Home >Documents >Reposisi Peran I(P - · PDF file penanganan secaraproporsional dan profesional. Kedua,...

Reposisi Peran I(P - · PDF file penanganan secaraproporsional dan profesional. Kedua,...

Date post:08-Nov-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 12 27

    ~~J Pikiran Rakyat ~.~:~~~~i%t'S~~~fl!;i

  • dapatkan komitmen dari institu- si penyidik lain (kejaksaan dan kepolisian) akan keseriusannya untuk menangani perkara yang dilimpahkan kepadanya. Con- tract commitment itu diperlukan sebagai bentuk keterikatan emo- sional dan pertanggungjawaban publik dari aparat penegak hu- kum, ketika menerima lirnpahan perkara dari KPKdalam rangka penanganan secara proporsional dan profesional.

    Kedua, intensifikasi peman- tauan. Dalam arti, KPKhams le- bih intensif untuk memantau proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pemantauan tersebut tidak hanya menerima laporan hasil perkembangan penyidikan (lapbangdik), tetapi sejauh mungkin dapat proaktif melihat secara faktual apa-apa yang dila- kukan penyidik di lapangan.

    Ketiga, problem solving oriented. Supervisi dan peman- tauan yang dilakukan KPKtidak hanya terbatas dari lapbangdik semata, tetapi secara teknis juga melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Apa- bila penyidikan di daerah ter- hambat karena belum turunnya izin pemeriksaan rekening dari Gubemur BI misalnya, KPKda- pat ikut membantu menindak- lanjuti .agar izin pemeriksaan tersebut segera dapat diperoleh penyidik. Demikian pula halnya dengan kebuntuan proses pe- nyidikan sebagai akibat tidak tu- runnya izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden, KPKjuga dapat melakukan langkah-lang- kah koordinasi antarlembaga se- hingga proses penyidikan dapat segera diselesaikan penyidik.

    Keempat, penindakan terha- dap abuse ofpower. Apabila pe- nyidik yang telah terikat con- tract commitment dengan KPK tetapi masih saja nakal memain-

    kan perkara yang ditanganinya, KPK bukan hanya wajib meng- ambil alih perkara itu untuk di- tangani sendiri tetapijuga rnela- kukan penindakan terhadap adanya indikasi abuse of power yang dilakukan aparat penegak hukum. Tindak lanjut pena- nganan oleh KPK akan lebih efektifkarena tidak adanya hu- bungan emosional dengan apa- rat yang ditindaknya, sekaligus juga sebagai konsekuensi logis dari contract commitment yang telah disanggupinya.

    Reposisi KPKyang ditempat- kan dalam kerangka trigger me- chanism tersebut sesungguhnya merupakan refleksi dari lemba- ga superbody, yang tidak saja berhasil menangani perkara- perkara korupsi melainkan juga mendorong institusi penyidik lainnya untuk melakukan lang- kah-langkah yang proaktif. Ini- lah salah satu PR yang mestinya disikapi pimpinan KPK terpi- lih.***

    Penulis, pengajar pada Pu- sat Diklat Kejaksaan RI, peser- ta program doktor Ilmu Hu- kum Universitas Padjadjaran.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended