Top Banner
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019 BIRO PERENCANAAN Draft per 9 Maret 2015
67

Renstra Kemenhub 2015-2019

Jan 16, 2016

Download

Documents

Renstra Kemenhub 2015-2019
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Renstra Kemenhub 2015-2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2015 - 2019

BIRO PERENCANAANDraft per 9 Maret 2015

Page 2: Renstra Kemenhub 2015-2019

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V PENUTUP

PENDAHULUAN- Kondisi Umum- Potensi- Permasalahan Perhubungan

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional- Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan- Kerangka Regulasi- Kerangka Kelembagaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN- Target Kinerja- Kerangka Pendanaan

LAMPIRAN Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PerhubunganLampiran II. Matriks Kerangka Regulasi

OUTLINE RENSTRA KEMENHUB 2015-2019

VISI DAN MISI NASIONAL, AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA), SASARAN NASIONAL, DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015–2019- Visi dan Misi Nasional- Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)- Sasaran Nasional Tahun 2015 - 2019- Sasaran Kemenhub Tahun 2015-2019

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

2

Page 3: Renstra Kemenhub 2015-2019

3

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019

POTENSI

PROGRAM

PERMASALAHAN

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIDAN

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CAPAIANKINERJA

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019

IKU

TARGET KINERJA DAN

PENDANAAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 4: Renstra Kemenhub 2015-2019

Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan Transportasi

BAB I

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 5: Renstra Kemenhub 2015-2019

5

NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010

TAHUN2011

TAHUN2012

TAHUN2013

TAHUN2014

1    

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

    

1) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun 5.356 5.488 5.359                   

4.965 4.390

2 Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun 10 9 6 7 4

3) Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat)

% 54,84 56,66 72,24 66,98 63,01

4) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit 2.129 9.324 13.619 13.127 13.434

5) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit 0 25 13 345 355

2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah

6) Jumlah lintas pelayanan angkutan  perintis dan subsidi

lintas 494 561 583 639 712

3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

7) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

% - - 1.15 1.17 3.6

8) Total produksi angkutan penumpang penumpang/ tahun

   760.685.901      774.134.177  830.785.753  1.038.054.913  1.107.480.320 

9) Total produksi angkutan barang ton/tahun      329.819.146 

     337.758.783  374.726.641  461.146.776  511.806.011 

CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 6: Renstra Kemenhub 2015-2019

NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010

TAHUN2011

TAHUN2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi  sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi

10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah  Swasta 

Jumlah proyek yang siap ditawarkan 

melalui skema KPS

- - 3 2 1

5      

Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi

    

11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan 

nilai CC CC B B B12) Opini BPK atas laporan 

keuangan Kementerian Perhubungan

OpiniWDP WDP WDP WDP WTP

13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

Rp Trilliun 77,9 137,7 162,7 147,4 147,4

14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat

Orang 50.499  50.649  58.175  60.046  76.961 

15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan

Orang 558 1.099 3.637 6.181 1.938

16) Jumlah lulusan diklat  SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

Orang 142.386 140.246 162.364 201.838 298.594

17) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan

Peraturan 95 74 65 200 621

CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (2)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

6

Page 7: Renstra Kemenhub 2015-2019

7

NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN2010

TAHUN2011

TAHUN2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

6  

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

  

18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional

juta liter/tahun - 3.379.507 3.758.484  4.201.000  4.229.390

19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional

juta ton/th - - 88.691               94.500  252.134

20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi

lokasi (unit) 333 1076 2.946 2.564 3.906

21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

lokasi 18 19 53 48 90

CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (3)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 8: Renstra Kemenhub 2015-2019

No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun

Total2010 2011 2012 2013 2014

1 Pembangunan Terminal yang selesai Terminal 2 1 6 2 4 15

2 Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terselesaikan

Unit 1 0 1 2 - 4

3 Pembangunan jembatan timbang yang selesai Unit 0 3 2 3 0 8

4 Pembangunan jembatan timbang yang selesai direhabilitasi Unit 0 0 2 0 2 4

5 Pembangunan dermaga penyeberangan (selesai) Dermaga 15 14 9 14 18 70

- Lanjutan Dermaga 35 37 20 37 33 162 

- Baru Dermaga 8 15 19 10 10 62

6 Pembangunan prasarana dermaga sungai (selesai) Dermaga 8 3 6 13 14 44

- Lanjutan Dermaga 7 2 6 5 -  20

- Baru Dermaga 1 12 10 7 6 36

7 Pembangunan Prasarana Dermaga Danau (selesai) Dermaga 1 3 0 5 0 9

- Lanjutan Dermaga 1 - - 1 -  2

- Baru Dermaga   2 3 3 2 10

8 Pembangunan Kapal penyeberangan Kapal 0 0 0 0 3 3

9 Pembangunan kapal perintis Kapal 6 6 17 4 6 39

10 Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran Unit 4 28 23 26 18 99

11 Pelayanan angkutan perintis 233 274 304 354 383

- Angkutan Bus Perintis Trayek 142 157 169 185 205

- Angkutan Penyeberangan Perintis Lintas 91 117 135 169 178

CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI DARATTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

8

Page 9: Renstra Kemenhub 2015-2019

9

No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun

Total2010 2011 2012 2013 2014

1 Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Km'sp 81 135 103 497 85 9012 Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/

keandalannya termasuk reaktivasi Km'sp 297 140 79 75 338 929

3 Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Km'sp 11 4 20 - 37 724 Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 168 100 550 155 323 1.296

5 Jumlah unit pengadaan wesel Unit 163 20 232 420 - 8356 Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan

dibangun Unit 89 70 140 123 79 501

7 Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi

Paket 27 26 69 65 19 206

8 Jumlah paket pekerjaan peningkatan/pembangunan pelistrikan Paket 10 9 14 13 4 509 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi

bangunan operasional/stasiun Paket 11 12 9 10 38 80

10 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitasprasarana perkeretaapian

Paket 10 7 8 5 8 38

11 Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang Unit 5 4 4 - 4 1712 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan

perkeretaapianPaket 1 15 8 3 2 29

13 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

Paket 1 6 17 6 5 35

14 Jumlah kereta ekonomi yang dibangun Unit 16 11 55 - - 8215 Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram,

Railbus, sarana kerja Unit 3 61 20 11 12 107

16 Jumlah unit modifikasi sarana KA Unit - 49 - - - 49

17 Pelayanan angkutan perintis Lintas - - - - 1 1

CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI PERKERETAAPIANTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 10: Renstra Kemenhub 2015-2019

10

No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pembangunan kapal perintis kapal 23 25 32 36 52

2 Pembangunan fasilitas pelabuhan paket 99 262 386 386 405

3 Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran unit 277 278 279 281 288

4 Pembangunan menara suar unit 1.263 1.284 1.313 1.332 1.330

5 Pembangunan rambu suar unit 355 363 412 435 394

6 Pembangunan stasiun vessel traffic services unit 10 11 12 12 18

7 Pembangunan Kapal Patroli KPLP Kapal 215 232 262 288 337

8 Pelayanan angkutan perintis trayek 60 61 67 80 84

CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI LAUTTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Catatan : Capaian tersebut merupakan capaian kumulatif

Page 11: Renstra Kemenhub 2015-2019

11

No Capaian SatuanPencapaian Per Tahun

Total2010 2011 2012 2013 2014

1 Bandara dikembangkan/ direhabilitasi Bandara 80 150 146 140 140 656

2 Bandara Baru yang dibangun Bandara 14 9 3 4 2 32

3 Fasilitas Navigasi yang dibangun dan direhabilitasi Paket 85 106 115 224 68 598

4 Fasilitas Keamanan yang dibangun dan direhabilitasi Paket 259 346 264 458 816 2143

5 Fasilitas Pelayanan darurat (PK-PPK) Paket n.a n.a 30 95 101 226

6 Pelayanan angkutan perintis rute 118 130 130 138 164

CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI UDARATAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 12: Renstra Kemenhub 2015-2019

12

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO. UNIT ORGANISASIPAGU ALOKASI ANGGARAN  (Dalam Juta Rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014

1 SEKRETARIAT JENDERAL             322.940,2             408.031,6             462.851,5          1.019.145,2          1.450.724,7

2 INSPEKTORAT JENDERAL               71.001,7                67.721,2                69.099                85.751,7               79.618,8

3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT          1.838.442,6          2.095.941           2.859.805,2          3.013.165,2          3.619.419,9

4 DITJEN PERKERETAAPIAN          3.916.862,3          4.727.369,1           9.252.127,7           9.372.585,7        11.907.537,4

5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT          4.623.016           7.768.182,3        11.550.550,7        11.622.244,9          9.619.949.589 

6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA          4.462.999,9          5.360.813,8          6.898.259,8          7.568.474,1          7.505.786,1

7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN               87.828,6              136.568,9             194.878,7             221.298             205.717,7

8 BADAN BPSDM PERHUBUNGAN          2.572.463,3           2.753.427,8          2.611.975,2          3.023.619,9          2.867.346,8

 JUMLAH RAYA    17.895.554,9        23.318.055,9        33.899.548,2        35.926.285         37.256.101,2

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARANTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 13: Renstra Kemenhub 2015-2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO. 

UNIT ORGANISASI 

PENYERAPAN  ANGGARAN

2010 2011 2012 2013 2014

Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta %

1 SEKRETARIAT JENDERAL          287.101,6 88,90          349.167,9 85,57         411.951,8  89,00           949.140,7  93,13     1.288.799,4  88,83

2 INSPEKTORAT JENDERAL             56.495,7  79,57             54.228,3  80,07           59.178,3  85,64             61.561,7  71,79            65.577,5  82,36

3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT       1.720.361,3  93,57        2.012.865,9  96,03    2.589.876,4  90,56        2.677.615,6  88,86      3.227.429,3  89,17

4 DITJEN PERKERETAAPIAN       3.416.966,1  87,23       3.662.561,1  77,47    8.089.652,1  87,43        8.328.139,5  88,85      6.342.593,3  53,26

5 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT       3.955.969,4  85,57        6.534.705,5  84,12     9.951.609,8  86,15         9.918.820,1  85,34      7.733.195,6  80,38

6 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA       3.943.108,2  88,35        4.924.452,7  91,86     6.052.100,7  87,73        7.010.019,2  92,62     6.841.110,1  91,14

7 BADAN LITBANG PERHUBUNGAN            81.081,6  92,31           117.884,7  86,31         183.351,4  94,08            187.355,8  84,66        163.217,4  79,34

8 BADAN BPSDM PERHUBUNGAN      2.100.995,2  81,67           2.365.610  85,91     2.250.905,3  86,17         2.599.767,5  85,98      2.421.373,9  84,44

 JUMLAH RAYA      15.562.079,3  86,96     20.021.476,5 85,86   29.588.626,2  87,28   31.732.420,5  88,32   28.083.296,9  75,37

PENYERAPAN ANGGARANTAHUN 2010-2014

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

13

Page 14: Renstra Kemenhub 2015-2019

14

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar no.4 di dunia, dimana jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand)

Pengembangan antarmoda/ multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, bandar udara, terminal-terminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, angkutan SDP, angkutan kereta api, dan Bus Rapid Transit

Tersedianya jaringan prasarana KA yang dapat mendukung sistem logistik nasional serta angkutan penumpang massal perkotaan dan antar kota

Wilayah Indonesia sangat strategis karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC)

Pelabuhan utama nasional yang beroperasi memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dalam volume yang besar

Dilewati oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional

1

2

3

4

5

6

POTENSI SEKTOR TRANSPORTASI

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 15: Renstra Kemenhub 2015-2019

15

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi

2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat & pelaku usaha akan keselamatan dan keamanan transportasi

3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi

4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi khususnya kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan sesuai dengan perkembangan teknologi

5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi

6. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan

7. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan

8. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA

I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 16: Renstra Kemenhub 2015-2019

16

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Belum optimalnya skema multi operator dalam penyelenggaraan transportasi

2. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi

3. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi

4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi

5. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan

8. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadiPengaturan slot time penerbangan yang masih menumpuk pada jam-jam sibuk di bandara tertentu

9. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi

10. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Ditjen Perhubungan Laut , khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar

11. Masih rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta belum menggunakan teknologi informasi secara optimal

12. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peneliti sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan belum optimalnya kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta ujicoba sektor transportasi

13. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA ..(2)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 17: Renstra Kemenhub 2015-2019

17

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi

2. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan

4. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

5. Masih minimnya peralihan transportasi barang yang selama ini didominasi moda jalan

6. Belum optimalnya sinergitas kegiatan penelitian/pengkajian transportasi secara komprehensif di lingkungan Kementerian Perhubungan

7. Angkutan Barang/Logistik masih didominasi moda jalan

PERMASALAHAN TRANSPORTASI INDONESIA ..(3)

III. KAPASITAS

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 18: Renstra Kemenhub 2015-2019

Visi, Misi dan Sasaran Nasional Serta

Sasaran Kementerian Perhubungan

Bab II

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 19: Renstra Kemenhub 2015-2019

19

VISI, MISI, AGENDA NASIONAL, DAN ISU PRIORITAS TRANSPORTASI DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019

Visi JW-JK

Misi JW-JK

Nawa Cita

Isu Prioritas RPJMN

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing (M5)

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (NC3)

danMeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (NC6)

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

...Sasaran & Indikator Nasional....

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 20: Renstra Kemenhub 2015-2019

20

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama

Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru

Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara

Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%

Moderenisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran

Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder.

Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut

Penurunan dwelling time pelabuhan

Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis

Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer

Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya melalui pembangunan/pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan

Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi

SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 21: Renstra Kemenhub 2015-2019

21

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional,sistem logistik nasional (Sislognas) dan konektivitas global

Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal

Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat

Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya

Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung

Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi

Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline

Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara

Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional

SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(2)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 22: Renstra Kemenhub 2015-2019

22

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline

Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle

Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun

Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api

Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya

4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca Ekstrem

5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi & informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan

Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu

SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(3)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 23: Renstra Kemenhub 2015-2019

23

NO SASARAN INDIKATOR

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/Besar minimal 32 %

Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota

7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam

8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan

Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi

Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan

Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan

SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019SEKTOR TRANSPORTASI ..(4)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 24: Renstra Kemenhub 2015-2019

24

SASARAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

Kapasitas Sarana & Prasarana

Keterpaduan Antarmoda/ Multimoda

Kinerja Pelayanan

Konektivitas Nasional & Global

Keamanan & Keselamatan

Ramah Lingkungan

Perdesaan, Rawan Bencana, Tertinggal & 

Perbatasan

ISU STRATEGIS (RPJMN 2015-2019)

Konektivitas 

Transportasi Perkotaan

Pelayanan angkutan massal perkotaanKinerja lalu lintas 

perkotaanManjemen transportasi 

perkotaan

1

2

1

2

3

4

6

7

8

5

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 

Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi 

Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasiMeningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governanceMeningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubunganMenurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasiMeningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas sarana & prasarana

Keselamatan dan Keamanan

Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB

Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnyaMeningkatnya pelayanan angkutan umum  massal perkotaan

Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Pelayanan

Kapasitas Transportasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SINKRONISASI SASARAN RPJMN DENGAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019

Page 25: Renstra Kemenhub 2015-2019

SASARAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

2

PELAYANAN

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi 

Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasiMeningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasiMeningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance

3

4

5

6

7

8

9

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

25

Page 26: Renstra Kemenhub 2015-2019

26

KAPASITAS TRANSPORTASI

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB

Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

Meningkatnya layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya

Meningkatnya pelayanan angkutan umum  massal perkotaan

Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

10

11

12

13

14

15

SASARAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 27: Renstra Kemenhub 2015-2019

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab III

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 28: Renstra Kemenhub 2015-2019

28

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

1. Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

a. Pembentukan badan atau regulator yang indepent dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda.

b. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, LLAJ, Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya.

c. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan.

d. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman.

e. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak - Bakauheni

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 29: Renstra Kemenhub 2015-2019

29

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global

a. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/ coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).

b. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.

c. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasid. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan

konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.e. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang

meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus.

f. Pembangunan Jalan High Grade Highway Sumatera, Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung;

g. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni.

h. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung SISLOGNASi. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162

juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru,Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku & Papua

j. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno - Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(2)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 30: Renstra Kemenhub 2015-2019

30

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

3. Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional Dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal Dan Kewilayahan

a. Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (road preservation fund);

b. Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;

c. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;

d. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar;

e. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;

f. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

g. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

h. Meningkatkan kapasitas bandara di wilayah terpencil, pedalaman dan rawan bencana dengan melakukan perpanjangan landasan serta pembangunan terminal penumpang;

i. Pengadaan pesawat dan kapal perintis

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(3)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 31: Renstra Kemenhub 2015-2019

31

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk menpdukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi

a. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya.

b. Pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

c. Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni, dan jalan lingkar lainnya.

d. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke –Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar KeretaApi, dan lainnya.

e. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan

a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.

b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim.

c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.

d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim

e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(4)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 32: Renstra Kemenhub 2015-2019

32

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi

a. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional.

b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini.

c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR)

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia

a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional.

b. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta.

c. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat.

d. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(5)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 33: Renstra Kemenhub 2015-2019

33

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

ISU STRATEGIS :MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN

8. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu

a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang,

b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

c. Pengembangan BRT di 34 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.

d. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

9. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan

a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (TOD)

b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride,

c. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility.

d. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull

10. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan

Percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 ..(6)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 34: Renstra Kemenhub 2015-2019

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

1 Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Meningkatkan keselamatan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi:

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

d. Peningkatan/ pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;

g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;

i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019

I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

34

Page 35: Renstra Kemenhub 2015-2019

35

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

Meningkatkan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi, melalui strategi:

a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;

b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;

c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;

d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll).

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)

I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 36: Renstra Kemenhub 2015-2019

36

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi nasional melalui strategi :

a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;

b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas yang responsif gender dan pengguna jasa berkebutuhan khusus;

d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 37: Renstra Kemenhub 2015-2019

37

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

4 Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi melalui strategi :

a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi untuk mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional dan internasional;

b. Pengembangan kurikulum dan silabus diklat transportasi sesuai dengan kebutuhan serta membangun budaya keselamatan dan budaya melayani;

c. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta;

d. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat;

e. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik transportasi serta pengembangan metode pembelajaran;

f. Pemenuhan kebutuhan tenaga teknis transportasi, khususnya pelaut dan awak kapal negara;

g. Pemenuhan kebutuhan SDM teknis dan Inspektur Penerbangan;

h. Penyusunan perencanaan, program dan evaluasi monitoring diklat sesuai perencanaan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(4)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 38: Renstra Kemenhub 2015-2019

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian transportasi melalui strategi:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;

b. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;

c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;

d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;

e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

6 Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan melalui strategi :

a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia);

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik;

c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah;

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi;

e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan;

f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(5)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

38

Page 39: Renstra Kemenhub 2015-2019

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

7 Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Meningkatkan jumlah dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi melalui strategi:

a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi;

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan ;

c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi;

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi;

e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.

f. Peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi regulasi di bidang transportasi kepada stakeholders terkait

8 Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi

Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui strategi :

a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien;

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/massal.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(6)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

39

Page 40: Renstra Kemenhub 2015-2019

40

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

9 Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berintegritas, Professional dan Amanah, melalui Strategi :

a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Consultant dan Quality Assurance;

b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan;

c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(7)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 41: Renstra Kemenhub 2015-2019

41

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan10 Meningkatnya

kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/ multimoda melalui:a. Peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan

kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan;b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi melalui skema pembiayaan

innovative financing; c. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka

penguatan konektivitas nasional; d. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri;e. Pembentukan badan atau regulator untuk pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda;f. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;g. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan

penumpang dan barang;h. Pembangunan terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional;i. Pengembangan lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta

poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan;j. Pengembangan short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan

dengan moda kereta api dan jalan raya;k. Pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut;l. Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol

laut dan pendukung pelayaran rakyat;m. Pembangunan 15 bandara baru dan pengembangan 9 bandara kargo;n. Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi 100 Bandara non komersial dalam rangka penguatan

konektivitas;o. Percepatan pembangunan perkeretaapian nasional;p. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan, bandara dan kawasan industri.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(8)

II. PELAYANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 42: Renstra Kemenhub 2015-2019

42

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

11 Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB

Meningkatkan kontribusi sektor transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui strategi :

a. Peningkatan pertumbuhan angkutan barang dan penumpang transportasi;

b. Mewujudkan transportasi sebagai bagian dari sistem jaringan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

12 Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

Meningkatkan produksi moda transportasi melalui strategi:

a. Peningkatan penyediaan sarana transportasi;

b. Peningkatan pemerataan distribusi transportasi nasional dan regional.

13 Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya

Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan, terluar dan wilayah bencana melalui strategi :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;

c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(9)

III. KAPASITAS

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 43: Renstra Kemenhub 2015-2019

43

No Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

14 Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu melalui strategi :

a. Pengembangan BRT;

b. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel, dan jalur lingkar layang KA, serta MRT/LRT/monorail/Tram;

c. Pengembangan kereta perkotaan;

d. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

15 Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan melalui strategi :

a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility;

b. Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.

ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(10)

III. KAPASITAS

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 44: Renstra Kemenhub 2015-2019

Target Kinerjadan

Kerangka Pendanaan

Bab IV

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 45: Renstra Kemenhub 2015-2019

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target 2019

1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Jumlah pedoman standar keselamatan transportasi- Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian - Transportasi laut- Transportasi udara

DokumenDokumenDokumenDokumen

11

3020

32

15645

Jumlah/ prosentase tingkat kecukupan sarana dan prasarana keselamatan transportasi- Transportasi darat

a. LLAJ (Fas. Perlengk. Jalan)b. LLASDP (SBNP & Rambu Sungai)

- Transportasi perkeretaapian- Transportasi laut

a. Tingkat kecukupan SBNPb. Tingkat keandalan SBNPc. Tingkat kecukupan GMDSSd. Tingkat kecukupan VTSe. Tingkat kecukupan Kapal Patrolif. Tingkat kecukupan Kapal Kenavigasian

- Transportasi udara (Fas. Keamanan & PK-PPK)

PaketUnit

Paket

%%%%%%

Paket

23523529

699647943671

917

1.66012.860

124

859997

10072,41

921.765

Ratio kejadian kecelakaan transportasi - Transportasi Darat : angka fatalitas kecelakaan

- Transportasi Perkeretaapian : angka kecelakaan

- Transportasi Laut : angka kecelakaan

- Transportasi Udara : angka kecelakaan

fatalitas/10.000 kend

% kecelakaan/1 juta km

% kecelakaan/ 10000 surat persetujuan berlayar

Rasio kejadian/ 1 juta flight

3.3

0,042

1,08

6,56

2.2

0,025

0,76

< 3

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019

I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

45

Page 46: Renstra Kemenhub 2015-2019

46

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)

I. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target 2019

2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (laut dan udara)- Transportasi udara = Kejadian Per tahun (baseline 8, target 4)- Transportasi laut = Kejadian Per tahun (baseline 8, target 3)

% (angka baseline dianggap

100%)

100 50

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 47: Renstra Kemenhub 2015-2019

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target 2019

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi- Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian - Transportasi laut- Transportasi udara

DokumenDokumenDokumenDokumen

3328

535

10

Prosentase pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi - Darat : OTP BRT- Perkeretaapian- Laut

a. Penurunan rata-rata dwelling timeb. pencapaian Waiting Time (WT) c. Pencapaian Approach Time (AT) d. pencapaian Efektif Time (ET)

- Udara

%%

Jam%%%

%

6562,65

12058,3362,5

43,75

78,85

9075,00

96100100100

95Prosentase implementasi sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar pelayanan publik

% - 100

4. Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi

Peningkatan Jumlah Sumber Daya Transportasi Bersertifikat: SDM Aparatur SDM Lulusan Diklat

OrangOrang

35.925894.511

72.5681.347.641

II. PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

47

Page 48: Renstra Kemenhub 2015-2019

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target2019

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi

Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

% n/a 80

6. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi % - 100

Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

Rp. Triliun 147,40 237,39

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

WTP WTP WTP

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai AKIP B AA

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan kementerian perhubungan - Transportasi darat- Transportasi perkeretaapian- Transportasi laut- Transportasi udara

Jenis Perizinan

--

422

28

424

7. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (diluar keputusan menteri)

Peraturan 100 250

II. PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(4)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

48

Page 49: Renstra Kemenhub 2015-2019

49

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target2019

8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi.

Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional:

- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut- Transportasi Udara

Juta ton CO2eJuta ton CO2eMegaton/th

Juta ton CO2e

0,0220,0420,6294,252

0,2551,127

0,515,945

Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana transportasi

- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut : penerbitan sertifikat

bidang perlindungan lingkungan maritim seperti IOPP, SNPP, NLS, ISPP

- Transportasi Udara

Lokasi/unitLokasi/unitSertifikat

Lokasi/unit

01**)

3.247

15

05**)

5.192

29

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut : pelabuhan yang

menerapkan ecoport- Transportasi Udara

Lokasi/unitLokasi/unit

Lokasi

Lokasi/unit

775*1**)15

25

1625*5**)30

50

9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

% 25.70 75

Jumlah Auditor yang bersertifikat Orang 116 200

**) Merupakan elektrifikasi *) Merupakan jumlah (LPJU Sollar Cell + SBNP satuan unit)

II. PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(5)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 50: Renstra Kemenhub 2015-2019

50

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target 2019

10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

Peningkatan kapasitas prasarana: Jumlah terminal penumpang tipe A Jumlah pembangunan/ pengembangan dermaga sungai

dan danau Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang

terintegrasi dengan moda lainnya Jumlah pembangunan/ pengembangan Dermaga

Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya

Panjang jalur kereta api Jumlah pengembangan Pelabuhan laut untuk

mendukung tol laut Jumlah pembangunan/ pengembangan Pelabuhan laut

non komersial sebagai sub feeder tol laut Jumlah pembangunan/ pengembangan Bandar udara - Pengembangan Bandara - Pembangunan Bandara Baru - Pengembangan Bandara Kargo

TerminalDermaga

Rute

Dermaga

Km'spPelabuhan

Pelabuhan

BandaraBandaraBandara

2038

n/a

210

5.434n/a

n/a

10025

126120

2

275

8.69224

200

100159

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(6)

III. KAPASITAS

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 51: Renstra Kemenhub 2015-2019

51

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline 2014

Target 2019

Peningkatan kapasitas sarana: Jumlah BRT Jumlah sarana perkeretaapian Jumlah pesawat terbang Jumlah kapal laut:

- Armada pelayaran niaga nasional yang berumur >25 thn

- Kapal perintis - Kapal negara kenavigasian- Kapal patroli

Jumlah kapal penyeberangan

BusUnit

Pesawat

Kapal

KapalKapalKapal

Kapal

1.20011.308

850

52.650

n/an/an/a

71

3.57513.557**)

1222

104.688

5050

100

113

Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi- Transportasi Darat- Transportasi Perkeretaapian- Transportasi Laut- Transportasi Udara

ProyekProyekProyekProyek

--2

n.a

1101510

11. Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB

Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan PDB (Transportasi Darat, Kereta Api, Laut, dan Udara)

% 3,60 4,93

**) Termasuk pengadaan oleh pihak swasta dan BUMN

III. KAPASITAS

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(7)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 52: Renstra Kemenhub 2015-2019

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline2014

Target2019

12. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

• Total produksi angkutan penumpang- Angkutan Jalan (saat lebaran,natal,

tahun baru) - Angkutan Penyeberangan - Angkutan Perkotaan (BRT) - Angkutan Kereta Api- Angkutan Laut- Angkutan Udara

• Total produksi angkutan barang- Angkutan Kereta Api- Angkutan Laut- Angkutan Udara

Pnp/Thn

Kend/ThnPnp/ThnPnp/ThnPnp/ThnPnp/Thn

Ton/ThnTon/ThnTon/Thn

7.161.351

16.245.541661.766.821277.683.161

6.907.19182.091.803

30.685.308 1.062.398.613

624.697

7.857.560

17.000.0001.417.302.421638.671.27011.654.000

162.000.000

1,5 juta TEUS1.278.488.000

666.78113. Meningkatnya layanan

transportasi di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis- Angkutan Darat - Angkutan Penyeberangan - Transportasi Perkeretaapian - Transportasi Laut- Transportasi Udara

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial- Transportasi Darat - Transportasi Perkeretaapian - Transportasi Laut- Transportasi Udara

RuteLintasRuteRuteRute

RuteRuteRuteRute

212181

184

164

48n/a?

n/a

490220

8193265

502?5

III. KAPASITAS

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(8)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

52

Page 53: Renstra Kemenhub 2015-2019

53

SasaranIndikator Kinerja Utama

(Outcome)Satuan

Baseline2014

Target2019

14.Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api- Transportasi Darat - Transportasi Perkeretaapian

Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar

LokasiLokasi

%

185

23

3413

32

15.Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi

Jumlah kota yang menerapkan skema pembatasan lalu lintas

Lokasi

Kota

20

1

50

5

III. KAPASITAS

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(9)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 54: Renstra Kemenhub 2015-2019

54

KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019

1. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan Perpress/PP pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda;

2. Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang diatur nantinya didalam Perpres/PP tersebut termasuk dalam PSO untuk angkutan perkotaan

PERHUBUNGAN DARAT

Perlunya dilakukan ratifikasi maupun perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993).

PERHUBUNGAN LAUT

Amanat kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi udara sesuai dengan Amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dalam kerangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan Pengaturan Prosesdur dan Operasi Penerbangan.

PERHUBUNGAN UDARA

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 55: Renstra Kemenhub 2015-2019

55

1. Mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api oleh pihak swasta/BUMN/Pemda termasuk penyederhanaan perizinan melalui revisi PP 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian;

2. Memberikan dasar legalitas untuk Pemerintah dalam pengadaan sarana kereta api ekonomi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang perkeretaapian melalui revisi PP 72 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA;

3. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi;

4. Penyediaan regulasi terkait dengan pelaksanaan PNBP bidang perkeretaaapian termasuk mekanisme skema IMO dan TAC;

5. Penyempurnaan regulasi terkait dengan standar spesifikasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai jenis teknologi terkini;

6. Penyempurnaan regulasi upaya peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian diantaranya terkait pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana dan SDM bidang perkeretaapian.

KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(2)

PERKERETAAPIAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 56: Renstra Kemenhub 2015-2019

56

KERANGKA REGULASI DALAMRENCANA STRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015-2019 ..(3)

Pembentukan Unit Pengembangan Transportasi Manajemen Antarmoda/Multimoda :Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan antarmoda maka diperlukan keterpaduan pelayanan guna mewujudkan pelayanan one step service pada angkutan penumpang dan barang. Sampai dengan saat ini penanganan keterpaduan pelayanan angkutan antarmoda/multimoda masih belum optimal dikarenakan belum adanya satu unit organisasi yang memiliki kewenangan tunggal terhadap perencanaan dan pengelolaan transportasi antarmoda/multimoda.

TRANSPORTASI MANAJEMEN ANTARMODA/MULTIMODA

Pembentukan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Transportasi pada Balitbang Perhubungan

TRANSPORTASI MANAJEMEN ANTARMODA/MULTIMODA

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 57: Renstra Kemenhub 2015-2019

57

Sinergitas Program/Kegiatan

HUBLA, HUBDAT, HUBUD, KA, BINA MARGA, TATA RUANG

Prog/Keg HUBDAT

Prog/Keg HUBLA

Prog/Keg KA

Kegiatan Prioritas

Fasilitator Sinergitas (BAPPENAS)

Sinergi Program Kementerian Lintas Sektor

Perubahan terhadap struktur kelembagaan masih dimungkinkan, namun masih memerlukan analisis lebih lanjut terkait dengan tingkat kebutuhan dan komposisi Sumberdaya Manusia

Bappenas Kemenkeu

Bappeda

DPA SKPD DIPA KL

Trilateral Desk

Koordinasi

Sharing

Koordinasi

Koordinasi Koordinasi

Trilateral Desk

DPPKAD

Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah

Kemenhub

Dishub

Trilateral Desk

Dasar Kebutuhan

Prog/Keg HUBUD

Koordinasi

Koordinasi

KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENHUB

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 58: Renstra Kemenhub 2015-2019

58

Pusat

Kemenhub

Satker di Daerah

Kemenhub

Daerah

Dishub Prov

Daerah

Dishub Kab./Kota

Bappenas

Daerah

Bappeda Prov

Daerah

Bappeda Kab./Kota

Tim Koordinasi Transportasi Nasional

Program/ Kegiatan Strategis

Kemenkeu

Pusat

UKPPD

Trilateral Desk

Usulan Daerah

DIPA/RKA-KL

RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI TRANSPORTASI NASIONAL

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 59: Renstra Kemenhub 2015-2019

59

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

Pusat Penelitian dan

Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda

Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan

Udara

Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan Darat dan KA

Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan Laut

Balai Litbang Manajemen Transportasi Multimoda

Balai Litbang Manajemen

Transportasi Multimoda

Balai Litbang Manajemen

Transportasi Multimoda

Balai Litbang Manajemen

Transportasi Multimoda

RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 60: Renstra Kemenhub 2015-2019

60

1. Moda Angkutan Darat;2. Moda Angkutan Laut;3. Moda Angkutan Udara;4. Moda Angkutan KA.

Unit Pengemb. Multimoda

Konektivitas Nasional

1. Bukan Merupakan Amanat Langsung dari UU, Namun Skema Ini Disusun untuk Mengkoordinasi Kebutuhan Pengembangan Angkutan Multimoda Sesuai Amanat UU 23/2007, UU 17/2008, UU 1/2009, UU 22/2009;

2. Dapat dikembangkan dalam 1 unit kerja di Kementerian Perhubungan Setingkat Eselon II atau Eselon III (Dibawah Sekjen).

Tata Guna Lahan

Sislognas MP3EI

Ketugasan :1. Mengkoordinasikan Kebutuhan Perencanaan,

Pembangunan, dan Pengendalian Transportasi Multimoda;

2. Mengembangkan Angkutan Multimoda;3. Mengatur Kinerja Pelayanan Angkutan

Multimoda;4. Mengatur Pengalokasian Sarpras

Pengembangan Angkutan Multimoda

Renc. Tata Ruang

Eselon IIISub Dit Perencanaan

Multimoda

Eselon IIISub Dit Pelaksanaan

Multimoda

Eselon IIISub Dit Pengendalian

Multimoda

Unit Kerja Eselon II

MendukungPembentukan

Mengakomodir

Pembentukan

Pembentukan

Mendukung

RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGEMBANGAN MULTIMODA

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 61: Renstra Kemenhub 2015-2019

61

DITJEN PERKERETAAPIANKEMENHUB

Pembentukan BUP Sarana Perkeretaapian BMN (penugasan)

BUP Sarana-BUMN/D (komersil)

BUP Sarana-Swasta (komersil)

Pembentukan BUP Prasarana 

Perkeretaapian Milik Negara

PNBP IMO

PSO

Subsidi Perintis 

TAC

TAC

TAC

Kas Negara

APBN

PEMBENTUKAN BUP DALAM RANGKAPERKERETAAPIAN MULTIOPERATOR

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 62: Renstra Kemenhub 2015-2019

62

Perluasan Penyediaan Jaringan Prasarana dan Pelayanan Perkeretaapian

Tugas Teknis Regulator Dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian

Ketugasan Terkait dengan Fungsi Regulator dari Ditjend. Perkeretaapian Menjadi Lebih Luas dan Kompleks

Diperlukan Pembentukan Balai Teknik di Daerah (Provinsi)

Program Percepatan Pembangunan Perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

Balai Teknik Perkeretaapian yang ada saat ini: Balai untuk wilayah Sumatera (Utara, Barat, Selatan) dan Jawa (DKI Jakarta dan Banten, Barat, Tengah, Timur)

Kebutuhan Pembentukan Balai Teknik Perkeretaapian 2015-2019: Balai untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi

PEMBENTUKAN BALAI DALAM MENDUKUNG TUPOKSI DITJEN PERKERETAAPIAN DI DAERAH

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 63: Renstra Kemenhub 2015-2019

63

SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Transportasi Darat 5.834,9 10.809,3 12.467,4 13.080,7 13,732.2 55.924,5

Transportasi Perkeretaapian 19.559,9 39,433.6 46.066,8 63.109,9 65.488,5 233.658,8

Transportasi Laut 18.123,4 22.167,9 22.461,7 19.673,5 18.711,8 101.138,2

Transportasi Udara 9.502,2 16.054,7 15.437,3 15.222,1 15.206,1 71.422,3

BPSDM Perhubungan 4.264,2 6.351,6 6.362,6 6.424,7 7.010,2 30.413,2

TOTAL PENDANAAN 57.284,5 94,817.1 102.795,8 117.510,9 120.148,7 492.557,0

Catatan : 1. Alokasi Pendanaan tersebut tidak termasuk pendanaan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen pada masing-masing unit kerja Eselon I

dan pendanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan 2. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBNP 2015

(Dalam Rp. Milyar)

KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019(SESUAI RPJMN 2015-2019)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 64: Renstra Kemenhub 2015-2019

64

UNIT KERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Sekretariat Jenderal 887,70 932,00 978,80 1.027,50 1.079,20 4.905,20

Inspektorat Jenderal 100,31 105,33 110,59 116,12 122,9 555,25

Direktorat Perhubungan Darat 6.077,12 11.077,01 12.750,18 13.381,19 14.053,44 57.338,94

Direktorat Perkeretaapian 18,670,76 39.558,9 46.200,8 63.253,3 65.641,9 233.325,66

Direktorat Perhubungan Laut 22,842,96 26.840,5 27.367,6 24.799,7 24.069,4 125.920,16

Direktorat Perhubungan Udara 11.745,88 18.376,15 17.820,4 17.620,37 17.748,26 83.311,06

BPSDM Perhubungan 4.401,59 6,547,8 6.849 7.366,6 7.184,8 32.349,81

Badan Litbang Perhubungan 228,26 239,67 251,66 262,98 274,81 1.257,38

TOTAL PENDANAAN 64.954,6 103.677,3 112.329 127.827,8 130.174,8 538.963,5

Catatan : Kerangka pendanaan pada masing-masing sub sektor sudah termasuk anggaran kegiatan dukungan manajemen; Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBN-P.

(Dalam Rp. Milyar)

KEBUTUHAN ALOKASI PENDANAANRENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 65: Renstra Kemenhub 2015-2019

65

Penutup

Bab V

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 66: Renstra Kemenhub 2015-2019

66

PENUTUP

1. Indikator yang disusun tersebut harus dapat dihitung dan menunjukkan baseline yang digunakan dalam perhitungan hasil implementasi perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya.

2. Hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan di dalam penilaian kinerja instansi pemerintah yang dituangkan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Dari hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan setiap tahunnya.

4. Evaluasi yang dilakukan tersebut tentunya tetap memperhatikan aspek kerangka pendanaan, serta hasil capaian target pembangunan, serta relevansi indikator yang disusun didalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

PENUTUP

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Page 67: Renstra Kemenhub 2015-2019

67

..TERIMA KASIH.. Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganJalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

Telp. (021) 3811308 Ext. 1128Fax. (021) 3458066

Official Email : [email protected]