Top Banner
35

Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

Jan 13, 2017

Download

Documents

lyliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

i

Page 2: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

ii

KATA PENGANTAR

Tahun 2015 Merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Dalam kurun

waktu satu tahun ini terjadi perubahan Renstra berupa Review yang menjadi acuan untuk seluruh

unit kerja pada jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam

menyusun Rencana Strategis (Renja) serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan

terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan secara Keseluruhan.

Dalam implementasi lebih lanjut, Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi arahan bagi penetapan dan Strategi Pembangunan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Satuan-

satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Guna terciptanya satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar secara konsisten mengacu

pada dokumen Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015.

Semoga Tuhan YME Senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan Visi dan Misi

serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

Banjarmasin, Januari 2015

Page 3: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... ii

Daftar isi ............................................................................................................................... iii

BAB I : Pendahuluan ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Landasan Hukum ...................................................................... 2

C. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2

D. Sistemmatika Penyusunan Renstra ......................................... 3

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ................................ 6

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...................... 6

B. Sumber Daya SKPD .................................................................. 8

C. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 9

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI ................................................................................... 15

A. Identifikasi Permasalahan ........................................................ 15

B. Isu Strategis ................................................................................ 16

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN .................................................................................... 17

A. Visi dan Misi .............................................................................. 17

B. Tujuan dan Sasaran .................................................................. 18

C. Arah Kebijakan dan Strategis.................................................. 19

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN

INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA ................................. 21

A. Rencana Program ...................................................................... 21

B. Pendanaan Indikatif .................................................................. 25

C. Indikator Kinerja ...................................................................... 27

BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 27

Page 4: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari proses

pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa

yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan

nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong

pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Data Survey BPS Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2014, bahwa keadaan

ketenagakerjaan Kalimantan Selatan adalah :

1. Pada Februari 2014 jumlah angkatan kerja mencapai 2,0 juta orang mengalami kenaikan

sebesar 2,85 persen atau terjadi penambahan sebear 55,8 ribu orang dibanding Februari

2013

2. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta mengalami

kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding

Februari 2013

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan keadaan Februari 2014 adalah

4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar

3,84 persen

4. Sektor pertanian merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tercatat sebesar

36,84 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian, sektor perdagangan adalah sektor

kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 19,71 persen

Page 5: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

2

5. Pada Februari 2014 sebanyak 63,43 persen adalah pekerja disektor informal, yaitu

berusaha sendiri (23,40 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,26 persen serta

pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar (21,77 persen)

6. Pekerja disektor formal tercatat sebesar 36,57 persen yaitu terdiri dari pekerja dengan

status buruh atau karyawan (33,55 persen) dan status berusaha sendiri dibantu dengan

buruh tetap (3,02 persen)

7. Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja 35 jam atau lebih seminggu mengalami sedikit

kenaikan sekitar 0,96 persen menjadi 62,90 persen dibandingkan setahun yang lalu,

penurunan terjadi pada penduduk yang bekerja antara 8 – 24 jam perminggu sebesar 2,63

persen

8. Setengah dari penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yaitu 53,99 persen masih

berijasah Sekolah Dasar dan 18,12 persen Sekolah Menengah Pertama, hanya 8,89 persen

mereka yang bekerja telah menyelesaikan jenjang Diploma atau Universitas

9. TPAK Februari 2014 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terjadi di Kalimantan

Selatan mencapai 72,95 persen. TPT tertinggi di Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,89

persen.

Berikut hasil survey BPS Prov. Kalimantan Selatan :

Kebutuhan

Hidup Layak

2013

TPAK

2013 TPT UMP

Prov. Kal Sel 1.227.546,67 69,08 3,79 1.337.500,- 1.620.000,-

Kab. Tanah Laut 69,19 3,12

Kab. Kotabaru 62,90 4,60

Kab. Banjar 76.20 2,62

Kab. Batola 74,84 3,40

Kab. Tapin 69,59 5,43

Kab. HSS 68,47 4,42

Kab. HST 70,88 1,79

Kab. HSU 72,95 2,83

Kab. Tabalong 74,85 2.20

Kab. Tanah Bumbu 65,39 7,32

Kab. Balangan 76,90 7,82

Banjarmasin 62,70 5,24

Banjarbaru 60,94 2,65

Sumber : BPS Prov. Kal Sel

Page 6: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sebagai instansi yang bertugas

menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merencanakan

pembangunan yang difokuskan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasin melalui

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja,

pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi local dan daerah. Langkah-langkah

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan

kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha,

peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar, serta percepatan

pembangunan daerah. Secara spesifik upaya peningkatan daya saing bidang

ketenagakerjaan diarahkan pada bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk :

1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (decent work) dalam pengertian produktif dengan

perlindungan dan jaminan sosial yang memadai

2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor

pembangunan

3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan

kerja

4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada :

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak

tumpang tindih dengan peruntukan lain

2. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi

3. Membangun keterkaitan antara desa dan kota di kawasan transmigrasi

4. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun

Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMD dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan. Rencana Strategis tersebut berisi tentang penjabaran Visi, Misi dan tujuan

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Page 7: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

4

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2011-2015 memuat visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.

B. Landasan Hukum

Ada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses

dan prosedur tentang Review Renstra yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN).

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

e. Peraturan PemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah

disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :

188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012

Page 8: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

5

C. Maksud dan Tujuan

Dalam lingkup internal, terdapat beberapa regulasi (berikut perubahan) yang menjadi

kerangka dasar dari semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam konteks Review Renstra, terutama Target

Indikator Kinerja Sasaran belum sesuai Target Indikator Kinerja RPJM Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan

D. Sistematika Penyusunan Renstra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan Renstra

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

B. Kapasitas Pelayanan dan Asset yang dikelola

C. Pelayanan dan kelompok Sasaran/Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. Permasalahan Pokok

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah

sesuai tugas dan fungsi SKPD

C.

D.

Tantangan

Peluang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Arah Kebijakan dan Strategi

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program

B. Pendanaan Indikatif

C. Indikator Kinerja

D Batasan Operasional

BAB VI. PENUTUP

Page 9: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

6

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan urusan

pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai azas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan

kualitas dan penempatan tenaga kerja dan pencari kerja.

4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelaksanaan

dan pengembangan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

5) Perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.

6) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi

pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.

7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan

pengendalian unit pelaksana teknis.

Page 10: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

7

8) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan kesekretariatan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

Unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan

4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

5. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

6. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Unsur organisasi secara lengkap disajikan pada gambar Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DISNAKERTRANS PROV KAL-SELPERDA NO.6 TAHUN 2008 TANGGAL 15 APRIL 2008

KADIS

BID. PKP BID. HIPK BID.P4T BID. P2MKT

SEKSI PKS

SEKSI PPTK

SEKSI PPK SEKSI PENGAWASAN

SEKSI SYAKER

SEKSI KHI

SEKSI PENEM TRANS

SEKSI PEMB PEMUKIMAN

I

SEKSI PKT

SEKSI BSPL

SEKSI PUT

SEKSI PMSDM

HIPERKES PRODUKTIVITAS

JABATAN

FUNGSIONAL

KA. PROGRAM KA.KEUANGAN KA.UMKAP

SEKRETARIS

BLK

BP3TKI BALATRANS

UPTP

Page 11: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

8

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Instruktur Balai Latihan Kerja

2. Pengantar Kerja

3. Pengawas Ketenagakerjaan

4. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

Setiap unsur organisasi tersebut diatas telah dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi

sebagai mana diatur pada peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 053 tahun 2009 .

tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang di kelola

1. Kapasitas Pelayanan

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan per tanggal 01 Januari 2013 sebanyak 235 orang yang tersebar

pada Dinas Provinsi maupun pada UPTD-UPTD.

Page 12: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

9

2. Aset yang dikelola Kapasitas Pelayanan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai

berikut : (posisi bulan Desember 2013)

No Uraian Rp.

a Tanah 36.000.750.000.00

b Peralatan dan Mesin 1.715.389.932.83

c Gedung dan Bangunan 13.475.734.900.00

d Jalan, Irigasi dan jaringan 0

e Aset Tetap Lainnya 0

f Kontruksi dalam pengerjaan 0

C. Pelayanan dan Kelompok Sasaran/ Kinerja Pelayanan SKPD

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan PP

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

a. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja

Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.

Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.

Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta

penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri

Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan

kerja.

Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada

pencaker dan pengguna tenaga kerja

Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan

Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Page 13: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

10

Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga

penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan.

Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa

kerja/job fair skala provinsi.

Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat,

lansia dan perempuan

Penerbitan SPP AKAD skala provinsi.

Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia,

lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu)

kabupaten/kota dalam satu provinsi

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS

dan lembaga sukarela

Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,

jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi

Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna

Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri

b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketanagakerjaan

Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala

berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu

wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Page 14: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

11

Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1

(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi.

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan.

Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan

melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi

untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil

verifikasi.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.

Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan

ketenagakerjaan.

Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.

Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar

norma ketenagakerjaan .

Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.

Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene

perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis.

Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala

provinsi.

Page 15: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

12

c. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi

(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan

hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi

skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala

provinsi

Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT

atau LPT skala provinsi.

d. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi

Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan SDM dan masyarakat

transmigrasi

Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan usaha produktif

masyarakat transmigrasi

Fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur

kawasan permukiman transmigrasi

2. Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat pencari kerja, tenaga kerja

dalam hubungan kerja, calon transmigran, transmigran yang masih dibina.

Page 16: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

13

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Permasalahan Pokok

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah :

1. Masih belum maksimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)

2. Masih lemahnya lembaga hubungan industrial

3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan

4. Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri

5. Banyaknya kesempatan kerja didalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga

Kerja Indonesia

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangungan ketransmigrasian adalah :

1. Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi

2. Masih banyak areal yang dicadangkan atau dicadangkan untuk transmigrasi yang masih

belum clear and clean

3. Masih rendahnya partisipasi pemerintah dan daerah dalam pembangunan transmigrasi

4. Banyaknya lokasi transmigrasi yang belum berkembang

5. Rendahnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi

6. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai tugas dan

fungsi SKPD

Gambaran ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan pada Februari 2014 mengalami

sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya kenaikan jumlah Angkatan Kerja

sebesar 2,85 persen yaitu mencapai 2,0 juta orang atau terjadi penambahan sebesar 55,8 ribu

orang dibanding Februari 2013

Penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta, mengalami

kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding

Februari 2013.

Page 17: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

14

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah

pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan bulan

Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding

Februari 2013 sebesar 3,84 persen.

C. Tantangan

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2015,

terdapat tantangan yang harus diatasi guna pencapaian kinerja diatas sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam

dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran..

3. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah, tenaga fungsional ketenagakerjaan

(instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan) telah beralih tugas dan fungsinya.

4. Semakin terbatasnya tanah Negara untuk program transmigrasi akibat semakin besarnya

kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pengembangan usaha.

5. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan program pembangunan wilayah berjangka

panjang yang memerlukan biaya besar dan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan. Model

pembangunan yang demikian memerlukan keterlibatan semua pihak baik kalangan

birokrat, dunia usaha, maupun masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, namun

demikian minat dunia usaha untuk mengembangkan investasi terintegrasi dengan

pembangunan transmigrasi relative rendah.

D. Peluang

Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan di atas, namun dalam

pelaksanaannya juga terdapat peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut

diantaranya adalah :

1. Sumberdaya manusia/pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas pejabat struktural dan

fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas

Page 18: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

15

ketenagakerjaan) serta staf merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan

dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

2. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di

lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup

menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3. Berbagai teknologi juga tersedia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

seperti teknologi pelatihan, teknologi informasi pasar kerja, dan berbagai teknologi

lainnya, berguna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

4. Demikian halnya dengan anggaran/pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Negara

dari Pajak maupun PNBP yang terakomodir dalam APBN dan APBD Provinsi

Kalimantan Selatan juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

5. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan potensi yang harus segera disambut dengan

pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja

Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan

memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi

dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perkonomiannya ternyata tidak

memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri

6. Pemerintah melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur ketenagakerjaan

seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha

7. Dalam rangka pelayanan dan perlindungan TKI di luar Negeri telah dibentuk dan

ditempatkan 10 (sepuluh) atas ketenagakerjaan di 9 negara penempatan, yaitu Malaysia,

Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jedah),Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar,

Singapura, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Keberadaan atase ketenagakerjaan

tersebut dapat memberikan pelayanan informasi penempatan dan perlindungan

Page 19: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

16

8. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas

perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan

dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal

tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari

pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan,

semakin besarnya peran Pemerintah Daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk

mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU

tersebut,maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2010-2014 semakin jelas

dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam

pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Page 20: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

17

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. V i s i

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang

Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ”.

Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

adalah sebagai berikut:

- Produktif mengandung makna:

Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga

mampu meningkatkan produksi

- Berdaya Saing mengandung makna:

Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi

wirausaha

- Mandiri mengandung makna:

Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari

bantuan pemerintah

- Sejahtera mengandung makna:

Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang

mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material

maupun spiritual.

2. M i s i

Dalam rangka pencapaian Visi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan misi yaitu :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

b. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta

peningkatan kesejahteraan pekerja

Page 21: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

18

c. Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara

berkelanjutan

d. Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri

dalam rangka menunjang pembangunan daerah

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian tersebut, lebih lanjut dirumuskan 7 tujuan dan 11 sasaran sebagai berikut :

MISI TUJUAN

Misi 1 1 Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja

2 Meningkatkan akses pencari kerja

Misi 2 3 Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan

sosial tenaga kerja

4 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan

sistem pengawasan ketenagakerjaan

Misi 3 5 Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi

Misi 4 6 Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran

7 Meningkatkan kualitas UPT(Unit Permukiman Transmigrasi)

Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 12 sasaran organisasi yang

dipetakan kedalam masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN

Tujuan 1 1 Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja

2 Meningkatkan Mutu BLK

Tujuan 2

3 Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan

kerja

Tujuan 3

4 Meningkatnya Sarana hubungan industrial

5 Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Page 22: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

19

6 Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

7 Meningkatnya kepesertaan jamsostek

Tujuan 4

8 Meningkatnya sistem managemen keselamatan dan kesehatan

kerja (K3)

Tujuan 5

9 Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah

sekitarnya yang clean dan clear serta layak huni, layak usaha,

layak berkembang dan layak lingkungan (2C4L)

Tujuan 6 10 Jumlah kelembagaan ekonomi dan sosial budaya di permukiman

Tujuan 7

11 Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial

12 Terpilihnya transmigrans teladan

C. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada

kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan RPJMD Provinsi Kalimantan

Selatan, yaitu :

1. Bidang Ketenagakerjaan

a) Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah menyiapkan

tenaga kerja yang kompeten, produktif melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis

kompetensi dan pemagangan berbasis masyarakat.

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui :

Pembinaan Desa Produktif

Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan

Peningkatan kapasitas kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan

Pelatihan dan Produktivitas

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Pengadan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Peningkatan Profrsionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur BLK

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Page 23: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

20

b) Kebijakan peningkatan konsolidasi program-program Perluasan Kesempatan Kerja

yang dilaksanakan pemerintah sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluas-

luasnya.

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :

Tenaga Sukarela yang melakukan Pendampingan dalam Program Perluasan

Kesempatan Kerja

Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

Pengembangan Bursa Kerja

Pengembangan Informasi pasar kerja

Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan

Bimtek bursa kerja Online

c). Kebijakan peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja

melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk

mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:

Penguatan Kelembagaan dan Pemasyarakatan HI

Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan

Penyelesaian Hubungan Industrial

Pengelolaan Persyarakat Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi

d). Kebijakan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan,

keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:

Penerapan SMK3

Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

Sosialisasi Norma K3, Penyuluhan dan Evaluasi Calon Ahli K3

Page 24: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

21

Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak

Pemeriksaan Kerja Malam Perempuan dalam rangka pencegahan terjadinya

Traficking

2. Bidang Ketransmigrasian

a). Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut :

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan lembaga pemerintah dalam

pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan

b). Kebijakan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:

Bantuan pendidikan pelayanan sosbud dan mental spiritual di Kawasan

transmigasi melalui penilaian dan pemilihan transmigrasi dan Pembina Kimtrans

teladan

Page 25: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

22

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

A. Rencana Program

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang

dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

SASARAN DAN PROGRAM SUMBER

DANA

PENANGGUNG

JAWAB

Sasaran 1 :

Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Kerja

Bidang PKP

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

APBN

2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

APBD

Sasaran 2 :

Meningkatkan mutu BLK

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

APBD BLK

Sasaran 3 :

Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan Kerja

Bidang PKP 1. Program Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

APBN

2. Program Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

APBD

Sasaran 4 :

Meningkatkan Sarana Hubungan Industrial

Bidang HIPK

1. Program Pengembangan HI dan

Peningkatan Jamsostek

APBN

2. Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

APBD

Sasaran 5 :

Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan

Industrial

1. Program Pengembangan HI dan

Peningkatan Jamsostek

APBN

Sasaran 6 :

Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

1. Program Pengembangan HI dan

Peningkatan Jamsostek

APBN

2. Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

APBD

Sasaran 7 :

Meningkatkan Kepesertaan Jamsostek

Bidang

Pengawasan

Ketenagakerjaan

1. Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

APBN

Sasaran 8 :

Meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Page 26: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

23

1. Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

APBN

2. Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

APBD

Sasaran 9 :

Terbangunnya lokasi permukiman transmigrasi dan

daerah sekitarnya yang Clean dan Clear serta layak

huni, layak usaha, layak berkembang dan layak

lingkungan (2C4L)

Bidang P4Trans 1. Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

APBN

2. Program Pengembangan Sumber Daya

Kawasan Transmigrasi

APBN

3. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

APBD

Sasaran 10 :

Jumlah Kelembagaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Permukiman

Bidang P2MKT

1. Program Pengembangan masyarakat dan

Kawasan Transmigrasi

APBN

Sasaran 11 :

Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan

potensial

1. Program Pengembangan masyarakat dan

Kawasan Transmigrasi

APBN

2. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

APBD

Sasaran 12 :

Terpilihnya transmigran teladan

1. Program Pengembangan masyarakat dan

Kawasan Transmigrasi

APBN

2. Program Pengembangan masyarakat dan

Kawasan Transmigrasi

APBD

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang akan dilaksanakan mencakup :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (APBN)

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

b. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalatas

c. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalatas

d. Pengembangan Standarisasi Kompentensi Kerja dan Program Pelatihan Binalatas

Page 27: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

24

2. Program Peningkatan Kualitias dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD), ditindaklanjuti

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja

b. Uji Ketrampilam

c. Bimtek Instruktur Lembaga Latihan Kerja

d. Monotoring Lembaga Latihan Swasta

e. Pembangunan Balai Latihan Kerja

f. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK

i. Perencanaan Penyusunan , Evaluasi Program Pelatihan ,Monitoring Lulusan dan

Pelaporan

j. Penelitian dan Pengembangan Program Pelatihan

k. Pemasaran Lulusan

l. Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

m. Pelatihan Produktivitas

n. Sosialisasi Produktivitas

o. Pembinaan Pengembangan Desa Produktif

p. Pelatihan Bimbingan 5 S pada UKM

3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (APBN)

a. Penempatan tenaga kerja dalam negeri

b. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri

c. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri

d. Peningkatan pengembangan pasar kerja

e. Dukungan managemen dan dukungan tehnis lainnya

4. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (APBD)

a. Padat Karya Produktif

b. Pendataan Kesempatan Kerja Sektoral dan PHK

Page 28: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

25

c. Pengembangan Kewirausahaan Pola Gramen Bank

d. Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader

e. Pengembangan Bursa Kerja

f. Pengembangan Informasi Pasar Kerja

g. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan

h. Penyuluhan Informasi Ketenagakerjaan

i. Bimtek Pelayanan Antar Kerja

j. Bimtek Bursa Kerja On Line

5. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (APBN)

a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

b. Peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan social tenaga kerja

c. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian

hubungan industrial;

d. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian

hubungan industrial;

e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja.

6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (APBD)

a. Monitoring dan Evaluasi ketenagakerjaan

b. Pengembangan Pengupahan

c. Pembinaan Organisasi Pekerja

d. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum

e. Sosialisasi Upah Minimum Provinsi

f. Forum Komunikasi Tripartit Tingkat Provinsi

g. Sistem deteksi hubungan Industrial

h. Pelaksanaan Hari K3

i. Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan provinsi

Page 29: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

26

j. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hyperkes dan KK di perusahaan

k. Penyuluhan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)di perusahaan

l. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pelaksana Hyperkes&KK

m. Pengujian Lingkungan Kerja

n. Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

o. Pendayagunaan Fasilitas Balai Hygine Perusahaan dan Ergonomi, Kesehatan dan

Keselamatan Kerja

p. Akreditasi

7. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan (APBN)

a. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga, personil dan penegakan hukum dalam

penerapan norma ketenagakerjaan

b. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak

c. Peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

d. Penigkatan penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja

8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBN)

a. Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi

b. Penyediaan tanah transmigrasi;

c. Dukungan teknis dan manajemen Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

9. Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi (APBD)

a. Sosialisasi Dalam Rangka Seleksi Rekrutmen Calon Transmigrasi Daerah Asal

b. Identifikasi/ Sosialisasi Kesiapan Calon Lokasi Transmigrasi

10. Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (APBN)

a. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat di kawasan

transmigrasi

Page 30: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

27

c. Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi

d. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

e. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (APBD)

a. Uji Coba Pengembangan Pertanian Organik

b. Fasilitasi pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan

c. Fasilitasi pembentukan penguatan koperasi

d. Pembibitan tanam-tanaman

e. Monotoring dan Evaluasi Ketransmigrasian

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUUan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD)

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan Komputer

Page 31: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

28

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD)

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

b. Pengadan Pakaian Olah Raga

15. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (APBD)

a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

(APBD)

a. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

c. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

B. Pendanaan Indikatif

Anggaran yang diperlukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan guna melaksanakan rencana strategis tersebut sebesar

Rp.198.580.000.000,- (tidak termasuk belanja tidak langsung), baik yang bersumber dari

APBD maupun APBN, dengan perincian sebagai berikut :

☻ Tahun 2011 Rp. 26.930.000.000.000

☻ Tahun 2012 Rp. 32.150.000.000.000

☻ Tahun 2013 Rp. 38.345.000.000.000

☻ Tahun 2014 Rp. 46.000.000.000.000

☻ Tahun 2015 Rp. 55.155.000.000.000

Page 32: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

29

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai hingga pada tahun 2015 meliputi hal-hal

sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja, dengan indikator :

a) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mencapai 99 %

b) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat mencapai 93 %

c) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan produktivitas mencapai 100 %

d) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 77 %

2. Sasaran : Meningkatkan mutu BLK, dengan indikator :

a). Persentase capaian BLK menuju bertaraf Internasional mencapai 100 %

3. Sasaran : Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, dengan

indikator :

a) Persentase Penduduk yang bekerja mencapai 93,38 %

b) Jumlah Angkatan Kerja mencapai 1.900.738 orang

c) Persentase kelulusan BLK yang bekerja mencapai 35 %

d) Persentase pengangguran terbuka 6,62 %

e) Persentase partisipasi angkatan kerja mencapai 73,03 %

f) Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha mencapai

85%.

4. Sasaran : Meningkatnya sarana hubungan industrial, dengan indikator :

a) Jumlah perusahaan yang membentuk LKS bipartit sebanyak 101 perusahaan

b) Jumlah serikat pekerja yang terbentuk sebanyak 319 SP

c) Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan sebanyak 300 perusahaan

d) Jumlah perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama sebanyak 160

perusahaan

5. Sasaran : Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator :

a) Persentasi Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mencapai 80 %

Page 33: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

30

6. Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Peserta, dengan indikator :

a) Persentase Peningkatan upah mencapai 9 %

b) Jumlah perusahaan yang membentuk koperasi pekerja mencapai 90 %

7. Sasaran : Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator :

a) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

75 %

8. Sasaran : Meningkatnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan

indikator :

a). Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 16,2 %.

b) Persentase perusahaan yang telah membentuk P2K3 mencapai 40,2 %

c) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan mencapai 90 %

d) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan K3 mencapai 80 %

e) Persentase perusahaan dengan predikat Zerro Accident mencapai 100 %

f) Persentase perusahaan yang memenuhi standar lingkungan kerja yang Sehat (sesuai

standar) mencapai 85,83 %

g) Persentase tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja mencapai 1

%.

9. Sasaran : Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah sekitarnya yang layak

clean dan clear serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan

(2C4L) , dengan indikator :

a). Persentasi lahan transmigran yang bersertifikat mencapai 100 %

c). Jumlah badan usaha di kawasan transmigrasi dan sekitarnya yang berinvistasi mencapai

6 perusahaan

10. Sasaran : Jumlah kelembagaan ekonomi dan social budaya permukiman, dengan

indikator :

a) Persentasi transmigran yang mengikuti pelatihan mencapai 6 %

b) Persentasi anak transmigran yang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun mencapai 100 %

c) Persentasi transmigran yang mendapat bantuan dari bidang sosbud. mencapai 100 %

Page 34: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

31

11. Sasaran : Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial, dengan indikator :

a) Persentasi lahan yg diusahakan mencapai 100 %

b) Jumlah kelompok usaha yg dikembangkan oleh transmigran mencapai 14 kelompok

12. Sasaran : Terpilihnya transmigran teladan, dengan indikator :

a) Persentasi transmigrans dengan katagori berhasil mencapai 100%

Keterkaitan antar unsur Renstra dan target capaian indikator kinerja pada akhir tahun 2015 serta

target kinerja tahunan, secara lengkap disajikan pada Matrik Renstra pada Lampiran II

Page 35: Renstra Disnakertrans Tahun 2015.pdf

32

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang

disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 serta

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Selatan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-

tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam

pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini mustahil dapat berhasil

tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua aparatur dalam mengatasi berbagai

persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakekatnya

menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah (grass root), karena berbicara

tentang tenaga kerja dan transmigrasi tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran

yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks.

Dengan komitmen yang kuat dari semua aparatur Dinas serta dukungan dari Pemerintah

Provinsi, lintas sektoral, LSM dan masyarakat, maka secara bertahap diharapkan dapat

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.