Home >Documents >Resume Daniel S.lev

Resume Daniel S.lev

Date post:18-Jul-2015
Category:
View:1,172 times
Download:44 times
Share this document with a friend
Transcript:

Bab I Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat Sistem hukum di Indonesia secara structural mempunyai banyak kesamaan dengan system hukum ketika kolonialisme Belanda masih bercokol di kepulauan Nusantara. System hukum dan peradilan di Indonesia sebelum perang bersifat majemuk, dengan hukum sipil (perdata) dan pengadilan yang terpisah bagi berbagai golongan ras di tanah jajahan, yakni: golongn-golongan kaula Negara keturunan Eropa, Indonesia asli, keturunan Cina dan Timur Asing lainnya. System pengadilan yang majemuk tidak ada lagi semasa pendudukan Jepang (1942-1945), dan hanya satu hukum acara yang masih dipertahankan sesudah revolusi pada tahun 1945. I Sejak empat dasawarsa pertama abad ini, para pakar hukum Belanda di negeri Belanda dan di Hindia Belanda menempatkan hukum adat sebagai bagian kehidupan hukum kolonial yang terpisah, dengan prosedur, yurisprudensi, dan himpunan komentarnya sendiri. Dua orang ahli terutama Cornellis van Vollenhoven di Belanda dan ter Haar di Hindia Belanda, mempertahankan hukum adat dari usaha-usaha untuk menggantikan nya dengan kitab undang-undang yang seragam dan bercorak Eropa. Sejak belahan kedua abad XIX para pakar Belanda itu telah menaruh perhatian yang mendalam terhadap hukum adat, walaupun tiga orang Inggris telah mencurahkan perhatian terhadapnya jauh lebih dulu. Organisasi peradiln dimasa sebelum perang untuk subjek-subjek hukum Indonesia terdiri dari distrik, pengadilan kabupaten, dan Landraad, pengadilan sehari-hari yang tertinggi bagi orng Indonesia. Banding terakhir terhdap keputusan landraad yang menyangkut hukum adat untuk perkaraperkara tertentu dapat diajukan ke pengadilan banding eropa, tetapi tidak hoogerechtshof. Hoogerechtshof khusus memeriksa kembali perkara-perkara yang bertumpu pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis, dan tidk mencakup hukum adat yang tidak tertulis. Para hakim pengadilan untuk golongan keturunan Eropa hamper selalu terdiri dari orangorang Belnda, demikian juga halnya dengan sebagian besar pengadilan untuk orang-orang Indonesia. Para hakim yang memeriksa perkara-perkara hukum adat memikul tugas yang sangat sulit. Berbeda halnya dengan para hakim pengadilan untuk kasus-kasus golongan keturunan Eropa, yang fungsi dan kekuasaannya ditetapkan dalam kitab undang-undang dan yang pada kenyataannya dapat bersandar dengan aman, adil atau tidak adil, pada hukum tertulis yang ada di depan mereka, hakim landraad selalu harus menghadapi yurisdiksinya dengan antene yang peka yang terarah ke isyarat-isyarat system social yang mungkin saja sangat asing dibandingkan system sosialnya sendiri. Hakim menurut Ter Haar adalah bagian fungsional dari masyarakat, tetapi secara psikologis ia bisa jadi seorang yang berasal dari luar, sejauh konsepsi hukumnya sendiri berbeda dengan konsepsi hukum masyarakat. Ia mengakui dan mendorong ditumbuhkannya peranan pendekatan kritis hakim dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hukum adat. Sekalipun terikat oleh system dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah yurisdiksinya, hakim tetap bebas menerapkan wawasan

kritisnya terhadap setiap aturan, mengujinya menurut sistemnya sendiri yang selalu tumbuh dan berubah, sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam pikiran Ter Haar, kebutuhan untuk menekankan tanggung jawab hakim terhadap norma-norma masyarakat menjadi lebih jelas jika fungsi yudisial itu dipahami dan bisa diterapkan dalam masyarakat melalui suatu medium spesifik yang disebut hukum. Pemekaran system hukum dan peradilan secara penuh yang diinginkan oleh Ter Haar tidak terjadi sebelum kekuasaan Belanda berakhir. Akan tetapi banyak gagasan Ter Haar dan Van Vollenhoven dimasukkan ke dalam hukum, praktek peradilan, dan pendidikan hukum di Indonesia. II System hukum adat Van Vollenhoven dan Ter Haar tidak dapat bertahan melewati revolusi (1945-1950). Untuk sebagian hal itu merupakan akibat terjadinya unifikasi peradilan dan kurangnya hakim yang berpendidikan di Indonesia. Hasil terpenting revolusi adalah dibiarkannya interaksi normal antara elite pribumi dan masyarakat selebihnya tersebut tidak terganggu. Masyarakat Indonesia (dan juga hukum Indonesia) pastilah kini merasakan dampak dari cita-cita, gambaran dan metode kaum elitenya, yang masa depannya tidak bisa lain dari masa depan bangsa Indonesia. Kebanyakan kaum elite nasionalis, sejak masa sebelum perang, mengartikan masa depan Indonesia sebagai masa depan yang diwarnai dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Banyak diantara mereka berpendapat bahwa hukum adat merupakan lawan kemajuan. Akan tetapi hukum adat juga menggambarkan sesuatu yang benar-benar tidak disangsikan lagi, bersifat Indonesia. Kebanyakan ahli hukum dan cendekiawan sesudah revolusi memandang hukum adat dengan mengingat keinginan mereka akan Negara industri modern. Kemajuan ekonomi memerlukan hukum perdata baru, dan revolusi social yang tidak terelakan memrlukan hukum baru untuk memenuhi tuntutan para buruh dan petani akan kehidupan yang lebih baik. Rakyat Indonesia perlu didorong kearah hukum yang baru dan modern. Perangsang utama bagi tumbuhnya hukum baru adalah modernisasi social dan ekonomi. Akan tetapi masih ada pengaruh lain yang lebih halus terhadap sifat hukum Indonesia yang baru yang diinginkan oleh kelompok elite yakni ukuran dapat diterimanya hukum itu secara internasional. Penitikberatan pada perubahan dan modernisasi tidak berarti bahwa hukum adat tidak lagi penting sesudah revolusi. Pada tahun 1955, Professor V.E.Korn mengemukakan bahwa Kami mendapati bahwa sebagian besar cendekiawan Indonesia, walaupun merindukan modernisasi hukum, tetap berada dibawah pesona hukum adat. Sering dikemukakan bahwa usaha pengkodifikasian atau unifikasi dapat dimulai dengan hukum dagang dan sejenisnya, sedang hukum kekeluargaan masih harus tunggu dulu. Karena dalam masalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan pewarisan, perbedaan diantara hukum adat di berbagai daerah paling tampak mencolok, belum lagi perbedaan antara hukum adat dan hukum Eropa. Untuk memahami keputusan-keputuan yang kemudian diambil oleh Mahkamah Agung mengenai hukum waris, kiranya kita perlu meninjau beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan hakim pada umumnya terhadap hukum adat. Dua buah faktor yang terkait adalah masalah-masalah social sejak revolusi dan kurangnya studi baru mengenai hukum adat yang deskriptif. Kurangnya jumlah hakim sejak revolusi dan meningkatnya jumlah

perkara mengakibatkan banyak tertimbunnya perkara. Barangkali faktor yang lebih penting lagi, bgagaimana pun adalah, bahwa para hakim itu termasuk dalam golongan elite nasional atau lokal. Mereka tunduk pada pengaruh ideology yang sama dengan ideology yang mempengaruhi kaum elite lainnya, dan biasanya juga mempunyai keadaan jiwa yang sama. Kesemua faktor tersebut mengambil bagian dalam mengubah konsepsi para hakim sudah barang tentu juga konsepsi para Hakim Agung tentang peranan mereka dalam perubahan hukum adat, dan juga dalam pemberian corak yurisprudensi baru hukum kekeluargaan adat. III Pengembangan yurisprudensi (case law) baru hukum waris adat didasarkan atas wilayah yang mewakili dua atau tiga jenis system kekerabatan yang berlainan yang terdapat di Indonesia. Pada umumnya, harta yang dapat diwaris terdiri dari dua jenis; (1) harta bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki selama berlangsungnya perkawinan, pemilikannya terpisah (harta pusaka; barang asal)., dan (2) harta yang mereka peroleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama (harta pencarian, gonogini). Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung baik diwilyah yang patrilineal maupun bilateral ditujukan ke arah penegakan (1) hak janda untuk memperoleh tunjangan yang cukup dari hrta suaminya yang pemilikannya terpisah maupun dari harta yang menjadi bagian dari mendiang suaminya dalam harta pencarian bersama. (2) haknya atas kedua jenis harta, tidak perduli akan persoalan batas cukupnya jaminan hidup, dan (3) hak penuhnya untuk mewris bagian dari kedua jenis harta bersama bagian untuk anak-anaknya. Karena putusan-putusan Mahkamah Agung Indonesia diambil dengan suara bulat dan singkat, sulit untuk menyingkap bagaimana sejumlah hakim itu memandang persoalan yang dihadapi. Kadang-kadang saja dapat diperoleh petunjuk, itupun hanya sekilas, kecuali kalau salah seorang dari para hakim itu membuat ulasan dalam Majalah Hukum. Sejak tahun 1959, Mahkamah Agung telah memastikan kesamaan para janda jawa dengan anak-anak mereka dalam pembagian harta pencarian. Mahkamah Agung telah mengayunkan langkah panjang ke arah terbentuknya hukum waris bagi seluruh Indonesia. Masih ada satu ketentuan mengenai hak janda untuk mewaris, dan ketentuan ini berdasar atas konsep hukum adat. Haknya untuk mewaris sudah pasti, tetapi pernikahan kembali dapat menyebabkan hilangnya hak atas barang asal milik mendiang suaminya.

IV Beberapa, tetapi tidak semua, hakim pengadilan yang lebih rendah merasa bahwa Mahkamah Agung telah melangkah mengakah terlalu jauh menyimpang dari hukum adat, sehingga Mahkamah tidak memperdulikan kenyataan sosial di beberapa daerah. Mungkin sekali benar bahwa Mahkamah Agung tidak banya sentuhan dengan desa terutama di

beberapa daerah setidak-tidaknya dengan langkahnya memperkenalkan cita perkotaan ke dalam keputusan-keputusannya. Perubahan watak para hakim, yakni hakim Mahkamah Agung dan sebagian juga hkim pengadilan yang lebih rendah penting artinya bagi system peradilan Indonesia. Pada mulanya sesudah revolusi, para hakim bekerja untuk sebagian besar menangani perkaraperkara atas dasar hukum adat seperti yang dilakukannya di masa sebelum perang, karena pendidikan dan kebiasaannya membuatnya cenderung demikian. Akan tetapi secara bertahap pandangan-pandangannya mulai berubah. Semakin lama ia semakin melibatkan perhatian yang emosional dalam hukum, karena hukum adalah hukumnya juga. Tidak dibatasi oleh hukum tertulis dan didorong oleh kepentingan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ia mulai memandang dirinya sendiri

Embed Size (px)
Recommended