RINGKASAN EKSEKUTIF - · PDF fileInterntional, Badan Bimas Ketahanan Pangan, dan PIDRA. Salah ... , Ubi Kapuk, Bawang, Ikan Air ... UPK di Kab. Ngada UPK dan

P a g e | 1

Laporan Perkembangan Pilot Program SADI Propinsi NTT Oktober 2008

KONSULTAN MANAJEMEN NASIONAL Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan Alamat : Jl.Anggur No. 10A, Kebun Raja I, Naikoten I Kupang – NTT

Telp/Fax : (0380) 823937 E‐mail : [email protected] http://nusataniterpadu.wordpress.com

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PILOT PROGRAM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROPINSI NTT

Sampai Dengan Bulan Oktober 2008 Lampiran: 1 Lembar

RINGKASAN EKSEKUTIF

ampai dengan bulan Oktober 2008, tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sudah 100% menyelesaikan tahapan kegiatan perencanaan. Pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua dalam bulan Oktober, sudah dilaksanakan pelatihan TPK

di 5 Kecamatan, Kecuali Kecamatan Amanuban Selatan yang akan melakukan pelatihan TPK direncanakan tanggal 27 Oktober 2008. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya FK AP yang mengelola pelaksanaan program di Kecamatan Amanuban Selatan. Pada bulan yang sama, Spesialis PNPM AP bekerjasama dengan IFC dan ACIAR melakukan proses shortlist terhadap 83 BDSP (Business Development Service Provider) yang kemudian dikirimkan kepada Fas. Kab.‐FK AP‐TPK untuk ditindaklanjuti. TPK didampingi oleh FK Agribisnis Perdesaan (seterusnya: FK‐AP) dan Pendamping Lokal Agribisnis Perdesaan (seterusnya:PLA) kemudian akan melakukan penilaian terhadap short list BDSP dan kemudian mengirimkan TOR dan outline proposal ke BDSP hasil penilaian awal. Diharapkan pada akhir Oktober 2008, sudah dapat dilakukan proses pelelangan. Pada proses pelelangan, setiap BDSP yang mengajukan proposal, diundang untuk mempresentasekan hasil kegiatannya yang berkaitan dengan jenis pelatihan yang akan dipilihnya. BDSP yang lolos dalam proses pelelangan akan melakukan penandatanganan kontrak dengan TPK. Kegiatan Pelatihan akan dilaksanakan pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 dan disesuaikan dengan kalender musim, misalnya: pelatihan bulan Maret, dilakukan pelatihan tentang Hijauan Makanan Ternak (HMT), karena pada saat ini, belum tersedia cukup hijauan makanan ternak. Untuk mendukung sinergi pola perencanaan pembangunan partisipatif, pada Bulan September dan Oktober telah dilakukan pengembangan jaringan dengan ragam pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian yang sama dalam hal pengembangan pertanian di Propinsi NTT. Beberapa pemangku kepentingan tersebut yaitu Yayasan TLM, PUSKUD, Zeth Malelak, BPTP Naibonat, AusAID, Yayasan Lensa Mandiri, FAO, UNICEF, Oxfam, Care Interntional, Badan Bimas Ketahanan Pangan, dan PIDRA. Salah satu isu yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai isu ketahanan pangan dan gizi buruk di Propinsi NTT.

S“Dalam bidang budidaya pertanianlah, tulang punggung perekonomian berkelanjutan menjadi sebuah ukuran kemenangan atau kekalahan”, - Gunner Myrdal, Nobel Laureate in Economics

P a g e | 2


Kesenjangan informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan seringkali menghambat perkembangan kegiatan di lapangan. Beberapa upaya yang selama ini dilakukan untuk meminimalkan kendala tersebut, KMN Propinsi NTT melakukan pengembangan blogsite di http://nusataniterpadu.wordpress.com yang berisi mengenai informasi dan bahan wacana mengenai pengembangan konsep agribisnis. Selain itu juga memberikan penguatan pada saat kunjungan lapangan dan forum Rakor Propinsi. Masalah‐masalah yang dihadapi sampai dengan bulan September 2008 : 1). FK‐AP Kecamatan Amanuban Selatan, sejak 14 Mei sampai dengan saat ini masih belum ada. Hal ini berdampak pada percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan; 2). Gaji konsultan dan FK yang tidak tepat waktu serta biaya SPPD tenaga Konsultan yang belum terbayarkan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini seringkali mendimotivasional pelaksana program; 3). Belum adanya biaya opersional kantor untuk PNPM‐AP baik di Provinsi maupun Kabupaten yang berdampak terhadap mutu dukungan instrumentasi pelaku di lapangan, misalnya: ketersediaan modul‐modul pelatihan pelaku (Kader, Pendamping lokal, TPK); 5). Ketidaksepahaman antara BDSP dan TPK berkaitan dengan peran dan implikasinya terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam SPC; 7). Phase Out PNPM MP di beberapa Lokasi PNPM‐AP pada tahun anggaran 2009 yang berimplikasi terhadap ketiadaan FT dan kegiatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan agribisnis. 8) Beban Fas.Kab. PNPM MP yang berdampak pada lemahnya pemahaman, inovasi dan fokus pengembangan konsep agribisnis sesuai dengan potensi dan permasalahan di lokasi pilot program. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan kegiatan yang ada di lapangan, pada bulan Oktober 2008 ini Spesialis PNPM AP KMN Propinsi NTT akan melakukan beberapa kegiatan dengan fokus: 1). Melakukan OJT dan IST pada saat kunjungan lapangan dan Rakor Kabupaten, khususnya untuk Kecamatan Amanuban Selatan dan Riung Barat sebagai Kecamatan yang dinilai lemah dalam hal pencapaian progress; 2). Melakukan pengembangan jaringan dengan pemangku kepentingan yang dapat memberikan dukungan kegiatan di lapangan; 3). Melakukan konsolidasi dengan pihak ACIAR dan IFC khususnya berkaitan dengan pengetahuan baik on‐farm maupun off‐farm sesuai dengan komoditas yang menjadi potensi; 4). Memfasilitasi pengelolaan kegiatan Rakor Provinsi terutama berkaitan dengan BDSP dan hubungannya dengan pelatihan kelompok tani.

P a g e | 3


1. PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM

ahun 2008 merupakan tahun transisi dari Kebijakan PPK menuju pada Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk didalamnya adalah perubahan kebijakan politik, kebijakan administrasi dan keuangan. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat

perubahan kebijakan tersebut –termasuk didalamnya adalah pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan‐ mulai dari kebijakan dekosentrasi, perbantuan dan kebijakan lainnya yang berdampak kepada keterlambatan gaji bagi Kons/fasilitator, Keterlambatan Pencairan dana DOK, Revisi DIPA dll. Dengan segenap daya, pelaksanaan PNPM AP di Propinsi NTT telah mencapai 100 % tahap pelaksanaan kegiatan perencanaan. Isu utama yang mewarnai aktivitas pada bulan Oktober 2008 adalah pelelangan BDSP, persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan hasil MAD Pendanaan, pemantauan dan evaluasi mutu kegiatan di lapangan, pengembangan jaringan dan dukungan penguatan terhadap pelaku di lapangan. Tabel 1 merupakan gambaran usulan kegiatan terdanai di lokasi pilot program PNPM AP di Propinsi NTT. Tabel 1: Gambaran Usulan Terdanai Kegiatan PNPM AP di Propinsi NTT No Kabupaten Kecamatan ∑ Usulan

Terdanai Komoditas Keterangan

1 TTS (Timor Tengah Selatan)

Mollo Utara 26 Kacang tanah, Sapi Bali, Kacang Kedelai, Jeruk Keprok, Hortikultura (sayur), Ubi Kapuk, Bawang, Ikan Air Tawar.

Dominasi komoditas hortikultura

Amanuban Selatan

17 Ayam buras, babi, Sapi bali , Kambing, Hortikultura, Jagung, Padi.

Dominasi komoditas peternakan

Kuan Fatu 19 Hortikultura (sayur), Sapi Bali, Kelapa (kopra), Ayam buras.

Dominasi komoditas peternakan

Sub Total 62 Usulan Kegiatan 2 Ngada Golewa 30 Kakao, Mente, Kopi, Ikan. Dominasi komoditas

perkebunan Aimere 20 Kakao, Mente, Kelapa (kopra). Dominasi

komodidtas perkebunan

Riung Barat 19 Kacang Kedelai, Padi, Sapi, Kacang hijau, Kemiri.

Dominasi komoditas peternakan dan tanaman pangan.

Sub Total 69 Usulan Kegiatan Total ∑ Usulan Terdanai 131 Usulan Kegiatan

Sumber: Laporan hasil MAD Pendanaan 6 Kecamatan Pilot PNPM AP Prop. NTT Okt. 2008, data diolah. Usulan kegiatan dalam tabel 1 bukan hanya menyangkut pengembangan kapasitas kelompok tani, namun juga ada usulan kegiatan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agribisnis di lokasi pilot program. Dari keseluruhan usulan tedanai yang menjadi titik kritis adalah kedalaman proses pendampingan dari FK AP terhadap kelompok tani di desa terdanai. Salah satu kelemahan dari kelompok tani di lokasi pilot program adalah lemahnya modal sosial dan manajemen kelompok tani. Menimbang banyaknya kelompok tani yang diampu oleh FK AP dan kesulitan kondisi geografis di lokasi pilot maka direkomendasikan agar FK AP mengoptimalkan BDSP terpilih untuk mendampingi kelompok tani yang ada, selain itu juga mengoptimalkan kapasitas pelaku PNPM AP di tingkat desa yaitu KAD dan TPK.

T

P a g e | 4


1.2. Kegiatan KMN Propinsi NTT Bulan September s/d 15 Oktober 2008 Kegiatan KMN Popinsi NTT pada bulan September s/d 15 Oktober 2008 terutama adalah memberikan dukungan bagi pelaku di lapangan mengenai persiapan proses pelelangan BDSP, pemantauan dan evaluasi mutu kegiatan, pengembangan jaringan pemangku kepentingan pendukung, penyusunan instrumentasi pendukung pelaksanaan lelang BDSP, dan pengembangan sistem informasi perkembangan kegiatan dan wacana pendukung pelaksanaan program. Tabel berikut menggambarkan kegiatan KMN Propinsi NTT: Tabel 2: Kegiatan KMN Propinsi NTT Bulan September s/d 15 Oktober 2008 No Kegiatan Pelaku Yang

Terlibat Hasil, Rekomendasi & Tindak Lanjut

1. IST/OJT tentang pemahaman konsepsi BDSP.

Fas.Kab, FK AP, dan PLA

Catatan: Fas.Kab., FK AP dan PLA perlu mendalami konsepsi BDSP dan pelibatannya dalam pelaksanaan Pilot Program PNPM AP. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Penguatan terhadap Fas.Kab dalam hal konsepsi BDSP. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan penguatan materi mengenai BDSP pada Forum Rakor Propinsi NTT Bulan November 2008 dan memberikan bahan pendukung mengenai BDSP yang dapat diakses secara online di http://nusataniterpadu.wordpress.com

2. Pemantauan & Evaluasi: FGD dengan topik evaluasi kegiatan Pagas, Depth Interview, observasi kegiatan MAD Pendanaan.

PLA dan FK AP, Ketua Kelompok Tani, Fas.Kab./T‐Kab.

Hasil: PLA dan FK AP mengungkapkan secara bebas dan melakukan analisa permasalahan pada proses penggalian gagasan. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Penguatan terhadap FK Ap dan Penlok berfokus pada hasil analisa permasalahan proses penggalian gagasan. Sebagai tindak lanjut telah disampaikan hasil analisa dalam Forum Rakor Propinsi bulan Oktober 2008 dan OJT pada saat Field Visit.

3. Pemantauan kegiatan pelatihan UPK di Kab. Ngada

UPK dan KPMD/KAD di Kabupaten Ngada

Hasil: Penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan baik.

4. Pengembangan jaringan: Field visit, diskusi, depth interview

World Bank(Roger Montgomery, William Ruscoe, Rilus Kinseng, Rohandi), AusAID (Richard Manning), IFC Lensa Mandiri, TLM, Puskud, PIDRA, BPTP.

Hasil: 1) sinergi pemangku kepentingan dalam isu pengembangan agribisnis, transfer knowledge, dukungan pelaksanaan kegiatan dan diseminasi PNPM AP, dan penguatan wacana mengenai isu ketahanan pangan, gizi buruk dan asuransi komoditas pertanian di wilayah NTT. 2) Kelompok tani mengetahui musim paceklik dan cara mengantisipasinya. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Ragam data menunjukkan bahwa kasus rawan pangan di Provinsi NTT perlu diwaspadai. Sebagai tindak lanjut, KMN akan menginformasikan isu rawan pangan di forum rakor sebagai wacana dan mendiseminasikannya secara online.

5. Pengembangan jaringan: Workshop ketahanan pangan dan Gizi Buruk di Propinsi NTT.

Departemen Pertanian, FAO, Unicef, Oxfam, Care International, WVI, Yayasan Alfa

Hasil: 1) sinergi pemangku kepentingan dalam isu pengembangan agribisnis, 2) transfer knowledge, 3) dukungan pelaksanaan kegiatan dan diseminasi PNPM AP, 4) penguatan wacana mengenai isu ketahanan pangan dan gizi buruk di wilayah NTT, 5) Laporan Konsultasi Bank Dunia

P a g e | 5


Omega, AusAID, Departemen Kesehatan, CWS, IFAD, Save the Children.

Rekomendasi & Tindak Lanjut: Ragam data menunjukkan bahwa kasus rawan pangan di Provinsi NTT perlu diwaspadai. Cukup menyedihkan ketika alokasi dana PNPM per Kecamatan yang berkisar antara 2 s/d 3 M masih belum mampu mengantisipasi permasalahan pangan. Sebagai tindak lanjut, KMN akan menginformasikan isu rawan pangan di forum rakor sebagai wacana dan mendiseminasikannya secara online.

6. Pengembangan sistem informasi pendukung kegiatan PNPM AP secara online

Konsultan MIS World Bank.

Hasil: update informasi, rate kunjungan per 15 Oktober 2008: 1500 Kunjungan sejak launching Bulan Agustus 2008. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Tetap konsisten melakukan up‐date informasi.

7. Rakor Propinsi NTT bulan September 2008.

Fas. Kab/T‐Kab., Pendamping UPK daan PjoKab.

Hasil: Koordinasi dan konsolidasi hasil temuan di lapangan, pembahasan materi prosedur pelelangan BDSP. Rekomendasi & Tindak Lanjut: Tetap konsisten melakukan up‐date informasi.

P a g e | 6


2. KEMAJUAN PROGRAM artisipasi sebagai ciri dari pemberdayaan terus dipantau dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan. Tingkat partisipasi masyarakat secara kualitatif belum dapat diukur secara spesifik. Saat ini, tingkat partisipasi baru dapat diukur secara kuantitatif, yaitu banyaknya peserta musyawarah yang hadir baik laki‐laki maupun perempuan. Banyaknya peserta musyawarah dari kalangan rumah tangga miskin juga dipantau dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dari

kalangan tersebut. Berikut merupakan jumlah tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan sampai Bulan Oktober 2008: 2.1. Tingkat Partisipasi Tabel 3: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kecamatan di Kab. Ngada per 15 Oktober 2008 No Tahapan Kabupaten Ngada Golewa Riung Barat Aimere lk pr RTM %lk %pr %RTM lk pr RTM %lk %pr %RTM lk pr RTM %lk %pr %RTM

1 MAD I 87 72 132 54,72 45,28 83,02 55 25 80 73,33 26,67 100 75 43 98 63,56 36,44 83,05 2 MD I 1323 1204 2439 52,35 47,65 96,52 511 257 768 66,54 33,46 100 753 641 1350 54,02 35,98 96,84 3 Latih Kader 21 21 42 50 50 100 18 12 30 60 40 100 36 24 60 60 40 100 4 Pagas 579 447 1026 56,43 43,57 100 1271 1260 2531 50,22 49,78 100 1212 916 2128 56,95 43,05 100 5 MDKP 164 1471 1520 9,94 80,06 92,97 0 524 524 0 100 100 119 907 1026 11,6 88,4 100 6 MD II 1103 887 1778 55,43 44,57 89,35 206 530 545 27,99 72,01 74,05 898 604 1502 59,79 40,21 100 7 TPU 21 42 63 33,33 66,67 100 58 65 121 47,93 52,07 100 24 12 36 66,67 33,33 100 8 TV 11 3 14 78,57 21,43 100 12 6 18 66,67 33,33 100 24 12 36 66,67 33,33 100 9 MAD II 96 67 163 58,9 41,1 100 32 26 58 55,17 44,83 100 68 59 66 53,54 46,46 51,97 10 Pertemuan

Kabupaten 39 8 82,98 17,02 39 8 82,98 17,02 39 8 82,98 17,02

11 MAD III 61 53 114 53,51 46,49 100 28 11 39 71,79 28,21 100 43 21 64 67,19 33,81 100

12 MD III 846 947 1793 47,18 52,82 100 792 871 1863 42,51 57,49 100 453 349 802 56,48 43,52 100

P

P a g e | 7


Tabel 4 : Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kecamatan di Kab. TTS per 15 Oktober 2008 No Tahapan Kabupaten TTS Mollo Utara Amanuban Selatan Kuanfatu lk pr RTM %lk %pr %RTM lk pr RTM %lk %pr %RTM lk pr RTM %lk %pr %RTM

1 MAD I 72 56 138 52,17 47,83 100 60 17 77 77,92 22,08 100 20 20 40 50 50 100 2 MD I 791 365 950 68,43 31,57 82,18 518 189 707 73,27 26,73 100 337 149 430 69,34 30,64 88,48 3 Latih Kader 14 12 26 53,85 46,15 100 14 16 30 87,5 46,67 53,33 8 6 14 57,14 42,86 100 4 Pagas 2910 2116 4361 57,90 42,10 86,77 1543 1026 2500 60,06 39,94 97,31 818 738 1489 52,57 41,43 95,69 5 MDKP 104 539 520 16,17 83,83 80,87 0 493 479 0 100 97,16 16 463 463 3,34 96,66 96,66 6 MD II 540 393 747 57,88 42,12 80,06 321 330 642 49,31 50,69 98,62 380 409 757 48,18 51,82 95,94 7 TPU 15 19 28 44,12 55,88 82,35 36 24 60 60 40 100 14 7 21 66,67 33,33 100 8 TV 20 4 24 83,33 16,67 100 11 11 100 100 14 7 21 66,67 33,33 100 9 MAD II 93 67 134 58,13 41,87 83,75 70 69 139 50,36 49,64 100 48 38 75 57,14 42,86 89,28 10 Pertemuan

Kabupaten 39 5 88,64 11,36 39 5 88,64 11,36 39 5 88,64 11,36

11 MAD III 45 32 63 58,44 41,56 81,82 42 15 50 73,68 26,32 87,72 50 34 84 59,52 40,48 100

12 MD III 212 115 327 64,83 35,17 100 207 211 418 49,52 50,48 100

Tabel 5: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Kabupaten per 15 Oktober 2008 No Tahapan Ngada TTS lk pr RTM %lk %pr %RTM lk pr RTM %lk %pr %RTM

1 MAD I 217 140 310 60,78 39,22 100 152 93 245 62,04 37,96 100 2 MD I 2587 2102 4557 55,17 44,83 97,18 1646 703 2087 70,07 29,93 88,85 3 Latih Kader 75 57 90 56,82 43,18 68,18 36 34 70 51,43 48,57 100 4 Pagas 3062 2623 5685 53,86 46,14 100 5271 3880 8350 57,60 42,40 91,25 5 MDKP 283 2902 3070 8,86 91,14 96,39 120 1495 1462 7,43 92,57 90,53 6 MD II 2207 2021 3814 52,20 47,80 90,21 1241 1132 2146 52,30 47,70 90,43 7 TPU 103 117 220 46,82 53,18 100 65 50 109 56,52 43,48 94,78 8 TV 47 21 68 69,12 30,88 100 45 11 56 80,36 19,63 100 9 MAD II 196 152 287 56,32 43,68 76,72 201 174 348 63,6 36,4 92,8 10 Pertemuan Kabupaten 39 8 82,98 17,02 39 5 88,64 11,36 11 MAD III 132 85 217 60,83 39,17 100 137 81 197 62,84 37,16 90,37

12 MD III 2091 2167 4258 49,11 50,89 100 419 326 745 56,24 43,76 100

P a g e | 8


Tabel 6: Tingkat Partisipasi Pelaksanaan PNPM AP Tk. Propinsi per 15 Oktober 2008 Provinsi Nusa Tenggara Timur

No Tahapan lk pr RTM % lk % pr % RTM1 MAD I 369 233 565 61,30 38,70 93,85 2 MD I 4233 2805 6644 60,14 39,86 94,40 3 Latih Kader 111 91 160 54,95 44,05 79,21 4 Pagas 8333 6503 14035 56,17 43,83 94,60 5 MDKP 403 4397 4532 8,4 91,6 94,42 6 MD II 3448 3153 5960 52,23 41,77 90,29 7 TPU 168 167 329 50,15 49,85 98,21 8 TV 92 32 124 74,19 25,81 100 9 MAD II 397 326 615 54,91 45,09 85,06 10 Pertemuan

Kabupaten 78 13 85,71 14,29

11 MAD III 269 166 414 61,84 38,16 95,17

12 MD III 2510 2493 5003 50,17 49,83 100 Berikut merupakan hasil analisa tingkat partisipasi di dua Kabupaten lokasi PNPM AP Propinsi NTT : 1. Kabupaten Ngada.

Musyawarah Antar Desa Pendanaan dan Musyawarah Desa Informasi, terbaca bahwa persentase tingkat kehadiran laki‐laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini mungkin disebabkan karena proses kegiatan bersamaan dengan musim persiapan lahan untuk kegiatan pertanian, dan umumnya kaum perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan persiapan lahan.

2. Kabupaten TTS. MAD Pendanaan dan Musyawarah Desa Informasi sudah dilaksanakan di 3 Kecamatan, namun pelaksanaan di Kecamatan Amanuban Selatan mengalami keterlambatan, hal ini akibat dari ketiadaan FK AP. Sehingga, data partisipasi MD informasi untuk Kecamatan Amanuban Selatan belum dapat ditampilkan karena sedang dalam proses perhitungan. Secara umum, jumlah partisipasi laki‐laki lebih tinggi dari perempuan, hal ini mungkin saja disebabkan karena faktor budaya, dimana kaum perempuan lebih banyak meluangkan waktu di kebun dan rumah.

Secara umum, data yang termuat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik, dimana pada proses MAD, persyaratannya adalah 6 orang perdesa, 3 laki‐laki dan 3 perempuan. Pada tabel terlihat bahwa, partisipasi laki‐laki melebihi ketentuan, yang seharusnya untuk 79 desa, kehadiran sebanyak 237 orang (pada tabel 269 orang), sedangkan perempuan yang seharusnya 237 orang juga, yang hadir hanya 166 orang atau sebesar 70% . Meskipun demikian, angka ini dinilai cukup baik untuk mewakili keterwakilan perempuan dalam pertemuan MAD. 2.2. Tingkat Penyerapan BLM PNPM AP Propinsi NTT Pencairan Dana BLM sedang dalam proses pengajuan ke KPPN, dan diharapkan sudah cair pada minggu ke empat bulan Oktober 2008, sebesar 40%. Tabel 7 : Capaian Penyerapan BLM PNPM Agribisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

No Provinsi Capaian Penyerapan BLM TA 2008

Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Persentase (%)

P a g e | 9


1 NTT Kecamatan Mollo Utara 1.100.000.000 0 0 Kecamatan Kuanfatu 1.100.000.000 0 0 Kecamatan Amanuban

Selatan 1.100.000.000 0 0

Kecamatan Golewa 1.100.000.000 0 0 Kecamatan Aimere 1.100.000.000 0 0 Kecamatan Riung Barat 1.100.000.000 0 0 Total 6.600.000.000 0 0 2.3 Progress Penyerapan DOK Tahun 2008 Tabel 8: Capaian Penyerapan DOK PNPM Agribisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

Provinsi Capaian Penyerapan DOK TA 2008 Jumlah

Kecamatan Pagu (Rp)

Penyerapan (Rp)

Persentase (%)

NTT Perencanaan Kegiatan 6 390.000.000 166.092.100 42,59 Pelatihan 6 210.000.000 61.530.125 29,30 Total 6 600.000.000 227.622.225 37,94 Penggunaan dana DOK, untuk Kabupaten Ngada dapat dirinci sebagai berikut : 1. Kecamatan Golewa : Total : Rp.37.3661.600; teridir dari Perencanaan : Rp. 27.106.600,

pelatihan : Rp. 10.255.000; 2. Aimere: total : 50.292.000, terdiri dari : Perencanaan : Rp. 40.045.500; Pelatihan Rp.

10.246.500 3. Kecamatan Riung Barat : total : Rp.38.722.000, yang terdiri dari : Perencanaan , Rp.

28.204.000; dan pelatihan Rp. 10.518.000;

Penggunaan dana DOK, untuk Kabupaten TTS dapat dirinci sebagai berikut : 1. Kecamatan Mollo Utara : Total Rp. 41.427.625, terdiri dari ; Perencanaan , Rp.

29.403.000; dan Pelatihan, Rp. 12.024.625. 2. Kecamatan Kuanfatu : total Rp. 22. 499.000, teridir dari Perencanaan ; Rp. 16.438.500;

Pelatihan : Rp. 6.060.500 3. Kecamatan Amanuban Selatan : total : Rp. 37.320.000, teridir dari; Perencanaan :

Rp.24.894.500; Pelatihan Rp. 12.425.500,‐ 2.4 Tahapan dan Alur Tabel 9: Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT Sampai dengan 20 Oktober 2008 No Tahapan Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan

Jumlah Kec Persentase (%) Jumlah Desa Persentase (%)1 MAD I 6 100 74 100 2 MD I 6 100 74 100 3 Latih KPMD 6 100 74 100 4 PAGAS 6 100 74 100 5 MDKP 6 100 74 100

P a g e | 10


6 MD II 6 100 74 100 7 PU 6 100 74 100 8 VU 6 100 74 100 9 MAD II 6 100 74 100 10 MAD III 6 100 74 100 11 MD III 6 100 74 100 12 Cair BLM 13 Salur BLM 14 MDST Proses perencanaan akhir yaitu MAD Pendanaan untuk 6 Kecamatan. MD Informasi sudah dilaksanakan di 74 Desa. Pengajuan SPPB pada saat ini sedang dalam proses. Sedangkan untuk kegiatan sarana prasarana sudah dalam proses pengerjaan, dan akan selesai pada Desember 2008.

P a g e | 11


3.PENGENDALIAN

egiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan, dan pemeriksaan melalui mekanisme kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pelaku PNPM AP di KMN Propinsi NTT.

3.1. Permasalahan di Lapangan

Beberapa permasalahan internal antara lain sebagai berikut: No Masalah Rekomendasi Keterangan 1 Ketiadaan FK‐AP Satker PMD Pusat, perlu

menganggarkan dana untuk pelatihan pra tugas FK‐AP yang berstatus cadangan.

Sedang Pelatihan Pra Tugas FK

2 Modul‐modul pelatihan masyarakat belum ada

Perlu pengadaan modul‐modul pelatihan masyarakat

Modul PNPM‐MP sebagian tidak cocok untuk pelatihan masyarakat (PNPM‐AP)

3 Keterlambatan gaji

Pembayaran gaji mengacu ke SOP

Sampai saat ini SOP sebagai pedoman pembayaran gaji tidak berlaku.

4 Operasional Kantor PNPM‐AP tidak ada

Supaya dialokasikan operasional PNPM‐AP, terutama di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Anggaran operasional di tingkat provinsi untuk mendukung kegiatan operasional pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan dalam memfasilitasi kebutuhan FK – AP meliputi kegiatan administrasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan jaringan pendukung bagi pelaku kegiatan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Anggaran operasional di tingkat kabupaten untuk mendukung kegiatan administrasi Fas‐Kab/T‐Kab dan memfasilitasi kebutuhan koordinasi dan konsolidasi dengan FK;

5 FK belum memahami teknik fasilitasi

OJT dan IST setiap kunjungan lapangan oleh Sp.SADI dan Monev SADI

Fasilitasi masyarakat, berbeda dengan fasilitasi dalam kelas.

6 RKTL sering molor FK perlu membuat strategi untuk kegiatan‐kegiatan lapangan, agar dapat diselesaikan.

Sering terbentur dengan kegiatan‐kegiatan budaya dan tradisi masyarakat.

7 Proses Perekrutan BDSP tidak sesuai dengan RKTL

Pihak PMO SADI supaya mengacu pada RKTL

Keterlambatan perekrutan BDSP 1 bulan.

3.2. Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Isu penting terkait dengan kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan di masing‐masing kecamatan adalah 1) kekosongan FK Agribisnis Perdesaan di Kec. Amanuban Selatan; 2) Keterlambatan gaji dan tunjangan Konsutan PNPM Agribisnis Perdesaan di tingkat Provinsi dan Kecamatan; 3) keterlambatan biaya transportasi bagi PLA dan KAD. Kondisi Pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan selanjutnya dapat dibaca pada tabel berikut: Tabel 7: Rekapitulasi kondisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT per Oktober 2008

No Nama Jabatan Tgl. Status Gaji

K

P a g e | 12


Mobilisasi1 Maria

Regina Tan Sp SADI 27‐Nov‐

2007 1)Keterlambatan Gaji; 2)Biaya OSA/ILT SPPD Bulan Juni, Juli, Agustus dan biaya transportasi belum terbayar oleh PT. Amytas

2 Christianto Sp MONEV 27‐Nov‐2007

1)Keterlambatan Gaji; 2)Biaya OSA/ILT SPPD Bulan Juni, Juli, Agustus dan biaya transportasi belum terbayar oleh PT. Amytas

3 ‐ FK‐SADI, Kec. Amanuban Selatan

1‐Feb‐2008 Belum ada FK AP pengganti.

4 Dominggus Oematan

FK‐SADI, Kec. Mollo Utara

1‐Feb‐2008 Keterlambatan Gaji

5 Djohardjo M Rato Padeda

FK‐SADI, Kec. Kuan Fatu


6 Jacobus Wara

FK‐SADI, Kec. Aimere


7 Simon Todeng

FK‐SADI, Kec. Golewa


8 Ediltrudis T. Unge

FK‐SADI, Kec. Riung Barat

1‐Feb‐2008 1)Keterlambatan Gaji; 2) SP1 terkait dengan indikasi tindakan indisipliner.

Saran:

Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya segera merekrut dan menetapkan personil FK Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan;

Pengambil kebijakan program PNPM Mandiri hendaknya memberikan dukungan kebijakan dalam manajeme gaji konsultan dan perjalanan dinas para pelaksana Pilot Program SADI.

3.3. Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Keberhasilan Usulan kegiatan dari masing‐masing Desa di 6 Kecamatan lokasi pilot program telah diperoleh melalui serangkaian tahapan kegiatan penggalian gagasan. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya, alangkah baik jika mempertimbangkan beberapa hal dalam upaya untuk menyusun strategi pelaksanaan pilot program. Beberapa hal berikut sebaiknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis di wilayah NTT berdasarkan atas hasil observasi, penggalian gagasan dan proses live‐in di lokasi pilot program:

a. Hambatan Modal sosial kelompok masyarakat tani. Kelompok tani hanya berkegiatan jika ada

proyek dari pihak pemerintah dan atau LSM dan setelah proyek selesai maka kelompok tani juga mandeg. Kelompok juga belum memiliki sistem manajemen kelembagaan yang solid melalui kesepakatan/komitmen bersama, aturan kelompok, pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam bentuk jadwal pertemuan, kepercayaan (trust) dan tanggungjawab bersama serta sistem pendukung sosial lainnya. Situasi ini terlebih ditemui di desa‐desa terpencil yang memiliki intensitas yang rendah dalam berhubungan dengan kelompok sosial lainnya.

b. Keterbatasan infrastruktur pendukung agribisnis ‐terutama jalan produksi, saluran irigasi‐, mayoritas lokasi pilot program memiliki hambatan dalam hal jalan produksi/pasar. Jika ditinjau dari segi potensi SDA, 6 (enam) lokasi pilot program di Provinsi NTT memang sangat menjanjikan, namun keterisolasian menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam proses pengembangan agribisnis di Provinsi NTT. Sinergi dengan PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dalam bidang pmebangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pendidikan mutlak diharapkan;

c. Keterbatasan pemahaman konsep agribisnis. Keterbatasan pemahaman pelaku program di tingkat Desa dan Kecamatan menyebabkan kurangnya daya imajinasi dalam mengembangkan potensi agribisnis berdasarkan atas komoditas yang menjadi pilihan dalam proses pelaksanaan penggalian gagasan;

d. Hambatan budaya, yang dimaksud dengan hambatan budaya adalah budaya kerja masyarakat petani yang cenderung hidup dalam lingkungan feodal. Pola tani yang dilakukan masih cenderung subsisten, tradisional, belum cukup mampu mengelola waktu untuk usaha peningkatan potensi

P a g e | 13


pertanian, para petani juga masih belum cukup mampu dalam merencanakan lahan, dan mendayagunakan potensi pendukung usaha agribisnis.

e. Ego sektoral pelaku SKPD dalam pengembangan agribisnis di wilayah perdesaan. Tidak dibutuhkan data lagi bahwa isu mengenai sinergi pelaku pembangunan masih relevan untuk terus diupayakan. Melalui forum musrenbang sejak dari Desa sampai Kabupaten diharapkan dapat terjadi dialog‐dialog bagi pelaku pembangunan untuk mengambil peran dan bersinergi.

P a g e | 14


4. PENUTUP Kesimpulan. Dari hasil kegiatan program yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Rekruitmen FK‐AP untuk Kecamatan Amanuban Selatan mutlak dilakukan, mengingat

padatnya pengelolaan kegiatan di lapangan; 2. MAD Pendanaan sudah dilaksanakan di semua lokasi Pilot SADI. 3. MD Informasi sudah dilaksanakn di semua desa, sampai dengan tanggal 20 Oktober

2008. 4. Pelatihan TPK sudah dilaksanakn di 5 Kecamatan, sedangkan 1 kecamatan lainnya yaitu

Kecamatan Kuanfatu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. 5. Pengiriman TOR dan outline proposal ke BDSP sedang dalam proses, dan direncanakan

pelelangan BDSP dilaksanakan pada akhir Oktober 2008. 6. Pelatihan – pelatihan akan dilaksanakan pada bulan November – Maret 2009. Saran 1. Biaya Operasional kantor Provinsi dan Kabupaten untuk PNPM Agribisnis Perdesaan,

supaya diadakan; 2. Sesegera mungkin melakukan proses penempatan FK‐AP pasca pelatihan pra‐tugas; 3. Perlu adanya dukungan modul‐modul khusus tentang PNPM Agribisnis Perdesaan yang

mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan; 4. BDSP yang akan dilelang, diminta untuk presentase tentang kegiatan pelatihan yang

akan dilaksanakan; 5. Perlu ada PTO khusus tentang Agribisnis Pertanian; 6. Perlu mempertimbangkan Fas.Kab. khusus yang menangani PNPM Agribisnis Perdesaan. Demikian disampaikan perkembangan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT sampai dengan Bulan Oktober 2008. Tak dapat ditolak ketika dalam laporan ini banyak kekurangan karena masih banyak hal yang belum dapat disajikan secara rinci dan dianalisa secara kritis dan mendalam. Kritik dan saran senantiasa diharapkan dari semua pihak, sehingga dokumen Laporan ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

P a g e | 15


Lampiran 1: Galeri Produk Instrumentasi dan Kegiatan PNPM AP Propinsi NTT

Penyusunan dokumen alternative rujukan panduan laporan bulanan

Penyusunan dokumen alternative rujukan panduan evaluasi kinerja FK Agribisnis

Perdesaan

Penyusunan leaflet monitoring dan evaluasi

partisipatif Penyusunan leaflet monitoring dan evaluasi

partisipatif (Diadopsi di Tk. Nasional)

Pengembangan sistem informasi pendukung pelaksanaan kegiatan PNPM AP dalam bentuk Blogsite di http://nusataniterpadu.wordpress.com

P a g e | 16


Diskusi kelompok dan wawancara di Desa Naip bersama dengan Kepala Desa, Kader Agribisnis Desa, Pendamping Lokal Agribisnis, Ketua TPK dan perwakilan dari Kelompok Tani Taloitan, Paloilmonit,

dan Tsium Tetus. Usulan Kegiatan: Pelatihan dan Pembuatan Percontohan Budidaya Kambing

Wawancara di kandang yang

nantinya akan dijadikan percontohan kegiatan budidaya

sapi di Desa Noemuke

Wawancara dan observasi di kandang yang nantinya akan

dijadikan percontohan kegiatan budidaya kambing di Desa

Noemuke

Foto bersama di depan lokasi kandang percontohan budidaya

kambing di Desa Noemuke

Kegiatan konsolidasi usulan

kegiatan di Desa Oebelo Keterlibatan Mahasiswa Unkris Artha Wacana dalam kegiatan

review usulan kegiatan

Lokasi kandang percontohan budidaya sapi di Desa Oebelo

Diskusi informal dengan PLA (Pendamping Lokal Agribisnis, Kades, KAD (Kader Agribisnis Desa), Ketua TPK, dan

Kelompok Tani Oehonis di Desa Kiubaat.

P a g e | 17


Peserta Workshop Pengembangan Agribisnis Perdesaan di Kab. Ngada, 08 April 2008

Bpk. Henra Agustiana ‐IFC‐, banyak mengulas tentang best practice praktek system pemasaran dalam upaya

pengembangan agribisnis skala perdesaan.

Padang savanna yang luas dimanfaatkan oleh warga untuk mengembangkan budidaya Peternakan Sapi di Desa Keligejo Kec. Aimere. Selain Sapi, komoditas Kemeiri dan Jambu Mente banyak diupayakan di

wilayah ini.

Yakobus Wara –FK Agribisnis Perdesaan‐ melakukan wawancaradengan salah satu Petani (Bapak Tinus) Kemiri di

Desa Keligejo Kec. Aimere.

Lokasi perjalanan di Desa tersulit – Desa Waebela Kec. Aimere melalui padang savanna dan mengharuskan Pelaku berjalan kaki kurang lebih 8 jam menuju lokasi Desa. Akses jalan produksi bagi komoditas pertanian menjadi isu utama

di Desa ini, integrasi pengelolaan antara PNPM dan Dinas terkait menadi penting

Pemantauan kegiatan Penggalian gagasan di Desa Ngara, Riung Barat. Alat transportasi yang umum digunakan di Desa ini adalah jalan kaki dan Kuda, jalan produksi juga menjadi isu utama untuk mengembangkan potensi agribisnis di

wilayah yang dikelilingi dengan padang savanna ini. Kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mengupayakan keterisolasian Desa mutlak dibutuhkan.

DESA WAEBELA-KEC. AIMERE

P a g e | 18


Pendampingan terhadap tim verifikasi usulan pada pengisian form-form verifikasi lapangan. Kegiatan verifikasi usulan kegiatan dimulai pada Pkl. 11.00 WITA s/d 24.00 WITA.

Pembacaan hasil verifikasi usulan kegiatan oleh tim verifikasi pada

proses MAD II.

Salah satu partisipan diberi kesempatan untuk bertanya

mengenai hasil tim verifikasi.

Partisipan dari kelompok perempuan memberikan penilaian

terhadap usulan antar desa.

Tim Sekertariat dari pendamping lokal, UPK, dan kader melakukan penghitungan terhadap hasil prioritisasi yang dilakukan oleh perwakilan utusan desa.

Lelah…namun kamipun akhirnya tersenyum ketika kebersamaan tiba pada saat foto bersama setelah kegiatan MAD II selesai selama kurang lebih 21 Jam.

P a g e | 19


LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PILOT PROGRAM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROPINSI NTT

Sampai Dengan Bulan Oktober 2008

RINGKASAN EKSEKUTIF - · PDF fileInterntional, Badan Bimas Ketahanan Pangan, dan PIDRA. Salah ... , Ubi Kapuk, Bawang, Ikan Air ... UPK di Kab. Ngada UPK dan

Documents