK diantaranya mengenai perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan

dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

26

9. Monitoring

Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan monitoring untuk

memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah

dilakukan.

10. Hasil Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat,

yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat

pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan perincian

sebagai berikut :

Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut :

1. Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat;

2. Dijawab melalui surat sebanyak 268;

3. Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;

Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara online antara bulan Maret-Desember 2009 adalah

sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.

2. Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.

3. Ditelaah sebanyak 37 surat.

4. Tidak layak proses sebanyak 121 surat

27

11. Pengawasan Melekat

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan

tugas pengawasan, telah memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan

dalam rangka memfungsikan pengawasan melekat.

2. Menegakkan Kode Etik Upaya menegakkan kode etik, adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari quick wins. Dalam aktivitas ini,

Mahkamah Agung telah berhasil, antara lain dalam:

1. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Perilaku Hakim serta memberikan pelatihan pada lebih dari 2,000

hakim

2. Membentuk Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi Yudisial

3. Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Kejaksaan Agung

Tabel 2

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi serta Pencapaiannya

28

BAGIAN PERTAMA

REFORMASI BIROKRASI DALAM REFORMASI PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi

mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya

membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang

administratif, personil dan finansial5 serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”,

memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk

menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang

profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Penyatuan atap beserta semua konsekuensi

logis yang muncul untuk menjadi lembaga

yang mumpuni dalam bidang peradilan dan

mampu mengelola administratif, personil,

finansial dan sarana prasarana, membuat

Mahkamah Agung melakukan perubahan

atau pembaruan di semua aspek secara

hampir bersamaan. Menyadari keterbatasan

sumber daya dan terus mendesaknya

perkembangan kebutuhan publik akan

perubahan di Mahkamah Agung

dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka perencanaan adalah hal mutlak yang harus

dilakukan. Hal ini menjadi latar belakang disusunnya Cetak Biru Peradilan 2004 - 2009 (yang

mulai disusun pada tahun 2003). Cetak Biru ini merupakan sebuah pedoman/arah dan

pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-

badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Salah satu rekomendasi cetak biru adalah perlunya dibentuk Tim Pembaruan Peradilan. Tim

Pembaruan Peradilan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA)

bernomor KMA/26/SK/IV/2004. Tim pembaruan Mahkamah Agung ini tidak hanya terdiri

dari internal Mahkamah Agung tetapi juga pihak eksternal. Tim pembaruan terdiri dari 6

(enam) kelompok kerja, yaitu:

1. Kelompok kerja manajemen perkara

2. Kelompok kerja teknologi informasi

3. Kelompok kerja pendidikan dan pelatihan

5 Pasal 21 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman junctis Pasal 13 ayat (1) Undang

Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

29

4. Kelompok kerja sumber daya manusia

5. Kelompok kerja manajemen keuangan

6. Kelompok kerja pengawasan

Setiap kelompok kerja terdiri dari unsur Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, pejabat

eselon 1 dan 2 serta perwakilan dari pihak eksternal. Selain berada di dalam setiap pokja,

pihak eksternal juga berperan dalam tim khusus yang disebut sebagai tim asistensi teknis

pembaruan peradilan. Keberadaan tim asistensi teknis, utamanya adalah sebagai akselerator

untuk mendorong percepatan pelaksanaan rekomendasi cetak biru melalui upaya koordinasi

antar instansi dan donor. Selain itu juga berperan dalam menjalankan fungsi monitoring dan

evaluasi serta publikasi.

Berikut adalah gambaran milestone reformasi birokrasi dalam reformasi peradilan

Mahkamah Agung.

Gambar 1.

Milestone Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

30

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung ke Mahkamah Agung

dan berdialog dengan Pimpinan Mahkamah Agung

dan seluruh Hakim Agung. Dalam kunjungan

tersebut, Presiden menegaskan dukungannya

terhadap reformasi peradilan yang mencakup

reformasi aparatur penegak hukum yang sejatinya

adalah untuk membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih. Dukungan ini memberikan semangat

untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan.

Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di

bawahnya melalui kelompok kerja pembaruannya melakukan perubahan atau perbaikan

dalam organisasi dan tata kerja, manajemen perkara, pengawasan internal, Sumber Daya

Manusia, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir, dan sistem teknologi informasi serta

manajemen keuangan.

Salah satu perbaikan yang menyangkut organisasi dan tatalaksana adalah Perbaikan Tata

Kerja. Perbaikan ini dimulai dengan memperbaharui Struktur Organisasi Mahkamah Agung

yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung

RI.

Pada tahun 2007 diadakan pertemuan antara Tim Pembaruan MA dengan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan kerangka pikir reformasi birokrasi

sebagai upaya mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kerangka pikir ini

memperkuat reformasi peradilan, utamanya reformasi aparatur penegak hukum. Pertemuan

tersebut berlanjut pada pembentukan tim kerja reformasi birokrasi yang terdiri dari

perwakilan Departemen Keuangan (DepKeu), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara (Kemenneg PAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK dan MA. Untuk

selanjutnya tim sepakat untuk menjadikan DepKeu, Kemenneg PAN, BPK dan MA sebagai

instansi percontohan reformasi birokrasi. Pada perjalanannya Kemenneg PAN mengundurkan

diri dan selanjutnya berperan sebagai pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi.

Masing-masing lembaga yang menjadi percontohan RB merumuskan program quick wins

yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang menyentuh pada aspek-aspek

kebutuhan/pelayanan publik. Program quick wins ini utamanya bertujuan untuk

meningkatkan kepercayaan publik. Program quick wins Mahkamah Agung adalah:

31

1. Transparansi Putusan

2. Pengembangan Teknologi Informasi

3. Pengelolaan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

4. Kode Perilaku Hakim

5. Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan

dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Pada tahun 2008 terbit Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya

peraturan menteri PAN ini, maka lembaga yang menjadi

percontohan RB diminta untuk melanjutkan kegiatan RB-

nya sesuai dengan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,

termasuk Mahkamah Agung.

Berdasarkan penilaian atas quick wins, Mahkamah Agung

berhasil mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan

Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2008. Sebagai

konsekuensi turunnya tunjangan kinerja, Ketua Mahkamah

Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tertanggal 14 Mei

2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan

yang di Bawahnya. Surat Keputusan ini disosialisasikan terhadap para Ketua Pengadilan

Tingkat Banding se-Indonesia. Perjalanan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada kurun

waktu 2008 - 2010 beserta capaiannya akan disampaikan pada bagian berikut.

Seiring dengan dilaksanakannya agenda-agenda reformasi birokrasi, Mahkamah Agung

mencatat bahwa pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun

kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2010, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi

gelombang kedua, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi. Dengan demikian kami

memahami bahwa perjalanan reformasi birokrasi adalah sebagaimana gambar berikut ini:

32

Gambar 2

Pemahaman Perjalanan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi gelombang kedua ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari

gelombang sebelumnya dan telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN. Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010) dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 (diterbitkan dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010)

menandakan dimulainya RB gelombang dua, sekaligus merupakan penyempurnaan Pedoman

Umum Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

Tahun 2008).

Sejalan dengan reformasi birokrasi gelombang kedua, setelah mengevaluasi implementasi

Cetak Biru 2003, Mahkamah Agung mengembangkan Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035.

Dalam Cetak Biru ini, reformasi birokrasi menjadi fokus dari upaya-upaya pembaruan

peradilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam

lampiran Surat Keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap kelompok

kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan (sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim

Pembaruan Peradilan) bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program

dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya.

Tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung dibentuk dengan mengacu pada struktur

pengelolaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20

Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Acuan tersebut

memberikan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang disampaikan dalam aturan tersebut,

yaitu bahwa: perubahan yang diinginkan dalam reformasi birokrasi hanya akan terjadi bila

dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, perubahan tersebut akan terjadi dalam

waktu yang lebih cepat bila seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif.

33

Berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar dan dengan melihat konteks dan karakter

organisasi Mahkamah Agung serta untuk memastikan pengintegrasian reformasi birokrasi

dalam reformasi peradilan, maka dibentuklah tim6 dengan susunan sebagai berikut :

A. Tim Pengarah

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI

Sekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI

2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

B. Tim Pelaksana

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

Ketua : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

Wakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI

Sekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Wakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:

No Pelaksana Program dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi


Perkara




Sumber Daya Manusia,

Perencanaan dan Keuangan



c. Penataan SDM aparatur

3 Kelompok Kerja Pendidikan dan

Pelatihan


b. Penataan Manajemen SDM Apartur

4 Kelompok Kerja Pengawasan

Internal

a. Penguatan pengawasan intern

b. Penguatan akuntabilitas kinerja

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Kelompok Kerja Akses

Terhadap Keadilan

a. Manajemen Perubahan

b. Penataan perundang-undangan


Publik

6 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/Kma/Sk/V/2011Tanggal: 2 Mei 2011

34

Dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan seperti disebutkan di atas, dapat dipastikan

integrasi antara reformasi peradilan dan reformasi birokrasi dapat dicapai dengan hasil

yang lebih maksimal.

35

BAGIAN KEDUA

REFORMASI PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Reformasi peradilan sebagai payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawahnya, mencakup pembaruan dalam tugas pokoknya, yaitu manajemen

perkara. Bila dikaitkan dengan reformasi birokrasi, manajemen perkara erat berhubungan

dengan pelayanan publik, utamanya pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Manajemen perkara dalam hal ini berkaitan dengan kecepatan memutus perkara dan kualitas

putusan. Hal tersebut berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengikisan

tunggakan perkara.

Sampai dengan tahun 2009 (berdasarkan Laporan Tahunan 2009), berbagai upaya dilakukan

oleh kelompok kerja manajemen perkara untuk mengatasi tunggakan perkara dan upaya

mencegah agar tunggakan perkara tidak terjadi lagi. Program dan kegiatan yang dimaksud,

adalah:

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Pengikisan

tunggakan perkara

Penyempurnaan definisi tunggakan perkara

Penyempurnaan sistem pendataan perkara, dilakukan

berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI

Nomor 69 PAN/INT/VI/2009 Tentang Tim Penyempurnaan

Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

yang intinya membentuk tim untuk menyempurnakan aplikasi

spreadheet yang digunakan selama ini. Cara yang ditempuh

adalah dengan mengkapitalisasi penggunaan spreadsheet yang

lama dan mengembangkan sistem sharing spreadsheet secara

tersentralisir dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sistem

baru akan merubah cara kerja staf kepaniteraan dengan

memperpendek mata rantai proses penanganan perkara dalam

penggunaan sistem lebih cepat

Redistribusi perkara dan percepatan minutasi sesuai SK KMA

nomor 056A/KMA/SK/IV/2009 tentang penarikan seluruh berkas

perkara yang terregistrasi tahun 2005 ke bawah untuk dimasukkan

pada tim kikis, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2009 tidak

ada lagi perkara-perkara tunggakan di bawah tahun 2005.

Program ini dilanjutkan dengan penarikan semua berkas perkara

tahun 2006 yang masih ada pada majelis untuk diselesaikan oleh

tim Kikis.

36

NO PROGRAM KEGIATAN

2 Penyempurnaan

Sistem Pengelolaan

Keuangan Perkara di

Mahkamah Agung

Biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut biaya proses

adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang

berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya,

dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan

atas laporan keuangan laporan Mahkamah Agung, yang

dipertanggungjawabkan kepada pihak - pihak yang berperkara yang

besarnya ditetapkan dalam putusan. Pengelola biaya proses adalah

Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Badan

Peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya pengelolaan biaya

proses ini dilaksanakan sesuai dengan SK Panitera Mahkamah Agung

RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02

Tahun 2009.

3 Penyempurnaan

Ketentuan Mengenai

Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009

tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan

kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan

hanya 1 kali.

Tabel 3

Program dan Kegiatan Mencegah Tunggakan Perkara

Untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan di atas, selama tiga tahun terakhir

Mahkamah Agung RI telah melakukan langkah-langkah yang positif dan sistematis, antara

lain:

1. Perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana,

2. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepaniteraan secara berkelanjutan,

3. Crash program penyelesaian tunggakan perkara.

Untuk menghindari terjadinya tunggakan perkara di masa yang akan datang, Mahkamah

Agung menyempurnakan standar kinerja penanganan perkara melalui Surat Keputusan KMA

Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009. Surat Keputusan tersebut

memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan saja

kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung, akan tetapi juga

memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara. Dengan adanya

pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun,

dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas toleransi 6 (enam) bulan. Gambar di

bawah memberikan penjelasan secara lebih detil mengenai standar kinerja penanganan

perkara:

37

Gambar 3

Standar Kinerja Penanganan Perkara

Semua upaya yang dilakukan, secara umum mendorong terjadinya peningkatan kinerja dalam

penyelesaian perkara. Detil capaian kinerja dapat dilihat pada Laporan Tahunan Mahkamah

Agung tahun 2009 yang disertakan bersama laporan ini.

38

Sebagai ilustrasi kondisi tumpukan perkara Mahkamah Agung saat ini

4. Selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 13.480

perkara. Jumlah ini naik 7,50 % dari tahun 2009 yang menerima 12.540 perkara.

5. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun

terakhir. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835, sehingga

jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah

22.315 perkara.

6. Sementara itu berdasarkan jenis perkara, jumlah perkara pada Mahkamah Agung

selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. perdata 7.915 perkara (35,47%),

b. pidana khusus 5.025 (22,52 %),

c. pidana umum 3.965 (17,77 %),

d. tata usaha negara 2.475 (11,11 %),

e. perdata khusus 1.655 (7,42 %),

f. perdata agama 902 (4,04 %), dan

g. pidana militer 373 (1,67 %).

Dari jumlah tersebut melalui berbagai upaya seperti yang disebutkan sebelumnya, pada tahun

2010 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara.

Dari angka perkara yang diputus ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam

memutus perkara naik 15,90 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.985

perkara.

Sebagaimana perkara masuk, jumlah perkara putus ini merupakan jumlah terbesar dalam

sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.

39

BAGIAN KETIGA

PROGRAM QUICK WINS MAHKAMAH AGUNG DAN CAPAIANNYA

Program Quick Wins

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, quick wins Mahkamah Agung ada 5 (lima)

program, yaitu:

1. Transparansi Putusan


3. Pengelolaan PNBP

4. Kode Perilaku Hakim

5. Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan

dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Dasar pemikirian pemilihan kelima program quick wins tersebut adalah sebagai berikut:

PROGRAM WAKTU DAMPAK

TINGKAT

KEMUDAHAN KETERANGAN

+ / - + / - + / -

Transparansi putusan

Sangat bersentuhan

dengan kebutuhan

publik

Mendorong

transparansi

Pengembangan Teknologi

Informasi

Mendorong transparansi

dan terwujudnya good

governance

Pengelolaan PNBP

Mendorong

transparansi

Meningkatkan

akuntabilitas

Kode etik hakim

Meningkatkan

profesionalisme

Manajemen SDM,

khususnya analisa

pekerjaan, evaluasi

pekerjaan dan sistem

remunerasi (dalam hal ini

yang dimaksud adalah

tunjangan kinerja)

Meningkatkan

akuntabilitas

Meningkatkan

profesionalisme

Tabel 3.

Dasar Pemikiran Program Quick Wins Mahkamah Agung

40

Capaian

Capaian yang dilaporkan pada bagian ini, adalah hasil yang telah dicapai oleh Mahkamah

Agung dalam melaksanakan program quick wins. Secara rinci capaian tersebut di jelaskan

sebagai berikut:

1. Transparansi putusan

1.1 Mengembangkan Landasan Keterbukaan informasi

Langkah pertama yang ditempuh Mahkamah Agung untuk mewujudkan

transparansi peradilan adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan Keterbukaan informasi di Pengadilan

ini merupakan lompatan quantum (quantum leap)7. Hal ini karena lahirnya Surat

Keputusan ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang diundangkan 30

April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010.

Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal diantaranya:

i. Jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme

pengumumannya;

ii. Jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;

iii. Prosedur dalam memberikan pelayanan informasi, termasuk biaya dan waktu

pelayanan, hak mengajukan keberatan;

iv. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; serta

v. Sanksi.

Langkah diseminasi Surat Keputusan KMA Nomor : 144/2007 yang merupakan

salah satu aktivitas manajemen perubahan, dimulai pada kesempatan Rakernas

Mahkamah Agung Tahun 2007 di Makassar8 yang dilaksanakan pada tanggal 2-7

September 2007, atau satu minggu setelah ditandatanganinya Surat Keputusan KMA

tersebut. Bentuk diseminasi pada forum Rakernas ini dengan cara mempresentasikan

dan membagikan Surat Keputusan KMA tersebut kepada seluruh peserta rakernas.

7 Sebutan ini disampaikan oleh Ketua Program Studi Humas Depertemen Ilmu Komunikasi Fisip UI,

Fauzie Syuaib, pada acara Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia, tanggal 12 Juni 2008 (lihat

: http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595) 8 Rakerna MA Tahun 2007 dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar diikuti oleh 470 perserta yang terdiri

dari 117 Peradilan Umum, 44 Peradilan Militer, 121 Peradilan Agama, 94 Mahkamah Agung, 12 Hakim Adhoc,

LSM dan Tim Pembaruan Mahkamah Agung. (lihat:

http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=574)

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595

http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=574

41

Aktivitas diseminasi Surat Keputusan Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini

lebih intensif dilakukan pada tahun 2008-2009, yaitu melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Loka Karya SK KMA 144/2007 di 7 (tujuh) Perguruan Tinggi

Mahkamah Agung (Ditjen Badilag) bekerja sama dengan IALDF (Indonesia-

Australia Legal Development Facility) menyelenggarakan kegiatan diseminasi

Surat Keputusan KMA 144/2007 dalam bentuk Loka Karya di 7 (tujuh)

Perguruan Tinggi yang diikuti oleh unsur akademisi, praktisi hukum, dan

organisasi/lembaga swadaya masyarakat.

Gambar 4

Kegiatan Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia

Pada Tanggal 12 Juni 2010

Ketujuh tempat penyelenggaraan kegiatan loka karya tersebut adalah sebagai

berikut :

NO TEMPAT

PENYELENGGARAAN WAKTU NARA SUMBER

1 UI Jakarta 12 Juni

2008

Dr. Artidjo Alkostar

2 Unair Surabaya9 24 Juni

2008

Dr. Harifin A. Tumpa

9 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1490

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1490

42

NO TEMPAT

PENYELENGGARAAN WAKTU NARA SUMBER

3 Universitas10

Tanjungpura, Pontianak

1 Juli 2008 Atja Sondjaja, SH

4 Universitas Mataram11

8 Juli 2008 Wiwiek Awiati SH,

Mhum dan Drs. H.

Hidayatullah, SH

5 IAIN Sumut, Medan12

15 Juli

2008

Dr. Artijo Alkostar, Prof.

Dr. Ningrum Sirait

6 Unsyiah Aceh 16 Juli

2008

Dr. Artidjo Alkostar

7 Universitas Hasanuddin

Makassar13

29 Juli

2008

Dr. Harifin A. Tumpa

Tabel 4.

Tempat Lokakarya dan Jadwal Pelaksanaan Lokakarya Diseminasi

SK KMA 144/2007

b. Sosialisasi Surat Keputusan KMA 144/2007 untuk 4 Lingkungan Peradilan

Ditjen Badilag bekerja sama dengan IALDF menyelenggarakan kegiatan

sosialisasi SK KMA 144/2007 bagi Seluruh Ketua, Wakil Ketua, dan

Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh

Indonesia. Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan di 14 tempat kegiatan:

Bandung, Banten, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, Banjarmasin,

Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Aceh, Manado, dan Jayapura.

c. Sosialisasi SK KMA 144/2007 Bagi Panitera/Sekretaris 4 lingkungan peradilan.

Biro Hukum dan Humas, pada akhir tahun 2008 menyelenggarakan sosialisasi

SK KMA 144/2007 bagi Panitera/Sekretaris 4 lingkungan peradilan, sebagai

berikut:

NO TEMPAT KETERANGAN

1 Semarang Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta

2 Surabaya Wilayah Jawa Timur

3 Makassar Wilayah Sulawesi Selatan

10 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1568 11 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1577 12 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1600 13 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1655





43

4 Pontianak Wilayah Kalimantan Barat

5 Bandung Wilayah Jawa Barat

6 Palembang Wilayah Sumatera Selatan

7 Medan Wilayah Sumatera Utara

8 Aceh Wilayah Aceh

Tabel 5

Lokasi Sosialisasi SK KMA 144/2007 bagi Panitera/Sekretaris

Empat lingkungan peradilan

d. Sosialisasi SK KMA 144/2007 Melalui Pencetakan Poster dan Booklet

Selain melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, diseminasi Surat Keputusan

Keterbukaan Informasi di pengadilan dilakukan dengan publikasi booklet dan

poster-poster yang didistribusikan ke pengadilan

Gambar 5

Publikasi booklet dan poster-poster terkait sosialisasi SK KMA 144/2007

e. Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan

Untuk memastikan terimplementasinya keterbukaan informasi yang diwajibkan

oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 dan SK KMA 144/2007, Ketua Mahkamah

Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 29 April

2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan.

1.2 Publikasi Putusan

a. Aturan/Renja Publikasi Putusan

Sebelum menjadi program quick wins reformasi birokrasi di tahun 2007,

Publikasi Putusan telah tertera dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2003-2009

yang diterbitkan pada tahun 2003. Langkah ini semakin kongkrit dengan

ditandatanganinya dokumen nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung

dengan Federal Court of Australia, dan Family Court of Australia, MoU MA

dengan Millenium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption

44

Project (MCC-ICCP), dan Surat Kerjasama Mahkamah Agung dengan Asian

Legal Information Institute yang dikelola oleh University Technologi of Sydney

(UTS).

b. Konsep/Sistem Publikasi Putusan

Sistem yang merupakan instrumen bagi pelaksanaan publikasi putusan ini yang

utama adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

Kemudian dalam tingkatan teknis publikasi putusan melalui website, rujukan

sistemnya berdasarkan pada Standard Operating Prosedure (SOP) pengelolaan,

pengiriman (e-mailing), dan uploading putusan. Sebagai contoh dari sistem di

tingkatan teknis ini adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor: 3490/DJA/OT.01/IX/2008 tanggal 11 September 2008 yang ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk memastikan bahwa setiap website pengadilan memuat

menu publikasi putusan, maka Mahkamah Agung atas kerjasama dengan MCC-

ICCP, telah menerbitkan Buku Standarisasi Menu Website Pengadilan pada

tahun 200814

.

14 Buku Standarisasi Website ini merupakan hasil rumusan dari Rapat Kerja Perumusan Standar Model dan

Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung yang dilaksanakan 12-16

Agustus 2009 di Surabaya, atas fasilitas MCC-ICCP, USAID. Selain memuat transparansi anggaran, dalam

buku inipun diatur standar menu website, diantaranya menu publikasi putusan. Sementara itu, khusus untuk

website di lingkungan peradilan agama, Ditjen Badilag telah menerbitkan Standarisasi Pengelolaan Website di

lingkungan Peradilan Agama, yang diterbitkan tahun 2008

45

Khusus untuk publikasi putusan di Mahkamah Agung, telah memiliki aplikasi

(software) untuk publikasi putusan pada website.

Gambar 6

Snapshot Tampilan Direktori Putusan

c. Implementasi Putusan

Mahkamah Agung melakukan launching publikasi putusannya melalui website

(http://www.putusan.net), satu minggu setelah ditandatanganinya SK

Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yakni pada momentum Rakernas MA

Makassar (Senin, 3 September 2007). Pada saat launching tersebut telah

diupload sebanyak 784 putusan. Website ini dikelola oleh tim Mahkamah

Agung bekerjasama dengan MCC-ICCP dengan pelaksana Hukum Online;

http://www.putusan.net/

46

Setelah program MCC-ICCP berakhir pada Maret 2009, dilakukan Migrasi

Server untuk publikasi putusan ke server MA, sehingga direktori putusan ini

menjadi subdomain website mahkamah agung. Sejak periode ini putusan

Mahkamah Agung bisa diakses di : http://putusan.mahkamahagung.go.id/. Pada

bulan Agustus 2010 dilakukan upgrade website direktori putusan MA, sehingga

sistemnya bisa menampung tidak hanya putusan Mahkamah Agung tetapi juga

putusan pengadilan di semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan se-

Indonesia.

Tabel 6

Jumlah Putusan yang diupload


Teknologi informasi berpotensi untuk membantu kelancaran proses kerja di lingkungan

Mahkamah Agung, termasuk dalam upaya menyelesaiakan perkara dan memberikan

pelayanan publik. Berbagai upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi selama ini

telah dilakukan, baik berupa pengembangan berbagai sistem dan aplikasi komputer,

maupun penyediaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan komputer.

Beberapa capaian kegiatan terkait dengan pengembangan teknologi informasi di

Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

2.1 Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

MA/SEKl07/SKlII1I/2006 tentang Sistem Peradilan di Bawah Satu Atap dimana

kebijakan penerapan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan

pengadilan daerah berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Humas Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini Mahkamah Agung

belum memiliki arsitektur sistem informasi yang terintegrasi antara satuan kerja-

satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Terutama sekali menyangkut organisasi pengelolaan teknologi dan sistem

informasi termasuk prosedur pengelolaan teknologi informasi, arsitektur

TAHUN UPLOAD

2007 1.397

2008 7.264

2009 7.332

2010 2.339

JUMLAH 18.332

http://putusan.mahkamahagung.go.id/

47

data/informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur teknologinya.

Penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung tumbuh berdasarkan

kebutuhan masing-masing pengguna tanpa mempertimbangkan ada hubungan

kebutuhan dengan pengguna di tempat yang lain pada sebuah satuan kerja atau

pada satuan kerja lainnya. Hal ini disebabkan arah pengembangan sistem informasi

Mahkamah Agung hingga saat ini belum diturunkan dalam sebuah rencana

strategis sistem informasi Mahkamah Agung, untuk itu dipandang perlu untuk

menyusun Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung pada tahun anggaran

2010.

Tujuan penyusunan Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung adalah agar

tercipta kesesuaian antara tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis

Mahkamah Agung, terintegrasinya sistem, memfasilitasi dan mengelola perubahan

pada berbagai aspek organisasi, meminimalkan biaya pengembangan sistem,

pembuatan aplikasi dan sumber daya serta adanya standar teknologi informasi di

Mahkamah Agung.

Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung mengakomodasi kebutuhan

Mahkamah Agung tentang:

Rencana strategis pengembangan Teknologi Informasi Mahkamah Agung;

Rencana pengembangan sistem informasi;

Rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi Mahkamah

Agung;

Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan

mengembangkan website atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi

kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi

pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 sebanyak 729 satuan kerja

pengadilan telah memiliki situs web dan 680 diantaranya tercatat sebagai situs web

aktif15

.

Berdasarkan hasil survei pengolahan dan pengumpulan data pada bagian

pengembangan sistem informatika, tampak bahwa lingkungan Peradilan Agama

paling banyak memiliki website, yaitu 372 unit, dan 304 website diantaranya aktif

dijalankan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009, yaitu 356 unit. Di

lingkungan Peradilan Umum tercatat 305 unit pengadilan yang sudah memiliki

halaman sendiri di dunia maya. Angka ini meningkat secara signifikan dibanding

tahun 2009 yang hanya 141 unit pengadilan. Peningkatan signifikan juga terjadi di

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dimana sepanjang tahun 2010 sudah 30

15

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010

48

unit pengadilan yang memiliki website dan seluruhnya dilaporkan aktif. Di

lingkungan Peradilan Militer, jumlah pengadilan yang memiliki website hanya 9

pada tahun 2009, mengalami peningkatan drastis menjadi 22 unit pengadilan pada

tahun 2010.

Kondisi website pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa dilihat pada grafik

di bawah ini;

Grafik 1

Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Agama 2009-2010

49

Grafik 2

Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan TUN 2009-2010

Grafik 3.

Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Militer 2009-2010

Pada Peradilan Militer dan TUN penyediaan website semuanya telah aktif.

Berkembangnya jumlah pengadilan yang memiliki website menunjukkan kesadaran

untuk memberikan layanan beragam informasi pengadilan kepada masyarakat.

Namun sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelayanan

publik bukan hanya dikembangkan di Mahkamah Agung dan empat lingkungan

50

peradilan. Unit-unit lain juga berusaha memanfaatkan teknologi serupa. Misalnya

Perpustakaan Mahkamah Agung.

2.2 Meja Informasi

Meja informasi adalah satu bentuk pelayanan kepada Masyarakat dengan

memanfaatkan Teknologi informasi. Meja informasi pengadilan ditempatkan pada

tempat yang nyaman dan mudah diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan

aspek keamanan baik secara fisik seperti pemberian tanda pengenal sebagai visitor

(tamu) maupun nonfisik seperti keamanan serangan virus komputer, hacker dll.

Minimum sarana yang perlu ada pada meja informasi pengadilan adalah satu meja

petugas informasi dan dokumentasi, papan pengumuman, serta adanya media

informasi seperti leaflet, laporan pengadilan, dll. Sesuai dengan kemampuan

pengadilan sarana tersebut dapat diganti dengan alat-alat elektronik lainnya, seperti

TV LCD, PC dan aplikasi sistem informasi pengadilan, dll. Prinsip dasar dari meja

informasi adalah tidak semata wujud fisik dan kelengkapan teknologi informasi

saja namun juga sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang

diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai.

Secara pengelolaan, meja informasi merupakan kerjasama antara satuan-satuan

kerja pada Mahkamah Agung. Bertindak sebagai penanggung jawab meja

informasi adalah Sekretaris Mahkamah Agung dan penanggung jawab harian

dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan teknologi informasi Mahkamah

Agung.

Konstruksi fisik dan infrastruktur telah diselesaikan pada Maret 2009 yang lalu

dengan dukungan program MCC-ICCP dan IALDF. Meja informasi dilengkapi

dengan sarana informasi berupa layar televisi LCD yang menyajikan beragam

informasi, 4 (empat) buah terminal komputer yang terhubung ke Pusat Data

Mahkamah Agung, dan petugas informasi yang selalu siap membantu publik yang

datang ke meja informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Jenis informasi tersebut adalah yang berkaitan dengan Mahkamah Agung seperti

informasi perkara, informasi hukum (perundang-undangan), informasi

kepegawaian, informasi keuangan, perpustakaan, dan pelayanan pengaduan yang

sedang atau telah proses di Mahkamah Agung. Semenjak diluncurkan pada bulan

Juni – Desember 2009, meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh

481 orang dan sampai Januari - Desember 2010 dikunjungi 2140 orang16

. Setiap

harinya rata-rata orang berkunjung menanyakan berbagai macam informasi.

Mayoritas masyarakat menanyakan informasi mengenai status perkara, mencapai

80% dari keseluruhan permintaan. Mengadukan masalah 18 persen, menanyakan

informasi lain sebanyak 2%.

16

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010

51

Penyelenggaraan meja informasi tidak hanya berlaku di Mahkamah Agung tetapi

juga berlaku pada pengadilan di bawahnya baik tingkat banding maupun tingkat

pertama. Standar meja informasi yang dibangun di pengadilan tingkat banding

maupun tingkat pertama mengacu kepada meja informasi Mahkamah Agung,

namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran pengadilan masing-masing.

Penanggung jawab informasi harus menunjuk petugas informasi dan dokumentasi

yang bertugas menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada

masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi maupun

pengaduan. Tiga jenis kategori informasi pengadilan yang harus dikelola yakni:

i. informasi yang harus disampaikan diminta atau tidak,

ii. informasi yang diberikan oleh petugas informasi dan dokumentasi kalau

diminta pemohon, dan

iii. informasi dengan pengecualian harus dengan permohonan kepada

penanggung jawab informasi.

Dari hasil survey yang dilakukan Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro

Hukum dan Humas Mahkamah Agung terhadap 337 pengadilan di 17 propinsi dari

33 propinsi, terdapat sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja

informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi

disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan

pengembangan teknologi informasi termasuk sarana meja informasi.

Gambar 7

Pengunjung Meja Informasi Mahkamah : Mengakses Website Terkait.

2.3 Sistem layanan informasi Perkara

Informasi yang paling banyak dicari oleh pencari keadilan adalah informasi

mengenai perkara. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi

tersebut, maka disediakan layanan informasi perkara dan informasi putusan pada

situs online Mahkamah Agung. Layanan ini memungkinkan publik untuk

mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa dilakukan

52

berdasarkan nomor register perkara di Mahkamah Agung, asal pengadilan, nama

para pihak, jenis perkara maupun nomor surat pengantar dari pengadilan asal. Jika

telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa

melihat detil dari status perkara tersebut. Jika perkara yang dimaksud telah putus,

publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen

putusan bisa dilakukan melalui situs web Mahkamah Agung, yang juga bisa

diakses dari meja informasi. Direktori putusan Mahkamah Agung dikenal dengan

nama putusan.net, sesuai dengan nama domain Internet yang dulu digunakan.

Seiring dengan penerapan kebijakan konsolidasi penamaan domain, kini layanan

tersebut bisa diakses melalui alamat Internet http: //putusan.mahkamahagung.go.id.

Gambar 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung

2.4 Informasi Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi database peraturan perundang-

undangan berbasis web yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali

peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user yang membutuhkannya.

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Mahkamah Agung, namun

mengingat keterbatasan usernya yang tidak dapat koneksi internet aplikasi tersebut

juga disiapkan dalam kepingan compact disc yang dapat diinstall ke dalam

53

komputer pribadi untuk dimanfaatkan dalam penelusuran peraturan perundang-

undangan.

Gambar 9

Tampilan Halaman Depan Aplikasi Database Peraturan Perundang-Undangan

2.5 Sistem Informasi Manajemen Perkara

Manajemen Perkara merupakan tugas inti di Mahkamah Agung. Proses

penyelesaian perkara di Mahkamah Agung merupakan proses yang mengalir

sejak perkara masuk sampai diputus (alur perkara/caseflow). Teknologi informasi

selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Sebelumnya

Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi administrasi perkara (SIAP)

untuk keperluan tersebut. Operasionalisasi SIAP lebih lanjut kemudian sempat

terkendala karena adanya perubahan organisasi dan alur kerja yang menuntut

adanya perubahan atas aplikasi. Sementara itu kebutuhan untuk tetap mencatat

status perkara masih tetap ada. Berawal dari diperolehnya 40.000 data perkara

dalam sebuah spreadsheet Excel yang berasal dari proses audit tumpukan perkara

di Mahkamah Agung (didukung Indonesia Australia Legal Development

Facility/IALDF), selanjutnya Mahkamah Agung kemudian melihat adanya peluang

untuk mengembangkan lebih jauh data yang telah terkumpul guna meningkatkan

kapasitas pendataan perkara pada Kepaniteraan. Saat ini pencatatan informasi

perkara utamanya dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis

pada penggunaan spreadsheet Excel tersebut. Aplikasi ini didesain untuk

digunakan oleh petugas pendaftaran perkara pada setiap Kepaniteraan Muda,

petugas pada Asisten Koordinator pada Ketua Tim Yudisial, dan petugas pada

setiap Hakim Agung. Secara periodik dan semi otomatis data tersebut akan

dikonsolidasikan via jaringan komputer. Penggunaan spreadsheet Excel tersebut

memberikan fleksibilitas bagi Mahkamah Agung untuk memigrasikan data ke

54

dalam sebuah aplikasi modern di kemudian hari, mengingat impor atas data Excel

umumnya telah didukung oleh banyak aplikasi. Belajar dari pengalaman

infleksibilitas aplikasi untuk beradaptasi pada perubahan struktur dan alur kerja

pada organisasi, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengimplementasikan

aplikasi yang berbasis mesin workflow. Dengan teknologi ini, jika ada perubahan

alur kerja ataupun struktur organisasi, perubahan bisa dilakukan secara mandiri

dengan menyesuaikan konfigurasi, tanpa perlu memprogram ulang aplikasinya.

Aplikasi ini sudah mendukung antar muka berbasis web dan memberikan fitur-fitur

layaknya sebuah aplikasi modern, seperti pengaturan tenggat penyelesaian,

notifikasi otomatis, sampai publikasi ke khalayak luas sesuai kriteria publikasi

yang ditetapkan secara real time.

Gambar 10

Tampilan Sistem Informasi Admiministrasi Perkara

2.6 Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi (TI)

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu

aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi

dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya.

Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut

penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Berangkat dari inisiatif

untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi menyangkut pengaduan

masyarakat pada Badan Pengawasan, sistem administrasi ini kemudian

dikembangkan untuk juga mampu memproduksi atau menyimpan semua dokumen

yang dihasilkan fungsi pendukung pelaksanaan sistem administrasi pada Badan

Pengawasan, meliputi seluruh surat masuk (termasuk surat pengaduan) dan surat

55

keluar, sebelum pengembangan selanjutnya akan memberikan dukungan yang lebih

komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

Mencatat permohonan informasi yang masuk

Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi yang diminta,

baik terhadap petugas dari satuan kerja lain, maupun dengan pemohon

informasi

Monitoring proses pengolahan informasi

Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari oleh pemohon.

Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak

sesuai

Gambar 11

Arsitektur Sistem Pengawasan dan Tampilan Aplikasi Pengaduan

2.7 Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008

tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan,

Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan

laporan keuangan perkara. Hal ini meliputi:

i. Kejelasan alur pengelola laporan keuangan perkara dan;

ii. Penggunaan sistem SMS dalam pelaporan keuangan perkara sebagai

tambahan terhadap prosedur manual yang telah ada. Penggunaan SMS

dimaksudkan untuk mempercepat pengumpulan dan pengolahan

informasi keuangan perkara yang dikelola oleh pengadilan tingkat

pertama dan banding. Sebelumnya diperlukan waktu setidaknya 2 (dua)

bulan untuk mengumpulkan dan mengolah laporan secara manual dari

pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia. Pelaporan

dengan menggunakan aplikasi SMS membuat laporan dapat dikumpulkan

56

dalam waktu seketika, karena data dikumpulkan secara elektronik dan

langsung diolah secara real time melalui aplikasi

Gambar 12.

Cara Kerja Sistem Pelaporan Keuangan Perkara

2.8 Manajemen Perencanaan dan Keuangan

Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di

Mahkamah Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang

telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan adalah:

i. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga

(RKAKL)

ii. Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

iii. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK-BMN)

iv. Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNBP

v. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA)

57

2.9 Manajemen Kepegawaian

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung bekerjasama dengan USAID dalam proyek

MCC-ICCP mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang selesai

tahun 2009, bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di

lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan MA

akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM),

menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan

kerja tertentu. Dalam aplikasi SIKEP data terpusat pada sebuah server di

Mahkamah Agung. Para satuan kerja mengakses sistem itu melalui antar muka

berbasis web. Pendekatan ini diharapkan akan menjamin integrasi dan konsistensi

data kepegawaian nantinya. Aplikasi kepegawaian SIKEP merupakan sebuah

sistem berbasis yang meliputi beberapa area fungsional manajemen kepegawaian

yakni: administrasi data personel (termasuk data keluarga, pendidikan, pelatihan,

teguran/sanksi, dsb), data karir, struktur organisasi serta administrasi sistem secara

umum. Selain itu aplikasi kepegawaian SIKEP juga memiliki fasilitas untuk

perekaman dan pelaporan kekayaan pejabat negara. Semua fasilitas tersebut

dipandang perlu untuk membantu Mahkamah Agung melakukan reformasi

birokrasi, khususnya menyangkut manajemen kepegawaian.

58

Gambar 13

Aplikasi Database Kepegawaian

2.10 Manajemen Penelitian dan Pengembangan

Pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan Penelitian dan Pengembangan

(Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) masih relatif terbatas. Badan

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) Mahkamah

Agung antara lain memanfaatan teknologi informasi untuk mendata SDM yang

akan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tetapi aplikasi ini belum

terhubung dengan aplikasi untuk manajemen kepegawaian yang menyimpan profil

seluruh SDM di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Saat

59

ini Balitbangdiklat Mahkamah Agung juga telah memiliki situs web dengan alamat

www.litbangdiklatkumdil.net untuk keperluan penyediaan informasi umum seputar

Balitbangdiklat. Gedung Balitbangdiklat juga telah terhubung ke gedung

Mahkamah Agung melalui teknologi VPN. Sebagian ruangan kantor dan ruangan

serbaguna yang digunakan untuk pelatihan telah terhubung dengan internet melalui

jaringan Acess Point (wireless). Dimasa yang akan datang, diharapkan data yang

dikelola dalam sistem ini juga harus terhubung dengan data SDM lainnya seperti

yang ada pada database kepegawaian (SIKEP) dan database pengawasan.

Gambar 14

Tampilan Website BalitbangDiklat Kumdil

2.11 Website Mahkamah Agung

Situs web Mahkamah Agung memiliki alamat www.mahkamahagung.go.id berisi

informasi mengenai Mahkamah Agung secara umum, memuat berita seputar

Mahkamah Agung dan pengadilan pengadilan daerah, informasi mengenai profil

Mahkamah Agung, anggaran dan keuangan, sumber daya manusia, logistik dan

lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna khususnya publik maka pada

tahun 2009 telah dilakukan pengembangan website Mahkamah Agung, dimana ada

perubahan dalam tampilannya menjadi lebih dinamis dan representatif serta

penambahan fitur-fitur yang dapat mengakomodasi seluruh informasi yang

dibutuhkan publik, seperti intranet, help-desk, pengumuman, video dll.

60

Gambar 15.

Tampilan Website Mahkamah Agung

2.12 Layanan Email

Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengimplementasikan aplikasi email

yang berupaya menjangkau lebih banyak pengguna di lingkungan Mahkamah

Agung. Saat ini ada 256 pegawai yang terdiri dari pimpinan, pejabat eselon 1

sampai dengan eselon 3 telah memiliki akun surat elektronik (email) dengan

domain mahkamahagung.go.id serta berupaya memanfaatkannya seoptimal

mungkin dalam rangka tukar menukar informasi menggunakan fasilitas internet.

Layanan email ini akan dikembangkan secara bertahap agar seluruh pegawai pada

setiap satuan kerja termasuk satuan kerja pengadilan memiliki email dengan

domain mahkamahagung.go.id.

2.13 Tata Persuratan

Sistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada

hampir semua tingkatan pegawai di Mahkamah Agung. Selama ini banyak timbul

masalah misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat aktif maupun

yang sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual. Aplikasi ini akan

memberikan fasilitas kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali

surat, baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi persuratan ini juga akan

mengurangi penggunaan kertas khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini

Aplikasi ini baru diimplementasikan di lingkungan satuan kerja Badan Urusan

61

Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Secara bertahap akan diimplementasikan

kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

Gambar 16

Tampilan Aplikasi Tata Persuratan

2.14 Perpustakaan

Mahkamah Agung memiliki sistem informasi perpustakaan online pada unit Biro

Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang

memungkinkan Setiap user baik masyarakat umum maupun pegawai Mahkamah

Agung dapat melihat katalog perpustakaan untuk melihat status referensi

kepustakaan yang dicari. Publik dapat mengakses sistem ini pada situs web

Mahkamah Agung. Saat ini publik dapat melihat sebatas katalog perpustakaan,

kedepannya sistem ini akan dikembangkan bukan hanya katalog tetapi dapat

mengakses dokumen tertentu yang menjadi koleksi perpustakaan yang dibutuhkan

publik.

2.15 SMS Gateway

Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini masih diimplementasikan.

Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan

penggunaan biaya perkara, juga melaporkan besaran dan penyerapan anggaran

prodeo dan sidang keliling. Untuk mengakomodir perkembangan pelayanan

terhadap masyarakat pencari keadilan dalam hal informasi bantuan hukum, mulai

tahun 2011, SMS Gateway dilengkapi dengan menu Posbakum (Pos Bantuan

Hukum). Berkaitan dengan bantuan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan

Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Untuk menindaklanjuti pedoman ini, pada tanggal 2 November 2010, Mahkamah

Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran No. 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan SEMA ini setiap

pengadilan tingkat pertama wajib melaporkan penggunaan dana bantuan hukum

melalui sistem sms dan pelaporan berbasis web yang telah disediakan Ditjen

62

Badilum. Laporan melalui sms dilakukan setiap bulan dan sudah harus diterima di

Ditjen Badilum paling lambat setiap tanggal 5 bulan selanjutnya. Jalur pelaporan

keuangan Bantuan Hukum akan menggunakan jalur yang sama dengan jalur

pelaporan keuangan perkara.

2.16 SIDPA

Salah satu misi Ditjen Badilag sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis

Ditjen Badilag 2004-2009 dan 2009-2014 adalah modernisasi administrasi

peradilan agama. Misi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembuatan

aplikasi yang mengotomatisasi Pola Bindalmin, yang kemudian dikenal dengan

nama SIADPA yang terdiri dari SIADPA Utama, SIADPA LIPA (Pelaporan),

SIADPA KIPA (Keuangan dan Kasir) dan SIADPA REGISTER. Aplikasi ini

merupakan otomatisasi dari sitem penyelenggaraan administrasi tingkat pertama,

otomatisasi pelaporan perkara, otomatisasi keuangan perkara, dan otomatisasi

Register perkara. Dalam DIPA Ditjen Badilag 2005-2009 teralokasikan anggaran

untuk implentasi aplikasi SIADPA untuk pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2005-2009, Ditjen Badilag telah mengimplementasikan SIADPA di

seluruh satuan kerja Pengadilan Agama secara bertahap. Untuk mendapat

gambaran mengenai peta implementasi dari sistem ini, Ditjen Badilag telah

merealese laporan impelementasi SIADPA di lingkungan Peradilan Agama selama

periode 2005-2009, dalam situs resminya www.badilag.net, yang bisa dilihat pada

URL:

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/REKAP%20PEMASANGAN%20SIADPA

1.pdf.

Setelah SIADPA terimplementasikan di 75 % pengadilan agama pada tahun 2008,

di sejumlah satuan kerja pengadilan agama telah dikembangkan aplikasi SIADPA

berbasis website. Pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses

publik terhadap informasi perkara, sepanjang yang diperbolehkan oleh SK KMA

144/2007. Beberapa Pengadilan Agama yang sudah menggunakan SIADPA web

ini antara lain Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Purwodadi, dan Pengadilan Agama

Semarang.

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/REKAP%20PEMASANGAN%20SIADPA1.pdf

http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/REKAP%20PEMASANGAN%20SIADPA1.pdf

63

Gambar 17

Tampilan SIADPA WEB Pengadilan Agama Jakarta Pusat

2.17 NIR

NIR adalah aplikasi untuk menghimpun data base SIADPA dari pengadilan agama

seluruh Indonesia. Pengembangan sistem NIR ini dilakukan pada tahun 2008 atas

bantaun AusAID melalui program IALDF. Secara fisik server NIR ini berada di

Gedung Data Center Telkom, Jakarta. Pada awal pengembangannya, data base

SIADPA yang sudah ada di aplikasi NIR ini adalah Pengadilan Agama Jakarta

Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Tigaraksa, Bandung, Cimahi, Kendal, Semarang,

Wonosari, Malang, dan Surabaya. Hingga saat ini tercatat 33 database SIADPA

Pengadilan Agama yang sudah terkoneksi pada aplikasi NIR.

3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud di sini berkaitan dengan

pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan

transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program quick wins – MA

tidak lagi tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung distor ke

kas negara, sebagaimana Surat Keputusan KMA nomor 144/2007 tentang transparansi

dan keterbukaan informasi di Pengadilan.

64

Selanjutnya keputusan

pengelolaan biaya perkara ini

tercantum dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 53

Tahun 2008 tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku Pada

Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di

Bawahnya. Peraturan

Pemerintah ini ditandatangani

Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada 23 Juli 2008.

Dalam pasal 1 diatur, biaya

perkara yang berasal dari

Mahkamah Agung, Peradilan

Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Tata Usaha Negara,

dan Hak Kepaniteraan lainnya

merupakan jenis dari (PNBP).

Gambar 18

Tampilan SIADPA WEB Pengadilan

Biaya perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya

harus dalam bentuk mata uang rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 2 PP itu. Dalam

pasal 3, diatur mengenai seluruh PNBP yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

badan-badan peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor langsung secepatnya ke

kas negara.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, Mahkamah

Agung selanjutnya mengeluarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42

Tahun 2008 yang pada intinya mengatur tahapan dan teknis pengelolaan biaya PNBP di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Selain itu masing-masing

Pengadilan juga wajib untuk melaporkan pengelolaan Biaya PNBP tersebut setiap

bulannya kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya

Perkara yang mengatur antara loain kewajiban pembayaran biaya perkara melalui Bank

dan membatasi pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara

65

pada pengadilan serta pengembalian sisa biaya perkara pada para pihak. Hal ini juga

mengimplementasikan akuntabilitas keuangan pengadilan.

Realisasi dan Target PNBP

3.1 Realisasi PNBP

Dari laporan realisasi PNBP 2 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai

berikut:

MAP Uraian

Penerimaan Target PNBP Realisasi

%

Realisasi

Terhadap

Target

PNBP

Keterangan

PNBP

Umum

PNBP

Fungsional

16.762.814.600 14.833.792.071

12.421.166.075

79,5% PP No. 53

Baru terbit

23 Juli 2008

Jumlah 16.762.814.600 47.254.958.146 79,5%

Tabel 7

Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2009

MAP Uraian


%

realisasi

terhadap

target

PNBP

Keterangan

PNBP

Umum

PNBP

Fungsional

16.762.814.600 19.217.308.385

40.676.891.095

76.6%

Jumlah 16.762.814.600 59.894.199.480 76.6%

Tabel 8

Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010

66

3.2 Target PNBP 2011

Berikut adalah target PNBP 2011

MAP Uraian


%

realisasi

terhadap

target

PNBP

Keterangan

PNBP Umum

PNBP

Fungsional

10.262.000.000 21.139.039.244

44.744.580.205

62,6%

Jumlah 10.262.000.000 65.883.619.429 62,6%

Tabel 9

Target PNBP Tahun Anggaran 2011

4. Kode Etik Hakim

Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 Bab VI Pengawasan dan

Pendisiplinan Hakim menyebutkan, salah satu hal yang sering mendapat sorotan

sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah sorotan mengenai kelemahan

kinerja, kualitas dan integritas sebagai hakim, termasuk Hakim Agung. Hal ini

menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Karena itu,

untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan maka

Mahkamah Agung harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan

kinerja serta memperkokoh integritas hakim.

Upaya perbaikan terhadap integritas dan kualitas hakim, haruslah mengarah pada upaya

perbaikan sistem yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen hakim, pembinaan karir,

pemberian gaji dan fasilitas yang sesuai, sampai dengan melakukan pengawasan dan

penegakan disiplin bagi hakim yang melakukan penyimpangan. Bagian ini hanya akan

membahas mengenai sistem pengawasan dan pendisiplinan hakim serta Hakim Agung

4.1 Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No.

104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai

pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas

tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah

hati, dan profesional. PPH belum memuat sanksi dan penjabaran perilaku dengan

lebih detil, untuk itu sebagai tindak lanjut maka disusunlah SK 215/KMA/SK/

XII/2007 mengenai Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku Hakim. Proses penyusunan

kedua peraturan ini dilakukan melalui dana APBN. Untuk lebih memperkenalkan

67

dan membantu proses pengejawantahan nilai-nilai PPH dalam pekerjaan hakim

sehari-hari, maka perlu dilakukanlah Pelatihan PPH. Saat ini ada ± 7.000 hakim.

Dengan jumlah peserta pelatihan yang cukup besar, maka Mahkamah Agung

menerima dengan tangan terbuka bantuan pelatihan dari berbagai pihak. Melalui

kerjasama antara Proyek “Tata Pemerintahan yang Baik” (didanai oleh Uni Eropa

melalui British Council) dan Mahkamah Agung, telah diberikan pelatihan pedoman

perilaku hakim selama tiga hari pada 1200 hakim yang telah bekerja selama 1-5

tahun atau hakim yunior. Para pelatih adalah hakim senior yang telah menempuh

Pelatihan untuk Pelatih (training of trainers). Pelatihan ini menggunakan metode

pembelajaran orang dewasa (adult learning methodology) dengan cara interaktif.

Metode ini dirasakan lebih efektif diterapkan dan lebih membantu peserta dalam

menyerap, memahami, dan menanamkan hal-hal yang telah disampaikan dalam

pekerjaan sehari-hari. Mengusung metode yang sama, pelatihan PPH bagi hakim

diteruskan untuk 2000 hakim lainnya (khususnya hakim senior) yang didukung oleh

Proyek “Kontrol Korupsi di Indonesia” (didanai oleh Millenium Challenge

Corporation melalui USAID). Saat ini telah dilakukan Pelatihan bagi Pelatih/ToT

(training of trainers) dengan 85 peserta. Selanjutnya akan dilatih juga seluruh Ketua

Pengadilan Tinggi untuk menjadi Pelatih. Harapannya pada akhir 2008, telah

dilakukan pelatihan PPH minimum pada 2000 hakim.

Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim selain dibiayai oleh DIPA Balitbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung, juga mendapat bantuan dari Lembaga Donor seperti

MCC ICCP/USAID. Hasil pelaksanaan kerja sama dengan MCC ICCP/USAID

adalah kurikulum, silabus dan modul Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan

tahun 2007, yang disosialisasikan kepada para Hakim pada 4 (Empat) lingkungan

Peradilan di beberapa Propinsi, berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 078/KMA/SK/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan

Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan.

Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim sebagai wujud implementasi amanat Undang-

undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diwujudkan

dengan Pelatihan Calon Hakim (sertifikasi) pada tahun 2009 - 2010 sejumlah ± 450

orang dan pelatihan Hakim Tipikor tahun 2009 - 2010 sejumlah ± 250 orang.

4.2 Penerapan PPH dan Majelis Kehormatan Hakim

Pada tanggal 12 Januari 209 Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

disahkan. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan ketentuan mengenai

pengawasan internal di Mahkamah Agung RI. Ketentuan yang dimaksud adalah

ketentuan Pasal 32 huruf A dimana disebutkan bahwa pengawasan internal yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh

68

Komisi Yudisial dilakukan berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim

yang ditetapkan bersama diantara kedua lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-undang tersebut pada tanggal 8 April

2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua

Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor :

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian

pada tanggal 8 September 2009 telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua

Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 129/KMA/SKB/IX/2009

tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

Majelis Kehormatan Hakim. Pada Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan

bahwa sebelum Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mengajukan

usul pemberhentian berdasarkan hasil pemeriksaan, kepada Hakim Terlapor

diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 11 huruf A angka (6) sampai dengan (9)

selanjutnya mengatur bahwa Majelis Kehormatan Hakim dibentuk bersama oleh

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Keanggotan Majelis

Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang

anggota Komisi Yudisial. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka

untuk umum dan hasilnya apabila berupa usulan pemberhentian disampaikan dan

hasilnya berupa usulan pemberhentian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung

untuk diusulkan kepada Presiden RI.

Dari 11 rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, 8

rekomendasi perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan para terlapor, selanjutnya

rekomendasi para terlapor tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung, sedangkan

2 rekomendasi dari Mahkamah Agung telah di lakukan Sidang Majelis Kehormatan

Hakim terhadap 3 orang Hakim dan Keputusan sebagai berikut :

Terlapor Sdr. S, SH., MH dilakukan 2 (dua ) kali persidangan, Sidang Pertama

tanggal 15 September 2009 dan Sidang Kedua tanggal 29 September 2009 tanpa

dihadiri Terlapor dengan Keputusan “ diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatan Hakim”.

Terlapor Sdr. A . S, SH Terlapor dilakukan 2 (dua) kali persidangan. Sidang

Pertama tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember

2009 yang dihadiri Terlapor dengan Keputusan “dijatuhi Hukuman Disiplin”

Tidak bersidang selama 2 (dua ) tahun dan ditempatkan sebagai Hakim

Yustisial pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, serta diturunkan pangkatnya 1

(satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya

dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100 % (seratus

persen) tiap bulan.

69

Terlapor Sdr. A.K.S, SH dilakukan 2 (dua) kali persidangan, Sidang Pertama

tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang

dihadiri Terlapor dengan Keputusan “dijatuhi Hukuman Disiplin : Tidak

bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada

Pengadilan Tinggi Kupang, serta diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan

remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan.”

4.3 Kerjasama dengan Kejaksaan Agung Terkait Pengawasan

Bahwa dalam proses peradilan pidana hingga saat ini masih sering dijumpai berbagai

bentuk penyimpangan baik oleh aparat pengadilan maupun aparat kejaksaan atau

oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang berakibat tercederainya rasa

keadilan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan tercapainya peradilan yang

tertib, adil, dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme, maka dipandang perlu

dilakukan pengawasan secara bersinergi antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan.

Dalam upaya mewujudkan jejaring pengawasan tersebut pada tanggal 16 Juli 2009

telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI

dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-

075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi

pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung.

Gambar 19

Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa

Agung RI Menandatangani MoU

Pengawasan

70

Hal signifikan yang dimungkinkan oleh Nota Kesepahaman ini adalah adanya

mekanisme tukar menukar informasi apabila ada aparat pada jajarannya yang

melakukan penyimpangan atau indikasi adanya penyimpangan baik dalam tertib

hukum acara, jadwal persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem

Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

5.1 Pelaksanaan Kegiatan Analisa Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan

Mahkamah Agung melakukan pelaksanaan analisa jabatan, evaluasi dan

manajemen remunerasi dengan bantuan USAID yang tertuang dalam perjanjian “

grant agreement between The republic Of indonesia as recepient and the

Government of U.S.A (USAID) as donor “ Strenghten Anti Coruption Effort

and Promote Immunization Coverage “ No . Grant : 497-M-497-021 dengan

fihak konsultan MCC-ICCP.

Analisa jabatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan

tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian

diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan

tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan.

Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh aspek dan kegiatanan dari sebuah pekerjaan.

Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya timpang

tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar

bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.

Gambar 20

Kegiatan Pengambilan Data Uraian Pekerjaan

71

Pengambilan data dilakukan dengan metoda sampling, mewakili lingkungan

peradilan, kelas pengadilan, karakteristik lokasi pengadilan serta kekhususan lain.

Selain itu, pemegang jabatan harus sudah berada di posisi tersebut sekurang-

kurangnya 6 bulan. Khusus untuk posisi dengan pemegang jabatan tunggal, maka

seluruhya menjadi sampel.

Selanjutnya dilaksanakan evaluasi pekerjaan. Pada tahapan ini, setiap pekerjaan

dihitung bobotnya berdasarkan dimensi pekerjaan yang telah dirumuskan dalam

uraian pekerjaannya. Setelah diberikan bobot, maka akan diketahui grading atau

tingkatan sebuah pekerjaan relatif dalam organisasi Mahkamah Agung.

Dari dua tahapan kegiatan ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Delapan ratus tujuh puluh lima uraian pekerjaan yang mencakup uraian

pekerjaan:

i. Ketua & wakil MA

ii. TUADA

iii. Hakim Agung

iv. Hakim

v. Sekretariatan

vi. Kepaniteraan

vii. Eselon 1 – 4

viii. Tenaga fungsional

B. Dua puluh enam tingkatan pekerjaan

5.2 Pelatihan Job Descriptions Training

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan uraian pekerjaan tersebut Mahkamah Agung

perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran aparatnya. Hal ini penting

dilakukan agar uraian pekerjaan tidak sekedar menjadi dokumen tertulis,

melainkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Atas dasar pemikiran

tersebut Mahkamah Agung memerlukan sekelompok orang yang siap untuk

menyebarluaskan uraian pekerjaan kepada pihak-pihak yang lebih luas di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya. “Job

Descriptioan Champions” adalah salah satu ikhtiar Mahkamah Agung untuk

menyiapkan orang pilihan yang akan menyebarluaskan uraian pekerjaan kepada

berbagai pihak dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan

dibawahnya.

72

Kegiatan “Job Descriptions Champions Traning” diselenggarakan Pusdiklat

Mahkamah Agung RI, Ciawi Bogor pada 8 – 9 September 2009.

A. Peserta

Peserta terdiri dari:

i. Pimpinan Mahkamah Agung, yang diwakili

Wakil Ketua Non-Yudisial

Ketua Muda Bidang Pembinaan

ii. Seluruh jajaran eselon 1 Mahkamah Agung

iii. Eselon II dan Eselon III di lingkungan Dirjen dan Badan

iv. Perwakilan Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di empat

lingkungan peradilan di Indonesia

B. Jumlah

Jumlah seluruh peserta adalah 40 orang, yang terdiri dari:

1. Tamu undangan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari Wakil Ketua

Mahkamah Agung Non-Yudisial, Ketua Muda Pembinaan dan 8

jajaran eselon 1

2. Sembilan Peserta pelatihan dari eselon II dan III di lingkungan Dirjen

dan Badan

3. Dua puluh satu peserta pelatihan dari Panitera Sekretaris (Pansek)

tingkat banding di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Gambar 21

Suasana Pemberian Materi Pelatihan

73

Gambar 22

Simulasi Penyampaian Materi Uraian Pekerjaan oleh Peserta Pelatihan

Bukti-bukti pencapaian program quick wins dapat dilihat pada tabel berikut:

NO PENCAPAIAN QUICK WINS BUKTI PENCAPAIAN

1 Transparansi Peradilan melalui

publikasi putusan

Mengembangkan Landasan

Keterbukaan informasi. Langkah

pertama yang ditempuh Mahkamah

Agung untuk mewujudkan

transparansi peradilan adalah

dengan mengeluarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007

Pada saat Rapat Kerja Nasional

Mahkamah Agung 3 September

2007 di Makassar telah

diluncurkan website

http://www.putusan.net untuk

publikasi putusan. Pada saat

peluncuran telah diupload 784

putusan

Untuk memastikan bahwa setiap

website pengadilan memuat menu

publikasi putusan diterbitkan Buku

Standarisasi Menu Website. Selain

menu publikasi putusan buku

inipun memastikan adanya menu

transparansi anggaran pada setiap

website yang dibangun.

Pengadilan pada tahun 2008

Pada 2009, dilakukan Migrasi

Server untuk publikasi putusan ke

server MA, sehingga direktori

putusan ini menjadi subdomain

website mahkamah agung. Sejak

Fotocopy Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28

Agustus 2007

Foto peluncuran situs putusan

Mahkamah Agung

Situs: http://www.putusan.net

Fotocopy Surat Edaran Nomor 6

Tahun 2010 tanggal 29 April 2010

tentang Instruksi Implementasi

Keterbukaan Informasi pada

Pengadilan

Buku Standarisasi Menu Website

Pengadilan pada tahun 2008

Situs :

http://putusan.mahkamahagung.go.id untuk publikasi putusan

Buku Cetak Biru Mahkamah Agung

2003-2009

Buku Panduan penyelenggaraan situs

web Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama mahkamah Agung

RI Tahun 2008

Fotocopy Surat Nomor.

211/DJA/HK/65/VI/2010 dari

Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI kepada

Ketua Mahkamah Syar’iyah

Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi

Agama seluruh Indonesia perihal

dukungan pimpinan terhadap

publikasi putusan perkara

Fotocopy Keputusan Wakil Ketua





74

periode ini putusan Mahkamah

Agung bisa diakses di :

http://putusan.mahkamahagung.go.

id Pada bulan Agustus 2010

dilakukan upgrade website

direktori putusan Mahkamah

Agung, sehingga sistemnya bisa

menampung tidak hanya putusan

Mahkamah Agung tetapi juga

putusan pengadilan di semua

tingkatan dan semua lingkungan

peradilan seluruh Indonesia

Sampai tahun 2010 telah diupload

putusan sebanyak 18,332.

Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial Nomor : 01/WKMA-

NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Pada Mahkamah Agung RI

Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010

Fotocopy Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 Tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan

Standart Operasional Procedure

(SOP) uploading putusan

2 Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung

penerapan SK KMA No.

144/KMA/SK/VII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di

Pengadilan, seluruh pengadilan

diharapkan mengembangkan

website atau halaman untuk

memberikan pelayanan informasi

kepada masyarakat.Untuk itu pada

tahun anggaran 2009 dialokasikan

sejumlah dana pada setiap

pengadilan untuk pengembangan

website.

Dengan pengalokasian itu, pada

tahun 2009 : 529 satuan kerja

pengadilan telah memiliki situs

web. Pada tahun 2010 jumlah

tersebut menjadi: 729 satuan kerja

pengadilan telah memiliki situs

web. Jumlah ini mengDengan

perincian:

372 web pengadilan agama

305 web pengadilan umum

30 web pengadilan tata usaha

negara

22 web pengadilan militer

Teknologi informasi di Mahkamah

Agung dan badan-badan peradilan

di bawahnya juga dikembangkan

untuk:

Sistem layanan informasi

Sistem database peraturan

perundang-undangan. Selain

dengan sistem ini, juga

disiapkan kepingan compact

disc yang dapat diinstall ke


Tahun 2009 dan 2010

Website http://mahkamahagung.go.id/



http://mahkamahagung.go.id/

75

dalam komputer pribadi

Sistem informasi manajemen

perkara

Sistem pengawasan dan pengaduan

yang secara umum mengelola:

pencatatan permohonan informasi

yang masuk; komunikasi

pengumpulan informasi yang

diminta; monitoring proses

pengolahan informasi; pengiriman

hasil informasi yang dicari oleh

pemohon; penerimaan pengajuan

keberatan terhadap pelayanan

informasi yang tidak sesuai

Pengembangan Teknologi Informasi

- lanjutan

Sistem pelaporan keuangan perkara

(dikembangkan berdasarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 09/2008). Sistem ini

meliputi:

o Kejelasan alur pengelola laporan

keuangan perkara

o Penggunaan sistem SMS dalam

pelaporan keuangan perkara.

Penggunaan SMS dimaksudkan

untuk mempercepat pengumpulan

dan pengolahan informasi

keuangan perkara yang dikelola

oleh pengadilan tingkat pertama

dan banding. Sebelumnya

diperlukan waktu setidaknya 2

(dua) bulan untuk mengumpulkan

dan mengolah laporan secara

manual dari pengadilan tingkat

pertama dan banding seluruh

Indonesia. Pelaporan dengan

menggunakan aplikasi SMS

membuat laporan dapat

dikumpulkan dalam waktu

seketika, karena data

dikumpulkan secara elektronik

dan langsung diolah secara real

time.


Tahun 2009 dan 2010


: tampilan aplikasi sistem-sistem

yang dimaksud

Buku manual SIKEP


76

Sistem manajemen perencanaan

dan keuangan. Penggunaan aplikasi

komputer untuk manajemen

perencanaan dan keuangan di

Mahkamah Agung dilakukan

dengan menggunakan rangkaian

paket aplikasi yang telah

disediakan oleh Kementerian

Keuangan sebagai pengelola

keuangan negara.

Sistem manajemen kepegawaian

(SIKEP). bertujuan untuk

mengintegrasikan data

kepegawaian yang ada di

lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan adanya SIKEP tersebut,

diharapkan Mahkamah Agung akan

memiliki database terintegrasi

tentang Sumber Daya Manusia

(SDM), menggantikan aplikasi

SDM sektoral yang selama ini ada

di masing-masing satuan kerja

tertentu


(lanjutan)

Sistem manajemen penelitian dan

pengembangan. Badan Penelitian,

Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan (Balitbangdiklat)

Mahkamah Agung antara lain

memanfaatan teknologi informasi

untuk mendata SDM yang akan dan

telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan.

Layanan e-mail. Sejak tahun 2009,

Mahkamah Agung juga

mengimplementasikan aplikasi email

yang berupaya menjangkau lebih

banyak pengguna di lingkungan

Mahkamah Agung

Sistem administrasi persuratan

Aplikasi ini akan memberikan


Tahun 2009 dan 2010


: tampilan aplikasi sistem-sistem

yang dimaksud

Fotocopy Surat Edaran No. 46 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pelaporan

Penggunaan Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan SEMA ini setiap

pengadilan tingkat pertama wajib

melaporkan penggunaan dana

bantuan hukum melalui sistem sms

dan pelaporan berbasis web yang

telah disediakan


77

fasilitas kepada pengguna/user untuk

membuat dan mencari kembali surat,

baik surat masuk dan surat keluar.

Saat ini Aplikasi ini baru

diimplementasikan di lingkungan

satuan kerja Badan Urusan

Administrasi (BUA) Mahkamah

Agung. Secara bertahap akan

diimplementasikan kepada seluruh

satuan kerja Mahkamah Agung.

Sistem informasi perpustakaan.

Setiap user baik masyarakat umum

maupun pegawai Mahkamah Agung

dapat melihat katalog perpustakaan

untuk melihat status referensi

kepustakaan yang dicari. Publik

dapat mengakses sistem ini pada

situs web Mahkamah Agung. Saat

ini publik dapat melihat sebatas

katalog perpustakaan, kedepannya

sistem ini akan dikembangkan bukan

hanya katalog tetapi dapat

mengakses dokumen tertentu yang

menjadi koleksi perpustakaan yang

dibutuhkan publik.

Sistem SMS gateway. Sistem ini

digunakan untuk melakukan

pelaporan penerimaan dan

penggunaan biaya perkara, besaran

dan penyerapan anggaran prodeo dan

sidang keliling. Mulai tahun 2011,

SMS Gateway dilengkapi dengan

menu Posbakum (Pos Bantuan

Hukum)


(lanjutan)

SIADPA (Sistem Informasi

Administrasi Pengadilan Agama).

Salah satu misi Ditjen Badilag

sebagaimana termaktub dalam

Rencana Strategis Ditjen Badilag

2004-2009 dan 2009-2014 adalah

modernisasi administrasi peradilan


Tahun 2010

SIADPA WEB Pengadilan Agama

Jakarta Pusat

Website: http://www.badilag.net

78

agama. Misi ini kemudian

diwujudkan dalam bentuk kegiatan

pembuatan aplikasi yang

mengotomatisasi Pola Bindalmin.

SIADPA terdiri dari SIADPA

Utama, SIADPA LIPA

(Pelaporan), SIADPA KIPA

(Keuangan dan Kasir) dan

SIADPA REGISTER. Beberapa

Pengadilan Agama yang sudah

menggunakan SIADPA web ini

antara lain Pengadilan Agama

Jakarta Pusat, Pengadilan Agama

Jakarta Timur, Pengadilan Agama

Kendal, Pengadilan Agama

Purwodadi, dan Pengadilan Agama

Semarang.

3 Pengelolaan Penerimaan Bukan

Pajak (PNBP). Keputusan

pengelolaan biaya perkara ini

tercantum dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis. Dalam

pasal 1 diatur, biaya perkara yang

berasal dari Mahkamah Agung,

Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hak

Kepaniteraan lainnya merupakan jenis

dari (PNBP). Dalam pasal 2 PP itu.

Dalam pasal 3, diatur mengenai

seluruh PNBP yang Berlaku pada

Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan yang berada di bawahnya

wajib disetor langsung secepatnya ke

kas negara. Untuk mengefektifkan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah

tersebut, Mahkamah Agung

selanjutnya mengeluarkan Surat Wakil

Ketua Mahkamah Agung Nomor 42

Tahun 2008 yang pada intinya

mengatur tahapan dan teknis

pengelolaan biaya PNBP di

Mahkamah Agung dan Badan

Fotocopy Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis


Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No 4 Tahun 2008 tentang

Pemungutan Biaya Perkara

79

Peradilan dibawahnya

Mahkamah Agung juga

mengeluarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) No 4

Tahun 2008 tentang Pemungutan

Biaya Perkara yang mengatur

antara lain kewajiban pembayaran

biaya perkara melalui Bank dan

membatasi pembayaran biaya

perkara secara langsung dari pihak-

pihak berperkara pada pengadilan

serta pengembalian sisa biaya

perkara pada para pihak.

4 Kode Etik Hakim/Pengawasan.

Untuk meningkatkan

profesionalisme, kualitas dan

integritas sebagai hakim, termasuk

Hakim Agung, melalui SK KMA

No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada

Desember 2006 – ditetapkanlah

Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai

pedoman bagi hakim, yaitu adil,

jujur, arif dan bijaksana, mandiri,

berintegritas tinggi, bertanggung

jawab, menjunjung tinggi harga diri,

berdisiplin tinggi, rendah hati, dan

profesional.

Penerapan PPH dan Majelis

Kehormatan Hakim.

Menindaklanjuti Undang-undang

No. 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-

undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, pada tanggal 8

April 2009 ditetapkan Keputusan

Bersama antara Ketua Mahkamah

Agung dan Ketua Komisi Yudisial

RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009

– Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim. Kemudian pada

tanggal 8 September 2009 telah

ditetapkan Keputusan Bersama

antara Ketua Mahkamah Agung RI

Fotocopy SK KMA Nomor

104AKMA/SK/XII/2006

Buku Pedoman Perilaku Hakim


215/KMA/SK/ XII/2007 mengenai

Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku

Hakim

Fotocopy Surat Keputusan Bersama

antara Ketua Mahkamah Agung dan

Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:

047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor :

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Fotocopy Surat Keputusan Bersama

antara Ketua Mahkamah Agung RI

dan Ketua Komisi Yudisial RI No

129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata

Cara Pembentukan, Tata Kerja dan

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Majelis Kehormatan Hakim

Fotocopy Nota Kesepahaman

Bersama antara Mahkamah Agung RI

dengan Kejaksaan Agung RI No.

095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-

075/A/JA/07/2009 tentang

Pengawasan

80

dan Ketua Komisi Yudisial RI No

129/KMA/SKB/IX/2009 tentang

Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja

dan Tata Cara Pengambilan

Keputusan Majelis Kehormatan

Hakim

Untuk mengatasi berbagai bentuk

penyimpangan baik oleh aparat

pengadilan maupun aparat kejaksaan

dan tercapainya peradilan yang

tertib, adil, dan bebas dari korupsi

kolusi serta nepotisme, maka

dipandang perlu dilakukan

pengawasan secara bersinergi antara

Mahkamah Agung dan Kejaksaan.

Dalam upaya mewujudkan jejaring

pengawasan tersebut pada tanggal 16

Juli 2009 telah ditandatangani Nota

Kesepahaman Bersama antara

Mahkamah Agung RI dengan

Kejaksaan Agung RI No.

095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-

075/A/JA/07/2009 tentang

Pengawasan yang pada intinya

mengatur koordinasi pengawasan

antara Mahkamah Agung RI dan

Kejaksaan Agung.


Tahun 2010

5 Manajemen SDM, khususnya

Analisa Pekerjaan, Evaluasi

Pekerjaan dan Sistem Remunerasi

(dalam hal ini yang dimaksud

adalah tunjangan kinerja)

Dilaksanakan kegiatan analisa

pekerjaan dan evaluasi pekerjaan,

dengan hasil: 875 uraian pekerjaan

dan 26 peringkat jabatan

Telah menerima tunjangan kinerja

berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 19

Tahun 2008 tentang Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri di Lingkungan

Selanjutnya aturan-aturan

pelaksanaan penerimaannya

dilakukan dengan surat-surat

keputusan Ketua dan Sekretaris


Tahun 2009

Fotocopy uraian jabatan

Fotocopy Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 19

Tahun 2008 tentang Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai

Negeri di Lingkungan Mahkamah

Agung dan badan Peradilan Yang

Berada di bawahnya;Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor.

596/SEK/01/VI/2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pembayaran

Remunerasi Mahkamah Agung RI;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor.

099/SEK/01/III/2009 tentang




81

Mahkamah Agung

Selanjutnya sambil menunggu

pengembangan sistem penilaian

kinerja yang kelak akan digunakan

untuk dasar pemberian tunjangan

kinerja, maka untuk sementara

Mahkamah Agung menetapkan

disiplin kerja sebagai acuan

melalui Keputusan Ketua

Mahakamah Republik Indonesia

Nomor. 071/KMA/SK/V/2008

tentang Ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus

Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri

Pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di

Bawahnya

Agung Nomor. 315/SEK/ 01/V/2008

tentang Remunerasi/Tunjangan

Khusus Kinerja Mahkamah Agung

RI;


Mahkamah Agung RI Nomor.

070/KMA/SK/V/2008 tentang

Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai

Negeri di Lingkungan mahkamah

Agung dan Badan-badan Peradilan

yang Berada di Bawahnya;


Mahakamah Republik Indonesia

Nomor. 071/KMA/SK/V/2008

tentang Ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus

Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri

Pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di Bawahnya;


Agung RI Nomor.

596/SEK/01/VI/2008 tentang




Agung RI Nomor.

099/SEK/01/III/2009 tentang




mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor.


Perubahan Pertama atas Keputusan

Ketua mahkamah Agung RI Nomor:


Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

Dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah

Agung dan badan Peradilan Yang

Berada di Bawahnya;

Fotocopy Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor.

035/KMA/SK/IX/2008 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Nomor.071/KMA/SK/V/2008 tentang

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

82

Dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan pegawai Negeri Pada mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang

Berada di Bawahnya

Tabel 10

Pencapaian dan Bukti Pencapaian Quick Wins

Lampiran bukti dokumen Quick Wins berada dalam kotak Quick Wins

83

BAGIAN EMPAT

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG:

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai mandat Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2008 MA dan badan

peradilan di bawahnya terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang sudah

digariskan.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi secara keseluruhan

adalah sebagai berikut:

1. Program Arahan Strategi

1.1 Kegiatan : Quick Wins

Program percepatan reformasi birokrasi secara detail telah dibahas pada bagian

sebelumnya (secara khusus sudah dibahas pada bagian 3).

1.2 Kegiatan : Penilaian Kinerja Organisasi

Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan

perlu dilakukan audit kinerja meliputi teknis penanganan perkara, manajemen

peradilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum serta

unsur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah

meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang

berdampak pada peningkatan citra peradilan dan peningkatan kepercayaan

masyarakat pada institusi peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut Badan

Pengawasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No.

26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian

Kinerja Pengadilan. Pada tahun 2010 Badan Pengawasan Mahkamah Agung

menargetkan audit kinerja dilakukan untuk 100 Satuan kerja, namun sesuai anggaran

yang tersedia hanya dapat dilakukan pada 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja yang

diutamakan pada Wilayah II (Jawa, Bali dan Madura) yang menghasilkan LHP

(Laporan Hasil Pemeriksaan).

Penilaian terhadap organisasi juga dilakukan melalui Organization Diagnostic

Assessment (ODA). Organization Diagnostic Assessment (ODA) dilakukan dengan

menggunakan kriteria International Framework of Court Excellence. Kerangka kerja

ini adalah kerangka kerja yang telah diadopsi oleh hampir semua badan peradilan di

dunia. Kriteria atau parameter International Framework of Court Excellence terdiri

dari tujuh area court excellence yang terbagi dalam tiga kategori. Berikut skema atau

bagan International Framework of Court Excellence:

84

Gambar 23

International Framework of Court Excellence

Hasil dari penilaian ini menggambarkan kondisi Mahkamah Agung saat ini

(current state) yang merupakan titik berangkat proses pembaruan. Data diambil

dari seluruh pemangku kepentingan yang diambil dengan metoda sampling, baik

internal maupun eksternal. Internal terdiri dari Pimpinan Mahkamah Agung dan

setiap tingkatan di bawahnya. Eksternal berasal dari akademisi; lembaga

pemerintah lain, seperti: kejaksaan, kepolisian, KPK, Komisi Yudisial, DPR;

pengacara; Lembaga Swadaya Masyarakat; perwakilan Pemda; dan media

massa. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner (kuesioner

court excellence) dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD).

Secara umum, hasil dari penilaian dengan

menggunakan kerangka kerja Court Excellence

ini, adalah sebagai berikut:

a. Lembaga peradilan Indonesia baru mencapai

kurang dari 50% untuk mewujudkan sebuah

Court Excellence, pada ketujuh area Court

Excellence.

b. Peradilan masih sangat lemah pada aspek

perencanaan. Sementara pada aspek

implementasi sedikit lebih baik. Kondisi ini

memberi gambaran bahwa badan peradilan

85

masih mengandalkan pada penyelesaian-penyelesaian masalah yang bersifat

sementara dan responsif. Itu sebabnya hasil yang didapat masih belum

optimal dan umumnya tidak memberikan dampak yang berkelanjutan.

c. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian responden internal

dan responden eksternal, dimana penilaian responden eksternal lebih rendah

dari penilaian responden internal. Empat area yang dinilai oleh responden

internal dan eksternal adalah : proses pengadilan, kebutuhan dan kepuasan

pengguna pengadilan, pengadilan yang terjangkau dan kepercayaan publik.

Hal ini memberikan indikasi bahwa secara umum, badan peradilan belum

dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik.

d. Area kebijakan peradilan cenderung dinilai lebih baik dibandingkan nilai

pada area-area lainnya.

e. Area kebutuhan dan kepuasan pengguna cenderung dinilai lebih buruk

dibandingkan dengan area-area lainnya.

f. Pengadilan-pengadilan di Jakarta dan wilayah barat serta tengah relatif

memberikan penilaian yang lebih baik pada institusi, dibandingkan dengan

pengadilan-pengadilan di wilayah timur dan ujung wilayah barat. Kondisi ini

memberikan indikasi bahwa paling tidak penyebaran informasi belum

merata.

Sementara hasil untuk setiap area dapat dilihat pada tabel berikut:

NO AREA NILAI POSITIF* NILAI KRITIS**

1 Manajemen dan

Pimpinan Badan

Peradilan

Penjabaran sasaran jangka

pendek dalam program

kegiatan yang tepat

Keterbukaan pada visi,

sasaran, program

peradilan

2 Kebijakan

peradilan

Pelayanan dapat dinikmati

masyarakat pencari keadilan

Tujuan jangka pendek,

jangka menengah dan

jangka panjang sesuai

dengan nilai peradilan

3 Sumber daya

manusia,

material dan

keuangan

Pengelolaan sumber daya

hakim secara efektif

Ketersediaan SIMKEU

yang transparan

Penggunaan analisa

beban kerja untuk

kebutuhan staf

pengadilan

4 Proses

pengadilan

Pemisahan peran dan

tanggung jawab hakim dan

staf pengadilan

Hakim memenuhi nilai-

Pengukuran kualitas

pelayanan dan putusan

pengadilan

86

nilai pengadilan

5 Kebutuhan dan

Kepuasan

Pengguna

Pengadilan

Petugas menindaklanjuti

pengaduan dan permintaan ,

dengan penuh tanggung

jawab

Pengumpulan

informasi berkala

tingkat kepuasan

pengguna

6 Pengadilan yang

terjangkau

Biaya perkara yg terjangkau

masyarakat

Memfasilitasi bantuan

hukum bagi pencari

keadilan

7 Kepercayaan

publik

Menyediakan informasi

proses perkara pengadilan",

dan pernyataan


jumlah perkara, tunggakan,

rencana, penetapan


statistik pengawasan”

dinilai merupakan

pelayanan pengadilan

yang relatif paling

buruk

Tabel 11

Hasil Penilaian Area dengan Menggunakan Kerangka Kerja Court Excellence

Catatan:

╸ * : nilai positif di sini menyatakan bahwa pernyataan yang

menggambarkan kondisi ini dinilai dalam rentang “sedikit lebih baik

sampai lebih baik” dibandingkan dengan pernyataan lain pada area

tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi ini adalah kondisi yang

tetap perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan guna mendapatkan hasil

yang lebih baik lagi.

╸ ** : nilai kritis di sini menyatakan bahwa pernyataan yang

menggambarkan kondisi ini dinilai dalam rentang “buruk sampai paling

buruk” diantara dengan pernyataan lain pada area tersebut. Hal ini

memberikan arti bahwa kondisi ini adalah kondisi kritis yang harus

menjadi prioritas perbaikan/perubahan.

1.3 Kegiatan : Postur Birokrasi 2025

Berdasarkan kondisi saat ini sebagaimana hasil ODA (Organizational Diagnostic

Assessment), Pimpinan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya

merumuskan kondisi masa depan yang diinginkan (postur birokrasi 2025) dan

memberikan arahan strategis perubahan guna perbaikan serta menentukan prioritas

perubahan/perbaikan. Bayangan atau harapan masa depan yang diinginkan

kemudian dirumuskan dalam visi dan misi Mahkamah Agung. Arahan strategis

dirumuskan dalam, pertama: kriteria keberhasilan atau kondisi-kondisi yang harus

terjadi saat visi tercapai. Kedua: nilai-nilai yang harus dikembangkan menjadi

budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku bagi semua warga badan

87

peradilan. Ketiga adalah strategi baru badan peradilan. Salah satunya adalah akan

diterapkannya sistem kamar dan upaya pembatasan perkara. Hal ini dimaksudkan

untuk membangun profesionalisme dalam memutus perkara dan menjaga kepastian

hukum.

Dalam buku cetak biru ini, juga memberi gambaran besar mengenai tahap-tahap

implementasi yang dibagi dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana kerja secara

umum dan target-target capaian juga dapat dilihat pada buku tersebut.

NO PENCAPAIAN PROGRAM ARAHAN

STRATEGIS BUKTI PENCAPAIAN

1. Penilaian Kinerja Organisasi

Secara serius Mahkamah Agung melakukan penilaian

kinerja dengan berbagai metoda untuk mengetahui

detil posisi organisasi.

Dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Pengawasan No. 26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21

Juni 2010, Badan Pengawasan ahkamah Agung

menyusun Pedoman Audit dan penilaian Kinerja

dan melaksanakan audit kinerja

Selain itu juga melakukan audit administrasi

kinerja sebagaimana telah ditentukan oleh

Pemerintah

Dalam upaya memposisikan diri terhadap kondisi

peradilan tingkat global, Mahkamah Agung juga

melakukan penilaian dengan standar International

Framework of Court Excellence melalui

Organization Diagnostic Assessment

Fotocopy Surat

Keputusan Kepala Badan

Pengawasan No.

26A/BP/SK/VIII/2010

tanggal 21 Juni 2010

tentang Pedoman Audit

dan Penilaian Kinerja

Pengadilan.

Fotocopy laporan hasil

kegiatan audit dan

penilaian kinerja

LAKIP tahun 2008, 2009

dan 2010

Fotocopy dokumen hasil

organization diagnostic

assessment

2. Postur Birokrasi 2025

Postur birokrasi Mahkamah Agung 2025

digambarkan dengan jelas pada Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Cetak biru

tersebut dengan jelas menggambarkan postur

birokrasi yang diinginkan Mahkamah Agung, antara

lain melalui :

Visi dan misi yang baru

Sepuluh kondisi badan peradilan yang

diinginkan

Strategi badan peradilan

Disain organisasi badan peradilan

Cetak biru tersebut juga dengan jelas

menggambarkan prioritas dan milestone pencapaian

Dokumen Cetak Biru

Peradilan 2010-2035

88

setiap lima tahunan serta gambaran besar rencana

kerjanya

Tabel 12

Pencapaian dan Bukti Capaian Program Arahan Strategi

Lampiran bukti dokumen Arahan Strategi berada dalam kotak

Program Arahan Strategi

2. Program Manajemen Perubahan

Mengelola perubahan adalah sebuah pekerjaan besar yang akan terus berlangsung selama

proses perubahan atau pembaruan di Mahkamah Agung berjalan. Pengelolaan perubahan

akan menentukan seberapa nyata perubahan atau pembaruan akan terwujud di Mahkamah

Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya.

Bagi Mahkamah Agung, kesadaran mengelola

perubahan diperkuat dengan hasil evaluasi terhadap

program dan kegiatan pembaruan yang

dilaksanakan pada tahun 2008. Evaluasi ini

dilaksanakan sebagai persiapan untuk penyusunan

Cetak Biru Mahkamah Agung berikutnya. Hasil

evaluasi akan digunakan untuk mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhan program perubahan apalagi

yag diperlukan dan seberapa besar perubahan

tersebut perlu dilakukan. Selain itu juga didorong

oleh adanya kesadaran dari segenap Pimpinan

Mahkamah Agung bahwa reformasi birokrasi

haruslah menjadi bagian integratif dari proses

pembaruan peradilan secara umum. Oleh karena itu, evaluasi ini penting untuk

mengidentifikasi bagaimana memposisikan reformasi birokrasi agar bisa mendorong

proses pembaruan peradilan yang memang difokuskan pada aspek-aspek teknis peradilan.

Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa keberhasilan program dan capaian yang

diperoleh Mahkamah Agung, baru mencapai 30%. Angka 30% keberhasilan di sini

sesungguhnya menunjukkan tingkat keberlanjutan dari keluaran suatu program atau

aktivitas, bukan merujuk pada jumlah program atau aktivitas yang dijalankan. Bila

melihat angka pencapaian ini, memang dirasakan sangat kecil, mengingat upaya

perumusan kegiatan dan penyusunan sistem baru serta sosialisasinya telah memakan

waktu, tenaga dan biaya yang besar.

Evaluasi terhadap program

dan kegiatan pembaruan

pada tahun 2008

dimaksudkan untuk

mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhan

program perubahan apalagi

yang diperlukan dan

seberapa besar perubahan

tersebut perlu dilakukan.

89

Hasil ini dikonfirmasi dengan hasil penilaian organisasi (ODA = Organizational

Diagnostic Assessment) yang dilakukan pada tahun 2009. Bila evaluasi sebelumnya

dilakukan terhadap program dan kegiatan, ODA

dilakukan terhadap pelaku dan penerima program

serta kegiatan tersebut. Hasil ODA menunjukkan

bahwa kinerja lembaga peradilan masih tetap

mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan,

antara lain mengenai informasi proses peradilan

yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih

sulitnya akses masyarakat miskin dan

terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara

yang dirasakan masih sangat lama. 17

Hasil tersebut memberi gambaran bahwa tiga

faktor penting dalam proses pembaruan peradilan,

yaitu program dan kegiatan; pelaku/pelaksaa

program dan kegiatan; dan penerima manfaat dari

program dan kegiatan, tidak terkoneksi dengan

baik satu sama lain. Koneksi yang dimaksud

adalah belum dirumuskan strategi terhadap ikatan

perencanaan, pelaksanaan dan evalusasi yang

secara khusus, komprehensif dan terstruktur untuk membawa program dan kegiatan

individu, tim dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang

diinginkan dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses

perubahan tersebut. Apa dituliskan terakhir ini, adalah apa yang biasa disebut sebagai

manajemen perubahan yang didukung dengan strategi komunikasi.

Oleh karena itu segera setelah Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 (yang

merupakan keberlanjutan dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2004) selesai pada tahun

2010, maka disusunlah Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi. Strategi

Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah Agung, secara khusus

dikembangkan dengan maksud:

1. Merencanakan bagaimana rekomendasi-rekomendasi Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035 dapat dilaksanakan dan berhasil, baik terhadap organisasi

maupun aparat peradilan serta yang terpenting adalah bagi para pencari keadilan

dan pengguna pengadilan.

2. Memastikan prioritas yang jelas dan terukur bagi Mahkamah Agung, sehingga

hasil yang diinginkan terjadi tepat waktu, tepat guna dengan kualitas yang baik

17

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Bab 1 : Pendahuluan, Sub-bab A: Latar Belakang dan Konteks

Pembaruan.

Belum dirumuskan strategi

terhadap ikatan

perencanaan, pelaksanaan

dan evalusasi yang

komprehensif dan

terstruktur untuk membawa

program dan kegiatan;

individu; tim dan

organisasi dari keadaan

sekarang ke keadaan masa

depan yang diinginkan dan

untuk mengelola individu

yang akan terkena dampak

dari proses perubahan.

tersebut

90

3. Membantu Mahkamah Agung membangun infrastruktur pengelola perubahan:

tim, kapabilitas, monitoring dan evaluasi.

4. Mengantisipasi adanya penolakan-

penolakan terhadap perubahan dan

merencanakan tindakan-tindakan untuk

mengatasi18

Dalam merumuskan strategi manajemen

perubahan dan strategi komunikasi, Mahkamah

Agung menggunakan hasil evaluasi kinerja

organisasi dan organization diagnostic assessment

digunakan sebagai titik berangkat pembaruan

peradilan (dimana di dalamnya terdapat reformasi

birokrasi). Sementara Dokumen Cetak Biru

Pembaruan Peradilan sebagai titik tujuan. Dengan

menarik garis dari titik berangkat pembaruan ke

arah titik tujuan pembaruan, diperoleh gambaran

bahwa sejumlah perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya

mendasar dan relatif memiliki dampak yang besar, seperti redefinisi visi dan misi serta

nilai-nilai, perubahan sistem kamar, pembatasan perkara, struktur organisasi untuk

mewadahi perubahan sistem kamar, dan beberapa lainnya yang bisa dilihat pada

Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

Dari pemahaman terhadap prioritas serta karakter program dan kegiatan perubahan yang

direncanakan, terlihat bahwa strategi yang akan banyak dijalankan adalah strategi power

coercive19

. Dengan budaya organisasi yang ada sekarang, strategi didasarkan pada

pelaksanaan wewenang dan pemberlakuan sanksi ini dipercaya akan berhasil. Dalam

implementasinya, aktor utama dari strategi ini adalah Pimpinan Mahkamah Agung dan

Badan-badan Peradilan di bawahnya. Oleh karena itu para pemimpin harus memiliki

kepemimpinan yang kuat, dan konsisten serta tepat dalam menghitung resiko, baik

terhadap organisasi, pegawai maupun kepada sesama pemimpin.

Mengingat sifat-sifat perubahan dan dampak yang akan ditimbulkan serta strategi yang

akan digunakan, Mahkamah Agung juga melakukan asesmen kesiapan organisasi untuk

berubah. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan berubah dari orang-

orang di badan peradilan, sekaligus untuk mendapatkan gambaran seberapa besar tingkat

resistensi atau penolakan yang mungkin muncul. Hal ini penting untuk mengenali dan

merencanakan program-program untuk mengatasinya. Selain itu dalam asesmen ini juga

digali informasi media komunikasi apa yang dianggap paling tepat dalam proses

perubahan ini.

18

Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010. 19

Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010.

Dengan menarik garis dari

titik berangkat pembaruan

ke arah titik tujuan

pembaruan, diperoleh

gambaran bahwa sejumlah

perubahan yang dibutuhkan

adalah perubahan-

perubahan yang sifatnya

mendasar dan relatif

memiliki dampak yang

besar.

91

Asesmen dilakukan melalui desktop analysis, kuesioner yang disebarkan kepada

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung hingga staf pengadilan di seluruh Indonesia,

dan focus group discussion. Hasil dari asesmen20

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO TINGKATAN NILAI PENJELASAN

1 Organisasi secara umum

(Mahkamah Agung dan

badan-badan peradilan di

bawahnya)

67,9

Secara umum Mahkamah Agung dan

Badan-badan peradilan di bawahnya pada

semua tingkatan, dapat digolongkan

sebagai siap untuk mendukung perubahan

atau untuk berubah.

2 Mahkamah Agung 64,7

3 Pengadilan tingkat banding 66,6

4 Pengadilan tingkat pertama 68,5

Tabel 13

Tingkat Kesiapan Organisasi secara umum untuk Berubah

Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi memberikan

pemahaman bagaimana rekomendasi cetak biru yang berupa program-program dan

aktivitas-aktivitas perubahan akan diimplementasikan. Dengan adanya dokumen ini

diharapkan program dan aktivitas tersebut akan dapat berjalan sesuai rencana dan

memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

Secara umum manajemen perubahan, antara lain mencakup aktivitas-aktivitas sebagai

berikut:

1. Mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai baru, sikap, norma dan perilaku

dalam sebuah organisasi yang mendukung cara-cara baru melakukan pekerjaan

dan mengatasi resistensi terhadap perubahan.

2. Membangun konsensus diantara pemangku kepentingan pada perubahan

spesifik yang dirancang untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka.

3. Mengelola proses perubahan besar dalam menerapkan teknologi informasi,

proses bisnis, struktur organisasi dan tugas pekerjaan untuk mengurangi resiko

dan biaya perubahan, serta mengoptimalkan manfaatnya.

20

Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010.

92

4. Mengidentifikasi dan membahas resiko-resiko mereka yang terlibat dalam

melaksanaan perubahan, memperkuat kemampuan individu dan organisasi

untuk menangani perubahan dengan

baik.

Dokumen strategi manajemen perubahan dan

strategi komunikasi ini terdiri dari:

1. Asesmen kesiapan Mahkamah Agung

dan Badan-badan peradilan di bawahnya

untuk berubah

2. Strategi manajemen perubahan

3. Strategi komunikasi

4. Tim Manajemen Perubahan

Aktivitas: Sosialisasi dan Internalisasi

Pada dasarnya aktivitas sosialisasi dan internalisasi selalu dilakukan sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari setiap program dan kegiatan pembaruan. Bagi Mahkamah Agung,

aktivitas sosialisasi dan internalisasi ini ditujukan tidak hanya untuk distribusi informasi

tetapi juga termasuk membangun kapabilitas organisasi. Oleh karena itu aktivitas ini

dijalankan dengan berbagai cara dan media, antara lain melalui :

1. Barang-barang cetakan seperti poster, booklet, flyers, buku-buku, dsb

2. Website

3. Rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan, baik formal maupun informal

4. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, seperti surat keputusan dari pejabat

yang berwenang, surat edaran, dsb

5. Presentasi

6. Pelatihan-pelatihan/seminar/workshop, dsb

7. Asistensi teknis

Program Manajemen Perubahan dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

secara khusus dilaksanakan untuk program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi,

beberapa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO PENCAPAIAN PROGRAM

MANAJEMEN PERUBAHAN BUKTI PENCAPAIAN

Manajemen Perubahan

Tersusunnya strategi manajemen

perubahan dan strategi komunikasi

Mahkamah Agung

Buku Strategi Manajemen

Perubahan dan Strategi Komunikasi

Mahkamah Agung, 2010

Bagi Mahkamah Agung,

aktivitas sosialisasi dan

internalisasi ini ditujukan

tidak hanya untuk distribusi

informasi tetapi juga

termasuk membangun

kapabilitas organisasi.

93

1

Sosialisasi dan Internalisasi

Transparansi Peradilan Melalui Publikasi

Putusan

Mempresentasikan dan membagikan SK

KMA 144/2007 kepada seluruh peserta

Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007

di Makassar.

Instrumen bagi pelaksanaan publikasi

putusan adalah Surat Keputusan

Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28

Agustus 2007

Pencetakan poster dan booklet

Loka Karya SK KMA 144/2007 di 7

(tujuh) Perguruan Tinggi

Sosialisasi SK KMA 144/2007 untuk 4

(empat) Lingkungan Peradilan

Poster dan booklet

Keputusan Penanggung Jawab

Kegiatan/Pejabat Pembuat

Komitmen/Kepala Biro Hukum

dan Humas Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung

RI Nomor :

03/S-KEP/BUA.6/HS/ XII/2008

Tentang Penunjukan Narasumber

dan Panitia Pelaksanaan

Sosialisasi Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal

28 Agustus 2007 bagi

Panitera/Sekretaris Pengadilan

Tingkat Banding, dan Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Tinggi Agama,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dan DILMILTI III

Surabaya;



Komitmen/Kepala Biro Hukum



RI Nomor : 04/S-

KEP/BUA.6/XII/2008 Tentang

Penunjukan Peserta Kegiatan

Sosialisasi Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal

28 Agustus 2007 Bagi


Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Tinggi Agama,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dan DILMILTI III

Surabaya;


94


Komitmen/Kepala BiroHukum



RI Nomor: 01/S-KEP/BUA.6/HS/

XI/2008 Tentang Penunjukan

Narasumber dan Panitera

Pelaksana Sosialisasi Surat

Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 bagi



Tingkat Pertama pada empat

Lingkungan Peradilan;

Laporan Kegiatan Sosialisasi

Surat Keputusan Ketua






Lingkungan Peradilan di wilayah

Provinsi Sumatra Selatan dan

Provinsi Lampung;

Laporan Kegiatan Sosialisasi

Surat Keputusan Ketua






Lingkungan Peradilan di wilayah

Provinsi Sumatra Utara;

Keputusan Kepala Badan Urusan


RI Nomor : 25A/S-KEP/BUA-

HUKMAS/V/2008 Tentang

Kegiatan Sosialisasi Dalam

Rangka Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik pada empat

Lingkungan Peradilan di Seluruh

Indonesia beserta

Daftar Hadir Pelaksanaan

95

Sosialisasi di Semarang dan

Surabaya;

2 Pedoman Perilaku Hakim

Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim selama

tiga hari.

Laporan Tahunan Mahkamah

Agung 2008, 2009, dan 2010

3 Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan

Sistem Remunerasi

Pelatihan Uraian Pekerjaan selama dua

hari

Pelatihan Champion untuk Uraian

Pekerjaan selama dua hari


Agung 2009


Agung 2010

4 Sosialisasi Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035 dan Reformasi

Birokrasi

Secara formal Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035 pertama kali

disampaikan pada Rakernas Mahkamah

Agung 2010 di Makassar. Selain presentasi

yang disampaikan oleh Ketua Muda

Pembinaan, Buku Cetak Biru juga

dibagikan pada seluruh peserta Rakernas.

Pada Rakernas tersebut juga

disosialisasikan reformasi birokrasi

gelombang ke dua. Sosialisasi ini, selain

memberikan informasi juga mengingatkan

kembali bahwa pelaksanaan reformasi

birokrasi di Mahkamah Agung belum

selesai. Sosialisasi disampaikan melalui

presentasi yang disampaikan oleh Wakil

Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-

Yudisial dan Ketua Muda Pembinaan.

Selain presentasi, dibagikan pula Laporan

Singkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada kesempatan tersebut, berkenan pula

hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Proses sosialisasi ini kemudian dilanjutkan

dengan sesi serupa yang diselenggarakan

di Bandung, Malang dan Batam

Agenda Rakernas

Buku Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035

Buku Laporan Singkat

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung

Foto-foto

5 Analisa Beban Kerja

Pada kegiatan Analisa Beban Kerja, sosialisasi

dan internalisasi dilakukan melalui pelatihan

dan asistensi teknis.

Foto-foto

Materi pelatihan

96

A. Pelatihan

a. Tujuan

Tujuan dari pelatihan ini, adalah:

Agar peserta memahami proses Analisa

Staffing Assessment di Mahkamah

Agung dan Pengadilan, dan

Agar peserta dapat melakukan Analisa

Staffing Assessment di Mahkamah

Agung dan Pengadilan

b. Peserta

Pansek Pengadilan Tingkat Banding

seluruh Indonesia

Pejabat eselon 3 dan 4 Unit

kepegawaian dan ortala 4 (empat)

peradilan di lingkungan Mahkamah

Agung

Pejabat eselon 3 dan 4 Biro

kepegawaian dan ortala Mahkamah

Agung

c. Jumlah Peserta

Jumlah seluruh peserta adalah 87 orang,

yang terdiri dari:

Pansek Pengadilan Tingkat Banding

seluruh Indonesia berjumlah 66 orang

Pejabat eselon 3 dan 4 Unit

kepegawaian dan ortala 4 (empat)

peradilan di lingkungan Mahkamah

Agung berjumlah 13 orang

Pejabat eselon 3 dan 4 Biro

kepegawaian dan ortala Mahkamah

Agung berjumlah 8 orang

II. Asistensi Teknis

Tujuan:

Memberikan umpan balik terhadap

pelaksanaan pengisian dan perhitungan

analisa beban kerja

Meningkatkan keterampilan dalam

pelaksanaan pengisian dan perhitungan

analisa beban kerja

Membantu koordinator pelaksana

staffing assessment di lingkungan

pengadilan agar mampu memandu

97

proses pengisian kuesioner dan

perhitungan beban kerja secara akurat

dan tepat

Aktivitas setiap pelaksanaan kunjungan

asistensi analisa beban kerja adalah sebagai

berikut:

Paparan materi analisa beban kerja

Latihan koreksi oleh peserta dan

presentasi hasil koreksi

Simulasi kepemanduan (menyampaikan

materi analisa beban kerja)

Sebagai peserta dalam kegiatan kunjungan

asisten analisa beban kerja pada setiap lokasi

sebagai berikut:

Panitera Sekretaris

Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris

Bagian kepegawaian

Operator komputer

Asistensi dilakukan di daerah-daerah sbb:

Bangka Belitung untuk Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

(20 Agustus 2009)

Banjarmasin untuk Pengadilan Tinggi

dan Pengadilan Tinggi Agama

(1 September 2009)

Jakarta untuk Pengadilan Tinggi

Militer/Dilmiltama (3 September 2009)

Makasar untuk Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi

Agama (14 September 2009)

Tabel 14

Aktivitas Sosialisasi

Lampiran bukti dokumen berada dalam kotak Program Manajemen Perubahan

3. Program : Penataan Sistem

Aktivitas : Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Remunerasi

Program dan kegiatan ini telah dibahas secara detail pada bagian program

percepatan (quick wins)

98

4. Penataan Organisasi

4.1 Aktivitas: Redefinisi, Misi dan Strategi

Salah satu arahan strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil ODA adalah perlunya

merumuskan kembali (redefinisi) visi dan misi. Visi dan misi yang baru ini menjadi

tujuan pencapaian Mahkamah Agung di masa depan sebagai respon mengantisipasi

perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan. Visi dan misi Mahkamah

Agung yang baru adalah sebagai berikut:

Sementara visi Mahkamah Agung yang lama adalah :

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,

efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya

rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Mahkamah Agung yang lama adalah :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan,

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain.

99

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat

serta dihormati

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan

Dalam penterjemahannya, visi Mahkamah Agung yang baru : Badan Peradilan

Indonesia yang Agung, secara ideal digambarkan sebagai sebuah Badan Peradilan

yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif,

dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang

jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan

profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi.

10. Modern, berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung juga berhasil dirumuskan. Nilai-nilai ini

diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku

warga badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman

2. Integritas dan kejujuran

3. Akuntabilitas

4. Responsibilitas

5. Keterbukaan

6. Ketidakberpihakan

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

100

4.2 Kegiatan : Analisa Beban Kerja

Aktivitas analisa beban kerja adalah kelanjutan proses dari aktivitas analisa

pekerjaan. Analisa pekerjaan memberikan pemahaman mengenai apa yang harus

dikerjakan dan dihasilkan pada posisinya. Hal ini untuk selanjutnya membawa

Mahkamah Agung pada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa banyak orang yang

dibutuhkan dalam setiap posisi tersebut untuk bisa memberikan hasil sebagaimana

yang diinginkan organisasi?. Pertanyaan mendasar inilah yang dijawab oleh aktivitas

Mahkamah Agung.

Dalam kegiatan ini, selain menghitung beban kerja, Mahkamah Agung juga

melakukan apa yang dikenal sebagai staffing assessment. Secara umum Staffing

assessment dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengetahui kapasitas ideal

(jumlah pegawai ideal) dalam sebuah organisasi berdasarkan pengukuran tingkat

kesibukan suatu posisi/jabatan dalam organisasi relatif terhadap waktu efektif yang

tersedia untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab dalam rentang waktu

satu tahun.

Kepentingan melaksanakan aktivitas ini, selain merupakan mandat reformasi

birokrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Nasional. Aktivitas ini juga menjadi rekomendasi Cetak Biru Mahkamah Agung

Republik Indonesia (2003), bagian V.F.3.2 Sumber Daya Manusia: mengenai jumlah

pegawai yang secara detil menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Agung perlu menghitung kembali jumlah pegawai untuk mencapai

ukuran organisasi yang paling tepat.

Disain Aktivitas

Aktivitas staffing assessment berdasarkan analisa beban kerja ini dilaksanakan selama

10 (sepuluh) bulan: sejak Juni 2008 hingga Maret 2009. Tahapan aktivitas ini, adalah

sebagai berikut:

Gambar 24

Tahap Aktivitas Staffing Assessment

101

Tahap 1 – Memahami konteks.

Pada dasarnya tahapan ini adalah mempelajari dokumen yang ada untuk

mengembangkan dan mendapatkan pemahaman mengenai organisasi

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pemahaman ini meliputi,

antara lain proses kerja dan fungsi-fungsi dari hakim dan staf serta aspek-aspek

lain yang paling kritikal mempengaruhi beban kerja.

Tahap 2 – Pengambilan data : Kunjungan Sampel.

Dalam tahap ini, tim konsultan mengunjungi sampel untuk pengambilan data.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tehnik, yaitu:

pengisian kuesioner dan wawancara. Selama proses pengambilan data, tim juga

melakukan observasi langsung.

Tahap 3 – Proses Validasi

Proses validasi dilakukan dalam format focus group discussion. Untuk

pengadilan focus group discussion diikuti oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua

Pengadilan dan PANSEK (Panitera Sektretaris).

Tahap 4 – Analisa Data.

Untuk mencapai keluaran yang diharapkan, analisa data dilakukan melalui

beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengitung FTE (Full Time Equivalent) setiap pemegang jabatan yang

menjadi sampel

2. Mengembangkan AWU (Administrative Working Unit) yang dalam

aktivitas ini dikatakan sebagai FTE normatif

3. Menghitung analisa regresi untuk mengetahui hubungan antar faktor.

Dalam hal ini adalah memeriksa apakah jumlah kasus berhubungan

dengan jumlah orang/pegawai.

Pelaksanaan aktivitas staffing assessment berdasarkan analisa beban kerja ini

dilandasi oleh kebutuhan Mahkamah Agung untuk mengetahui berapa jumlah

pegawai (hakim dan staf) yang tepat. Hal ini merupakan bagian dari upaya

Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan organisasi dan manajemen

sumber daya manusianya (kepegawaian).

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan dipahami bahwa sesuai dengan

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi) utama organisasi, yang

dikatakan sebagai beban kerja utama Mahkamah Agung dalam aktivitas ini

102

adalah jumlah kasus yang harus diputus. Beberapa faktor kritikal yang dianggap

mempengaruhi beban kerja utama ini adalah:

Tren jumlah kasus yang diputus

Jenis peradilan (dianggap mewakili jenis kasus dalam tataran atas

analisa (high level analysis))

Kelas pengadilan pada tiap jenis peradilan

Jumlah pegawai pada setiap posisi di setiap lokasi

Lokasi spesifik

Standar efektif waktu kerja (analisa berdasarkan ketetapan MenPan

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang disiplin kerja)

TUPOKSI

Dokumen uraian pekerjaan

Standar aktivitas dan posisi di pengadilan

Pemahaman atas faktor-faktor tersebut di atas, untuk selanjutnya digunakan

dalam menentukan sampel dan pengembangan kuesioner yang akan digunakan

sebagai salah satu alat dalam pengumpulan data.

Dari studi pendahuluan juga dipahami bahwa standarisasi proses kerja belum

sepenuhnya dijalankan oleh unit-unit kerja yang ada. Oleh karena itu, untuk

memastikan kredibilitas data yang diambil, maka aktivitas ini menetapkan

jumlah data yang diambil adalah 80% dari populasi pemegang jabatan pada

setiap posisi yang dijadikan sampel.

Keluaran utama dari aktivitas ini adalah:

Formula kebutuhan hakim dan staf pengadilan, terdiri dari :

o FTE (Full Time Equivalent) setiap posisi yang dijadikan sampel

o AWU (Administrative Working Unit) = FTE normatif setiap posisi

yang dijadikan sampel

o Alokasi waktu kerja (prosentase) vs aktivitas kerja utama untuk

setiap posisi yang dijadikan sampel

Simulasi rencana distribusi hakim dan staff pengadilan, terdiri dari:

103

o Profil sampel

o Analisa kebutuhan

o Simulasi rencana distribusi

Software/program penghitungan FTE dan analisa regresi

Pelatihan staffing assessment untuk para pengelola kepegawaian di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding

Hasil atau keluaran dari staffing assessment berdasar analisa beban kerja ini,

akan mendorong perubahan pada sub-sistem pengelolaan sumber daya manusia

lainnya. Hal ini dikarenakan hasil dari aktivitas ini memiliki hubungan yang erat

dengan komponen pengelolaan SDM. Oleh karena itu aplikasi dari hasil staffing

assessment berdasar analisa beban kerja ini, memerlukan pemikiran dan

perencanaan yang detil dan matang.

Sesuai dengan cakupan staffing assessment yang menyeluruh bagi Mahkamah

Agung dan seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah supervisi

Mahkamah Agung, maka sampel yang digunakan mencakup seluruh posisi yang

ada di Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan

Umum (PN), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer (Dilmil) dan Peradilan

Tata Usaha Negera (PTUN).

Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

1. Keterwakilan posisi dalam struktur organisasi

2. Keterwakilan jumlah pemegang jabatan setiap posisi

3. Keterwakilan kekhasan setiap lingkungan pengadilan

4. Keterwakilan distribusi jumlah kasus yang ditangani.

5. Kondisi khusus teritorial layanan lingkungan pengadilan di Indonesia,

yaitu adanya pengadilan yang berada pada:

a. Daerah Konflik

b. Daerah Perbatasan/Terpencil

6. Ketersediaan waktu dan biaya dalam pelaksanaan pengambilan data.

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut ditetapkan jumlah

sampel yang diambil sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung, seluruh posisi dengan keterwakilan pemegang jabatan

minimal 80% dari seluruh pemegang jabatan setiap posisi, kecuali untuk

posisi-posisi pimpinan unit kerja 100%.

104

2. Lingkungan Pengadilan, seluruh posisi dengan keterwakilan pemegang

jabatan minimal 80% dari seluruh pemegang jabatan setiap posisi,

kecuali untuk posisi-posisi pimpinan unit kerja 100%.

Khusus untuk pengadilan pertimbangan distribusi jumlah kasus yang ditangani,

kondisi khusus teritorial, dan ketersediaan waktu serta biaya menjadi faktor

utama pemilihan contoh. Tabel berikut adalah sampel pengadilan yang dipilih

untuk pelaksanaan staffing assessment.

KELAS

PENGADILAN

KELOMPOK

JUMLAH

KASUS

NAMA PENGADILAN

PENGADILAN UMUM

Kelas IA Khusus

L (low) PN Surakarta

M (medium) PN Bekasi

H (high) PN Jakarta Pusat

Kelas IA

L PN Balikpapan

M PN Yogyakarta

H PN Banjarmasin

Kelas IB

L PN Magelang

M PN Cibinong

H PN Balebandung

Kelas II

L PN Sinabang

M PN Garut

H PN Kepanjen

Pengadilan Tingkat

Banding

L PT Yogyakarta

M PT Banda Aceh

H PT DKI Jakarta

Daerah Terpencil PN Sinabang

Daerah Perbatasan PN Batam

Daerah Konf ik PN Banda Aceh

PENGADILAN AGAMA

Kelas IA

L PA Mataram

M PA Jakarta

H PA Cilacap

Kelas IB

L PA Kupang

M PA Balikpapan

H PA Cianjur

Kelas II L Msy. Sinabang

M PA Magelang

105

H PA Kab. Malang

Pengadilan Tingkat

Banding

L PTA Kupang

M PTA Samarinda

H PTA Surabaya

Daerah Terpencil

Daerah Perbatasan

Daerah Konflik

PA Msy. Sinabang

PA Batam

Msy Banda Aceh

PENGADILAN MILITER

Pengadilan Tingkat

Pertama

L Dilmil III-15 Kupang

M Dilmil III-16 Makasar

H Dilmil II-08 Jakarta

Pengadilan Tingkat

Banding

L Dilmilti III Surabaya

M Dilmilti I Medan

H Dilmilti II Jakarta

Dilmiltama Jakarta

Daerah Terpencil Dilmil III-15 Kupang

Daerah Perbatasan Dilmil I-05 Pontianak

Daerah Konflik Dilmil I-01 Banda Aceh

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tingkat

Pertama

L PTUN Bengkulu

M PTUN Pontianak

H PTUN Jakarta

Pengadilan Tingkat

Banding

L PT TUN Makasar

M PT TUN Surabaya

H PT TUN Jakarta

Daerah Terpencil PTUN Jayapura

Daerah Perbatasan PTUN Pontianak

Daerah Konflik PTUN Banda Aceh

Tabel 15

Daftar Sampel Pengadilan untuk Pelaksanaan Staffing Assessment

4.3 Aktivitas : Restrukturisasi Organisasi

Secara konseptual restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung tertuang dalam Cetak

Biru Peradilan 2010 – 2035. Di dalam Cetak Biru tersebut, restrukturisasi organisasi

menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya,

utamanya disebabkan beberapa hal berikut:

106

Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih

berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi.

Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru:

profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik..

Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan organisasi Mahkamah Agung

dan Badan-badan peradilan di bawahnya mengarah pada dua disain organisasi, yaitu:

Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) yang

ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019.

Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization) yang

ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035

Pengembangan dua desain organisasi tersebut, dapat dianggap sebagai dua fase

perkembangan organisasi. Keduanya memberikan gambaran terjadinya dua kali

perubahan struktur organisasi sebagai konsekuensi logis terhadap desainnya.

Organisasi berbasis kinerja akan menjadi fondasi untuk Mahkamah Agung dan

Badan-badan peradilan di bawahnya, berkembang menjadi organisasi yang

berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keahlian.

Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di

bawahnya dapat berhasil dengan dua desain organisasi ini, adalah perlunya

pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi

ini penting untuk memastikan adanya komunikasi terpadu dan pengelolaan

pengetahuan (knowledge management) yang kuat. Dengan demikian, diperkirakan

struktur organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya akan

sungguh-sungguh menjadi organisasi yang modern, tepat fungsi, tepat ukuran

dengan kinerja maksimal.

Pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan menuju:

1. Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)

Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi lebih efektif

107

dan efisien. Agar Mahkamah Agung menjadi organisasi berbasis kinerja

(sebagaimana karakteristik disain organisasi ini), maka:

Perlu pemisahan yang jelas antara urusan teknis dan non- teknis.

Perlu memastikan kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab dan

kewenangan, serta garis komando/pelaporan.

Pengembangan desain dan implementasi penilaian kinerja organisasi dan

penilaian kinerja individu haruslah menjadi prioritas utama.

Perlu dipastikan semua aparatur peradilan memiliki keterampilan untuk

melakukan penilaian kinerja.

2. Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization)

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi sangat

membantu manusia, namun di sisi lain juga memunculkan jenis-jenis atau

modus-modus pelanggaran atau kejahatan baru yang kemudian menjadi perkara-

perkara jenis baru bagi pengadilan. Sebagai konsekuensinya harus ditemukan

cara-cara kerja baru untuk menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini

merupakan tantangan sendiri baik bagi para hakim sebagai pemutus perkara

maupun bagi aparatur peradilan. Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan

dan keterampilan yang cukup untuk memahami perkara-perkara tersebut, untuk

bisa memutus dengan seadil-adilnya. Aparatur peradilan dituntut untuk

melahirkan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien.

Pada prakteknya, sebagian hakim telah memiliki pengetahuan atau keterampilan

untuk memutus perkara-perkara yang merupakan varian baru akibat

perkembangan teknologi atau pengetahuan baru dan aparatur peradilan telah

mengembangkan cara-cara kerja baru. Namun demikian, kesemuanya itu masih

berupa tacit knowledge, sesuatu yang diketahui dan dialami, namun belum

diungkapkan secara jelas dan lengkap. Tacit Knowledge sangat sulit

dipindahkan kepada orang lain karena pengetahuan tersebut tersimpan pada

pikiran masing-masing individu. Hal ini membuat pengetahuan dan

keterampilan belum secara merata dimiliki oleh seluruh hakim dan aparatur

peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, tacit knowledge ini penting untuk

diubah menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat diungkapkan

dengan kata-kata, formula atau rumus yang bisa dilihat, didengar, dirasa, dan

disentuh. Explicit knowledge dapat langsung dipindahkan kepada orang lain

secara lengkap melalui media buku, laporan, koran, lukisan, atau bentuk media

lainnya. Bila seluruh tacit knowledge bisa diubah menjadi explicit knowledge,

maka Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya akan lebih

mudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya.

108

3. Sistem Pengelolaan Organisasi

Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, mulai di

wilayah pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota, maka sistem

pengelolaan organisasi terdesentralisasi adalah sistem yang paling tepat

digunakan. Sistem ini mendelegasikan sebagian besar wewenang pengambilan

keputusannya kepada tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak.

Dengan mengadopsi sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama akan

di bawah pengelolaan Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, Pengadilan

Tingkat Banding haruslah diperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk

memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan.

Penguatan Pengadilan Tingkat Banding ini, diharapkan dapat mengurangi arus

perkara ke tingkat kasasi yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi

Mahkamah Agung saat ini.

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi, ditentukan oleh

beberapa hal:

Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk

setiap proses kerja.

Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi.

Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi

untuk mengambil keputusan.

Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung

jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang

terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected).

Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat

akan mendorong Mahkamah Agungdan badan-badan peradilan di bawahnya

menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat

penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat

menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.

Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang

dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, menjadi organisasi

yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan

reformasi birokrasi. Prasyarat utama untuk menuju pada kondisi-kondisi

109

NO PENCAPAIAN PROGRAM PENATAAN

ORGANISASI BUKTI PENCAPAIAN

1

Redefinisi Visi, Misi dan Strategi

Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung

yang di dalamnya ada pembahasan

Perubahan visi, misi dan strategi

Mahkamah Agung

Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010-2035 halaman

20 – 24

2 Analisa Beban Kerja

Melaksanakan Analisa Beban kerja

Melakukan Pelatihan analisa beban kerja

Melakukan Kunjungan Asistensi Analisa

Beban Kerja

Dokumen Metodologi analisa

beban kerja

Dokumen hasil analisa beban

kerja ( Contoh Analisa Beban

Kerja di lingkungan BUA)

Foto Pelaksanaan Analisa beban

kerja

Foto Pelaksanaan Pelatihan

analisa beban kerja

Foto pelaksanaan kunjungan

Asistensi Analisa Beban Kerja

3 Restrukturisasi

Mengembangkan Desain organisasi

Dokumen Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035

Tabel 16

Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Organisasi

Bukti dokumen capaian ada pada kotak Program Penataan Organisasi

5. Penataan Tata Laksana

5.1 Penyusunan Proses Bisnis yang Menghasilkan SOP

Mengawali aktivitas penyusunan tata laksana (business process) yang menghasilkan

SOP, Mahkamah Agung pada tahun 2008 telah menyusun rencana kerja pelaksanaan

penyusunan SOP pada badan urusan administrasi (Biro Perencanaan dan Organisasi,

Biro keuangan, Biro Perlengkapan) bersama-sama dengan pihak konsultan proyek

MCC-ICCP. Anggaran Kegiatan ini berasal dari negara donor sesuai dengan

perjanjian: “grant agreement between The republic Of indonesia as recepient and the

Government of U.S.A (USAID) as donor “ Strenghten Anti Coruption Effort and

Promote Immunization Coverage “ No . Grant : 497-M-497-021 .

Pelaksanaan dari kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bertahap yang meliputi

pembuatan draft konsep atau sistem prosedur operasi baku pada :

1. Kepaniteraan: Draft prosedur penyelesaian perkara kasasi dan PK pidana

maupun perdata serta draft pengesahan penanganan softcopy putusan dan

upload ke situs atau website Mahkamah Agung.

110

2. Badan urusan Administrasi: telah dibuat draft SOP yang mencakup Biro

perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Biro perlengkapan

3. Direktorat Jenderal badan peradilan Umum, agama dan Militer dan Tata

usaha negara: Telah dibuat Draft pola bindalmin bagi lingkungan peradilan

umum, Peradilan Agama serta Peradilan Militer dan tata usaha negara.

4. Badan Pengawasan telah dibuat Draft pedoman pengawasan dilingkungan

badan peradilan ( Pengaduan Masyarakat).

Kegiatan sosialisasi draft SOP Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut di atas telah

dilaksanakan melalui kegiatan seminar 2 (dua) hari pada tahun 2009 yang diikuti

oleh pejabat, eselon II, eselon III dan eselon IV. Anggaran yang diperlukan dalam

penyelenggaraan seminar ini dibiayai oleh MCC-ICCP USAID. Kegiatan sosialisasi

juga dilakukan terhadap SK 076/KMA/SK/2009 di 14 wilayah Pengadilan termasuk

Mahkamah Agung dengan diikuti 373 peserta.

Penerapan terhadap Beberapa SOP tersebut di atas, juga telah dilaksanakan

berdasarkan :

1. Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung No. 73 PAN/INT/IV/2008 tentang

pengesahan prosedur penanganan soft copy putusan dan upload ke Website

Mahkamah Agung

2. Surat Panitera No. 191/Pan/IV/2008 tentang kelengkapan berkas perkara

kasasi dan Peninjauan Kembali

3. Surat keputusan KA BUA No. 80/II/SK/IX/2009 tentang pemberlakuan

Prosedur Operasi Baku pada badan Urusan Administrasi.

4. Surat kepurusan KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang penanganan

berkas perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat

banding dapat bersinergi dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah

Agung RI

5. SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 tentang Penunjukan Pengadilan

percontohan untuk pengaduan masyarakat.

5.2 Elektronisasi Dokumentasi/ Kearsipan (e-archive)

Kegiatan elektronisasi dokumen di Mahkamah Agung sudah mulai dilakukan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lainya adalah:

1. Membuat kebijakan tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan

permohonan kasasi

2. Menyusun prosedur penanganan softcopy putusan dan upload ke situs

Mahkamah Agung .

3. Menyusun Data base peraturan perundang-undanganan secara elektronik

Tabel berikut menjelaskan tentang capaian dan bukti pencapaian dari kedua aktivitas

dalam program Penataan Tatalaksana.

111


PENATAAN TATALAKSANA BUKTI PENCAPAIAN

1

Penyusunan proses bisnis yang

menghasilkan SOP

Menyusun SOP yang mengakomodir

peningkatan sistem

Kegiatan sosialisasi draft SOP

dilakukan terhadap SK

076/KMA/SK/2009 di 14 wilayah

Pengadilan termasuk Mahkamah

Agung dengan diikuti 373 peserta

Perjanjian: “grant agreement between

The republic Of indonesia as recepient

and the Government of U.S.A

(USAID) as donor “ Strenghten Anti

Coruption Effort and Promote

Immunization Coverage “ No . Grant :

497-M-497-021 .

Laporan pelaksanaan kegiatan

perumusan/penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Juru Sita

pengadilan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum;

Laporan pelaksanaan kegiatan

penyusunan standar operasional

prosedur (SOP) Sekretariat Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum;

Standar operating procedures (SOP)

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI

Tahun 2009;


Biro Keuangan Badan Urusan


Tahun 2009;


Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung

RI Tahun 2009;


Biro Kepegawaian Badan Urusan


Tahun 2009;


Biro Pengawasan Badan Urusan


Tahun 2009;

Buku panduan sistem administrasi

perkara kepaniteraan pengadilan agama

(SIADPA) sosialisasi KMA 144 Tahun

2007 Tentang keterbukaan informasi di

pengadilan;

Prosedur Operasi Baku Pada Biro

Perencanaan Badan Urusan

112

Administrasi Nomor :

80/BUA/SK/IX/2009 Tentang

Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku

Pada Badan Urusan Administrasi;


Keuangan Badan Urusan Administrasi

Nomor : 80/BUA/SK/IX/2009 Tentang




Perlengkapan Badan Urusan

Administrasi Nomor :

80/BUA/SK/IX/2009 Tentang



2 Elektronisasi dokumentasi/ kearsipan

(e-archive)

Membuat kebijakan tentang dokumen

elektronik sebagai kelengkapan

permohonan kasasi

Menyusun prosedur penanganan

softcopy putusan dan upload ke situs

Mahkamah Agung.

Menyusun Data base peraturan perUU

elektronik


Indonesia Nomor.

15/BUA.6/HS/SP/XII/2010, Surat

Edaran Nomor. 14 Tahun 2010 tentang

Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan permohonan Kasasi dan

Peninjauan Kembali;

Nomor. 085/PAN/II/2011 perihal

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran


Indonesia Nomor. 14 Tahun 2010

tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan permohonan Kasasi dan

peninjauan Kembali;

Memorandum Nomor.

73/PAN/INT/VI/2008 Tanggal 27 Juni

2008 tentang Pengesahan prosedur

penanganan softcopy putusan dan

upload ke situs Mahkamah Agung RI.

Contoh Dokumen elektronik peraturan

perundang-undangan

Tabel 17

Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Tatalaksana

Bukti dokumen Capaian ada pada kotak Program Penataan Tatalaksana

113

6. Program : Penataan Sistem Manajemen SDM

6.1 Aktivitas : Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu

Asesmen kompetensi individu untuk pertama kali dilakukan terhadap 6 (enam)

orang pejabat eselon 2. Asesmen dimaksudkan untuk melihat kesiapan dan

kecocokan kompetensi keenam orang pejabat ini untuk bisa diajukan sebagai

kandidat pejabat eselon 1 ke TPA (Tim Penilai Akhir). Keenam orang pejabat ini

adalah mereka yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam

Jabatan Struktural, serta sudah lulus SesPim 1. Asesmen dilakukan oleh pihak

ketiga pada tanggal 22 Juni 2011.

Secara sederhana, berikut adalah gambar tahapan asesmen kompetensi:

Gambar 25

Tahapan Asesmen Kompetensi

Memahami posisi strategis eselon 1, dan profil kompetensinya – maka metoda

asesmen kompetensi yang dipilih adalah metoda assessment center. Metoda ini

mensyaratkan setidaknya beberapa hal sebagai berikut:

Pengambilan data atau pengukuran kompetensi dilakukan dengan berbagai

tehnik;

Asesmen terhadap satu orang dilakukan oleh lebih dari satu asesor;

Ada proses integrasi data

6.2 Aktivitas : Membangun Sistem Penilaian Kinerja

Beberapa aktivitas yang mengarah pada sistem penilaian kinerja sudah dilakukan

seperti penyusunan timesheet dan formulir Catatan Harian Kerja, namun kegiatan

114

ini masih belum menjadi kebijakan umum bagi semua unit kerja. Dalam

pelaksanaannya penggunaan timesheet dan catatan harian kerja masih belum

berjalan secara optimal dan belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.

6.3 Aktivitas : Mengembangkan Sistem Pengadaan (staffing) dan Seleksi

Dalam upaya mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi pegawai berbasis

kompetensi yang transparan, akuntabel dan fair – sebagaimana diinginkan oleh

reformasi birokrasi, Mahkamah Agung melakukan kajian terhadap proses dan sistem

rekrutmen yang saat ini berlangsung. Kajian ini dilaksanakan atas kerjasama

Mahkamah Agung dengan USAID melalui program ICCP (Indonesia Control of

Corruption Project). Kajian ini mempelajari efektivitas sistem rekrutmen dan

pengembangan karir di Mahkamah Agung dan menyiapkan rekomendasi bagi

perbaikan yang dibutuhkan.

Beberapa hasil rekomendasi terhadap pengembangan sistem pengadaan dan seleksi

adalah sebagai berikut:

Mengembangkan profil kompetensi untuk posisi/jabatan atau kelompok

posisi/jabatan yang untuk selanjutnya digunakan sebagai basis atau

parameter seleksi.

Mengusulkan independensi anggaran rekrutmen (SDM) Mahkamah Agung

kepada institusi atau lembaga negara terkait.

Mempertimbangkan hasil Analisa Beban Kerja (workload analysis dan

staffing assessment) dalam perencanaan kebutuhan SDM (workforce

planning) dan rekrutmen untuk menjaga efisiensi dan efektivitas

penggunaan anggaran.

Membangun strategi "jemput bola" dalam proses rekrutmen (sourcing

strategy) untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, termasuk:

A. bekerjasama dengan universitas-universitas unggulan maupun

institusi-institusi lainnya, baik di dalam dan di luar negeri, untuk

mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, baik dalam bentuk

penyediaan bea-siswa,

perlakuan khusus bagi lulusan

terbaik maupun program

lainnya.

B. meningkatkan penggunaan

teknologi (e-recruitment)

untuk memudahkan proses

penjaringan kandidat.

Membangun strategi sosialisasi dan

pencitraan Mahkamah Agung sebagai

"Employer of Choice", maupun

Untuk mendapatkan

kandidat terbaik, penting

bagi Mahkamah Agung

untuk membangun strategi

sosialisasi dan pencitraan

sebagai "Employer of

Choice".

115

sosialisasi dan pencitraan yang positif atas profesi hakim, misalnya melalui

presentasi, seminar dan aktivitas PR (public relations) lainnya.

Membangun database bagi kandidat cadangan berdasarkan data yang lulus

tes tertulis maupun wawancara. Pengembangan database ini dapat menjadi

bagian dari Pengembangan HRIS (Human Resources Information System)

yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Meningkatkan proses komunikasi antar Biro Kepegawaian dengan pengguna

(Satuan kerja), dan menjadikan proses komunikasi ini sebagai bagian dari

SOP proses rekrutmen, seleksi dan penempatan.

Pengembangan sistem dan metode wawancara (berbasis kompetensi),

termasuk melibatkan pengguna maupun pembentukan panel dalam proses

wawancara, untuk meningkatkan objektifitas penilaian dan memastikan

didapatkannya kandidat-kandidat terbaik.

Mahkamah Agung melakukan wawancara (berbasis kompetensi) untuk

CPNS non-Cakim untuk memastikan didapatkannya kandidat-kandidat

terbaik.

Mahkamah Agung menetapkan kelompok-kelompok universitas berdasarkan

akreditasi BAN dan tingkat IPK. (Catatan: Hasil kajian dari

pengelompokkan ini dapat diintegrasikan dengan "sourcing strategy")

Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) untuk seluruh

jabatan di Mahkamah Agung dan menggunakannya dalam proses rekrutmen

dan seleksi.

Mempertajam persyaratan atau kualifikasi jabatan (kompetensi) yang

terdapat di uraian pekerjaan, dan mengintegrasikannya dengan sistem

rekrutmen. (Catatan: Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara

kualifikasi yang terdapat pada uraian pekerjaan dengan pemegang jabatan

saat ini).

Membangun sistem pengawasan untuk memastikan kebenaran informasi dan

dipenuhinya persyaratan administrasi pelamar (compliance dan quality

assurance)

Mengoptimalkan fungsi Badan Pengawasan dan Satuan kerja dalam validasi

persyaratan administratif atau menyerahkan proses validasi persyaratan

administrasi di dalam proses rekrutmen ke lembaga eksternal yang

independen, misalnya universitas, LSM atau lembaga profesional lainnya.

Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi terbaik untuk berkarya di

Mahkamah Agung.

Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi jalur media yang digunakan untuk

proses rekrutmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses

rekrutmen di masa mendatang.

Meski belum semua rekomendasi di atas dilaksanakan, untuk mengurangi

subyektivitas, Mahkamah Agung bekerjasama dengan pihak ketiga – dalam hal ini

116

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk Psikotes dan Universitas Padjajaran

untuk pembuatan dan pengiriman soal ujian serta pemeriksaan dan pemberian

peringkat/ranking hasil ujian. Pengumuman kelulusan disebarluaskan secara

transparan melalui situs Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id,

www.badilag.net, www.badilum.info, dan pada papan pengumuman yang berada di

Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

Gambar 26

Suasana Tes Wawancara Calon Hakim 2009 oleh Panitia Seleksi

Gambar 27

Suasana Psikotes Calon Hakim Periode 2009

http://www.mahkamahagung.go.id/

117

6.4 Aktivitas : Mengembangkan Pola Pengembangan dan Pelatihan

Berangkat dari kebutuhan untuk bisa menghasilkan (terutama) hakim-hakim yang

berkualitas, Mahkamah Agung melakukan serangkaian aktivitas dalam

mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi. Kebutuhan

ini ternyata selaras dengan apa yang dikehendaki oleh reformasi birokrasi.

Serangkaian aktivitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Hakim

Upaya mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi

dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menyempurnakan Kurikulum

pendidikan hakim yang telah digunakan dari tahun 2006 (setelah proses satu atap).

Kurikulum tersebut perlu disempurnakan dengan menggunakan metode-metode

pendidikan kontemporer, terutama metode pendidikan hakim yang bersifat lebih

spesifik.

Bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia serta beberapa

pakar hukum dari Universitas Indonesia dengan fasilitasi dari Indonesia-

Netherland National Legal Reform Program (NLRP), Mahkamah Agung telah

menyelenggarakan Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang bertujuan untuk

menghasilkan kurikulum pelatihan hakim tingkat pertama (dulu disebut Pelatihan

Cakim), dengan penekanan pada profil ideal dan kompetensi yang harus dimiliki

oleh setiap hakim dan bagaimana kurikulum tersebut dapat membantu Mahkamah

Agung dalam menghasilkan hakim-hakim sesuai dengan profil dan kompetensi

tersebut. Analisa yang dilakukan meliputi analisa tugas, analisa kompetensi dan

analisa kinerja hakim. Proses AKP dilakukan dengan pengumpulan data dan

berbagai masukan dari Mahkamah Agung, pihak eksternal seperti Komisi

Yudisial, pengacara, kejaksaan, kepolisian dan pengguna pengadilan lainnya

dengan tujuan menampung kebutuhan-kebutuhan pihak tersebut akan hakim yang

ideal.

Hasil dari AKP akan selanjutnya dituangkan dalam bentuk paket kurikulum,

silabus, materi ajar termasuk metode pengajaran untukpelatihan hakim di tahun

2010. Secara tidak langsung, proses AKP ini telah memenuhi ketentuan paket

Undang-Undang yang baru dimana dalam melakukan pendidikan hakim,

Mahkamah Agung diisyaratkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan

tinggi.

118

Gambar 28

Tim Penyusun Kurikulum Diklat Cakim sedang Membahas

Pengembangan AKP Sebagai Bahan Penyusunan Kurikulum Cakim

B. Pelatihan Sertifikasi Bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi

Untuk memastikan adanya kesatuan hukum dalam penanganan perkara tindak

pidana korupsi, sejak tahun 2007, Mahkamah Agung telah memberikan Pelatihan

Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menggarisbawahi

bahwa tindak pidana korupsi akan ditangani oleh hakim-hakim senior yang telah

mengikuti seleksi, ujian dan pelatihan sertifikasi. Lebih lanjut, ternyata dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana

Korupsi, pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor ini akan menjamin pemenuhan

kebutuhan akan hakim tipikor seiring dengan pendirian pengadilan tindak pidana

tipikor di tingkat propinsi seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu 2007 – 2009, hakim senior yang berhasil mengikuti pelatihan

dan mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 850 orang. Untuk tahun 2009 saja,

sebanyak 290 hakim telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi hakim tipikor.

Di bawah ini adalah tabel hakim yang telah mengikuti dan mendapatkan

sertifikasi hakim tipikor:

119

Tabel 18

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Hakim Tipikor

Gambar 29

Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan VI

C. Menyusun Cetak Biru Diklat

Hakim dan Pegawai Pengadilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan

dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta

keahlian. Penambahan kapasitas profesi akan mendorong kualitas

penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan

Peradilan. Salah satu cara adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas

dan profesional, maka Mahkamah Agung mengembangkan “Sistem Pendidikan

dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang berkualitas dan

terhormat (Qualified and Respectable Judicial Training Center/JTC). Sistem ini

120

akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, meliputi:

kelembagaan (institusional), sarana dan prasarana, SDM, program diklat yang

terpadu dan berkesinambungan, pemanfaatan hasil diklat, anggaran diklat serta

kegiatan pendukung lainnya seperti penelitian dan pengembangan. Konsep yang

akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah

konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (ContinuingJudicial

Education/CJE). CJE mengandung maksud pendidikan dan pelatihan yang

diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur pengadilan merupakan kelanjutan

dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.

Pengembangannya kemudian akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi

yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan.

Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus

diperhatikan, yaitu:

Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim

dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan

berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan

kompetensi hakim dan pegawai pegadilan.

Dalam mengimplementasi konsep CJE ini, Mahakamah Agung sepenuhnya

mengembangkan metode adult learning (praktek-praktek pendidikan orang

dewasa). Penerapan metoda ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan

budaya dalam implementasi disain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge

based organisization). Para hakim serta pegawai pengadilan akan terus belajar

dari produkproduk yang dihasilkan mereka sendiri.

C. Penerapan Materi Ajar Percontohan pada Diklat Cakim 2010

Rekomendasi Analisis Kebutuhan Pelatihan yang dihasilkan pada tahun 2009

mulai diterapkan dalam Kurikulum Diklat Cakim 2010, dengan pemilihan 10

materi ajar dari masing-masing peradilan, kecuali Peradilan Militer. Sebab,

untuk tahun 2010, tidak ada calon hakim dari Peradilan Militer yang

diikutsertakan pada Diklat Cakim 2010. Ke depan, cakupan pelatihan akan

diperluas.

Sesuai ketentuan dalam Buku Panduan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung, satu materi ajar wajib memuat silabus, modul/bahan ajar, metode

pengajaran yang diterapkan serta indikator pencapaian yang jelas mengenai

kompetensi atau keahliaan yang harus terlihat dan terukur melalui pemilihan

suatu materi ajar.

121

Satu hal yang terus dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Diklat Kumdil Mahkamah

Agung adalah penyusunan kurikulum diklat secara kolektif, terkoordinir,

tersentralisasi dan di bawah arahan koordinator tim penyusun, yang dalam hal

ini, diketuai oleh Ketua Muda Perdata Khusus, Hakim Agung Atja Sondjaja.

Pembuatan materi tidak lagi diserahkan secara individual kepada masing-

masing pengajar yang akan bertugas, tetapi dilakukan secara kolektif untuk

menampung ilmu dan keahlian para hakim senior. Koordinasi dan sentralisasi

pembuatan bahan atau modul ajar dimaksudkan untuk memastikan ada

keseragaman dan standardisasi bahan ajar, menghindari tumpang tindih dan

pengulangan dalam pemberian materi, serta kendali kualitas (quality control)

atas bahan ajar yang dihasilkan. Pada gilirannya koordinasi dan sentraliasi

pembuatan bahan atau modul ajar akan mengefektifkan pelaksanaan pelatihan di

lingkungan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung . Dari segi substansi,

proses ini akan menghasilkan bahan ajar yang memberikan pemahaman yang

setidak-tidaknya sama kepada para hakim, yang pada gilirannya akan

meningkatkan kualitas putusan serta kesatuan hukum yang merupakan tugas

yang diemban oleh Mahkamah Agung. Dari segi manajemen pelatihan yang

baik, pengembangan kurikulum secara micro teaching dapat membantu Trainer

agar dapat memberikan materi pelatihan secara efektif dan peserta dapat secara

aplikatif menerapkan ilmu yang didapat dan meningkatkan

kompetensi/keahliannya ketika sudah efektif diangkat menjadi hakim.

D. Proses Penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC)

Dengan didukung oleh The Indonesia-Netherlands National Legal Reform

Program (NLRP), Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik

Indonesia telah melakukan serangkaian agenda pembaruan di bidang pendidikan

dan pelatihan hakim dimulai dengan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan

(AKP) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. AKP

dilaksanakan dengan penggabungan metode analisis kompetensi, analisis tugas,

dan analisis kinerja, dengan melibatkan para stakeholders (pemangku

kepentingan) peradilan, seperti akademisi, ahli hukum, pengacara, para hakim

dan masyarakat. AKP telah menghasilkan definisi hakim ideal yang akan

menjadi landasan bagi pembuatan kurikulum pelatihan-pelatihan oleh Balitbang

Diklat Teknis Mahkamah Agung. Walaupun AKP ini baru dilaksanakan untuk

pendidikan dan pelatihan hakim, perlu diingat bahwa untuk selanjutnya,

pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis lainnya harus selalu

mempertimbangkan definisi hakim ideal tersebut, sehingga program litbang

diklat adalah program yang komprehensif dan saling berkaitan.

122

Berdasarkan AKP, definisi hakim ideal adalah:

“hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana dan

berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses

kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin,

serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal”

Definisi hakim ideal tersebut mencakup kompetensi umum dan kompetensi

khusus yang harus dijabarkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Kompetensi

umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal tersebut

adalah:

Adil, Teguh, Pengendalian Diri, Bijaksana dan Berpengetahuan luas,

Mulia, Memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif,

memiliki jiwa Kepemimpinan.

Selain delapan kompetensi hakim yang bersifat umum, hakim juga harus

memiliki kompentensi khusus atau kompetensi kerja (working competence)

untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya sebagai hakim. Setiap kompetensi

khusus merupakan perpaduan dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan,

kebiasaan, minat, sifat, dan motif tertentu. Kompetensi umum dan khusus untuk

membentuk hakim ideal selanjutnya menjadi landasan bagi Balitbang Diklat

Mahkamah Agung dalam penyusunan program diklat bagi aparatur. Sebagai

kelanjutan dari AKP, NLRP dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

sebagai bagian dari pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (long-career

learning process) mengembangkan suatu Program Pendidikan Calon Hakim

(PPC) Terpadu, program intensif dengan durasi 2 tahun yang memadukan antara

metode in-class training dan on-the job

training yang akan meningkatan standar

calon hakim dan mempersiapkan calon

hakim untuk benar-benar siap

menjalankan tugas sebagai seorang

hakim. Pembentukan kurikulum, silabus,

satuan acara perkuliahan (SAP) dan

modul pengajaran dilakukan secara

partisipatif penuh di bawah pimpinan dan

arahan Ketua Kelompok Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Hakim Agung

DR. Mohammad Saleh, SH dan

Koordinator SK No. 147 Tahun 2009,

Hakim Agung Atja Sondjaja. Dalam

tahapan penyempurnaan rekomendasi

Program Pendidikan Calon

Hakim (PPC) Terpadu:

program intensif 2 tahun

yang memadukan antara

metode in-class training

dan on-the job training

untuk meningkatkan

standar calon hakim untuk

benar-benar siap

menjalankan tugas sebagai

seorang hakim

123

kurikulum PPC Terpadu, Mahkamah Agung RI juga telah dibantu oleh 2 (dua)

orang ahli pendidikan hakim yaitu Charlotte Keijzer (Long Term Expert)

seorang Hakim dari Belanda yang ditugaskan oleh Konsili Yudisial Belanda dan

Dr. Henriette Schatz (Short Term Expert). Untuk selanjutnya, Program

Pendidikan Cakim Terpadu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI No. 169/KMA/SK/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010

tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon

Hakim Terpadu.

Gambar 30

Proses Penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC)

E. Program Rutin

Sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 140 Tahun

2008, Mahkamah Agung melaksanakan program pendidikan dan pelatihan

hukum dan peradiln secara berkesinambungan. Berbagai diklat teknis

diselenggarakan, termasuk program sertifikasi bagi hakim-hakim khusus. Ada

yang sifatnya merupakan program rutin, dalam arti dijalankan terus setiap tahun,

dan ada pula program diklat yang dilaksanakan karena kebutuhan khusus. Total

peserta yang mengikuti program rutin pada tahun 2010 tercatat mencapai 2743

orang.

F. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendalaman materi-materi dan

praktek-praktek teknis peradilan bagi hakim-hakim muda dengan pengalaman

sebagai hakim kurang atau sama dengan 5 tahun. Tahun 2010 ini jumlah hakim

yang mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan sebanyak 250 orang.

124

Gambar 31

Diskusi kelompok peserta pelatihan Hakim Berkelanjutan di Pusdiklat Mahkamah

Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 22 s.d. 25 Nopember 2010.

G. Penjajagan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia didukung oleh program Changes for Justice (C4J)

Untuk pemerataan ilmu pengetahuan yang lebih maju bagi para Hakim di

seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang telah menunjukkan kualifikasi

yang handal serta bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti

program Magister Hukum, Mahkamah

Agung dengan dukungan dari USAID-

C4J (Changes for Justice) menjajaki

kemungkinan kerjasama dengan Fakultas

Hukum Universitas Indonesia untuk

pelaksanaan Program Master Degree

yaitu program beasiswa Magister Hukum

bagi hakim dengan masa kerja 6 - 15

tahun. Program Master Degree ini

berbeda dengan program-program

magister hukum yang ada lainnya karena

kurikulum dirancang secara khusus

untuk memenuhi kebutuhan peningkatan

ilmu pengetahuan bagi profesi hakim

yang menjalankan tugas sehari-hari

mereka di pengadilan. Bagi para hakim yang berhasil untuk mengikuti program

ini akan menjalani status “Tugas Belajar”. Program pendidikan ini direncanakan

untuk dilaksanakan di Universitas Indonesia dalam jangka waktu program 3

(tiga) semester, sehingga program yang diberikan pun akan sangat padat

Program Master Degree ini

berbeda dengan program-

program magister hukum

yang ada lainnya karena

kurikulum dirancang secara

khusus untuk memenuhi

kebutuhan peningkatan

ilmu pengetahuan bagi

profesi hakim yang

menjalankan tugas sehari-

hari mereka di pengadilan.

125

H. Pembuatan Sistem Perpustakaan Badan Diklat Litbang Kumdil

Era teknologi informasi saat ini, kekuatan sebuah lembaga ditentukan oleh

penguasaan atas informasi yang dimiliki dan dikelolanya. Informasi ini banyak

tersimpan dalam berbagai bentuk, baik itu buku, serial, prosiding, jurnal,

laporan penelitian/naskah akademis ataupun project report. Pengelolaan ilmu

pengetahuan dari mulai dibuat dan

diciptakan sampai akhirnya diterima

oleh orang yang membutuhkannya

memerlukan sebuah mediator

pengetahuan (content manager).Salah

satu bentuk mediator pengetahuan

adalah perpustakaan. Perpustakaan

menjadi sangat penting, terlebih apabila

lembaga tersebut berkaitan dengan

pendidikan, pelatihan dan penelitian. Hal

ini berlaku pula bagi Badan Litbang

Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Perpustakaan di Badan ini menjadi

sangat vital mengingat badan inilah yang

akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli di peradilan, baik itu hakim maupun staf

pendukungnya. Apabila melihat kondisi awal perpustakaan tahun 2008 sampai

2009, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan belum optimal sementara

jumlah koleksi buku semakin bertambah serta keinginan Pemustaka (peminjam

buku) semakin tinggi. Maka di tahun 2010 sangat dimungkinkan untuk

membangun perpustakaan berbasis teknologi informasi/digital. Untuk itu, pada

tahun 2010 bekerjasama dengan NLRP melalui Daniel S Lev Law Library

dilakukan pembenahan dan pengembangan Perpusatakaan. Lingkup kegiatan

berupa analisis terhadap keadaan eksisting perpustakaan, penyusunan renstra,

penyusunan struktur organisasi dan uraian kerja, penyusunan SOP, pengadaan

sistem informasi perpustakaan yang berbasis web dan pengolahan koleksi buku.

Sementara untuk peningkatan kapasitas bagi petugas perpustakaan juga

dilaksanakan berbagai pelatihan dan workshop.

Sesuai dengan kriteria pasal 7 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan

secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga

masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi

lain. Pasal 25 menyebutkan perpustakaan khusus menyediakan bahan

perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustakan di lingkungannya. Merujuk

pada kriteria tersebut, Perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil dapat

dikualifisir sebagai Perpustakaan Khusus, karena 60 % koleksi buku adalah

Perpustakaan bagi

Balitbang Diklat Kumdil

adalah kebutuhan yang

sangat vital, mengingat

TUPOKSI utamanya

adalah menyiapkan tenaga-

tenaga ahli di peradilan,

baik itu hakim maupun staf

pendukungnya.

126

tentang hukum dan peradilan. Pengelolaannya menerapkan sistem berbasis

teknologi informasi dimana mulai dari pengolahan, layanan, sirkulasi sampai

dengan pelayanan pemustaka untuk penelusuran koleksi buku menggunakan

aplikasi open source Senayan Library Management System (SliMs) yaitu

database berbasis web untuk memenuhi automasi perpustakaan (library

automation). Untuk jasa layanannya, perpustakaan menggunakan sistem tertutup

(close access services), dimana saat penelusuran koleksi buku, pemustaka

mengakses catalog dengan komputer yang telah tersedia di ruang layanan

perpustakaan melalui fitur Online Public Access Catalogue (OPAC) yang

tersedia di aplikasi SliMs. Pemustaka tidak langsung menuju ke lokasi

penyimpanan buku tetapi akan dilayani sepenuhnya oleh petugas layanan. Fitur

OPAC juga dapat diakses melalui Situs Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung yaitu www.litbangdiklatkumdil.net dengan sub domain

perpustakaan.litbangdiklatkumdil.net.

Hingga saat ini koleksi perpustakaan yang telah diinput ke dalam SliMs adalah

sebagai berikut.

Koleksi Bahasa

Indonesia 2912 Judul 6244 Eksemplar

Koleksi Bahasa Asing 978 judul 4103 judul

Koleksi e-book 213 judul -

Jumlah 4103 judul 9175 eksemplar

Tabel 19

Jumlah Koleksi Perpustakaan Litbang Diklat Kumdil yang telah Diinput

I. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

o Kerjasama dengan United Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam

bentuk Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim tingkat

Banding dan tingkat Pertama. Pelaksanaan kerjasama ini berlangsung pada

13 - 17 Januari 2010 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

o Kerjasama dengan Kejaksaan Agung tentang Pendidikan dan Pelatihan

Terpadu antara Jaksa dan Hakim untuk kesamaan persepsi di bidang Hukum

dan Peradilan dalam penanganan perkara. Acara ini berlangsung di Pusdiklat

Kejaksaan Agung pada 24 Maret – 27 April 2010.

o Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para

Hakim di bidang Perbankan dalam bentuk Temu Wicara. Tujuannya untuk

127

meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani perkara Perbankan.

Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dilaksanakan di

empat kota, yaitu Banda Aceh (21-22 April 2010), Palembang (19-20 Mei

2010), Banjarmasin (21-22 Juli 2010), dan Jakarta (13 Desember 2010).

o Kerjasama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang Pelatihan bagi

Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan kasus-kasus kekerasan

terhadap yang sensitif gender. Tujuan utama dari program ini adalah

mendorong dibentuknya sebuah mekanisme mengenai sistem Peradilan

Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan (SPPT-PKKTP). Wujud kerjasama ini sudah tiga kali

dilaksanakan, yaitu di Pontianak yang melibatkan 8 orang hakim (20-

22April 2010), Denpasar dengan tema menumbuhkan sensitivitas gender

dan hak asasi perempuan dalam kasus KDRT (5-7 Mei 2010), dan Jakarta

(3-5 November 2010).

o Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

tentang orientasi dan pendalaman bagi hakim tentang penerapan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (PDKRT) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tujuan

dari orientasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan

hakim dalam penerapan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang

PTPPO sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam

rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang di Papua (8-10 Juni

2010) melalui peradilan yang berperspektif korban.

o Kerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dalam

bentuk workshop tentang Peradilan Hubungan Industrial, bertema “Training

Needs Assessment for the Industrial Relation Court Pilot Workshop for

Judges” dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

pada 23-25 November 2010. Peserta acara ini adalah 17 orang hakim tingkat

kasasi dan tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial. Dari enam

kegiatan kerjasama peradilan teknis dengan berbagai lembaga itu, jumlah

hakim yang sudah mengikuti pelatihan mencapai 363 orang. Ke depan,

jumlah peserta akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan, sehingga

melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga.

128

Gambar 32

Workshop tentang perdilan hubungan industrial di Pusdiklat. Mahkamah Agung,

Megamendung, Bogor,

6.5 Aktivitas : Memperkuat Pola Karir

Terkait penguatan pola karir, Mahkamah Agung melakukan kajian untuk mengetahui

kebutuhannya. Beberapa hasil rekomendasi dari kajian pola karir adalah sebagai

berikut:

Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil

kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan

menggunakannya sebagai dasar promosi dan pengembangan karir pegawai.

Membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih

spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

Melakukan kajian untuk memperbaiki DP3, termasuk kemungkinan untuk

membangun sistem Penilaian Kinerja yang lebih objektif dan yang

diperuntukkan khusus bagi lingkungan Mahkamah Agung.

Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan jabatan

Membangun sistem database SDM (HRIS) yang terintegrasi dengan berbagai

sistem SDM lainnya dan yang dapat memfasilitasi pengelolaan

pengembangan karir pegawai dengan efisien dan efektif.

Melakukan kajian terhadap kewenangan staf fungsional bagi kemungkinan

untuk menjalankan tugas-tugas pejabat struktural.

129

Melakukan kajian proses kerja dan disain struktur organisasi

Melakukan kajian terhadap unit kerja yang menangani pengelolaan SDM

secara terpadu, efisien dan efektif di Mahkamah Agung, termasuk

kemungkinan adanya sentralisasi maupun desentralisasi fungsi SDM maupun

pembentukan fungsi-fungsi khusus di Biro Kepegawaian dalam menangani

proses rekrutmen, seleksi dan penempatan, promosi dan mutasi maupun

sistem dan program SDM lainnya.

Melakukan kajian kembali mengenai pemberlakukan batas usia maksimum

pensiun yang berbeda-beda serta implikasinya bagi sistem pengembangan

karir maupun sistem SDM lainnya.

Melakukan kajian kembali mengenai jenjang karir untuk jabatan

Kepaniteraan.

6.6 Aktivitas : Database kepegawaian

Biro Kepegawaian terus melakukan kegiatan pemutakhiran data yang terdapat dalam

SIKEP secara berkala. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemotretan

database kepegawaian terkini di lingkungan Mahkamah Agung dan keempat

peradilan di bawahnya. Sistem informasi kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari

sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Competency based human

resources management (CBHRM) ini mengunakan kemajuan teknologi informasi

sehingga memudahkan operasionalisasi baik pengembangan kepegawaian berbasis

kinerja maupun memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (realtime) data kepegawaian

dalam beberapa kategori. Selama ini yang banyak dimanfaatkan adalah pencarian

berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan. SIKEP yang

berjalan dengan baik kan sangat membantu jajaran internal Mahkamah Agung

melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.

Melalui SIKEP, pimpinan semua satuan kerja bisa melihat latar belakang dan

riwayat pekerjaan semua karyawan Mahkamah Agung. Sistem semacam ini tentu

saja bermanfaat untuk penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan

prestasi. Jika diterapkan pada penanganan perkara oleh hakim, SIKEP dapat

membantu pimpinan Mahkamah Agung untuk melihat kinerja hakim dalam

memutus perkara. Pada tahun 2010 perluasan aplikasi SIKEP bisa mencapai 200

pengadilan lain. Pemeliharaan aplikasi SIKEP di 600 pengadilan tetap dijalankan,

sementara prioritas membuka aplikasi baru di 200 pengadilan mengalami hambatan.

130

Program ini sudah diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2010 tetapi belum

mendapat persetujuan. Program tahun lalu mendapat bantuan dana dari donor.

Pada tahun 2010, bantuan tersebut tidak tersedia. Meskipun ada masalah dana, hal

ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan pengembangan sistem

informasi kepegawaian. Apalagi kepegawaian Mahkamah Agung akan terus

berkembang.

Agar sistem ini berjalan secara berkesinambungan, perbaikan dan pemeliharaan

SIKEP harus terus dilaksanakan. Mahkamah Agung terus mengembangkan road

map, memperbaiki konten, dan integrasi antar unit di lingkungan peradilan demi

memudahkan pembinaan dan pengelolaan SDM.

Melalui SIKEP, dapat dilihat dengan mudah jumlah total pegawai Mahkamah

Agung hingga Desember 2010, yakni mencapai 35.988 orang. Jumlah ini meningkat

dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2009 jumlah pegawai Mahkamah

Agung mencapai 35.491 orang.

Berikut adalah tabel pencapaian dan bukti pencapaian Program Penataan Sistem

Manajemen SDM

NO PENCAPAIAN PROGRAM PENATAAN

SISTEM MANAJEMEN SDM BUKTI PENCAPAIAN

1 Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Individu

Telah dilakukan untuk kandidat eselon 1

yang akan diajukan pada Tim Penilai

Akhir

Fotocopy profil kompetensi

Materi pengarahan peserta asesmen

2

Membangun Sistem Penilaian Kinerja

Sampai saat ini penilaian kinerja di

Mahkamah Agung, pada prinsipnya

menggunakan DP3. Namun demikian

pengembangan ke arah pengukuran kinerja

yang lebih tepat, telah diupayakan dengan:

Menyusun sistem penilaian kinerja

dengan membuat Time sheet

Menyusun formulir Catatan Harian

Kerja

Contoh time sheet di Dirjen Badan

Peradilan Agama

Contoh catatan harian kerja Dirjen

Badilag

3 Membangun Sistem Pengadaan

(Staffing) dan Seleksi

Kajian tentang proses dan sistem

rekrutmen

Menerbitkan kebijakan untuk

Fotocopy dokumen kajian proses dan

sistem rekrutmen

Fotocopy Surat Perjanjian Kerja

Sama antara Penanggung Jawab

Kegiatan Penyelenggaraan

131

mendukung pelaksanaan Pengadaan dan

Seleksi

Bekerjasama dengan pihak ketiga

dalam pengelolaan pengadaan dan

seleksi

Menyusun Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Menyusun SOP pelaksanaan pengadaan

dan seleksi

Rekrutmen Tenaga Tehnis dan Non

Tehnis di Lingkungan Mahkamah

Agung dengan Pusat Komputer dan

Teknologi Informasi Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Indonesia, tentang

pembuatan master soal, pembuatan

master lembar jawaban komputer

(LJK), kunci jawaban soal,

penggandaan soal, pengandaan

lembar jawaban komputer dan

pengelolaan/koreksi lembar jawaban

komputer bagi pelamar Calon hakim

(Cakim) dan Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) di lingkungan

Mahkamah Agung RI, Nomor.

131A/BUA.2/CPNS.002/VI/2008,

tanggal 16 Juni 2008, Nomor.

029/CCIT/FMIPA/V/2008, tanggal

27 Mei 2008;

Fotocopy Standar Prosedur

Operasional (SOP), Proses

Rekrutmen Pegawai Biro

Perencanaan, Badan Urusan


Nomor.622/BUA.2/07/VIII/2010,

tanggal penetapan 02 Agustus 2010;

Fotocopy Surat Keputusan

Nomor.023/BUA.2/F.00.1/VIII/2009

, tentang permintaan pembuatan

mastyer soal, master lembar jawaban

komputer (LJK), kunci jawaban soal,

pengolahan/koreksi lembar jawaban

komputer ujian serta perengkingan

Calon Hakim (Cakim) dan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

formasi tahun 2009 Mahkamah

Agung melalui proses pemilihan

langsung;

4 Mengembangkan Pola Pengembangan

dan Pelatihan

Menyusun Pedoman Pelaksanaan

Pelatihan

Menyusun Kurikulum Pelatihan

Dokumen Kerjasama MA-

Universitas Indonesia dalam

penyusunan kurikulum dengan

fasilitas NLRP

Dokumen kurikulum, silabus, materi

132

Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor

Penyelenggaraan Bimbingan Teknik

untuk peningkatan ketrampilan di

lingkungan Peradilan

ajar Pelatihan Hakim

Dokumen Cetak Biru Diklat

Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No. 169/KMA/SK/X/2010

tentang Penetapan dan Pelaksanaan

Program Pendidikan dan Pelatihan

Calon Hakim Terpadu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No. 140 Tahun 2008

Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Nomor : KEP/48/DJMT/VI/2010

Tentang Pembentukan Panitia

Kegiatan Pembinaan Teknis

Pemberkasan Perkara Kasasi,

Peninjauan Kembali dan Grasi bagi

Para Panitera Pengadilan Militer

pada Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara Mahkamah Agung RI;


Peradilan Militer dan Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor :

KEP/50/DJMT/VI/2010 Tentang

Penunjukan Panitia Kegiatan

Peningkatan Kemampuan dan

Profesionalisme Hakim Militer;


Peradilan Militer dan Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor :

KEP/14/DJMT/II/2010 Tentang

Pembentukan Panitia Kegiatan

Bimbingan Teknis Pemberkasan

Perkara Kasasi dan Peninjauan

Kembali Tata Usaha Negara.

Buku panduan pendidikan dan

pelatihan terpadu hakim dan jaksa

seluruh Indonesia (Balitbang Diklat

Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan,

Megamendung Bogor 18 November

s.d 2 Desember 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi

hakim pengadilan hubungan

industrial (PHI) seluruh Indonesia

133

(Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat

Teknis Peradilan, Megamendung

Bogor 6 s.d 11 Desember 2010;


hakim niaga seluruh Indonesia



Bogor 6 s.d 11 Desember 2010;


hakim pengadilan perikanan seluruh

Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil

Pusdiklat Teknis Peradilan,

Megamendung Bogor 6 s.d 11

Desember 2010;


ekonomi hakim Tinggi Banding dan

Tingkat Pertama Peradilan Agama



Megamendung Bogor 25 s.d 30 April

2010;


mediator hakim Tinggi Banding dan

Tingkat Pertama Peradilan Agama



Megamendung Bogor 19 s.d 24 April

2010;

Buku panduan pelatihan hakim dan

hakim ad-hoc dalam perkara korupsi

angkatan X Tahun 2010 Peradilan

Umum Tinggi Banding dan Tingkat

Pertama Peradilan Agama seluruh

Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil

Pusdiklat Teknis Peradilan,

Megamendung Bogor 5 s.d 11

Desember 2010;


mediator hakim Tingkat Pertama

Peradilan Umum seluruh Indonesia



Bogor 19 s.d 24 April 2010;

Buku panduan pelatihan teknis

fungsional hakim berkelanjutan

134

(CJE) Peradilan Umum Wilayah

Hukum PT seluruh Indonesia



Bogor 22 s.d 26 November 2010;


fungsional bagi Panitera/Panitera

Pengganti Peradilan Umum Wilayah

Hukum PT seluruh Indonesia



Bogor 18 s.d 22 Oktober 2010;


fungsional bagi Calon

Panitera/Panitera Pengganti

Peradilan Agama Wilayah Hukum

PTA seluruh Indonesia (Balitbang

Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis

Peradilan, Megamendung Bogor 17

s.d 21 Agustus 2010;

Buku panduan fungsional

peningkatan profesionalisme bagi

Panitera/Panitera Pengganti dan

Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan

Tata Usaha Negara seluruh Indonesia



Bogor 17 s.d 21 Agustus 2010;

Panduan pengelolaan dan

penyelengaraan penelitian dan

pengembangan dan pendidikan

pelatihan hukum dan peradilan

Mahkamah Agung RI 2008;

5 Memperkuat Pola Rotasi, Promosi Dan

Mutasi

Kajian tentang pola Rotasi dan Mutasi

Fotocopy Kajian Pola Karir dan

Rekrutmen

6 Memperkuat Pola Karir

Kajian tentang penyelenggaraan pola karir

Fotocopy Kajian Pola Karir dan

Rekrutmen

7 Database kepegawaian

Menyusun Pedoman Penggunaan

Database Kepegawaian

Membangun sistem database

kepegawaian yang diberi nama SIKEP

Pelatihan penggunaan sistem database

SIKEP

Fotocopy Surat

Nomor.274/BUA.2/07/VII/2009

tentang Pemberitahuan tempat

pelatihan lanjutan TOT data base

kepegawaian di Makasar;

Fotocopy Surat Nomor.

310/BUA.2/VII/2009 tentang

135

Pemberitahuan perubahan jadwal

pelatihan data base kepegawaian di

Ciawi, Surabaya dan Makasar;

Fotocopy Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil, Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor. 30

Tahun 2007, tanggal 27 Agustus

2007;

Fotocopy Surat (Nomor :

081/BUA.2/07/II/2009 Perihal:

Pelatihan Database Kepegawaian;

Fotocopy Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor:

002/SEK/PEMBT.07/X/2008

Tentang Pembentukan Tim

Pengelola dan Perumusan Sistem

Serta Pendataan Database

Kepegawaian Pada Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan Yang

Berada Dibawahnya;

Materi/modul pelatihan SIKEP

Tabel 20

Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Program Penataan

Sistem Manajemen SDM

7. Penguatan Unit Organisasi

7.1 Penguatan Unit Kerja Kepegawaian

Untuk penguatan unit kerja kepegawaian, Mahkamah Agung menyelenggarakan

pelatihan untuk pengelola kepegawaian. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah

Pelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai

Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Badan

dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah

Agung.

136

7.2 Penguatan Unit Kerja Kediklatan

Untuk meningkatkan kapasitas di bidang Manajemen Pengelolaan Diklat di

lembaga Pendidikan Peradilan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke

sejumlah negara. Beberapa tempat studi banding tersebut antara lain:

National Judicial Institute Canada.

International Cooperation Departement (ICD) Research and Training

Institute Minstry of Justice Japan.

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mendapat gambaran dan melakukan

observasi aktif terhadap:

Pola pengelolaan Diklat aparat peradilan, khususnya mekanisme dan

manajemen online course/distance learning, yang sangat cocok diterapkan di

Indonesia, terutama bagi hakim-hakim yang bertugas didaerahdaerah;

Manajeman dan organisasi diklat yang profesional.

7.3 Perbaikan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan

kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan Badan-badan

peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh

karena itu, dalam penyusunan angggaran, dialokasikan dana untuk membangun

sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor,

pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas.

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Berikut ini peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun

2010 baik berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan rumah

dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun

kelengkapan fungsional peradilan:

NO BENTUK SARANA

DAN PRASARANA RINCIAN PENGADAAN JUMLAH

1 Pengadaan Tanah Pembelian tanah yang

dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

3 lokasi

5 lokasi

-

1 lokasi

2 Pengadaan Meubelair Pengadaan meubelair untuk

rumah dinas yang dilaksanakan

pada:

- Peradilan Umum

1 lokasi

137

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

- Pusat

1 lokasi

--

2 lokasi

3 Pembangunan Gedung

Kantor

Pembangunan gedung kantor

yang dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

30 lokasi

40 lokasi

8 lokasi

3 lokasi

4 Pembangunan Rumah

Dinas

Pembangunan rumah dinas yang

dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

10 lokasi

---

Tabel 21

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

ii. Perbandingan Pengadaan Sarana dan parasana Tahun 2009 dan 2010

Dibanding tahun 2009, ada penurunan jumlah sarana dan prasarana berupa

pengadaan tanah yang disediakan pada tahun 2010. Pada tahun ini hanya

disediakan tanah di sembilan lokasi, sedangkan tahun lalu disediakan 27

lokasi. Sebaliknya, ada peningkatan jumlah gedung kantor yang dibangun.

Tahun ini, ada 81 lokasi pengadaan kantor, naik dibanding tahun 2009 yang

tercatat di 55 lokasi. Rincian perbandingannya dapat dilihat pada tabel

berikut.

138

NO

BENTUK

SARANA DAN

PRASARANA

RINCIAN PENGADAAN JUMLAH

2009

JUMLAH

2010

1 Pengadaan Tanah Pembelian tanah yang

dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

6 lokasi

20 lokasi

1 lokasi

-

3 lokasi

5 lokasi

-

1 lokasi

2 Pembangunan

Gedung Kantor

Pembangunan gedung

kantor yang dilaksanakan

pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

- Pusat

12 lokasi

33 lokasi

7 lokasi

3 lokasi

30 lokasi

40 lokasi

8 lokasi

3 lokasi

3 Pembangunan

Rumah Dinas

Pembangunan rumah dinas

yang dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

11 lokasi

13 lokasi

--

-

10 lokasi

---

4 Pengadaan

Kendaraan Dinas

Roda 4

5 Unit

Tabel 22

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2009 dan 2010

iii. Rehabilitasi dan Renovasi

Selain menyediakan dan membangun sarana dan prasarana baru, Mahkamah

Agung juga menganggarkan biaya rehabilitasi dan renovasi. Mengikuti

perjalanan waktu, sejumlah sarana dan prasarana pengadilan sudah tidak

memadai sehingga perlu direnovasi dan direhabilitasi. Sepanjang tahun 2010

telah dilakukan langkah rehabilitasi dan renovasi di 64 lokasi yang tersebar

di seluruh Indonesia. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

139

BENTUK SARANA

DAN PRASARANA

RINCIAN

REHABILITASI/RENOVASI JUMLAH

Gedung Kantor Dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

33 lokasi

14 lokasi

-

3 lokasi

Rumah Dinas Dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

11 lokasi

2 lokasi

--

Sarana dan

Prasarana

Dilaksanakan pada:

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan TUN

1 lokasi

---

Tabel 23

Rincian Rehabilitasi dan Revonasi

B. Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara

i. Tahun 2010

KEGIATAN BMN YANG DIHAPUS JUMLAH

Penghapusan

Aset

1. Kendaraan Dinas Roda 4


3. Meubelair

4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

20 unit

39 unit

48 satuan kerja

19 unit

Pemanfaatan

Aset

BMN

Ruislag (Tukar Menukar Aset)

Alih Fungsi 8 lokasi

Pinjam Pakai

Tabel 24

Progress Penghapusan dan Pemanfaatan

Aset Barang Milik Negara Tahun 2010

140

ii. Tahun 2009 – 2010

KEGIATAN BMN YANG DIHAPUS JUMLAH

2009

JUMLAH

2010

Penghapusan

Aset



3. Meubelair

4. Bangunan Gedung dan

Rumah Dinas

19 Unit

42 Unit

48 Satuan

kerja

17 Unit

20 unit

39 unit

48 satuan kerja

19 unit

Pemanfaatan

Aset

BMN

Ruislag (Tukar Menukar

Aset)

3 lokasi

Alih Fungsi 4 lokasi 8 lokasi

Pinjam Pakai

Tabel 25

Progress Penghapusan dan Pemanfaatan

Aset Barang Milik Negara Tahun 2009-2010

Berikut adalah tabel capaian dan bukti pencapaian Program Penguatan Unit Organisasi


PENGUATAN UNIT ORGANISASI BUKTI PENCAPAIAN

1 Penguatan Unit Kerja Kepegawaian

Pelatihan Sertifikasi Training Officer

Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai

Terkait Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Kepegawaian

Fotocopy Keputusan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan dan

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor :

48/BLD/SK/VIII/2010 Tentang

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Training

Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan

Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan

Badan dan Pengembangan dan Pendidikan

dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung tahun anggaran 2010;

2 Penguatan unit kerja kediklatan

Studi Banding Balitbang Diklat Kumdil

MA ke E COLE NATIONALE DE LA

MAGISTRATURE BORDEUX,

PERANCIS

Studi banding ke Swedia

Studi Banding Ke ITALIA

Laporan Hasil Studi Banding Tim

Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI Ke Italia Tanggal 17 s.d 18

Desember 2009;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor : 147A/KMA/SK/X/2009

Tentang Penunjukan Tim Studi

Banding Ke Italia;


141

RI Nomor : 147G/KMA/SK/X/2009

Tentang Penunjukan Tim Studi

Banding Ke Swedia;

Laporan Tim Study Banding Ke

Swedia Tanggal 18 s.d 19 Desember;


RI Nomor : 147E/KMA/SK/X/2009

Tentang Penunjukan Tim Study

Banding Ke Perancis;

Laporan Studi Banding Tim Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI Ke E Cole Nationale De La

Magistrature Bordeaux, Perancis;

Perbaikan sarana dan prasarana

Menyusun Pedomanan pengelolaan

sarana dan prasana

Menyusun Pengembangan Prototype

Gedung Pengadilan

Menyusun Pedoman Pembangunan

Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

Laporan Jumlah pembangunan dan

Rehab Gedung di lingkungan

Mahkamah Agung dan

Prototype Gedung Pengadilan dan

Rumah Dinas Pedoman Bagunan

Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

Edisi 2007;

Rekap Belanja Modal Pagu Definitif

T.A 2010 Biro Perencanaan dan

Organisasi BUA 2010 (Lingkungan

Peradilan Agama);

Daftar Pembangunan Gedung Kantor

Pengadilan sampai dengan T.A 2010;

Daftar pembangunan/rehab gedung

kantor pengadilan;

Daftar pembangunan rumah dinas;

Daftar rehab rumah dinas pengadilan;

Surat Keputusan Kepala Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI Nomor :

03A/BLD/SK/I/2010 Tentang

Training of Trainer (TOT) Pedoman

Perilaku Hakim (PPH) bagi Hakim

Tingkat Pertama dan Banding 4

(empat) Lingkungan Peradilan Seluruh

Indonesia;

Memorandum Nomor :

03A/BLD/SK/I/2010 Tentang Laporan

Pelaksanaan Tugas Pusdiklat Teknis

Peradilan Mahkamah Agung T.A

2010.

Tabel 26

Capaian dan Bukti Capaian Program Penguatan Unit Organisasi

142

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Program Penguatan Unit

Organisasi

8. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

8.1 Memetakan Regulasi, Deregulasi dan Menyusun Regulasi Baru

Inventori peraturan undang-undang adalah merupakan salah satu aktivitas yang

harus dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Mahkamah Agung inventori peraturan undang-undang, sebagai bagian dari

penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan Inventori perundang-undangan, Mahkamah Agung telah

melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Penelusuran literatur hukum khususnya peraturan perundang-undnagan

merupakan komponen penting dalam kerja lembaga peradilan. Oleh karenanya

akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah

satu prasarat penting dalam memastikan terlaksananya secara efektif, efisien dan

adil. Untuk memudahkan penelusuran literatur hukum tersebut Mahkamah

Agung telah menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan. Kompilasi

peraturan ini disusun dalam bentuk manual yang berupa buku himpunan

peraturan maupun dalam format elektronik. Dengan adanya kompilasi hukum

ini peta peraturan perundang-undangan khususnya dilingkungan Mahkamah

Agung dengan mudah dapat dilihat dan publik bisa mengakses dengan mudah

sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa produk kompilasi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat

Mahkamah Agung antara lain:

1. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan kehakiman

dan Mahkamah Agung Serta Badan peradilan di Indonesia (2009)

2. Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung 1951 – 2009)

3. Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu (2009)

4. Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2003-2006

5. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35

tahun 2007

6. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36

tahun 2008

7. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor 37tahun

2007

143

8. CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum Lainya

Mahkamah Agung-RI 1945

9. CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Lainya Serta

Kebijakan Mahkamah Agung RI (1945-2008)

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dilakukan untuk membahas permasalahan seputar peraturan

perundang-undangan yang dinilai bermasalah. Tujuan kegiatan ini tidak lain

adalah untuk mendapatkan informasi seputar peraturan yang dinilai akan

menghambat kinerja atau palaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan

rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki peraturan yang dinilai

bermasalah. Untuk melakukan kajian tersebut Mahkamah Agung telah

melakukan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan

Kajian Pakar. Pelaksanaan FGD melibatkan berbagai pihak dilingkungan

Mahkamah Agung yang berkepentingan dengan tema permasalahan. Adapun

Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan FGD adalah terkait dengan

permasalahan:

1. Organisasi

2. Sumber Daya Manusia

3. Manajemen Perkara

4. Anggaran dan Asset

5. Transparansi Peradilan

6. Pengawasan

Hasil dari kegiatan kajian peraturan perundang-undangan ini adalah laporan

hasil kajian yang berisi:

1. Peta peraturan perundang-undangan

2. Hasil analisis peraturan perundang-undangan

3. Rekomendasi dan rencana Tindak lanjut

PENCAPAIAN PROGRAM

PERUNDANG-UNDANGAN BUKTI PENCAPAIAN

Memetakan Regulasi, Deregulasi,

Menyusun Regulasi Baru

1. Kompilasi dan digitalisasi kumpulan

peraturan perundang-undangan

2. Kajian peraturan perundang-undangan

bermasalah

3. Menyusun Naskah akademis untuk

perbaikan peraturan

Fotocopy SK Sekretaris nomor

007/2009 tentang Penunjukan Pokja

Penilaian Kinerja organisasi Melalui

Inventori peraturan perundang-undangan

Fotocopy SK BUA Nomor:

23/BUA/SK/III/2010 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi

Pengenalan dan Pemanfaatan Database

Himpuran peraturan Perundang-

144

undangan dan hukum Lainya.

Himpunan Peraturan perundang-

undangan tentang Kekuasaan kehakiman

dan Mahkamah Agung Serta Badan

peradilan di Indonesia (2009)

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan

Mahkamah Agung 1951 – 2009)

Informasi Peraturan Perundang-

undangan tentang Pemilu (2009)

Himpunan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI tahun 2003-2006

Informasi Peraturan perundang-

undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35

tahun 2007


undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36

tahun 2008


undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor

37tahun 2007

CD Himpunan Peraturan Perundang-

undanganan Dan Hukum Lainya

Mahkamah Agung-RI 1945

CD Himpunan Peraturan Perundang-

undangan dan Hukum Lainya Serta

Kebijakan Mahkamah Agung RI (1945-

2008)

Hasil kajian peraturan perundang-

undangan

Contoh naskah akademis

Tabel 27

Capaian dan Bukti capaian Program Perundang-undangan

Lampiran bukti dokumen capaian ada pada kotak Program Perundang-undangan

9. Pengawasan Internal

9.1 Menegakkan Displin Kerja

Reformasi Birokasi Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan upaya untuk

mewujudkan Peradilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel dan

menjunjung tinggi hukum dan keadilan, untuk itu harus dilakukan pembaruan dan

perubahan mendasar terhadap kemampuan kerja para aparatur peradilan yang tentu

harus ditunjang dengan sumber daya yang mampu dan berintegritas tinggi. Untuk

mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penegakan disiplin kerja. Dengan harapan

145

kekurangan dan permasalahan dapat terpantau sehingga dapat dilakukan tindakan

untuk perbaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan

penegakan disiplin kerja diantaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan

pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman

Pengawasan Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian

kinerja Pengadilan.

Pengawasan Internal dalam penegakan disiplin kerja dalam upaya percepatan

pencapaian tujuan reformasi birokrasi dilakukan dengan membuka akses pengaduan

online dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui website.

Adapun Tujuan dari penegakan displin adalah:

1. Meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan.

2. Terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, bersih dan

bebas dari KKN.

3. Terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas

sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui 6 aspek aktifitas meliputi :

1. Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka

telah dibuat beberapa aturan sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin

kerja antara lain :

a. SK KMA No. 071/KMA/K/VI/2008 Tentang Ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja

Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang Berada di Bawahnya.

b. SK KMA No : 060/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas

Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

Berada Dibawahnya.

c. SK Sekma No. 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan

KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin

Kerja Dalam Melaksanakan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

146

Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

Berada di Bawahnya.

d. SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

e. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanan

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

f. SK Kabawas No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku

Aparatur Badan Pengawasan.

g. SK Kabawas No. 08/BP/SK/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Kepala Badan Pengawasan No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma

Perilaku Aparatur Badan Pengawasan.

h. SK Kabawas No. 08/BP/SK/XII/2007 Tentang Uraian Jabatan Pada Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI.

i. SK KMA No. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua

Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam

melaksanakan tugas pengawasan.

j. SK Kabawas No. 26A /BP/SK/VI/2010 Tentang Pedoman Audit dan

Penilaian Kinerja Pengadilan.

k. SK Kabawas No. 33/BP/SK/XII/2009 Tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Kesekretariatan Badan Pengawasan.

l. SE KMA Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pembagian Tugas Ketua

Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri.

2. Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut.

Agar aparatur peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam

melaksanakan tugas pokok peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk:

a. Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan

peradilan

b. Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada

pengadilan

147

c. Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan

d. Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama

Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung

sebagai pilot project pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan

SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 Tentang Penunjukan Pengadilan

sebagai percontohan penanganan pengaduan.

3. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah

memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut

pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari

masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap

penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Dengan kata

lain, masyarakat dapat berperan dalam memantau proses peradilan. Dengan

perkembangan Undang-Undang dan tuntutan masyarakat atas kinerja lembaga

peradilan yang semakin tinggi maka dirasa penting untuk melakukan perubahan

dalam penanganan pengaduan agar lebih akuntabel dan transparan. Prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan adalah proses penanganan

pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang

berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari

lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada

pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan

Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di pengadilan

bersangkutan maupun tersedia secara online.

Berikut ini Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009:

148

Gambar 33

Skema Alur Penanganan Perkara

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem

pengaduan masyarakat yang baru, Mahkamah Agung menerbitkan brosur

tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian

laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama

maupun Pengadilan Tingkat Banding. Sebanyak 6700 booklet, 20.100 brosur

dan 2010 poster disebarluaskan untuk masyarakat melalui Pengadilan tingkat

banding di seluruh Indonesia.

Berikut ini contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan

prosedur penyampaian pengaduan masyarakat:

149

Gambar 34

Contoh Brosur Informasi Layanan Pengaduan

Untuk memastikan pemahaman serta keterlibatan Pengadilan Tingkat Banding

dan Tingkat Pertama, Badan Pengawasan dalam mengimplementasi sistem

tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP juga menyelenggarakan

Sosialisasi SK KMA No. 076/KMA/ SK/VI/2009 kepada personil Badan

Pengawasan Mahkamah Agung serta Hakim Tinggi pada 13 (tiga belas)

Pengadilan Tingkat Banding seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28

Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Pengaduan

150

4. Sistem Administrasi Pengawasan

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan

secara manual sekarang dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi

Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronis. Pada awalnya SAP dibangun

untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi pengaduan masyarakat pada

Badan Pengawasan dan dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju

pengembangan selanjutnya. Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk

memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif

terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

5. Revisi buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan

Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah

disampaikan edisi revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi Buku II

tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum

acara. Mengingat obyek pengawasan internal di lingkungan peradilan juga

mencakup permasalahan ini maka sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan

melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku

II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut selanjutnya disosialisasikan dalam

Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

6. Pengawasan Reguler

Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan

pengawasan reguler yang mencakup 89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan

Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer,

yaitu:

151

Tabel 28

Obyek Pemeriksaan Tahun 2009

152

Berikut ini ditampilkan jumlah obyek pengawasan reguler dalam 5

tahun terakhir (Tahun 2004 - 2009):

Grafik 4

Jumlah obyek pengawasan reguler (Tahun 2004 - 2009)

7. On the Spot/Inspeksi Langsung

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On the Spot/inspeksi langsung

atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan BPKP dan temuan pengawas

eksternal BPK. Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada tahun 2009

dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi,

Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan

Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah

Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura,

Surabaya dan Banda Aceh. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil

temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK diantaranya mengenai

perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan dengan penyimpangan

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

8. Monitoring

Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah

menyelenggarakan Monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan

Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil

pengawasan yang telah dilakukan. Monitoring Tindak Lanjut pada tahun 2009

dilakukan meliputi wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama antara lain

:

153

Tabel 29

Wilayah Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

9. Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Sebagai voorpost dan garda terdepan pengawasan internal jajaran peradilan maka

kualitas Pengadilan Tingkat Banding harus ditingkatkan agar sesuai dengan

ketentuan dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan rapat kerja

dalam rangka Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan para

Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Materi utama dalam pembinaan ini adalah

Buku IV tentang Dalam jangka waktu lima hari para peserta diberikan materi

pokok berdasarkan termasuk 1 (satu) hari praktek pemeriksaan di Pengadilan

Tingkat Pertama.

Gambar 35

Rapat Kerja Pengawasan bagi Pengadilan Tingkat Banding

154

10. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan di Mahkamah Agung I

dan Badan-badan peradilan di bawahnya saat ini adalah kapasitas SDM

pengawasan yang memadai khususnya tenaga auditor (pemeriksa sesuai dengan

keahliannya). Menindaklanjuti hal tersebut maka Badan Pengawasan melakukan

kerjasama dalam bentuk bimbingan teknik (Bintek) dengan instansi terkait

diantaranya :

a. Pelatihan Auditing tingkat dasar bekerjasama dengan Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

b. Pendidikan dan Pelatiham (Diklat) Keuangan DIPA Angkatan I Badan

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

c. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama dengan Badan

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

d. Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP bekerjasama dengan Kementerian

Sekretariat Negara.

11. Hasil Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan

surat pengaduan dari masyarakat, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding

dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat pengaduan yang

ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat,

dengan perincian sebagai berikut :

Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut :

Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat;

Dijawab melalui surat sebanyak 268;

Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;

Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Berikut ini hasil penanganan pengaduan melalui surat yang diterima oleh

Mahkamah Agung disajikan dalam bentuk Grafik:

155

Grafik 5

Penanganan Pengaduan

Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara online antara bulan

Maret-Desember 2009 adalah sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai

berikut:

a. Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.

b. Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.

c. Ditelaah sebanyak 37 surat.

d. Tidak layak proses sebanyak 121 surat

12. Pengawasan Melekat

Mengefektifkan pengawasan melekat dimaksudkan untuk memberikan

kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan dalam

rangka memfungsikan pengawasan melekat sebagaimana dituangkan dalam surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

13. Pengukuran Kinerja Pengadilan

Melakukan penilaian terhadap kinerja pengadilan, yang sebelum tahun 2010

pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pengawasan reguler dengan materi

pengawasan mengacu pada buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan

Peradilan, dalam hal hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti oleh Pengadilan yang

bersangkutan maka dibuat kontrak kinerja. Jika ada penyimpangan yang tidak

156

dapat diselesaikan hanya dengan kontrak kinerja dilanjutkan dengan pemeriksaan

khusus.

14. Penindakan Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja

Terhadap pelanggaran disiplin kerja maka sesuai aturan yang ada dilakukan

penindakan dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS PENEGAKAN

DISPLIN 2008 2009 2010

1 Disiplin Ringan 9 orang 33 orang 28 orang

2 Disiplin Sedang 6 orang 8 orang 4 orang

3 Disiplin Berat 38 orang 61 orang 17 orang

Tabel 30

Penindakan Pelanggaran Disiplin Kerja Tahun 2008

9.2 Menegakkan Kode Etik

Aktivitas kode etik menjadi bagian dari program percepatan (quick wins) dan sudah

dibahas pada bagian sebelumnya.


PENGAWASAN INTERNAL BUKTI PENCAPAIAN

1 Menegakkan Disiplin Kerja

Kegiatan Pembinaan Kepegawaian

Tersedia Daftar Peraturan Tentang

Disiplin Pegawai dan Sanksi

Disiplin.

Tersedia pedoman terkait sanksi

pelanggaran disiplin

Penegakan displin dengan

memberikan sanksi mereka yang

melakukan pelanggaran

Fotocopy UU Kekuasaan kehakiman

Fotocopy Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Fotocopy SK Dirjen Badan Peradilan

Agama nomor:

009/Dja.1/SK/KU/V/2009 Tentang

Kegiatan Pembinaan Pegawai

kepegawaian

Fotocopy Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 42 Tahun

2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

157


080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman

pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Lembaga Peradilan


76/KMA/SK/VI/ 2009 Tentang

Pedoman Pelaksanaan penanganan

Pengaduan dilingkungan

Fotocopy SK KMA No :

071/KMA/SK/V/2008 Tentang

Ketentuan Penegakan disiplin kerja

dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya.



Perubahan Pertama atas Keputusan

KMA RI Tentang Ketentuan

Penegakan disiplin kerja dalam

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai

Negeri Pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

Fotocopy SK SekMA No :

035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan KMA RI No :


Ketentuan Penegakan disiplin kerja

dalam Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan

Pegawai Negeri Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya

Buku IV (Edisi Revisi ta(Edisi Revisi

tahun 2009) : Tata Laksana

Pengawasan Peradilan.

Fotocopy SKB KMA dan KY No :

129/KMA/SKB/IX/2009 –

04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata

Cara Pembentukan, Tata Kerja dan

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Majelis Kehormatan Hakim.

158


215/SK/KMA/XII/2007 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pedoman

Perilaku Hakim.

Contoh Laporan rekapitulasi daftar

Hadir (badilag)

Rekapitulasi hukuman disiplin

dilingkungan Mahkamah Agung

Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas

(2010)

Contoh Surat Keputusan tentang

penjatuhan hukuman pelanggaran

disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2 Menegakkan kode etik

Penyusunan kode etik dilingkungan

Mahkamah Agung

Sosialiasi Pedoman Perilaku Hakim

Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim

Penegakan Kode Etik

Fotocopy Pedoman perilaku hakim

Fotocopy Laporan kegiatan

sosialisasi pedoman perilaku hakim

Foto kegiatan

Laporan kegiatan Pelatihan

Foto kegiatan

Fotocopy Laporan/ contoh rekap

pegawai/hakim yang melakukan

pelanggaran dan laporan/contoh

rekap pegawai/hakim yang

mendapatkan sanksi

Tabel 31

Capaian dan Bukti Capaian Program Pengawasan Internal

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Pengawasan Internal

159

PENUTUP

Proses reformasi peradilan yang di dalamnya termasuk reformasi birokrasi adalah sebuah

perjalanan panjang dan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi bila mengingat

bahwa perubahan ini ditujukan pada adanya suatu perubahan budaya dan pola pikir individu.

Namun demikian Mahkamah Agung telah bertekad untuk terus melaksanakan apa yang telah

dimulai pada tahun 2003. Kebulatan tekad ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan para

pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan

terus meningkat.

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan

diselesaikan.

RINGKASAN EKSEKUTIF...Pelatihan a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Apar atur 4 Kelompok Kerja Pengawasan Internal a. Penguatan Pengawasan Intern b. Penguatan

Documents