Resource News

Date post: 13-Apr-2017
Category:
Author: publish-what-you-pay-pwyp-indonesia
View: 150 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
kan fungsi-fungsi pencegahan untuk mendorong perbaikan sistem, regu- lasi/kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan serta untuk merangkul partisipasi publik secara luas. Menteri ESDM Sudirman Said dalam kesempatan tersebut menyambut baik dan memberi apresiasi positif upaya sinergi yang dikomandoi KPK ini. Pihaknya, kata Sudirman, siap menjadi laboratorium bagi tata ke- lola pemerintahan yang baik di sek- tor energi. “Saya bersyukur korsup ini diperluas tidak hanya di sektor Minerba namun hingga ke sektor energi (Migas, Kelistrikan, Energi Terbarukan dan Konservasi-Red). Saya mohon dukungan penuh dari Gubernur untuk menertibkan IUP” tutur Menteri Sudirman Said dalam sambutannya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang juga ha- dir dalam pertemuan tersebut men- gapresiasi program Korsup yang di- lakukan KPK dan Kementerian ESDM tersebut. Pada kesempatan ini, Tjahjo juga menyampaikan ide agar KPK dapat menyelesaikan persoalan berbagai izin yang tumpang tindih antara sawit, kebun dan hutan. “Hal ini positif se- bagai upaya membangun tata kelola hubungan antara pusat dan daerah, termasuk penegakan hukum agar bisa ditingkatkan, dalam upaya mem- bangun pemerintah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya menguat- kan otonomi,” kata Tjahjo, mengutip arahan Presiden Joko Widodo. KPK Luncurkan Program Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi Resource PWYP INDONESIA - Newsletter Pada 15 Februari 2016 lalu, KPK melakukan kick off meeting seb- agai penanda dimulainya program Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi (Korsup Energi). Pertemuan nasional yang dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan KPK, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Daerah dari berbagai wilayah tersebut merupakan perluasan dari pelaksanaan Korsup di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pembukaan menegaskan bahwa KPK akan terus berupaya menyelaras- kan kegiatan di bidang penindakan, pencegahan, serta koordinasi dan su- pervisi seperti yang saat ini dilakukan. Karenanya, KPK akan mengoptimal- 1 Juni 2016 Sumber: Merdeka.com News Newsletter G N A N R E V O C E
Transcript
  • kan fungsi-fungsi pencegahan untuk mendorong perbaikan sistem, regu-lasi/kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan serta untuk merangkul partisipasi publik secara luas.

    Menteri ESDM Sudirman Said dalam kesempatan tersebut menyambut baik dan memberi apresiasi positif upaya sinergi yang dikomandoi KPK ini. Pihaknya, kata Sudirman, siap menjadi laboratorium bagi tata ke-lola pemerintahan yang baik di sek-tor energi. Saya bersyukur korsup ini diperluas tidak hanya di sektor Minerba namun hingga ke sektor energi (Migas, Kelistrikan, Energi Terbarukan dan Konservasi-Red). Saya mohon dukungan penuh dari Gubernur untuk menertibkan IUP tutur Menteri Sudirman Said dalam

    sambutannya. Sementara itu, Menteri Dalam

    Negeri, Tjahjo Kumolo yang juga ha-dir dalam pertemuan tersebut men-gapresiasi program Korsup yang di-lakukan KPK dan Kementerian ESDM tersebut.

    Pada kesempatan ini, Tjahjo juga menyampaikan ide agar KPK dapat menyelesaikan persoalan berbagai izin yang tumpang tindih antara sawit, kebun dan hutan. Hal ini positif se-bagai upaya membangun tata kelola hubungan antara pusat dan daerah, termasuk penegakan hukum agar bisa ditingkatkan, dalam upaya mem-bangun pemerintah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya menguat-kan otonomi, kata Tjahjo, mengutip arahan Presiden Joko Widodo.

    KPK Luncurkan Program Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi

    Resource

    PWYP INDONESIA - Newsletter

    Pada 15 Februari 2016 lalu, KPK melakukan kick off meeting seb-agai penanda dimulainya program Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi (Korsup Energi). Pertemuan nasional yang dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan KPK, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Daerah dari berbagai wilayah tersebut merupakan perluasan dari pelaksanaan Korsup di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pembukaan menegaskan bahwa KPK akan terus berupaya menyelaras-kan kegiatan di bidang penindakan, pencegahan, serta koordinasi dan su-pervisi seperti yang saat ini dilakukan. Karenanya, KPK akan mengoptimal-

    1

    Juni 2016

    Sumber: Merdeka.com

    NewsNewsletter

    G NANREVO C E

  • 2 PWYP INDONESIA - Newsletter

    Selain menyoroti permasalahan di sektor migas seperti masih adanya praktek illegal tapping (pencurian minyak mentah hasil produksi), Koordinasi dan Supervisi Energi di Palembang (11/5) juga mengung-kap permasalahan di sektor tam-bang, yaitu masih maraknya prak-tek illegal mining (PETI).

    Aktivitas illegal mining merupakan penambangan yang dilakukan baik oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin dan tanpa menggunakan prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practices).

    Provinsi Sumatera Selatan men-ertibkan PETI ini dengan melaku-

    kan operasi PETI setiap tahun. Berdasar Operasi PETI 2015, selain praktek illegal tapping dan illegal drilling di sektor migas, tambang illegal di Sumsel juga terjadi pada komoditas pasir.

    Sedangkan di Jambi, mara-knya pertambangan emas ilegal di 3 Kabupaten yaitu Sarolangun, Merangin, dan Bungo.

    Dampak negatif dari tambang il-legal di Jambi telah memicu terjadi banjir bandang di Kab. Sarolangun karena ekosistem sungai yang rusak, dan tidak adanya kontri-busi dari pertambangan bagi PAD Provinsi Jambi.

    Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek dalam rapat Monitoring Evaluasi Koordinasi dan Supervisi sektor Energi di Balikpapan menyampaikan aspirasi Pemda yang ingin memanfaatkan energi baru terbarukan guna mendukung ke-mandirian energi daerah.

    Hingga tahun 2020, Kaltim memer-lukan 2.250 MW untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan indus-tri yang akan dikembangkan, dengan laju pertumbuhan kebutuhan listrik 12,2% per tahun.

    Menurut Awang Faroek, untuk me-menuhi kebutuhan listrik provinsi ini, pemprov memanfaatkan potensi tenaga air sebesar 6.969 MW, potensi biomasa 4.710 MW, dan tenaga surya yang sudah terpasang sebanyak 27.691 unit (setara 1,6 MW). Selain penggunaan tenaga air, juga penggu-naan sumber energi biomassa.

    Sebagai daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara, Kalimantan Timur berkontribusi besar terha-dap pemenuhan energi nasional. Sayangnya kondisi yang kaya itu belum berkontribusi positif terha-dap akses energi masyarakat Kaltim. Rasio elektrifikasi Kaltim hanya sebesar 76,5%, tentunya masih ban-yak daerah yang tidak mendapat ali-ran listrik.

    Di Kaltim terdapat 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 1057 IUP batuba-ra dengan total luasan 3,4 Juta Ha. Hal ini belum termasuk potensi batu bara yang mencapai 42,54 miliar ton dan cadangan saat ini sekitar 12,45 miliar ton.

    Pemda Kaltim Ingin Manfaatkan Energi Baru-Terbarukan untuk Kemandirian Energi

    Illegal Mining dan Illegal Tapping Masih Marak di Sumsel, Babel, Lampung, dan Jambi

    Korsup Energi News

    Sumber : theguardian.com

    Dok. PWYP Indonesia

  • Ketersediaan cadangan minyak un-tuk penyangga kebutuhan dalam neg-eri sangat diperlukan. Karenanya, Pembangunan kilang minyak men-jadi salah satu topik yang disorot dalam Koordinasi dan Supervisi sek-tor Energi KPK bersama Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah yang berlangsung di Balikpapan, (6/4) lalu.

    Pertamina sebagai BUMN di sek-tor migas tetap berkomitmen akan membangun kilang di dalam negeri, walaupun harga minyak dunia saat ini sedang rendah (US$ 40/barrel). Saat ini, Pertamina sudah mempun-yai 7 kilang minyak dengan kapasitas 1,04 juta barrel/hari. Namun, jumlah kilang ini masih dirasa kurang untuk mendukung cadangan minyak.

    Pasalnya, cadangan BBM Indonesia hanya selama 18 hari, sementara Singapura dan Korea sudah mencapai 90 hari.

    Gubernur di wilayah Kalimantan

    menyambut baik rencana pemban-gunan kilang minyak ini. Tak heran karena adanya kilang minyak ini bisa mendorong pertumbuhan industri sektor lainnya.

    Rudy Rusnawan, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan, banyak blok-blok migas yang masuk wilayah Kalsel seperti Blok Sebuku (Lapangan Ruby), Blok West Sageri, Blok West Sebuku, dan Blok Sadang. Dengan adanya kilang-kilang min-yak baru, tentu akan mendatangkan keuntungan bagi pemda Kalsel send-iri.

    Begitu juga dengan Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur yang merespon positif rencana pembangu-nan kilang minyak ini. Dengan kapa-sitas produksi 36 juta barrel di tahun 2015, adanya kilang baru tentu memi-cu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kaltim.

    3PWYP INDONESIA - Newsletter

    Krisis Listrik Jadi Perhatian dalam Korsup Energi di NTT dan NTB

    Rendahnya rasio elektrifikasi Provinsi NTB dan NTT menjadi ma-salah krusial bagi pemerintah dae-rah, dan menjadi perhatian dalam Monitoring Evaluasi Koordinasi dan Supervisi di sektor Energi (27-28/4) lalu.

    Rasio elektrifikasi NTB baru menca-pai 73,5%, itu pun sebagian besar ma-sih tersebar untuk daerah perkotaan. Masih ada lagi sekitar 26,5% dari total rumah tangga di NTB atau sebanyak 358.662 rumah tangga yang belum menikmati listrik.

    Kondisi ini menyita perhatian para pemangku kepentingan karena NTB memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya dapat berdampak langsung bagi akses energi masyara-katnya.

    Di NTT, kondisinya lebih parah. Rasio Elektrifikasi NTT mencapai 58,67%. Dari 3.270 desa, sebanyak 1,.250 desa belum mendapat aliran listrik. Hambatan dalam pembangunan in-frastruktur listrik adalah minimnya akses jalan menuju daerah terpen-cil, terutama desa bagian Komunitas Adat Terpencil.

    Potensi dikembangkannya energi

    terbarukan yang berasal dari panas bumi (geothermal) terbuka lebar. Ma-salah umum yang banyak mengemu-ka soal pengembangan energi panas bumi adalah selain soal investor yang membutuhkan banyak instentif juga koordinasi lintas kementerian dan PLN dalam menetapkan harga jual dari listrik.

    Pemda Menyambut Baik Rencana Pembangunan Kilang Minyak di Kalimantan

    Korsup Energi News

    Sumber: google.com

    Sumber: okezone.com

  • Salah satu isu yang sering menge-muka dalam koordinasi dan super-visi energi di beberapa daerah adalah dorongan untuk segera dikembang-kannya energi bersih dan ramah lingkungan serta secara bertahap mengurangi penggunaan energi yang bersumber dari bahan fossil, guna memenuhi kebutuhan elektrifikasi nasional.

    Hadi Djatmiko, Koordinator Walhi Sumsel dalam rapat koordinasi dan supervisi yang berlangsung di Palembang 11 Mei 2016 lalu menge-mukakan bahwa Pemerintah harus sudah mulai meninggalkan energi kotor dan beralih ke energi bersih yang banyak tersedia di sekitar kita, terlebih penggunaan batubara selain

    Koalisi NGO Dorong Penertiban IUP Non-CnC dan Penyelesaian Kasus Lubang Tambang

    4 PWYP INDONESIA - Newsletter

    Koalisi NGO yang aktif memantau pelaksanaan koordinasi dan super-visi sektor pertambangan dan energi mendorong segera dilakukan pener-tiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non-CnC.

    Pasalnya, hingga April 2016 kema-rin, masih terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non-CnC dari Total 10.348 IUP di se-luruh Indonesia.

    Pemerintah baik pusat dan dae-rah diminta untuk segera melakukan penertiban baik melalui penciutan maupun pencabutan IUP-IUP terse-but.

    Selain itu, koalisi NGO juga mendo-rong dilakukannya penegakan hukum atas pelanggaran pidana lingkungan yang terjadi.

    Hendrik Siregar, Koordinator Ja-ringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam pers konferensi yang berlang-sung 10 Mei 2016 lalu menambahkan : jika Pemerintah tidak segera men-ertibkan IUP yang bermasalah, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mengajukan gugatan perdata ke PTUN.

    Carolus Tuah, Koordinator Pokja-30 Kalimantan Timur, dalam rapat su-pervisi Korsup Energi di Balikpapan mengemukakan bahwa korban lu-bang tambang hingga kini telah men-capai 23 orang.

    Untuk itu, Pemerintah didesak un-tuk segera menyelesaikan kasus ini, jika tidak ingin timbul korban yang lebih banyak lagi.

    Agung Budiono, Manager Program

    Korsup Energi Publish What You Pay Indonesia menambahkan secara sistemik, mekanisme rehabilitasi dan pasca-tambang harus benar benar ditegakkan, perusahaan tidak boleh lalai dalam melaksanakan reklamasi dan kewajiban pasca-tambang, ter-masuk Pemerintah juga harus men-egakkan aturan terkait dana jaminan berikut rencana pelaksanaan reklam-asi dan pasca-tambang yang harus dilaksanakan secara berkala.

    Korsup Minerba KPK yang dilaku-kan sejak tahun 2014 lalu berhasil mendeteksi bahwa hampir sebagian besar (lebih dari 50%) pemegang IUP di seluruh Indonesia, tidak menyetor-kan dana rehabilitasi dan pasca-tam-bang imbuh Agung di Jakarta.

    Pemerintah Didorong Kembangkan Energi Terbarukan untuk Listrik Nasional

    Website : pwyp-indonesia.orgEmail : [email protected] Fanpage : Publish What You Pay IndonesiaTwitter : @PWYP_Indonesia

    Korsup Energi New

    menimbulkan emisi juga menimbul-kan kerusakan lingkungan akibat laju eksploitasi yang berlebihan.

    Dirjen Energi Baru Terbarukan-Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam paparannya pada Korsup Energi mengemukakan bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi energi baru terbarukan hingga 801,2 Giga Watt yang bersumber dari panas bumi, tenaga air, surya, dan bioenergi.

    Namun pemanfaatan sumber en-ergi tersebut belum optimal, karena menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan seperti kendala infra-struktur, investasi, serta koordinasi lintas instansi. Rida mengemukakan bahwa diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk segera mewu-judkan pemenuhan kebutuhan listrik yang bersumber dari energi terbaru-kan.

    Sumber: energitoday.com

    Sumber: kontan.co.id


Recommended