REVIEW RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN 2015 - 2019 · bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam

REVIEW RENCANA STRATEGIS

( R E N S T R A )

TAHUN 2015 - 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

P E N D A H U L U A N

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA

RPJMD

BAB VII

P E N U T U P

LAMPIRAN

RenStra DPUTR Kabupaten Lumajang 2015 - 2019

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah

mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah

Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan

perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan

kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan

yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan

memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu

pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk

maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam

mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada

akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang

melalui pendekatan menyeluruh.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam hal ini

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah dokumen perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Di


2

dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memuat rencana program,

kegiatan, indicator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari SKPD

selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra ini merupakan acuan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi pembangunan di lingkup urusan Pekerjaan Umum yang menjadi

tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Di Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur

kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus mengacu

pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang harus mengacu dan selaras

dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Jawa Timur harus sesuai dengan

Renstra Kementrian Pekerjaan Umum yang tertuang dalam Renstra Nasional

dengan tak lupa mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang

Pekerjaan Umum .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang- undang nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2007,

nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

13. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19

Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan

Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur.


4

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Laik Fungsi Jalan

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD

Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –

2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Lumajang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menentukan prioritas-prioritas di

bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, sehingga tujuan program dan

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat

tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan tahunan di bidang infrastruktur.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;


5

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan perencanaan dan

pembangunan infrastruktur;

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan;

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi

tantangan dan perkembangan pada masa mendatang;

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA

RUANG

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Sumberdaya

C. Kinerja Pelayanan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis


6

E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Lumajang

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII: PENUTUP

LAMPIRAN :

MATRIK SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN

Renstra DPUTR Kabupaten Lumajang 2014 - 2019

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang

Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan

tata ruang.

B. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya;

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Teknis dan Konstruksi ,terdiri dari :

a. Seksi Bina Program;


8

b. Seksi Perencanaan Teknis;

c. Seksi Bina Teknis dan Kerjasama;

4. Bidang Cipta Karya ,terdiri dari :

a. Seksi Air Minum;

b. Seksi Permukiman;

c. Seksi Perkotaan dan Air Limbah;

5. Bidang Bina Marga ,terdiri dari :

a. Seksi Bina Manfaat Bina Marga;

b. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;

c. Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang;

6. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

a. Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air;

b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan;

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

c. Seksi Tata Bangunan;

8. Unit Pelaksna Teknis (UPT), terdiri dari :

a. Kepala UPT Wilayah Kec.Lumajang;

b. Kepala UPT Wilayah Kec.Tempeh;

c. Kepala UPT Wilayah Kec.Pasirian;

d. Kepala UPT Wilayah Kec.Tempursari;

e. Kepala UPT Wilayah Kec.Sukodono;

f. Kepala UPT Wilayah Kec.Klakah;

g. Kepala UPT Wilayah Kec.Jatiroto;

h. Kepala UPT Wilayah Kec.Yosowilangun;

i. Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium ;


9

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

SEKRETARIS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

TATA RUANG

KASUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBBAG

KEUANGAN

KABID CIPTA KARYA

KASI AIR MINUM

KASI PERMUKIMAN

KABID BINA MARGA

KASI BINA MANFAAT BINA

MARGA

KASI PEMBANGUNAN

DAN REHABILITASI

KABID SUMBER DAYA AIR

KASI BINA MANFAAT SDA

KASI PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN

KABID TEKNIS & KONSTRUKSI

KASI BINA PROGRAM

KASI BINA TEKNIS DAN KERJASAMA

KASI PERENCANAAN

TEKNIS

KASI

DRAINASE PERKOTAAN

DAN AIR LIMBAH

KASI PEMELIHARAAN

DAN BANGUNAN PENUNJANG

KASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEPALA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS

KABID TATA RUANG

KASI PERENCANAAN TATA RUANG

KASI PEMANFAATAN

DAN PENGENDALIA

N TATA RUANG

KASI BINA MANFAAT BINA

MARGA

KASI TATA BANGUNAN


10

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas Pokok :

a) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang infrastruktur;

b) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang; serta

c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

b) Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang;

c) Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang;

d) Penyelenggaraan pembinaan tehnis konstruksi dan infrastruktur;

e) Penyelenggaraan pelayanan publik;

f) Penyelenggaraan Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;

g) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang konstruksi;

h) Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang;

i) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang;

j) Pelaporan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

k) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;

l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


11

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinisikan, dan

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan

kepegawaiaan,keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan

fungsioanal kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya

ditetapkan sebagai pedoman kerja ;

b) Pelaksanaan koordinasi penyusuan program, anggaran dan perundang-undangan ;

c) Pengelolaan dan pelyanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan

masyarakat ;

d) Pengelolaan urusan Rumah tangga ;

e) Pengelolaan administrasi Kepegawaiaan, dan peningkatan karir pegawai ;

f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran ;

g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendlian Intern ;

h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan Dinas ;

i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ;

j) Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ;

k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

l) Pelaksanan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;

m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Uumum dan

Tata Ruang

n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang ;

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, , mempunyai tugas :


12

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian ;

b. Melakukkan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;

c. Melakukan pemelihraan dan pengadaan sarana dan prasarana ;

d. Melakukan administrasi Kepegawaiaan ;

e. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;

f. Melakukan penyusuanan rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit ;

g. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan ;

h. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusuana peraturan perundang-

undangan ;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Sub Bagian Keuangan, , mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;

b. Melakukkan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusuan anggaran ;

c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;

d. Penyiapan bahan penyusuanan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasioanal kegiatan, revisi anggaran ;

e. Melakukan urusan akutansi dan verivikasi keuangan ;

f. Melakukan urusan pembendahaan, pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar ;

g. Melakukan urusan gaji pegawai ;

h. Melakukkan urusan admnistrasi keuangan ;

i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan

;

j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realaisasi Anggaran),

neraca dan lain-lain ;


13

k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pegawan

dan penyeleasaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain ;

3. Bidang Teknis dan Konstruksi

Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai tugas merencanakan , melaksanaan dan

mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis, penyusuanan program dan Kerja

Sama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyususnan program kerja Bidang Teknis dan

Konstruksi ;

b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknis dan Konstruksi ;

c. Penyusunan spesifikasi Teknis Pekerjaan ;

d. Penyusunan analisa harga satuan ;

e. Peleksanaan perencanaan pelaksanaan teknis kegitan Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang ;

f. Pelaksanaan perencanaan tugas dan / verivikasi teknis kegiatan sekain dinas ;

g. Pengkoordinasian penyusunan progrm (Rencana Kerja dan Anggaran, Renstra,

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dll);

h. Pengkoordiasian evaluasi program (Laporan Progress fisik bulanan, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban , Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Surat Perintah Membayar dan dokumen hasil pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Dll) ;

i. Pelaksanaan pembinaan jasa kostruksi (tenaga, sistem informasi, izin usaha, dan

pembinaan) ;

j. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain ;

k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;

l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang .


14

Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi membawahi :

(1) Seksi Bina Program, , mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Program ;

b. Membantu Bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pembahasan

penyusunan program dan evaluasi program semua kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruag ;

c. Mengkoordinasikan penyusunan program (Rencana kerja dan Anggaran,

Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dll) Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

d. Megkoordinasikan evaluasi program (Laporan Progress Fisik bulanan, Laporan

Keterangan Pemerintah Daerah, dll) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

e. Memberukan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan

Konstruksi ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan

Konstruksi ;

(2) Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perecanaan Teknis ;

b. Membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan

Teknis;

c. Melaksanakan survei tentang struktur, topografi serta geometri rencan dan

gambar ;

d. Melaksanakan pembuatan gambar/design ;

e. Melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan teknis perencanaan ;

f. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis ;

g. Memberika saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan

Konstruksi;

(3) Seksi Bina Teknis dan Kerjasama, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Binas Teknis dan Kerjasama ;


15

b. Membantu bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksnakan pelayanan jasa

konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama ;

c. Melaksanakan perencanaan dan/ verivikasi teknis kegiatan selain Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

d. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (Tenaga Sistem Informasi, Izin Usaha

Pembinaan);

e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain ;

f. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi

;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yg di berikan oleh kepala Bidang Teknis dan Tata

Ruang ;

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pekerjaan Umum dan

Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis

Bidang Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang, mempunyai

fungsi :

a. Peurumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang ;

b. Pemgkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang :

c. Perumusan kebijakan perecanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;

d. Perumusan kebijakan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;

e. Pengkoordinasian penyediaan informasi tata ruang sesuai ketentuan yang ada ;

f. Pengkoordinasian pelayanan pengadaan pelangaran tata ruang sesuai dengan

ketentuan yang ada ;

g. Pengkoordinasian kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi

ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan tata ruang ;

h. Perumusan kebijakan petapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan,

dan kabupaten ;

i. Pengkoordinasian penyelngaraan pelayanan izin mendirikan bangunan ssuai

dengan ketentuan yang ada ;

j. Penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung,sesui ketentuan yg ada ;


16

k. Perumusan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang ada ;

l. Pengevaluasian penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

ada ;

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;

n. Pemberian saran dan petimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ;

o. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang ;

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, , mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang ;

b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang ;

c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai


d. Mengkoordinasikan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan

yang ada ;

e. Mengkoordinasiakan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai


f. Melaksanakan tugas-tugas lain yg diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi pemanfaatan dan pegendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang;

b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan perencanaan Tata Ruang ;

c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang sesuai


d. Mengkoordinasikan penyedian informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan

yang ada ;


17

e. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggran tata ruang sesuai dengan

ketentuan yang ada ;

f. Mengkoordinasikan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan

fungsi ruang kawasan / lahan dalam penyelenggaraan penataan ruang ;

g. Merumuskan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaaan,

perkotaan, kabupaten ;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

(3) Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Bangunan ;

b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam dalam melaksanakan penyelenggaraan

bangunan gedung dan peneyelenggaraan penataan bangunan dan

lingkungannya ;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan

sesuai dengan ketentuan yang ada ;

d. Menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan

yang ada

e. Merumuskan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan

yang ada :

f. Melaksanakan evaluasi penataan bangunan dan lungkungan sesuai dengan

ketentuan yang ada

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;

h. Melaksankn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang ;

5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu kepala dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang dalam melalsanakan pengumpulan, pengelolaan data, pembangunan,

pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ,Bidang Bina Marga mempunyai

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknid dan penyusunan program kerja Bidang Bina Marga ;


18

b. Pengkoordinasian dan Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang

Bina Marga

c. Pengumpulan, pengelolaan data, pembanguan, pemeliharaan dan rehabilitasi

jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk

teknis jalan dan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan

dan jembatan serta bangunan penunjang ;

e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan

(Tubinbangwas) jalan kabupaten :

f. Pengaturan, pembinaan jalan Desa ;

g. Pengevaluasian dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;

h. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang, dan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

(1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat ;

b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan inventarisasi data jalan dan

jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten, melakukkan

koordinasi terkait jalan nasioanal dan provinsi dan melakukan pengaturan dan

pembinaan jalan desa;

c. Menyusun database jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada

jalan kabupaten;

d. Menginventarisasi data kerusakan jalan dan jembatan termasuk bangunan

penunjang pada jalan kabupaten;

e. Melaporkan hasil monitoringdan pengelolahan data jalan dan jembatan termasuk

bangunan penunjang pada jalan kabupaten ;

f. Mengkoordinasikan terkait jalan nasional dan jalan provinsi

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga


19

(2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, , mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan dan rehabilitasi ;

b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verivikasi perencanaan,

pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program

pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;

c. Melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan lahan dan

rehabilitasi jalan dan jembatan ;

d. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan

jembatan ;

e. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pembangunan dan rehabilitasi jalan dan

jembtan ;

f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;

g. Mengawasi pembangunan dan rehanilitasi jalan dan jembatan ;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga ;

(3) Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang, , mempunyai Tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan dan bagunan penunjang;

b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verifikasi perencanaan,

pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program

pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang ;

c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembbatan dan

bangaunan penunjang ;

d. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan jembatan dan

penunjang ;

e. Melaksanakan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;

f. Mengawasi pmeliharaan jembatan dan bangunan penunjang ;

g. Menaggulangi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana / kejadian alam

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jembatan dan

bangunan penunjang ;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga


20

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusuanan kebijakan teknis

dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air ;

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air

mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Bina Marga ;

b. Mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang

Sumber Daya Air ;

c. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air;

d. Pelaksanaan survei, pendataan dan penelitian dan pegkajian dalam rangka

pendayaan sumber daya air;

e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;

f. Pelaksanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan

pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulan daya rusak

air akibat bencan alam banjir dan kekeringan;

g. Peleksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan melaksanakan

kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya airpada air permukaaan

h. Pengumpulan, mengelola data dan ,merumuskan pelaksanaan program dan

petunjuk teknis sumer daya air ;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

petunjuk teknis sumber daya air dan ijin pemnanfaatan Sumber Daya Air Minum ;

j. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;

k. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang;

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang ;

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :

(1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air, mempunyai tugas ;

a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Manfaat Sumber daya air ;


21

b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan

pendataan,inventarisasi ,pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan Bidang

Sumber Daya Air ;

c. Memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;

d. Mengumpukan dan menganalisa data hidrologi ;

e. Menyiapkan bahan pembinaan gabungan himpunan petani pemakai air

f. Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air

permukaan

g. Menyiapakan bahan pengawasan serta pengamanan aset ;

h. Menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber

daya air perijinan dan pengamanan aset sumber daya air

i. Memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset ;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepada Kepala Bidang Sumber

Daya Air;

k. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberrikan oleh Kepala Bidang Sumber

Daya Air ;

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan ;

b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan

pengenmbangan bangunan sumber daya air

c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan

bangunan suber daya air pada aiar permukaan

d. Melakanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan

pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan

e. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan , pembangunan dan pengembangan

sarana prasarana air permukaan

f. Melaksnakan monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan prasarana dan

sarana air permukaan

g. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan pembangunan dan pengembangan

sarana prasarana irigasi


22

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasaran pada jaringan

irigasi

i. Menghimpun data inventarisasi lokasi sarana dan prasaranasumber daya air

pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan

pengamanan

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air

k. Melaksanakan tugas-tugas lain ang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Air .

(3) Seksi operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan

b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan operasi dan pemeliaraan

sumber air dan bangunan Sumber Daya Air

c. Menyiapakan bahan kebutuhan untuk kegiatan Operasi Sumber Daya Air

d. Menyiapkan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi

pemanfaatan Sumber Daya Air

e. Menyusun laporan pelaksanan kegiatan operasi pemanfaatan sumber Daya Air

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan

g. Menyiapakan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana Sumber

daya Air

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana

dan sarana Sumber Daya Air

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber daya Air.

j. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Sumber daya Air ;

7. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan

program kerja di Bidang Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Bidang Cipta Karya mempunyai

fungsi :


23

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi Bidang Cipta Karya

c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman

e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Kecamatan Lumajang

g. Pengevaluasia dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

h. Pelaksanaan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan

(Turbinbangwas) Jalan Lingkungan ;

i. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

(1) Seksi Air Minum, mempunyai Tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi air minum;

b. Melaksanakan tugas membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan

pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

c. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum;

d. Mengkoordinasikan penyediaan Sistem Penyedian Air Minum ;

e. Menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum ;

f. Menyusun konsep kebijakan teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk

pengembangan sistem penyediaan air minum sesuai ketentuan yang ada ;

g. Menyusun konsep kebijakan peningkatan teknis dan menejemen pelayanan air

minum ;

h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan,

desa serta kelompok Sistem penyediaan Air Minum ;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya ;


24

(2) Seksi Permukiman, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman ;

b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penyelenggaraan

infrastruktur pada permukiman ;

c. Mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur

permukiman ;

d. Merumuskan strategi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman ;

e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan infrastruktur permukiman ;

f. Mengkoordinsikan pengelolaan data infrastruktur permukiman ;

g. Mengkoordinasikan pemberian supervisi penyelenggaraan infrastruktur

permukiman

h. Memberikan saran dan pertimbangn kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

(3) Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah, mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman;

b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan peneyelenggaraan

pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan serta Sistem Air

Limbah domestik ;

c. Merumuskan kebijakan pelayanan sistem drainase di Kota Kecamatan Lumajang

;

d. Merumuskan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan

peningkatan sistem drainase Kota Kecamatan Lumajang Sesuai dengan

ketentuan yang ada

e. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana

drainase di Kota Kecamatan Lumajang sesuai dengan ketentuan yang ada ;

f. Merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem

pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang ada

g. Memfasilitasi pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air

limbah sesuai dengan ketentuan yang ada ;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;


25

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

2.2. Sumberdaya SKPD

Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan

fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang meliputi Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

A. Susunan Kepegawaian

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin

No. Pendidikan Jumlah

1 Laki-laki 194

2 Perempuan 5

Jumlah 199

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 (S 2) 3

2 Strata 1 (S 1) 24

3 Sarjana Muda/Diploma 3 4

4 SLTA/SMK 59

5 SLTP 42

6 SD 67

Jumlah 215


26

3. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah

1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 16

2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 4

3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II -

Jumlah 20

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

1 I 68

2 II 78

3 III 49

4 IV 4

Jumlah 199

5. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1

2 Eselon III 6

3 Eselon IV 18

4 Fungsional -

5 Staf 188

Jumlah 215

B. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang


27

No. Jabatan Jumlah

1 Tanah 553

2 Bangunan Gedung 100

3 Jalan 308

4 Jembatan 185

5 Bangunan Dam 127

6 Saluran Irigasi 92

7 Kendaraan Roda Empat 8

8 Sepeda Motor 50

9 Sepeda Motor Roda Tiga 4

10 Rol Meter 11

11 Meteran Dorong 2

12 GPS 3

13 Alimeter 2

14 Mesin Tik 14

15 Proyektor 1

16 Filling Kabinet 36

17 Brandkas 12

18 Bufet 9

19 Papan Data 1

20 Mesin Penghancur Kertas 2

21 Papan Data 12

22 Struktur Dinas 1

23 Almari 12

24 Rak 1

25 Meja 15

26 Kursi Besi 86

27 Kursi Kayu 40

28 Meja Rapat 8

29 Kursi Rapat 24

30 Kursi Putar 8

31 Kursi Lipat 5

32 Meja Komputer 10

33 Jam Dinding 21

34 Mesin Penghisap Debu 2

35 Alat Pemotong Rumput 8

36 Gergaji Mesin 8

37 AC 9

38 Kipas Angin 14

39 Pesawat TV 14

40 Sound System 3

41 Wireless 1


28

42 UPS 16

43 Kamera 16

44 Gambar Garuda 10

45 Gambar Presiden & Wapres 10

46 Gambar Peta 1

47 Meteran 50 m 10

48 Gunting Pemotong Gembok 2

49 Slank Rubber 7

50 Brinting Aparatus 3

51 Full Body Hames 2

52 Tali Karmantel 1

53 Des Cender 2

54 Des Vigur 8 2

55 Tabung Aspar 4

56 Tandon Air Stainles 2

57 Tutup Kolam 1

58 Pompa Air 2

59 LCD 1

60 Pesawat RIG 2

61 Helm Tahan Panas 5

62 Baju Tahan Panas 2

63 Bar Light 2

64 Briting Aparatus 1

65 Tabung Apar 9 kg 24

66 Portable 1

67 Selang Semprot 4

68 Audio Activ 1

69 Komputer 52

70 Laptop 11

71 CPU 15

72 Printer 81

73 Scaner 1

74 Monitor LCD 10

75 Meja Kerja Pegawai 50

76 Meja Tamu 5

77 Kursi Meja Pegawai 100

78 Almari Data 6

79 Handycam 1

80 Pesawat Telepon 9

81 Mesin Fax 5


29

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diukur berdasarkan

penerapan SPM urusan yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang yaitu Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan urusan

Pemerintahan Dalam Negeri selama lima tahun terakhir. Urusan Perumahan

merupakan urusan yang petunjuk teknis SPM nya tersedia pada tahun 2010,

penerapan SPM nya dilaksanakan pada pertengahan masa berlaku Renstra. Urusan

Pemerintahan Dalam negeri terkait Penanganan Bencana Kebakaran, namun

penerapan SPM baru dilaksanakan di akhir berlakunya Renstra. Sedangkan Urusan

Pekerjaan Umum tidak semua indicator di SPM masuk dalam Renstra sehingga

penerapannya pun dilakukan revisi pada akhir berlakunya Renstra juga. Berikut

merupakan target dan hasil capaian pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang :


30

Tabel. 2.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Lumajang

1 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

Target SPM (%)

Target IKK (%)

Target Indikator Lainnya

(%)

Target Renstra SKPD Tahun (%)

Realisasi Capaian Tahun ke- (%)

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A URUSAN PEKERJAAN UMUM

A.1.Sumber Daya Air

1 Prosentase peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik

2

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

100 - - - - - - - 39.28 39.28 20.60 20.79 20.99

3

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

70 - - - - - - - 100 100 100 100 100

A.2. Jalan

1 Prosentase jalan kondisi baik

60 - - 84.12 85.33 86.54 87.75 88.95 79.68 - 77.43 81.90 - 94.72 - 89.48 93.34 -

2 Prosentase Jembatan kondisi baik

- - 60 93.75 94.30 94.85 95.38 95.92 75.65 - 84.97 87.05 - 80.69 - 89.59 91.26 -

3 Prosentase Pemenuhan kebutuhan Jalan

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Prosentase pemenuhan kebutuhan Jembatan

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

100 - - - - - - - 87.89 87.89 87.89 87.89 87.89

6 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan

100 - - - - - - - 60 60 60 60 60


31


Target SPM (%)

Target IKK (%)


(%)




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

perjalanan

7

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan Nyaman

60 - - - - - - - 6.76 10.3 14.66 17.63 18.58

8

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

60 - - - - - - - 6.76 10.3 14.66 17.63 18.58

A.3 Air Minum

1

Prosentase peningkatan rumah tangga mendapatkan pelayanan air bersih

50 - - - - - - - 62.45 62.34 62.26 59 61 - - - - -

2 Penurunan luas daerah rawan kurang air

- 80 - - - - - - - - - - - - - - - -

A.4. Penyehatan Lingkungan Pemukiman (santasi lingkungan)

1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

60 - - - - - - - 59.53 59.72 59.94 62.44 62.7

2 Prosentase peningkatan rumah tangga bersanitasi

- - - - - - - -

3 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

50 - - - - - - - 0 0 1.5 2 4

4 Penurunan luas daerah genangan banjir

50 - - 30 35 40 40 40 69.80 69.80 69.80 0.034 0.033 - - - - -

A.5. Penanganan Permukiman Kumuh


32


Target SPM (%)

Target IKK (%)


(%)




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Perkotaan

1 Prosentase kawasan kumuh dibanding total luas wilayah

10 - - 0.18 0.17 0.16 0.12 0.114

A.6. Penataan bangunan dan Lingkungan

1 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

100 - - 100 100 100 100 100

2

Tersedianya pedoman harga stándar bangunan gedung negara di kabupaten /kota

100 - - 100 100 100 100 100

A.7. Jasa Konstruksi

1

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

100 - - 100 100 100 100 100

2 Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun

100 - - 14.29 14.29 14.29 42.86 42.86

B URUSAN PERUMAHAN

1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

100 - - 54 45 30 10 5 61.66 61.46 61 61 62 - - - - -

2 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

70 - - 20 40 60 80 100 61.66 61.46 62 62 62 15 17,5 1,67 5 9

3

Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

100 - - 25,51 25,55 25,59 25,63 25,66 40 42.86 50 54 0 113,49 133,25 131,43 131,61 132,39


33


Target SPM (%)

Target IKK (%)


(%)




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

C URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1 Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran di kabupaten/kota

80 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Tingkat waktu Tanggap (response time rate)

75 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

85 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-4500 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)

90 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Catatan: *) SPM belum terakomodir dalam Renstra SKPD, mengacu kepada Permen PU No. 14 Tahun 2010 dan Permen.


34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat memperkecil

kesenjangan pembangunan antar masyarakat, antara desa dan kecamatan. Namun

untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur itu, terdapat tiga tantangan yang

harus dihadapi Kabupaten Lumajang yang berada di wilayah Selatan Provinsi Jawa

Timur dengan kondisi 3 (tiga) gunung aktif, yaitu kondisi geografis, kerawanan dan

dampak bencana, serta sumber pembiayaan yang mengandalkan Dana Transfer

dari Pusat dan bantuan Keuangan Provinsi.

Tantangan dalam konteks kondisi geografis Kabupaten Lumajang yang terdiri

dari 3 (tiga) gunung aktif di wilayah barat dan utar dan dengan batas Samudra

Indonesia di wilayah selatan, pemerintah Daerah mengusulkan untuk

memperbanyak infrastruktur dasar yakni : jalan, listrik dan air bersih. Jenis

infrastruktur ini tidak hanya memerlukan dana yang besar jumlahnya, tapi juga

membutuhkan pemilihan teknologi yang tepat. Melalui infrastruktur dasar ini,

wilayah/kawasan/Desa di seluruh Kabupaten akan dapat dihubungkan dan bisa

berkembang.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Pembangunan

infrastrukur transportasi yang terintegrasi diarahkan penyediaan jasa transportasi

yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan

masyarakat luas, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Sedangkan Pembangunan infrastruktur air

bersih diarahkan pada terjaminnya ketersediaan air bersih untuk kepentingan

industri, rumah tangga, dan kepentingan sektor ekonomi lainnya serta mampu

menjangkau seluruh wilayah dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

air bersih menjadi lebih mudah.

Mengenai kerawanan dan dampak bencana alam yang menjadi tantangan

pembangunan infrastruktur lainnya, bahwa peningkatan kapasitas penanganan

bencana alam harus ditingkatkan. Bencana alam merupakan tantangan lain yang

dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun. Maka peningkatan kapasitas

penanganan bencana harus ditingkatkan di mana hal ini juga menjadi bagian penting

dari strategi pembangunan infrstruktur.


35

Tantangan lainnya yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan infrastruktur

yang membutuhkan biaya selama ini 10- 15% dari APBD. “Nilai ini akan digunakan

untuk pembangunan infrastruktur di bidang jalan, pengairan dan air bersih. Dalam

rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur, diperlukan dukungan

dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi melalui Dana transfer , Dana Dekon

ataupun Dana Hibah selain dari APBD. Dan yang sangat penting adalah

keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengoperasian

infrastruktur yang sudah terbangun.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis dalam

hal penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pembangunan,

pengoperasian dan pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan

infrastruktur yang tepat, terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Selama lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang terus menerus mengalami

peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut meliputi :

1. Menurunnya pengaduan masyarakat mengenai infrastruktur di daerah yang

merupakan aset dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

2. Meningkatnya kondisi infrastruktur di daerah baik jalan, air bersih dan pengairan;

3. Meningkatnya koordinasi stake holder di Kabupaten Lumajang yang merupakan

penanggungjawab infrastruktur baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah

Provinsi;

Untuk masa mendatang khususnya lima tahun kedepan, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang diharapkan bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat agar

mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan mengedepankan perencanaan

teknis yang sesuai dengan norma, standar, peraturan dan norma yang berlaku,

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan

pelayanan jalan, air bersih dan pengairan, memantapkan kelembagaan pengguna

infrastruktur di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku


36

kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus

disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan UU

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan bisa

menjadi pedoman dan diperlukan peraturan Daerah tentang jalan daerah yang

bisa dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan jalan di daerah

2. UU nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah lama terbit

hendaknya disikapi dengan aturan implentasi untuk Pemerintah kabupaten

Lumajang, sehingga penyelenggaraan sumber daya air, baik air bersih dan

pengairan dapat semakin tepat dan cepat.

3. UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang ditindak lanjuti

dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait bangunan gedung

tentunya mampu menjadi acuan dalam pengaturan, perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian bangunan gedung yang beraa

di kabupaten Lumajang, sehingga penataan bangunan dan perencanaan teknis

semakin baik dan tepat serta bisa membuat kenyamanan dan keselamatan

bagi masyarakat

4. UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang sudah diterbitkan inipun

juga bisa menjadi acuan dalam penerapan rumah susun yang ada di

Kabupaten Lumajang.

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap penyelenggaraan infrastruktur di Kabupaten Lumajang.

6. Meningkatnya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur di daerah


37

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia yang

berkaitan dengan infrastruktur yakni tentang jalan, bangunan gedung, rumah susun

dan sumber daya air yakni UU Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, UU nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, UU nomor 28 tahun 2002 tentang

bangunan gedung, UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman,

UU nomor 20 tahun 2011 tetnang rumah susun dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang

sumberdaya air yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan daerah terutama

di perjelas dalam UU nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian wewenang pusat,

provnsi dan Kabupaten/kota sehingga Kabupaten Lumajang mempunyai keweangan

terkait infrastruktur yang dituangkan dalam RPJMD dan renstra SKPD. Di dalam

Undang-undang tersebut diatas mengedapankan dan memperjelas tugas masing-

masing bidang tinjauan sebagai berikut :

1. Pengaturan;

2. Pembinaan;

3. Pembangunan, dan;

4. Pengawasan;

Pengaturan infrastruktur adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,

penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undang

infrastruktur. Pengaturan di dalam hal ini adalah untuk mengatur kewenangan dan

pembagian tugas pokok dan fungsi dari tugas pokok yang diberikan pemerintah

pusat kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Pengaturan ini merupakan fungsi

regulasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan infrastuktur di daerah.

Pembinaan infrastruktur adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar

teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan

pengembangan infrastruktur. Pembinaan merupakan bentuk sosialisasi dan

pendampingan serta monitoring pedoman dan standard teknis. Pembinaan ini bisa


38

dalam bentuk kajian dan pelatihan juga agar pengaturan dapat berjalan sesuai

rencana.

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan

pemeliharaan jalan. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah dengan Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang sebagai leading sector dari pembangunan ini maka

diperlukan rencana strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dan searah

dengan RPJMD Kabupaten Lumajang, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan

pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral

melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan

Keagamaan;

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis

Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha

Pendukungnya;

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan

Bappeda diukur berdasarkan penerapan SPM urusan yang merupakan kewenangan


39

Bappeda yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataan Ruang dan

Urusan. Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten

Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenagna dari Bappeda meliputi :

a. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui

dokumen tata ruang dan penegakaan penerapannya dengan strategi yaitu

Melakukan kajian dan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dan

peraturan zonasi sesuai dengan RTRW

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dengan strategi meliputi :

1. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas dan berkelanjutan

2. Menyediakan data statistik daerah yang akurat

3. Mengembangkan sistem pengelola database yang terintegrasi

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan

3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas PU Bina Marga Provinsi

Jawa Timur

Telaah rencana strategis kementerian dan Dinas PU Bina Marga Provinsi

Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan

kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Bappeda berjalan

sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi

Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi

sebagaimana berikut:

A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum dan permukiman

diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung

Indonesia Sejahtera 2025”. Adapun beberapa misi dari Kementerian PU untuk

mencapai visi tersebut yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan agar

tercipta kesinergisan pelaksanaan pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan

nasional dan daerah


40

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk

meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta

mengurangi resiko daya rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman

yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin

adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan

konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan

berkembang.

6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK,

norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur

PU dan permukiman.

Arah kebijakan Kementerian PU dalam lima tahu kedepan menekankan

pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan SDA & SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang

terus meningkat; pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin

mantap; pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung

pembangunan pertanian; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan

pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh

Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam periode 2009-2014 ke depan

secara umum untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM

aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.


41

Visi Rencana Strategis Dinas PU bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk

kurun waktu 2015 - 2019 yaitu TERSEDIANYA SISTEM JARINGAN JALAN

YANG ANDAL DAN TERPADU GUNA MENINGKATKAN KEMAKMURAN

MASYARAKAT

MISI

1. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang andal dan berwawasan

lingkungan sebagai unsur pendukung dalam mencapai efisiensi dan

efektifitas transportasi jalan.

2. Menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu

sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi

3. Menyelenggarakan tertib pemanfaatan jalan

4. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan jalan kabupaten/kota

5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia

C. RPJP Kabupaten Lumajang

Visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang adalah

terwujudnya Kabupaten Lumajang yang makmur, sejahtera dan bermartabat.

Perwujudan pembangunan dalam RPJPD inipun diarahkan kepada

pengembangan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah secara

menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai visi adalah

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak,

dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan

prinsip-prinsip good governance, mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh

berbasis pertanian, pariwisata, dan industri, meningkatkan infrastruktur daerah

yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera

melalui pemerataan pembangunan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan

jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW

Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam


42

penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan

pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system

perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat, system jaringan

transportasi laut, system jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system

jaringan sumberdaya air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola

ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.


43

Tabel 3. 1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Penetapan pusat-pusat perkotaan meliputi:

(1) PKL / Pusat Kegiatan Lokal meliputi: a. Kecamatan Lumajang; dan b. Kecamatan Sukodono.

(2) PKLp / Pusat Kegiatan Lokal Promosi meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Yosowilangun; dan d. Kecamatan Senduro.

(3) PPK / Pusat Pelayanan Kota meliputi: a. Kecamatan Pronojiwo; b. Kecamatan Tempursari; c. Kecamatan Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan Sumbersuko; f. Kecamatan Ranuyoso; g. Kecamatan Randuagung; h. Kecamatan Kedungjajang. i. Kecamatan Kunir; j. Kecamatan Tekung; k. Kecamatan Jatiroto; l. Kecamatan Rowokangkung; m. Kecamatan Pasrujambe; n. Kecamatan Padang; dan o. Kecamatan Gucialit.

Penetapan Pusat-pusat Perkotaan meliputi : (1) SWP / Satuan Wilayah

Pengembangan meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono, dan c. Kecamatan Kedungjajang

(2) SSWP / Sub Satuan Wilayah Pengembangan meliputi: a. Kecamatan Pasirian; b. Kecamatan Klakah; c. Kecamatan Senduro; d. Kecamatan Yosowilangun; dan e. Kecamatan Pronojiwo.

(3) Kawasa Kota Kecamatan meliputi: a. Kecamatan Jatiroto; b. Kecamatan Tempursari; c. Kecamatan Candipuro; d. Kecamatan Tempeh; e. Kecamatan Sumbersuko; f. Kecamatan Ranuyoso; g. Kecamatan Randuagung; h. Kecamatan Kunir; i. Kecamatan Tekung; j. Kecamatan Senduro; k. Kecamatan Rowokangkung; l. Kecamatan Pasrujambe; m. Kecamatan Padang; dan n. Kecamatan Gucialit.

Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Lumajang sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Lokal Promosi dan Pusat Pelayanan Kota melalui penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Ketersediaan dokumen rencana umum dan rinci tata ruang memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam pelayanan di Bappeda keterkaitannya dengan arah pembangunan dan penataan kawasan, acuan pertimbangan perizinan serta pengendalian penyimpangan alih fungsi ruang.

Ibukota Kabupaten dan seluruh ibukota kecamatan se Kabupaten Lumajang

2 (1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat;

(1) Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi: sistem jaringan transportasi darat;

Rencana pengembangan sistem transpotasi darat dan transportasi laut melalui penyusunan tatanan trasportasi

Ketersedian dokumen perencanaan Tatralok merupakan pedoman /

Kecamatan Lumajang, Sukodono,


44





Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.

(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan nasional kolektor primer 2 (JKP-2); b. jalan strategis nasional rencana. c. jalan provinsi kolektor primer 3 (JKP-3); d. jalan strategis provinsi. e. jalan kabupaten kolektor primer 4 (JKP-

4); f. jalan kabupaten lokal primer antar PKL; g. jalan strategis kabupaten.

(2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. jaringan jalan; dan b. jaringan kereta api.

(3) Rencana jaringan jalan meliputi: a. jalan kolektor primer 2 (JKP-2); b. jalan kolektor primer 3 (JKP-3); c. jalan kolektor primer 4 (JKP-4);

dan d. jalan lokal primer antar PKL.

lokal dasar dalam penentuan rencana pengembangan dan pembangunan terminal, rencana peningkatan jalur KA, rencana pengembangan jaringan jalan, serta pembangunan sistem transportasi laut

Kedungjajang, Klakah, Pasirian, Pronojiwo, Tempeh, Ranuyoso, Randuagung, dan Jatiroto

Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah padat rumah tangga

dengan mengunakan sistem septic tank komunal;

b. penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on site) dan terpusat (off site) yang tersebar di seluruh kecamatan;

c. pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

d. pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

Sistem jaringan limbah meliputi: a. penanganan limbah padat rumah

tangga dengan mengunakan sistem septic tank setempat;

b. belum tersedit instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (on site) dan terpusat (off site);

c. belum tersedia instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

peningkatan dan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem septictank komunal;

peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (on site) dan komunal (off site)

pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya

Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah dan IPLT, berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah serta sebagai dasar pembangunan IPLT dan IPAL

Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Tempeh

Sistem jaringan drainase meliputi: a. penyusunan masterplan drainase kawasan

perkotaan;

Sistem jaringan drainase meliputi: a. Belum tersedia masterplan

drainase

Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase

Normalisasi peningkatan saluran

Ketersediaan dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah dan IPLT,

Seluruh kecamatan


45





Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) b. pengembangan sistem pengelolaan prasarana

drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatan; dan

c. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran meliputi: 1. Sungai Bondoyudo; 2. Sungai Jatiroto; 3. Sungai Asem; 4. Sungai Saratan; 5. Sungai Pancing; 6. Sungai Besuk Bang; 7. Sungai Winong; 8. Sungai Mujur; dan 9. Sungai Ngrawan.

b. Saluran drainase berupa sungai belum berfungsi maksimal dan butuh pemeliharaan

c. Kurang optimalnya fungsi saluran drainase jalan menyebabkan beberapa titik masih terdapat genangan

induk/primer

Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (afvoer).

Pengembangan dan pengelolaan saluran pematusan dan drainase di setiap jaringan jalan

pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan

berfungsi sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan jaringan drainase

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


46

Tabel 3. 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan

SKPD


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kawasan peruntukan tanaman pangan berupa lahan pertanian pangan

berkelanjutan (LPPB) dengan luas kurang lebih 32.323 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar meliputi: a. lahan pertanian irigasi dengan luas kurang lebih 32.144 (tiga puluh

dua ribu seratus empat puluh empat) hektar meliputi: 1. Kecamatan Tempursari; 2. Kecamatan Pronojiwo; 3. Kecamatan Candipuro; 4. Kecamatan Pasirian; 5. Kecamatan Tempeh; 6. Kecamatan Lumajang; 7. Kecamatan Sumbersuko; 8. Kecamatan Tekung; 9. Kecamatan Kunir; 10. Kecamatan Yosowilangun; 11. Kecamatan Rowokangkung; 12. Kecamatan Jatiroto; 13. Kecamatan Randuagung; 14. Kecamatan Sukodono; 15. Kecamatan Padang; 16. Kecamatan Pasrujambe; 17. Kecamatan Senduro; 18. Kecamatan Kedungjajang; 19. Kecamatan Klakah; dan 20. Kecamatan Ranuyoso.

b. lahan pertanian non irigasi dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Randuagung.

Luas kawasan pertanian Kabupaten Lumajang hingga tahun 2013 adalah seluas 35.000 Ha, dimana untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum ditetapkan untuk deliniasinya

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

Untuk menetapkan LP2B, perlu adanya data dasar berupa peta lokasi lahan pertanian, sehingga pemetaan LP2B perlu dilakukan sebagai dasar batas penetapan oleh Bupati

Seluruh kecamatan


47





SKPD


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan

dan permukiman perdesaan. (2) Permukiman perkotaan meliputi:

a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Kedungjajang; d. Kecamatan Pasirian; e. Kecamatan Tempeh; f. Kecamatan Klakah; g. Kecamatan Yosowilangun; h. Kecamatan Senduro; dan i. permukiman perkotaan Kecamatan.

(3) Permukiman perdesaan meliputi: a. Kecamatan Rowokangkung; b. Kecamatan Kunir; c. Kecamatan Pasrujambe; d. Kecamatan Gucialit; e. Kecamatan Ranuyoso; f. Kecamatan Randuagung; g. Kecamatan Pronojiwo; h. Kecamatan Sumbersuko; dan i. Kecamatan Tempursari.

(4) Pengembangan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meliputi: a. Kecamatan Lumajang; b. Kecamatan Sukodono; c. Kecamatan Rowokangkung; d. Kecamatan Pronojiwo; dan e. Kecamatan Tempeh.

Kawasan permukiman di Kabupaten Lumajang cenderung tersebar dan mengikuti ruas jalan, sporadisnya pertumbuhan permukiman menyebabkan sulitnya upaya penyehatan lingkungan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang layak huni

a. pengembangan

permukiman secara

vertikal di kawasan

perkotaan dan

perdesaan

b. pengembangan

permukiman tertata

di kawasan

perdesaan

c. pengembangan

permukiman untuk

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Ketersediaan dokumen – dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat membantu Bappeda dalam menentukan prioritas pengembangan kawasan permukiman serta strategi pemecahan masalahanya

Seluruh kecamatan

a. Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten yang saat ini sudah digalakkan adalah Kawasan Strategis Agropolitan sejak tahun 2003, namun untuk kondisi saat ini perlu adanya stimulan gerakan kembali agar pengembangan

a. peningkatan

dan/atau

pengoptimalan

produksi dan pasca

produksi pertanian;

b. peningkatan

Kawasan Strategis merupakan kawasan potensil dalam pengembangan perekonomian karena didalamnya terdapat berbagai potensi

Kecamatan Tempursari, Pasirian, Candipuro, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Senduro,


48





SKPD


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Kawasan strategis provinsi meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan agropolitan regional Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi: 1. Kecamatan Senduro; dan 2. Kecamatan Pasrujambe.

b. Kawasan strategis dari sudut sosial dan berupa Bromo – Tengger – Semeru beserta permukiman adat suku tengger berada di Kecamatan Senduro.

c. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan potensial panas bumi Tiris – Gunung Lamongan meliputi: 1. Kecamatan Ranuyoso; 2. Kecamatan Klakah; dan 3. Kecamatan Randuagung.

(2) Kawasan strategis kabupaten meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: 1. kawasan strategis Wonorejo Terpadu berada di Desa Wonorejo

Kecamatan Kedungjajang; 2. kawasan strategis Jalan Lintas Selatan 3. kawasan strategis Jalur Lingkar Timur 4. kawasan strategis Agropolitan Seroja 5. kawasan strategis minapolitan 6. kawasan strategis Ekonomi Wilayah Utara

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Kecamatan Senduro.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

komoditi tetap bertahan dan lestari serta mampu memicu peningkatan sektor lainnya seperti industri dan pariwisata. Kawasan Strategis Minapolitan, Jalur Lingkar Timur, Kawasan Wonorejo Terpadu, kawasan utara dan Jalan Lintas Selatan sudah dimulai pemicuan untuk pengembangan lintas sektoral

koordinasi dan

pengoptimalan

jalur ekonomi

regional;

c. pengembangan dan

perlindungan

potensi budaya;

d. pengembangan

pusat ilmu

pengetahuan dan

penelitian; dan

e. pengendalian

perubahan fungsi

ruang

ekonomi, ketersedia rencana tata ruang kawasan strategis sangat membantu dalam menentukan pusat wilayah pengembangannya serta kawasan penunjang dan penyangganya

Pasrujambe, Lumajang, Sukodono, kedungjajang, Ranuyoso, Klakah, Randuagung dan Rowokangkung

dst



49

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi

KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat

sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang

dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih

baik.

KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,

karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh

mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan

berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan

ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self

assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program

(KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah

mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula

diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun

evaluasi.


50

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang

diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu

KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya

kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah

dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Berikut merupakan hasil analisis dalam KLHS sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lumajang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan

Program dan Kegiatan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Perkembangan kawasan budidaya yang cenderung meningkatkan lahan terbangun, berakibat penurunan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan untuk mendukung pembangunan selanjutnya. Bahkan karena terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertangung jawab, telah terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang sangat parah, yang berakibat terhadap terganggunya hasil-hasil pembangunan. Perlu adanya Pemantauan perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup

Perkembangan suatu wilayah perlu adanya pengendalian dan pembatasan. Media dalam upaya pengendalian pertumbuhan kawasan adalah dengan upaya penataan melalui penyusunan Rencana tata Ruang dan Masterplan. Kedepan nantinya perlu ada kebijakan bahwa setiap kawasan harus memiliki dokumen perencanaan tata ruang beserta peraturan zonasi, selain itu pengembangan utilitas sektoral harus disyarakat keberadaan masterplannya sebelum dilakukan pengembangan dan pembangunan

Perlu adanya penyusunan rencana tata ruang dan masterplan pengembangan sebagai pedoman serta batasan pengembangan sektoral dan internal

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi, keterbatsan sumberdaya alam dan lainnya. Disamping itu didalam merencanakan pembangunan juga perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan sebelumnya agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Karena tidak jarang kegiatan pembangunan dapat berdampak pada resiko kerusakan lingkungan, maka harus diupayakan agar didalam menyusun rencana pembangunan

Pada saat ini, kelestarian lingkungan sering diindahkan ketika proses pembangunan budidaya dilakukan terutama di wilayah pesisir. Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan dimana juga akan berdampak pada masyarakat, perlu ada kebijakan dimana upaya pengelolaan lingkungan menjadi syarat utama dalam pengembangan

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling utama terancam kerusakan lingkungan, disisi lain kawasan pesisir merupakan benteng yang dibangun oleh alam yang secara tidak langsung


51


Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

dapat menekan sekecil mungkin dampak negatip yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.

budidaya baik industri, pertambangan dan pariwisata

melindungi keselamatan masyarakat dari bencana alam. Perlu adanya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir yang emnjadi prioritas.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa hal diantara : a. Menurunkan laju

kemerosotan/kerusakan keanekaragaman hayati secara nyata.

b. Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan serta mengurangi degradasi sumber daya keanekaragaman hayati.

c. Mengefektifkan upaya konservasi (perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nuftah, pemanfaatan berasa pelestarian), pengawasan peredaran keanekaragaman hayati secara terus-menerus serta pemberian sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran.

d. Menfektifkan keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

e. Memetakan potensi dan ketersediaan keanekaragaman hayati dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan mulai tahun 2004.

f. Mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam pembuatan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati sejak tahun 2003.

g. Menyediakan pembiayaan bagi investasi dan pengelolaan bank genetik melalui mekanisme dana amanah (trust fund) mulai tahun 2004.

h. Mengembangkan balai kliring, riset teknologi rekayasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (intelectual property) bagi individu dan kelompok masyarakat mulai tahun 2004.

i. Menyusun legitasi nasional untuk menjamin akes dan pembagian

Beragamnya ekosistem khususnya di Kabupaten Lumajang merupakan potensi tersendiri yang perlu kita lestarikan. Upaya pelestarian yang kita lakukan secara konsisten dan komperehensif akan berdampak pada munculnya potensi lain dengan ibyek yang sama yaitu pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata agro dan ecowisata perlu mendapatkan perhatian dan arah pembangunan ke depan

Upaya pengembangan konsep agrowisata dan ekowisata akan berdampak tidak hanya pada satu sektor, melainkan beberapa sektor utamanya pariwisata dan pertanian.


52


Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

keuntungan yang berkeadilan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan diperkirakan dapat mencapai 257 juta jiwa pada tahun 2020, secaralangsung akan memberikan implikasi terhadap kebutuhan akan pakan, gizi, sandang, papan, energi dan kebutuhan laiinya. Dilain pihak dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai, nampaknya berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumsi. Dengan semakin terbukanya alur infromasi global, juga memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia.Dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II, nampak adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, diperkirakan akan mempengaruhi perbuhan sektor lainya seperti sektor ekonomi, budaya, politk dan tetunya juga sektor lingkungan hidup. Perubahan pola konsumsi dalam hal ini mencakup berbagai isu dan aspek yang relatif cukup luas. a kebijakan pemerintah di mas depan sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya : a. Menerapkan Prinsip Pembanguanan

Berkelanjutan dalam pola-pola produksi dan konsumsi.

b. Mencegah pencemaran dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali, daur ulang, penggunaan teknologi alternatif pengolahan daribahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan.

c. Melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

d. Menurunkan secara signifikan penggunaan dan produksi bahan berbahaya beracun.

Maraknya upaya eksploitasi seumber daya alam oleh manusia berdampak pada terancamnya kelestarian ekosistem iu sendiri. Apalagi pada kondisi sekarang dimana masyarakat kita minim akan proses pengelolaan pasca panen, sehingga tercipta eksploitasi besar-besaran dengan pendapatan yang kecil. Kebijakan perencanaan induk pengembangan sektoral yang memuat pengelolaan bahan baku, pengolahan pasca panen dan pengolahan industri hilir serta pemasaran, akan menciptakan alur sistem yang tertib dan terkendali

Gerbang bergulirnya proses eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran adalah karena tidak adanya panduan dari pemerintah untuk mengendalikan dan menata sumberdaya alam yang kita punya. Penyusunan masterplan seperti industri, penetapan pertanian semi lindung serta kawasan-kawasan strategis seperti agropolitan, minapolitan, kawasan utara serta jalan lintas selatan merupakan awal pergerakan dalam menata dan mengatur proses eksploitasi

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Diperkirakan masyarakat Indonesaia yang berjumlah kurang lebih 49 juta menggantungkan hidupnya pada keanekaragaman hayati dan sekitar 6000 spesies flora dan fauna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Keselamatan keanekaragaman hayati ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan system kecenderunagn hutan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2030 penrunan luas hutan di Indonesia diperkirakan akan masih terjadi. Pada tahun 2003 hutan luas hutan di Indonesia berkurang 5.6 juta hekatar dan

Perubahan iklim saat ini dapat terjadi dengan cepat, hal ini sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Upaya fasilitasi dan koordinasi lintas sektoral merupakan tindakan yang efektif dalam memantau, memberdayakan dan mengatasi perubahan iklim di masyarakat seperti kesehatan, sanitasi, pemberdayaan dll.

Fasilitasi dan koordinasi dianggap langkah efektif dalam mengatasi perubahan iklim, kejadian ini tidak dapat kita hentikan namun dapat kita minimalisir melalui fasilitasi dan koordinasi


53


Pelayanan SKPD



(1) (2) (3) (4) (5)

diperkirakan akan meningkat menjadi 19.2 juta hektar pada tahun 2020. Untuk menanggulangi permsalahan tersebut usaha penghiajaun kembali hutan yang gundul terus dilakukan.

kegiatan penyehatan lingkungan dll.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Makin bertambahnya penduduk dan makin meningkatnya kualitas hidup akan mendorong peningkatan kebutuhan masnuisa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut akan berakibat buruk terhadap sektor kehutanan, pertambangan dan lautan. Ancaman terhadaps ektor-sektor tersebut akan mempengaruhi keberadaan sumberdaya lahan dan kondisi keaneragamaan sumberdaya alam. Kebijakan di masa mendatang terhadap bidang pertanian, pemerintah sebaiknya memperhatikan beberapa ahal diantaranya : a. Meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan pelaku pertanian dalam pengertian luas.

b. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat.

c. Meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk peningkatan produksi pangan.

d. Membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan teknologi pertanian.

e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, dalam upaya meningkatkan produktivitas media pertanian dan perikanan .

f. Melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala kecil dan menegah dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat kita kelola secara maksimal dan efisien tentunya berkaitan dengan kevalidan data. Terbatasnya data yang ada akan menghasilkan proses perencanaan yang terbatas pula, sehingga hasil implementasi yang dilakukan juga akan menghasilkan dampak yang minim. Keberadaan data dianggap penting sehingga perlua adanya kebijakan dalam updating dan validasi data potensi keanekaragaman hayati.

Pembangunan data base potensi sumber daya alam dan perekonomian merupakan faktor utama dalam pengelolaan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang ada



54

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

4.1.1. Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang

Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera

Dan Bermartabat”.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berdasarkan pada visi Kabupaten

Lumajang diatas, visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya pengelolaan jaringan jalan dan sumber daya air yang mantap

serta kawasan permukiman dan perumahan yang sehat menuju masyarakat

Lumajang yang sejahtera dan bermartabat”.

Pengelolaan Jaringan Jalan yang mantap :

Jalan- jalan yang saling terhubung dengan jumlah banyak dan menyatu menjadi satu

kesatuan merupakan suatu sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan diperlukan

pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai pemanfaatan yang

efkeitf dan efisien. Pengelolaan Jalan dan jaringan jalan terdiri dari pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Pengelolaaan jaringan jalan yang mantap meliputi jalan kabupaten dan jalan

desa yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang berada di Kabupaten


55

Lumajang. Jaringan jalan yang mantap dimaksudkan untuk mencapai kondisi jalan

yang baik dan sedang serta jalan yang berkeselamatan

Untuk mewujudkan Pengelolaan jaringan jalan yang mantap membutuhkan

peran serta stake holder pengguna jalan, sehingga diperlukan kesepahaman

persepsi mengenai pemanfaatan jalan sesuai dengan Undang-undang nomor 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang nomor 34

tahun 2004 tentang jalan. Adapun pembiayaan bersumber dari dana APBN, APBD

Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah.

Pengelolaan Sumber daya air yang mantap :

Pengelolaan sumber daya air yang mantap terdiri dari tiga elemen dalam

sumberdaya air yakni: pendayagunaan, konservasi dan pengendalian daya rusak

air. Pendayagunaan ialah bagaimana kita melakukan penataan air dan penggunaan

air contohnya air sebagai sumber kehidupan kita tapi bagaimana kita

mendayagunakan air untuk pertanian, padi, sawah, minum dan kebutuhan sehari-

hari tetapi supaya air lestari kita harus melakukan konservasi. Sementara konservasi

SDA ialah upaya memelihara dan melestarikan sumber-sumber air agar tidak

tercemar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan unsur

pengendalian daya rusak air ditujukan untuk merencanakan untuk meminimalkan

kerusakan yang disebabkan oleh air.

Pengelolaan air irigasi dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan dan

swasembada beras di Kabupaten Lumajang. Untuk mencapai hal tersebut

dibutuhkan pembinaan dan peran serta Himpunan petani pemakai air (HIPPA) di

Kabupaten Lumajang.

Selain itu pengelolaan sumberdaya air ini diarahkan pada pemeliharaan

jaringan yang ada dengan melakukan perlindungan sumber mata air dan

pengendalian banjir.

Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat :

Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat merupakan tujuan dari

pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pada fasilitas air bersih, jalan

lingkungan dan sanitasi di kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang.


56

Pengelolaan ini dibutuhkan peran serta masyarakat dilakukan dengan

anggaran Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh APBN. Pelaksanaan

pembangunan dharapkan dengan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat :

Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat merupakan target dari

pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pembangunan perumahan yang

layak huni dan terjangkau oleh masyarakat.

Pengelolaan ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat serta kemitraan

dengan pihak satke holder sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat

dan terjangkau.

4.1.2. Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh elemen dan komponen yang berkepentingan dapat mengetahui

dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang infrastruktur. Oleh karena itu misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang berkeselamatan

serta menjangkau kawasan/pusat-pusat kegiatan

2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi,air bersih, dan

pemukiman yang layak huni

3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan berkelanjutan

serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme penyedia jasa

konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan

infrastruktur


57

Penjelasan Misi 1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang

berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-pusat kegiatan

Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan cara menambah jumlah

kondisi jalan dan jembatan yang baik dan sedang (mantap) dan meningkatkan

jumlah jalan dengan struktur perkerasan Hotmix.

Untuk memenuhi persyaratan keselamatan jalan dengan meningkatkan jalan yang

memenuhi syarat uji laik fungsi jalan.

Selain itu diperlukan penambahan jumlah konektivitas dan mobilitas di setiap

wilayah di Kabupaten Lumajang baik di ruas jalan kabupaten dan desa, maka

dilaksanakan pertambahan jumlah jalan Kabupaten dan desa.

Penjelasan Misi 2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar

sanitasi, air bersih, dan pemukiman yang layak huni.

Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar yakni sanitasi, air bersih dan

pemukiman layak huni dilaksanakan sesuai dengan target standar pelayanan

minimal yang ada dengan kemampuan anggaran dan swadaya masyarakat.

Ketersedian fasilitas dasar ini mencakup pemenuhan setiap rumah tangga baik di

perkotaan maupun di pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang padat

penduduk dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar sudah meningkat serta

peran masyarakat yang sangat besar.

Untuk kawasan yang belum memenuhi hal tersebut dilakukan pembinaan dan pola

yang berbeda dengan penanganan yang berbeda dan tetap dilakukan dengan bukan

porsi yang utama.

Penjelasan Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak

dan berkelanjutan serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan berkelanjutan

merupakan aplikasi dari 2 komponen sumberdaya air yakni pendayagunaan dan

konservasi dengan cara penataan, pengaturan dan pembagian serta pemanfaatan

sumberdaya air yang efektif dan efisien serta perlindungan sumber daya air dari hulu

sampai hilir sehingga air tidak terbuang.

Selain itu optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan dalam usaha pemanfaatan

yang optimal serta pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya banjir


58

Penjelasan Misi 4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme

penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait dalam

pengelolaan infrastruktur

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dalam bentuk

penanganan keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan infrastruktur jalan, air

bersih, sanitasi, perumahan dan irigasi melalui media pengaduan pemerintah

kabupaten Lumajang.

Meningkatkan profesionalise penyedia jasa konstruksi dengan pembinaan jasa

konstruksi dan pengaturan dan pengendalian pelayanan Ijin Jasa Konstruksi melalui

media on line jasa konstruksi.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur

dilaksanakan dengan pertemuan antar stake holder yang terkait pengelolaan

infrastruktur secara rutin serta hubungan antar lembaga yang semakin membaik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran

yang ingin diraih.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan.


59

Tabel 4. 1 TUJUAN – SASARAN

No. TUJUAN

SASARAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

1 Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Daerah

Meningkatnya kualitas

jalan dan jembatan

kabupaten

Persentase Jalan Baik

Persentase kondiisi

Jembatan baik

2 Meningkatnya

Ketersediaan air irigasi

untuk pertanian pada

sistem irigasi yang

sudah ada

Indeks Kinerja Irigasi

3 Meningkatnya

penyediaan

infrastruktur dasar

permukiman

Persentase Cakupan

Pelayanan Infrastruktur

Dasar Permukiman

4 Meningkatnya

pemanfaatan ruang

sesuai Rencana Tata

Ruang

Persentase Pemanfaatan

Ruang yang sesuai dengan

dokumen Rencana Detail

Tata Ruang

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan efektif dan

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan

layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di

dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut merupakan alur penentuan strategi dan kebijakan pada table 4.


60

Tabel 4. 2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUGAS FUNGSI TUJUAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

URAIAN I K U

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Perumusan

Kebijakan di

bidang

Pekerjaan

Umum dan

Tata Ruang

Pelaksanaan

kebijakan

daerah bidang

Pekerjaan

Umum dan

Tata Ruang

Pelaksanaan

evaluasi dan

pelaporan

bidang

Pekerjaan

Umum dan

Tata Ruang

Pelaksanaan

administrasi

bidang

Pekerjaan

Umum dan

Tata Ruang

Pelaksanaan

fungsi lain

yang diberikan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten

Persentase panjang Jalan kabupaten kondisi baik

Meningkatkan struktur jalan dari lapen ke struktur hotmix

Peningkatan dan Rehabilitasi jalan kabupaten

Persentase Kondisi Jembatan baik Meningkatkan

panjang jalan kondisi baik dan sedang

Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan mempertahankan kondisi jalan mantap

Meningkatkan jumlah jembatan kondisi baik dan sedang

Peningkatan pemeliharaan jembatan dan mempertahankan kondisi jembatan mantap

Meningkatkan panjang jalan yang berkeselamatan

Peningkatan panjang jalan yang berkeselamatan

Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada


Meningkatkan panjang jaringan irigasi kondisi baik

Menurunkan kebocoran saluran

Menurunkan daerah rawan irigasi Meningkatkan

Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi


61


STRATEGI KEBIJAKAN

URAIAN I K U oleh Bupati

terkait dengan

tugas dan

fungsinya

jumlah air baku yang dipakai irigasi Menurunkan luas genangan Meningkatkan keandalan air baku Meningkatkan luasan tanam padi

Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi Meningkatkan pembangunan bangunan pencegah banjir Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber air Meningkatkan pembinaan HIPPA

Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar permukiman

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman

Peningkatan rumah tangga yang terlayani air bersih

Meningkatkan pembangunan jaringan air bersih

Peningkatan rumah tangga dengan air limbah / sanitasi

Meningkatkan pembangunan MCK dengan koordinasi program Pmerintah pusat


62


STRATEGI KEBIJAKAN

URAIAN I K U

Meningkatkan Pembangunan MCK komunal

Meningkatkan panjang saluran drainase kondisi baik

Meningkatkan pembangunan / rehabilitasi saluran drainase

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Rencana Tata Ruang yangsudah tersusun

Pembinaan dan pengawaasan terhadap Pemanfaatan Ruang

Melaksanakan penertiban dan penegakan Perda mengenai IMB

(LAMPIRAN RENSTRA BPKP)

63

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi

yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang

kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa

publik yang diperlukan masyarakat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan

konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan

aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk

memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan

sebagaimana tabel berikut;(lampiran Renstra BPKP (tanpa tujuan sasaran)

64

Tabel draft Renstra

62

72

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang

bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran

yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan

masyarakat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah

dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi

organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tabel

berikut; (LAMPIRAN TANPA TUJUAN DAN IKU)

72

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan struktur jalan dari lapen ke struktur hotmix

Peningkatan dan Rehabilitasi jalan kabupaten

Program Penyelenggaraan Jalan Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan

- -

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan jalan sesuai standar teknis

- Kegiatan Pembangunan Jalan Jumlah ruas jalan baru

Meningkatkan panjang jalan kondisi baik dan sedang

Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan mempertahankan kondisi jalan mantap

-

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Jalan

- Kegiatan Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan

Jumlah Dokumen Survey Jalan

Meningkatkan panjang jalan yang berkeselamatan

Peningkatan panjang jalan yang berkeselamatan

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah dokumen Perencanaan Sal.Drainase/Gorong-gorong

-

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah lokasi terbangun Sal.Drainase/Gorong-gorong

- Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah dokumen Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah lokasi terbangun Turap/Talud/Bronjong

- Kegiatan Peningkatan Jalan

Panjang ruas jalan berhotmix

- Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)

Panjang ruas jalan berhotmix

- Kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan jalan sesuai standar teknis

72


- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang terpelihara

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Laporan Kondisi Jalan

- Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan

Dokumen Data Kondisi Kualitas Jalan Kabupaten

- Kegiatan Fasilitasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan

Jumlah Tim Fasilitasi

- Kegiatan Penanganan Darurat Jalan dan Jembatan

Panjang ruas jalan rusak yang tertangani

- Kegiatan Sertifikasi Jalan Jumlah ruas jalan bersertifikat

- Kegiatan Update Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah Sistem Informasi jalan dan jembatan terupdate

Meningkatkan jumlah jembatan kondisi baik dan sedang

Peningkatan pemeliharaan jembatan dan mempertahankan kondisi jembatan mantap Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan kabupaten

Program Penyelenggaraan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan

-

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan jembatan sesuai standar teknis

- Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah jembatan baru

- Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

Jumlah jembatan yang direhabilitasi

- Kegiatan Pemeliharaan Jembatan

Jumlah jembatan yang terpelihara

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan jembatan sesuai standar teknis

- Kegiatan Update Sistem Informasi / Data Base Jalan

Jumlah Sistem Informasi jalan dan jembatan terupdate

72


dan Jembatan

Meningkatkan panjang jaringan irigasi kondisi baik Menurunkan daerah rawan irigasi Meningkatkan jumlah air baku yang dipakai irigasi Menurunkan luas genangan Meningkatkan keandalan air baku Meningkatkan luasan tanam padi

Menurunkan kebocoran saluran Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi Meningkatkan pembangunan bangunan pencegah banjir Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber air Meningkatkan pembinaan HIPPA

-

-

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program Pengendalian Banjir

- Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi baru

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi terpelihara

- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi dalam kondisi tanggap darurat

Panjang jaringan irigasi rusak yang tertangani

- Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Panjang jaringan irigasi teroptimalisasi

- Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi

Volume irigasi yang di normalisasi

- Kegiatan Pembangunan Pintu Air

Jumlah pintu air baru

- Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Pintu Air

Jumlah pintu air direhabiltasi

- Kegiatan Pendataan aset jaringan irigasi daerah

Dokumen Database jaringan irigasi daerah

- Kegiatan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Jumlah Peserta HIPPA yang terbina

- Kegiatan Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten

Jumlah Komisi Irigasi Kabupaten yang terbentuk

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi

Dokumen Raperda tentang Irigasi yang tersusun

- Kegiatan Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk

Jumlah bangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk irigasi

72


Irigasi

- Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Jumlah bangunan reservoir yang terrehabilitasi

- Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Jumlah bantaran dan bangunan Tanggul sungai yang terpelihara

- Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai Kali

Jumlah Sungai yang dibersihkan / dikeruk

Peningkatan rumah tangga yang terlayani air bersih Peningkatan rumah tangga dengan air limbah / sanitasi Meningkatkan panjang saluran drainase kondisi baik

Meningkatkan pembangunan jaringan air bersih Meningkatkan pembangunan MCK dengan koordinasi program Pmerintah pusat Meningkatkan Pembangunan MCK komunal Meningkatkan pembangunan / rehabilitasi saluran drainase

Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih terbangun

- Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih teroptimalisasi

- Keg.Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Jumlah Kegiatan PAMSIMAS yang terfasilitasi

- Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pembangunan infrastruktur dasar

- Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat

Jumlah kegiatan Sanitasi yang terfasilitasi

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah terbangun

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah terpelihara

72


- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah

Jumlah Dokumen Naskah Akademik tentang Air Limbah yang tersusun

- Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Panjang Saluran Drainase yang terbangun

Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah Pembinaan dan pengawaasan terhadap Pemanfaatan Ruang

Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Rencana Tata Ruang yangsudah tersusun Melaksanakan penertiban dan penegakan Perda mengenai IMB

Program Penyelenggaraan Tata Ruang

- Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah dokumen RDTRK yang tersusun

- Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Jumlah dokumen RTBL

- Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen RDTRK yang direvisi

- Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah naskah akademis dan pendampingan RDTRK dan RTBL

- Kegiatan Survey dan Pemetaan

Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Perencanaan Tata Ruang

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen hasil monitoring Perencanaan Tata Ruang

- Kegiatan Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah Peserta Pelatihan

- Kegiatan Survey dan Pemetaan

Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

- Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah bangunan/rumah ber IMB

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan

Jumlah dokumen hasil monitoring Pemanfaatan Ruang

72


Ruang

Meningkatkan jumlah layanan jasa konstruksi Menyediakan pedoman standar harga satuan bangunan gedung negara

Meningkatkan sosialisasi dan implementasi system informasi system informasi Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan peralatan berat dan laboratorium Meningkatkan kemampuan teknis personil dalam perencanaan dan verifikasi konstruksi Meningkatkan pelayanan IUJK dan sosialisasi kebijakan jasa konstruksi Menyusun standar harga barang dan upah

Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi

Jumlah penyedia yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa kosntruksi

- Kegiatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Jumlah sistem informasi jasa konstruksi

- Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Jalan dan Jembatan

Jumlah peserta bimbingan teknis

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil perencanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi

- Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah dokumen standar satuan harga

- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat berat baru

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat berat yang direhabilitasi

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop

Jumlah gedung workshop terehabilitasi

- Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah alat - alat ukur dan bahan laboratorium baru

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah alat - alat laboratorium yang direhabilitasi

72

Tabel 6. 2 Tabel Indikator kinerja 2014 -2019 Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

1 Indikator Kinerja Satuan Tahun Dasar 2013


Penanggung Jawab

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 Indeks Kinerja Irigasi % 60,96

63,20 68,96 73,74 77,89 82.04 88.00

Bidang

Sumber Daya Air

2 Persentase Jalan Baik % 71.68 73.31 75.38 76.46 80.27 84.07 87.85

Bidang Bina

Marga

3

Persentase Jembatan Baik

% 87.15 88.59 90.08 91.42 92.76 94,10 95,44

Bidang Bina

Marga

4

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman

% 87.89 87.89 64,98 68,11 73.20 78.00 82.00

Bidang Cipta

Karya

5

Persentase Cakupan wilayah yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang

% - - - - 79,88 83,00 85,00

Bidang Tata

Ruang

81

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun

2010 – 2014 dalam pelaksanaan dirinci dalam program tahunan yang memuat rencana

kegiatan dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan

pembangunan.

Rencana Strategis diharapkan menjadi acuan bagi masing-masing Bidang dan Sekretariat

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam hal

penyusunan program kerja dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran demi terwujudnya

pelaksanaan pembangunan di Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta

Karya serta Bidang Tata Ruang yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan seperti yang diharapkan, maka

masing-masing Bidang dan Sekretariat harus melakukan fungsi koordinasi dan partisipasi

secara internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsinya serta fungsi pemantauan

dan penyusunan sejauh tahap persiapan sampai pasca pelaksanaan, sehingga Rencana

Strategis ini dapat berfungsi dan berkembang sesuai kebutuhan untuk memenuhi tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, di dalam Rencana Strategis ini dapat diketahui bahwa kendala yang

timbul adalah terbatasnya dana pembangunan, lokasi yang sulit terjangkau dan luasnya

wilayah serta kurang berfungsinya koordinasi lintas sektor terkait dengan instansi di luar

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, dinamika masyarakat serta

faktor alamiah geografis, dimana salah satu upaya pemecahannya adalah dengan

melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dalam rangka pelaksanaan

pembangunan fisik dan non fisik Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan ,Bidang Cipta

Karya dan Bidang Tata Ruang.

82

Semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Lumajang ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan

masyarakat Lumajang pada umumnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Lumajang

Ir. R. HADI PRAYITNO, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19650402 199203 1 010

V I S I : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

M I S I 2 :

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

2014 2015 2016 2017 2018 2019

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

16 Meningkatnya sarana

infrastruktur daerah

1 Indeks Daya Saing

Infrastruktur

% 0,125 0,718 1,984 4,691 5,335 6,971 8,152 - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata

Ruang

- Program Pembangunan Gorong-gorong/Saluran Drainase

- Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bronjong

- Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

- Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan

Jembatan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Program Keselamatan Jalan

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Lumajang, April 2017Mengetahui

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Lumajang

Ir. R. HADI PRAYITNO, MTPembina Tingkat I

NIP. 19650402 199203 1 010

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

USULAN REVISI SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET RPJMD TAHUN 2015-2019

SKPD PelaksanaSasaran

Indikator Kinerja Program SKPD

Satuan Tahun Dasar 2013Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

http://2.bp.blogspot.com/-c_gfutsoTq0/Vmxi69rtZjI/AAAAAAAACGs/4b2Iygb-vRc/s1600/rumus.PNG

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Panjang Jalan Mantap 79,52 81,62 83,075 85,15 87,23 89,30 90,69 82,25 83,47 84,58 87,21 89,83 91,73 94,11 103,43 102,27 101,81 103,10 102,98 102,72 103,76

2 Irigasi Kondisi Baik 56,09 57,96 59,83 61,70 63,57 63,57 63,57 61,31 61,31 68,97 72,00 77,89 81,40 83,69 109,30 109,99 115,28 120,34 122,53 128,05 131,64

3 Konektivitas/Aksesibilitas Jalan 87,89 87,89 88,5536 88,55 88,55 88,55 89,22 95,42 95,42 97,93 100,00 100,00 100,00 100,00 108,57 111,35 110,58 112,93 112,93 112,93 112,08

TABEL DATA PENDUKUNG

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR KABUPATEN LUMAJANG

TARGET REALISASI CAPAIANNo. INDIKATOR KINERJA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja = Realisasi /Target x 100 321,30 323,60 327,67 336,37 338,44 343,69 347,49

2 INDEKS DAYA SAING

TABEL DATA PENDUKUNG

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR KABUPATEN LUMAJANG

No. URAIANTAHUN

FORMULA

http://2.bp.blogspot.com/-c_gfutsoTq0/Vmxi69rtZjI/AAAAAAAACGs/4b2Iygb-vRc/s1600/rumus.PNG

Lampiran 1 : 1 - 3

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha Pendukungnya

- Meningkatnya Kualitas


- Indeks Kualitas Layanan

Infrastruktur

- Meningkatnya Kualitas Jalan dan

Jembatan Kabupaten

- Persentase Panjang Jalan

Kondisi Baik

- Melaksanakan perbaikan jalan dengan melakukan tambal

sulam dan overlay dengan hotmix

- Program Penyelenggaraan Jalan

- Mengutamakan ruas jalan dengan LHR dan Fungsi jalan tinggi - Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base

Jalan dan Jembatan

-

- Inventarisir perkerasan jalan hotmix

- Melaksanakan perbaikan jalan berkala dengan tingkat

kerusakan sedang 5 -30 % dengan pemeliharaan berkala

- Perbaikan bangunan penunjang, yaitu Drainase/Gorong-gorong,

Talud dan Bronjong

- Membangun Jalan Baru

- Melakukan kajian dan usulan jalan yang masuk menjadi ruas

jalan Kabupaten

- Menginventarisir kondisi jalan serta aset Jalan Kabupaten

- Persentase Jumlah Jembatan

Kondisi Baik

- Melaksanakan perbaikan jembatan rutin dengan tingkat

kerusakan ringan 2 -5 % dengan tambal sulam

- Program Penyelenggaraan Jembatan

- Melaksanakan perbaikan jembatan berkala dengan tingkat

kerusakan sedang 5 -30 % dengan pemeliharaan berkala

- Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base

Jalan dan Jembatan

- Membangun Jembatan Baru

- Menginventarisir kondisi jembatan serta aset Jembatan

Kabupaten

PELAKSANA

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS

KEBIJAKAN PROGRAM

TUJUAN SASARAN

URAIAN

14/03/2018

Lampiran 1 : 2 - 3

PELAKSANA



KEBIJAKAN PROGRAM

TUJUAN SASARAN

URAIAN

- - Indeks Kinerja Irigasi - Meningkatkan kondisi Jaringan Irigasi - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

- Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi - Pengendalian Banjir

- Melakukan pembangunan dan pemeliharaan pintu air

- Inventarisasi data jaringan irigasi

- Update data irigasi

- Membuat sudetan daerah genangan

- Melaksanakan normalisasi pada afour

- Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana saluran

pembawa

- Melakukan pembinaan terhadap HIPPA

- Membentuk Komisi Irigasi untuk Kabupaten

- Menyusun Raperda mengenai Irigasi

- Meningkatnya kualitas

infrastruktur dasar permukiman

- - Membangun dan mengoptimalkan jaringan air minum pedesaan

dan perkotaan

- Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

- Koordinasi pelayanan air minum Perkotaan dengan PDAM

- Membangun Sarana Prasarana Air Minum berbasis masyarakat

- Mensikronkan program sanitasi dengan program sanitasi pusat

dan provinsi

- Meningkatkan Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Limbah

- Sinkronisasi Pengolahan dan Pengelolaan Limbah Domestik

dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi

Meningkatkan Kualitas Sar Pras Drainase Perkotaan

Membangun Drainase berwawasan Lingkungan berbasis

masyarakat

Meningkatnya Ketersediaan air

irigasi untuk pertanian pada

sistem irigasi yang sudah ada

Persentase Cakupan

Pelayanan Infrastruktur Dasar

Permukiman

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Cipta Karya

14/03/2018

Lampiran 1 : 3 - 3

PELAKSANA



KEBIJAKAN PROGRAM

TUJUAN SASARAN

URAIAN

Meningkatnya Penataan

Kawasan Daerah Sesuai Tata

Ruang

- Jumlah Dokumen Tata

Ruang yang Diperdakan

- Meningkatnya pemanfaatan ruang

sesuai Rencana Tata Ruang

- Persentase Pemanfaatan


dokumen Rencana Detail Tata

Ruang

- Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai

dengan hirarki perencanaan

sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan antar sektor dan antar wilayah

- Program Penyelenggaraan Tata Ruang

- Pembinaan dan pengawaasan terhadap Pemanfaatan Ruang

Lumajang, September 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. R, HADI PRAYITNO, MT

NIP. 19650402 199203 1 010

Bidang Tata Ruang

14/03/2018

Lampiran 9 : 1 - 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

- Meningkatnya Kualitas


- Indeks Kualitas Layanan

Infrastruktur I A = ΣPn x 100 % 0,125 0,718 1,984 4,691 5,335 6,971 8,152 Dinas PU dan TR

ΣP0

- Meningkatnya Penataan

Kawasan Daerah Sesuai Tata

Ruang

- Jumlah Dokumen Tata Ruang

yang Diperdakan

Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan Tahun N buah 1 1 1 1 1 4 7 Dinas PU dan TR

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Jalan

dan Jembatan Kabupaten

- Persentase Panjang Jalan

Kondisi BaikJumlah Panjang Jalan kondisi baik % 58,045 74,482 75,378 76,463 80,265 84,067 87,870

Bid.Bina Marga

100

Jumlah Panjang Jalan Total

- Jumlah Jembatan kondisi baik % 86,863 88,471 90,080 91,420 92,761 94,102 95,442 Bid.Bina Marga

x100

Jumlah Jembatan Total

- - Indeks Kinerja Irigasi Persentase Irigasi baik + Persentase Penurunan Genangan % 68,960 73,740 77,890 82,040 86,200 Bid.SDA

2

- - % RT Terlayani Air Bersih+ % RT Terlayani Sanitasi+%Drainase Kondisi Baik % 58,189 61,340 64,980 68,011 73,200 78,000 82,000 Bid.Cipta Karya

3

- - % - - - - 79,884 84,73 85,23

2

Bid.Tata Ruang (Tahun

2013 -2016

dilaksanakan

Bappeda)

Meningkatnya pemanfaatan

ruang sesuai Rencana Tata

Ruang

Persentase Pemanfaatan


dokumen Rencana Detail

Tata Ruang

Persentase Cakupan

Pelayanan Infrastruktur Dasar

Permukiman

Meningkatnya kualitas

infrastruktur dasar

permukiman

% wilayah yang mempunyai Dokumen Rencana Tata Ruang + % bangunan yang

sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Meningkatnya Ketersediaan

air irigasi untuk pertanian

pada sistem irigasi yang

sudah ada

KET.INDIKATOR

Persentase Jumlah Jembatan

Kondisi Baik

Tujuan :


MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2015 - 2019

FORMULA INDIKATOR SAT.

TAHUN

DASAR

2013

TARGET TAHUNTUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

14/03/2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Program

Penyelenggaraan

Jalan

- Panjang jalan kualitas

baik

Km 610,63 783,54 792,97 804,38 844,38 884,37 924,38 1000,00 DPUTR

1 Kegiatan Perencanaan

Pembangunan Jalan

Jumlah dokumen

perencanaan jalan sesuai

standar teknis

eks - - - - - 2,00 500.000.000,00 2,00 700.000.000,00 1,00 1.000.000.000,00 2,00 1.000.000.000,00 7,00 3.200.000.000,00

2 Kegiatan Pembangunan

Jalan

Jumlah ruas jalan baru ruas - - - - - 2,00 15.000.000.000,00 2,00 20.000.000.000,00 1,00 23.000.000.000,00 2,00 25.000.000.000,00 7,00 83.000.000.000,00

3 Kegiatan Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah lokasi yang

dimonitoring

eks - - - - - - - - - 12,00 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00 2,00 100.000.000,00

4 Perencanaan

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

Jumlah dokumen

Perencanaan

Sal.Drainase/Gorong-

gorong

eks - - - - - - - 2,00 100.000.000,00 2,00 100.000.000,00 2,00 100.000.000,00 6,00 300.000.000,00

5 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

Jumlah lokasi terbangun

Sal.Drainase/Gorong-

gorong

lokasi 10,00 5,00 1.500.000.000,00 5,00 1.500.000.000,00 5,00 1.500.000.000,00 10,00 3.000.000.000,00 15,00 4.500.000.000,00 20,00 6.000.000.000,00 50,00 15.000.000.000,00

6 Perencanaan

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Jumlah dokumen

Perencanaan


eks - - - - - - - 10,00 200.000.000,00 15,00 300.000.000,00 20,00 400.000.000,00 45,00 900.000.000,00

7 Pembangunan


Jumlah lokasi terbangun


lokasi 5,00 6,00 1.800.000.000,00 6,00 1.800.000.000,00 10,00 3.000.000.000,00 15,00 4.500.000.000,00 15,00 4.500.000.000,00 17,00 5.100.000.000,00 69,00 20.700.000.000,00

8 Kegiatan Peningkatan

Jalan

Panjang ruas jalan

berhotmix

Km 485,00 550 45.000.000.000,00 625 55.000.000.000,00 700 50.000.000.000,00 750 40.000.000.000,00 800 45.000.000.000,00 850 50.000.000.000,00 900 285.000.000.000,00

9 Kegiatan Peningkatan

Jalan (DAK)

Panjang ruas jalan

berhotmix

Km 485,00 550 40.000.000.000,00 625 40.000.000.000,00 700 50.000.000.000,00 750 25.000.000.000,00 800 25.000.000.000,00 850 30.000.000.000,00 900 210.000.000.000,00


Peningkatan Jalan

Jumlah dokumen

perencanaan jalan sesuai

standar teknis

eks - - - - - - - 13 500.000.000,00 15 550.000.000,00 20 600.000.000,00 48,00 1.650.000.000,00

11 Kegiatan Pemeliharaan

Jalan

Panjang jalan yang

terpelihara

Km 450,00 80 3.500.000.000,00 80 3.500.000.000,00 100 4.000.000.000,00 130 6.000.000.000,00 150 7.000.000.000,00 200 9.000.000.000,00 740,00 33.000.000.000,00

12 Kegiatan Monitoring


Jumlah Dokumen Laporan

Rehabilitasi Jalan

eks - - - - - - - - - 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 2 200.000.000,00

13 Kegiatan Inspeksi

Kondisi Jalan

Dokumen Data Kondisi

Kualitas Jalan Kabupaten

eks 1 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 250.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 350.000.000,00 6 1.600.000.000,00

14 Kegiatan Fasilitasi Tim

Uji Laik Fungsi Jalan

Jumlah Tim Fasilitasi bh 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Keja

SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Sat. 20152014 2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2015 - 2019


No.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

15 Kegiatan Penanganan

Darurat Jalan dan

Jembatan

Panjang ruas jalan rusak

yang tertangani

Km - 20 16.000.000.000,00 20 16.000.000.000,00 20 16.000.000.000,00 20 18.000.000.000,00 20 18.000.000.000,00 20 18.000.000.000,00 120,00 102.000.000.000,00

16 Kegiatan Sertifikasi

Jalan

Jumlah ruas jalan

bersertifikat

ruas - - - - - - - 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 2 100.000.000,00 4,00 200.000.000,00

II Program

Penyelenggaraan

Jembatan

- Unit jembatan kualitas

baik

unit 324 330 336 341 346 351 356 360 DPUTR


Pembangunan

Jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan jembatan

sesuai standar teknis

eks - - - 1,00 50.000.000,00 2 100.000.000,00 3 400.000.000,00 1 100.000.000,00 2 200.000.000,00 9 850.000.000,00


Jembatan

Jumlah jembatan baru unit 2 1 1.500.000.000,00 2 10.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 2 3.500.000.000,00 5 18.500.000.000,00 8 24.000.000.000,00 19,00 62.500.000.000,00

3 Kegiatan Rehabilitasi

Jembatan

Jumlah jembatan yang

direhabilitasi

unit 3 1 200.000.000,00 2 500.000.000,00 5 2.000.000.000,00 2 900.000.000,00 1 500.000.000,00 2 1.000.000.000,00 13,00 5.100.000.000,00


Jembatan

Jumlah jembatan yang

terpelihara

unit 2 1 200.000.000,00 - - 9 540.000.000,00 9 300.000.000,00 9 300.000.000,00 9 500.000.000,00 37,00 1.840.000.000,00

5 Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan jembatan

sesuai standar teknis

eks - - - - - - - 2 100.000.000,00 - - 2 100.000.000,00 4,00 200.000.000,00

6 Kegiatan Monitoring,


Jumlah lokasi yang

dimonitoring

lokasi - - - - - - - - - 5,00 25.000.000,00 7 50.000.000,00 12,00 75.000.000,00

III Program

Pembangunan Sistem

Informasi Data Base

Jalan dan Jembatan

Data kondisi Jalan dan

Jembatan yang akurat

% - - 100,00 100,00 100 100,00 100 100,00

1 Kegiatan Update Sistem

Informasi / Data Base

Jalan dan Jembatan

Jumlah Sistem Informasi

jalan dan jembatan

terupdate

paket - - - 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 200.000.000,00 1 250.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00

IV Program

Pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan

jaringan pengairan

lainnya

- Panjang Saluran

irigasi dalam kondisi

baik

M 135.019 156.443 165.999 177.496 192.310 204.718 214.718 216.646 DPUTR


Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi

terbangun

M 4.000 5.356 900.000.000,00 2.389 1.500.000.000,00 2.874 1.000.000.000,00 3.704 1.000.000.000,00 3.102 1.000.000.000,00 2.500 1.000.000.000,00 19.925 6.400.000.000,00

2 Kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan jaringan

irigasi


terpelihara

M 10.200 12.854 8.000.000.000,00 5.734 10.000.000.000,00 6.898 10.000.000.000,00 8.889 10.000.000.000,00 7.444 11.000.000.000,00 6.000 12.000.000.000,00 47.819 61.000.000.000,00

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

3 Kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan jaringan

irigasi dalam kondisi

tanggap darurat


rusak yang tertangani

M - - - - - - - - - 2.000 200.000.000,00 2.500 500.000.000,00 4.500 700.000.000,00

4 Kegiatan Optimalisasi

Fungsi Jaringan Irigasi

yang Telah Dibangun


teroptimalisasi

M 2.500 3.214 1.100.000.000,00 5.734 1.800.000.000,00 1.725 1.000.000.000,00 2.222 1.250.000.000,00 1.861 1.600.000.000,00 1.500 1.650.000.000,00 16.255 8.400.000.000,00

5 Kegiatan Pelaksanaan

Normalisasi Jaringan

Irigasi

Voume irigasi yang di

normalisasi

M3 1.200 1.400 600.000.000,00 1.470 650.000.000,00 2.000 700.000.000,00 1.360 750.000.000,00 2.712 850.000.000,00 4.000 900.000.000,00 12.942 4.450.000.000,00


Pintu Air

Jumlah pintu air baru bh 5 5 200.000.000,00 10 300.000.000,00 5 200.000.000,00 8 275.000.000,00 10 300.000.000,00 15 315.000.000,00 53 1.590.000.000,00

7 Kegiatan Rehabilitasi

Pemeliharaan Pintu Air

Jumlah pintu air

direhabiltasi

bh 30 35 200.000.000,00 36 200.000.000,00 34 200.000.000,00 37 200.000.000,00 35 200.000.000,00 35 200.000.000,00 212 1.200.000.000,00

8 Kegiatan Pendataan

aset jaringan irigasi

daerah

Dokumen Database aset

jaringan irigasi daerah

eks - - - - - - - 1 50.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 3 450.000.000,00

9 Kegiatan Pembinaan

Himpunan Petani

Pemakai Air (HIPPA)

Jumlah Peserta HIPPA

yang terbina

Org 35 35 50.000.000,00 35 50.000.000,00 35 50.000.000,00 35 50.000.000,00 250 150.000.000,00 250 150.000.000,00 640 500.000.000,00

10 Kegiatan Fasilitasi

Komisi Irigasi

Kabupaten

Jumlah Komisi Irigasi

Kabupaten yang terbentuk

tim - - - - - - - - - 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 2 500.000.000,00

11 Kegiatan Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah tentang Irigasi

Dokumen Raperda tentang

Irigasi yang tersusun

eks - - - - - - - - - 1 80.000.000,00 1 100.000.000,00 2 180.000.000,00


prasarana pengambilan

dan saluran pembawa

untuk Irigasi

Jumlah prasarana

pengambilan dan saluran

pembawa untuk irigasi

yang terbangun

unit - - - - - - - 6 900.000.000,00 7 1.000.000.000,00 10 1.400.000.000,00 23 3.300.000.000,00

V Program

Pengendalian Banjir

- Luas daerah genangan Km2 113,54 110,86 107,27 105,48 103,69 101,01 97,42 97,42 DPUTR

% 16,27 15,91 14,09 8,94 7,18 6,28 4,55 4,55 DPUTR

1 Kegiatan Rehabilitas

dan Pemeliharaan

Reservoir Pengendali

Banjir

Jumlah bangunan reservoir

yang terrehabilitasi

unit - - - - 3 125.000.000,00 7 800.000.000,00 7 1.000.000.000,00 8 1.100.000.000,00 25 3.025.000.000,00

2 Kegiatan Rehabilitas

dan Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul

Sungai

Jumlah bantaran dan

bangunan Tanggul sungai

yang terpelihara

bh 5 - - - - 4 450.000.000,00 7 950.000.000,00 7 1.300.000.000,00 7 1.325.000.000,00 25 4.025.000.000,00

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

3 Kegiatan

Normalisasi/Pengerukan

Saluran Pembuangan

Jumlah Sungai yang

dibersihkan / dikeruk

bh 4 2 200.000.000,00 4 400.000.000,00 2 200.000.000,00 4 500.000.000,00 5 750.000.000,00 6 850.000.000,00 23 2.900.000.000,00

VI Program Peningkatan

dan Pengembangan

Infrastruktur Dasar

Permukiman

- Jumlah Rumah Tangga

terlayani Infrastruktur Air

Minum

RT 166,45 178,29 184,47 187.875 194.336 202.088 211.133 219.661 DPUTR

- Jumlah Rumah Tangga

terlayani Infrastruktur

Sanitasi/Air Limbah

RT 135,346 143,327 150,278 159.112 166.348 175.729 186.066 193.819 DPUTR

- Panjang Drainase

dalam kondisi baik

M 73.215 80.115 87.556 88.000 89.000 90.000 91.000 91.000 DPUTR


Sarana dan Prasarana

Air Bersih Pedesaan

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

terbangun

unit 4,00 4,00 3.000.000.000,00 5,00 3.500.000.000,00 5,00 4.000.000.000,00 9,00 6.000.000.000,00 9,00 7.000.000.000,00 10,00 9.000.000.000,00 42 32.500.000.000,00

2 Kegiatan Optimalisasi

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Air

Bersih Pedesaan

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

teroptimalisasi

unit - - - - - - - 4,00 600.000.000,00 3,00 600.000.000,00 5,00 1.000.000.000,00 12 2.200.000.000,00

3 Keg.Fasilitasi

Penyediaan Sarana Air

Bersih dan Sanitasi

Dasar

terutama bagi

Masyarakat Miskin

Jumlah Kegiatan

PAMSIMAS yang

terfasilitasi

lokasi 15,00 20,00 200.000.000,00 20,00 200.000.000,00 20,00 200.000.000,00 25,00 200.000.000,00 25,00 350.000.000,00 25,00 400.000.000,00 135 1.550.000.000,00


Penyediaan Sarana

Sanitasi Masyarakat

Jumlah kegiatan Sanitasi

yang terfasilitasi

bh 2,00 2,00 50.000.000,00 3,00 100.000.000,00 3,00 100.000.000,00 3,00 100.000.000,00 3,00 100.000.000,00 5,00 150.000.000,00 19 600.000.000,00

5 Fasilitasi Penyediaan

Sarana Sanitasi

Lingkungan Berbasis

Masyarakat

Jumlah kegiatan SANIMAS

yang terfasilitasi

bh 4,00 4,00 200.000.000,00 6,00 250.000.000,00 6,00 250.000.000,00 6,00 250.000.000,00 8,00 300.000.000,00 8,00 300.000.000,00 38 1.550.000.000,00

6 Kegiatan Penyediaan

Prasarana dan Sarana

Air Limbah

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Limbah

terbangun

unit 1,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 6 1.200.000.000,00

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

7 Kegiatan Operasional

Sarana dan Prasarana

Air Limbah

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Limbah

terpelihara

unit 1,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 300.000.000,00 1,00 350.000.000,00 6 1.550.000.000,00


Rancangan Peraturan

Daerah tentang Sanitasi

Jumlah Dokumen Naskah

Akademik tentang Air

Limbah yang tersusun

bh - - - - - - - 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 3 300.000.000,00


/ Peningkatan

Infrastruktur Trotoar dan

Drainase

Panjang Saluran Drainase

yang terbangun

M 54.815,00 2.000,00 2.000.000.000,00 2.000,00 2.000.000.000,00 2.500,00 3.000.000.000,00 3.000,00 3.500.000.000,00 3.000,00 3.500.000.000,00 3.500,00 4.000.000.000,00 16.000 18.000.000.000,00


Infrastruktur Trotoar dan

Drainase

Panjang Saluran Drainase

yang terpelihara

M 40.000,00 1.000,00 300.000.000,00 1.000,00 300.000.000,00 1.000,00 300.000.000,00 1.000,00 300.000.000,00 1.000,00 300.000.000,00 1.000,00 300.000.000,00 46.000 1.800.000.000,00

VII Program Pembinaan

Jasa Konstruksi dan

Pelayanan Teknis

Persentase penyedia

jasa konstruksi yang

puas terhadap proses

penerbitan SIUJK

% 72,00 75,00 77,00 80,45 84,47 88,69 90,00

Persentase pengguna

yang puas terhadap

layanan teknis

% 78,32 80,45 84,47 88,69 91,00 92,00 93,00

Persentase penyedia

jasa konstruksi yang

puas terhadap layanan

uji laboratorium

% 77,35 77,95 81,85 85,94 88,64 90,64 93,64

1 Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan tentang Jasa

Konstruksi

Jumlah penyedia yang

mengikuti sosialisasi

peraturan jasa kosntruksi

orang 150,00 150,00 75.000.000,00 150,00 75.000.000,00 200,00 75.000.000,00 200,00 75.000.000,00 250,00 100.000.000,00 250,00 100.000.000,00 1.200 500.000.000,00

2 Kegiatan Sistem

Informasi Jasa

Konstruksi

Jumlah penyedia jasa

konstruksi yang terdata

dalam sistem informasi jasa

konstruksi

unit 100,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 150,00 50.000.000,00 200,00 100.000.000,00 200,00 300.000.000,00 250,00 300.000.000,00 1.000 850.000.000,00

3 Bimbingan Teknis

Tenaga Pelaksana

Jalan dan Jembatan

Jumlah peserta bimbingan

teknis

orang - - - - - - - - - 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 200 200.000.000,00



Laporan hasil capaian

kinerja infrastruktur

eks - - - - - - - 1,00 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00 3 150.000.000,00


Laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan

Jumlah laporan hasil

pelaksanaan pekerjaan

oleh penyedia jasa

konstruksi

eks - - - - - - - 1,00 80.000.000,00 1,00 80.000.000,00 1,00 80.000.000,00 3 240.000.000,00


Standar Satuan Harga

Jumlah dokumen standar

satuan harga konstruksi

eks 4,00 4,00 100.000.000,00 4,00 100.000.000,00 4,00 100.000.000,00 4,00 150.000.000,00 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 24 850.000.000,00

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

7 Kegiatan Pengadaan

Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat berat

baru

unit 2,00 1,00 500.000.000,00 1,00 500.000.000,00 2,00 1.000.000.000,00 8,00 1.000.000.000,00 2,00 1.000.000.000,00 4,00 2.000.000.000,00 18 6.000.000.000,00

8 Kegiatan


n Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat berat

yang direhabilitasi

unit 4,00 5,00 150.000.000,00 5,00 150.000.000,00 8,00 200.000.000,00 8,00 200.000.000,00 10,00 300.000.000,00 10,00 300.000.000,00 46 1.300.000.000,00

9 Kegiatan


n Gedung Workshop

Jumlah gedung workshop

terehabilitasi

unit 1,00 - - - - - - 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 300.000.000,00 3 700.000.000,00

10 Pengadaan Alat-alat

Ukur dan Bahan

Laboratorium

Jumlah alat - alat ukur dan

bahan laboratorium baru

unit 5,00 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 8,00 300.000.000,00 8,00 300.000.000,00 9,00 400.000.000,00 37 1.600.000.000,00

11 Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Laboratorium

Jumlah alat - alat

laboratorium yang

direhabilitasi

unit 10,00 10,00 50.000.000,00 10,00 100.000.000,00 10,00 100.000.000,00 10,00 100.000.000,00 10,00 200.000.000,00 10,00 200.000.000,00 60 750.000.000,00

12 Pembangunan /

Peningkatan

Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur

Daerah (Gedung AKNL )

yang terbangun

unit - - - - - - - 1,00 4.000.000.000,00 1,00 10.000.000.000,00 1,00 12.000.000.000,00 1 26.000.000.000,00

13 Kegiatan Survey Data

Pendukung

Perencanaan

Infrastruktur

Jumlah Dokumen Survey

Jalan

eks - - - - - 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 1,00 100.000.000,00 4,00 400.000.000,00


Pelaksanaan Bantuan

Keuangan Khusus

kepada Desa

Jumlah Desa yang

terfasilitasi dalam

pembangunan infrastruktur

dasar

Kecam

atan

- - - 198,00 200.000.000,00 198,00 225.000.000,00 198,00 250.000.000,00 198,00 250.000.000,00 198,00 250.000.000,00 990 1.175.000.000,00

VIII Program

Penyelenggaraan Tata

Ruang

- Luas wilayah yang

pemanfaatannya sesuai

dengan Rencana Tata

Ruang. Tata Bangunan

dan Peraturan Penataan

Ruang

Km2 130.735,70 134.317,50 143.272,00 152.226,50 163.509,17 179.090,00 179.090,00

- Jumlah bangunan yang

sesuai dengan Rencana

Tata Ruang

unit 94.000,00 94.180,00 94.560,00 94.996 95.500,00 96.000,00 96.500,00


Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

Jumlah dokumen RDTRK

yang tersusun

eks - - - - - - - 2,00 500.000.000,00 - - 2 500.000.000,00


Rencana Tata

Bangunan dan

Lingkungan

Jumlah dokumen RTBL eks - - - - - - - 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 2,00 400.000.000,00 4 800.000.000,00

3 Kegiatan Revisi

Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen RDTRK

yang direvisi

eks - - - - - - - - - 2,00 500.000.000,00 2,00 500.000.000,00 4 1.000.000.000,00

4 Kegiatan Penetapan

Kebijakan tentang

RDTRK, RTRK, dan

RTBL

Jumlah naskah akademis

dan pendampingan

RDTRK dan RTBL

eks - - - - - - - 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 12 600.000.000,00

14/03/2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SKPD

Penanggu

ng Jawab

Lok.Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)


Renstra SKPDNo.

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2013)

5 Kegiatan Survey dan

Pemetaan Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah Dokumen Hasil

Survey dan Pemetaan

Perencanaan Tata Ruang

eks - - - - - - - - - 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 2 400.000.000,00



Perencanaan Tata

Ruang

Jumlah dokumen hasil

monitoring Perencanaan

Tata Ruang

eks - - - - - - - 1,00 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00 3 150.000.000,00

7 Kegiatan Pelatihan

Aparat dalam

Pemanfaatan Tata

Ruang

Jumlah Peserta Pelatihan orang - - - - - - - 50,00 100.000.000,00 50,00 100.000.000,00 50,00 100.000.000,00 150 300.000.000,00

8 Kegiatan Survey dan

Pemetaan Pemanfaatan

Ruang

Jumlah Dokumen Hasil

Survey dan Pemetaan

Pemanfaatan Ruang

eks - - - - - - - - - 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 2 400.000.000,00

9 Kegiatan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Jumlah bangunan/rumah

ber IMB

unit 94.000,00 94.180,00 100.000.000,00 94.560,00 100.000.000,00 94.996 200.000.000,00 95.500,00 200.000.000,00 96.500,00 250.000.000,00 97.500,00 250.000.000,00 573.236 1.100.000.000,00



Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen hasil

monitoring Pemanfaatan

Ruang

eks - - - - - - - 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 3 15.000.000,00

11 Sosialisasi Kebijakan ,

Norma, Standar, dan

Kriteria Pemanfaatan

Ruang

Jumlah Peserta Sosialisasi orang - - - - - - - - - 50,00 150.000.000,00 50,00 150.000.000,00 100 300.000.000,00

JUMLAH 128.575.000.000 151.825.000.000 172.515.000.000 159.885.000.000 219.840.000.000 255.175.000.000 1.119.915.000.000

14/03/2018

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Tujuan :

Indikator Tujuan :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

b. Pelaksanaan kebijakan daerahdi bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; ;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

No Sasaran Strategis Rumus/ formula Sumber Data SKPD Penanggung Jawab

1. Jumlah Panjang Jalan Terealisasi

100% Bidang Bina Marga

Jumlah Panjang Jalan Total

Jumlah Jembatan Terealisasi Bidang Bina Marga

100%

Jumlah Jembatan Total

2. Persentase Irigasi baik + Persentase Penurunan Genangan Bidang Sumber Daya Air

2

3% RT Terlayani Air Bersih + % RT Terlayani Sanitasi + %Drainase

Kondisi BaikBidang Cipta Karya

3

4 % wilayah yang mempunyai Dokumen Rencana Tata Ruang + %

bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

2

Membantu Bupati melakksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Meningkatnya Kualitas infrastruktur daerah

Meningkatnya Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Meningkatnya kualitas Jalan dan

Jembatan Kabupaten

Indikator Kinerja Utama

Persentase kondiisi Jembatan baik

Persentase Jalan Baik

Tugas Pokok :

Fungsi :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang


Ruang


Meningkatnya penyediaan infrastruktur

Dasar permukiman

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Permukiman


Ruang


Ruang

Meningkatnya Ketersediaan air irigasi

untuk pertanian pada sistem irigasi yang

sudah ada

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai

Rencana Tata Ruang

Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan

dokumen Rencana Detail Tata Ruang


Ruang

REVIEW RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN 2015 - 2019 · bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Documents