Renstra Tahun 2015 - 2019 - lumajangkab.go.id 2015/DINAS/2015.PARIWISATA...pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang, ... berjangka waktu lima (5) tahun, yaitu

Renstra Tahun 2015 - 2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014 1



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

Rahmat, Taufiq dan HidayahNya, telah dapat kami susun dokumen Rencana

Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang.

Penyusunan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun

2015-2019. Pada sisi lain perlu memperhatikan potensi, peluang, kendala dan

kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, Renstra ini sebagai pedoman

kerja bagi semua jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang,

juga memberikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan

akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang ini diharapkan akan dapat semakin

meningkatkan kinerja segenap aparat pada Instansi ini dalam rangka mewujudkan

pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

lokal didalam mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat,

Amin.

Lumajang, 9 Juni 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19651217 199003 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 7

BAB II GAMBARAN UMUM TUGAS DAN POKOK

2.I Dasar Hukum Penetapan SKPD ................................................. 8

2.1.1 Struktur Organisasi ........................................................... 8

2.1.1 Bagan Struktur .................................................................. 9

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 10

2.2 Sumber Daya SKPD ................................................................... 14

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................ 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ......... 15

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD ......................................................................... 25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .............................................................. 27

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... 28

3.4 Penentuan Isu –Isu Strategis ...................................................... 29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD .................................................................. 30

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................... 31

4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................... 34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................................................................................... 36

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

2. MATRIK INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 - 2019

3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Halaman



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang secara

difinitif pada tanggal 26 Agustus 2013, telah disusun Rencana Strategis

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

berjangka waktu lima (5) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 1 Tahun 2014 pada tanggal 3 April 2014.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lumajang tersebut,

maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Rencana Strategis

Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan bagian untuk

mewujudkan Kebijakan Pemerintah kabupaten Lumajang untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, sebagai upaya

perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah

dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang diembannya.

Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat pengting untuk

menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya

mewujudkan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang

dikuasakan penggunaannya kepadanya. Oleh karena itu, dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis menjadi kunci

yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan pemerintah



daerah melalui rencana – rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Karena itu rencana – rencana dimaksud disertai dengan

target yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan pencapaiannya,

sehingga secara nyata kebijakan nasional dan daerah, pemerintah dapat

diketahui pula pencapaiannya. Dengan demikian, penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan sebuah alat

manajemen yang menentukan ke mana sebuah organisasi akan menuju dalam

beberapa tahun ke depan, bagaimana cara menuju ke arah tersebut dan

bagaimana cara kita mengentahui apakah kita telah atau belum sampai ke

arah tersebut. Perencanaan strategis merupakan suatu cara ungtuk memahami

lingkungan, mendefinisikan tujuan – tujuan organisasi, mengidentifikasi

berbagai pilihan, membuat dan mengimplementasikan keputusan, serta

mengevaluasi kinerja saat ini. Terdapat berbagai pendekatan maupun model

perencanaan strategis. Namun demikian, cara perencanaan strategis dibuat

sangat tergantung antara lain dari kepemimpinan dalam organisasi,

kompleksitas dari lingkungan strategis organisasi, budaya yang berkembang

dalam organisasi, dan keahlian para pembuat rencana. Berbeda dengan

perencanaan klasik, yang lebih berupaya untuk mengoptimalkan hasil di masa

mendatang dengan tren yang berkembang pada saat ini, perencanaan strategis

mengupayakan peluang – peluang yang baru dan berbeda di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai instansi pemerintah, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun rencana strategisnya mengikuti

hal – hal sebagai berikut :

1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa rencana strategis merupakan keputusan

mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional

kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi ;

2. Mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan

interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh

organisasi kepada masyarakat ;

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning

organisasi dalam percaturan memperebutkan kepercayaan masyarakat;

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam

mencapai keberhasilan operasional organisasi ;

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian

implementasi rencana strategis.



Dengan demikian secara garis besar perencanaan strategis yang

dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimulai dari perumusan visi

serta misi. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran

serta strategi, yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan

dan program. Proses dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta

strategi tidak terlepas dari berbagai pertimbangan faktor – faktor lingkungan

eksternal dan internal.

Merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas,

yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan

baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan

memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan

suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan

kebutuhan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang ini disusun atas dasar perundang-undangan yaitu :

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

2. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;



17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005 - 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang

Tahun 2012 – 2032;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang.

22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ...... Tahun 2013 tentang

Penjabaran Tugas, pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang ini adalah :

1. SKPD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya

sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

2. SKPD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi

yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumberdaya difokuskan secara

optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Memungkinkan SKPD untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan

kegiatan di masa mendatang. Rencana strategis menggunakan informasi

secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai

alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

4. Kepuasan pelanggang merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap

organisasi untuk dapat tetap diterima masyarakat. Oleh karena itu

pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak – pihak yang

berkepengtingan sangat diperlukan. Untuk itu pola – pola pelayanan yang

perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.



5. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfailitasi komunikasi

dan partisipasi, mengkamodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan

mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi

dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar

unit kerja.

6. Berbagai sumber dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara fokus

pada prioritas – prioritas kunci.

7. Peningkatan efektifitas dan efisiiansi dapat meningkatkan produktifitas

organisasi.

8. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam rencana

strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka

panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat

dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap

indikator kinerja dan mengkur kemajuaan capaian hasil tetap menjadi

fokus utama dalam renstra.

Dengan tujuan :

1. Sebagai satu acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

tahunan dan lima tahunan.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan dan lima tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang;

3. Memudahkan jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.



1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi dasar hukum penetapan SKPD, Struktur Organisasi,

Bagan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber daya, Kinerja

Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS

Berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN SASARAN

Berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran Jangka

Menengah, serta Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Berisi Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN : KEGIATAN INDIKATIF

Matrik Renstra

Matrik Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

Rincian Pagu Anggaran Indikatif Per Program

Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 DASAR HUKUM PENETAPAN SKPD

Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang nomor 6 tahun 2013 merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai

pengembangan dari penanganan urusan Kepariwisataan, Seni dan Budaya

yang sebelumnya ditangani oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya

Kabupaten Lumajang.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

3. Bidang Kebudayaan, membawai :

a. Seksi Kepurbakalaan dan Kesejarahan;

b. Seksi Kesenian.

4. Bidang Sarana Wisata, membawai :

a. Seksi Pengelolaan Sarana Wisata;

b. Seksi Pengembangan Sarana Wisata.

5. Bidang Pemasaran, membawai :

a. Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar;

b. Seksi Promosi dan Kerjasama.

6. Kelompok Jabatan dan Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis.



2.1.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KASUBAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KABID KEBUDAYAAN

KABID SARANA WISATA

KABID PEMASARAN

KASI KESENIAN

KASI KEPURBAKALAAN

DAN KESEJARAHAN

KASI PENGELOLAAN SARANA WISATA

KASI PENGEMBANGAN SARANA WISATA

KASI DATA INFORMASI

DAN ANALISA

KASI PROMOSI DAN

KERJASAMA

UPTD

Wilayah I

Kec. Lumajang,

Sukodono, padang, Gucialit,

Senduro, Pasrujambe, dan

Sumbersuko

UPTD

Wilayah II

Kec.Klakah,

Kedungjajang,Randuagung,

dan Ranuyoso

UPTD

Wilayah III

Kec.Pasirian, Tempeh,

Candipuro, Pronojiwo,

Tempursari

UPTD

Wilayah IV

Kec Yosowilangun, Tekung,

Jatiroto, Kunir dan

Rowokangkung



2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata

adalah sebagai berikut : (masih Raperbub)

KEPALA DINAS :

1. Kepala Dinas, mepunyai tugas pokok :

a. Merumuskan Program kerja jangka panjang, menengah, dan

pendek;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan

kebudayaan dan pariwisata;

c. Mengesahkan kebijakan teknis dan program kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Mengatur dan mengarahkan tata kelola Kebudayaan dan

Pariwisata;

e. Mengatur dan mengarahkan tata kelola sarana dan prasarana Dinas;

f. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja


h. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan

program kerja kebudayaan dan pariwisata;

i. Melaksanakan hubungan kerjasama dalam upaya tata kelola


j. Membina dan memfasilitasi peran serta swasta dan lembaga lain

dalam peningkatan kebudayaan dan pariwisata;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;

l. Melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

kepada Bupati;

m. Melaksakanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Fungsi

Pemimpin, Pengkoordinir, Pembina, Perumusan, kebijakan teknis

serta penaggung jawab pelaksana kinerja Kebudayaan dan Pariwisata;

SEKRETARIS :

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;



b. Mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

c. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis

operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Mengatur tata kelola pelayanan administrasi dan fungsional;

e. Mengatur tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, evaluasi serta

pelaporan;

f. Mengatur pelaksanaan tata kelola naskah dinas dan produk hukum;

g. Membina, mengarahkan, dan menilai kinerja bawahan;

h. Membantu mengarahkan dan mendistribusikan naskah dinas;

i. Meneliti dan mengkaji naskah dinas dan kebijakan teknis

pengelolaan data;

j. Mengatur tata kelola pelayanan pengaduan masyarakat;

k. Menyiapkan data hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;

l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas;

m. Melaporkan seluruh kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi

pemimpin Sekretariat, pengkoordinir program, pengelolaan tata

laksana dan tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga,

administrasi keuangan, serta penanggung jawab kerja sekretariat.

BIDANG KEBUDAYAAN :

1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok:

a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang kebudayaan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan

dibidang kebudayaan;

c. Mengatur persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

bidang kebudayaan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kebudayaan;

e. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan bidang

kebudayaan;

f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan kebudayaan;

g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan bidang

kebudayaan;



h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis bidang

kebudayaan;

i. Membantu pelaksanaan koordinasi terkait bidang kebudayaan;

j. Membantu mengevaluasi kinerja UPT;

k. Membantu mengatur tat kelola kebijakan teknis di lapangan;

l. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan

kebudayaan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

n. Melaporkan seluruh kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala

Dinas;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Kepala Bidang Kebudayaan di lingkup Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu

teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan

kinerja sesuai bidang kerjanya;

BIDANG SARANA WISATA :

1. Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok:

a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang sarana wisata;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang

sarana wisata;

c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang

sarana wisata;

d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang

sarana wisata;

e. Menyusun standar opersional pelaksanaan kegiatan dibidang sarana

wisata;

f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang sarana wisata;

g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sarana

wisata;

i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis

kegiatan bidang sarana wisata;

j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT;

k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang sarana

wisata;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas;



m. Melaporkan seluruh kegiatan bidang sarana wisata kepada kepala

Dinas;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;

2. Kepala Bidang di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis

perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan kinerja

sesuai bidang kerjanya.

BIDANG PEMASARAN :

1. Kepala bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok;

a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang pemasaran;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang

pemasaran;

c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang

pemasaran;

d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang

pemasaran;

e. Menyusun standar opersional pelaksanaan kegiatan dibidang

pemasaran;

f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang pemasaran;

g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang

pemasaran;

i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis

kegiatan bidang pemasaran;

j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT;

k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang

pemasaran;

l. Melaksanakan survei pusat wisata;

m. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan

pemasaran;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas;

o. Melaporkan seluruh kegiatan bidang pemasran kepada kepala

Dinas;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;



2.2 SUMBER DAYA SKPD

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No. Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 (S2) 18

2 Strata 1 (S1) -

3 Sarjana Muda (D3) 6

4 SLTA / SMK 5

5 SLTP 9

6 SD 10

Jumlah 36

b. Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No. Diklat Penjenjangan Jumlah

1 ADUM / ADUMLA / PIM TK. IV -

2 SPAMA / PIM TK. III -

3 SPAMEN / PIM TK. II -

Jumlah

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

1 I 12

2 II 4

3 III 18

4 IV 2

Jumlah 36

d. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1

2 Eselon III 4

3 Eselon IV 10

4 Fungsional -

5 Staf 21

Jumlah 36



2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang meliputi 2 (dua) urusan Pemerintahan :

1) URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang

berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan

kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian

anugerah kepada para seniman dan budayawan, melindungi

keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian adat, Budaya dan

kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya,

fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat,

promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-

kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan

kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian

tradisional.

2) URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan

pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui promosi

pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi

kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan Kelompok sadar wisata,

pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SKPD

KEBUDAYAAN

Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang di

desentralisasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang. Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui

upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni

budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam tahun 2013 telah banyak mengikuti event-event kesenian

yang merupakan peluang, dengan indikator sebagai berikut:

1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan

berkesinambungan baik ditingkat Provinsi maupun Nasional

2. Tersedianya Pentas pertunjukan seni budaya yang representative;

3. Terdapatnya lingkung seni dan pelaku seni, serta komunitas seni

budaya

4. Terdapatnya kreator Seni dan Budaya yang bisa dikembangkan



5. Banyaknya apresiator Seni dan Budaya.

6. Jumlah nilai-nilai peninggalan budaya yang terlestarikan

7. Terselenggaranya anugrah seni dan budaya secara berkesinambungan

Penyelanggaraan program melalui pembangunan seni-budaya

sebagai kiprah untuk menumbuh-kembangkan serta menghimpun berbagai

temuan, informasi, partisipasi, dan aspirasi yang berkembang di

lingkungan masyarakat seni-budaya.

Tantangan Pengembangan Seni Budaya

Partisipasi dan interaksi masyarakat Seni Budaya pararel dengan

meningkatnya keberdayaan pelaku seni, yang dalam konteks masyarakat

merupakan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun

keberdayaan masyarakat itu sendiri. Potensi Seni budaya yang telah

teridentifikasi dilihat dari kualitas dan kuantitas cukup mumpuni untuk

berkiprah pada event-event yang lebih besar.

Akan tetapi, pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian

khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian

kontemporer, terdapat beberapa permasalahan yang secara komprehensif

Seni Budaya yang dapat diuraikan berikut ini:

1. Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang

memenuhi syarat terlegalisasi;

2. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni,

lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah

memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta

pembangunan Kabupaten Lumajang;

3. Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni,

pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;

4. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni

budaya daerah.

5. Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan ”Budaya”

6. Belum adanya penataan yang sistemik mengenai kawasan Potensi seni

budaya khusus didaerah

7. Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya

terhadap kesenian berbasis kearifan lokal masih kurang;

8. Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap

Seni Budaya Daerah.

9. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang

diprakarsai masyarakat masih terbatas.



10. Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya

tradisi relatif sangat tinggi.

KEPARIWISATAAN

Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta

yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti

seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian

pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari

suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa tempat, dan

kembali ke tempat asal semula Istilah “pariwisata” konon untuk pertama

kalinya digunakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan

padanan dari istilah asing tourism. Menurut Soekadijo pariwisata adalah

segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran cagar budaya, pembuatan

pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan

dan sebagainya semua itu dapat disebut kegiatan pariwisata sepanjang

dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan

datang (Soekadijo, 1997: 2).

Sementara itu A. J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa

“Tourism, past, present and future”, berbunyi “pariwisata berarti

perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke

tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja,

dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempattempat tujuan itu

(Soekadijo, 1997: 3)

Pariwisata adalah sebuah kegiatan dimana dilakukan oleh beberapa orang

atau seseorang dalam suatu perjalanan yang mana dapat melebihi 24 jam

dari tempat tingalnya. Menurut Spilane (1987:21), dalam arti luas

pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat

sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha

mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Ditambahkan pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: a)

pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), b) pariwisata

untuk berekreasi (recreation tourism) , c) pariwisata untuk kebudayaan

(culture tourism), d) pariwisata untuk olahraga (sports tourism), e)

pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism), f) pariwisata

untuk berkonvensi (convention tourism).



Fandeli (1995:37) mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu

yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik

wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula

bahwa wisata merupakan suatu kegiatan bepergian dari suatu tempat ke

tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk

mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran baik

fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi. Sementara itu menurut

Pendit (1990:29) bahwa pariwisata merupakan suatu sektor yang

kompleks, yang juga melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan

tangan dan cinderamata, serta usaha-usaha penginapan dan transportasi.

Ditambahkan pula bahwa pariwisata terdiri 10 unsur pokok, yaitu : 1)

politik pemerintah, 2) perasaan ingin tahun, 3) sifat ramaha tamah, 4) jarak

dan waktu, 5) atraksi, 6) akomodasi, 7) pengangkutan, 8) harga-harga, 9)

publisitas dan 10) kesempatan berbelanja.

Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata

memiliki tiga fungsi, yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, 2) memelihara

kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3)

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menjalankan ketiga

fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan daya

tarik wisata, meningkatkan dan mengembangan promosi dan pemasaran,

serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Dikemukakan pula oleh Pendit (1990) bahwa pariwisata mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan

kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi

secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan

dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, serta mendorong

pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya,

pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan

keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun

wisatawan dari luar.

Hunziger dan Krapf dari Swis, mendefinisikan Pariwisata sebagai

“Keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya

orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di

situ untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan

keuntungan yang bersifat permanent maupun sementara.” Definisi ini

terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (keseluruhan .... gejala yang

berkaitan dengan tinggalnya orang asing) adalah definisi pariwisata seperti



sudah dijelaskan diatas. Definisi yang pada umumnya dianggap baik itu

pada bagiannya yang kedua mengartikan ‘tinggal untuk sementara’ atau

‘tidak menetap’ secara ekonomik dan menjabarkan sebagai ‘wisatawan

tidak melakukan pekerjaan penting yang memberi keuntungan’ (Soekadijo,

l997: 12).

Norval, seorang ahli ekonomi Inggris, juga memberi arti ekonomis kepada

pengertian ‘tidak menetap’ dan beranggapan bahwa yang didefinisikan itu

hanya wisatawan mancanegara saja. Sebab itu definisinya mengatakan

bahwa wisatawan ialah setiap orang yang datang dari negara asing, yang

alasannya bukan untuk menetap atau untuk bekerja di situ secara teratur,

dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan

uang yang didapatkannya dilain tempat (Soekadijo, 1997: 13).

Dr. Salah Wahab menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis

industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan,

standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Sebagai sektor yang kompleks yang meliputi industri-industri klasik yang

sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata (Pendit,

1999: 35). Robert Mcintosh dan Shashikant Gupta mengatakan bahwa

pariwisata merupakan gabungan gejala dan gabungan yang timbul dari

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintahan, tuan rumah, serta masyarakat

tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan. Wisatawan ini

serta pengunjung lainnya (Pendit, 1999: 35).

E. Guyer dan Fleuller merumuskan pariwisata dalam arti modern.

Pariwisata adalah gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan

kesehatan, dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan kelas dalam

masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan

perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan. Herman Von

Schullen Za Schratenhoven, menyoroti pariwisata dari aspek ekonomi,

dimana pariwisata adalah istilah bagi semua, lebih-lebih bagi aspek

ekonomi, proses yang ditimbulkan oleh lalu lintas orang asing yang datang

dan pergi dari suatu tempat, daerah atau negara dan segala sesuatunya

yang ada sangkut pautnya dengan proses tersebut (Pendit, 1999: 38).

Kodhyat menyatakan bahwa pariwisata adalah suatu fenomena yang

timbul oleh salah satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang

disebut perjalanan (travel). Dimana perjalanan untuk memenuhi rasa ingin

tahu, untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan edukatif, dikategorikan



sebagai kegiatan wisata (Kodhyat, 1996: 1). Selain pengertian diatas oleh

Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat

ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau

mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk

menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk

memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1990: 109).

Jenis dan macam pariwisata terwujud dalam bentuk antara lain :

1. Menurut letak geografis , di mana kegiatan itu berlangsung :

a. Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang

ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat

tertentu saja. Misal, kepariwisataan Bandung, Kepariwisataan

Denpasar dll.

b. Parwisata regional (regional tourism) yaitukegiatan

pkepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah

tertentu, dapat regional dalam lingkup nasional maupun

internasional. Misal, Kepariwisataan bali, Jakarta dll.

c. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang

dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana persertanya

tidak hanya terdiri warganegaranya itu sendiri melainkan dari

manca negara atau orang asing yang datang ke negara tersebut.

Misal, kepariwisataan yang ada di daerang Indonesia.

d. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan

yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas,

tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam

wilayah tersebut. Misal, kepariwisataan ASEAN.

e. Pariwisata internasional (international tourism) yaitu kegiatan

kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak

negara di dunia.

2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

a. Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan

yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu

negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa

bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat

posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.

b. Pariwisata pasif (out –going tourism) yairu kegiatan

kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga



negara itu sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatan.

Karena ditinjau dari segi pemasukan, negara asal wisatawan akan

dirugikan, karena uangnnya akan dibelanjakan di luar negeri.

3. Menurut alasan/tujuan perjalan

a. Business tourism yaitu pariwisata dimana pengunjung datang

untuk tujuan dinas, usaha dagang yang berhubungan dengan

pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain.

b. Vacational tourism yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang

melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang0orang yang

sedang berlibur, cuti dan lain-lain.

c. Educational tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau

orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk belajar.

d. Familiarzation tourism yaitu perjalawnan yang dimaksudkan guna

mengenal lebih lanjut atau daerah yang mempunyai kaitan dengan

pekerjaannya.

e. Scientific tourism yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya

adalah momperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap

suatu bidang ilmu pengetahuan.

f. Special mission tourism yaitu perjalanan wisata yang dilakukan

dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian dll.

g. Hunting tourism yaitu perjalanan yang dimaksudkan untuk

menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinnkann oleh

penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.

4. Menurut waktu berkunjung

a. Seasonal tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya

berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnua Summer

tourist, Winter Tourist dll.

b. Occasional tourism yaitu kegiatan perjalanan wisatawan yang

dihubungkan dengan kejadian maupun even. Misalnya , Nyepi di

Bali dll.

5. Menurut objeknya

a. Cultural tourism yaitu jenis perjalanan pwisata yang motivasinya

karena adanya daya tarik dari seni atau budaya daerah.

b. Recuperational tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya

untuk menyembuhkan penyakit. Misal, mandi lumpur dll.



c. Commercil tourism perjalanan wisata yang motivasinya untuk

melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perdagangan

nasional maupun internasional.

d. Sport tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya

untukmelihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu

tempat tertentu.

e. Polotical Tourism yaitu jenisperjalanan wisata di mana

motivasinya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau

kejadian yang berhubungan dengan kegiatan sutau negara.

Misalnya, menyaksikan peringatan kemerdekaan.

f. Social tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang mana

penyelenggaranya tidak menekannkan untuk mencari

keunntungan. Misalnya, picnik, study tour dll.

g. Religion tourism, yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk

menyaksikan atau melihat upacara –upacara keagamaan, seperti

haji umroh, upacara bali krama dll.

6. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan.

a. Individual tourism yaitu seeorang wisatawan atau satu keluarga

yang melakukan perjalanan wisata secara bersama.

b. Family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan

oleh serombongan keluarga yang masih mempunya hubungan

kekerabatan satu sama lain.

c. Group tourism yaitu jenis perjalanan wisata dimana yang

melakukan perjalanannya terdiri dari banyak rang yang bergabung

dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah,

organisasi atau tour operator/travel agent.

7. Menurut alat pengankutan yang digunakan

a. Land tourism yaitu perjalanan yang menggunakan transportasi

darat.

b. Sea tourism perjalanan yang menggunakan transportasi laut.

c. Air tourism perjalanan yang menggunakan transportasi udara.

8. Menurut umur yang melakukan perjalanan.

a. Youth tourism yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para

remaja yang suka melakukan perjalanan yang relatif murah.

b. Abdult tourism yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-

orang usia lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.



9. Menurut jenis kelamin

a. Masculine tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya

dilakukan oleh pria . Misalnya, safari hunting adventure.

b. Feminime tourism yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan

oleh kaum wanita saja. Misalnya , rombongan untuk menyaksikan

demonstrai masak.

10. Menurut harga dan tingkat sosial

a. Deluxe tourism yaitu perjalanan wisata yang menggunakan

fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupu

atraksinya.

b. Middle class tourism yaitu jenis perjalananwisata yang

diperuntukan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan

harga yang tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek

pelayannannya.

c. Social tourism yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya

dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan

semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai dalam

perjalanan.

Tantangan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang

Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari adanya potensi, pelaku,

pengelolaan dan tata kelolanya. Dari banyaknya ragam potensi

kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lumajang tantangan yang dihadapi

cukup komplek dan bervariatif yang merupakan faktor eksternal dari Dinas

Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun yang menjadi

tantangannya adalah :

1. Regulasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Lumajang masih sangat

terbatas ;

2. Belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan

sebagai masterplan yang berjangka panjang ;

3. Banyaknya potensi kepariwisataan baik dari sisi objek maupun seni

budaya yang belum tergali secara optimal sebagai rangkaian dari

pengembangan kepariwisataan yang baru ;

4. Koordinasi, kerjasama dan integrasi program antar pemangku

kepentingan yang mengarah pada pengembangan kepariwisataan

masih kurang ;

5. Secara regional Jawa Timur pengembangan pariwisata sebagai sumber

pendapatan asli daerah maupun masyarakat menjadi trend bagi



pemerintah kabupaten lain terutama dalam hal pemasarannya sehingga

hal tersebut menimbulkan semacam persaingan untuk mendapatkan

kunjungan wisatawan sebanyak – banyaknya ;

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan kepariwisataan

adalah :

1. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang sangat bervariatif

yang jarang dimiliki oleh Kabupaten Lain ;

2. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang sedikit banyak telah

dikenal masyarakat secara luas ;

3. Mulai timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku

kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung

(terutama ekonomi kreatifnya) ;

4. Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

menggariskan pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu janji

politik yang dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun

2015 – 2019 terutama dalam hal pengembangan 1 Kecamatan 1 desa

wisata.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Peranan sektor Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Lumajang perlu untuk terus dikembangkan berkaitan dengan

potensi wisata dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang

khususnya pada era otonomi daerah dimana masing-masing daerah dituntut

untuk mampu mandiri dengan memanfaatkan segala potensi daerah yang

dimilikinya.

Adapun isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera diambil

langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang berkaitan

dengan upaya pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan di Kabupaten

Lumajang adalah :

1. Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata dan Budaya

Besarnya poteni Wisata dan Budaya yang ada di Kabupaten

Lumajang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu untuk

disyukuri serta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan

bersama utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan

digunakan untuk membangun daerahnya.

Pemanfaatan potensi daerah yang ada di Kabupaten Lumajang

khususnya bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan sampai dengan saat ini

masih dirasakan belum optimal, sehingga dampak dari adanya potensi

yang dimiliki oleh daerah tersebut masih belum secara optimal pula

dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan taraf

hidupnya serta lambatnya perkembangan pembangunan daerah sebagai

dampak belum optimalnya dukungan Pendapatan Asli Daerah dari sektor

ini.

Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah tersebut antara lain

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Besarnya potensi wisata dan Budaya yang dimiliki oleh Kabupaten

Lumajang yang belum diimbangi dengan pemenuhan sumber daya

(SDM, keuangan, regulasi, sarpras, dll) oleh Pemerintah Daerah;



b. Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang

mencakup secara maksimal terhadap semua potensi yang ada beserta

pemetaan kawasannya secara detail;

c. Masih terbatasnya regulasi yang mengatur bidang Kepariwisataan.

d. Masih kurang maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap

potensi Wisata dan Budaya daerahnya sebagai daerah tujuan wisata

yang mampu untuk memberikan multiplier effect terhadap

pertumbuhan ekonomi masyarakat;

e. Masih lemahnya investasi dibidang Kepariwisataan.

2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyek wisata

Sebagai salah satu faktor utama pendukung Kepariwisataan serta

Kebudayaan adalah peranan infrastruktur yang sangat memadai mengingat

aktifitas bidang Kepariwisataan serta Kebudayaan tidak akan mampu

bergerak secara maksimal ketika tidak diimbangi oleh adanya kesiapan

dari infrastruktur tersebut.

Sebagai daerah tujuan wisata (destinasi wisata) yang diharapkan

banyak mendapatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri

maupun mancanegara, tentunya infrastruktur, sarana dan prasarana

destinasi wisata harus sangat memadai, seperti akses jalan, sarana

transportasi umum, sarana informasi, fasilitas DTW (daya tarik wisata)

serta fasilitas pendukung lainnya mengingat pada era otonomi daerah,

masing-masing daerah bersaing dalam mengelola dan mempromosikan

potensi daerah.

Berkaitan dengan penunjang potensi daerah tersebut sudah

seharusnya mendapatkan perhatian yang sangat serius sebagai aktualisasi

dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 melalui kebijakan

pengembangan pembangunan kepariwisataan satu kecamatan satu desa

wisata.

Belum optimalnya daya dukung infrastruktur obyek wisata tersebut

disebabkan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Belum optimalnya program pengembangan dibidang Kebudayaan dan

Kepariwisataan;

b. Urusan Kebudayaan dan Kepariwisataan belum ditunjang dengan

anggaran yang memadai;

c. Masih belum nampak secara optimal dampak terhadap pertumbuhan

ekonomi masyarakat serta peningkatan PAD dari adanya kegiatan

dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan;



d. Rendahnya pola pikir masyarakat terhadap dampak Kebudayaan dan

Kepariwisataan sebagai multiplier effect pertumbuhan ekonomi

masyarakat.

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Urusan dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan selama ini tidak

dapat bergerak sendiri baik ditingkat pusat (Kementerian) sampai ditingkat

daerah, mengingat urusan dibidang tersebut berkaitan serta melibatkan

beberapa sektor didalam aktivitasnya.

Pentingnya koordinasi dan kerja sama yang baik serta sinergi dilintas

sektor sangat dibutuhkan didalam setiap aktivitas bidang Kebudayaan dan

Kepariwisataan dalam rangka menunjang kegiatan dibidang tersebut

mengingat hal ini berkaitan erat dengan berbagai macam aspek dilintas

sektor.

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara lain disebabkan

beberapa faktor, yaitu :

1. Masih tingginya ego sektoral yang ada dimasing-masing lintas sektor

yang berkaitan erat dengan urusan bidang Kebudayaan dan

Kepariwisataan;

2. Belum adanya kebersamaan program kegiatan yang secara terpadu

dan sinergis lintas sektor yang berkaitan dengan urusan bidang

Kepariwisataan dan Kebudayaan;

3. Perlunya suatu program yang terpadu dibidang Kebudayaan dan

Pariwisata dari berbagai stakeholder serta masyarakat.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis sebagaimana

dikemukan diatas merupakan tantangan bagi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam upaya mewujudkan tujuan

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan PAD dari

Sektor Kebudayaan dan Kepariwisataan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa,

karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai

luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana

pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:



Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta

upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal

penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung

dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem

Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara

lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai

luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang, adalah :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif,

Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan

Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa

Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara,

Berbangsa dan Bermasyarakat.

Dari ketiga misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang adalah misi kesatu untuk Urusan Kebudayaan dan misi kedua

untuk Urusan Kepariwisataan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Kebudayaan dan

Pariwisata dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang maka

perlu dilakukan satu kajian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

(RIPPDA) yang ditetapkan sebagai payung hukum yang menjadi acuan

pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lumajang.

Faktor-faktor penghambat pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata :



1. Kurangnya pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat

budaya yang sesuai tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang.

2. Belum tertata dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan serta

masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA

PESONA.

Faktor pendorong :

1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang.

2. Terdapatnya potensi Budaya dan Pariwisata yang menjadi daya tarik

kunjungan wisata.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lumajang,

yaitu :

1. Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata dan Budaya

2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyek

wisata

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Bertitik tolak dari pengertian Visi, yaitu pandangan jauh ke depan

yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi yang digali dari kekayaan pengalaman serta nilai-nilai yang

dianut oleh seluruh komponen stakeholders, maka pernyataan / rumusan

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI

DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

YANG BERPELUANG INVESTASI SERTA MAMPU

MEMBERIKAN MULTIPLIER EFFECT TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH“

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna

bahwa potensi Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang

perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan tetap

memperhatikan kearifan lokal serta upaya pelestariannya, baik dari sisi

kuantitas maupun kualitasnya sehingga mampu berpeluang terhadap

investasi, dapat diandalkan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, seiring dengan besarnya

potensi daerah yang dimiliki serta mempunyai daya saing yang tinggi di

tingkat regional, nasional maupun internasional didalam menghadapi era

otonomi daerah dan era globalisasi pada saat ini.

b. Misi

Pengertian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai

pemersatu gerak langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen

penyelenggara dan pelaksana pembangunan.

Adapun Misi yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Visinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi

budaya daerah;

2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata

(DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata;



3. Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam

rangka pengembangan kepariwisataan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan

pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam

kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan untuk

memberikan arah terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan, serta memberikan kepastian operasionalisasi dan

keterkaitan antar unsur-unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan-tujuan dimaksud adalah sebagai

berikut :

1. Untuk melaksanakan misi pertama “Mewujudkan peningkatan,

pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah“ Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun

ke depan menetapkan satu tujuan yang berkaitan dengan upaya

peningkatan, pengembangan serta pelestarian terhadap potensi

budaya daerah yang dimiliki Kabupaten Lumajang meliputi upaya

pelestarian adat budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah

serta pelestarian peninggalan sejarah Lumajang.

2. Untuk melaksanakan misi yang kedua “Meningkatkan dan

mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di

Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata”

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima

tahun ke depan menetapkan tujuan yang berkaitan dengan upaya

pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh

Kabupaten Lumajang dengan memprioritaskan konsep

pengembangan satu kecamatan satu desa wisata. Dengan

pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan

semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan,

sehingga tidak saja mengangkat potensi unggulan yang dimilikinya

tetapi juga diharapkan adanya suatu pemerataan pertumbuhan

ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan sebagai dampak

dari pemberdayaan desa wisata dan dalam rangka mewujudkan



pengembangan daerah tujuan wisata melalui pengelolaan dan

pengembangan wisata.

3. Untuk melaksanakan misi ke tiga “Meningkatkan pemasaran

potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan

kepariwisataan“ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan dua tujuan yang

berkaitan dengan pemasaran potensi budaya dan pariwisata yang

terdiri dari : (a) mengembangkan pemasaran pariwisata, (b)

mengembangkan kemitraan dengan stakeholder.

b. Sasaran

Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam

waktu yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal)

yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja

sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mencapai sasaran.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut bidang tugas sesuai

kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kebudayaan

Pembangunan dibidang Kebudayaan dilakukan untuk pengembangan

serta pelestarian kekayaan nilai budaya daerah serta peninggalan

sejarah purbakala.

Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah :

“Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah“

Untuk dapat merealisasikan pelestarian kekayaan nilai budaya

daerah serta peninggalan sejarah purbakala sebagai potensi budaya

daerah, maka perlu adanya keseriusan terhadap upaya

pelaksanaannya yang didukung oleh kebijakan pemangku

kepentingan dan peran serta masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur

dengan indikator :

1. Jumlah kegiatan festival seni dan budaya

2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3. Cakupan Kajian Seni

4. Cakupan Fasilitasi Seni

5. Cakupan Gelar Seni



6. Misi Kesenian

7. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian

8. Cakupan Tempat

9. Cakupan Organisasi

2. Bidang Sarana Wisata

Pembangunan dibidang Sarana Wisata dilakukan untuk

memberdayakan potensi wisata yang dimiliki serta bertujuan untuk

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta PAD.

Adapun sasaran yang akan dicapai pada bidang ini adalah

“Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata” yang didukung dengan

indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata;

b. Persentase peningkatan pelayanan publik;

c. Persentase peningkatan jumlah industri pariwisata;

d. Persentase peningkatan peran serta para pelaku wisata didalam

industri pariwisata.

3. Bidang Pemasaran

Pembangunan dibidang Promosi dilakukan untuk mendukung upaya

pengembangan potensi Kepariwisataan dan Kebudayaan daerah.

Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah :

“Terlaksananya Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan

Daerah“

Untuk dapat merealisasikan pengembangan Kepariwisataan dan

Kebudayaan daerah, maka perlu adanya dukungan upaya promosi

secara optimal terhadap potensi daerah tersebut.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur

dengan indikator :

a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata baik domestik

maupun mancanegara;

b. Persentase peningkatan kerjasama masyarakat dalam rangka

pemberdayaan pelaku wisata.

Dalam rangka upaya pengembangan Kepariwisataan dan

Kebudayaan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari

promosi potensi daerah, regulasi pendukung, fasilitasi kerjasama

usaha, penyiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang

kondusif bagi dunia usaha pariwisata dan seni budaya, sehingga



mampu menarik investor untuk berinvestasi dibidang tersebut di

Kabupaten Lumajang.

Upaya-upaya pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan di

Kabupaten Lumajang tersebut perlu dilakukan secara optimal dengan

dukungan dan peran serta lintas sektoral dan masyarakat secara

komprehenshif, terpadu dan berkelanjutan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang

ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk

kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan

pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sedangkan program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan

beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh

Instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Adapun kebijakan dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. Kebijakan untuk mencapai tujuan “peningkatan, pengembangan serta

pelestarian terhadap potensi budaya daerah “ adalah :

1. Fasilitasi upacara adat daerah

2. Fasilitasi pagelaran seni periodik

b. Kebijakan untuk mencapai tujuan “Pemberdayaan Dan Pengembangan

Potensi Wisata Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Lumajang” adalah :

1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pariwisata

2. Mengembangkan jenis dan paket wisata unggulan

3. Menyusun rencana induk kepariwisataan

4. Mengembangkan destinasi tujuan wisata

5. Mengembangkan satu kecamatan satu desa wisata

c. Kebijakan untuk mencapai tujuan “Mengembangkan pemasaran

pariwisata” adalah :

1. Melaksanakan pengembangan pemasaran dengan mengikuti berbagai

even pameran, pembuatan media pemasaran melalui media cetak

elektronik danIT

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku wisata



3. Menjalin kerjasama promosi

4. Melaksanakan analisa pasar yang berkaitan dengan Pengembangan

kepariwisataan

5. Menyusun database kepariwisataan

d. Kebijakan untuk mencapai tujuan “mengembangkan kemitraan

dengan stakeholder” adalah

1. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder dalam hal

pengembangan kepariwisataaan

2. Meningkatkan kualitas hasil dari pola kemitraan dalam pengembangan

kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung



BAB V

KEGIATAN INDIKATIF

Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan program-program Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, maka selanjutnya masing-

masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai

upaya sistematis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui

bahwa program-program yang telah ditetapkan ada yang bersifat penunjang dari

pelaksanaan visi dan misi Dinas dan yang bersifat teknis yang berhubungan

langsung dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh masing-

masing Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, beserta

indikator hasil yang hendak dicapai (Out Come) dikelompokkan sebagai berikut :

A. PROGRAM KERJA SEKRETARIAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

g. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman rapat / tamu;

k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;

b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas /Opersional;

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor;

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman.



h. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Progam Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

SKPD / LAKIP;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi

Anggaran;

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. PROGRAM KERJA BIDANG SARANA WISATA :

Pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan :

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;

b. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

d. Pengembagan Jenis dan paket Wisata Unggulan

e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan

Destinasi Pemasaran Pariwisata

f. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan

Standarisasi

g. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

h. Peningkatan Pembangunan Gedung Seni dan Budaya (rehab Eks.

Gudang Rabat)

i. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata.

C. PROGRAM KERJA BIDANG KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan

Nilai Budaya.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah

Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air;

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Bersejarah.

c. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;



b. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMASARAN

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

a. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran

Pariwisata;

c. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

d. Pelaksananaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar

Negeri;

e. Pemantauan dan evaluasi pelasksanaan program pengembangan

pemasaran pariwisata;

f. Pengembangan statistik kepariwisataan;

g. Pelatihan pemandu terpadu.

Program Pengembangan kemitraan, dengan kegiatan :

a. Pemilihan Duta Wisata Lumajang

b. Pengiriman Duta Wisata Lumajang (raka-raki)

c. Pengembangan dan penguatan, informasi dan database

d. Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya

Renstra Tahun 2015 - 2019 - lumajangkab.go.id 2015/DINAS/2015.PARIWISATA...pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang, ... berjangka waktu lima (5) tahun, yaitu

Documents