RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode …distanbun.riau.go.id/wp-content/uploads/2019/09/... · Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peyusunan

rancangan RENJA ini merpakan tahapan awal yang kemudia akan

disempurnakan menjadi Dokumen RENJA Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan yang definitif

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan RENJA ini dilaksanakan secara simultan

/ parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , evalusi pelaksanaan

RENJA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencaian

RENSTRA SKPD

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Tahun 2018 juga disusun sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau dalam jangka waktu satu tahun anggaran .

Dokumen ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun

lalu dan capaian RENSTRA SKPD, tujuan dan sasaran serta program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

i

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk proses

perencanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018

ii

Pekanbaru, Mei 2017

KEPALA DINAS TANAMAN PANGANHORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PROVINSI RIAU,

Ir. FERRY HC ERNAPUTRA, M.Si.PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19630224 199203 1 002

BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

I-1

I-3

I-4

I-5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPDA. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPDB. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDC. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPDD. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDE. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

II-1

II-12

II-36

II-38

II-40BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalB. Tujuan dan sasaran Renja SKPDC. Program dan Kegiatan

III-1

III-10

III-14

BAB IV. PENUTUP

iii

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan

yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor

54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk

perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar

bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya,

sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang

dilaksanakan oleh SKPD.

1

Di sisi lain, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

yang dalam fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam

rangka pengembangan tanaman pangan, hortikultura perkebunan ditugaskan

untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada

Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Sebagaimana dapat dilihat pembangunan pertanian secara umum terbukti

telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Data empiris menunjukkan

munculnya pusat-pusat perekonomian baru. Namun demikian pembangunan

pertanian kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, antara lain makin

terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terbatasnya ketersediaan

benih bermutu, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya

kelembagaan petani, tekanan globalisasi dan liberasi pasar, isu lingkungan dan

lain sebagainya.

Sejalan dengan semangat reformasi, perencanaan dan penganggaran dasar

serta otonomi daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana

menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program

pembangunan pertanian. Program dan kegiatan pembangunan pertanian

harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta maupun

stake holders (pemangku kepentingan) lainnya. Berdasarkan kerangka pikir

diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD

Provinsi Riau serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau 2017 - 2019. Sebagai penjabaran

dari Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, maka Renja

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau ditujukan

untuk mewujudkan Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya tanaman pangan , hortikultura

dan perkebunan yang maju, berdaya saing tinggi dan

berkelanjutan menuju kesejahteraan petani dengan dukungan

aparatur yang andal “.

2

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tanaman Pangan,

Hortikultura perkebunan tahun 2018 sehingga tujuan pembangunan Tanaman

Pangan, Hortikultura perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat

Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan

sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program

yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah

pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari

kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan,

telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti

3

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan, Forum SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah

tahun 2017 guna merumuskan perencanaan tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 menggunakan landasan yang dijadikan

sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor

112;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Riau;

12. Perda No.9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14).

14. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Provinsi Riau 2014-2019;

15. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau tahun 2017 - 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

MAKSUD

Maksud penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan

perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.

TUJUAN

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja SKPD Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.

2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

5

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ini mengacu pada Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV. Penutup

6

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14) maka terhitung untuk tahun 2017 terjadi

beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau merupakan gabungan dari fungsi

pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau sebelumnya,

Dinas Perkebunan dan fungsi penyuluhan pertanian pada Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Riau sebelumnya.

Dengan proses pemisahan dan penggabungan beberapa Perangkat Daerah

sebelumnya yang tergabung menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan maka juga terjadi penyesuaian pada dokumen perencanaan dan

penganggarannya, termasuk didalamnya terjadi perubahan pada Rencana

Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang

merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja OPD.

Perubahan dan penyesuaian dokumen perencanaan pada Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengakibatkan proses pelaksanaan

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, capaian Renstra SKPD

sebelumnya dan analisis Kinerja Pelayanan SKPD sebelumnya sulit untuk

dilakukan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dibentuk

Tahun 2017 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun

7

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14) sehingga Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD yang memuat

kajian (revisi) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

(Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun n-1) dan review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD

sampai dengan Triwulan II (dua) karena OPD Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau terbentuk pada bulan Januari tahun

2017 dan penyusunan Renja tahun 2018 pada bulan juli 2017.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD

s/d Triwulan II tahun 2017, Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5 yaitu tabel

Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Triwulan II tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau , dibawah ini :

8

Dari tabel T.VI.C.5 yaitu tabel Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II tahun 2017 Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat bahwa :

1. Sasaran I : Terwujudnya peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura diukur dengan tiga

indikator kinerja utama yang terdiri dari :

1. Jumlah produksi padi pada tahun 2017 dengan target 412.439 ton sampai

dengan Triwulan II telah tercapai 170.132 ton atau sebesar 41,2 %2. Jumlah produksi buah-buahan pada tahun 2017 dengan target 103.359 ton

sampai dengan Triwulan II telah tercapai 71.315 ton atau sebesar 68,9 %3. Jumlah produksi sayuran pada tahun 2017 dengan target 24.215 ton sampai

dengan Triwulan II telah tercapai 9.926 ton atau sebesar 40,9 %

Jumlah Produktivitas Komoditi Perkebunan (kelapa sawit, karet dan kelapa)

kg/ha/thn.

Target Jumlah Produktivitas Perkebunan yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu:

- Produktivitas Kelapa Sawit sebanyak 3.762 kg cpo/ha/th

- Produktivitas Karet sebanyak 1.130 kg k3/ha/th

- Produktivitas Kelapa sebanyak 1.187 kg kopra/ha/th

a. Produktivitas Kelapa Sawit

Untuk mengukur capaian indikator kinerja ini digunakan data statistik

perkebunan Provinsi Riau yang tersedia secara nasional, provinsi dan

kabupaten adalah data minus 1 dari tahun berjalan (n-1)

Dari target diatas untuk Produktivitas Kelapa sawit pada tahun 2016 dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 3.762 kg CPO/ha/th terealisasi 3.152

kg CPO/ha/th atau 83,78 % terjadi kekurangan produktivitas sebanyak 610 kg

CPO atau 16,25 % dari target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui

secara rinci produktivitas kelapa sawit tahun 2015 dan 2016 (ASEM) dapat

dilihat pada tabel dibawah ini. 9

Tabel . Jumlah Produktivitas Kelapa sawit Provinsi Riau tahun

2015-2016

No Kabupaten/KotaKelapa sawit

kg CPO/ha/thnKenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 3.125 2.641 -484 -15%2 Rokan Hulu 4.068 3.986 -82 -2%3 Pelalawan 4.410 3.914 -496 -11%4 Indragiri Hulu 4.040 3.782 -258 -6%5 Kuantan Singingi 3.585 2.675 -910 -25%6 Bengkalis 3.183 991 -2.192 -69%7 Rokan Hilir 3.515 3.272 -243 -7%8 Dumai 3.270 3.179 -91 -3%9 Siak 3.695 3.515 -180 -5%

10 Indragiri Hilir 4.245 3.343 -902 -21%11 Pekanbaru 4.082 3.693 -389 -10%12 Kep. Meranti - - - -

Rata-Rata 3.752 3.152 -600 -16%Ctt : data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas Secara keseluruhan Produkttivitas Kelapa sawit mengalami

penurunan sebanyak 600 kg atau -16%, dimana hampir seluruh kabupaten di provinsi

riau mengalami penurunan dimana untuk produksi tanaman kelapa sawit pada bulan

Januari s/d Juli tanaman mengalami masa treks buah (penurunan produksi

buah/TBS).

Sedangkan untuk produktifitas tanaman kelapa sawit secara teknis rata-rata berkisar

5 – 7 ton / ha / th sedangkan target produktifitas kepala sawit provinsi riau masih

sangat rendah yaitu 3,765 ton / ha

b. Produktivitas Karet

Dari target yang telah ditentukan untuk Produtivitas Karet pada tahun 2016 dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 1.130 kg dapat terealisasi sebanyak 1.090 kg

atau 96,5 % terjadi penurunan sebanyak 40 kg atau 3,5 %. Untuk mengetahui secara

rinci produktivitas Karet dari tahun 2015 ke tahun 2016 (Angka Sementara /ASEM)

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel . Jumlah Produktivitas Karet Provinsi Riau tahun 2015-2016

10

No Kabupaten/KotaKaret kg K3/ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 1.102 987 -115 -10%2 Rokan Hulu 1.156 1.107 -49 -4%3 Pelalawan 1.469 1.420 -49 -3%4 Indragiri Hulu 1.254 1.211 -43 -3%5 Kuantan Singingi 1.040 1.053 13 1%6 Bengkalis 949 458 -491 -52%7 Rokan Hilir 1.059 1.059 0 0%8 Dumai 1.338 1.296 -42 -3%9 Siak 1.011 1.911 900 89%

10 Indragiri Hilir 1.377 1.393 16 1%11 Pekanbaru 582 582 0 0%12 Kep. Meranti 969 980 11 1%

Rata-Rata 1.122 1.090 -32 -3,%Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan produktivitas karet mengalami Penurunan

sebanyak 32 kg K3 atau -3 %, sedangkan capaian produktivitas Karet yang

mengalami kenaikan adalah Kabupaten Siak sebanyak 900 kg K3 atau 89%,

Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 13 kg atau 1%, Kabupaten Indragiri Hilir

sebanyak 16 kg atau 1%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 11 kg atau

1%.

c. Produktivitas Kelapa

Dari target yang telah ditentukan untuk Produktivitas Kelapa pada tahun 2016

dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.187 kg dapat terealisasi sebanyak

1.154 kg atau 97,2 % terjadi penurunan sebanyak 33 kg atau 2,7 %. Untuk

mengetahui secara rinci produktivitas Kelapa dari tahun 2015 ke tahun 2016 (Angka

Sementara / ASEM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Produktivitas Kelapa Provinsi Riau tahun 2014-2016

No Kabupaten/KotaKelapa kg Kopra/ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 415 427 12 3%2 Rokan Hulu 547 548 1 0%3 Pelalawan 1.701 1.488 -213 -13%4 Indragiri Hulu 268 342 74 28%5 Kuantan Singingi 825 1.088 263 32%6 Bengkalis 1.172 325 -847 -72%7 Rokan Hilir 1.130 1.125 -5 0%8 Dumai 740 749 9 1%9 Siak 1.153 1.140 -13 -1%

11

10 Indragiri Hilir 1.184 1.170 -14 -1%11 Pekanbaru 1.500 1.500 0 0%12 Kep. Meranti 1.112 1.112 0 0%

Rata-Rata 1.181 1.154 -27 - 2,3 %Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel secara keseluruhan produktivitas kelapa mengalami Penurunan

sebanyak 27 kg kopra atau 2,3 %, sedangkan capaian produktivitas Kelapa yang

mengalami kenaikan adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan

Singingi

2. Sasaran II : peningkatan pemasaran hasil produksi Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Jumlah unit usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terbina

pengolahan dan pemasaranya. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

terbina pengolahan dan pemasarannya pada tahun 2017 dengan target 50

kelompok, terealisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 49 unit (kelompok)

atau realisasi 98 % yang dilaksanakan pada 12 kabupaten / kota,yang terdiri

dari pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 20 unit

(kelompok) dan pengembangan usaha perkebunan sebanyak 29 unit

(kelompok) Untuk pencapaian sasaran II faktor yang menyebabkan tercapainya target

sasaran adalah karena telah terlaksananya kegiatan diawal triwulan I sehingga

persentasenya tinggi

3. Sasaran III : peningkatan penerapan pertanian / Perkebunan Persentase yang menerapkan teknologi pertanian / perkebunan .

Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

mendapat bantuan penerapan pertanian / perkebunan berupa Alsintan (alat

mesin pertanian / perkebunan) pada tahun 2017 dengan target 149 kelompok,

terealisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 48 unit untuk 48 kelompok

atau realisasi 32,21 % pada kegiatan pembinaan dan pengadaan alat pasca

panen tanaman pangan yang berupa power tresher 45 unit dan corn sheller 3

unit, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengadaan barang (LPSE) Faktor penyebab tidak tercapainya target karena evaluasi kegiatan

dilaksanakan pada Triwulan II sedangkan kegiatan masih berjalan dalam tahap

pengadaan barang (PLSE)

4. Sasaran IV : Meningkatnya pembinaan kelompok tani Persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan

12

Untuk mengukur Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan

SDM dan kelembagaan petani dengan menghitung persentase kelompok tani

yang sudah dibina dibagi dengan jumlah total kelompok tani dikali seratus

persen. Adapun kelompok tani yang sudah dibina sebanyak .... dengan jumlah

total kelompok tani di provinsi Riau sebanyak... sehingga kelompok tani yang

sudah dibina sebanyak..... % Faktor yang sangat besar yang mempengaruhi peningkatan pembinaan

kelompok tani antara lain adalah factor anggaran kegiatan karena banyaknya

anggaran yang dirasionalisasikan sehingga pembinaan kepada kelompok tani

berkurang

5. Sasaran V : Meningkatnya produksi komoditi perkebunan penghasil pangan

Target Jumlah Produksi komoditi perkebunan penghasil pangan yaitu sagu

sebanyak 340.632 ton tepung sagu/tahun pada tahun 2017, untuk realisasi

Triwulan II tepung sagu sebanyak 217.663 ton tepung sagu/tahun atau 63,9 %.

Untuk lebih jelasnya capaian Produksi Sagu dari tahun 2015 – 2016 (ASEM)

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel . Jumlah Produksi Sagu Provinsi Riau tahun 2015-2016

No Kabupaten/KotaTepung Sagu kg /ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar - - - -2 Rokan Hulu - - - -3 Pelalawan 917 916 -1 -4 Indragiri Hulu - - - -5 Kuantan Singingi - - - -6 Bengkalis 3.025 1.032 -1.993 -39,4 %7 Rokan Hilir - - - -8 Dumai -- -- - -9 Siak 44.270 195 -44.075 - 99,5 %

10 Indragiri Hilir 7.715 13.458 -5.743 74,44 %11 Pekanbaru - - - -12 Kep. Meranti 310.105 202.062 108.043 34.84 %

Rata-Rata 366.032 217.663 -148.369 -40,53 %Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas Secara keseluruhan produksi Sagu

mengalami penurunan sebanyak 148.369 ton atau 40,53 % dari

tahun 2015 Faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi komoditi

perkebunan penghasil pangan (sagu) ini karena banyaknya tanaman 13

sagu yang tua rusak dan tidak adanya anggaran untuk

melaksanakan penanaman sagu sedangkan Provinsi Riau

mempunyai potensi yang cukupbesar untuk pengembangan

tanaman sagu terutama di kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri

Hillir, Bengkalis dan Pelalawan

6. Sasaran VI : Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian/perkebunan Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya

Dengan adanya peningkatan kapasitas penyuluh tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan maka diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada pelaku

utama baik petani / penyuluh/ pengurus kelompok tani dan pelaku usaha

pertanian (distributor / pengusaha pertanian, dll) sehingga dapat meningkatkan

hasil / produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Dengan meningkatnya kapasitas penyuluh akan berpengaruh terhadap

kegiatan usaha tani yang mengarah kepada usaha kelompok tani mandiri,

professional dan mampu bermitra dengan pelaku usaha dan dapat mengelola

sendiri kelembagaan dan anggotanya. Faktor yang menyebabkan penurunan kapasitas penyuluh tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan karena kurangnya anggaran untuk melakukan

peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan pelatihan dan

keterampilan bagi penyuluh

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator

kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 109

Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada

table berikut :

T.VI.C.1 yaitu tabel pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

14

15

TabelT.VI.C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

16

No Indikator

SPM /StandarNasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi CapaianCtt

AnalisisTahun2016 (thn-2)

Tahun2017 (thn-1)

Tahun2018 (thn)

Tahun2019 (thn+1)

Tahun2016 (thn-2)

Tahun2017 (thn-1)

Tahun2018 (thn)

Tahun2019 (thn+1)

1Jumlah produksipertanian (ton) - Padi - - - 412.439 419.663 425.000 - - 419.663 425.000 -- Buah - - - 103.359 108.645 112.670 - - 108.645 112.670 -- Sayuran - - -

24.215 26.04 26.704- -

26.04 26.704-

Produktifitasproduksiperkebunan- K. Sawit - - - 3.762 3.765 3.768 - - 3.765 3.768 -- Karet - - - 1.130 1.135 1.137 - - 1.135 1.137 -- Kelapa - - - 1.187 1.191 1.196 - - 1.191 1.196 -

2 Jumlah unitusaha tanamanpangan,hortikultura danperkebunanyang terbinapengolahan danpemasarannya(unit)

- - - 50 59 65 - - 59 65 -

3 Persentasepetani yangmenerapkanteknologipertanian /

- - - 62 62,5 63 - - 62,5 63 -

10

perkebunan

4 Pesentasekelompok taniyangmendapatkanpembinaan

- - - 75 78 80 - - 78 80 -

5 Jumlah produksikomoditiperkebunanpenghasilpangan (sagu)(ton)

- - - 340.632 345.741 347,532 - - 345.741 347,532 -

6 Persentasejumlah penyuluhyang meningkatkapasitasnya

- - - 65 75 95 - - 75 95 -

11

Dari table T.VI.C.1 yaitu table pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa kinerja

pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selaras dengan tujuan

dan sasaran RPJMD Provinsi Riau yaitu pada Misi ke - 7 RPJMD Provinsi Riau Tahun

2014-2019 (Revisi) , yaitu memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan.

Tujuan misi ke-7 dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan

yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang;2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan;3. Meningkatkan kesejahteraan petani;

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-7 ini adalah:

1. Optimalisasi lahan dan diversifikasi;2. Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan;3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan

masyarakat di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang diperoleh dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Tanaman Pagan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, telaahan

terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih, dan

telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga serta telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Identifikasi permasalahan-

permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Riau

3 (Tiga) tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan sebagai berikut :

Aspek Teknis

1) Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun 11

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen

komoditas Tanaman Pangan terutama padi semakin menurun. Tahun 2012

luas tanam padi di Provinsi Riau seluas 134.495 ha, Tahun 2013 turun menjadi

124.777 ha , Tahun 2014 menjadi 118.430 ha, tahun 2015 turun menjadi 99.054

ha dan tahun 2016 turun lagi menjadi 95.413 ha . Demikian juga halnya dengan

luas panen, untuk komoditas padi pada Tahun 2014 seluas 106.037 ha

turun menjadi 107.546 pada tahun 2015 ha dan terus mengalami penurunan

hingga menjadi 99.430 ha pada tahun 2016. Hal yang sama terjadi pada semua

komoditas tanaman pangan, yaitu kedelai, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

tanah dan kacang hijau.

Penurunan luas tanam dan luas panen ini terutama disebabkan karena alih fungsi

lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan)

dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll ) setiap tahun

semakin meningkat, terbatasnya jaringan irigasi yang rusak menyebabkan pada

musim kemarau ketersediaan air tidak ada dan pada musim penghujan terjadi

kebanjiran . Sementara itu sub sektor perkebunan juga tidak jauh berbeda. Luas

areal dan produksi tanaman kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau adalah yang

terluas di Indonesia. Pada tahun 2015, areal kelapa sawit Provinsi Riau 2,42 juta

hektar mencakup 21,42% dari total luas kelapa sawit Indonesia 11,3 juta hektar.

Sedangkan pada tanaman karet, areal tanaman karet Provinsi Riau tahun 2015

seluas 501.787 hektar berada ditempat kedua di Sumatera setelah Sumatera

Selatan. Namun beberapa periode hanya kelapa sawit pertumbuhan meningkat

sedangkan tanaman komoditi perkebunan lainya seperti kelapa, karet, pinang,

kopi, kakao, sagu terus mengalami penurunan akibat tanaman tua, alih komoditi

dan alih fungsi lahan.

2) Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai serta tanaman

hortikultura dan perkebunan di Provinsi Riau masih belum mencapai produktivitas

optimal. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 produktivitas tanaman padi berkisar

12

35,6 s/d 37,6 kw/ha. Produktivitas ini masih jauh di bawah produktivitas padi

nasional yang saat ini sudah mencapai 53,41 kw/ha.

Pada subsektor perkebunan produktivitasnya juga tidak jauh berbeda masih

dibawah standar yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal

terkait dengan aspek budidaya, yaitu penggunaan benih/bibit yang tidak unggul dan

bermutu, cara penanaman yang belum sesuai teknologi dan pemeliharaan tanaman

yang belum intensif, serta belum adanya teknologi yang eketif jika terjadi anomali

cuaca. Permasalahan rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit rakyat sebagai

akibat penggunaan bibit yang tidak unggul dan pemeliharaan tanaman yang tidak

standar serta tanaman yang sudah tua/rusak penting diatasi secara cepat dan

berkelanjutan. Begitu juga dengan permasalahan produktivitas kebun kelapa

sebagai akibat semakin luasnya tanaman kelapa tua/rusak dan kerusakan kebun

kelapa akibat instrusi air laut perlu segera diatasi. Pada tanaman karet permsalahan

rendahnya produktivitas sebagai akibat semakin luasnya tanaman karet tua/rusak

sehingga perlu untuk menanam kembali dengan tanaman karet unggul dan

pemeliharaan yang sesuai standar. Menempatkan pengembangan perkebunan

kelapa dan karet sebagai isu strategis Provinsi Riau akan dapat mengembalikan

kejayaan kelapa dan karet sebagai sumber perekonomian masyarakat di Provinsi

Riau.

3) Kondisi Sarana dan parasarana belum memadai

Kondisi sarana dan prasarana pertanian juga masih jauh dari yang diharapkan, baik

Alsintan maupun sarana pengairan dan jalan usahatani. Kondisi alat pengolahan

tanah (traktor roda 2) pada Tahun 2015 terdapat sebanyak 2.096 unit, dimana

yang dapat digunakan hanya 1.773 unit atau hanya mampu melayani

pengolahan lahan seluas 44.325 ha, kondisi yang sama juga terjadi pada

alsintan lainnya, seperti power thresher, sabit bergerigi dan sebagainya. Kondisi

jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan, disamping itu ketersediaan

air irigasi pada musim kemarau masih jauh dari harapan.

Pada sektor perkebunan, untuk peningkatan produksi sarana dan prasara yang

dibutuhkan antara lain jalan produksi, alat pengolah tanah, alat pemeliharaan

tanaman, alat pengendai hama dan penyakit. Sementara sarana dan prasarana

yang diperlukan dalam rangka peningkatan nilai tambah antara lain alat panen dan

alat pengolahan hasil. Sarana dan prasarana yang dimiliki petani saat ini masih

13

sangat kurang, sementara kemampuan petani untuk mengadakan secara swadaya

masih belum mampu sepenuhnya.

4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penguasaan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen

juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60 % dari anjuran yang

diterapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama

penyakit serta pemupukan juga masih rendah.

5) Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Kondisi Industri hilir pertanian masih sangat terbatas, padahal sebagaimana kita

ketahui bahwa nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar. Permasalahan

lain adalah masih sulitnya petani dalam memasarkan produk-produknya. Di beberapa

daerah sudah banyak tumbuh kawasan sentra produksi, seperti pada komoditas

sayuran, namun petani dihadapkan kepada persoalan sulitnya pemasaran dan

bahkan ada dari hasil petani yang tidak dapat dipasarkan atau tidak laku dijual.

Upaya pemasaran sayur ekspor secara teknis budidaya tidak ada masalah lagi,

namun pelaksanaan ekspor sayur ke Singapura belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Beberapa komoditi buah-buahan juga mengalami hal sulitnya

pemasaran terutama pada saat musim besar. Penyebab utamanya adalah kalah

bersaing dengan produk buah impor.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Riau lambat

dan Provinsi Riau hanya memproduksi serta mengekspor hasil perkebunan yang

bernilai tambah rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari ekpor minyak sawit dalam

bentuk CPO, kelapa dalam bentuk kopra, serta karet dalam bentuk karet kering dan

SIR. Apabila bahan baku hasil perkebunan yang tersedia dalam jumlah besar ini

diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi oleh sektor industri maka diyakini

ekonomi provinsi Riau akan semakin berkembang.

6) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil

Kehilangan hasil pada komoditas pertanian baik karena adanya gangguan

serangan hama dan penyakit maupun saat panen dan pasca panen masih cukup

tinggi. Pada Tahun 2015 serangan OPT pada tanaman padi tercatat seluas

6.335,84 ha dengan 20 jenis OPT. Pada tanaman jagung luas serangan komplek

14

OPT (14 jenis OPT) seluas 586,43 ha dan kedele seluas 265,5 ha dengan 12 jenis

OPT

7) Masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan

ketrampilan petani

Melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian masyarakat tani baik sebagai

pelaku utama maupun pelaku usaha dibekali dengan ilmu pengetahuan,

ketrampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru agar mereka tahu ,

mampu dan mau menerapkan informasi anjuran yang disampaikan oleh penyuluh

pertanian. Sesuai dengan dasar-dasar penyuluhan pertanian bahwa penyuluhan

pertanian itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha

agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar , teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya

sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas , efisiensi usaha, pendapatan dan

kesejahteraan petani serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Aspek Sosial Masyarakat

1) Ketahanan pangan masyarakat masih lemah

Definisi ketahanan pangan yang dikemukakan oleh FAO dalam konferensi pangan

dunia Tahun 1996 adalah “ketahanan pangan baru terjadi ketika semua orang,

setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis pada pangan yang cukup, aman dan

bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan seleranya dalam rangka

kehidupan yang sehat dan aktif “.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebaran daerah produksi pangan di Provinsi Riau

tidaklah merata dan tidak semua masyarakat menghasilkan pangan untuk

keluarganya dan belum semua masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk

mampu mengakses pangan bagi keluarganya. Dari data dapat diketahui rasio

produksi beras terhadap konsumsi penduduk Riau baru mencapai 0.51 atau 51 %,

Belum lagi ditinjau dari aspek distribusi, dimana masih ditemui adanya wilayah

yang sulit di akses pada saat tertentu, seperti musim hujan atau banjir, musim

kemarau panjang dan sebagainya, sehingga ada sebagian dari masyarakat Provinsi

Riau yang rentan dari sisi ketahanan pangan.

2) Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

15

Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi petani dalam

memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain.

Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi

lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal

dengan sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual hasil panennya.

Meskipun Pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim kredit program kredit

program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-

RE), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

kredit komersial lainnya, namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya masih

sulit diakses oleh petani. Hal ini disebabkan, antara lain:

a. Petani belum dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan;

b. Resiko agribisnis yang cukup tinggi;

b. Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak

dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. Belum tersedianya lembaga penjamin resiko usaha tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan.

3) Budaya/ kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan

ditingkat masyarakat/ petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu

faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan

masyarakat. Budaya/ kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman

dan pemiliharaan, juga dalam hal waktu penanaman.

4) Nilai Tukar Petani masih rendah

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama, masih

rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Sebagian besar

ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah sehingga pengolahan komoditas

pertanian menjadi penting untuk memberikan nilai tambah, membuka peluang

tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas. Karena itu,

perubahan paradigma pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari

produk-produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

16

Nilai Tukar Petani pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

mencapai NTP lebih dari 100, namun kadang kala juga berfluktuasi dan perlu

upaya-upaya untuk stabilitasnya.

Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai

peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah

yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu

upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

(diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan

merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus

sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu

organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang

memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan

perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan

teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara

kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum

sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi

penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui

penempatan yang belum megacu kepada aspek “the right man in the right place“

terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja

selama ini.

2 ) Belum Kuatnya Sistem Penyuluhan

Sistem penyuluham pertanian dibangun oleh subsistem sumberdaya personil,

subsistem kelembagaan, subsistem sarana dan subsistem metode penyuluhan.

17

Disadari bahwa pada saat ini sistem penyuluhan belum kuat, sehingga belum

mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan

petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistem penyuluhan adalah keterbatasan

penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompotensi, kelembagaan penyuluhan yang

belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai

dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani.

3) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian sehingga dengan

demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau

capaian hasil pembangunan. Petani tanaman pangan secara umum didominasi

oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat

rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya

SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat

dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek

pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan

dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur

penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Aspek Geografi dan Demografi

1) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap

aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan ( el-Nino dan La-nina),

sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud

dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan

yang harus diwaspadai. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan

adaptasi dari pemanasan global tersebut. Akhir-akhir ini Provinsi Riau diterpa

bencana kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan terutama lahan

gambut. Dalam jangka panjang kabut asap bukan saja berpengaruh terhadap

kesehatan manusia, namun juga akan menggangu terhadap pertumbuhan

tanaman dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses fotosintesa dan

tentunya akan menurunkan produksi tanaman.

2) Tingginya Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau termasuk pada kategori yang

tertingggi di Indonesia, meskipun Provinsi Riau berhasil dalam pelaksanaan

18

program Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah

penduduk per-rumah tanggga sebanyak 4 jiwa, tetapi laju pertumbuhan penduduk

tetap tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau lebih

disebabkan oleh tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai

alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena bencana alam yang berasal dari

Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah Penduduk Riau

Tahun 2016 berjumlah 6.500.971 jiwa dan tahun Tahun 2015 berjumlah

6.344.402 jiwa. Selama periode 2015 – 2016, pertumbuhan penduduk Provinsi

Riau meningkat sebesar 2,47 %, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan alami yang

hanya 1,5% per Tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan dampak negatif seperti

semakin meningkatnya penduduk miskin, jumlah pengangguran,

penyerobotan hutan dan lahan dan berbagai permasalahan sosial, budaya,

ekonomi, politik dan lainnya.

3) Sebagian besar daerah sentra produksi padi rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten

tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya

sebagaian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini

menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah

yang rawan banjir.

Kondisi sebaliknya juga terjadi pada musim kemarau, dimana sebagian besar areal

persawahan merupakan sawah tadah hujan, sehingga selalu kekeringan. Pada

sawah irigasi pun bila musim kemarau, air irigasi tidak mampu mensuplai

kebutuhan air pada tanaman. Kedepan perlu adanya terobosan untuk

penyelesaian masalah ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses membandingkan

antara Rancangan Awal RKPD 2017 dengan hasil analisis kebutuhan

perencanaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Analisis

19

kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang

disampaikan melalui tahapan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan

antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan

kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendanaan indikatif untuk

pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ada pada

Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah

direncanakan secara bersama dengan kabupaten kota. Pada Rancangan Awal

RKPD jumlah pagu indikatifnya sebesar Rp. 53.344.723.000, sedangkan pada

Analisis Kebutuhan sebesar Rp. 79.417.592.000 Selisih antara keduanya

sebesar Rp.-(26.072.869.000). Hal ini berarti terjadi kekurangan kebutuhan

pendanaan untuk pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan tahun 2018 untuk mencapai sasaran dan target pembangunan

daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

bersumber dari APBD Provinsi Riau.

20

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14) maka terhitung untuk tahun 2017 terjadi

beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau merupakan gabungan dari fungsi

pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau sebelumnya,

Dinas Perkebunan dan fungsi penyuluhan pertanian pada Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Riau sebelumnya.

Dengan proses pemisahan dan penggabungan beberapa Perangkat Daerah

sebelumnya yang tergabung menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan maka juga terjadi penyesuaian pada dokumen perencanaan dan

penganggarannya, termasuk didalamnya terjadi perubahan pada Rencana

Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang

merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja OPD.

Perubahan dan penyesuaian dokumen perencanaan pada Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengakibatkan proses pelaksanaan

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, capaian Renstra SKPD

sebelumnya dan analisis Kinerja Pelayanan SKPD sebelumnya sulit untuk

dilakukan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dibentuk

Tahun 2017 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun

7

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14) sehingga Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD yang memuat

kajian (revisi) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

(Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun n-1) dan review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD

sampai dengan Triwulan II (dua) karena OPD Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau terbentuk pada bulan Januari tahun

2017 dan penyusunan Renja tahun 2018 pada bulan juli 2017.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD

s/d Triwulan II tahun 2017, Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5 yaitu tabel

Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Triwulan II tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau , dibawah ini :

8

Dari tabel T.VI.C.5 yaitu tabel Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II tahun 2017 Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat bahwa :

1. Sasaran I : Terwujudnya peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura diukur dengan tiga

indikator kinerja utama yang terdiri dari :

1. Jumlah produksi padi pada tahun 2017 dengan target 412.439 ton sampai

dengan Triwulan II telah tercapai 170.132 ton atau sebesar 41,2 %2. Jumlah produksi buah-buahan pada tahun 2017 dengan target 103.359 ton

sampai dengan Triwulan II telah tercapai 71.315 ton atau sebesar 68,9 %3. Jumlah produksi sayuran pada tahun 2017 dengan target 24.215 ton sampai

dengan Triwulan II telah tercapai 9.926 ton atau sebesar 40,9 %

Jumlah Produktivitas Komoditi Perkebunan (kelapa sawit, karet dan kelapa)

kg/ha/thn.

Target Jumlah Produktivitas Perkebunan yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu:

- Produktivitas Kelapa Sawit sebanyak 3.762 kg cpo/ha/th

- Produktivitas Karet sebanyak 1.130 kg k3/ha/th

- Produktivitas Kelapa sebanyak 1.187 kg kopra/ha/th

a. Produktivitas Kelapa Sawit

Untuk mengukur capaian indikator kinerja ini digunakan data statistik

perkebunan Provinsi Riau yang tersedia secara nasional, provinsi dan

kabupaten adalah data minus 1 dari tahun berjalan (n-1)

Dari target diatas untuk Produktivitas Kelapa sawit pada tahun 2016 dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 3.762 kg CPO/ha/th terealisasi 3.152

kg CPO/ha/th atau 83,78 % terjadi kekurangan produktivitas sebanyak 610 kg

CPO atau 16,25 % dari target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui

secara rinci produktivitas kelapa sawit tahun 2015 dan 2016 (ASEM) dapat

dilihat pada tabel dibawah ini. 9

Tabel . Jumlah Produktivitas Kelapa sawit Provinsi Riau tahun

2015-2016

No Kabupaten/KotaKelapa sawit

kg CPO/ha/thnKenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 3.125 2.641 -484 -15%2 Rokan Hulu 4.068 3.986 -82 -2%3 Pelalawan 4.410 3.914 -496 -11%4 Indragiri Hulu 4.040 3.782 -258 -6%5 Kuantan Singingi 3.585 2.675 -910 -25%6 Bengkalis 3.183 991 -2.192 -69%7 Rokan Hilir 3.515 3.272 -243 -7%8 Dumai 3.270 3.179 -91 -3%9 Siak 3.695 3.515 -180 -5%

10 Indragiri Hilir 4.245 3.343 -902 -21%11 Pekanbaru 4.082 3.693 -389 -10%12 Kep. Meranti - - - -

Rata-Rata 3.752 3.152 -600 -16%Ctt : data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas Secara keseluruhan Produkttivitas Kelapa sawit mengalami

penurunan sebanyak 600 kg atau -16%, dimana hampir seluruh kabupaten di provinsi

riau mengalami penurunan dimana untuk produksi tanaman kelapa sawit pada bulan

Januari s/d Juli tanaman mengalami masa treks buah (penurunan produksi

buah/TBS).

Sedangkan untuk produktifitas tanaman kelapa sawit secara teknis rata-rata berkisar

5 – 7 ton / ha / th sedangkan target produktifitas kepala sawit provinsi riau masih

sangat rendah yaitu 3,765 ton / ha

b. Produktivitas Karet

Dari target yang telah ditentukan untuk Produtivitas Karet pada tahun 2016 dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 1.130 kg dapat terealisasi sebanyak 1.090 kg

atau 96,5 % terjadi penurunan sebanyak 40 kg atau 3,5 %. Untuk mengetahui secara

rinci produktivitas Karet dari tahun 2015 ke tahun 2016 (Angka Sementara /ASEM)

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel . Jumlah Produktivitas Karet Provinsi Riau tahun 2015-2016

10

No Kabupaten/KotaKaret kg K3/ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 1.102 987 -115 -10%2 Rokan Hulu 1.156 1.107 -49 -4%3 Pelalawan 1.469 1.420 -49 -3%4 Indragiri Hulu 1.254 1.211 -43 -3%5 Kuantan Singingi 1.040 1.053 13 1%6 Bengkalis 949 458 -491 -52%7 Rokan Hilir 1.059 1.059 0 0%8 Dumai 1.338 1.296 -42 -3%9 Siak 1.011 1.911 900 89%

10 Indragiri Hilir 1.377 1.393 16 1%11 Pekanbaru 582 582 0 0%12 Kep. Meranti 969 980 11 1%

Rata-Rata 1.122 1.090 -32 -3,%Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan produktivitas karet mengalami Penurunan

sebanyak 32 kg K3 atau -3 %, sedangkan capaian produktivitas Karet yang

mengalami kenaikan adalah Kabupaten Siak sebanyak 900 kg K3 atau 89%,

Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 13 kg atau 1%, Kabupaten Indragiri Hilir

sebanyak 16 kg atau 1%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 11 kg atau

1%.

c. Produktivitas Kelapa

Dari target yang telah ditentukan untuk Produktivitas Kelapa pada tahun 2016

dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.187 kg dapat terealisasi sebanyak

1.154 kg atau 97,2 % terjadi penurunan sebanyak 33 kg atau 2,7 %. Untuk

mengetahui secara rinci produktivitas Kelapa dari tahun 2015 ke tahun 2016 (Angka

Sementara / ASEM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Produktivitas Kelapa Provinsi Riau tahun 2014-2016

No Kabupaten/KotaKelapa kg Kopra/ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar 415 427 12 3%2 Rokan Hulu 547 548 1 0%3 Pelalawan 1.701 1.488 -213 -13%4 Indragiri Hulu 268 342 74 28%5 Kuantan Singingi 825 1.088 263 32%6 Bengkalis 1.172 325 -847 -72%7 Rokan Hilir 1.130 1.125 -5 0%8 Dumai 740 749 9 1%9 Siak 1.153 1.140 -13 -1%

11

10 Indragiri Hilir 1.184 1.170 -14 -1%11 Pekanbaru 1.500 1.500 0 0%12 Kep. Meranti 1.112 1.112 0 0%

Rata-Rata 1.181 1.154 -27 - 2,3 %Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel secara keseluruhan produktivitas kelapa mengalami Penurunan

sebanyak 27 kg kopra atau 2,3 %, sedangkan capaian produktivitas Kelapa yang

mengalami kenaikan adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan

Singingi

2. Sasaran II : peningkatan pemasaran hasil produksi Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Jumlah unit usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terbina

pengolahan dan pemasaranya. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

terbina pengolahan dan pemasarannya pada tahun 2017 dengan target 50

kelompok, terealisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 49 unit (kelompok)

atau realisasi 98 % yang dilaksanakan pada 12 kabupaten / kota,yang terdiri

dari pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 20 unit

(kelompok) dan pengembangan usaha perkebunan sebanyak 29 unit

(kelompok) Untuk pencapaian sasaran II faktor yang menyebabkan tercapainya target

sasaran adalah karena telah terlaksananya kegiatan diawal triwulan I sehingga

persentasenya tinggi

3. Sasaran III : peningkatan penerapan pertanian / Perkebunan Persentase yang menerapkan teknologi pertanian / perkebunan .

Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

mendapat bantuan penerapan pertanian / perkebunan berupa Alsintan (alat

mesin pertanian / perkebunan) pada tahun 2017 dengan target 149 kelompok,

terealisasi sampai dengan Triwulan II sebanyak 48 unit untuk 48 kelompok

atau realisasi 32,21 % pada kegiatan pembinaan dan pengadaan alat pasca

panen tanaman pangan yang berupa power tresher 45 unit dan corn sheller 3

unit, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengadaan barang (LPSE) Faktor penyebab tidak tercapainya target karena evaluasi kegiatan

dilaksanakan pada Triwulan II sedangkan kegiatan masih berjalan dalam tahap

pengadaan barang (PLSE)

4. Sasaran IV : Meningkatnya pembinaan kelompok tani Persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan

12

Untuk mengukur Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan

SDM dan kelembagaan petani dengan menghitung persentase kelompok tani

yang sudah dibina dibagi dengan jumlah total kelompok tani dikali seratus

persen. Adapun kelompok tani yang sudah dibina sebanyak .... dengan jumlah

total kelompok tani di provinsi Riau sebanyak... sehingga kelompok tani yang

sudah dibina sebanyak..... % Faktor yang sangat besar yang mempengaruhi peningkatan pembinaan

kelompok tani antara lain adalah factor anggaran kegiatan karena banyaknya

anggaran yang dirasionalisasikan sehingga pembinaan kepada kelompok tani

berkurang

5. Sasaran V : Meningkatnya produksi komoditi perkebunan penghasil pangan

Target Jumlah Produksi komoditi perkebunan penghasil pangan yaitu sagu

sebanyak 340.632 ton tepung sagu/tahun pada tahun 2017, untuk realisasi

Triwulan II tepung sagu sebanyak 217.663 ton tepung sagu/tahun atau 63,9 %.

Untuk lebih jelasnya capaian Produksi Sagu dari tahun 2015 – 2016 (ASEM)

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel . Jumlah Produksi Sagu Provinsi Riau tahun 2015-2016

No Kabupaten/KotaTepung Sagu kg /ha/thn Kenaikan/

Presentasi2015 2016 Penurunan

1 Kampar - - - -2 Rokan Hulu - - - -3 Pelalawan 917 916 -1 -4 Indragiri Hulu - - - -5 Kuantan Singingi - - - -6 Bengkalis 3.025 1.032 -1.993 -39,4 %7 Rokan Hilir - - - -8 Dumai -- -- - -9 Siak 44.270 195 -44.075 - 99,5 %

10 Indragiri Hilir 7.715 13.458 -5.743 74,44 %11 Pekanbaru - - - -12 Kep. Meranti 310.105 202.062 108.043 34.84 %

Rata-Rata 366.032 217.663 -148.369 -40,53 %Ctt : untuk data th 2016 Angka Sementara (ASEM)

Dilihat dari tabel diatas Secara keseluruhan produksi Sagu

mengalami penurunan sebanyak 148.369 ton atau 40,53 % dari

tahun 2015 Faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi komoditi

perkebunan penghasil pangan (sagu) ini karena banyaknya tanaman 13

sagu yang tua rusak dan tidak adanya anggaran untuk

melaksanakan penanaman sagu sedangkan Provinsi Riau

mempunyai potensi yang cukupbesar untuk pengembangan

tanaman sagu terutama di kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri

Hillir, Bengkalis dan Pelalawan

6. Sasaran VI : Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian/perkebunan Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya

Dengan adanya peningkatan kapasitas penyuluh tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan maka diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada pelaku

utama baik petani / penyuluh/ pengurus kelompok tani dan pelaku usaha

pertanian (distributor / pengusaha pertanian, dll) sehingga dapat meningkatkan

hasil / produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Dengan meningkatnya kapasitas penyuluh akan berpengaruh terhadap

kegiatan usaha tani yang mengarah kepada usaha kelompok tani mandiri,

professional dan mampu bermitra dengan pelaku usaha dan dapat mengelola

sendiri kelembagaan dan anggotanya. Faktor yang menyebabkan penurunan kapasitas penyuluh tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan karena kurangnya anggaran untuk melakukan

peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan pelatihan dan

keterampilan bagi penyuluh

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator

kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 109

Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada

table berikut :

T.VI.C.1 yaitu tabel pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

14

15

TabelT.VI.C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

16

No Indikator

SPM /StandarNasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi CapaianCtt

AnalisisTahun2016 (thn-2)

Tahun2017 (thn-1)

Tahun2018 (thn)

Tahun2019 (thn+1)

Tahun2016 (thn-2)

Tahun2017 (thn-1)

Tahun2018 (thn)

Tahun2019 (thn+1)

1Jumlah produksipertanian (ton) - Padi - - - 412.439 419.663 425.000 - - 419.663 425.000 -- Buah - - - 103.359 108.645 112.670 - - 108.645 112.670 -- Sayuran - - -

24.215 26.04 26.704- -

26.04 26.704-

Produktifitasproduksiperkebunan- K. Sawit - - - 3.762 3.765 3.768 - - 3.765 3.768 -- Karet - - - 1.130 1.135 1.137 - - 1.135 1.137 -- Kelapa - - - 1.187 1.191 1.196 - - 1.191 1.196 -

2 Jumlah unitusaha tanamanpangan,hortikultura danperkebunanyang terbinapengolahan danpemasarannya(unit)

- - - 50 59 65 - - 59 65 -

3 Persentasepetani yangmenerapkanteknologipertanian /

- - - 62 62,5 63 - - 62,5 63 -

10

perkebunan

4 Pesentasekelompok taniyangmendapatkanpembinaan

- - - 75 78 80 - - 78 80 -

5 Jumlah produksikomoditiperkebunanpenghasilpangan (sagu)(ton)

- - - 340.632 345.741 347,532 - - 345.741 347,532 -

6 Persentasejumlah penyuluhyang meningkatkapasitasnya

- - - 65 75 95 - - 75 95 -

11

Dari table T.VI.C.1 yaitu table pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa kinerja

pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selaras dengan tujuan

dan sasaran RPJMD Provinsi Riau yaitu pada Misi ke - 7 RPJMD Provinsi Riau Tahun

2014-2019 (Revisi) , yaitu memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan.

Tujuan misi ke-7 dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan

yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang;2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan;3. Meningkatkan kesejahteraan petani;

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-7 ini adalah:

1. Optimalisasi lahan dan diversifikasi;2. Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan;3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan

masyarakat di masa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang diperoleh dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi Dinas Tanaman Pagan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, telaahan

terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih, dan

telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga serta telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Identifikasi permasalahan-

permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Riau

3 (Tiga) tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan sebagai berikut :

Aspek Teknis

1) Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun 11

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen

komoditas Tanaman Pangan terutama padi semakin menurun. Tahun 2012

luas tanam padi di Provinsi Riau seluas 134.495 ha, Tahun 2013 turun menjadi

124.777 ha , Tahun 2014 menjadi 118.430 ha, tahun 2015 turun menjadi 99.054

ha dan tahun 2016 turun lagi menjadi 95.413 ha . Demikian juga halnya dengan

luas panen, untuk komoditas padi pada Tahun 2014 seluas 106.037 ha

turun menjadi 107.546 pada tahun 2015 ha dan terus mengalami penurunan

hingga menjadi 99.430 ha pada tahun 2016. Hal yang sama terjadi pada semua

komoditas tanaman pangan, yaitu kedelai, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

tanah dan kacang hijau.

Penurunan luas tanam dan luas panen ini terutama disebabkan karena alih fungsi

lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan)

dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll ) setiap tahun

semakin meningkat, terbatasnya jaringan irigasi yang rusak menyebabkan pada

musim kemarau ketersediaan air tidak ada dan pada musim penghujan terjadi

kebanjiran . Sementara itu sub sektor perkebunan juga tidak jauh berbeda. Luas

areal dan produksi tanaman kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau adalah yang

terluas di Indonesia. Pada tahun 2015, areal kelapa sawit Provinsi Riau 2,42 juta

hektar mencakup 21,42% dari total luas kelapa sawit Indonesia 11,3 juta hektar.

Sedangkan pada tanaman karet, areal tanaman karet Provinsi Riau tahun 2015

seluas 501.787 hektar berada ditempat kedua di Sumatera setelah Sumatera

Selatan. Namun beberapa periode hanya kelapa sawit pertumbuhan meningkat

sedangkan tanaman komoditi perkebunan lainya seperti kelapa, karet, pinang,

kopi, kakao, sagu terus mengalami penurunan akibat tanaman tua, alih komoditi

dan alih fungsi lahan.

2) Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai serta tanaman

hortikultura dan perkebunan di Provinsi Riau masih belum mencapai produktivitas

optimal. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 produktivitas tanaman padi berkisar

12

35,6 s/d 37,6 kw/ha. Produktivitas ini masih jauh di bawah produktivitas padi

nasional yang saat ini sudah mencapai 53,41 kw/ha.

Pada subsektor perkebunan produktivitasnya juga tidak jauh berbeda masih

dibawah standar yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal

terkait dengan aspek budidaya, yaitu penggunaan benih/bibit yang tidak unggul dan

bermutu, cara penanaman yang belum sesuai teknologi dan pemeliharaan tanaman

yang belum intensif, serta belum adanya teknologi yang eketif jika terjadi anomali

cuaca. Permasalahan rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit rakyat sebagai

akibat penggunaan bibit yang tidak unggul dan pemeliharaan tanaman yang tidak

standar serta tanaman yang sudah tua/rusak penting diatasi secara cepat dan

berkelanjutan. Begitu juga dengan permasalahan produktivitas kebun kelapa

sebagai akibat semakin luasnya tanaman kelapa tua/rusak dan kerusakan kebun

kelapa akibat instrusi air laut perlu segera diatasi. Pada tanaman karet permsalahan

rendahnya produktivitas sebagai akibat semakin luasnya tanaman karet tua/rusak

sehingga perlu untuk menanam kembali dengan tanaman karet unggul dan

pemeliharaan yang sesuai standar. Menempatkan pengembangan perkebunan

kelapa dan karet sebagai isu strategis Provinsi Riau akan dapat mengembalikan

kejayaan kelapa dan karet sebagai sumber perekonomian masyarakat di Provinsi

Riau.

3) Kondisi Sarana dan parasarana belum memadai

Kondisi sarana dan prasarana pertanian juga masih jauh dari yang diharapkan, baik

Alsintan maupun sarana pengairan dan jalan usahatani. Kondisi alat pengolahan

tanah (traktor roda 2) pada Tahun 2015 terdapat sebanyak 2.096 unit, dimana

yang dapat digunakan hanya 1.773 unit atau hanya mampu melayani

pengolahan lahan seluas 44.325 ha, kondisi yang sama juga terjadi pada

alsintan lainnya, seperti power thresher, sabit bergerigi dan sebagainya. Kondisi

jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan, disamping itu ketersediaan

air irigasi pada musim kemarau masih jauh dari harapan.

Pada sektor perkebunan, untuk peningkatan produksi sarana dan prasara yang

dibutuhkan antara lain jalan produksi, alat pengolah tanah, alat pemeliharaan

tanaman, alat pengendai hama dan penyakit. Sementara sarana dan prasarana

yang diperlukan dalam rangka peningkatan nilai tambah antara lain alat panen dan

alat pengolahan hasil. Sarana dan prasarana yang dimiliki petani saat ini masih

13

sangat kurang, sementara kemampuan petani untuk mengadakan secara swadaya

masih belum mampu sepenuhnya.

4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penguasaan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen

juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60 % dari anjuran yang

diterapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama

penyakit serta pemupukan juga masih rendah.

5) Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Kondisi Industri hilir pertanian masih sangat terbatas, padahal sebagaimana kita

ketahui bahwa nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar. Permasalahan

lain adalah masih sulitnya petani dalam memasarkan produk-produknya. Di beberapa

daerah sudah banyak tumbuh kawasan sentra produksi, seperti pada komoditas

sayuran, namun petani dihadapkan kepada persoalan sulitnya pemasaran dan

bahkan ada dari hasil petani yang tidak dapat dipasarkan atau tidak laku dijual.

Upaya pemasaran sayur ekspor secara teknis budidaya tidak ada masalah lagi,

namun pelaksanaan ekspor sayur ke Singapura belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Beberapa komoditi buah-buahan juga mengalami hal sulitnya

pemasaran terutama pada saat musim besar. Penyebab utamanya adalah kalah

bersaing dengan produk buah impor.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Riau lambat

dan Provinsi Riau hanya memproduksi serta mengekspor hasil perkebunan yang

bernilai tambah rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari ekpor minyak sawit dalam

bentuk CPO, kelapa dalam bentuk kopra, serta karet dalam bentuk karet kering dan

SIR. Apabila bahan baku hasil perkebunan yang tersedia dalam jumlah besar ini

diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi oleh sektor industri maka diyakini

ekonomi provinsi Riau akan semakin berkembang.

6) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil

Kehilangan hasil pada komoditas pertanian baik karena adanya gangguan

serangan hama dan penyakit maupun saat panen dan pasca panen masih cukup

tinggi. Pada Tahun 2015 serangan OPT pada tanaman padi tercatat seluas

6.335,84 ha dengan 20 jenis OPT. Pada tanaman jagung luas serangan komplek

14

OPT (14 jenis OPT) seluas 586,43 ha dan kedele seluas 265,5 ha dengan 12 jenis

OPT

7) Masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan

ketrampilan petani

Melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian masyarakat tani baik sebagai

pelaku utama maupun pelaku usaha dibekali dengan ilmu pengetahuan,

ketrampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru agar mereka tahu ,

mampu dan mau menerapkan informasi anjuran yang disampaikan oleh penyuluh

pertanian. Sesuai dengan dasar-dasar penyuluhan pertanian bahwa penyuluhan

pertanian itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha

agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar , teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya

sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas , efisiensi usaha, pendapatan dan

kesejahteraan petani serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Aspek Sosial Masyarakat

1) Ketahanan pangan masyarakat masih lemah

Definisi ketahanan pangan yang dikemukakan oleh FAO dalam konferensi pangan

dunia Tahun 1996 adalah “ketahanan pangan baru terjadi ketika semua orang,

setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis pada pangan yang cukup, aman dan

bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan seleranya dalam rangka

kehidupan yang sehat dan aktif “.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebaran daerah produksi pangan di Provinsi Riau

tidaklah merata dan tidak semua masyarakat menghasilkan pangan untuk

keluarganya dan belum semua masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk

mampu mengakses pangan bagi keluarganya. Dari data dapat diketahui rasio

produksi beras terhadap konsumsi penduduk Riau baru mencapai 0.51 atau 51 %,

Belum lagi ditinjau dari aspek distribusi, dimana masih ditemui adanya wilayah

yang sulit di akses pada saat tertentu, seperti musim hujan atau banjir, musim

kemarau panjang dan sebagainya, sehingga ada sebagian dari masyarakat Provinsi

Riau yang rentan dari sisi ketahanan pangan.

2) Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

15

Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi petani dalam

memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain.

Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi

lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal

dengan sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual hasil panennya.

Meskipun Pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim kredit program kredit

program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-

RE), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

kredit komersial lainnya, namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya masih

sulit diakses oleh petani. Hal ini disebabkan, antara lain:

a. Petani belum dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan;

b. Resiko agribisnis yang cukup tinggi;

b. Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak

dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. Belum tersedianya lembaga penjamin resiko usaha tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan.

3) Budaya/ kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan

ditingkat masyarakat/ petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu

faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan

masyarakat. Budaya/ kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman

dan pemiliharaan, juga dalam hal waktu penanaman.

4) Nilai Tukar Petani masih rendah

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama, masih

rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Sebagian besar

ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah sehingga pengolahan komoditas

pertanian menjadi penting untuk memberikan nilai tambah, membuka peluang

tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas. Karena itu,

perubahan paradigma pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari

produk-produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

16

Nilai Tukar Petani pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

mencapai NTP lebih dari 100, namun kadang kala juga berfluktuasi dan perlu

upaya-upaya untuk stabilitasnya.

Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai

peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah

yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu

upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

(diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan

merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus

sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu

organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang

memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan

perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan

teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara

kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum

sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi

penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui

penempatan yang belum megacu kepada aspek “the right man in the right place“

terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja

selama ini.

2 ) Belum Kuatnya Sistem Penyuluhan

Sistem penyuluham pertanian dibangun oleh subsistem sumberdaya personil,

subsistem kelembagaan, subsistem sarana dan subsistem metode penyuluhan.

17

Disadari bahwa pada saat ini sistem penyuluhan belum kuat, sehingga belum

mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan

petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistem penyuluhan adalah keterbatasan

penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompotensi, kelembagaan penyuluhan yang

belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai

dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani.

3) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian sehingga dengan

demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau

capaian hasil pembangunan. Petani tanaman pangan secara umum didominasi

oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat

rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya

SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat

dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek

pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan

dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur

penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Aspek Geografi dan Demografi

1) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap

aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan ( el-Nino dan La-nina),

sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud

dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan

yang harus diwaspadai. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan

adaptasi dari pemanasan global tersebut. Akhir-akhir ini Provinsi Riau diterpa

bencana kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan terutama lahan

gambut. Dalam jangka panjang kabut asap bukan saja berpengaruh terhadap

kesehatan manusia, namun juga akan menggangu terhadap pertumbuhan

tanaman dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses fotosintesa dan

tentunya akan menurunkan produksi tanaman.

2) Tingginya Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau termasuk pada kategori yang

tertingggi di Indonesia, meskipun Provinsi Riau berhasil dalam pelaksanaan

18

program Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah

penduduk per-rumah tanggga sebanyak 4 jiwa, tetapi laju pertumbuhan penduduk

tetap tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau lebih

disebabkan oleh tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai

alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena bencana alam yang berasal dari

Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah Penduduk Riau

Tahun 2016 berjumlah 6.500.971 jiwa dan tahun Tahun 2015 berjumlah

6.344.402 jiwa. Selama periode 2015 – 2016, pertumbuhan penduduk Provinsi

Riau meningkat sebesar 2,47 %, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan alami yang

hanya 1,5% per Tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan dampak negatif seperti

semakin meningkatnya penduduk miskin, jumlah pengangguran,

penyerobotan hutan dan lahan dan berbagai permasalahan sosial, budaya,

ekonomi, politik dan lainnya.

3) Sebagian besar daerah sentra produksi padi rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten

tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya

sebagaian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini

menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah

yang rawan banjir.

Kondisi sebaliknya juga terjadi pada musim kemarau, dimana sebagian besar areal

persawahan merupakan sawah tadah hujan, sehingga selalu kekeringan. Pada

sawah irigasi pun bila musim kemarau, air irigasi tidak mampu mensuplai

kebutuhan air pada tanaman. Kedepan perlu adanya terobosan untuk

penyelesaian masalah ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses membandingkan

antara Rancangan Awal RKPD 2017 dengan hasil analisis kebutuhan

perencanaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Analisis

19

kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang

disampaikan melalui tahapan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan

antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan

kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendanaan indikatif untuk

pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ada pada

Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah

direncanakan secara bersama dengan kabupaten kota. Pada Rancangan Awal

RKPD jumlah pagu indikatifnya sebesar Rp. 53.344.723.000, sedangkan pada

Analisis Kebutuhan sebesar Rp. 79.417.592.000 Selisih antara keduanya

sebesar Rp.-(26.072.869.000). Hal ini berarti terjadi kekurangan kebutuhan

pendanaan untuk pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan tahun 2018 untuk mencapai sasaran dan target pembangunan

daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

bersumber dari APBD Provinsi Riau.

20

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Riau merupakan suatu

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang

dalam penyusunannnya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Propinsi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional, evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai

daerah dalam kurun wakyu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun

berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan

yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan

daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah yang

didalam proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipasif dan melibatkan

seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dalam perkembangan perencanaan pembangunan pada lingkup Nasional, selain

terdapatnya perubahan terhadap Undang-Undang pemerintah daerah juga

berlangsung perubahan target dan capaian perencanaan pembangunan, dimana

berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah perlu memperhatikan posisis

dan subtansi masing-masing sehingga implementasi berbagai instrumen tersebut

dapat diselenggarakan secara efektif.

Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan

permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang

diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pencapaian “NAWACITA” melalui kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

Sebagaimana dokumen RPJMD Propinsi Riau Tahun 2014 – 2019 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 pada tanggal 19 Agustus 2014, dimana RPJMN

tahun 2015 – 2019 ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 melalui Peraturan

15

Presiden Nomor 2 Tahun 2015, maka Prioritas Nasional sesuai dengan RPJMN tahun

2015 – 2019 adalah sebagai berikut :1. VISI RPJMN

“ TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “

2. MISI RPJMN1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, kuat dan

sejahtera5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri , maju , kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap Bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis dan

terpercaya3. Membangun Indonesia dari pinggirab dengan memperkuat daerah – daerah

dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis domestik.8. Melakukan revolusi karakter Bangsa9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

4. Dimensi Pembangunan1. Dimensi Pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Mental

/ Karakter)2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan pangan, Kedaulatan

Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan

Industri)3. Dimensi Pemerataan dan kewilayahan (Desa, Pinggiran, Luar Jawa dan

Kawasan Timur)

16

5. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015 - 20191. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan2. Meningkatkan pengeloaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang

berkelanjutan3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan4. Peningkatan kualitas linngkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat

yang berkeadilan7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah

Arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

diselaraskan dengan arah pembangunan nasional selain berpedoman terhadap Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019. Hal ini

perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan di daerah memiliki keterkaitan atau link and match dengan

pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan

arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018

disamping berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, juga diselaraskan dengan arah pembangunan

nasional melalui RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019.

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung kebijakan

pembangunan nasional yaitu pengembangan tanaman pajale (palawija, jagung dan

kedele) dan peningkatan pengembangan tanaman jagung yang ditanam pada lahan

perkebunan serta peremajaan dan pengembangan komoditi perkebunan terutama

komoditi karet dan kelapa serta pengembangan tanaman tebu

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 2018

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi

dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

17

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi

Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang

melaksanakan salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan

otonomi daerah dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan

kewenangan Provinsi dan tugas dinas teknis lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Provinsi Riau untuk mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut:Misi 1 : Mewujudkan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan.

No Tujuan Sasaran

1.1 Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Misi 2 : Meningkatkan nilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan dan akses terhadap informasi pasar yang berdaya saing

dan berkelanjutan.

No Tujuan Sasaran

2.1 Meningkatnya pemasaran hasilproduksi tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan

Meningkatnya pascapanen,pengolahan dan pemasaran hasilproduksi tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan

Misi 3 : Memfasilitasi dan memanfaatkan teknologi untuk peningkatan

penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

berwawasan lingkungan

No Tujuan Sasaran

3.1 Meningkatnya penerapan teknologitanaman pangan, hortikultura dan

Terwujudnya peningkatan penerapantanaman pangan, hortikultura dan

18

perkebunan perkebunan

Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan petani

No Tujuan Sasaran

4.1 Meningkatnya kesejahteraan petanimelalui pengembangan SDM dan kelembagaan petani

Meningkatnya pembinaan kelompok tani

Misi 5 : Memberikan dukungan untuk terwujudnya ketahanan pangan melalui

pengembangan tanaman penghasil bahan pangan.

No Tujuan Sasaran

5.1 Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman penghasil bahan pangan.

Meningkatnya produksi komoditiperkebunan penghasil pangan

Misi 6 : Meningkatkan penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan yang maju dan berkelanjutan

No Tujuan Sasaran

6.1 Meningkatkan pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan

Meningkatnya pemberdayaanpenyuluhan pertanian/perkebunan

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman

Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel IV.1

berikut :

Tabel IV.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 - 2019

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOTORSASARAN

TARGET KINERJA SASARAN(TAHUN)

2017 2018 2019

19

1.

Meningkatkan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jumlah produksipertanian (ton) - Padi 412.439 419.663 425.000- Buah 103.359 108.645 112.670- Sayuran-

24.215 26.04 26.704

Produktifitasproduksiperkebunan- K. Sawit 3.762 3.765 3.768- Karet 1.130 1.135 1.137- Kelapa 1.187 1.191 1.196

2.

Meningkatnyapemasaran hasilproduksi TanamanPangan,Hortikultura danPerkebunan

Terwujudnyapeningkatanpemasaran hasilproduksiTanamanPangan,Hortikultura danPerkebunan

Jumlah unit usahatanaman pangan,hortikultura danperkebunan yangterbinapengolahan danpemasarannya(unit)

50 59 65

3.

Meningkatnyapenerapan teknologipertanian /Perkebunan

Terwujudnyapeningkatanpenerapanpertanian /Perkebunan

Persentase petaniyang menerapkanteknologipertanian /perkebunan

62 62,5 63

4.

Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan kelembagaan petani

Terwujudnya peningkatan pembinaan kelompok tani

Pesentasekelompok taniyangmendapatkanpembinaan

75 78 80

5.

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan penghasil bahan pangan.

Meningkatnyaproduksi komoditiperkebunanpenghasil pangan

Jumlah produksikomoditiperkebunanpenghasil pangan(sagu) (ton) 340.632 345.741 347,532

6.Meningkatkanpemberdayaanpenyuluhanpertanian/perkebunan

Meningkatnyakapasitaspenyuluhpertanian/perkebunan

Persentase jumlahpenyuluh yangmeningkatkapasitasnya

65 75 95

20

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan

tantangan dalam pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan di

Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan

rencana program dan kegiatan pembangunan Pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 dengan program utama sebanyak 6 program

dengan 55 kegiatan dan 5 program pendukung dengan 25 kegiatan, Adapun program

dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada table T.VI.C.10

di bawah ini :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan progam dan kegiatan

untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang diperlukan dalam

melaksanakan pembangunan tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan tahun 2017-

2019 sebagai berikut :1. Peningkatan produksi yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya lahanStrategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi

tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan, yaitu penerapan teknologi budidaya yang

baik, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi,

diversifikasi), penyediaan benih unggul bermutu, penanganan perlindungan tanaman

dan gangguan usaha , pembinaan, menyediakan dan memperbaiki infrastruktur (jalan

produksi, jaringan tata air) pada sentra produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan, penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

2. Peningkatkan nilai tambah produk dan akses informasi pasar yang berdaya

saing dan berkelanjutan.Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan, maka strategi difokuskan pada

pengembangan unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir,

meningkatkan intensitas promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,

memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui

pembinaan petani dan pelaku usaha agribisnis.

21

3. Peningkatan penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan Strategi untuk meningkatkan penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan (alat-alat pertanian, benih unggul, teknik budidaya dan lain-lain) adalah

dengan meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani dan penyediaan alat dan

mesin pertanian, agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih banyak,

meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha.

4. Peningkatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan

perkebunanDalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sistem dan usaha agribisnis

perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha

perkebunan serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis

perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Strategi yang akan

ditempuh meliputi :a. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani

serta petugas/aparatur melalui pelatihanb. Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun

sosial (asosiasi)

5. Peningkatan produksi tanaman perkebunan penghasil panganKetahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun

mutunya. Untuk mendukung ketersediaan pangan yang berasal dari perkebunan, maka

strateginya adalah mengembangkan komoditi perkebunan sebagai sumber bahan

pangan.

6. Meningkatkan penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

maju dan berkelanjutan

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia penyuluh melalui penyelenggaraan

penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan

penyuluhan kabupaten/Kota, Kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan lembaga

swadaya masyarakat

KEBIJAKAN Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian serta

kebijakan pembangunan di Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan

menjadi kerangka pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan periode

2017-2019 adalah:1. Kebijakan Umum :

- Mewujudkan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang

berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal.

22

- Memperkuat pertanian /perkebunan dengan cara meningkatkan daya saing, nilai

tambah, produktivitas dan mutu produk , meningkatkan kualitas SDM serta akses

ke sentra-sentra produksi.- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan

publik dan partisipasi masyarakat

2. Kebijakan Teknis : - Meningkatkan produksi pertanian /perkebunan berkelanjutan dengan:

memberikan bantuan peremajaan, perluasan, intensifikasi dan diversifikasi;

melaksanakan pembinaan dan penyediaan perbenihan; memfasilitasi penanganan

perlindungan tanaman (pengendalian OPT, pembinaan petani dan petugas

pengamat hama); penyediaan dan pengembangan infrastruktur, sarana prasarana

(bantuan penyediaan pupuk, pestisida; alat dan mesin ; rehabilitasi jalan usaha

tani dan normalisasi saluran drainase; memfasilitasi akses pembiayaan usaha

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) - Meningkatkan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan: membantu penyediaan

unit pengolahan; mendorong, merekomendasi dan memfasilitasi perusahaan yang

berinvestasi; memfasilitasi promosi produk pertanian /perkebunan;

mengembangkan pelayanan informasi pasar; melaksanakan

pembinaan/standarisasi mutu produk.- Meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani- Meningkatkan kesejahteraan petani dengan pengembangan SDM tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pelatihan petani serta memfasilitasi

pembentukan dan pembinaan kelompok tani (kelembagaan petani).- Mendukung ketahanan pangan dengan pengembangan tanaman perkebunan

sumber bahan pangan.- Meningkatkan peran penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

melalui pengembangan SDM penyuluh agar dapat mewujudkan penyuluh yang

maju dan berkelanjutan dengan mendorong dan memfasilitasi kelembagaan

penyuluhan kabupaten/Kota, Kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan

lembaga swadaya masyarakat.

23

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan

pertanian / perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang

diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana

Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau tahun

2017-2019 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas kinerja pembangunan pertanian di Provinsi Riau.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar

kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta

memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait

dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan

pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk memperoleh

keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan,

telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat

Koordinasi Teknis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Forum

SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2017 guna merumuskan

perencanaan tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi

Riau Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan

perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renja ini mengikat secara

kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada

tahun 2018 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD

dan RPJPD.

55

Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan yang merupakan permasalahan yang

terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan karena

banyaknya tanaman tua rusak,penggunaan bahan tanaman yang tidak bermutu dan

bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanganan pasca panen

yang belum memadai serta lemahnya kelembagaan petani.

2. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran seperti jalan produksi serta

terbatasnya akses permodalan petani.

3. Rendahnya produksi tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan karena

penggunaan bahan tanaman (benih) yang tidak bermutu / unggul, gangguan hama

penyakit, anomaly cuaca, kebakaran lahan dan kebun serta banjir.

4. Mutu produk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan yang masih rendah

(belum memenuhi standar) dan harga produk tanaman pangan , hortikultura dan

perkebunan yang masih rendah pada tingkat petani.

5. Rendahnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan kelapa yang diterima

petani disebabkan karena panjangnya mata rantai perdagangan dengan system ijon

dan tengkulak serta belum adanya register Pedagang pengumpul / pembeli Bokar

(Karet) oleh Dinas Disperindag Kabupaten/Kota sebagaimana Permendag no 53

Tahun 2009

6. Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha

Perkebunan (IUP) dan atau sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU.

7. Kurangnya jaminan kepastian usaha pertanian / perkebunan karena masalah RTRW

yang belum terselesaikan.

8. Terbatasnya persediaan benih unggul bersertifikat tanaman pertanian /perkebunan

pada sumber bibit, sedangkan permintaan benih unggul berkualitas tidak hanya dari

Provinsi Riau juga Provinsi lainnya.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan melalui

upaya peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, rekomendasi

pemupukan, memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan kualitas SDM

melalui pelatihan petani.

2. Membuka akses bagi pemasaran hasil produksi tanaman pangan , hortikultura dan

perkebunan dengan membangun jalan produksi

56

3. Meningkatkan produksi tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan dengan

menggunakan bahan tanaman (benih) unggul bersertifikat, penggunaan lahan yang

optimal (jumlah tanaman per Ha), pengendalian hama dan penyakit tanaman

perkebunan, penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan saluran drainase serta

mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan kebun serta gangguan bencana alam

lainnya.

4. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan dengan

memberikan bimbingan teknis pengolahan, sosialisasi peraturan tentang mutu produk

tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan dan pemberian bantuan alat

pengolahan. Dengan meningkatnya mutu produk tanaman pangan , hortikultura dan

perkebunan maka diharapkan harga yang diterima petani pun meningkat.

5. Memutus mata rantai pedagang tengkulak / ijon dan Dinas Perindag Kabupaten/Kota

melakukan register terhadap pedagang pengumpul / pembeli karet

(BahanOlahanKaret (Bokar)) petani

6. Peningkatan upaya penertiban perizinan pertanian / perkebunan serta pembinaan

dan monitoring pelaku usaha pertanian /perkebunan

7. Percepatan penyelesaian Perubahan RTRW Propinsi Riau

8. Promosi untuk menarik minat investor membangun industry hilir pertanian /

perkebunan di propinsi Riau

9. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan wawasan SDM pertanian / perkebunan

melalui pendidikan dan latihan, kursus kursus teknis fungsional, magang dan lain-lain

secara terprogram dan berkesinambungan.

10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perbankan dan dinas yang

membidangi pertanian /perkebunan di kabupaten/kota agar memperoleh jalan keluar

yang terbaik untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit permodalan

pembangunan/peremajaan kebun program revitalisasi.

11. Membangun kebun sumber beniih tanaman pertanian / perkebunan pada setiap

daerah pengembangan tanaman pertaian / perkebunan

Renja 2018 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultuta dan Perkebunan Provinsi Riau sehingga akan

diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik di masa mendatang.

57

Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan pertanian harus dilakukan lebih

intensif di dalam koordinasi antar instansi yang terkait agar hasil pembangunan yang

dilaksanakan bermanfaat bagi petani juga memberikan manfaat untuk mewujudkan

perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan aktif

dalam pelaksanaan perencanaan yang telah disusun secara bersama, maka proses

perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat

Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.

58

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2018

3 4 6

Halaman 1 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

2.00. 53.344.723.000 15.559.334.000

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

2.00.2.00.03.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatkan dan

Memantapkan

Kualitas Pelayanan

dan Tata Kelola

Pemerintahan

100 PersenTerwujudnya Good

Government And

Clean Goverment

6.728.322.000 2.500.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.03.01.01.001. Jumlah surat yang

dikirim

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 55.000.000 - 5500 Surat

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

2.00.2.00.03.01.01.002. Jumlah jasa

komunikasi, air

dan listrik yang

disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 2.496.600.000 2.500.000.000 858.732 kwh

Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

2.00.2.00.03.01.01.003. Jumlah Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

disediakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 100.000.000 - 183Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

2.00.2.00.03.01.01.006. Jumlah

Kendaraan

Dinas/operasional

yang dipelihara

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 309.900.000 - 107 Unit

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 2 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

2.00.2.00.03.01.01.007. Jumlah tenaga

Administrasi

Keuangan yang

disediakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 144.000.000 - 6 orang

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

2.00.2.00.03.01.01.008. Jumlah tenaga

dan jenis bahan

kebersihan kantor

yang disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 780.413.000 - 40 orang, 28

jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.03.01.01.010. Jumlah Jenis Alat

Tulis Kantor yang

diadakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 100.000.000 - 32 Jenis Alat

Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.00.2.00.03.01.01.011. Jenis Barang

yang dicetak dan

digandakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 72.409.000 - 28 jenis

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

2.00.2.00.03.01.01.012. Jumlah komponen

instalasi listrik

yang disediakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 100.000.000 - 277 unit

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

2.00.2.00.03.01.01.014. Jenis peralatan

rumah tangga

yang disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 50.000.000 - 21 Jenis

Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.00.2.00.03.01.01.016. Jenis logistik

kantor yang

disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 130.000.000 - 22 jenis

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 3 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Penyediaan Makanan Dan

Minuman

2.00.2.00.03.01.01.017. Jumlah makanan

dan minuman

yang disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 400.000.000 - 10.000 box

Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

2.00.2.00.03.01.01.018. Jumlah

Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Ke

Luar Daerah (kali)

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %12 Kab/Kota dan

Pusat

1.000.000.000 - 250 Kali

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

2.00.2.00.03.01.01.019. Jumlah tenaga

keamanan kantor

yang disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 750.000.000 - 43 orang

Penyediaan jasa sosialisasi,

informasi, publikasi dan kehumasan

SKPD

2.00.2.00.03.01.01.022. Jumlah jasa

sosialisasi,

informasi,

publikasi dan

kehumasan

SKPD yang

disediakan

Persentase

layanan

administrasi

perkantoran yang

baik

100 %Pekanbaru 200.000.000 - 40 kali

penyediaan administrasi

kepegawaian

2.00.2.00.03.01.01.115. Jumlah

administrasi

kepegawaian

yang disediakan

Persentase

Layanan

Administrasi

Perkantoran yang

Baik

100 %Pekanbaru 40.000.000 - 10 unit

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana

kerja aparatur

yang sesuai

dengan standar

kerja

2.00.2.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan dan

Memantapkan

Kualitas Pelayanan

dan Tata Kelola

Pemerintahan

100 PersenTerwujudnya Good

Government And

Clean Goverment

765.009.000 -

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 4 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

2.00.2.00.03.01.02.007. Jumlah

Perlengkapan

Gedung kantor

yang diadakan

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana kerja

aparatur yang

sesuai dengan

standar kerja

100 %Pekanbaru 93.000.000 - 450 Unit

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

2.00.2.00.03.01.02.009. Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

yang diadakan

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana kerja

aparatur yang

sesuai dengan

standar kerja

100 %Pekanbaru 112.925.000 - 101 Unit

Pengadaan Mebeleur2.00.2.00.03.01.02.010. Jumlah

Pengadaan

Mebeleur yang

diadakan

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana kerja

aparatur yang

sesuai dengan

standar kerja

100 %Pekanbaru 180.000.000 - 175 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

2.00.2.00.03.01.02.022. Jumlah Gedung

Kantor yang

dipelihara

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana kerja

aparatur yang

sesuai dengan

standar kerja

100 %Pekanbaru 219.100.000 - 1 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

2.00.2.00.03.01.02.023. Jumlah Mobil

Jabatan yang

dipelihara

Persentase

kecukupan sarana

dan prasarana kerja

aparatur yang

sesuai dengan

standar kerja

100 %Pekanbaru 159.984.000 - 4 Unit

Persentase

meningkatnya

kualitas dan

disiplin aparatur

2.00.2.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatkan dan

Memantapkan

Kualitas Pelayanan

dan Tata Kelola

Pemerintahan

100 PersenTerwujudnya Good

Government And

Clean Goverment

40.000.000 -

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 5 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur

2.00.2.00.03.01.03.006. Jumlah

pembinaan fisik

dan mental yang

dilaksanakan

Persentase

Meningkatnya

Kualitas dan

Disiplin Aparatur

100 %Pekanbaru 40.000.000 - 50 kali

Persentase

meningkatnya

kualitas

sumberdaya

aparatur sipil

negara

2.00.2.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan dan

Memantapkan

Kualitas Pelayanan

dan Tata Kelola

Pemerintahan

100 PersenTerwujudnya Good

Government And

Clean Goverment

220.000.000 -

Pendidikan Dan Pelatihan Formal2.00.2.00.03.01.05.001. Jumlah ASN

yang mengikuti

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal

Persentase

Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya Aparatur Sipil

Negara

100 %Pekanbaru 170.000.000 - 30 org

Penilaian Angka Kredit Pejabat

Fungsional

2.00.2.00.03.01.05.007. Jumlah pejabat

fungsional yang

dinilai

Persentase

Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya Aparatur Sipil

Negara

100 %Pekanbaru 50.000.000 - 50 Org

Persentase

ketepatan

penyampaian

laporan

2.00.2.00.03.01.06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatkan dan

Memantapkan

Kualitas Pelayanan

dan Tata Kelola

Pemerintahan

100 PersenTerwujudnya Good

Government And

Clean Goverment

40.000.000 -

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

2.00.2.00.03.01.06.002. Jumlah Laporan

keuangan

semesteran yang

disusun

Persentase

ketepatan

penyampaian

laporan

100 %Pekanbaru 40.000.000 - 2 Dokumen

2.00.03. PERTANIAN 45.551.392.000 13.059.334.000

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 6 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Nilai Tukar Petani

Tanaman Pangan

Tanaman

Hortikultura

Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.15. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

102,58 Rp/tahun

dalam juta

Meningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

2.342.185.000 700.000.000

Peningkatan SDM Petani, Petugas

dan Pelaku Agribisnis Tanaman

Pangan dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.15.011. Jumlah petani,

petugas dan

pelaku agribisnis

yang dilatih

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Povinsi Riau 468.418.000 - 120 orang

Pemberdayaan Masyarakat

Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Riau

2.00.03.2.00.03.01.15.012. Jumlah Petani dan

Pendamping

(orang)

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

12 Kab/Kota 220.669.000 - 350 Orang

Pembinaan Kelembagaan

Mekanisasi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.15.013. Jumlah

Kelembagaan

dan SDM

Mekanisasi yang

dibina (kelompok

dan orang)

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Provinsi Riau 250.000.000 - 12 dan 35

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 7 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengembangan Kelembagaan

Diklat

2.00.03.2.00.03.01.15.014. Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Pekanbaru 100.000.000 200.000.000 1 lembaga

Pelatihan Petani dan Aparatur

Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.15.024. Jumlah petani dan

aparatur/non

aparatur tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan yang

dilatih

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Provinsi Riau 777.706.000 - 571 orang

Pembinaan dan Pengawalan

Program Pembiayaan Usaha

Perkebunan Untuk Program

Peremajaan

2.00.03.2.00.03.01.15.025. Jumlah Kelompok

Tani yang

mendapat bantuan

pembiayaan

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Provinsi Riau 125.000.000 - 10 kelompok

Pengawalan Pengembalian Kredit

Petani

2.00.03.2.00.03.01.15.026. Jumlah petani

yang dihimpun

data

balditnya

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96. 121,83.

32,42 juta

Provinsi Riau 100.000.000 - 20.000

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 8 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengembangan Inkubator Usaha

Tani

2.00.03.2.00.03.01.15.027. Jumlah Petani

yang terinkubasi

usaha taninya

(org)

Nilai Tukar Petani

(%),- Tanaman

Pangan, - Tanaman

Hortikultura, Tingkat

pendapatan petani

perkebunan

(Rp/tahun dalam

juta)

116,96; 121,83;

32,42 juta

Provinsi Riau 300.392.000 500.000.000 30 Orang

Jumlah Produksi

Komoditi

Perkebunan

Penghasil Pangan

2.00.03.2.00.03.01.16. Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

345.741 Sagu/TonMeningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

841.168.000 -

Pembangunan Kebun Sagu Rakyat2.00.03.2.00.03.01.16.050. Luas Lahan

Kebun Sagu yang

dikembangkan

(Ha)

Jumlah Produksi

Komoditi

Perkebunan

Penghasil Pangan

(Sagu/Ton)

345.741 TonKabupaten

Kepulauan Meranti

841.168.000 - 175 Ha

Jumlah kelompok

yang

mendapatkan

akses pemasaran

Jumlah unit usaha

pengolahan hasil

perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17. Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

40 Kelompok ; 59

Ton

Meningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

184.250.000 -

Pemasaran dan Promosi Hasil

Produksi Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.17.043. Frekuensi

pemasaran dan

promosi hasil

produksi

hortikultura

Jumlah kelompok

yang mendapatkan

akses pemasaran

(kelompok), Jumlah

unit usaha

pengolahan hasil

perkebunan (unit)

40, 59Provinsi Riau 184.250.000 - 3 kali

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 9 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Jumlah kelompok

yang menerapkan

teknologi

pertanian

persentase tingkat

penerapan

teknologi

perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.18. Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

200 Kelompok ;

62,50 Persen

Meningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

10.005.992.000 1.575.000.000

Dem-farm Pengembangan Komoditi

Lada (Pemeliharaan)

2.00.03.2.00.03.01.18.010. Luas demfarm

komoditi lada

yang dipelihara

Jumlah kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200: 62,6 %Provinsi Riau 138.950.000 150.000.000 2 ha

Dem-farm Pengendalian Kebakaran

Lahan dan Kebun

2.00.03.2.00.03.01.18.011. Jumlah paket

demfarm

pengendalian

kebakaran lahan

dan kebun (paket)

Jumlah kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200: 62,6 %Provinsi Riau 140.537.000 200.000.000 1 (Paket)

Pengawasan Peredaran dan

Sertifikasi Benih Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.18.014. Frekuensi

Pengawasan

Benih Perkebunan

(kali)

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Provinsi Riau 157.990.000 - 45

Pembinaan dan Pengadaan Alat

Pasca Panen Tanaman Pangan

2.00.03.2.00.03.01.18.016. Jumlah Alat

Pasca Panen

yang diadakan

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5provinsi Riau 1.837.200.000 - 70 unit

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 10 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Peningkatan Sarana dan Prasarana

UPT Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.017. Jumlah Sarana

dan Prasarana

UPT

Pengawasan dan

Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

yang diadakan

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Pekanbaru 213.442.000 - 1 unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana

UPT. Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.020. Jumlah Sarana

dan Prasarana

UPT Perlindungan

TPH yang

diadakan

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Provinsi Riau 1.900.000.000 - 1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Alat Mesin Pertanian Serta

Pembinaan Kelembagaan UPJA

Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.025. Terlaksananya

Bantuan Alsintan

untuk Provinsi

Riau

Terpenuhi

Kebutuhan Alsintan

Petani di Provinsi

Riau

100 %Provinsi Riau 1.362.587.000 - 52 Unit

Penilainan Kultivar dan Pengujian

Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.027. Jumlah Kultivar

yang dinilai dan

benih yang diuji

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Provinsi Riau 128.635.000 - 5 komoditi, 100

analisa

Pengembangan Perbenihan

Tanaman Pangan

2.00.03.2.00.03.01.18.032. Jumlah benih

tanaman pangan

yang dihasilkan

Tersedianya Benih

Unggul Tanaman

Pangan di 4 BBI

Padi (16 Ha),

Kacang Tanah (6

Ha), Jagung (1

Ha) dan Kedelai

(1 Ha)

Provinsi Riau 1.290.470.000 - 42.800 kg

(padi: 40.000

kg, jagung

:1.000 kg,

kacang tanah :

1.000 kg,

kedelai : 800

kg)

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 11 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengembangan Perbenihan

Tanaman Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.033. Terlaksananya

Perbanyakan Bibit

Hortikultura di

BBIH dan

Laboratorium

Kultur Jaringan

Padang

Marpayon

Tersedianya Benih

Hortikultura

Tersedianya

varietas Bawang

Merah 3 Ha,

Perbanyakan bibit

Jeruk 1.000 btg,

Manggis 1.500

btg, Durian 2.500

btg, Rambutan

1.000 btg dan

Lengkeng 1.000

btg, Perbanyakan

Hasil Kultur

Jaringan Pisang

500 btg, Nenas

500 anakan,

Anggrek 500 btg

dan bibit Cabe

100.000 btg dan

Okulasi Jeruk

25.000 btg dan

Pengadaan Bibit

Jeruk BF 200 btg

serta Penyediaan

bibit Buah-buahan

bagi masyarakat

1.200 btg.

Provinsi Riau 950.250.000 - Terlaksananya

Pemurnian

varietas

Bawang

Merah 3 Ha,

Perbanyakan

bibit Jeruk

1.000 btg,

Manggis 1.500

btg, Durian

2.500 btg,

Rambutan

1.000 btg dan

Lengkeng

1.000 btg,

Perbanyakan

Hasil Kultur

Jaringan

Pisang 500

btg, Nenas

500 anakan,

Anggrek 500

btg dan bibit

Cabe 100.000

btg dan

Okulasi Jeruk

25.000 btg dan

Pengadaan

Bibit Jeruk BF

200 btg serta

Penyediaan

bibit

Buah-buahan

bagi

masyarakat

1.200 btg.

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 12 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Peningkatan Sarana dan Prasarana

UPT Mekanisasi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Riau

2.00.03.2.00.03.01.18.041. Jumlah Sarana

dan Prasarana

UPT Mekanisasi

Tanaman Pangan,

Hortikultura dan

Perkebunan yang

diadakan

- Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Kantor

UPT Mekanisasi

Tanaman Pangan

Hortikultura dan

Perkebunan

- Tersedianya

Keperluan rutin

Kantor

1 TahunProvinsi Riau 243.105.000 - 1 unit

Peningkatan Sarana dan

PRasarana UPT Pelatihan TPHP

Provinsi Riau

2.00.03.2.00.03.01.18.042. Jumlah Sarana

dan Prasarana

UPT Pelatihan

Tanaman Pangan

Hortikultura dan

Perkebunan yang

diadakan

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5provinsi Riau 278.980.000 1.000.000.000 1 unit

Peningkatan Sarana Prasarana

UPT Benih TPH

2.00.03.2.00.03.01.18.043. Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana 7 (tujuh)

unit di UPT Benih,

BBI dan

Laboratorium Kultur

Jaringan

Tersedianya

Fasilitas dan

Operasional Kerja

di UPT Benih

TPH

Provinsi Riau 763.846.000 - 1 (satu) UPT

Benih TPH, 5

(lima) BBI dan

1 (satu)

Laboratorium

Kultur Jaringan

Rekayasa Teknologi Mekanisasi

Pertanian

2.00.03.2.00.03.01.18.045. Jumlah Alsintan

tanaman pangan

dan hortikultura

yang direkayasa

(Unit)

Terwujudnya

Rancang Bangun

Alsintan

Terlaksananya

Pelayanan

Perbaikan dan

Perawatan Alsintan

5 unit, 7 Kab/KotaProvinsi Riau 207.000.000 - 5 Unit

Pemeliharaan Kebun Koleksi

Tanaman Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.18.047. Luas kebun

koleksi tanaman

perkebunan yang

dipelihara(ha)

Jumlah kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Provinsi Riau 143.000.000 225.000.000 3 ha

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 13 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Penyediaan Sarana Pengolahan

Hasil Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.18.050. Jumlah sarana

pengolahan hasil

hortikultura yang

diadakan

Jumlah Kelompok

yang menerapkan

teknologi pertanian

(kelompok),

Persentase Tingkat

penerapan teknologi

perkebunan

200, 62,5Provinsi Riau 250.000.000 - 2 Unit

Jumlah produksi

Pertanian (Padi,

Buah-buahan,

Sayuran)

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(kelapa sawit,

karet, kelapa)

2.00.03.2.00.03.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

526.151 Ton ;

191.957 Ton ;

26.704 Ton ;

Kelompok Sawit :

3.765 ; Karet :

1.135 ; Kelapa :

1.191

Meningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

31.218.857.000 10.784.334.000

Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

2.00.03.2.00.03.01.19.006. Frekuensi

Monitoring dan

Evaluasi (Kali)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 300.000.000 300.000.000 110 Kali

Peremajaan Kebun Karet Rakyat2.00.03.2.00.03.01.19.007. Luas Lahan

Tanaman Karet

yang diremajakan

(Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 2.589.274.000 2.589.274.000 200 Ha

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 14 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat2.00.03.2.00.03.01.19.008. Luas Lahan

Tanaman Kepala

yang diremajakan

(Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 945.060.000 945.060.000 250 ha

Divesifikasi Tanaman Kakao pada

Perkebunan Rakyat

2.00.03.2.00.03.01.19.010. Luas lahan

Diversifikasi

tanaman kakao

(Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Kuantan Singingi 100.000.000 - 50 ha

Penyediaan Bibit Kelapa Sawit,

Karet dan Kakao

2.00.03.2.00.03.01.19.011. Jumlah Bibit

Karet, Sawit dan

kakao (btg)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 1.477.690.000 - 51.000

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 15 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pembinaan Usaha Perkebunan2.00.03.2.00.03.01.19.013. Jumlah

perusahaan yang

dibina, dinilai dan

di evaluasi

(Perusahaan)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 200.000.000 - 85

Penertiban Izin Usaha Perkebunan2.00.03.2.00.03.01.19.014. Jumlah izin usaha

perkebunan yg

ditertibkan

(izin usaha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 93.160.000 - 30

Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT)

Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.015. Jumlah areal

Pengendalian

OPT (Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 163.060.000 - 150 ha

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 16 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Sekolah Lapang Pengendalian

Hama Terpadu (SL-PHT)

Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.017. Jumlah petani

yang dilatih (Org)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 182.080.000 - 40 petani

Pemantauan dan Pengendalian

Kebakaran Lahan dan Kebun

2.00.03.2.00.03.01.19.019. Luas Lahan

Kebun yang

dipantau dan

dikendalikan

kebakaran lahan

(Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 319.268.000 - 600.000 Ha

Pembinaan Petugas Hama

Penyakit dan Cadangan Pestisida

untuk Penanganan Darurat

2.00.03.2.00.03.01.19.020. Jumlah lokasi

pembinaan

petugas

hama/penyakit

dan cadangan

pestisida

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 200.000.000 - 12

Kabupaten/Kot

a

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 17 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengolahan dan Pemutakhiran

Data Statistik serta Penyusunan

Profil Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.024. Jumlah Buku

Statistik

Perkebunan

(Buku)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 200.000.000 - 150 Buku

Rehabilitasi Jalan Produksi2.00.03.2.00.03.01.19.025. Panjang Jalan

Produksi yang

direhabilitasi (Km)

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Jumlah dokumen

pengawasan yang

disusun

Terbangunnya

Jalan Produksi

untuk komoditi

perkebunan

3,5 KmKuantan Singingi,

Rokan Hulu

870.000.000 900.000.000 3,5 Km

1 Dokumen

1 Dokumen

Normalisasi Saluran Drainase pada

Areal Perkebunan Rakyat

2.00.03.2.00.03.01.19.027. Panjang Saluran

Drainase yang

dinormalisasi

(Km)

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Jumlah dokumen

pengawasan yang

disusun

Terlaksananya

Normalisasi

Saluran Drainase

untuk Komoditi

Perkebunan

14,5 KmInhil dan Rohil 1.560.000.000 2.000.000.000 14,5 Km

1 dokumen

1 dokumen

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 18 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Penumbuhan dan Pengembangan

Kawasan Produksi Padi

2.00.03.2.00.03.01.19.035. Jumlah Kawasan

Produksi Padi

yang ditumbuh

kembangkan (

Kawasan dan Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 4.602.689.000 - 2.000 Ha

11 Kawasan

Penumbuhan dan Pengembangan

Kawasan Produksi Jagung

2.00.03.2.00.03.01.19.036. Jumlah Kawasan

Produksi Jagung

yang ditumbuh

kembangkan

(kawasan dan

Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 745.714.000 - 500 Ha

3 Kawasan

Penumbuhan dan Pengembangan

Kawasan Produksi Aneka Kacang

dan Umbi-umbian

2.00.03.2.00.03.01.19.037. Jumlah Kawasan

Produksi aneka

kacang dan

Umbi-umbian

yang ditumbuh

kembangkan

(kawasan dan

Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 724.003.000 - 200 ha

9 Kawasan

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 19 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Penumbuhan dan Pengembangan

Kawasan Produksi Buah-buahan

dan Tanaman Hias

2.00.03.2.00.03.01.19.038. Jumlah Kawasan

Produksi

Buah-buahan dan

Tanaman Hias

yang ditumbuh

kembangkan

(batang/tangkai/ka

wasan)

Bertambahnya

Luasan Tanam

Buah-buahan

15 Ha Hamparan

dan 25 Ha

Pekarangan

Provinsi Riau 1.108.374.000 - 25000 batang,

1500 tangkai

Penumbuhan dan Pengembangan

Kawasan Produksi Sayur-sayuran

dan Tanaman Obat-obatan

2.00.03.2.00.03.01.19.039. Jumlah Kawasan

Produksi

Sayur-sayuran

dan Tanaman

Obat-obatan yang

ditumbuh

kembangkan

(kawasan dan

Ha/kawasan)

Pengembangan

Kawasan Lahan

Usaha Tanaman

Sayuran dan

Tanaman Obat 4

HA

100%Provinsi Riau 1.175.413.000 2.000.000.000 15 Ha

Peningkatan Kapasitas Brigade

Proteksi Tanaman, Cadangan

Pestisida dan Pembinaan

Kelembagaan Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.041. Jumlah sarana

pengendalian

OPT, SLPHT/SLI

dan Stock

pestisida

(unit/paket)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 554.674.000 700.000.000 2 paket, 10 unit

Pembinaan, Pengawasan,

Monitoring Serta Pengendalian

Serangan Hama dan Penyakit

TPH

2.00.03.2.00.03.01.19.042. Frekuensi

pembinaan,

pengawasan dan

monitoring serta

pengendalian

serangan hama

penyakit TPH

(Kali)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 427.180.000 700.000.000 48 kali

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 20 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.059. Luasan kegiatan

penangkaran

benih TPH yang

akan disertifikasi

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 130.430.000 350.000.000 80 Ha, 25 unit

25 Unit

Pengembangan dan Perbaikan

Jaringan Irigasi Tanaman Pangan

dan Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.062. Tersedianya

jaringan irigasi

untuk tanaman

pangan dan

hortikultura

Terbangunnya

Jaringan Irigasi

untuk tanaman

pangan dan

hortikultura

66 HaKuantan Singingi

dan Rokan Hulu

200.000.000 300.000.000 66 Ha

Perluasan Areal dan Pengelolaan

Lahan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.063. Luas areal lahan

tanaman pangan

yang direhab (ha)

Jalan Usaha Tani

(JUT) yang

dibangun

Terlaksananya

Rehab Sawah

Terlantar (RST)

Terbangunnya

Jalan Usaha

Tani(JUT)

73 Ha

1.500 M

Provinsi Riau 1.591.050.000 - 73 Ha

1.500 M

Penyusunan Data Base Potensi

Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.064. Jumlah

buku/laporan

statistik Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

(Buku)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 300.000.000 - 200 buku

Pembangunan Water Management

di Kawasan Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.067. Jumlah canal

bloking saluran

dan embung yang

dibangun (unit)

Terbangunnya

Bangunan Water

Management untuk

Komoditi

Perkebunan

20 unit sekat kanalProvinsi Riau 1.806.870.000 - 20 Unit

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 21 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Intensifikasi Tanaman Perkebunan2.00.03.2.00.03.01.19.068. Jumlah Hektar

Intensifikasi lahan

perkebunan

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 4.760.454.000 - 25 Paket

Penyediaan Alat Mekanisasi

Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.069. Jumlah unit alat

mekanisasi

perkebunan (alat

angkut hasil

panen)

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

Kelapa Sawit :

3.765, Karet :

1135, Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 2.646.030.000 - 15 unit

Pengembangan Komoditas

Potensial Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.087. Luas Lahan Lada

yang

dikembangkan

(Ha)

Luas Lahan

Pinang yang

dikembangkan

(Ha)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton),

padi (ton),

Buah-buahan(ton),

sayuran(ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan

(Kelapa Sawit,

karet, Kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 628.645,

26.704 Kelapa

Sawit : 3.765,

Karet : 1135,

Kelapa : 1.191

Provinsi Riau 614.570.000 - 10 Ha

80 Ha

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 22 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Pengujian dan Pengawasan

Pupuk, Pestisida dan Hama

Penyakit Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.00.03.2.00.03.01.19.088. Jumlah sampel

pengujian mutu

pestisida

(sampel); Jumlah

sampel uji residu

pestisida pada

produk pertanian

dan media

lingkungan

(sampel); Jumlah

sampel pengujian

hama, penyakit

dan agens hayati

(sampel);

Frekuensi

Pengawasan

Pupuk, pestisida,

dan hama

penyakit (kali)

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 331.814.000 - 25 sampel, 25

sampel, 25

sampel, 24

Kali

Pembinaan dan Pemantauan

Pupuk dan Pestisida Tanaman

Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.089. jumlah kios dan

Lokasi yang

dibina dan

terpantau

Jumlah Produksi

Pertanian (ton), a.

Padi (ton), b.

Buah-buahan (ton),

c. Sayuran (ton),

Produktifitas

komoditi utama

perkebunan (kelapa

sawit, karet,

kelapa)

(Kg/Ha/Thn)

419.663, 108.645,

26.704, Kelapa

sawit :3.765 Karet

: 1135 Kelapa :

1.191

Provinsi Riau 300.000.000 - 80 Kios

Jumlah

BP3K/UPTD/BPP

Berstatus Madya

Jumlah Kelompok

Berstatus Madya

2.00.03.2.00.03.01.20. Program Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Meningkatkan Daya

Saing

Perekonomian

100

BP3K/UPT/BPP ;

979 Kelompok

Meningkatnya

Pembangunan

Sektor Pertanian

(Tanaman Pangan,

Perkebunan,

Kehutanan,

Peternakan dan

Perikanan)

958.940.000 -

Rancangan Akhir RKPD-PPAS

3 4 6

Halaman 23 dari 23

21

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

8 10

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Alokasi Dana APBD

Organisasi / SKPD : 2.00.03.01. -DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi Pagu

Indikatif

Prakiraan

Maju

7 9 11 12 13

Mimbar Sarasehan KTNA

se-Provinsi Riau

2.00.03.2.00.03.01.20.007. Jumlah anggota

KTNA yang

mengikuti

sarasehan (orang)

Jumlah

BP3K/UPTD/BPP

berstatus Madya,

Jumlah Kelompok

berstatus Madya

100; 970Provinsi Riau 280.000.000 - 60

Penilaian tenaga penyuluh

pertanian

2.00.03.2.00.03.01.20.021. Jumlah penyuluh

yang dinilai

(orang)

Jumlah

BP3K/UPTD/BPP

berstatus Madya,

Jumlah Kelompok

berstatus Madya

100; 970Provinsi Riau 365.000.000 - 21

Penyusunan Program Penyuluhan

Tingkat Provinsi

2.00.03.2.00.03.01.20.023. Jumlah dokumen

Program

penyuluhan di

Tingkat Provinsi

(buku)

Jumlah

BP3K/UPTD/BPP

berstatus Madya,

Jumlah Kelompok

berstatus Madya

100; 970Provinsi Riau 190.000.000 - 90

Penyelenggaraan Demfarm Padi

Sawah

2.00.03.2.00.03.01.20.026. Jumlah Demfarm

padi sawah yang

diselenggarakan di

Kecamatan (unit)

Jumlah

BP3K/UPTD/BPP

berstatus Madya,

Jumlah Kelompok

berstatus Madya

100; 970Provinsi Riau 123.940.000 - 3 unit

TOTAL 53.344.723.000 15.559.334.000

PEKANBARU, 23 Mei 2017

Pengguna Anggaran

Ir. H. FERRY HC ERNAPUTRA, M.Si.

19630224 199203 1 002

Rancangan Akhir RKPD-PPAS