Rimawati - Analisis Regulasi JKN

ANALISIS REGULASI JKN DAN REGULASI TERKAIT

DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

OLEH:RIMAWATI

FAKULTAS HUKUM - UGM

1. Memberikan gambaran analisis regulasi JKN dan regulasi terkait di FKTP baik berupa regulasi di tingkat pusat dan tingkat daerah

2. Memberikan gambaran regulasi yang berpotensi terjadi banyak kendala atau tidak harmonis dalam penyelenggaraan program JKN di FKTP

3. Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan sebagai input pelaksanaan riset implementasi kebijakan JKN di pelayanan primer

TUJUAN KEGIATAN

Latar Belakang

• Regulasi sistem kesehatan memberikan tanggung jawab besar dan strategis kepada Puskesmas dengan menjadikannya sebagai gatekeeper kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

• Terlebih lagi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas semakin dituntut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

• Peran yang sedemikian besar dan strategis tentu harus didukung oleh kapasitas internal yang baik serta unsur-unsur lain di luar Puskesmas sehingga dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat

Latar Belakang

• Hasil pertemuan konsultasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa ‘regulasi’ menjadi masalah utama dalam implementasi JKN di lapangan, baik berupa peraturan yang kurang jelas maupun antar peraturan pusat dan daerah yang dinilai masih kurang harmonis.

• Di samping itu, pelaksanaan JKN juga bukan merupakan urusan sektor kesehatan semata.

• Banyak pihak juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan program JKN.

• Oleh sebab itu, regulasi yang akan dikaji juga tidak hanya terbatas pada regulasi di bidang kesehatan saja, tetapi juga di bidang keuangan, sosial dan pembangunan.

Latar Belakang

HANS KELSEN

“suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benarditerapkan kepada semua kasus, yang menurut isinyaperaturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umumdikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasusdan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama”

Latar Belakang

HUKUM (KAIDAH-KAIDAH)

REGULASI (REGELING –

BESCHIKKING)

Stuffen Bau Theory – HANS KELSEN(Teori Piramida Hukum)

• Suatu peraturan baru dapat diakuisecara legal, bila tidak bertentangandengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebihtinggi.

• Seluruh sistem hukum mempunyaistruktur piramida, mulai dari abstraksampai konkrit.

[email protected] 8

Hierarki PeraturanPerUndang-Undangan

Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi:1) UUD2) Undang-Undang/ Perpu3) Peraturan Pemerintah

(PP)4) Perpres5) Perda

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)

3) Undang-Undang/Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang

4) Peraturan Pemerintah

5) Peraturan Presiden

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Add: Judicial Review MA-MK WHEN???

9

UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011

Asas Peraturan P’UU-an

1. Asas Lex superior derogat legiinferior

2. Asas Lex specialis derogat legigeneralis

3. Asas lex posteriori derogat legipriori

[email protected] 10

Asas dalam Peraturan P’UU-an (Con’t)

• Lex Superiori derogat legi Inferiori– Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan

peraturan yang rendah (Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan didahulukan).

• Lex Specialis derogat legi Generali– Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan

peraturan yang bersifat umum

• Lex Posteriori derogat legi lex Priori– Peraturan baru mengesampingkan peraturan yang

lama

[email protected] 11

Latar Belakang

• Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukumadalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dankeseimbangan dalam masyarakat.

• Lawrence M. Friedman, Fungsi Hukumadalah untuk melakukan pengawasan ataupengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering).

Tujuan dan Fungsi Hukum

• Untuk menciptakan tatananmasyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dankeseimbangan

• Dengan tercapainyaketertiban dalammasyarakat, diharapkankepentingn manusia akanterlindungi dalam mencapaitujuannya.

• Untuk membagi hak dankewajiban antar perorangandi dalam masyarakat, membagi wewenang danmengatur caramemecahkan masalahhukum serta memelihara

kepastian hukum.

Tujuan Hukum Fungsi Hukum

[email protected]

Kepastian HukumSecara Normatif

• Jika suatu peraturan telah dibuat dandiundangkan secara pasti karena mengatursecara jelas dan logis.

• Jelas dalam artian tidak menimbulkankeragua-raguan (multi tafsir).

• Logis dalam artian ia menjadi suatu sistemnorma dengan norma lain sehingga tidakberbenturan atau menimbulkan konfliknorma.

[email protected] 14

Latar Belakang

DAS SOLLEN• Kaedah hukum berisi

kenyataan Normatif

DAS SEIN• Kenyataan alamiah

(peristiwa konkrit)

ANALISIS REGULASI JKN

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia

Undang Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

PermenkesPermenkeuPermendagriSK MenkesSE MenteriPeraturan BPJSPetunjuk Teknis

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia

Permasalahan terkait Regulasi JKNdiantaranya:

KEPESERTAAN

DH:

PP 101/2012 (Ps 3, Ps 11 ay (2),(3) dan 4) joPermenkeu 206/PMK.02/2013 (Ps 10)

Permasalahan:

Data PBI tidak update

Pengelolaan dana kapitasi

DH:

Perpres 32/2014

Pasal 4 Jo. SE Mendagri No. 900-2280 SJ/2014

Permasalahan:

FKTP tidak tahu jumlah persis peserta sehingga sulit merencanakan anggaran

Permasalahan terkait Regulasi JKNdiantaranya:

Pengelolaan dana kapitasi

DH:

Perpres 32/2014 (Ps 12) Jo. Permenkes 19/2014

Ps 3 ayat (4) dan Ps 5 ayat (3) Jo. SK/Peraturan Kepala Daerah

Permasalahan:

Penyerapan dana operasional tidak maksimal karena regulasi tidak jelas, Puskesmas takut salah

Identifikasikasus

Identifikasiregulasi

Tentukanantara Das sollen dandas sein

InterpretsiHukum

Pembentukan Topologi

Interpretasi

Hukum

Vs Politik

Hukum

KOnstitusi

Pembentukperaturan

legislatif teknis

Pengawasan

teknis

THANK YOU

address email: [email protected]

Mobile : 08156887482