Renstra IKM

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang

strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari

jumlah unit usaha yang besar, menyerap tenaga kerja, ragam produk sangat

banyak, pengisian wilayah pasar yang luas, sumber pendapatan bagi

masyarakat luas serta tahan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan

karakteristik seperti di atas apabila IKM ini berhasil ditumbuh-kembangkan

tentunya akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan

ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Pada akhir RPJMN 2005 2009, IKM telah memberikan kontribusi

terhadap PDB sektor industri sebesar 32% dan berkembang menjadi pelaku

ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing. PDB IKM tumbuh

rata-rata 4% lebih dengan kontribusi sebesar Rp. 214 trilyun. Populasi IKM

70 % masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh

ketersediaan sarana infrastruktur yang baik, sumber daya manusia serta

daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pengembangan IKM pada tahun 2005 2009 dilakukan dengan

pendekatan perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang

dilakukan melalui program pengembangan klaster, pengembangan OVOP

(One Village One Product), revitalisasi UPT (Unit Pelayanan Teknis),

kompetensi inti daerah, dan lain-lain. Program tersebut dilakukan melalui

kegiatan-kegiatan pengembangan Inkubator, pelatihan-pelatihan, informasi

akses permodalan, bantuan mesin peralatan, restrukturisasi mesin /

peralatan, promosi dan pemasaran termasuk website, penghargaan,

peningkatan standardisasi, dan lain-lain.

Perkembangan IKM sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik

dari tataran global, nasional, lintas sektor dan internal. Dari tataran global

perkembangannya dipengaruhi oleh berlakunya AFTA, AC-FTA, dan

beberapa FTA yang akan berlaku. Potensi masuknya barang-barang impor

tersebut akan berdampak pada kinerja industri dalam negeri, khususnya

dalam mempengaruhi penjualan yang berujung pada penurunan produksi

2

dan berakhir pada pengurangan tenaga kerja. Membanjirnya produk China di

pasar domestik, menyebabkan usaha produk TPT menurun dari 57% pada

tahun 2005 menjadi 23% pada tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, 2008).

Industri besi baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), kimia anorganik dasar,

furnitur dan lampu hemat energi menjadi lima sektor yang dikhawatirkan

terkena dampak paling serius akibat pemberlakuan perjanjian ACFTA ini.

Selain itu, ACFTA dipastikan mengancam kelangsungan industri yang

selama ini berbasis pasar dalam negeri, dan dampaknya memicu

meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi

mencapai 7,5 juta orang secara nasional. Banyaknya produk luar yang

masuk ke dalam negeri dengan harga lebih murah, lebih bervariatif dan

kompetitif menyebabkan banyak pengusaha industri kecil yang beralih

menjadi pedagang karena tidak mampu bersaing dengan produk luar.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan fenomena peralihan

kalangan industri kecil dan menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil

(TPT) ke sektor perdagangan sebagai imbas perdagangan bebas atau free

trade agreement (FTA) ASEAN-China sangat mungkin terjadi. Industri TPT

skala IKM sangat rentan beralih, karena imbas FTA memungkinkan harga

barang impor khususnya dari China lebih murah, sehingga industri IKM lebih

memilih membeli barang impor asal China, kemudian menjualnya. Sebelum

pelaksanaan FTA berlangsung, banyak industri sektor TPT yang kalah

bersaing bahkan sampai tutup. Setidaknya pada tahun 2008, API mencatat

ada 155 pabrik tutup dan pada tahun 2009 sebanyak 271 perusahaan tutup,

yang umumnya bergerak dibidang benang rajut, garmen dan perusahaan-

perusahaan TPT berorientasi pasar domestik. Mengenai permasalahan daya

saing produk TPT lokal yang masih rendah, hal itu tidak terlepas dari

masalah-masalah di dalam negeri yang belum terselesaikan seperti

infrastruktur energi listrik, gas, suku bunga yang tinggi, mahalnya biaya

penanganan kontainer di pelabuhan (THC), tenaga kerja dan lain-lain.

Dalam tataran nasional, yang mempengaruhi perkembangan IKM

adalah adanya otonomi daerah dan pengurangan subsidi baik BBM maupun

TDL. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

3

dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan

dalam bidang politik kuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter

dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 UU No. 22 Tahun

1999). Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban

dalam mengembangankan bidang-bidang koperasi, industri dan

perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup (Pasal

11). Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf

kesejahteraan rakyat kepala daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi

ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi,

usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran,

pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan

pengembangan sumberdaya manusia. Untuk melaksanakan peran dan

kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan

pembagunan daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999. Sumber

pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah,

dan aperimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang

digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini, daerah

mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber utama PAD di samping

berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lainnya. Dalam era otonomi

daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan

sumberdaya berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai

daerah otonom, dinyatakan hanya terbatas pada kebijakan yang bersifat

norma, standar, kriteria, dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaannya :

Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan

negara,

Menjamin kualitas pelayanan kualitas umum karena jenis pelayanan

tersebut dan skala nsional,

Menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secara sentra baggi semua

warga negara,

Manjamin supermasi hukum nasional.

4

Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadap

pelaku bisnis kecil dan menengah. Beberapa daerah dalam rangka

meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan

pada IKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak

segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing IKM. Permasalahan

lainnya, semangat kedaerahan yang sempit, kadang menciptakan kondisi

yang kurang menyenangkan bagi pengusaha yang berhasil dari luar daerah

tersebut.

Faktor yang terganggu dengan adanya kenaikan Bahan Bakar

Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada IKM adalah produksi,

distribusi maupun pemasarannya. Dari sisi produksi mereka semakin

kesulitan mendapatkan bahan baku dan kesulitan dalam proses produksi

karena mahalnya harga BBM. Dari sisi distribusi akan tersendat karena

naiknya biaya transportasi. Sedangkan dari sisi pemasaran akan semakin

sulit mendapatkan konsumen karena lemahnya daya beli masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul saat

ini dan mendatang, Kementerian Perindustrian melakukan restrukturisasi

organisasi karena struktur organisasi yang ada selama ini tidak sesuai lagi

dengan kondisi yang ada. Restrukturisasi organisasi di lingkungan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) itu dilakukan dengan merombak

struktur birokrasi serta pergantian pejabat eselon I,II,III dan IV. Perombakan

struktur organisasi dan pejabat dilakukan untuk menjawab tantangan masa

kini yang tidak boleh dipandang remeh. Alasan perombakan, untuk

menjawab tantangan masa kini karena sudah lebih dari 25 tahun struktur

organisasi Kementerian Perindustrian tidak berubah, sementara masalah

yang dihadapi sudah sangat berbeda. Restrukturisasi organisasi dan

pergantian pejabat di Kemenperin itu dilakukan sesuai dengan amanat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Eselon I. Dalam struktur baru tersebut, terjadi penambahan unit

eselon I dari tujuh menjadi sembilan eselon I. Namun penambahan unit

5

eselon I itu tidak secara signifikan menambah jumlah pejabat maupun staf

didalamnya karena tetap mengedepankan efisiensi organisasi.

Perkembangan IKM dari tahun 2005-2009 terlihat pada tabel 1.1.

Perkembangan unit usaha IKM dari tahun 2005-2009 telah mengalami

kenaikan sebesar 836.282 unit atau mengalami pertumbuhan sebesar

6.25%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2006, sebanyak 298.550 unit

usaha berkembang dalam waktu 1 tahun antara tahun 2005 samapi 2006.

Sedangkan untuk tenaga kerja dalam waktu 4 tahun telah menyerap tenaga

kerja sebesar 972.316 orang atau mengalami laju pertumbuhan sebesar

3.26%. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu

sebesar 358.341 orang. Nilai investasi yang terserap selama 5 tahun

sebesar 45 triliun. Sedangkan nilai produksi dan nilai bahan baku mengalami

kenaikan sebesar 183 triliun dan 23 triliun.

TABEL 1.1 PERKEMBANGAN IKM TAHUN 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009*)

1 Unit Usaha (IKM) 2.918.956 3.217.506 3.438.454 3.542.129 3.755.238 6,25

2 Tenaga Kerja (Org) 7.101.538 7.371.257 7.632.931 7.991.272 8.073.854 3,26

3 Nilai Investasi (Triliun Rp) 178 216 221 227 223 5,84

4 Nilai Produksi (Triliun Rp) 321 425 487 498 504 11,95

5 Nilai Bahan Baku (Triliun Rp) 130 136 142 147 153 4,1

6 Nilai Tambah (Triliun Rp) 173 194 210 198 214 5,49

7 Ekspor (US$ Juta) 8.465 9.453 10.603 12.137 12.275 9,74

NO UraianTahun

LP (%)

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Permasalahan utama di dalam sektor industri menyangkut struktur

industri yang belum kokoh dan berkeadilan. Dalam hal keterkaitan hulu hilir,

lemahnya struktur industri nasional ditunjukkan oleh masih tingginya

komponen impor bahan baku/bahan penolong yang digunakan industri

nasional. Sebagai contoh, produk elektronika yang banyak kita ekspor

ternyata 90% dari bahan baku dan bahan penolong yang digunakan adalah

6

impor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan di dalam

negeri masih kecil. Padahal nilai tambah inilah yang memberi kontribusi

dalam pembangunan ekonomi nasional. Lemahnya hubungan hulu hilir ini

juga ditunjukkan pada belum terbangunnya industri hilir sehingga ekspor kita

masih didominasi produk sektor primer, tanpa melalui proses penambahan

nilai didalam negeri terlebih dahulu. Artinya, bahan baku diekspor dalam

bentuk bahan mentah daripada dalam bentuk setengah jadi yang bernilai

tambah lebih tinggi seperti minyak sawit (CPO), karet, coklat, rotan, kayu,

hasil-hasil laut, bahan mineral seperti tembaga, nikkel, dan aluminium.

Dengan demikian Indonesia secara potensial mengalami dua kerugian, yakni

kehilangan perolehan tambahan devisa yang lebih besar, dan kurangnya

pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri sebagaimana

yang terjadi pada produk-produk pertanian. Lemahnya struktur industri

nasional juga karena belum terbangunnya jaringan pemasok

bahan/komponen/sub-assembly kepada industri besar penghasil barang jadi

(original equipment manufacturer, OEM). Sehingga sering dikatakan belum

ada keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah.

Dalam rangka memperkuat struktur industri, upaya membenahi IKM

(industri kecil dan menengah) terus dilakukan untuk mengatasi tantangan

klasik seperti lemahnya akses ke bahan baku, terbatasnya jaringan

pemasaran, kurang tersedianya dana sebagi modal usaha, aplikasi teknologi

masih sederhana dan kurangnya tenaga kerja terampil. Sumber bahan baku

lokal sangat potensial, namun IKM sering menghadapi kendala

ketersediaannya baik jumlah, kualitas maupun penyerahan (delivery).

Beberapa akses IKM je bahan baku juga telah dibantu. IKM di bidang

kerajinan mebel ukiran di Jawa Tengah yang menghadapi masalah pasokan

kayu jati difasilitasi dengan membentuk pusat distribusi pengadaan bahan

baku dengan melibatkan BUMN, asosiasi industri dan masyarakat

kehutanan. Hal yang sama juga telah dilakukan pada IKM pengecoran

logam yang juga menghadapi masalah baku (skrap) dan bahan bakar

(kokas) dengan mempertemukan para pemasok skrap dan importer batu

bara. Terkait dengan pemasaran, terus dilakukan upaya promosi baik di

dalam maupun di luar negeri yang bekerja sama dengan instansi terkait dan

kalangan perhotelan di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung agar dapat

menyediakan satu wahana (counter) untuk produk kerajinan. Demikian pula

7

koordinasi dengan perbankan nasional ditingkatkan sehingga penyaluran

kredit bagi pertumbuhan IKM semakin meningkat.

Penduduk Indonesia yang besar tidak saja merupakan modal tumbuhnya

IKM juga sebagai peluang bagi pasar IKM, tetapi tingkat pendidikan,

keterampilan, produktivitas dan disiplin rendah serta tidak meratanya

penyebaran penduduk dan pendapatan. Daya saing industri manufaktur

merupakan isu pembangunan ekonomi yang penting dalam era globalisasi.

Tidak hanya di pasr internasional, di pasar dalam negeri produk impor

secara leluasa bersaing langsung dengan produk manufaktur dalam negeri.

Hanya jika produk manufaktur dalam negeri mampu unggul dalam

persaingan di pasar, semua tenaga dan daya yang telah digunakan untuk

menghasilkannya mendapat imbalan ekonomi. Secara makro, kemampuan

yang tinggi dalam bersaing akan membantu penciptaan lapangan kerja dan

menyehatkan neraca perdagangan. Sebagaimana telah diidentifikasi dalam

RJMN 2004-2009, daya saing industri manufaktur nasional belum banyak

berkembang karena dihadapkan pada berbagai masalah. Permasalahan

tersebut antara lain lemahnya keterkaitan hulu dan hilir (struktur), tingginya

kandungan impor, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kulaitas

SDM, minimnya peran industri kecil dan menengah, kurang kondusifnya

iklim usaha dan investasi yang ditandai oleh layanan umum yang buruk.

Penyediaan skema permodalan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah

(KUR, CSR, produk perbankan) merupakan kekuatan bagi IKM namun

belum termanfaatkan secara optimal. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan

Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable.

Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan

memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Tujuan diluncurkannya KUR

adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan

UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan

Koperasi, dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja.

Dari inventarisasi di lapangan, beberapa kendala penyaluran KUR antara

lain:

8

Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh

para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin

saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru

tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan

administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR Mikro

dsb.

Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan seketika oleh

perbankan namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini terjadi

karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian

dalam perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang

sesuai.

Adanya perubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya: kenaikan inflasi,

kenaikan suku bunga, dll yang menyebabkan permintaan kredit

menurun.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial

perusahaan saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar, walau

definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun

akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan

utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan

konteks Indonesia. CSR adalah suatu wahana yang dapat dipergunakan

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman

yang demikian, CSR tidak akan disalahgunakan hanya sebagai marketing

gimmick untuk melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra

perusahaan belaka.

Perkembangan pemberian kredit perbankan kepada UMKM, sampai

dengan saat ini masih menunjukkan perkembangan meningkat dengan rasio

pembiayaan setiap tahunnya berkisar antara 49 % - 51% dari total kredit

perbankan atau mencapai Rp 700,8 trilun. Namun demikian, sekitar 52,8%

kredit UMKM tersebut masih diberikan dalam bentuk kredit konsumsi.

Sementara untuk modal usaha, UMKM ternyata masih mengandalkan modal

sendiri atau bantuan kerabat dan belum banyak tersentuh oleh perbankan.

Data BPS 2008 juga menunjukkan bahwa dari 51,3 juta UMKM yang

ada, sekitar 15,42 juta termasuk dalam kategori yang feasible, namun belum

bankable. Dari sisi UMKM, alasannya berkisar disekitar ketidak sanggupan

9

menyediakan agunan (bagi usaha mikro) dan rasa takut bank akan

membebankan suku bunga tinggi (bagi usaha kecil dan menengah). Dari sisi

perbankan, mereka memandang hal lain sebagai penghalang kucuran kredit

ke UMKM. Perbankan melihat bahwa UMKM masih menghadapi

permasalahan kelayakan usaha, baik menyangkut aspek keuangan maupun

aspek pemasaran dan tenaga kerja.

Banyaknya pulau yang tersebar dengan kekayaan SDA juga merupakan

salah satu modal pengembangan IKM, namun infrastruktur yang ada masih

terbatas. Infrastruktur jalan, pelabuhan dan kepabeanan yang bermasalah

bisa memicu biaya tinggi pada proses produksi dan transportasi. Jika

infrastruktur tidak dapat disediakan, maka produk hasil industri tidak dapat

didistribusikan ke daerah lain karena akan memakan biaya lebih besar.

Sayangnya sampai saat ini pembangunan infrastruktur masih menghadapi

banyak kendala sehingga akan menghambat pertumbuhan industri, apalagi

insentif untuk memacu investasi juga belum ada.

Dukungan teknologi tersedia, namun akses IKM terhadap teknologi

masih terbatas. Tidak tersedianya infrastruktur telepon di beberapa wilayah,

menjadi salah satu hambatan bagi industri kecil dan menengah di Indonesia

untuk mengakses internet. Padahal, internet sangat dibutuhkan IKM untuk

mengakses pasar dan mengetahui informasi harga barang. Selain itu, masih

banyak pelaku IKM di daerah yang belum paham cara penggunaan internet

ataupun perangkat elektronik seperti komputer.

Dana APBN/APBD dalam perekonomian nasional berfungsi sebagai

investasi dan stimulus. Dalam kaitannya dengan pembinaan IKM, fungsi

APBN/APBD sebagian besar terkait sebagai investasi baik investasi

infrastruktur maupun non-infastruktur. Dana APBN untuk pembinaan IKM

setiap tahunnya tersedia, namun hasil pembinaan IKM yang telah dicapai

belum optimal. Hal ini terukur dari jumlah IKM yang cepat tumbuh namun

cepat pula hilang dan beralih menjadi pedagang. Beberapa pembinaan IKM

yang telah dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pelatihan, workshop

dan magang di perusahaan.

10

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam rangka pengembangan IKM yang lebih berdaya saing global, maka

ditetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program baik jangka pendek maupun

jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 20102014.

2.1. VISI

Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdaya saing global.

2.2. MISI

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis

kompetensi;

2. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru IKM;

3. Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern;

4. Mendorong peningkatan perluasan pasar;

5. Mendorong peningkatan nilai tambah;

6. Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan;

7. Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa.

2.3. TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi IKM terhadap PDB industri

Sasaran Strategis : Meningkatnya produktivitas IKM

Indikator kinerja : Nilai tambah dan nilai investasi

Tujuan 2 : Meningkatnya penyebaran industri di luar jawa

Sasaran Strategis : Tumbuhnya IKM berbasis sumberdaya lokal

Indikator Kinerja : Jumlah unit usaha dan tenaga kerja

Tujuan 3 : Meningkatnya pangsa pasar IKM di dalam dan luar

negeri.

Sasaran Strategis : Meningkatnya promosi dan pemasaran produk IKM

Indikator Kinerja : Nilai produksi dan ekspor

11

2.4. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal IKM

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen IKM

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direktorat IKM Wilayah I

12

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Direktorat IKM Wilayah II

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Direktorat IKM Wilayah III

2.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Ditjen IKM mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang IKM.

Ditjen IKM menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang IKM termasuk penyusunan peta

panduan pengembangan klaster industri kecil dan menengah;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah

termasuk pengembangan klaster industri kecil dan menengah;

13

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri

kecil dan menengah;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan

menengah; dan

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan

Menengah.

2.6. SASARAN STRATEGIS

2.6.1. SASARAN KUALITATIF

1. Meningkatnya kemampuan teknologi, penerapan standardisasi

dan HKI bagi IKM

2. Meningkatnya SDM IKM yang profesional dan kreatif

3. Meningkatnya akses sumber bahan baku bagi IKM

4. Meningkatnya akses sumber pembiayaan bagi IKM

5. Meningkatnya kerjasama kelembagaan dan iklim usaha yang

kondusif

6. Meningkatnya akses pasar dalam dan luar negeri bagi IKM

2.6.2. SASARAN KUANTITATIF

Dari tabel 2.1. terlihat proyeksi perkembangan IKM tahun 2010-

2014. Dalam kurun waktu 5 tahun diharapkan jumlah unit usaha

mengalami pertumbuhan sebesar 3.24% atau sebesar 517.624 unit,

dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 129.406 unit.

Tenaga kerja yang diserap diharapkan mengalami pertumbuhan

sebesar 4.34 %, dari 8.755.102 orang pada tahun 2005 menjadi

10.378.056 orang pada tahun 2014. Adapun nilai investasi dalam

waktu 5 tahun dapat meningkat sebesar 84 triliun. Sedangkan untuk

nilai produksi, nilai bahan baku serta nilai tambah diharapkan

mengalami pertumbuhan sebesar 9.63%, 7.27% dan 10.60%. Untuk

nilai ekspor dapat meningkat sebesar US$ 6.076 juta dalam waktu 5

tahun.

14

TABEL 2.1 PROYEKSI PERKEMBANGAN IKM

TAHUN 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

1 Unit Usaha (IKM) 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24

2 Tenaga Kerja (Org) 8.755.102 9.147.863 9.462.565 9.816.425 10.378.056 4,34

3 Nilai Investasi (Triliun Rp) 229 244 261 284 313 8,14

4 Nilai Produksi (Triliun Rp) 521 561 609 671 753 9,63

5 Nilai Bahan Baku (Triliun Rp) 156 163 174 188 207 7,27

6 Nilai Tambah (Triliun Rp) 365 398 435 483 546 10,60

7 Ekspor (US$ Juta) 13.503 15.022 16.541 18.06 19.579 9,73

No. UraianTahun

LP (%)

Untuk mencapai proporsi perkembangan IKM di pulau jawa dan

luar pulau jawa 60:40 pada tahun 2014, maka jumlah unit usaha di

pulau jawa harus mengalami pertumbuhan sebesar 0.45%,

sedangkan untuk luar pulau jawa harus mengalami pertumbuhan

sebesar 8.29% sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2 dan 2.3.

TABEL 2.2 PROYEKSI PERKEMBANGAN IKM PULAU JAWA

DAN LUAR PULAU JAWA TAHUN 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pulau Jawa (Unit) 2.548.634 2.549.487 2.555.973 2.568.010 2.594.514 0,45

2 Luar Pulau Jawa (Unit) 1.257.932 1.359.856 1.470.651 1.591.492 1.729.676 8,29

3 Jumlah (Unit) 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24

No. Uraian Tahun

LP (%)

15

TABEL 2.3 PERSENTASE DISTRIBUSI POPULASI IKM DI JAWA

DAN LUAR JAWA TAHUN 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

1 Jawa 67 65 63 62 60

2 Luar Jawa 33 35 37 38 40

No. UraianTahun

Untuk mencapai proporsi perkembangan IKM di pulau Jawa dan

luar pulau Jawa sebesar 60:40 pada tahun 2014, maka

perkembangan IKM di wilayah I (Sumatera, Kalimantan) harus

mengalami pertumbuhan sebesar 8.29% atau meningkat sebesar

232.436 unit, sedangkan wilayah II (Jawa, Bali) mengalami

pertumbuhan sebesar 0.77% dari tahun 2010 sebesar 2.647.445 unit

menjadi 2.730.380 unit pada tahun 2014, untuk wilayah III (Nusa

Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) harus mengalami pertumbuhan

8.29% atau sebesar 202.252 unit.

TABEL 2.4 PROYEKSI PERKEMBANGAN UNIT USAHA IKM

BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

1 WIL I 619.805 670.025 724.615 784.155 852.241 8,29

2 WIL II 2.647.445 2.656.303 2.671.492 2.693.022 2.730.380 0,77

3 WIL III 539.317 583.015 630.517 682.325 741.569 8,29

Total IKM 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190 3,24

No WilayahTahun

LP (%)

16

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri

tahun 2010-2014 telah dibangun Peta Strategi Kementerian Perindustrian

yang mengacu pada Visi 2025, yaitu: Indonesia mampu menjadi Negara

Industri Tangguh pada tahun 2025. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam

Misi membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung

perekonomian, yang secara detil dapat dirinci menjadi :

1. Wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

2. Dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

3. Pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;

4. Wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;

5. Wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan

budaya masyarakat;

6. Salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan

penciptaan rasa aman masyarakat;

7. Andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab

sosial yang tinggi.

Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta-jalan yang akan

ditempuh untuk mewujudkan visi 2025 tersebut. Peta Strategi Kementerian

Perindustrian dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

17

Perspektif Proses

Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen

Perspektif

Pemangku Kepentingan

Vis

i :

In

do

nesia

m

am

pu

men

jad

i n

eg

ara

in

du

str

i ta

ng

gu

hp

ad

a t

ah

un

2025

Mis

i :

Mem

ban

gu

n i

nd

ustr

i m

an

ufa

ktu

r u

ntu

k m

en

jad

i tu

lan

g p

un

gg

un

g p

ere

ko

no

mia

n

Mem

fasilitasi p

eng

em

bang

an ind

ustr

i

Mem

fasilitasi p

rom

osi in

dustr

i

Mem

fasilitasi p

enera

pan s

tand

ard

isasi

Meng

em

bang

kan R

&D

di in

sta

nsi d

an ind

ustr

i

Meng

ko

ord

inasik

an p

enin

gkata

n k

ualita

s le

mb

ag

a

pend

idik

an d

an p

ela

tihan s

ert

a k

ew

irausahaan

Meng

em

bang

kan

kem

am

puan S

DM

yang

ko

mp

ete

n

Mem

bang

un

org

anis

asi y

ang

Pro

fesio

nal d

an

Pro

bis

nis

Menin

gkatk

an

kualita

s

pere

ncanaan

dan p

ela

po

ran

Perspektif

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Mem

bang

un s

iste

m

info

rmasi ind

ustr

i

yang

terinte

gra

si &

hand

al

Mem

fasilitasi p

enera

pan, p

eng

em

bang

an d

an

peng

gunaan K

ekayaan inte

lektu

al

Menin

gkatk

an S

iste

m

Tata

Kelo

la K

euang

an

dan B

MN

yang

pro

fesio

nal

Mem

pers

iap

kan d

an/a

tau

Meneta

pkan K

eb

ijakan d

an

pro

duk h

ukum

Ind

ustr

i

Meneta

pkan rencana str

ate

gis

dan/a

tau p

eng

em

bang

an

ind

ustr

i p

rio

rita

s d

an ind

ustr

i

and

ala

n m

asa d

ep

an

Peru

mu

san

Ke

bij

aka

n

Meneta

pkan p

eta

pand

uan

peng

em

bang

an ind

ustr

i

Meng

usulk

an insentif

yang

mend

ukung

peng

em

bang

an

ind

ustr

i

Menin

gkatk

an k

ualita

s p

ela

yanan p

ub

lik

Ga

mb

ar

3.1

Pe

ta S

tra

teg

i K

em

en

teri

an

Pe

rin

du

str

ian

1T

ing

gin

ya

Nila

i ta

mb

ah

in

du

str

i

Ko

ko

hn

ya

ba

sis

in

du

str

i m

an

ufa

ktu

r d

an

in

du

str

i a

nd

ala

n m

as

a d

ep

an

me

nja

di tu

lan

g

pu

ng

gu

ng

p

ere

ko

no

mia

n n

as

ion

al

2

Tin

gg

inya

pe

ng

ua

sa

an

p

asa

r d

ala

m

da

n lu

ar n

eg

eri

Ko

ko

hn

ya

fakto

r-fa

kto

r p

en

un

jan

gp

en

ge

mb

ang

an in

dustr

i3

Tin

gg

inya

ke

ma

mpu

an

ino

va

si d

an

pe

ng

ua

sa

an

te

kn

olo

gi in

du

str

i

4K

ua

t, le

ng

ka

p d

an

d

ala

mn

ya

Str

uktu

r in

du

str

i

5

Te

rse

ba

rnya

p

em

ba

ng

una

n

ind

ustr

i6M

en

ing

ka

tnya

pe

ran

in

du

str

i ke

cil d

an

m

en

en

ga

h te

rha

da

p P

DB

7

Pela

yan

an

& F

asil

itasi

SD

MO

rganis

asi &

Keta

tala

ksanaan

Info

rmasi

Pere

ncanaan

Dana

Meng

op

tim

alk

an b

ud

aya

peng

aw

asan

pad

a u

nsur

pim

pin

an d

an s

taf

Meng

op

tim

alk

an

evalu

asi

pela

ksanaan k

eb

ijakan

dan e

fektifi

tas

pencap

aia

n

kin

erja ind

ustr

i

Pe

ng

aw

as

an

, P

en

ge

nd

alia

n

& E

va

lua

si

18

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut disusun rencana strategis yang

akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014, yakni kokohnya

basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan yang menjadi

tulang punggung perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan rencana strategis ini, telah ditetapkan proses

yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam : (1)

perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan,

pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian

sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan

kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan

dilaksanakan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis

sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dijabarkan arah

kebijakan yang menjadi pedoman untuk mencapai sasaran dimaksud.

Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian

Perindustrian 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan sektor industri

diserahkan kepada peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih

banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan

berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi

langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya

dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna.

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok

sebagai berikut:

1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri

dalam perekonomian nasional.

2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas

nasional dan kompetensi daerah.

3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan

lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar.

4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa.

5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain

dalam mendukung pembangunan industri nasional.

19

Seperti telah dikemukakan dalam Bab 2, secara umum dikehendaki

bahwa Visi Pembangunan Industri Indonesia pada tahun 2025 adalah

menjadi Negara Industri Tangguh dengan ciri-ciri seperti yang telah

disampaikan di atas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara

untuk tahun 2020 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju baru, dan

visi sampai dengan 2014 yaitu Memantapkan daya saing basis industri

manufaktur yang berkelanjutan (suistainable) serta terbangunnya pilar

industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi

2. Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk

hilir bernilai tambah

3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri

kecil, industri menengah, dan industri besar

4. Tercapai peningkatan industri penunjang komponen

5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)

Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, maka misi lima tahun sampai

dengan 2014 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;

2. Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional;

3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;

4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;

5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;

6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh)

sasaran strategis 2014 yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Jumlah industri yang pulih dan kuat,

dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah industri yang berhasil direvitalisasi dan dikuatkan;

2. Besarnya prosentase utilisasi kapasitas terpasang dalam industri;

3. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total pemintaan

dalam negeri.

20

B. Sasaran Strategis II : Bertambahnya investasi di industri-industri yang

mempekerjakan banyak tenaga kerja, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Investasi baru di Industri TPT, alas kaki, mainan anak.

2. Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen

industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

C. Sasaran Strategis III : Meningkatnya investasi dan kegiatan pengolahan

SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan

mentah, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Tumbuhnya jumlah industri didaerah yang mengolah bahan mentah

menjadi bahan setengah jadi, atau barang jadi.

2. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB

nasional;

3. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;

4. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

D. Sasaran Strategis IV : Semakin lengkap dan dalamnya pohon industri,

dengan Indikator Kinerja :

1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia)

2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan

permesinan

3. Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri

E. Sasaran Strategis V : Meningkatnya penguasaan pasar luar negeri,

dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Kuatnya penetrasi ekspor produk industri/jasa indonesia di pasar

ASEAN dan pasar Mitra ASEAN

2. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri

nasional.

F. Sasaran Strategis VI : Kokohnya faktor-faktor penunjang

pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

2. Indeks iklim industri Nasional.

21

G. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya peran industri kecil dan

menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan eknomi nasional

2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil

3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi Out-Source Industri

Besar.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti

diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan,

kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

Organisasi Kementerian Perindustrian yang ada selama lebih dari 30

tahun terakhir relatif tidak berubah sehingga diperkirakan sulit untuk

mewujudkan pencapaian sasaran tersebut di atas. Oleh karenanya

diperlukan kaji ulang terhadap organisasi yang ada disesuaikan

terutama dengan pelaksanaan kebijakan industri nasional (Peraturan

Presiden Nomor: 28 tahun 2008) dan dinamika lingkungan strategis.

Berdasarkan hal tersebut melalui kajian akademis dan serangkaian

Focused Group Discussion (FGD) serta dibahas dengan Kementerian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

telah dirumuskan organisasi Kementerian Perindustrian seperti

tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian

Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara tersaji pada Gambar 3.2.

22

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

IND

US

TR

I K

EC

IL D

AN

ME

NE

NG

AH

SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

TIN

DU

ST

RI

KE

CIL

DA

N

ME

NE

NG

AH

WIL

AY

AH

I

DIR

EK

TO

RA

TIN

DU

ST

RI

KE

CIL

DA

N

ME

NE

NG

AH

WIL

AY

AH

II

DIR

EK

TO

RA

TIN

DU

ST

RI

KE

CIL

DA

N

ME

NE

NG

AH

WIL

AY

AH

III

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

BA

SIS

IN

DU

ST

RI

MA

NU

FA

KT

UR

SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I M

AT

ER

IAL

DA

SA

R

LO

GA

M

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I T

EK

ST

ILD

AN

AN

EK

A

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I K

IMIA

DA

SA

R

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I K

IMIA

HIL

IR

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

IND

US

TR

I A

GR

O

SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I H

AS

IL H

UT

AN

DA

N

PE

RK

EB

UN

AN

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I M

AK

AN

AN

, H

AS

IL

LA

UT

,

DA

N P

ER

IKA

NA

N

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I M

INU

MA

N,

DA

N

TE

MB

AK

AU

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

IND

US

TR

I U

NG

GU

LA

N

BE

RB

AS

IS T

EK

NO

LO

GI

TIN

GG

I

SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I A

LA

T T

RA

NS

PO

RT

AS

I

DA

RA

T

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I M

AR

ITIM

, K

ED

IRG

AN

TA

RA

AN

D

AN

AL

AT

PE

RT

AH

AN

AN

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I P

ER

ME

SIN

AN

, D

AN

AL

AT

M

ES

IN P

ER

TA

NIA

N

DIR

EK

TO

RA

T I

ND

US

TR

I E

LE

KT

RO

NIK

A D

AN

TE

LE

MA

TIK

A

BIR

O P

ER

EN

CA

NA

AN

BIR

O K

EP

EG

AW

AIA

N

BIR

O K

EU

AN

GA

N

BIR

O H

UK

UM

DA

N

OR

GA

NIS

AS

I

BIR

O U

MU

M

SE

KR

ET

AR

IAT

JE

ND

ER

AL

Gam

bar

3.

2 S

tru

ktu

r O

rgan

isasi

Kem

en

teri

an

P

eri

nd

ustr

ian

PU

SA

T P

EN

DID

IKA

N D

AN

PE

LA

TIH

AN

IN

DU

ST

RI

PU

SA

T D

AT

A D

AN

INF

OR

MA

SI

PU

SA

T K

OM

UN

IKA

SI

PU

BL

IK

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

PE

NG

EM

BA

NG

AN

P

ER

WIL

AY

AH

AN

IN

DU

ST

RI

SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

T

PE

NG

EM

BA

NG

AN

FA

SIL

ITA

SI

IN

DU

ST

RI

WIL

AY

AH

I

DIR

EK

TO

RA

T

PE

NG

EM

BA

NG

AN

FA

SIL

ITA

SI

IN

DU

ST

RI

WIL

AY

AH

II

DIR

EK

TO

RA

T

PE

NG

EM

BA

NG

AN

FA

SIL

ITA

SI

IN

DU

ST

RI

WIL

AY

AH

III

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L

KE

RJA

SA

MA

IN

DU

ST

RI

INT

ER

NA

SIO

NA

L SE

KR

ET

AR

IAT

DIT

JEN

DIR

EK

TO

RA

T K

ER

JAS

AM

A

IND

US

TR

I IN

TE

RN

AS

ION

AL

WIL

AY

AH

I D

AN

M

UL

TIL

AT

ER

AL

DIR

EK

TO

RA

T K

ER

JA

SA

MA

IN

DU

ST

RI

INT

ER

NA

SIO

NA

L W

ILA

YA

H

II D

AN

RE

GIO

NA

L

DIR

EK

TO

RA

T K

ET

AH

AN

AN

IN

DU

ST

RI

BA

DA

N P

EN

GK

AJI

AN

K

EB

IJA

KA

N I

KL

IM,

DA

N

MU

TU

IN

DU

ST

RI S

EK

RE

TA

RIA

T B

AD

AN

PU

SA

T S

TA

ND

AR

DIS

AS

I

PU

SA

T P

EN

GK

AJI

AN

K

EB

IJA

KA

N D

AN

IK

LIM

US

AH

A I

ND

US

TR

I

PU

SA

T P

EN

GK

AJI

AN

IN

DU

ST

RI

HIJ

AU

D

AN

LIN

GK

UN

GA

N H

IDU

P

PU

SA

T P

EN

GK

AJI

AN

T

EK

NO

LO

GI

DA

N H

AK

KE

KA

YA

AN

IN

TE

LE

KT

UA

L

SE

KR

ET

AR

IAT

IT

JEN

INS

PE

KT

OR

AT

I

INS

PE

KT

OR

AT

II

INS

PE

KT

OR

AT

III

INS

PE

KT

OR

AT

IV

INS

PE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

ST

AF

AH

LIST

AF

AH

LI

WA

KIL

ME

NT

ER

I

PE

RIN

DU

ST

RIA

N

ME

NT

ER

I

PE

RIN

DU

ST

RIA

N

STA

F A

HLI

23

Disamping itu, program-program yang ada di Kementerian Perindustrian

selama ini antara lain: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 3) Program Penataan Struktur

Industri; 4) Program Pembentukan Hukum; 5) Program Pengelolaan Sumber Daya

Manusia Aparatur; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 8)

Program Pendidikan Tinggi; 9) Program Pendidikan Menengah; sudah tidak sesuai,

sehingga diperlukan restrukturisasi program dan kegiatan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH

Dari 10 (sepuluh) Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian yang

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun

2009 tentang Penyusunan Renstra KL 2010 2014, maka Program

Pengembangan IKM tertuang dalam Program IV tentang Program Revitalisasi dan

Penumbuhan IKM.

Sesuai dengan Sasaran Strategis VII, yaitu Meningkatnya peran industri kecil

dan menengah terhadap PDB , maka Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah

produk primer daerah, memanfaatkan SDA daerah secara optimal, menyebarkan

industri ke berbagai daerah khususnya luar Jawa, meningkatkan daya saing industri

di daerah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi, membangun

keunikan yang dimiliki daerah serta membangun kerjasama yang harmonis antar

daerah.

24

Gambar 3.3 Peta Strategi Direktorat Jenderal IKM

Keberhasilan program ini diukur melalui dua indikator kinerja utama (IKU)

sebagai berikut:

1. IKU pertama : Rasio IKM Jawa dan luar Jawa 60:40.

2. IKU Kedua : Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri sebesar 34 %.

Program ini dilaksanakan melalui fokus kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan 1 : Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di

Wilayah I

Dengan indikator pencapaian yaitu tersusunnya kebijakan dan

program, pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pengembangan industri kecil dan menengah di

Wilayah I yang mencakup Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung oleh

rencana aksi yaitu:

1. Pengembangan Kewirausahaan;

2. Pengembangan IKM tertentu melalui pendekatan Klaster ;

25

3. Pengembangan Industri Kreatif;

4. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP;

5. Peningkatan nilai tambah (modernisasi) termasuk jasa

keteknikan.


Wilayah II

Dengan Indikator pencapaian yaitu tersusunnya kebijakan dan

program, pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pengembangan industri kecil dan menengah di

Wilayah II yang mencakup Jawa dan Bali, Untuk mewujudkan hasil

tersebut, kegiatan ini akan dilakukan melalui rencana aksi pendukung

yaitu :

1. Pengembangan IKM tertentu melalui pendekatan Klaster;



4. Peningkatan nilai tambah (modernisasi) termasuk jasa keteknikan;

5. Pengembangan Kewirausahaan.


Wilayah III

Dengan indikator pencapaian tersusunnya kebijakan dan program,

pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pengembangan industri kecil dan menengah di Wilayah III

mencakup Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung oleh

rencana aksi yaitu:

1. Pengembangan Kewirausahaan.

2. Pengembangan IKM tertentu melalui pendekatan Klaster;



5. Peningkatan nilai tambah (modernisasi) termasuk jasa keteknikan.

Kegiatan 4 : Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Kecil dan Menengah

26

Dengan indikator pencapaian yaitu :

1. Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pembangunan dan

pengembangan serta koordinasi yang diperlukan sesuai kebijakan

DJIKM

2. Tercapainya kualitas perencanaan dan pelaporan

3. Terselesaikannya pelaporan tepat waktu

Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan dilakukan melalui

rencana aksi yaitu:

1. Peningkatan layanan perkantoran dan umum

2. Peningkatan koordinasi, perumusan dan perencanaan, data dan

informasi , evaluasi dan laporan;

3. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama;

4. Peningkatan layanan administrasi keuangan;

5. Peningkatan kegiatan lintas sektor.

6. Penguatan software, hardware dan brainware.

27

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

2010-2014 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian.

Renstra 2010-2014 ini merupakan landasan bagi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM 2010 2014.

Untuk mencapai proporsi perkembangan IKM di pulau jawa dan luar pulau

jawa 60:40 pada tahun 2014, maka jumlah unit usaha di pulau jawa harus

mengalami pertumbuhan sebesar 0.45%, sedangkan untuk luar pulau jawa harus

mengalami pertumbuhan sebesar 8.29%. Maka perkembangan IKM di wilayah I

(Sumatera, Kalimantan) harus mengalami pertumbuhan sebesar 8.29% atau

meningkat sebesar 232.436 unit, sedangkan wilayah II (Jawa, Bali) mengalami

pertumbuhan sebesar 0.77% dari tahun 2010 sebesar 2.647.445 unit menjadi

2.730.380 unit pada tahun 2014, untuk wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi,

Maluku, Papua) harus mengalami pertumbuhan 8.29% atau sebesar 202.252 unit.

Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi dalam mencapai hasil

tersebut diatas adalah sinkronisasi dan harmonisasi program pengembangan IKM

Pusat dan Daerah belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan otonomi yang

bersifat egosektoral, sehingga beberapa kebijakan harus dilakukan penyesuaian-

penyesuaian sesuai kebijakan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan koordinasi

dan kerjasama yang lebih intensif, dan tentunya secara sinergi dapat

mengembangkan jejaring kerja/kolaborasi dengan semua pihak, instansi terkait,

swasta/LSM, perguruan tinggi, sektor keuangan/perbankan, asosiasi dunia usaha

dan.

Dengan adanya acuan Renstra ini diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun,

akan tumbuh IKM baru di berbagai wilayah yang memanfaatkan potensi lokal dan

berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat berperan

dalam perekonomian nasional. Dengan berbagai program yang telah disusun ,

diperlukan dukungan dari berbagai intansi terkait agar harapan dapat terwujud.

Renstra IKM

Documents