Review Permen PU No. 16 Tahun 2009

8/10/2019 Review Permen PU No. 16 Tahun 2009

1/28

Review Permen PU No. 16 Tahun 2009

Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten


2/28

DEFINISI

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupatenadalah rencana tata ruang yang bersifat umum

dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan,

kebijakan, strategi penataan ruang wilayahkabupaten, rencana struktur ruang wilayahkabupaten, rencana pola ruang wilayah

kabupaten, penetapan kawasan strategis

kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayahkabupaten, dan ketentuan pengendalianpemanfaatan ruang wilayah kabupaten.


3/28

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota

adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam

kebijakan dan strategi pengembangan wilayah

kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan

peranannya di dalam rencana pengembangan

wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi

pengembangan wilayah ini selanjutnyadituangkan ke dalam rencana struktur dan

rencana pola ruang operasional


4/28

Keduduan RTRW Kabupaten


5/28


6/28

Fungsi dan Manfaat

RPJPD RPJMD

Keseimbangan

Pembangunan

Administrasi

Pertanahan

Lokasi Investasi

Penyususnan

Rencana Rinci

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang /

Pengembangan Wilayah

Keterpaduanpembangunan dlm

wil.kabupaten

Terwujudnya tata

ruang wil. Kabupaten

yg berkualitas

Keserasianpembangunan wilayah

kabupaten dgn wilayah

sekitarnya

RTRW

KABUPATEN

Menjadi

AcuanMewujudkan


7/28

MUATAN TEKNIS RTRW KABUPATEN


8/28

RTRWKabupaten

Tujuan, Kebijakan dan

Strategi

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Wil.

Kabupaten

Arahan Pemanfaatan

Ruang Wil. Kabupaten

Penetapan Kawasan

Strategis Kabupaten

Rencana Struktur RuangWilayah Kabupaten

Rencana Pola Ruang

Wilayah Kabupaten

Tujuan

Kebijakan dan Stratedi

Rencana sistem permukiman wilayah kabupaten

Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Ekonomi

Sosial Budaya

Pendayagunaan SDA

Kepentingan Fungsi dan DDL Hidup

Perwujudan Struktur Ruang

Perwujudan Pola Ruang

Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Peraturan Zonasi

Perizinan

Pemberian Insentif

Pemberian Diinsentif

Pemberian Sanksi


9/28

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

T

U

JU

A

N

FUNGSI

Dasar penetapan ketentuanpengendalian pemanfaatan

ruang wil. kabupaten

Arah penyusunan indikasiprogram utam dlm RTRW

kabupaten

Dasar memformulasikankebijakan & strategis penataan


Visi dan MisiKarakteristik

WilayahIsu Strategis

KondisiObjektif yang

Diinginkan

+ ++

DASAR PENENTUAN

K

RI

T

E

R

I

A

Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi

dan nasional

Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka panjang waktu perencanaan

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan


10/28

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KE

B

I

J

A

K

A

N

Tujuan

penataan ruang

wil. kabupaten

Karakteristik

Wilayah

Kapasitas SD

wil. Kab upaten

Ketentuan peraturan

perundangan terkait+ ++

DASAR PENENTUAN

K

R

I

T

E

R

I

A

Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan

ruang wil. provinsi yg berlaku pd wil.kabupaten bersangkutan

Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dlm jangka waktu perencaanaan pd wil.

kabupaten bersangkutan

Mampu menjawab isu-isu strategis baik yg ada sekarang maupun yg diperkirakan akan

timbul di masa yg akan datang


FUNGSI

Dasar penetapanketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wil.

kabupaten

Dasar merumuskanstruktur dan pola

ruang wil.

kabupeten

Dasarmemformulasikan

strategi penataan

ruang wil.kabupaten

Arah bagi penyusunanindikasi program

utama dlm RTRW

kabupaten


11/28

S

T

R

AT

E

GI

Kebijakan penataan


Kapasitas SD wilayah

kabupaten

Peraturan

perundangan++

DASAR PENENTUAN

FUNGSI

Dasar penetapan ketentuan

pengendalian pemanfaatan


Arah penyusunan indikasi

program utam dlm RTRW

kabupaten

Dasar penyusunan rencana

struktur ruang, pola ruang, dan

penetapan kawasan strategiskabupaten

K

R

I

T

E

R

I

A

Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang

Tidak bertentangan dgn tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wil. Nasional dan

provinsi

Jelas, realitstis, dan dapat diimplementasikan dlm jangka waktu pererncanaan pd wil.

Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif

Harud dapat dijabarkan secara spasial dlm rencana struktur ruang dan pola ruang wil.

kabupaten



12/28

S

T

RU

K

T

UR

R

U

A

N

G

Kebijakan dan

strategi

Kebutuhan

pengembangan &

pelayanan wil.

kabupaten

DDL dan DTL

wil. kabupaten+ +

DASAR PENENTUAN

FUNGSI

Sistem Perletakan jaringan

prasaran wilayah

Arah pembentukan sistem pusat

kegiatan wilayah kabupaten

K

R

IT

E

R

I

A

Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, provinsi, dan kab/kota yg berbatasan

Jelas, realitstis, dan dapat diimplementasikan dlm jangka waktu pererncanaan pd wil.

Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif

Pusat-pusat permukiman yg ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten harusmemenuhi ketentuan

Memuat pusat-pusat kegiatan selain di poin 3

Memuat sistem jaringan prasrana kabupaten yg dibentuk oleh sistem jar. Transportasi dan

jaringan prasarana lain

Merujuk pada ketentuan struktur ruang wil.kabupaten

Peraturan

Perundangan+


13/28

S

T

RU

K

T

UR

R

U

A

N

G

Pusat-Pusat

Permukiman

1. Terdiri PPK, PPL, serta pusat

kegiatan lain yg berhirarki

2. Memuat penetapan PPK

dan PPL

3. Harus berhirarki dan

tersebar profesional

Pusat Kegiatan

1. Pusat kegiatan yg

dipromosikan untuk PKL(PKLp) nanti

2. Pusat kegiatan yg dapat

ditetapkan menjadi PKLp

hanya PPK

3. Pusat kegiatan poin 1 harus

ditetapkan sbg kawasanstrategis kabupaten dan

mengindikasikan program

pembangunan

Pusat Kegiatan Lain


14/28

Sistem Prasarana

Sistem Prasarana Utama Sistem Prasarana Lainnya

Jaringan Transportasi Darat

1. Jaringan jalan

2. Jaringan kereta api

3. Jaringan sungai, danau, dan

penyeberangan

Jaringan Transportasi Laut

1. Pelabuhan laut (internasioan dan

khusus)

2. Alur pelayaran

Jaringan Transportasi Udara

1. Bandar udara umum dan khusus

2. Ruang udara untuk penerbangan

Jaringan Energi/Kelistrikan

1. Pembangkit listrik

2. Jaringan prasarana energi

Jaringan Telekomunikasi

1. Jaringan kabel telepon

2. Jaringan telepon nirkabel

3. Jaringan telekomunikasi satelit

Jaringan Sumber Daya Air

1. Jaringan SDA lintas negara

2. Wilayah sungai

3. Jaringan irigasi

4. Jaringan air baku dan air bersih

5. Jaringan air bersih

6. Sistem pengendalian banjir

Jaringan Prasarana Wilayah Lain


15/28

PO

L

A

R

U

A

N

G

FUNGSI

Dasar

oemberian izizn

pemanfaatanruang

Alokasi ruang kegiatan

sosial ekonomi dan

pelestarian lingkungan

K

RI

T

E

R

I

A

Merujuk rencana pola ruang dalam RTRWN beserta rencana rincinya

Merujuk rencana pola ruang dalam RTRWP beserta rencana rincinya

Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yg berada di wilayah

kabupaten bersangkutan

Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kab/kota yg bersangkutan

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah yg terdiri dari kaw.lindung & budidaya

Kebijakan danstrategi

Kebutuhan ruang utk

pengembangan keg.Sosial ekonomi dan

lingkungan

DDL dan DTLwil. kabupaten

+ +

DASAR PENENTUAN

PeraturanPerundangan

+

Mengatur

keseimbangan dan

keserasianperuntukan ruang

Dasar

penyusunan

indikasi program


16/28

PO

L

A

R

U

A

N

G

Pola Ruang

Kawasan Lindung

1. Kawasan hutan lindung

2. Kawasan yg memberikan

perlindungan di bawahnya3. Kaawasan perlindungan

setempat

4. Kawasan suaka alam

5. Kawasan rawan bencana

alam

6. Kawasan lindung geologi7. Kawasan lindung lainnya

Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

2. Kawasan hutan rakyat

3. Kawasan peruntukan pertanian4. Kawasan peruntukan perkebunan

5. Kawasan peruntukan perikanan

6. Kawasan peruntukan pertambangan

7. Kawasan peruntukan industri

8. Kawasan peruntukan pariwisata

9. Kawasan peruntukan permukiman10. Kawasan peruntukan lainnya

K

R

I

TE

R

I

A

Memuat kawasan yg diprioritaskan pengembangannya dan untuk dilindungi fungsinya

Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan

Mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah kabupaten

Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, da ruang di dalam bumi wilayah

kabuapten diatur dalam pedoman tersendiri

Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait


17/28

K

S

K

FUNGSI

Dasar

penyusunan

rencana rincitata ruang

wilayah

kabupaten

Mengembangkan,

melestarikan,

melindungi dan/ataumengkoordinasi

keterpadinasn

pembangunan nilai

strategis kawasan yg

bersangkutan

Kebijakan

dan

strategi

Nilai strategis

dari aspek

eksternalitas,

akuntabilitas,

dan efisiensipenanganan

kawasan

Kesepakatan

para

pemangku

kepentingan

+ +

DASAR PENENTUAN

Peraturan

Perundangan+

Alokasi ruang

untuk berbagai

kegiata sosialekonomi

masyarakat dan

kegiata

pelestarian

lingkungan

Mewadahi

penataan tuang

kawasan yg tidakbisa

terakomodasi di

dlm rencana

struktur dan pola

ruang

Pertimbangan

dlm penyusunan

indikasi programutama RTRW

kabupaten

DDL

dan DTL+


18/28

K

S

K

K

R

I

T

E

R

I

A

Memperhatikan faktor faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yg memiliki

kekhususan

Memperhatikan kawasan strategis nasional, provinsi yg ada di wilayah kabupaten

Dapat berhimpitan dgn kawasan strategis nasiioanl/provinsi dan memiliki kepentingan yg

berbeda serta ada pembagian kewenangan

Kawasan strategis dari sudur ekonomi, sosial budaya, SDA dan/atau teknologi tinggi, fungsi

dan DDL serta lainnya

Mewadahi penataan ruang kawasan yg tdk bisa terakomodasi dlm rencana struktur ruang

dan pola ruang

Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten


19/28

K

S

K

KSK Berkepentingan Ekonomi

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh;2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan

ekonomi

3. Potensi ekspor;

4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang

kegiatan ekonomi;

5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumberenergi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan

tertinggal di dalam wilayah kabupaten


20/28

K

S

K

KSK Berkepentingan Sosial Budaya

1. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau

budaya;

2. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

3. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

4. tempat perlindungan peninggalan budaya;5. tempat yang memberikan perlindungan terhadap

keanekaragaman budaya; atau

6. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik

sosial.


21/28

K

S

K

KSK Berkepentingan Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi

Tinggi1. fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya

alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan,

serta tenaga atom dan nuklir;2. sumber daya alam strategis;

3. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan

teknologi kedirgantaraan;

4. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

atau

5. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.


22/28

K

S

K

KSK Berkepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;2. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,

flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan

punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

3. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata

guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

4. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

keseimbangan iklim makro;

5. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas

lingkungan hidup;

6. kawasan rawan bencana alam; atau

7. kawasan yang sangat menentukandalam perubahan rona alam

dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.


23/28

P

E

M

A

N

F

A

A

T

A

N

RU

A

N

G

FUNGSI

Acuan bagi

masyarakat dlm

melakukaninvestasi

Acuan bagi

pemerintah dan

masyarakat dlmpembuatan program

K

RI

T

E

R

I

A

Mendukung perwujusan rencana struktur ruang, pola ruang, dan ksk

Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi

Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dlm jangka waktu perencanaan

Konsisten dan berkesinambungan thd program yg disusu

Sinkronisasi antar program harus terjaga dlm satu kernagka program

Rencana

struktur danpola ruang

Ketersediaan

sumber daya dansumber dana

pembangunan

Kesepakatan

pemangkukepentingan

+ +

DASAR PENENTUAN

Prioritas

pengembangan

wilayah

kabupaten

sesuia RPJMD

+

Arahan sektor dlm

penyusunan

program

Dasar estimasi

kebutuhan

pembiayaan 5tahun


24/28

P

E

M

A

N

F

A

A

T

A

N

RU

A

N

G

Usulan

Program

Utama

Usulan program utama adalah program-program utama

pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki

bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten

sesuai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten

LokasiLokasi adalah tempat dimana usulan program utama akandilaksanakan.

BesaranBesaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan

program utama pengembangan wilayah yang akan

dilaksanakan.

SumberPendadnaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten, APBDprovinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat.

Instansi

Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang

meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-

masing pemerintahan), swasta serta masyarakat

Waktu dan

Tahapan

Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu

perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima)

tahunan, sedangkan masingmasing program mempunyai durasi

pelaksanaan yang bervariasi sesuai

kebutuhan. Program utama 5 tahun pertamadapat dirinci ke

dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program

utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan

RPJP Daerah Kabupaten.


25/28

P

E

N

G

E

N

D

A

L

I

A

N

P

E

M

A

N

F

A

AT

A

N

R

UA

N

G

FUNGSI

Meminimalkan

penggunaan

lahan yg tdksesuai dgn

rencana tata

ruang

Alat

pengendali

pembangunan

KRITERIA

Terukur, realistis, dan dapat diterapkan

Penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan

Rencana

struktur dan

pola ruang

Masalah , tantangan,

dan potensi yg

dimiliki wilayah

kabupaten

Kesepakatan

pemangku

kepentingan

+ +

DASAR PENENTUAN

Ketentuan

peraturan

perundangan

+

Menjaga

kesesuaian

pemanfaatanruang dgn

rencana tata

ruang

Menjamin agar

pembangunan

baru tdkmengganggu

pamnfaatan

ruang yg sesuai

Mencegah

dampak

pembangunanyg merugikan


26/28

P

E

N

G

E

N

D

A

L

I

A

N

P

E

M

A

N

F

A

AT

A

N

R

UA

N

G

Peraturan Zonasi Deskripsi pola ruang

Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum

Ketentuan pemanfaatan ruang

Ketentuan khusus

Perizinan Deskripsi, fungsi, dasar dan jenis-jenis perizinan

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatn ruang

Ketentuan teknis prosedural

Ketentuan pengambilan kepututsan

Insentif Ketentuan insentif-disinsetif dari pemerintah daerah kota

kpd pemerintah kab/kota yg saling berhubungan

Ketentuan insentif-disinsentif dari pemerintah daerah kota

kpd masy.umum

Sanksi Peringaktan tertulis, penghentian sementara kegiatan,penghentian sementara pelayanan umum, penutupan

lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran

bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif


27/28

PROSEDUR PENYUSUNAN RTRWKABUPATEN


28/28

Review Permen PU No. 16 Tahun 2009

Documents