Top Banner

of 44

RENSTRA DINKES 2010 - 2015

Jul 18, 2015

Download

Documents

R.a. Kusuma
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ini adalah dokumen kerja Dinas/SKPD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini adalah : 1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD 2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD 3. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bone Bolango khususnya di bidang kesehatan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Bone Bolango sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Bone Bolango untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Maksud penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan

komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga

1

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

C. Landasan Hukum Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghendaki arah dan tujuan kebijakan

pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan atas Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara melaksanakan pemerintahan pembangunan memegang bagi peranan penting rakyatnya. dalam Untuk

kepentingan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Landasan hukum yang diberikan adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam

menjalankan tugas-tugasnya dan terhindar dari praktek-praktek korupsi, 2

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

kolusi

dan

nepotisme

yang

dapat

merusak

sendi-sendi

kehidupan

bermasyarakat. Aspek-aspek pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan dan kerjasama antar daerah. Landasan hukum lainnya adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penjelasan ini berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000. Status Hukum Renstra sesuai Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pasal 4 (3). Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Renstra memiliki sejumlah indikator sebagai berikut : 1. Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. 2. PRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi primer yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi

pertumbuhannya maupun sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang memihak pada masyarakat kurang mampu. 3. Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, gejala kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang. 4. Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

3

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra SKPD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders : wakil rakyat, masyarakat, pemerintahan kota, pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan

pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

KEP. BUPATI RINCIAN APBD

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan programprogram strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP

merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP. Dalam mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara

4

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Bupati di akhir masa jabatannya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategik yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstrada adalah sebagai berikut : 1. Proaktif, bukan reaktif Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif. 2. Berorientasi output, bukan input Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka

perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Visioner Perencanaan strategik yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Adaptif dan akomodatif Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Alur Mekanisme Penyusunan Renstra SKPD 2010 - 2015

5

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

E. Sistematika Penyusunan Renstra Dokumen Renstra SKPD tahun 2010 - 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ini disusun sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang B. Pengertian C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra D. Landasan Hukum E. Sistematika Penulisan Renstra. BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Hal-hal yang Dianggap Penting BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD. A. Kondisi Umum Saat Ini 1. Permasalahan (Isu Strategis) 2. Identifikasi Faktor Internal 3. Identifikasi Faktor Eksternal B. Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi D. Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.

Program dan Kegiatan Pokok Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan Kegiatan Kewilayahan BAB VI. PENUTUP.

LAMPIRAN

6

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSIDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan. Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) memiliki eksistensi untuk

membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

A. Struktur Organisasi

7

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kondisi tenaga kesehatan diKabupaten Bone Bolango tahun 2010 dari segi ratio perpenduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini : NO INDIKATOR TARGET 2010TENAGA YANG ADA SAAT INI

RASIO TENAGA TERHDP PDDK SAAT INI 7 1 1 1 1 35 41 10 12 22 131

KEKUR ANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rasio Dokter Per - 100.000 Penduduk Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Rasio Dokter Keluarga 1.000 Keluarga Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Rasio Apoteker Per 100. 000 Penduduk Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk Rasio Ahli Gizi Per 100.000 Penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per 100.000 Penduduk Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per 100.000 Penduduk JUMLAH TOTAL

40 6 2 11 10 100 117.5 22 40 40 388.5

11 2 1 1 1 53 62 16 19 33 199

33 5 1 10 9 65 77 12 28 18 258

C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango adalah melaksanakan

kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 3. Pembinaan terhadap unit pelaksanan teknis dinas 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

8

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

Tugas Pokok dan Fungsi dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dapat diuraika sebagai berikut : I. KEPALA DINAS Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ( Bupati dan Sekretaris Daerah) 2. Memberikan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap Pekerjaan yang diberikan kepada Unsur-unsur : 2.1. Kepala Bagian Tata Usaha 2.2. Kepala Bidang Yankesmas 2.3. Kepala Bidang P2M PL 2.4. Kepala Bidang Kesga 2.5. U P T Dinas Kesehatan Fungsi : 1. Mengadakan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Kolaborasi, baik dalam Lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi instansi lainnya diluar Dinas sesuai dengan Tugas bagian dan Bidang masing-masing 2. Mengevaluasi seluruh Program dan kegiatan bagian dan Bidangbidang di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan dan Unit-unit

Pelaksanaan Teknis Dinas. 3. Memberikan Laporan Kegiatan Program secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah. 4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, /Instansi terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kab. Bone Bolango. 5. Melaksanakan Konsultasi dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekertaris Daerah atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerja Dinas

Kesehatan.

II. SEKRETARIAT Tugas Pokok : Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan serta aset. Fungsi :

9

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

1. Penyusunan perencanaan anggaran belanja satuan organisasi di lingkuangan dinas 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, kerumah tanggan, dokumentasi dan kepustakan. 3. Pelayanan teknis dministrasi kepada semua satuan organisasi dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dinas 4. Pelakasaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka menggariskan kebijakan di bidang tugasnya 5. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi 6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan

III. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tugas : 1. Urusan Umum a. Menyusun Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Urusan umum Rumah Tangga Dinas dan UPTnya. b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Barang Inventaris milik Dinas,Daerah dan Negara. c. Melaksanakan Persiapan rapat-rapat Dinas dan Arsiparis serta kehumasan. d. Melaksanakan penataan Administrasi barang Inventaris. e. Melaksanakan Pembinaan terhadap Petugas Kehumasan dan bendahara Barang. 2. Urusan Kepegawaian / Nakes. a. Merumuskan kebutuhan pegawai / Nakes pada Dinas dan UPTnya. b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi kepegawaian/nakes dan penenpatannya. c. Merencanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Nakes melalui pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus profesi. d. Merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

10

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

e. Melaksanakan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil /Nakes secara Keseluruhan. f. Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian. 3. Melakukan Konsultasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha atas Pelaksanaan Urusan umum dan Kepegawaian / Nakes.

IV. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Tugas : 1. Membuat Perencanaan Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan dan UPTnya. 2. 3. Menyusun/Merumuskan Ramperda Retribusi Pelayanan Kesehatan. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bagian Tata Usaha. 4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan di

Lingkungan Dinas dan UPTnya. 5. 6. Melaksanakan Penataan dan Pelaporan Administrasi Keuangan. Melaksanakan Pengawasan Verifikasi Administrasi Kuangan sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang Berlaku. 7. Melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas atas pelaksanaan penyusunan program / perencanaan dan urusan keuangan.

V. KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT (YANKES) Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pembinaan

dan Pelayanan Kesehatan Fungsi : a. Merencanakan dan merumuskan Program Yankes di bidang Promosii Kesehatan dan Jaminan Pemilihan Kesehatan Masyarakat. b. Merencanakan dan merumuskan Program Farmasi dan Alkes. c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan mutu Pelayanan

Kesehatan Dasar dan Rujukan. d. Melaksanakan Koordinasi Program Bimbingan Kesehatan

Masyarakat,Promosi Kesehatan serta Program Farmamin dan Alkes baik Lintas Program maupun lintas Sektor. e. Melaksanakan Penataan Sistim Informasi lingkungan bidang Yankes. 11 Kesehatan (SIK) di

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

f. Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya baik Pemerintah maupun milik Swasta. g. Melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan Program di lingkungan bidang Yankesmas. h. Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Yankesmas. i. Mengambil kebijaksanaan apabila terjadi masalah / kasus di bidang Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat. j. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenagan dinas. Bidang Pembinaan dan pelayanan kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan

VI. KEPALA SEKSI PROMOKES DAN JPKM Tugas : a. Merencanakan dan merumuskan maupun mengkoordinasikan

pelaksanaan promosi kesehatan dan pesran serta masyarakat secara lintas program dan lintas sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat b. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan upaya kesehatan bersumber ddaya masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi seperti posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain c. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong pembentukan masyarakat untuk berbudaya / berperilaku hidup bersih dan sehat d. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik yang

memberikan dampak positif pada pembangunan kesehatan e. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan

pelaksanaan kelembagaan dan kepesertaan JPKM secara lintas program dan lintas sektor dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepersertaan JPKM 12

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

f. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan JPKM sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan efektif serta membina peserta JPKM dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. g. Melakukan advokasi dalam memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan kelembagaan dan kepesertaan JPKM bagi

masyarakat secara luas h. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang promosi kesehatan i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan

VII. KEPALA SEKSI FARMAMIN DAN ALKES Tugas : a. Membuat perencanaan dan merumuskan program Farmamin, dan Alkes. b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Program Farmamin dan Alkes. c. Melakukan Pengawasan dan pengendalian kepada Fasilitas dan Pengelolaan Kesehatan. d. Melaksanakan Pendataan, Registrasi dan perijinan pada fasilitas farmasi,Rumah makan/Industri ,Rumah Tangga,PDAM/industri air minum dan Alat Kesehatan. e. Mengkoordinasikan Program Farmamin dan Alkes baik Lintas Program maupun Lintas Sektor. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmamin dan Alkes g. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang Yankesmas atas pelaksanaan kegiatan farmamin dan alkes h. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa di bidang farmamin dan alkes i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Yankesmas maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kefarmasian, Makanan,Minuman dan peralatan

13

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

VIII. KEPALA BIDANG PPM-PL Tugas Pokok : Melaksanakan Sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pemberantasan penyakit menular (P2M) dan Penyehatan Lingkungan ( PL ).

Fungsi : a. Merencanakan dan Merumuskan Program dan Kegiatan P2M-PL. b. Melaksanakan Pembinaan Program dan Kegiatan dibidang P2M-PL. c. .Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Program P2M-PL. d. Mengkoordinasikan Program P2M-PL Secara Lintas Program maupun Lintas Sektor.

e. Melakukan Pembinaan terhadap Wasor di lingkungan P2M-PL. f. Melakukan Penataan Sistim Informasi Manajemen Kesehatan (SIK) pada Program P2M-PL .

g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program P2M-PL. h. Melakukan Konsultasi dengan Kepala Dinas atas pelaksanaan Program/kegiatan i. P1M-PL .

Mengambil Kebijaksanaan bila terjadi Masalah/kasus Luar biasa.di Bidang P2M-PL.

Bidang P2M-PL terdiri dari : 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 2. Seksi Penyehatan Lingkungan (PL)

IX. KEPALA SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (P2M) Tugas : a. Membuat Perencanaan dan Merumuskan Program Pemberantasan penyakit menular (P2M). b. Melaksanakan Program Kegiatan P2M. c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Program serta Kegiatan P2M. d. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan P2M secara Lintas Program maupun Lintas Sektor e. Mengadakan Pendataan, Pemetaan dan pengadministrasian Program P2M. f. Melaksanakan Kesehatan di Penataan dan Pemantauan Sistim Informasi

Lingkungan Seksi P2M. 14

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program P2M. h. Melaksanakan Konsultasi dengan Kepala Bidang P2M-PL atas Pelaksanaan Program P2M.

X. KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN (PL) Tugas : a. Merencanakan dan merumuskan Program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan (PL).

b. Melaksanakan Program dan kegiatan penyehatan Lingkungan. c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Program / Kegiatan Penyehatan Lingkungan.

d. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Penyehatam Lingkungan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor. Pendataan ,pemetaan dan registrasi program

e. Mengadakan

Penyehatan Lingkungan. f. Melaksanakan Penataan Sistim Informasi Kesehatan di bidang Penyehatan Lingkungan.

g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan Penyehatan h. Melakukan Pelaksanaan Lingkungan. Konsultasi dengan Kepala Bidang P2M-PL atas

Program PL.

XI. Bidang

Perencanaan,

Surveilance tugas

dan

SIK di

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

Dinas

Bidang

Perencanaan

Surveilance dan SIK Fungsi : a. Merumuskan rencana Strategis menyeluruh. b. Merumuskan dan Mengendalikan Rencana Tahunan Program Pembangunan Kesehatan secara

Pembangunan Kesehatan. c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kesehatan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor. d. Menyusun Profil Bidang Pembangunan Kesehatan. e. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Sistim Informasi Kesehatan (SIK). f. Mengatur arus dan alur informasi dari dan ke masing-masing unit kerja

15

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

g. Mengatur komunikasi data dalam rangka pembangunan sistem informasi kesehatan daerah h. Menyiapkan bahan desain dan format aplikasi maajemen sistem Informasi Kesehatan. i. Mengintegrasikan dan mengembangkan data base masing-masing unit kerja j. Merencanakan dan merumuskan program monev dan surveilance epidemiolagi kesehatan termasuk identifikasi kasus dan masalah kesehatan serta informasi terkait lainnya k. Melaksanakan monev dan surveilance penyakit menular dan tidak menular l. Melaksanakan monev dan surveilance kesehatan lingkungan dan perilaku m. Melaksanakan monev dan surveilance masalah kesehatan n. Melaksanakan monev dan surveilance kesehatan matra o. Melakukan perekaman, pelaporan dan pengolahan data p. Melakukan analisis dan interpretasi data q. Membuat penyebaran informasi dan umpan balik kepada lintas sektor program dan lintas sektor yang membutuhkannya r. Membuat rekomondasi dan alternatif tindak lanjut s. Melaksanakan Pembinaan dan pelatihanteknis program monev dan dan surveilance epidemiologi kesehatan sesuai kebutuhan t. Melaksanakan Evaluasi / Review tahunan program pembagunan kesehatan Bidang Perencanaan dan pengembangan terdiri dari : 1. Seksi perencanaan dan pengembangan SIK 2. Seksi monitoring, evaluasi dan sistem Surveilance

XII. SEKSI PERENCANAAN DAN SIK MEMPUNYAI TUGAS : a. Merumuskan rencana Strategis menyeluruh. b. Merumuskan dan Mengendalikan Rencana Tahunan Program Pembangunan Kesehatan secara

Pembangunan Kesehatan. c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kesehatan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor. d. Melaksanakan pembagungan sumber daya kesehatan

16

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

e. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Sistim Informasi Kesehatan (SIK). f. Melaksanakan Evaluasi / REVIEW Tahunan Program Pembangunan kesehatan g. Menyusun Profil dan LAKIP bidang pembanguanan Kesehatan h. Mengatur arus dan alur informasi dari dan ke masing-masing unit kerja i. Mengatur komunikasi data dalam rangka pembangunan sistem informasi kesehatan daerah j. Menyiapkan bahan desain dan format aplikasi maajemen sistem Informasi Kesehatan. k. Mengintegrasikan dan mengembangkan data base masing-masing unit kerja

XIII. SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN SISTEM SURVEILANCE MPUNYAI TUGAS : a. Merencanakan dan merumuskan program monev dan surveilance epidemiolagi kesehatan termasuk identifikasi kasus dan masalah kesehatan serta informasi terkait lainnya b. Melaksanakan monev dan surveilance penyakit menular dan tidak menular c. Melaksanakan monev dan surveilance kesehatan lingkungan dan perilaku d. Melaksanakan monev dan surveilance masalah kesehatan e. Melaksanakan monev dan surveilance kesehatan matra f. Melakukan perekaman, pelaporan dan pengolahan data g. Melakukan analisis dan interpretasi data h. Membuat penyebaran informasi dan umpan balik kepada lintas sektor program dan lintas sektor yang membutuhkannya i. j. Membuat rekomondasi dan alternatif tindak lanjut Melaksanakan Pembinaan dan pelatihanteknis program monev dan dan surveilance epidemiologi kesehatan sesuai kebutuhan

XIV. BIDANG KESEHATAN KELUARGA ( KESGA) Tugas : Melaksanakan sebagian Tugas Kepala Dinas di bidang Kesehatan keluarga KIA Fungsi : 17

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

a. Merencanakan dan Merumuskan Program Kesga dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat b. Melaksanakan Pembinaan Program Kesehatan Ibu, Anak/Keluarga Berencana Masyarakat c. Mengkoordinasikan Program Kesga secara Lintas Program dan Usia Lanjut dan program Peningkatan Gizi

maupun Lintas Sektor. d. Mengkoordinir Penataan Sistim Informasi Kesehatan (SIK)

di Lingkungan Bidang Kesga. e. Melaksanakan Evaluasi Program Kesga. f. Mengkoordinir Kepala-kepala Seksi dibidang KESGA dalam hal pendataan,pemetaan dan Pengadministrasian Seluruh Kegiatan Program. g. Mengkonsultasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kesga dengan Kepala Dinas. h. Mengambil Kebijaksanaan /Keputusan apabila terjadi Kasus Luar biasa (KLB) pada Program Kesga. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari : 1. 2. Seksi Kesehaan Ibu dan Anak dan Usia Lanjut Seksi Bina Gizi dan Masyarakat

XV. SEKSI KIA,KB DAN LANSIA Tugas : a. Merumuskan rencana Program pelayanan Kesehatan

Ibu/Anak,Keluarga Berencana dan Usia Lanjut secara lintas program dan lintas sektor. b. Menyusun pengelolaan dan merencanakan kesehatan secara berbasis lebih professional dalam

upaya

masyarakat

percepatan penurunan AKI dan KB serta peningkatan UHH. c. Melaksanakan analisis dan mengkoordinir system pencatatan dan pelaporan serta penataan sistim informasi kesehatan (SIK) di seksi KIA / KB dan lanjut usia. d. Melaksanakan Advokasi dalam pembuatan kebijakan percepatan penurunan AKI dan KB serta peningkatan UHH. e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan program KIA/KB dan usia lanjut dalam upaya percepatan penurunan AKI dan KB serta peningkatan UHH 18

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

f. Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

serta

pengendalian

program KIA/KB dan usia lanjut agar mampu merencnakan kegiatan yang berkelanjutan secara berkala dalam upaya

kecepatan penurunan AKI dan AKB, serta peningkatan UHH. g. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang ksga tentang pelaksanaan kegiatan dan permasalahan program KIA/KB dan Usila. h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

XVI. SEKSI BINA GIZI MASYARAKAT Tugas : a. Merencanakan dan merumuskan program bina Gizi Masyarakat. b. Melaksanakan Pembinaan Program Pelayanan Gizi dan Pemantauan Status Gizi Masyarakat. c. Melaksanakan Pendataan, pemetaandan Registrasi Status Gizi Masyarakat. d. Melaksanakan Koordinasi program bina Gizi Masyarakat baik Lintas program maupun lintas Sektor. e. Melaksanakan Masyarakat. f. Melaksanakan Penataan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) dan Pelaporan Program bina Gizi Masyarakat. g. Melakukan Evaluasi Secara berkala program bina Gizi Masyarakat. h. Melaksanakan Konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bidang Kesga atas pelaksanaan kegiatan program Gizi Masyarakat. Pemantauan / Monitoring Program bina Gizi

19

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

A. Kondisi Umum Saat Ini a. Permasalahan Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu daerah adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Status Gizi, maka dapat diuraikan kondisi derajat kesehatan masyarakat Bone Bolango adalah sebagai berikut : 1. Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian Ibu di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2005 sampai saat ini masih fluktuatif, tetapi telah menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun. AKI Kabupaten Bone Bolango tahun 2009 adalah 326,3 per 100.000 KLH, atau 9 kematian dari 2.758 KLH. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 435,9 per 100.000 kelahiran hidup atau 12 kasus kematian dari 2.753 KLH. Angka ini masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target 2010 yaitu 150 per 100.000 KLH. Kematian ibu terjadi pada masa bersalin dan nifas. Kasus terdapat di 9 wilayah kerja Puskesmas yakni Puskesmas Bone, Bonepantai, Kabila Bone, Bulango, Bulango Selatan, Suwawa Tengah, Tilongkabila, Tapa dan Kabila masingmasing satu kasus.AKI 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

880

436 326 198 195

AKI

2005

2006

2007

2008

2009

Untuk Tahun 2010 jumlah kasus kematian Ibu sampai bulan September sebesar 5 kasus.

20

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

Upaya menurunkan kematian ibu terus diupayakan melalui peningkatan jumlah desa Siaga, pemerataan sarana kesehatan, penyebaran tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat, pengembangan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K),

pengembangan puskesmas menjadi puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar di 3 Puskesmas, Bone Pantai, Suwawa dan Dumbayabulan), untuk memutuskan 3 Terlambat yang menjadi penyebab kematian yaitu : terlambat mengambil keputusan, terlambat transportasi dan terlambat tindakan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) AKB di Kabupaten Bone Bolango masih masih tinggi . Tahun 2009 sebesar 18,8 per 1.000 KLH atau 51 orang per 2.716 KLH. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2007.AKB 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18 15 11 8

19

AKB

2005

2006

2007

2008

2009

Untuk Tahun 2010 jumlah kasus kematian bayi sampai bulan September sebesar 25 kasus.

21

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

3. Status Gizi Grafik Trend Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Bone Bolango 2005-2010Gizi Buruk 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2005 2006 2007 0,65 0,11 2008 2009 1,09 1,84 Gizi Buruk 3,11

Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun walaupun masih fluktuatif. Penurunan prevalensi ini karena berbagai upaya penanggulangan yang dimulai dari deteksi dini, hingga rujukan ke Terapeutic Feeding Centre (TFC) dan pemberian makanan tambahan kepada balita gizi kurang dan gizi buruk.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Indikator cakupan yang secara tidak langsung berhubungan dengan Angka Kematian Ibu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009

INDIKATORCakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes

200574.61 67.98

200669.00 63.1

200749,80 50.9

200861.66 65.52

200966.80 65.29

22

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

Kunjungan ibu hamil ke empat pada triwulan III merupakan salah satu indikator penting dimana dengan meningkatnya jumlah K4, sebab pada kunjungan ke empat kita dapat mendeteksi apakah ibu akan melahirkan normal atau dengan penyulit, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Meskipun cakupan K4 selama 5 tahun dapat dikatakan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan sehingga mencapai target yang diharapkan yaitu 95%. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang keadaannya semakin stabil dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan menjadi 90%. Salah satu penyebab masih tercapainya target SPM untuk cakupan K4 dan persalinan Nakes adalah kurangnya tenaga bidan dan perawat. Sehingga dengan penambahan bidan disetiap desa maka ibu hamil akan mudah mengakses pelayanan oleh tanaga kesehatan.

5. Pelayanan Kesehatan Bayi Berikut ini trend indikator cakupan yang secara tidak langsung berhubungan dengan Angka Kematian Bayi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009

Dari grafik di atas terlihat Cakupan Kunjungan Bayi dari tahun 2005 mengalami trend penigkatan sampai dengan tahun 2007, namun pada tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan.

23

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

6. Pelayanan Imunisasi Balita% Cakupan UCI80 70 60 50 40 30 20 10 0 % Cakupan UCI

2005 55

2006 46

2007 75

2008 40

2009 32

Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana pelayanan imunisasi balita yaitu cakupan desa UCI. Pada Tahun 2008 mengalami penurunan disebabkan karena adanya pemekaran kecamatan dan desa yang dari 89 menjadi 131 desa sehingga terjadi Perubahan lokasi dan Jadwal pelaksanaan posyandu, hal ini membingungkan masyarakat, Banyak masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut, Tarik menarik tempat pelaksanaan posyandu, belum lagi masalah internal puskesmas.

7. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah balita yang datang ke posyandu (D/S) merupakan salah satu indikator dalam pelayanan kesehatan anak balita.

Adanya peningkatan angka cakupan D/S (jumlah semua balita dibagi dengan yang datanng ke posyandu) mulai tahun 2007 memberikan gambaran tingkat partisipasi masyarakat yang semakin baik dan peduli

terhadap kesehatan balita, keaktifan kader di desa dan kepedulian stake holder kesehatan di tingkat desa dan dusun. 24

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

8. Penemuan dan Penanganan Angka Kesakitan DBDTrend Angka Kesakitan DBD di Kabupate n Bone Bolango150 100 50 0Angka Kesakitan DBD

2005 31

2006 119.6

2007 6.86

2008 13.95

2009 11.54

Sumber : Data Profil 2005 sd 2009

Insidens penyakit demam berdarah

Dengue,

sejak tahun 2007 telah

mampu dikendalikan dengan berbagai upaya promotif dan preventif, seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan kader kesehatan, surveillance berbasisi masysrakat, hingga pemasyarakan PSN melalui gerakan 3 M, dan fogging.

9. Penemuan dan Penanganan CampakGrafik Insiden Campak di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 s.d. Tahun 2009 80 60 40 20 0 Kasus Campak

2005 0

2006 12

2007 47

2008 66

2009 61

Peningkatan trend penderita campak disebabkan perubahan kebijakan penanganan campak dari pasif menjadi active case detection (penemuan campak secara aktif).

25

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

10. Penemuan AFPCakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Cakupan Penem uan AFP per 100.000 penduduk 0 2005 0 2006 3 2007 2 2008 1 2009 2 1 2 2 3

Melihat trend penemuan AFP di atas dapat dikatakan berhasil karena sesuai dengan target cakupan yang ditentukan yakni >2/100.000. 11. Penemuan PnemoniaPenemuan Pnemonia Balita Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 s.d. 200950 40 30 20 10 0 Penemuan Pnemonia 2005 41 2006 17 24 17 11 2007 11 2008 24 2009 17 17 41

Tren cakupan penemuan penderita Pnemonia terlihat menurun, hal ini disebabkan beberapa factor, diantaranya petugas belum terlatih, hanya dua puskesmas yang menjalankan MTBS serta kegiatan penemuan penderita ISPA belum didukung oleh dana baik APBD II/Dekon maupun dana di Puskesmas. 12. Penemuan TB BTA+Cakupan Penemuan TB BTA+ Di kabupaten Bone Bolango120

80

40

0Cakupan Penemuan TB BTA+

2005 112

2006 104

2007 69

2008 74.9

2009 109

Sumber : Data P2M

26

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

Dari grafik di atas terlihat bahwa cakupan penemuan TB BTA+ mengalami penurunan di tahun 2007 karena minimnya dana yang ada sehingga penemuan penderita TB BTA+ tidak maksimal.

13. Penemuan Penderita DiarePersentasi Penemuan Penderita Diare Di Kabupaten Bone Bolango120 100 80 60 40 20 0 Persentasi Penemuan Penderita Diare 2006 97 2007 103 2008 91 2009 93 2010 25

Dari grafik di atas terlihat bahwa penemuan penderita diare tidak mengalami penurunan yang berarti sampai dengan 2009, karena rata-rata telah hampir memenuhi target nasional 100%. Namun di tahun 2010 sampai dengan semester I mengalami penurunan dratis dimungkinkan karena penderita diare yang berkurang dan atau masyarakat yang lebih memilih fasilitas kesehatan swasta.

14. Penemuan Penderita Kusta Untuk penemuan penderita penyakit Kusta di kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam table berikut iniTahun 2005 2006 2007 2008 2009Sumber : Data P2M

Jlh Penderita Ditemukan 52 20 17 13 41

Jlh Penderita Yg Masih Diobati Per 31 Desember 69 36 35 29 36

Prevalensi Rate 5.6 2.8 2.7 2.0 2.4

Dari table di atas kita dapat melihat Trend Prevalensi Rate Penyakit Kusta di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 seperti dalam grafik di bawah ini

27

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Kesehatan Kab. Bone BolangoPrevalensi Rate Penderita Kusta di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 sd Tahun 2009

6 4 2 0Prevalens i Rate Kus ta

2005 5.6

2006 2.8

2007 2.7

2008 2

2009 2.4

Penemuan penderita Kusta dari tahun ke tahun mengalami trend yang cukup baik namun Kabupaten Bone Bolango belum bisa mencapai target nasional dengan prevalensi rate yang ditargetkan yakni