i
ii
KATA PENGANTAR
Tahun 2015 Merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Dalam kurun
waktu satu tahun ini terjadi perubahan Renstra berupa Review yang menjadi acuan untuk seluruh
unit kerja pada jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam
menyusun Rencana Strategis (Renja) serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan
terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan secara Keseluruhan.
Dalam implementasi lebih lanjut, Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi arahan bagi penetapan dan Strategi Pembangunan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Satuan-
satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Guna terciptanya satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar secara konsisten mengacu
pada dokumen Review Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015.
Semoga Tuhan YME Senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan Visi dan Misi
serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.
Banjarmasin, Januari 2015
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................................... ii
Daftar isi ............................................................................................................................... iii
BAB I : Pendahuluan ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Landasan Hukum ...................................................................... 2
C. Maksud dan Tujuan .................................................................. 2
D. Sistemmatika Penyusunan Renstra ......................................... 3
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ................................ 6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...................... 6
B. Sumber Daya SKPD .................................................................. 8
C. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 9
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ................................................................................... 15
A. Identifikasi Permasalahan ........................................................ 15
B. Isu Strategis ................................................................................ 16
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN .................................................................................... 17
A. Visi dan Misi .............................................................................. 17
B. Tujuan dan Sasaran .................................................................. 18
C. Arah Kebijakan dan Strategis.................................................. 19
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN
INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA ................................. 21
A. Rencana Program ...................................................................... 21
B. Pendanaan Indikatif .................................................................. 25
C. Indikator Kinerja ...................................................................... 27
BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 27
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari proses
pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong
pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Data Survey BPS Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2014, bahwa keadaan
ketenagakerjaan Kalimantan Selatan adalah :
1. Pada Februari 2014 jumlah angkatan kerja mencapai 2,0 juta orang mengalami kenaikan
sebesar 2,85 persen atau terjadi penambahan sebear 55,8 ribu orang dibanding Februari
2013
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta mengalami
kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding
Februari 2013
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan keadaan Februari 2014 adalah
4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar
3,84 persen
4. Sektor pertanian merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tercatat sebesar
36,84 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian, sektor perdagangan adalah sektor
kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 19,71 persen
2
5. Pada Februari 2014 sebanyak 63,43 persen adalah pekerja disektor informal, yaitu
berusaha sendiri (23,40 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,26 persen serta
pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar (21,77 persen)
6. Pekerja disektor formal tercatat sebesar 36,57 persen yaitu terdiri dari pekerja dengan
status buruh atau karyawan (33,55 persen) dan status berusaha sendiri dibantu dengan
buruh tetap (3,02 persen)
7. Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja 35 jam atau lebih seminggu mengalami sedikit
kenaikan sekitar 0,96 persen menjadi 62,90 persen dibandingkan setahun yang lalu,
penurunan terjadi pada penduduk yang bekerja antara 8 – 24 jam perminggu sebesar 2,63
persen
8. Setengah dari penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yaitu 53,99 persen masih
berijasah Sekolah Dasar dan 18,12 persen Sekolah Menengah Pertama, hanya 8,89 persen
mereka yang bekerja telah menyelesaikan jenjang Diploma atau Universitas
9. TPAK Februari 2014 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terjadi di Kalimantan
Selatan mencapai 72,95 persen. TPT tertinggi di Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,89
persen.
Berikut hasil survey BPS Prov. Kalimantan Selatan :
Kebutuhan
Hidup Layak
2013
TPAK
2013 TPT UMP
Prov. Kal Sel 1.227.546,67 69,08 3,79 1.337.500,- 1.620.000,-
Kab. Tanah Laut 69,19 3,12
Kab. Kotabaru 62,90 4,60
Kab. Banjar 76.20 2,62
Kab. Batola 74,84 3,40
Kab. Tapin 69,59 5,43
Kab. HSS 68,47 4,42
Kab. HST 70,88 1,79
Kab. HSU 72,95 2,83
Kab. Tabalong 74,85 2.20
Kab. Tanah Bumbu 65,39 7,32
Kab. Balangan 76,90 7,82
Banjarmasin 62,70 5,24
Banjarbaru 60,94 2,65
Sumber : BPS Prov. Kal Sel
3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai sebagai instansi yang bertugas
menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merencanakan
pembangunan yang difokuskan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasin melalui
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja,
pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi local dan daerah. Langkah-langkah
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan
kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha,
peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar, serta percepatan
pembangunan daerah. Secara spesifik upaya peningkatan daya saing bidang
ketenagakerjaan diarahkan pada bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk :
1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (decent work) dalam pengertian produktif dengan
perlindungan dan jaminan sosial yang memadai
2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor
pembangunan
3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan
kerja
4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada :
1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak
tumpang tindih dengan peruntukan lain
2. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi
3. Membangun keterkaitan antara desa dan kota di kawasan transmigrasi
4. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun
Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMD dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan. Rencana Strategis tersebut berisi tentang penjabaran Visi, Misi dan tujuan
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2011-2015 memuat visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.
B. Landasan Hukum
Ada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses
dan prosedur tentang Review Renstra yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN).
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
e. Peraturan PemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah
disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :
188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012
5
C. Maksud dan Tujuan
Dalam lingkup internal, terdapat beberapa regulasi (berikut perubahan) yang menjadi
kerangka dasar dari semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam konteks Review Renstra, terutama Target
Indikator Kinerja Sasaran belum sesuai Target Indikator Kinerja RPJM Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan
D. Sistematika Penyusunan Renstra
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyusunan Renstra
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
B. Kapasitas Pelayanan dan Asset yang dikelola
C. Pelayanan dan kelompok Sasaran/Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
A. Permasalahan Pokok
B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah
sesuai tugas dan fungsi SKPD
C.
D.
Tantangan
Peluang
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Arah Kebijakan dan Strategi
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program
B. Pendanaan Indikatif
C. Indikator Kinerja
D Batasan Operasional
BAB VI. PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
a. Tugas Pokok
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan urusan
pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai azas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan
kualitas dan penempatan tenaga kerja dan pencari kerja.
4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelaksanaan
dan pengembangan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
5) Perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi
penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
6) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.
7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan
pengendalian unit pelaksana teknis.
7
8) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan kesekretariatan
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan
tanggung jawabnya.
Unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
6. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Unsur organisasi secara lengkap disajikan pada gambar Struktur Organisasi sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DISNAKERTRANS PROV KAL-SELPERDA NO.6 TAHUN 2008 TANGGAL 15 APRIL 2008
KADIS
BID. PKP BID. HIPK BID.P4T BID. P2MKT
SEKSI PKS
SEKSI PPTK
SEKSI PPK SEKSI PENGAWASAN
SEKSI SYAKER
SEKSI KHI
SEKSI PENEM TRANS
SEKSI PEMB PEMUKIMAN
I
SEKSI PKT
SEKSI BSPL
SEKSI PUT
SEKSI PMSDM
HIPERKES PRODUKTIVITAS
JABATAN
FUNGSIONAL
KA. PROGRAM KA.KEUANGAN KA.UMKAP
SEKRETARIS
BLK
BP3TKI BALATRANS
UPTP
8
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Instruktur Balai Latihan Kerja
2. Pengantar Kerja
3. Pengawas Ketenagakerjaan
4. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
Setiap unsur organisasi tersebut diatas telah dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi
sebagai mana diatur pada peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 053 tahun 2009 .
tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
B. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang di kelola
1. Kapasitas Pelayanan
Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
Sumberdaya Manusia
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan per tanggal 01 Januari 2013 sebanyak 235 orang yang tersebar
pada Dinas Provinsi maupun pada UPTD-UPTD.
9
2. Aset yang dikelola Kapasitas Pelayanan
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai
berikut : (posisi bulan Desember 2013)
No Uraian Rp.
a Tanah 36.000.750.000.00
b Peralatan dan Mesin 1.715.389.932.83
c Gedung dan Bangunan 13.475.734.900.00
d Jalan, Irigasi dan jaringan 0
e Aset Tetap Lainnya 0
f Kontruksi dalam pengerjaan 0
C. Pelayanan dan Kelompok Sasaran/ Kinerja Pelayanan SKPD
1. Jenis Pelayanan
Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan PP
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
a. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja
Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.
Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.
Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta
penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri
Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan
kerja.
Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada
pencaker dan pengguna tenaga kerja
Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan
Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
10
Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga
penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan.
Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa
kerja/job fair skala provinsi.
Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat,
lansia dan perempuan
Penerbitan SPP AKAD skala provinsi.
Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia,
lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam satu provinsi
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS
dan lembaga sukarela
Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,
jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi
Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna
Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri
b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketanagakerjaan
Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala
berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu
wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
11
Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1
(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi.
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan
penutupan perusahaan.
Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan
melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil
verifikasi.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.
Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan
ketenagakerjaan.
Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar
norma ketenagakerjaan .
Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.
Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene
perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis.
Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala
provinsi.
12
c. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan
hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi
skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala
provinsi
Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT
atau LPT skala provinsi.
d. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi
Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan SDM dan masyarakat
transmigrasi
Fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan usaha produktif
masyarakat transmigrasi
Fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur
kawasan permukiman transmigrasi
2. Kelompok Sasaran
Yang menjadi kelompok sasaran dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat pencari kerja, tenaga kerja
dalam hubungan kerja, calon transmigran, transmigran yang masih dibina.
13
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Permasalahan Pokok
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah :
1. Masih belum maksimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Masih lemahnya lembaga hubungan industrial
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan
4. Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri
5. Banyaknya kesempatan kerja didalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga
Kerja Indonesia
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangungan ketransmigrasian adalah :
1. Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi
2. Masih banyak areal yang dicadangkan atau dicadangkan untuk transmigrasi yang masih
belum clear and clean
3. Masih rendahnya partisipasi pemerintah dan daerah dalam pembangunan transmigrasi
4. Banyaknya lokasi transmigrasi yang belum berkembang
5. Rendahnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi
B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai tugas dan
fungsi SKPD
Gambaran ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan pada Februari 2014 mengalami
sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya kenaikan jumlah Angkatan Kerja
sebesar 2,85 persen yaitu mencapai 2,0 juta orang atau terjadi penambahan sebesar 55,8 ribu
orang dibanding Februari 2013
Penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta, mengalami
kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding
Februari 2013.
14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah
pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan bulan
Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding
Februari 2013 sebesar 3,84 persen.
C. Tantangan
Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2015,
terdapat tantangan yang harus diatasi guna pencapaian kinerja diatas sebagai berikut :
1. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam
dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran..
3. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah, tenaga fungsional ketenagakerjaan
(instruktur, mediator, pengawas ketenagakerjaan) telah beralih tugas dan fungsinya.
4. Semakin terbatasnya tanah Negara untuk program transmigrasi akibat semakin besarnya
kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pengembangan usaha.
5. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan program pembangunan wilayah berjangka
panjang yang memerlukan biaya besar dan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan. Model
pembangunan yang demikian memerlukan keterlibatan semua pihak baik kalangan
birokrat, dunia usaha, maupun masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, namun
demikian minat dunia usaha untuk mengembangkan investasi terintegrasi dengan
pembangunan transmigrasi relative rendah.
D. Peluang
Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan di atas, namun dalam
pelaksanaannya juga terdapat peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut
diantaranya adalah :
1. Sumberdaya manusia/pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas pejabat struktural dan
fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas
15
ketenagakerjaan) serta staf merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan
dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup
menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Berbagai teknologi juga tersedia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
seperti teknologi pelatihan, teknologi informasi pasar kerja, dan berbagai teknologi
lainnya, berguna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
4. Demikian halnya dengan anggaran/pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Negara
dari Pajak maupun PNBP yang terakomodir dalam APBN dan APBD Provinsi
Kalimantan Selatan juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
5. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan potensi yang harus segera disambut dengan
pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja
Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan
memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi
dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perkonomiannya ternyata tidak
memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri
6. Pemerintah melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur ketenagakerjaan
seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha
7. Dalam rangka pelayanan dan perlindungan TKI di luar Negeri telah dibentuk dan
ditempatkan 10 (sepuluh) atas ketenagakerjaan di 9 negara penempatan, yaitu Malaysia,
Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jedah),Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Qatar,
Singapura, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Keberadaan atase ketenagakerjaan
tersebut dapat memberikan pelayanan informasi penempatan dan perlindungan
16
8. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas
perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan
dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal
tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari
pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan,
semakin besarnya peran Pemerintah Daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk
mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU
tersebut,maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2010-2014 semakin jelas
dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam
pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
17
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
1. V i s i
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang
Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ”.
Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
adalah sebagai berikut:
- Produktif mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga
mampu meningkatkan produksi
- Berdaya Saing mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi
wirausaha
- Mandiri mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari
bantuan pemerintah
- Sejahtera mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang
mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material
maupun spiritual.
2. M i s i
Dalam rangka pencapaian Visi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan menetapkan misi yaitu :
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja
b. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta
peningkatan kesejahteraan pekerja
18
c. Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara
berkelanjutan
d. Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri
dalam rangka menunjang pembangunan daerah
B. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian tersebut, lebih lanjut dirumuskan 7 tujuan dan 11 sasaran sebagai berikut :
MISI TUJUAN
Misi 1 1 Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja
2 Meningkatkan akses pencari kerja
Misi 2 3 Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan
sosial tenaga kerja
4 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan
sistem pengawasan ketenagakerjaan
Misi 3 5 Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi
Misi 4 6 Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran
7 Meningkatkan kualitas UPT(Unit Permukiman Transmigrasi)
Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 12 sasaran organisasi yang
dipetakan kedalam masing-masing tujuan sebagai berikut:
TUJUAN SASARAN
Tujuan 1 1 Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja
2 Meningkatkan Mutu BLK
Tujuan 2
3 Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kerja
Tujuan 3
4 Meningkatnya Sarana hubungan industrial
5 Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
19
6 Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
7 Meningkatnya kepesertaan jamsostek
Tujuan 4
8 Meningkatnya sistem managemen keselamatan dan kesehatan
kerja (K3)
Tujuan 5
9 Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah
sekitarnya yang clean dan clear serta layak huni, layak usaha,
layak berkembang dan layak lingkungan (2C4L)
Tujuan 6 10 Jumlah kelembagaan ekonomi dan sosial budaya di permukiman
Tujuan 7
11 Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial
12 Terpilihnya transmigrans teladan
C. Arah Kebijakan dan Strategi
Kebijakan dan strategi pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada
kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan RPJMD Provinsi Kalimantan
Selatan, yaitu :
1. Bidang Ketenagakerjaan
a) Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah menyiapkan
tenaga kerja yang kompeten, produktif melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi dan pemagangan berbasis masyarakat.
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui :
Pembinaan Desa Produktif
Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan
Peningkatan kapasitas kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan
Pelatihan dan Produktivitas
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Pengadan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Peningkatan Profrsionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur BLK
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
20
b) Kebijakan peningkatan konsolidasi program-program Perluasan Kesempatan Kerja
yang dilaksanakan pemerintah sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluas-
luasnya.
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :
Tenaga Sukarela yang melakukan Pendampingan dalam Program Perluasan
Kesempatan Kerja
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
Pengembangan Bursa Kerja
Pengembangan Informasi pasar kerja
Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan
Bimtek bursa kerja Online
c). Kebijakan peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja
melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk
mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:
Penguatan Kelembagaan dan Pemasyarakatan HI
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan
Penyelesaian Hubungan Industrial
Pengelolaan Persyarakat Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
d). Kebijakan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah:
Penerapan SMK3
Penanganan Kasus Ketenagakerjaan
Sosialisasi Norma K3, Penyuluhan dan Evaluasi Calon Ahli K3
21
Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak
Pemeriksaan Kerja Malam Perempuan dalam rangka pencegahan terjadinya
Traficking
2. Bidang Ketransmigrasian
a). Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut :
Penyediaan Tanah Transmigrasi
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan lembaga pemerintah dalam
pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan
b). Kebijakan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:
Bantuan pendidikan pelayanan sosbud dan mental spiritual di Kawasan
transmigasi melalui penilaian dan pemilihan transmigrasi dan Pembina Kimtrans
teladan
22
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
A. Rencana Program
Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang
dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :
SASARAN DAN PROGRAM SUMBER
DANA
PENANGGUNG
JAWAB
Sasaran 1 :
Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Kerja
Bidang PKP
1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas
APBN
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas
APBD
Sasaran 2 :
Meningkatkan mutu BLK
1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas
APBD BLK
Sasaran 3 :
Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kerja
Bidang PKP 1. Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
APBN
2. Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
APBD
Sasaran 4 :
Meningkatkan Sarana Hubungan Industrial
Bidang HIPK
1. Program Pengembangan HI dan
Peningkatan Jamsostek
APBN
2. Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
APBD
Sasaran 5 :
Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial
1. Program Pengembangan HI dan
Peningkatan Jamsostek
APBN
Sasaran 6 :
Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
1. Program Pengembangan HI dan
Peningkatan Jamsostek
APBN
2. Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
APBD
Sasaran 7 :
Meningkatkan Kepesertaan Jamsostek
Bidang
Pengawasan
Ketenagakerjaan
1. Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan
APBN
Sasaran 8 :
Meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
23
1. Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan
APBN
2. Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
APBD
Sasaran 9 :
Terbangunnya lokasi permukiman transmigrasi dan
daerah sekitarnya yang Clean dan Clear serta layak
huni, layak usaha, layak berkembang dan layak
lingkungan (2C4L)
Bidang P4Trans 1. Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
APBN
2. Program Pengembangan Sumber Daya
Kawasan Transmigrasi
APBN
3. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
APBD
Sasaran 10 :
Jumlah Kelembagaan Ekonomi dan Sosial Budaya
Permukiman
Bidang P2MKT
1. Program Pengembangan masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi
APBN
Sasaran 11 :
Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan
potensial
1. Program Pengembangan masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi
APBN
2. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
APBD
Sasaran 12 :
Terpilihnya transmigran teladan
1. Program Pengembangan masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi
APBN
2. Program Pengembangan masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi
APBD
Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang akan dilaksanakan mencakup :
1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (APBN)
ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
b. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalatas
c. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalatas
d. Pengembangan Standarisasi Kompentensi Kerja dan Program Pelatihan Binalatas
24
2. Program Peningkatan Kualitias dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD), ditindaklanjuti
dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja
b. Uji Ketrampilam
c. Bimtek Instruktur Lembaga Latihan Kerja
d. Monotoring Lembaga Latihan Swasta
e. Pembangunan Balai Latihan Kerja
f. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK
i. Perencanaan Penyusunan , Evaluasi Program Pelatihan ,Monitoring Lulusan dan
Pelaporan
j. Penelitian dan Pengembangan Program Pelatihan
k. Pemasaran Lulusan
l. Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
m. Pelatihan Produktivitas
n. Sosialisasi Produktivitas
o. Pembinaan Pengembangan Desa Produktif
p. Pelatihan Bimbingan 5 S pada UKM
3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (APBN)
a. Penempatan tenaga kerja dalam negeri
b. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri
c. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri
d. Peningkatan pengembangan pasar kerja
e. Dukungan managemen dan dukungan tehnis lainnya
4. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (APBD)
a. Padat Karya Produktif
b. Pendataan Kesempatan Kerja Sektoral dan PHK
25
c. Pengembangan Kewirausahaan Pola Gramen Bank
d. Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader
e. Pengembangan Bursa Kerja
f. Pengembangan Informasi Pasar Kerja
g. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan
h. Penyuluhan Informasi Ketenagakerjaan
i. Bimtek Pelayanan Antar Kerja
j. Bimtek Bursa Kerja On Line
5. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (APBN)
a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
b. Peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan social tenaga kerja
c. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian
hubungan industrial;
d. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian
hubungan industrial;
e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja.
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (APBD)
a. Monitoring dan Evaluasi ketenagakerjaan
b. Pengembangan Pengupahan
c. Pembinaan Organisasi Pekerja
d. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
e. Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
f. Forum Komunikasi Tripartit Tingkat Provinsi
g. Sistem deteksi hubungan Industrial
h. Pelaksanaan Hari K3
i. Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan provinsi
26
j. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hyperkes dan KK di perusahaan
k. Penyuluhan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)di perusahaan
l. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pelaksana Hyperkes&KK
m. Pengujian Lingkungan Kerja
n. Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
o. Pendayagunaan Fasilitas Balai Hygine Perusahaan dan Ergonomi, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
p. Akreditasi
7. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan (APBN)
a. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga, personil dan penegakan hukum dalam
penerapan norma ketenagakerjaan
b. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
c. Peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
d. Penigkatan penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBN)
a. Pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi
b. Penyediaan tanah transmigrasi;
c. Dukungan teknis dan manajemen Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
9. Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi (APBD)
a. Sosialisasi Dalam Rangka Seleksi Rekrutmen Calon Transmigrasi Daerah Asal
b. Identifikasi/ Sosialisasi Kesiapan Calon Lokasi Transmigrasi
10. Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (APBN)
a. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat di kawasan
transmigrasi
27
c. Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi
d. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
e. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pengembangan
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (APBD)
a. Uji Coba Pengembangan Pertanian Organik
b. Fasilitasi pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan
c. Fasilitasi pembentukan penguatan koperasi
d. Pembibitan tanam-tanaman
e. Monotoring dan Evaluasi Ketransmigrasian
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUUan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
k. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD)
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan Komputer
28
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD)
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
b. Pengadan Pakaian Olah Raga
15. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (APBD)
a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
(APBD)
a. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
c. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
B. Pendanaan Indikatif
Anggaran yang diperlukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan guna melaksanakan rencana strategis tersebut sebesar
Rp.198.580.000.000,- (tidak termasuk belanja tidak langsung), baik yang bersumber dari
APBD maupun APBN, dengan perincian sebagai berikut :
☻ Tahun 2011 Rp. 26.930.000.000.000
☻ Tahun 2012 Rp. 32.150.000.000.000
☻ Tahun 2013 Rp. 38.345.000.000.000
☻ Tahun 2014 Rp. 46.000.000.000.000
☻ Tahun 2015 Rp. 55.155.000.000.000
29
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja yang ingin dicapai hingga pada tahun 2015 meliputi hal-hal
sebagai berikut :
1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja, dengan indikator :
a) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mencapai 99 %
b) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat mencapai 93 %
c) Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan produktivitas mencapai 100 %
d) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 77 %
2. Sasaran : Meningkatkan mutu BLK, dengan indikator :
a). Persentase capaian BLK menuju bertaraf Internasional mencapai 100 %
3. Sasaran : Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, dengan
indikator :
a) Persentase Penduduk yang bekerja mencapai 93,38 %
b) Jumlah Angkatan Kerja mencapai 1.900.738 orang
c) Persentase kelulusan BLK yang bekerja mencapai 35 %
d) Persentase pengangguran terbuka 6,62 %
e) Persentase partisipasi angkatan kerja mencapai 73,03 %
f) Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha mencapai
85%.
4. Sasaran : Meningkatnya sarana hubungan industrial, dengan indikator :
a) Jumlah perusahaan yang membentuk LKS bipartit sebanyak 101 perusahaan
b) Jumlah serikat pekerja yang terbentuk sebanyak 319 SP
c) Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan sebanyak 300 perusahaan
d) Jumlah perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama sebanyak 160
perusahaan
5. Sasaran : Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator :
a) Persentasi Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mencapai 80 %
30
6. Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Peserta, dengan indikator :
a) Persentase Peningkatan upah mencapai 9 %
b) Jumlah perusahaan yang membentuk koperasi pekerja mencapai 90 %
7. Sasaran : Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator :
a) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
75 %
8. Sasaran : Meningkatnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan
indikator :
a). Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 16,2 %.
b) Persentase perusahaan yang telah membentuk P2K3 mencapai 40,2 %
c) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan mencapai 90 %
d) Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan K3 mencapai 80 %
e) Persentase perusahaan dengan predikat Zerro Accident mencapai 100 %
f) Persentase perusahaan yang memenuhi standar lingkungan kerja yang Sehat (sesuai
standar) mencapai 85,83 %
g) Persentase tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja mencapai 1
%.
9. Sasaran : Terbangunnya lokasi pemukiman transmigrasi dan daerah sekitarnya yang layak
clean dan clear serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan
(2C4L) , dengan indikator :
a). Persentasi lahan transmigran yang bersertifikat mencapai 100 %
c). Jumlah badan usaha di kawasan transmigrasi dan sekitarnya yang berinvistasi mencapai
6 perusahaan
10. Sasaran : Jumlah kelembagaan ekonomi dan social budaya permukiman, dengan
indikator :
a) Persentasi transmigran yang mengikuti pelatihan mencapai 6 %
b) Persentasi anak transmigran yang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun mencapai 100 %
c) Persentasi transmigran yang mendapat bantuan dari bidang sosbud. mencapai 100 %
31
11. Sasaran : Terwujudnya desa transmigrasi yang mandiri dan potensial, dengan indikator :
a) Persentasi lahan yg diusahakan mencapai 100 %
b) Jumlah kelompok usaha yg dikembangkan oleh transmigran mencapai 14 kelompok
12. Sasaran : Terpilihnya transmigran teladan, dengan indikator :
a) Persentasi transmigrans dengan katagori berhasil mencapai 100%
Keterkaitan antar unsur Renstra dan target capaian indikator kinerja pada akhir tahun 2015 serta
target kinerja tahunan, secara lengkap disajikan pada Matrik Renstra pada Lampiran II
32
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 serta
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-
tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam
pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini mustahil dapat berhasil
tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua aparatur dalam mengatasi berbagai
persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakekatnya
menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah (grass root), karena berbicara
tentang tenaga kerja dan transmigrasi tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran
yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks.
Dengan komitmen yang kuat dari semua aparatur Dinas serta dukungan dari Pemerintah
Provinsi, lintas sektoral, LSM dan masyarakat, maka secara bertahap diharapkan dapat
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.