Ringkasan Bab x Jpkm Antara Harapan Dan Kenyataan

BAB X JPKM ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN NON REGULER

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

UNDANG-

UNDANG NO.23/92

Pasal 1 butir 15 :

JPKM adalah suatu cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna

berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang

berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta

pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya

pada hakikatnya JPKM ini merupakan upaya

perpaduan penataan pelayanan kesehatan

dengan pembiayaan kesehatan.

4 PIHAK DALAM JPKM :

1. BADAN PEMBINA (BAPIM)

2. BADAN PENYELENGGARA (BAPEL)

3. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

4. PESERTA

LANDASAN HUKUM

PENYELENGGARAAN JPKM

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993

tentang pengelolaan pelayanan kesehatan

2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 34

ayat 2

3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,

terutama pasal 1,pasal 4, pasal 5, pasal 10 pasal 65 ayat

1, pasal 66 ayat 1 dan 2, pasal 71 dan pasal 80 ayat 2

4. Peraturan Menteri Kesehatan No.

571/MENKES/PER/VII/93 tentang penyelenggaraan

program JPKM.

5. Permenkes 527/1993 tentang Paket Pemeliharaan

Kesehatan

6. SK Menkes 330/1993 tentang Izin Operasional

7. SK Menkes 595/1993 tentang Standar Pelayanan Medis

8. SK Menkes 379/1995 tentang penanggung jawab JPKM

BAGAN PENYELENGGARA JPKM

BADAN PEMBINA

BAPEL

PESERTA

PPK Ikatan kerja/kontrak siklus Kendali

mutu pemantauan Utilisasi

Penanganan keluhan

Iuran prabayar

Yankes (paripurna)

PPK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM

JPKM :

Sosialisasi tentang adanya program JPKM dan keuntungan yang diperoleh jika menjadi peserta JPKM.

Konsep berpikir masyarakat tentang JPKM yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

Jenis Pekerjaan

Tingkat Pendapatan

Pelayanan Puskesmas

ALASAN MASYARAKAT TIDAK

IKUT PROGRAM JPKM :

Program JPKM tidak etis atau

sama dengan mengharapkan sakit

Rugi karena kalau tidak sakit

uangnya tidak kembali

Ikut asuransi kesehatan lainnya

Tidak tahu jika ada program JPKM

AGENDA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM

JPKM KE DEPAN

TAHUN TAHAPAN AGENDA

2007-2009 I Penetapan kebijakan, penguatan

skema yang telah dilaksanakan.

2010-2012 II Pengembangan skema asuransi,

kemantapan operasional (badan

penyelenggara mekanisme

penyelenggaraan).

2013-2015 III Transisi dan penyesuaian dengan

penyelenggaraan asuransi kesehatan

sosial nasional.

2016-set IV Kemandirian sistem asuransi

kesehatan sosial menuju sistem yang

lebih mantap.

FAKTA

PEMBIAYAAN

SAAT INI

Biaya

kesehatan

semakin mahal

subsidi pemerintah untuk biaya

kesehatan sangat kecil yaitu

hanya mencapai 2-3 %. 85 %

dibayar secara langsung oleh

masyarakat dari kantong sendiri

sebagian kecil (sekitar 15 %) saja

dibayar melalui asuransi.

Akibatnya masyarakat harus

menyediakan dana tunai apabila

mereka memerlukan pemeliharaan

kesehatan dan bagi yang tidak

mampu menyediakan dana tunai

tidak akan akses atau mendapatkan

pelayanan kesehatan