MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
89
Embed
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG ... · 6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertiflkasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertiflkasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 560);
- 3 -
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA
TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi
Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan,
pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan
standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan
bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
yang selanjutnya disingkat SKTTK adalah aturan,
pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang
dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung
sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu
pada persyaratan unjuk kerja yang dibakukan
berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai
dari pengumpulan dan pengolahan data untuk
menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan
tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan
kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut
bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
4 -
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan
kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut
tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi
ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya
disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang
berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki
pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor
adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk
melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau
Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan
yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk
mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi
Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal
terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang
ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi
Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 5 -
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka
penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian
pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga
sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan
kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha
yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di
bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk
melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau
Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan
kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan
atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan
suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang
sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan
SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam
maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau
pengakuan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan
lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.
- 6 -
21. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerj aan.
22. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor atau
lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau
lapangan usaha tertentu.
Pasal 2
Standardisasi Kompetensi bertujuan untuk:
a. memberikan dasar dan pedoman pelaksanaan yang
menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk setiap
kegiatan yang meliputi Sertifikasi Kompetensi,
perumusan rancangan standar latih Kompetensi, dan
perumusan kebijakan keteknikan bidang
ketenagalistrikan;
b. menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan
ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah
lingkungan;
c. mewujudkan peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik;
d. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada
usaha ketenagalistrikan;
e. mewujudkan konsistensi dan mampu telusur penerapan
SKTTK; dan
f. meningkatkan keunggulan kompetitif Tenaga Teknik.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan Standardisasi Kompetensi dalam
Peraturan Menteri ini mencakup seluruh kegiatan yang
meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
sertillkasi, maupun pengembangan sumber daya manusia.
5. Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan
dengan standar kompetensi Iain,baik secara nasional maupun
internasional.
6. SKTTK yang disusun dapat ditelusuri baik proses maupun
substansinya. Selain itu SKTTK tersebut dapat dibandingkandan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lainnya.
■"r— 1-
- 38 -
B. Kriteria SKTTK
SKTTK yang akan disusun harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di tempatkerja;
2. berorientasi pada basil {outcome); dan3. ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, sederhana, dan
tidak menimbulkan multiinterpretasi.
C. Kebijakan Pengembangan SKTTK
Dalam pengerabangan SKTTK, harus:
1. Mengacu pada Regional Model Competency Standards (RMCS).RMCS dikembangkan berdasarkan proses pekerjaan, berorientasipada basil atau mampu dilakukan oleb Tenaga Teknik di tempatkerja. RMCS berorientasi pada kemampuan untuk mentransfer danmenerapkan keterampilan dan pengetabuan secara luas pada situasidan lingkungan yang baru.
2. Memperbatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standarinternasional serta kemampuan penerapan di dalam negeri.Secara substansi SKTTK yang disusun bendaknya memilikikesetaraan dengan standar internasional, sebingga selain memilikikesetaraan juga akan memudabkan dalam kerja sama internasional.Meskipun SKTTK memiliki kesetaraan sebagaimana dimaksud, tetapibarus mampu diterapkan di dalam negeri.
D. Klasifikasi Kompetensi
Klasiflkasi kompetensi merupakan pemetaan jenis pekerjaan padainstalasi tenaga listrik untuk mengbasilkan peta/informasi kompetensi.Klasiflkasi kompetensi dilakukan dengan menganalisis fungsi produktifdari suatu area/bidang pekerjaan, perusabaan, industri, subsektor.Analisis fungsi produktif tersebut secara bierarki dimulai dari tujuanutama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar.
E. Metode Perumusan SKTTK
Dalam perumusan SKTTK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:
39 -
1. Riset dan/atau pen5rusunan standar baru
Metode ini dilakukan dengan cara "meneliti" dan/atau
mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang tersedia/dibutuhkan
dalam suatu area/bidang pekerjaan, perusahaan, industri,
subsektor/ sektor.
2. Adaptasi dari standar kompetensi kerja internasional atau standar
kompetensi kerja khusus
Metode ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian substansi
standar kompetensi kerja internasional atau standar kompetensi
kerja khusus untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pada
metode adaptasi format penulisan disesuaikan dengan format
penulisan SKTTK.
3. Adopsi dari standar kompetensi kerja internasional atau standar
kompetensi kerja khusus
Metode ini dilakukan dengan cara menerjemahkan seluruh isi
substansi standar kompetensi yang diadopsi, sedangkan format
penulisannya menggunakan format sesuai standar aslinya.
Muatan/Unsur Dalam SKTfK
Pada sistem Regional Model Competency Standards (RMCS) semua aspek
pekerjaan dijelaskan secara rinci, yang meliputi;
1. Otonomi
Meliputi apa yang diharapkan dari Tenaga Teknik berdasarkan cara
terbaik untuk melaksanakan pekerjaannya.
2. Tanggungjawab/akuntabilitas
Tenaga Teknik dituntut memiliki tanggung jawab terhadap
pekerjaannya dan/atau bertanggungjawab atas kualitas produk,
layanan, dan tingkat produktivitas.
3. Kompleksitas
Karena tingkat kompleksitas pekerjaan berbeda antara satu dengan
lainnya, maka dibutuhkan pengetahuan pendukung dan kemampuan
analisis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Lingkungan kerja
Tidak semua pekerjaan dilakukan dalam kondisi ideal.Faktor
lingkungan kerja merupakan faktor penting yang perlu
dipertimbangkan dalam mendeskripsikan kinerja yang efektif.
-40-
5. Pilihan dan Kemungkinan
Karena pekerjaan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber
daya, baik material maupun manusia, Tenaga Teknik yang kompeten
perlu mengetahui pilihan apa saja yang mereka miliki agar mampu
membuat keputusan secara logis dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Keleluasaan dan Keputusan
Tidak semua aspek dapat diawasi pada saat Tenaga Teknik
melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu menjadi penting untuk
menjelaskan batasan keleluasaan yang dapat dilakukan oleh Tenaga
Teknik dan bagaimana melakukannya. Hal ini terkait dengan
kemampuan Tenaga Teknik untuk membuat sebuah keputusan
dalam melaksanakan pekerjaan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, secara prinsip setiap SKTTK mengandung
unsur/dimensi., sebagai berikut:
1. Dimensi Pengetahuan
Pada dasarnya pengetahuan yang tertuang dalam standar
kompetensi adalah pengetahuan yang melandasi suatu pelaksanaan
pekerjaan. Pengetahuan tersebut dapat bersumber dari pendidikan
formal, pelatihan, atau berdasarkan pengalaman.
2. Dimensi Keterampilan, yang terdiri atas:
a. kemampuan melakukan tugas individu secara efisien [task skillj;
b. kemampuan untuk mengelola beberapa tugas yang berbeda
dalam suatu pekerjaan (task management skill);
c. kemampuan untuk merespon penyimpangan dan kerusakan
dalam suatu rutinitas pekerjaan secara efektif (contingency
management skill);
d. kemampuan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap
lingkungan kerja termasuk bekerja dengan orang lain atau
bekerja secara tim (job/role environment skills); dan
e. kemampuan untuk bekerja pada situasi baru (transfer skill).
3. Dimensi Sikap Kerja
Merupakan tuntutan sikap kerja yang harus dilakukan dalam
melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya, sikap kerja harus dapat
ditampilkan sesuai, dengan performa di tempat kerja, termasuk
didalamnya menggunakan alat kerja, material kerja dan alatpelindung diri serta Standing Operating Prosedure (SOP).
41 -
G. Persiapan Perumusan SKTTK
1. Penyiapan Tim Perumus
Untuk melaksanakan perumusan standar atau penyusunan SKTTK,
perlu dibentuk tim perumusaan standar kompetensi dengan susunan
keanggotaan yang setidaknya terdiri atas ketua, wakil ketua,
sekretaris, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
dalam perumusan dan pen5aisusnan standar kompetensi.
Tim perumus bersifat ad hoc dan beranggotakan orang-orang yang
memiliki kompetensi dan pengalaman teknis yang sesuai dengan
bidang SKTTK yang akan disusun, memahami metodologi
penyusunan SKTTK, dan memiliki komitmen untuk berpartisipasi
secara aktif dalam pelaksanaan dan penyelesaian perumusan standar
kompetensi.
Di dalam tim perumus, sebaiknya terdapat personil yang mampu
melakukan editing penulisan SKTTK sesuai dengan pedoman
perumusan, ketentuan teknis yang relevan serta kesepakatan yang
diperoleh. Untuk itu, keanggotaan tim perumus memiliki kriteria
sebagai berikut:
a. memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. memahami substansi teknis SKTTK; dan
c. memiliki kompetensi mengoperasikan komputer.
Tugas dan tanggung jawab tim perumus, yaitu sebagai berikut:
a. menyusun rancangan standar kompetensi;
b. menyampaikan rancangan standar kompetensi;
c. melakukan kaji ulang; dan
d. melaporkan hasil perumusan standar kompetensi.
2, Penyiapan referensi perumusan SKTTK
Referensi dalam perumusan SKTTK antara lain informasi fungsi
bisnis, uraian tugas/pekerjaan/jabatan, klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia, SOP yang terkait, buku manual, peraturan
perundang-undangan, dan fereferensi lainnya yang dapat digunakan
dalam penyusunan SKTTK.
42 -
3. Penyiapan area pekerjaan
Untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat, maka
diperlukan area pekerjaan yang sebenarnya. Area pekerjaan
dimaksud selain telah mengimplementasikan kompetensi yang akan
disusun unit kompetensinya, juga sebagai tempat praktek kerja
terbaik (bestpractice).
H. Menetapkan Metode Perumusan
Berdasarkan basil identifikasi terhadap area atau bidang pekerjaan,
perusahaan, industri, subsektor/sektor, tim perumus menentukan
metode perumusan yang akan digunakan yang dapat dipilih salah satu
atau penggabungan kombinasi beberapa metode perumusan, seperti
metode riset dan metode adaptasi.
I. Cakupan Kompetensi Pada SKTTK
Kompetensi adalah penerapan yang konsisten dari pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja dengan standar kinerja yang dipersyaratkan
di tempat kerja. Kompetensi juga mencakup kemampuan untuk
mentransfer dan menerapkan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja
pada pada situasi dan lingkungan kerja baru yang mencakup:
1. kemampuan Tenaga Teknik mendemonstrasikan implementasi dari
standar yang dipersyaratkan ditempat kerja;
2. penerapan keterampilan dan pengetahuan tertentu yang relevan
dengan suatu jabatan di tempat kerja;
3. kemampuan dasar yang hams dimiliki oleh Tenaga Teknik, yang
mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dalam tim,
berinisiatif, perencanaan dan pengorganisasian, penggunaan
teknologi, dan penyelesaian masalah dalam pekerjaan;
4. semua aspek kinerja di tempat kerja; dan
5. konsistensi kinerja dari waktu ke waktu.
J. Pemmusan SKTTK
Perumusan unit kompetensi dengan pendekatan metode riset atau
kombinasi, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- 43
Pemetaan Kompetensi
Langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan pada bidang
pekerjaan yang akan dikembangkan dengan menggunakan analisis
fungsi untuk memastikan bahwa masing-masing fungsi dan
turunannya teridentifikasi dan memiliki hubungan yang jelas.
Analisis fungsi tersebut dapat dilakukan dengan desk analysis dari
data sekunder atau riset lapangan secara langsung. Apabila metode
yang dipilih menggunakan data primer basil riset lapangan, maka
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sampling yang
bervariasi. Hasil analisis fungsi bidang pekerjaan dituangkan
kedalam peta kompetensi yang sekuens.
Perumusan Unit-Unit Kompetensi
Berdasarkan peta kompetensi maka secara umum akan diperoleh
tiga kategori, yaitu fungsi kunci suatu bidang pekerjaan, fungsi
utama dan fungsi dasar. Fungsi dasar yang ada dalam peta suatu
bidang pekerjaan, pada umumnya diidentifikasi menjadi judul unit
kompetensi yang dapat berdiri sendiri.
Unit kompetensi didesain berdasarkan hasil identiflkasi terhadap
kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit
kompetensi merupakan bagian dari persyaratan ditempat kerja
seperti pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan pekerjaan
termasuk yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan,
kesehatan dan keselamatan kerja, kemampuan literasi dan
matematika dasar.
Unit kompetensi harus mengakomodir keanekaragaman suatu sektor
industri, perusahaan, dan tempat kerja. Dengan kata lain unit
kompetensi disusun berdasarkan persamaan standar yang
diaplikasikan di berbagai tempat kerja sejenis. Unit kompetensi ini
tidak boleh merujuk pada penggunaan suatu spesifikasi peralatan
atau merk tertentu.
Secara detail, setiap unit kompetensi ini menggambarkan:
a. hasil [outcome) dari sebuah pekerjaan tertentu;
b. kondisi dimana unit kompetensi tersebut dilaksanakan;
c. pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan
untuk mencapai hasil kerja sesuai standar; dan
44 -
d. bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten
atau tidaknya Tenaga Teknik yang melaksanakan aktivitas
dalam unit kompetensi tersebut berdasarkan SOP/instruksi
kerja maupun manual operasi/manual pemeliharaan.
Sampai dengan saat ini belum ada referensi baku untuk
menentukan ukuran satu unit kompetensi, namun setiap
kompetensi hams:
a. dapat diimplementasikan untuk kebutuhan pelatihan, sertifikasi
kompetensi, dan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja;
b. mencerminkan kompleksitas dari keterampilan, pengetahuan
dan sikap kerja yang dibutuhkan pada saat bekerja;
c. tidak membatasi pada suatu jenis instalasi;
d. tidak terlalu luas sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh satu
orang; dan
e. tidak terlalu sempit dan kaku sehingga tidak menggambarklan
sebuah fungsi pekerjaan secara menyelumh.
Setiap unit kompetensi bukan merupakan prosedur detail yang
diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, karena prosedur
pekerjaan dapat saja bervariasi antara tempat kerja satu dengan
tempat kerja lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan lembaga
pelatihan dan tempat kerja yang beragam, beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam menyusun unit kompetensi adalah sebagai
berikut:
a. menggunakan pendekatan holistik, meliputi peran dan fungsi
serta tugas-tugas tertentu, sebagai contoh, keterampilan dasar
[employ ability skill) hams dimasukkan kedalam unit
kompetensi, bukan hanya tersirat;
b. menggunakan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan
persepsi yang berbeda-beda dan jangan menggunakan jargon,
terminologi atau bahasa asing yang tidak familiar digunakan
di tempat kerja;
c. fleksibilitas dalam pengumpulan bukti pencapaian kompetensi,
sebagai contoh bahwa teknisi kompresor pada pembangkit
listrik tenaga uap tidak mutlak hams di tempat kerja dimana
teknisi tersebut bekerja tetapi dapat dilakukan secara simulasi
atau pada pembangkit lainnya yang memiliki kesamaan pada
peralatan dimaksud; dan
-45-
d. dalam proses penjoisunan unit-unit kompetensi gunakan
metode diskusi kelompok terarah dengan melibatkan para
praktisi dari beberapa tempat kerja yang berbeda dalam industri
sama.
K. Format Penulisan Standar Kompetensi
SKTTK disusun untuk mendefinisikan kemampuan Tenaga Teknik dalam
aspek pengetahuan keterampilan dan sikap dalam melaksanakan suatu
pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan. Penulisan SKTTK sebagai
bagian dari proses penyusunan SKTTK hams sistematis, jelas, tepat,
lugas, tegas, tidak menimbulkan interpretasi lain dan mudah dipahami
oleh pihak yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan SKTTK.
1. Stmktur Unit Kompetensi
1.1. Kode Unit Kompetensi
Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang
mempakan identitas dari unit kompetensi.
Penulisan kode unit kompetensi mengikuti kodefikasi dari
masing masing angka dan numerik yang akan dituliskan. Kode
unit kompetensi sebagai berikut:
X 0 i 0 Y Y 1 Y O 0 0 0 0 0
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(2)
Keterangan:
(1) Kode kategori yang diisi 1 (satu) digit bempa humf sesuai
kode huruf pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) untuk kategori "Pengadaan Listrik, Gas,
Uap/Air Panas dan Udara Dingin" yaitu humf D.
Kode golongan pokok yang terdiri dari 2 (dua) digit bempa
angka sesuai kode angka pada KBLI untuk golongan pokok
"Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin"
yaitu angka 35.
Kode lapangan usaha yang terdiri dari 3 (tiga) digit bempa
angka, yaitu:
a. digit kesatu menunjukan kode golongan yaitu
ketenagalistrikan;
b. digit kedua menunjukan bidang yaitu area pekerjaan
pada ketenagalistrikan; dan
(3)
46 -
c. digit ketiga menunjukan subbidang yaitu jenis
pekerjaan pada ketenagalistrikan.
Lapangan Usaha
Digit Pertama
(Golongan)
Digit Kedua
(Bidang)
Digit Ketiga
(Subbidang)
1: Ketenagalistrikan 1 : Pembangkit
2 : Transmisi
3 : Distribusi
4 : Pemanfataan
5 : Penjualan
6 : Integrasi
1 : Perencanaan & Pengawasan
2 : Pembangunan &, Pemasangan
3 : Pemeriksaan & Pengujian
4 : Pengoperasian
5 : Pemeliharaan
6 : Pendidikan & Pelatihan
7 : Sertifikasi Kompetensi
8 : Sertifikasi Badan Usaha
9 : Pekeijaan lainnya
(4) Kode penjabaran l.apangan usaha yang terdiri atas 2 (dua)
digit berupa angka yaitu jenis instalasi tenaga listrik,
Ketidaksesuaian format penulisan SKTTK karena adanya
perubahan regulasi dan / atau pedoman yang mengakibatkan
perubahan pada struktur penulisan SKTTK, format {template)
dari unit kompetensi atau kode unit kompetensi.
Contoh: Perubahan pada sistem pengkodean unit kompetensi
karena perubahan regulasi.
Kode unit kompetensi:
Semula:
KTL•
PH. 20 101. 102
- 61 -
Menjadi
D•
35•
111•
04 001 1
b. Editorial
Ketidaksesuaian karena adanya kesalahan editorial atau
kesalahan ketik yang mengakibatkan perubahan makna yang
fatal, termasuk kesalahan ketik yaitu kata, istilah, kalimat,
dan/atau angka.
Contoh: Pada Kriteria Unjuk Kerja
Tertulis:
"Jalur SKTM yang akan disambung dipilih dengan alat induksi
arus, sesuai prosedur pemeliharaan dan K2".
Seharusnya:
"Jalur SKTR yang akan disambung dipilih dengan alat induksi
arus, sesuai prosedur pemeliharaan dan K2".
c. Nomor Urut pada Kode Unit Kompetensi
Akibat perubahan pada unit kompetensi dapat berimplikasi pada
perubahan nomor urut pada kode unit kompetensi. Agar nomor
urut tersebut tetap memiliki ketelusuran terhadap SKTTK yang
telah ditetapkan, maka penulisan nomor urut kode unit
kompetensi dilakukan sebagai berikut:
1) Tidak Berubah
Nomor urut pada kode unit kompetensi tidak mengalami
perubahan jika unit kompetensi hanya mengalami
penambahan atau pengurangan substansi unit kompetensi
dan masih sesuai dengan persyaratan sebagai satu unit
kompetensi.
2) Berubah
Dalam hal unit kompetensi dikembangkan menjadi dua
atau lebih unit kompetensi, maka nomor urut kode unit
kompetensi yang dikembangkan masih tetap pada
urutannya. Nomor urut pada kode unit kompetensi hasil
pengembangan atau penambahan baru ditempatkan pada
urutan terakhir.
62 -
3) Pengosongan
Dalam hal satu atau lebih unit kompetensi dihilangkan,
dicabut atau dihapuskan, maka nomor urut pada kode unit
kompetensi tersebut tidak dapat digantikan oleh nomor
urut kode unit kompetensi lain.
Perubahan yang terjadi pada nomor urut kode unit kompetensi
seperti yang disebut diatas harus dapat teridentifikasi, baik
melalui kodefikasi unit kompetensi (digit terakhir) dan informasi
yang ditambahkan pada lembar daftar unit kompetensi terkini
sebagaimana dalam format Formulir 4.
Penetapan Hasil Kaji Ulang SKTTK
Hasil perubahan yang telah melalui mekanisme kaji ulang SKTTK
ditetapkan dan diberlakukan melalui Peraturan Menteri ESDM, dengan
cara:
1. Perubahan Peraturan Menteri ESDM, dilakukan apabila memenuhi
salah satu kriteria, yaitu sebagai berikut:
a. perubahan nonsubstansi; dan
b. perubahan kurang dari 50% (lima puluh persen) terhadap
sub Stan si,
dengan menetapkan Peraturan Menteri ESDM tentang perubahan
atas lampiran Peraturan Menteri ESDM yang lama. Hal ini
mempunyai maksud bahwa Peraturan Menteri ESDM yang lama
masih tetap berlaku, dan ditambah dengan Peraturan Menteri ESDM
mengenai perubahan/penyempurnaan atas lampiran yang mengalami
perubahan.
Contoh:
Jumlah unit kompetensi pada SKTTK XXX adalah 10 unit. Karena
perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, maka 4 unit
kompetensi harus dilakukan penyesuaian,tanpa mengubah
komposisi kemasan kompetensi.
2. Pencabutan Peraturan Menteri ESDM, dilakukan apabila memenuhi
salah satu kriteria yaitu:
63 -
a. sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan pengguna
SKTTK yang bersangkutan;
b. perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap
substansi / materi;
c. adanya perubahan regulasi/pedoman; atau
d. adanya permintaan.
Contoh:
Jumlah unit kompetensi pada SKTTK XYZ adalah 15 unit. Karena
perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, maka 10 unit
kompetensi harus dilakukan penyesuaian serta hams dilakukan
pembahan jumlah komposisi kualifikasi/level kompetensi.
64 -
Formulir 1
SKTTK : ...
TIM KAJI ULANG
Ketua
Sekretaris
Anggota
Tanggal ... s/
LEMBAR KETIDAKSESUAIAN
d
NO. KETIDAKSESUAIAN TERTULISALASAN
KETIDAKSESUAIANACUAN HASIL REVISI
1. Tata Penulisan (termasuk format SKTTK)
2. Substansi Unit Kompetensi
3. Kualifikasi
4. Cluster
Catatan:
1. Acuan dapat berupa: pedoman, standar, regulasi
2. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Lembar Ketidaksesuaian ini adalah sebagai berikut:
a. notula analisis ketidaksesuaian; dan
b. daftar hadir tim kaji ulang.
(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
Ketua Tim kaji Ulang SKTTK
- 65 -
Formulir 2
SKTTK : ...
TIM KAJI ULANG
Ketua
Sekretaris
Anggota
Tanggal ... s/
LEMBAR VALIDASI
Validasi
Pelaksanan Validasi
Jabatan
Bidang
d ...
NO. KETIDAKSESUAIAN TERTULIS HASIL KAJI ULANG VALIDASI KETERANGAN
1. Substansi Unit Kompetensi
2. Kualifikasi
3. Cluster
Ketua Tim Kaji Ulang SKTTK
(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
Yang Melaksanakan Validasi
(• •) (• •)
Catatan:
1. Lembar validasi dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Lembar Validasi ini adalah sebagai berikut:
a. notula analisis validasi; dan
b. daftar hadir tim kaji ulang.
- 66 -
Formulir 3
SKTTK : ...
TIM KAJI ULANG
Ketua
Sekretaris
Anggota
Tanggal ; ... s/d
DAFTAR PERUBAHAN KODE UNIT KOMPETENSI
SEBELUM REVISI SETELAH REVISI
NO. KODE UNIT KODE UNIT KODE UNIT KODE UNIT KET.
KOMPETENSI KOMPETENSI KOMPETENSI KOMPETENSI
1.
2.
3.
Catatan:
1. Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Lembar ini adalah sebagai berikut;
a. notula analisis revisi; dan
b. daftar hadirtim kaji ulang.
(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
Ketua Tim Kaji Ulang SKTTK
- 67
Formulir 4
Daftar Unit Kompetensi Terkini
SKTTK ... (disesuaikan dengan SKTTK yang ditetapkan)
No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1. X.00YYY03.001.0
2. X.00YYY03.002.0
3. X.00YYY05.004.0
3. X.00YYY08.005.1
4. X.OOYYYO 1.006.1
5. X.00YYY07.001.1
6. X.00YYY09.002.0
7. X.00YYY05.003.0
8. X.00YYY03.010.0
9. X.00YYY06.011.0
10. X.00YYY03.012.0
11. dst.
Kode unit : X.OOYYYOO.003.0
Zsc Vcd Xsd dihapus/dicabut karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Kode Unit : X.OOYYYOO.005.0
Yqrst direvisi menjadi tiga unit kompetensi untuk meningkatkan layanan jasa.Hasil pengembangannya sebagaimana seperti pada kode unit
X.OOYYYOO.009.0 dan X.OOYYYOO.010.0.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Salinan sesuai dengan asllnyaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KERALA BIRO HUKUM,
NIP 19601
Hufr A
19
pfi0031001
- 68 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN
PENGEMASAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
DALAM JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
SKTTK dirumuskan sebagai kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disusun
berdasarkan kebutuhan lapangan usaha.
Pengelompokkan SKTTK ke dalam Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat
pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan, sedangkan pemaketan
standar kompetensi disusun berdasarkan kebutuhan jenjang pekerjaan
dan kualifikasi jenjang diklat formal dengan pendekatan sebagai
berikut:
a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk digunakan
sebagai standar minimum nasional;
b. Okupansi fungsional (profesi) sektor ketenagalistrikan bidang
pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
dan
c. kepada industri/perusahaan tertentu dapat mengemas SKTTK
sesuai kebutuhannya(attainment).
Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan pada bidang pembangkitan,
transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik ini disusun mulai
dari tingkat dasar dan berturut-turut ke jenjang yang lebih tinggi.
69 -
Sesuai KKNI, Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan terdiri dariQ
(sembilan) jenjang yang dimulai dari kualifikasi jenjang 1 (satu) sampai
dengan jenjang 9 (sembilan). Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
dijadikan acuan dalam pengelompokkan Standar Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan.
Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan, sebagai berikut:
Level Jenjang Kompetensi
Pelaksana Muda Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas,bersifat rutin dengan menggunakan alat, aturan danproses yang telah ditetapkan, serta di bawahbimbingan, pengawasan, dan tanggung jawabatasannya.
Memiliki pengetahuan faktual.
Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidakbertanggungjawab atas pekerjaan orang lain.
Pelaksana Madya Mampu melaksanakan satu tugas spesifik denganmenggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yanglazim dilakukan, serta menunjukan kinerja denganmutu yang terukur dibawah pengawasan langsungatasannya.
Memiliki pengetahuan operasional dasar danpengetahuan faktual bidang keija yang spesifiksehingga mampu memilih penyelesaian yang tersediaterhadap masalah yang lazim timbul.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapatdiberikan tanggung jawab membimbing orang lain.
Pelaksana Utama Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifikdengan menerjemahkan informasi dan menggunakanalat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja,serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dankuantitas yang terukur yang sebagian merupakanhasil kerja sendiri dengan pengawasan langsung.
Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap,prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkaitdengan fakta bidang keahlian tertentu sehinggamampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazimdengan metode sesuai.
Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasidalam lingkungan kerjanya.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapatdiberikan tanggung jawab atas kuantitas dan mutuhasil kerja orang lain.
Teknisi Muda Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dankasus spesifik dengan menganalisis informasi terbatas,memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihanyang baku serta mampu menunjukkan kinerja denganmutu dan kuantitas terukur.
Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahliantertentu dan mampu menyelaraskan denganpermasalahan faktual di bidang kerjanya.
Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi,menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas danmemiliki inisiatif.
70 -
Level Jenjang Kompetensi
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapatdiberikan tanggung jawab atas pencapaian basil keijakelompok.
5 Teknisi Madya Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas,memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yangsudah maupun belum baku dengan menganalisis data,serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dankuantitas yang terukur
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuantertentu secara umum serta mampu memformulasikanpenyelesaian masalah prosedural.
Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusunlaporan tertulis secara komprehensif.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapatdiberikan tanggung jawab atas pencapaian basil keijakelompok.
6 Teknisi Utama Mampu mengaplikasikan bidang keabliannya danmemanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi padabidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampuberadaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuantertentu secara umum dan konsep teoritis bagiankhusus dalam bidang pengetahuan tersebut secaramendalam, serta mampu memformulasikanpenyelesaian masalah prosedural.
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkananalisis informasi dan data, dan mampu memberikanpetunjuk dalam memilih berbagai alternative solusisecara mandiri dan kelompok.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapatdiberikan tanggung jawab atas pencapaian basil kerjaorganisasi.
7 Ahli Muda Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya dibawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secarakomprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmupengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
Mampu memecahkan permasalahan ilmupengetahuan, teknologi di dalam keilmuannya melaluipendekatan monodisipliner.
Mampu melakukan riset dan mengambil keputusanstrategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawabpenuh atas semua aspek yang berada di bawahtanggung jawab bidang keabliannya.
8 Ahli Madya Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi didalam bidang keilmuannya atau praktekprofesionalnya melalui riset sehingga menghasilkankaiya inovatif dan teruji.
Mampu memecahkan permasalahan ilmupengetahuan, teknologi di dalam bidang keilmuannyamelalui pendekatan inter atau multidisipliner.Mampu mengelola riset dan pengembangan yangbermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, sertamampu mendapatkan pengakuan nasional daninternasional.
9 Ahli Utama Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologidan/atau seni baru di bidang keilmuannya ataupraktek profesionalnya hingga menghasilkan karya
- 71 -
Level Jenjang Kompetensi
kreatif, original dan teruji.
Mampu memecahkan permasalahan ilmupengetahuan, teknologi di dalam keilmuannya melaluipendekatan inter, multi dan transdisipliner.
Pdampu mengelola, memimpin dan kebijkan yangbermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia sertamampu mendapatkan pengakuan nasional daninternational.
2. Pemetaan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa usaha ketenagalistrikan terdiri
atas:
a. Usaha penyediaan tenaga listrik, terdiri atas:
1) pembangkitan tenaga listrik;
2) transmisi tenaga listrik;
3) distribusi tenaga listrik; dan
4) penjualan tenaga listrik.
b. Usaha penunjang tenaga listrik, terdiri atas:
1) usaha jasa penunjang tenaga listrik, terdiri atas:
a) konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenagalistrik;
pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;
pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
penelitaian dan pengembangan;
pendidikan dan pelatihan;
h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik;
sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan
penyediaan tenaga listrik.
2) usaha industri penunjang tenaga listrik, terdiri atas:
a) usaha industri peralatan tenaga listrik; dan
b) usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i)
j)
- 72 -
Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bahwa
instalasi tenaga listrik terdiri atas:
a. instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu:
1) Instalasi pembangkit tenaga listrik;
2) Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
3) Instalasi distribusi tenaga listrik.
b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik terdiri atas:
1) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
2) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
3) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
Keterkaitan pekerjaan pada masing-masing bidang dapat dilihat pada
proses pemetaan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan, sebagai berikut:
Tcjittga ListrUf J
.Sr
3-
/ Nv■W y
/f A ^ (85 /f i S s ̂ /
PembaagkitauTeuaea Listrik
» O
3^ S S^ ̂ 'S ^ / Pcnjualana
Transmisi 'Tenueu Listrik, Tenueu Listrik »f r!
KETENAGALISTRIKANa, .
...J-
Pomonfuatan ^ DistribusiTtmigu Listrik ' Tcaagu Listrik
perubahan, diisi dengan 2 (dua) digit berupa angka,
mulai dari angka 01, 02, dan seterusnya.
Kata "Kualifikasi" diisi untuk menegaskan pengemasan.
Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan, merupakan
tingkat/level kualifikasi yang ditetapkan, diisi dengan 1
(satu) digit berupa angka sesuai dengan Jenjang
Kualifikasi Ketenagalistrikan.
Kode penjabaran area pekerjaan pada instalasi tenaga
listrik, diisi dengan 6 (enam) digit berupa huruf, sebagai
berikut:
Kode Area Pekerjaan
KITLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap
KITLTG Pembangkit Listrik Tenaga Gas
KITTGU Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap
KITLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
KITLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
KITAMH Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Menengah
KITLTD Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
KITEBT Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan
TRATEL Transmisi Tenaga Listrik
DISTEL Distribusi Tenaga Listrik
MANTTM Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi danMenengah
MANTER Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
2. Penjelasan Deskripsi Jenjang KKNI
Merupakan penjelasan singkat yang memuat lingkup
pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan jenjang
kualifikasi.
3. Sikap Kerja
Merupakan kontekstualisasi sikap yang hams dimiliki oleh
penyandang Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
sebagaimana yang disebutkan dalam deskripsi umum.
4. Peran Kerja
Berisi informasi peran yang dapat dilakukan pada suatu area
pekerjaan.
5. Kemungkinan Jabatan
Berisi informasi nama-nama jabatan yang relevan dengan
Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan.
- 85 -
6. Aturan Pengemasan
Berisi jumlah dan nama unit kompetensi yang harus
dimiliki/ dipenuhi pada Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
baik yang bersifat inti maupun pilihan.
Format Penulisan
X XX AAA XX KUALIFIKASI X AAAAAA
Deskripsi
Sikap Kerja
Peran Kerja
Kemungkinan Jabatan
1
2
4. dst.
Aturan Pengemasan
XXX unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan
rincian sebagai berikut:
XXX unit kompetensi inti; dan
XXX unit kompetensi pilihan.
- 86
Daftar unit kompetensi:
Unit Kompetensi Inti Unit Kompetensi Pilihan
1. ... 1. ...
2. ... 2. ...
3. ... 3. ...
4. ... 4. dst
5. ...
5. dst.
Atau menggunakan model pengelompokan pada kompetensi
pilihan.
XXX unit kompetensi yang hams diselesaikan/dipenuhi, dengan
rincian sebagai berikut:
XXX unit kompetensi inti
XXX unit kompetensi pilihan, terdiri atas:
1. XXX unit kompetensi kelompok A; dan
2. XXX unit kompetensi kelompok B.
Daftar unit kompetensi:
; Unit Kompetensi IntiUnit Kompetensi Pilihan
Kelompok A Kelompok B
1. ... 1. ... 1. ...
2. ... 2. ... 2. ...
3. ... 3. ... 3. ...
4. dst. 4. dst. 4. dst.
g. Penetapan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan
Penetapan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan pada suatu
sektor/bidang atau area pekerjaan dilakukan oleh Kementerian
melalui Peraturan Menteri. Penetapan Jenjang Kualifikasi
Ketenagalistrikan dilakukan setelah melalui proses sebagai berikut:
- 87
1) pemmusan KKNI;
2) mendapatkan verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan
3) mendapatkan konsensus dari para pemangku kepentingan sub
sektor ketenagalistrikan.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
KEMENT
Salinan sesuai dengan aslinya^ ̂ DAN SUMBER DAYA MINERAL
BIRO HUKUM,G
9^9; A
Uj
5=^
fr sr
99010
■fl A031001
- 88 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
A. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI (TAMPAK DEPAN)
LogoLembagaSertifikasi
Kompetensi
Logoiamnyayang
penu
Nama Lembaga Sertifikasi KompetensiName of Competency Certification Body
Alamal. Nomof Telepon/Faxin-iili, Web
Address.Phone Numbdr/Faximili.Web
Logolainnyayang
petlu
LogoDitjen GatrikKementerian
ESDM
AkreditasI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republtk Indonesia Nomor .... Tanggal ...Minister of Energy and Mineral Resources of Republic Indonesia Acreditation Number ... Date ...
Kode jenjang kuaiifikasi {code level qualification)
Foto
3x4
Sertifikat Kompetensi ini beriaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan{Certificate of Competence is valid for three (3) years from the date of issuance)
Ditetapkan di {Defined in)Pada tanggal {At the date of) .Nama LSK {Name LSK)
Nama Penandatangan {Signatory name)Jabatan {Posiition)
89 -
B. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI (TAMPAK BELAKANG)
RINCIAN UNIT KOMPETENSI {DETAILS FOR UNITS OF COMPETENCY)
A. Kompetensi Inti (Main Competencies)
1. Unit Kompetensi {Unit Competency)Kode Unit {code Unit)
2. Unit Kompetensi {Unit Competency)Kode Unit {code Unit)
3. Unit Kompetensi {Unit Competency)Kode Unit {code Unit)
B. Kompetensi Pilihan (Optinal Competencies)
1. Unit Kompetensi {Unit Competency) :Kode Unit {code Unit) :
2. Unit Kompetensi {Unit Competency) :Kode Unit {code Unit) :