Home >Documents >.Reposisi Peran I(P - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/... ·...

.Reposisi Peran I(P - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/... ·...

Date post:08-Nov-2020
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1227

    ~~J Pikiran Rakyat~.~:~~~~i%t'S~~~fl!;i

  • dapatkan komitmen dari institu-si penyidik lain (kejaksaan dankepolisian) akan keseriusannyauntuk menangani perkara yangdilimpahkan kepadanya. Con-tract commitment itu diperlukansebagai bentuk keterikatan emo-sional dan pertanggungjawabanpublik dari aparat penegak hu-kum, ketika menerima lirnpahanperkara dari KPKdalam rangkapenanganan secara proporsionaldan profesional.

    Kedua, intensifikasi peman-tauan. Dalam arti, KPKhams le-bih intensif untuk memantauproses penanganan perkara yangdilakukan oleh kepolisian dankejaksaan. Pemantauan tersebuttidak hanya menerima laporanhasil perkembangan penyidikan(lapbangdik), tetapi sejauhmungkin dapat proaktif melihatsecara faktual apa-apa yang dila-kukan penyidik di lapangan.

    Ketiga, problem solvingoriented. Supervisi dan peman-tauan yang dilakukan KPKtidakhanya terbatas dari lapbangdiksemata, tetapi secara teknis jugamelakukan langkah-langkahdan kebijakan yang berorientasipada pemecahan masalah. Apa-bila penyidikan di daerah ter-hambat karena belum turunnyaizin pemeriksaan rekening dariGubemur BI misalnya, KPKda-pat ikut membantu menindak-lanjuti .agar izin pemeriksaantersebut segera dapat diperolehpenyidik. Demikian pula halnyadengan kebuntuan proses pe-nyidikan sebagai akibat tidak tu-runnya izin pemeriksaan kepaladaerah dari Presiden, KPKjugadapat melakukan langkah-lang-kah koordinasi antarlembaga se-hingga proses penyidikan dapatsegera diselesaikan penyidik.

    Keempat, penindakan terha-dap abuse ofpower. Apabila pe-nyidik yang telah terikat con-tract commitment dengan KPKtetapi masih saja nakal memain-

    kan perkara yang ditanganinya,KPK bukan hanya wajib meng-ambil alih perkara itu untuk di-tangani sendiri tetapijuga rnela-kukan penindakan terhadapadanya indikasi abuse of poweryang dilakukan aparat penegakhukum. Tindak lanjut pena-nganan oleh KPK akan lebihefektifkarena tidak adanya hu-bungan emosional dengan apa-rat yang ditindaknya, sekaligusjuga sebagai konsekuensi logisdari contract commitment yangtelah disanggupinya.

    Reposisi KPKyang ditempat-kan dalam kerangka trigger me-chanism tersebut sesungguhnyamerupakan refleksi dari lemba-ga superbody, yang tidak sajaberhasil menangani perkara-perkara korupsi melainkan jugamendorong institusi penyidiklainnya untuk melakukan lang-kah-langkah yang proaktif. Ini-lah salah satu PR yang mestinyadisikapi pimpinan KPK terpi-lih.***

    Penulis, pengajar pada Pu-sat Diklat Kejaksaan RI, peser-ta program doktor Ilmu Hu-kum Universitas Padjadjaran.

of 2/2
12 27 ~~J Pikiran Rakyat ~.~:~~~~i%t'S~~~fl!;i<l*"*,*wm~~""",,,~====;.=d o Selasa C) Rabu 0 Kamis 0 Jumat 0 Sabtu 0 Minggu 3 4 5 6 19 20 21 -0 Ja~-- 0 Peb --0 Mar-C) Apr 7 22 89 10 11 23 24 25 26 C)Jun 0 Jul • Ags OMei 13 28 14 29 OSep o Okt 0 Nov C Des .Reposisi Peran I(P ( Oleh ASEP N. MULYANA S ~G dengan ill- umumkannya hasil pro- file assessment pada Ju- mat (6/8) oleh Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantas- an Korupsi (Pansel KPK),maka tujuh calon terpilih akan menja- lani seleksiakhir berupa wawan- cara pada 19 Agustus menda- tang. Banyakekspektasiberkem- bang seputar kriteria yang harus dimiliki oleh pimpinan KPK ill masa yang akan datang, mulai dari track record, sikap metal dan keberanian, sampai pada hal-hal yang bersifat pribadi me- nyangkut style, pola dan gayahi- dup, serta pergaulan sehari-hari daricalon. Mengenai hal yang terakhir, tampaknya tidak berlebihan apa- bila calon pimpinan KPKharus lulus screening berkaitan de- ngan pergaulan dan hubungan "perkoncoan" karena dalam ta- taran tertentu dikhawatirkan akan menjurus pada bentuk- bentuk perilaku kolutif yang da- pat mengganggu kinerja KPKke depan. Kekhawatiran itu sejak lama telah menjadi pemikiran .bangsa-bangsa beradab, seperti halnya tertuang dalam Kongres PBB VII ill Milan Tahun 1985 tentang "theprevention of crime and the treatment of offenders", yang menyoroti meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sebagai salah satu dimensi baru kejahatan da- lam konteks pembangunan. Prinsip dasar Salah satu prinsip dasar (basic value) dari bekeIjanya KPK,yai- tu diharapkan dapat menjadi mekanisme pemicu terhadap in- stitusi-institusi penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksa- an) dalam penanganan perkara korupsi. Dalam hal ini,tugas uta- ma yang illemban KPK yaitu melakukan koordinasi dan su- pervisiterhadap penanganan ko- rupsi yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian. Kegiatan peng- awasan, penelitian, atau penela- haan dalam rangka supervisi oleh KPK, dapat menghasilkan rekomendasi berupa pengambil- alihan perkara. Untuk itu selu- rub berkas perkara berikut alat bukti, tersangka, dan dokumen wajib diserahkan oleh kejaksaan atau kepolisian kepada KPKda- lam waktu 2 (dua) minggu terhi- tung sejak diterimanya peminta- andariKPK Pengalaman empiris penulis menujukkan, kegiatan supervisi yang selama ini dilakukan belum menunjukkan "gereget"khusus- nya dalam menggerakkan pena- nganan perkara korupsi ill dae- rah, Hal itu antara lain disebab- kan kurangnya respons dari in- stansi penyidik dan tidak adanya rekomendasi yang jelas dalam pemecahan kebuntuan pena- nganan korupsi. Belum lagi keti- ka dihadapkan pada berbagai persoalan teknis dalam pena- nganan perkara korupsi, baik itu menyangkut persoalan adminis- tratif dengan lembaga terkait maupun kebijakan dari instansi penyidik itu sendiri. Misalnya, ketika izin Presiden untuk mela- kukan pemeriksaan kepala dae- rah tidak kunjung ke luar, lem- baga supervisi ibarat "macan ompong" yang hanya dapat menggerutu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu solusi yang perlu dipikirkan, yaitu dengan mela- kukan revitalisasi KPK,ill anta- ranya dengan "menaikkan" ke- dudukan Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsuv) rnenjadi se- tingkat direktur, Salah satu fak- tor utama terbatasnya ruang ge- rak dan keleluasaan Satgas Kor- Kliping Humas Unpad 2010 suv, karena selama ini masih berada di bawah Direktur Penyi- dikan Deputi Penindakan KPK Keterbatasan tersebut menye- babkan langkah gerak yang dila- .kukan Satgas Korsuv rnenjadi parsial, bahkan cenderung lam- ban bilamana dihadapkan pada penentuan sikap dan kebijakan dalam penyelesaian persoalan penanganan korupsi di daerah. Persoalan lain berkaitan de- ngan "basic principles" adalah reposisi peran dan fungsi KPK Selama ini, KPK semakin disi- bukkan dengan penyelesaian-pe- nyelesaian perkara korupsi ''kon- vensional", sebagai tindak lanjut banyaknya laporan pengaduan yang masuk melalui bidang pengaduan masyarakat (Dumas) KPK Bahkan KPK semakin in- tensif menindaklajuti penangan- an perkara korupsi ill daerah- daerah, yang tentu saja sangat menguras tenaga, waktu dan ter- utama anggaran operasional. Fe- nomena ini menimbulkan stig- ma pada KPK yang tidak lebih sebagai "pemadarn kebakaran", yang biasanya datang setelah "hangusnya" bangunan dan har- ta benda aset negara. Menurut hemat penulis, seba- iknya KPKkembali kepada ''khi- tab" sebagai trigger yang dapat menggerakkan instansi penyidik lain untuk semakin intensif me- nangani kasus-kasus korupsi di daerah hukumnya. Apabila ada laporan pengaduan dari masya- rakat dan setelah dilakukan pengkajian oleh KPKakan ada- nya indikasi kuat tindak pidana korupsi, KPK seharusnya me- nyerahkan kepada kejaksaan dan kepolisian untuk menindak- lanjutinya. Tentu saja,penyerah- an perkara untuk ditindaklanju- ti oleh kepolisian dan kejaksaan setidaknya harus diikuti oleh 4 (empat) syarat. Pertama, contract commit- ment. Artinya, KPKharus men-
Embed Size (px)
Recommended