Renstra 2015-2019 Review

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha

Esa, telah tersusun Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Jakarta

Utara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Agama Jakarta Utara.

Review Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan

dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang

dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis

disusun sesuai dengan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah

Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang

dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga

(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua

puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks

pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama

Jakarta Utara.

ii

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan

transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana

Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Review Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun

kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan

adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/

prioritas serta kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Semoga Review

Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Jakarta

Utara yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung ”

KETUA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH .NIP. 196710251992031002

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan

Agama Jakarta Utara merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama

Jakarta Utara sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk

di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Rencana Strategis ini dijabarkan

ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana

Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber

daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

2

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Utara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Agama Jakarta Utara memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di

Propinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)

pegawai sewilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara.

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara

selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Utara dirinci dalam

beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses

cepat oleh masyarakat

Sebelumnya tidak memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara,

namun kini sudah diterapkan Metode Angket dan Survey Kepuasan Masyarakat yang

secara periodik diambil datanya dan dievaluasi oleh pimpinan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Agama Jakarta Utara belum mempunyai kewenangan untuk merekrut

pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

Distribusi hasil Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara

3

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Utara dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memberikan informasi

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Agama Jakarta Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal

maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta

Utara

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan

Agama Jakarta Utara


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara

berupa internet, website Pengadilan Agama Jakarta Utara

4

D. Tantangan yang dihadapi (Challenges)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara yang akan dihadapi

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang

diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan


Personil di Pengadilan Agama Jakarta Utara belum seluruhnya menguasai visi dan

misi Pengadilan Agama Jakarta Utara

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi

untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Jakarta Utara membutuhkan waktu

lebih lama.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai

dengan kebutuhan.

5

BAB IIVISI, MISI, dan TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap

sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan

efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok

ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Visi Pengadilan Agama Jakarta Utara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Utara

6

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan

Agama Jakarta Utara.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan agama

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kepuasan pencari

keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam

mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan

sebagai berikut :

7

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam

mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan

sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikand. Persentase perkara yang diselesaikane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulanf. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan2. Peningkatan aksepbilitas

putusan HakimPersentase tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas yang diajukan verset disampaikansecara lengkap

b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yangdisampaikan secara lengkap dan tepat.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yangdisampaiakan secara lengkap dan tepat

d. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yangdisampaiakan secara lengkap dan tepat

e.Presentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkarag. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihakh. Prosentase responden yang puas terhadap proses

peradilan4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carasidang keliling

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

8

pengadilan.6. Meningkatnya kualitas

pengawasana. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,

dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan

Agama Jakarta Utara dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok

yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

9

BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA JAKARTAUTARA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Agama Jakarta Utara menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara

yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan

kinerja :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi

yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

11

BAB IVP E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan

upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program

yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta

output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Jakarta Utara harus terus disempurnakan dari

waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama

Jakarta Utara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan

dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan

Agama Jakarta Utara dapat terwujud dengan baik.

12

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Tujuan : .

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Gugatan- Permohonan

d. Persentase perkara yang diselesaikan : Gugatan Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 5 bulan Gugatan Permohonan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 bulan Gugatan Permohonan

10 %5 %

99,5 %100 %

81 %92 %

93 %100 %

7 %0 %

20 %,70 %

99,6 %100 %

85 %99 %

80 %100 %

20 %0 %

21 %71 %

99,6 %100 %

86 %97 %

80 %100 %

20 %0 %

22 %72 %

99,7 %100 %

86 %97 %

81 %100 %

19 %0 %

23 %73 %

99,7 %100 %

87 %98 %

81 %100 %

19 %0 %

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yangdisampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkap

c. Persentase berkas yang diregister dan telahdidistribusikan ke Majelis.

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yang diserahkanpenggugat/pemohon).

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkarag. Prosentase Responden yang puas terhadap

proses peradilan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sidang keliling.c. Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

99,5%99,5%99,5%

100%

100 %

100%

100%

100%12:1734100%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100 %

100%14:180090 %

100%100%

100 %

99,5%99,5%99.5%

100%

100%

100%

100%

100%16:1900

91%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100%

100%17:2000

92%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100%

100%18:210093%

100%100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEPUTUSAN KETUA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA

NOMOR : W9-A5/ /OT/SK/I/2016

TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA KETUA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Penetapan KinerjaTahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara perlu Rencana StrategisTahun 2015-2019;

b. Bahwa Rencana Strategis yang sudah ditetapkan perlu dilakukanreviuw untuk malakukan perubahan target kinerja sesuai denganrealisasi tahun sebelumnya.

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan inidipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai TimPenyusunan Review tersebut;-------------------------------------------------

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman;-------------------------------------------------------

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;-----------

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;---------

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;-------

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2015 – 2019;--------------------------------------------------------------------

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TataKerja Kementerian Negara Republik Indonesia;--------------------------

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005tentang Sekretariat Mahkamah Agung;-----------------------------------

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung--------------------------------

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Instansi Pemerintah;------------------------------------------

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi----------------------------------------

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;---------------------

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARATENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANASTRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA;---------

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Jakarta Utara;-------------------------------------------------------

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara;-

Ketiga : Hasil penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama JakartaUtara agar dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara;-----------------

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;----------

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : Januari 2016

Ketua Pengadilan AgamaJakarta Utara

H. ACHMAD ZAINULLAH,SH.MHNIP. 196710251992031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;b. Hakim Pengawas Bidang;c. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANOMOR : W9-A5/ /OT/SK/I/SK/2016TANGGAL : Januari 2016

Pembina : H.Achmad Zainullah, SH,MH

Drs.H. Paet Hasibuan, SH,MA

Penanggung Jawab : 1. Hj. Umi Salamah Tatroman, SH,MH

2. Wahida Muslihah, S.Sos

Koordinator : 1. Adri Syarifuddin Sulaiman, SH,MH

2. Agus Triyogo, SE

Anggota : 1. Ali Usman Hasibuan, SH,MH

2. R a h y u n i, SH

3. Purwanto Sigit Wibowo, SE.

4. Siti Fajriah, SE

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara,

H.Achmad Zainullah, SH,MHNIP. 196710251992031002

Renstra 2015-2019 Review

Documents