RENJA - Lumajangkab 2015/DINAS/2015.DPM.pdf · secara rinci meliputi penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis sarana dan prasarana desa, pembinaan,

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467

L U M A J A N G – 67314


2

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan Tahun 2015 di Kabupaten Lumajang terus

mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan

perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah

Kabupaten Lumajang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak

lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang

telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Kinerja tahunan.

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyusun Rencana

Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Mayarakat Kabupaten Lumajang, masa kerja Tahun

2014. Dengan harapan Rencana Kinerja ini dijadikan panduan untuk meningkatkan

pembinaan, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 09 Nopember 2007 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk

mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam

mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan

pelayanan dan pembinaan di sektor pemberdayaan Masyarakat.

Hal – hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat kami tuangkan

dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan

Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, sedangkan kegiatan –

kegiatan rutin yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat kami

laksanakan guna menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.

Harapan kami kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Lumajang, dalam melaksanakan tugas – tugasnya berpedoman pada RPJMD yang

telah ada, sehingga dapat berjalan dengan lancar, terarah sesuai dengan target kinerja yang

telah ditetapkan.


3

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 Kabupaten

Lumajang kami susun semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Lumajang, Desember 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG

Ttd

SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19591114 198003 1 005


4

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB. I : PENDAHULUAN

A. Umum 1

B. Kedudukan 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi 4

D. Susunan Organisasi 9

E. Kondisi Lingkungan Organisasi 10

F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan 12

BAB. II : RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi 13

B. Tujuan dan Sasaran 14

C. Sasaran Strategis 14

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2014

A. Program Utama 16

B. Sasaran dan Indikator Kinerja 18

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan 22

BAB. IV : PENUTUP 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN


5

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan

penciptaan iklim yang mendorong perkembangan pembangunan dalam artian

pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana

guna mendukung berbagai kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam

menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah

yang data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa,

laporan pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan

kelengkapan pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil

dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2007 tanggal 09

Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Kabupaten Lumajang, dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja

keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta dukungan

Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam membangun

masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.


6

2. Maksud Dan Tujuan :

- Maksud

Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan :

a. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa/kelurahan melalui

pemberdayaan masyarakat;

b. Sebagai bahan informasi bagi aparatur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah

Kabupaten dan Masyarakat dalam memahami Program Kerja Tahun

2015;

c. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat;

d. Menumbuh kembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi

pemberdayaan masyarakat.

- Tujuan

Penyusunan Program Kerja Tahunan bertujuan :

a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat terhadap Rencana Kerja Tahun 2015;

b. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib

administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan

diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal;

c. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat;

d. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan - kebutuhanya melalui kegiatan pembangunan.

3. Ruang Lingkup.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam tugasnya

secara umum membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang

pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan

melalui program kegiatan yang telah direncanakan dan diputuskan, disamping itu


7

tugas – tugas lain yang menurut sifat dan kewenangannya menjadi tanggung jawab

Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Guna menunjang pelaksanaan program serta kegiatan yang ada pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Rincian tugas dan fungsi

Sekretaris dan Kepala Bidang, dimaksudkan sebagai upaya secara maksimal dalam

mencapai kinerja yang telah dituangkan dalam Program Tahunan.

Program Tahunan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan tugas

dan fungsinya, hal ini dijabarkan secara menyeluruh meliputi pemberdayaan

dilingkup Sekretariat dan Bidang antara lain Bidang Keswadayaan Masyarakat,

Bidang Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang

Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

Tugas – tugas rutin yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan masih banyak tugas – tugas penunjang yang bersifat pembinaan

serta pemberdayaan masyarakat, aplikasinya dituangkan melalui Rencana Kerja

dan Anggaran Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Hal ini diharapkan akan

mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

4. Landasan Hukum.

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah :

1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 09 Nopember 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Lumajang.

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2008, tanggal 03 Maret 2008

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Lumajang.


8

4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 54 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008

tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

B. KEDUDUKAN 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan Perangkat Daerah dalam urusan

pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang bertugas membantu

Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan

masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati,

penjabarannya meliputi bidang kesekretariatan, bidang keswadayaan masyarakat,

bidang Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang

Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang

adalah memberikan fasilitasi berupa pembinaan, pelaksanaan pengendalian,

pengawasan, monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban

bidang pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas pokok dan fungsi pada sekretariat dan bidang – bidang sebagai

berikut :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program

perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrasi dan

fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas diatas Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja sekretariat yang

akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;


9

b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

d. Pelaksanaan proses kedudukan proses hukum pegawai, upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;

e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bidang Keswadayaan Masyarakat

Tugas Bidang Keswadayaan Masyarakat menyusun pedoman pelaksanaan Bulan

Bhakti Gotong Royong, pembinaan dan inventarisasi swadaya masyarakat,

pembinaan dan pendataan; pemantauan evaluasi dan analisas Profil Desa,

potensi sektor informal, data lingkungan desa, pelestarian sumber daya dan

potensi desa serta melaksanakan fasilitasi pembinaan Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif dan inventarisasi hasil pembangunan serta evaluasi

peningkatan partisipasi.

Untuk melaksanakan tugas diatas Bidang Keswadayaan Masyarakat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang

Keswadayaan Masyarakat;

b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan,

fasilitasi dan pembinaan kebijakan keswadayaan masyarakat;

c. Menyiapkan dan menyusun pedoman kegiatan keswadayaan masyarakat

desa;

d. Melaksanakan pendataan, evaluasi dan analisa data bidang keswadayaan

masyarakat serta menyusun rencana pengembangan bidang keswadayaan;

e. Melaksanakan fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat, potensi desa dan

partisipasi masyarakat;


10

f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang keswadayaan

masyarakat;

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan yang diambil oleh bidang keswadayaan kepada Kepala Dinas;

h. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

3. Bidang Kelembagaan Masyarakat;

Bidang kelembagaan masyarakat tugasnya Melaksanakan kebijakan program

ketahanan masyarakat desa, bina masyarakat desa dan pengembangan desa

secara rinci meliputi menyusun pedoman pelaksanaan lembaga kemasyarakatan

desa, pembinaan pendataan, pemantauan, analisa dan evaluasi data peningkatan

SDM lembaga kemasyarakatan, penerapan pola tata desa, identifikasi desa miskin

serta melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, analisa dan evaluasi

desa/kelurahan berhasil, tingkat perkembangan desa, identifikasi tipologi desa

dan Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa, rawan bencana dan desa

pantai.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai

fungsi:

a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang

kelembagaan masyarakat.

b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan,

fasilitasi dan pembinaan kebijakan Bidang Kelembagaan Masyarakat.

c. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa,

peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan, penerapan pola tata desa,

identifikasi desa miskin, rawan bencana, padat penduduk, desa pantai, UPM (

Unit Pengaduan Masyarakat ), evaluasi desa/kelurahan berhasil, peningkatan

pengembangan desa, identifikasi tipe desa serta Pengembangan Wilayah

Terpadu Antar Desa (PWTAD).

d. Melaksanakan pendataan, analisa dan evaluasi data Bidang Kelembagaan

Masyarakat serta menyusun rencana pengembangan Bidang Kelembagaan

Masyarakat.


11

e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan desa serta

peningkatan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan.

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program Kerja Bidang

Kelembagaan Masyarakat.

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas.

h. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

Program Kesejahteraan Keluarga, kesetaraan gender dan peran serta perempuan,

melaksanaka kebijakan, bimbingan, pemantauan, pengembangan kesejahteraan

keluarga, melaksanakan pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis

kesetaraan gender dan melaksanakan pendataan, pelaporan, monitoring evaluasi

teknis peran serta perempuan.

Disamping tugas – tugas diatas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai

fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang

Pemberdayaan Perempuan.

b. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan,

fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan.

c. Menyiapkan pedoman dan melaksanakan program Pemberdayaan

Perempuan dalam rangka kesetaraan gender serta kelembagaan perempuan

d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Dan

Kesejahteraan Keluarga.

e. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas perempuan.

f. Melaksanakan kerjasama kegiatan dengan Instansi Pemerintah, swasta dan

LSM yang berkaitan dengan perempuan.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program Kerja Bidang Pemberdayaan

Perempuan.


12

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala

Dinas.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas Menyiapkan

bahan perumusan kebijakan Program Usaha Ekonomi Masyarakat Desa,

pengembangan sarana dan prasarana desa serta pengembangan Teknologi Tepat

Guna (TTG).

secara rinci meliputi penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring

dan evaluasi teknis sarana dan prasarana desa, pembinaan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan

pengembangan usaha informal, melaksanakan bimbingan, pemantauan,

pengembangan Teknologi Tepat Guna ( TTG ).

Disamping tugas – tugas diatas Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis kerja pengembangan perekonomian

masyarakat.

b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan

Perekonomian Masyarakat.

c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Desa, pengembangan sarana dan prasarana desa dan

pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

d. Memfasilitasi pelaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan,

pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal.

e. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana desa.

f. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan sarana dan

prasarana desa serta pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).


13

h. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan

usaha ekonomi masyarakat desa, sarana dan prasarana desa, Teknologi Tepat

Guna serta program lain dalam upaya meningkatkan perekonomian

masyarakat.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan

Perekonomian Masyarakat.

j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan Kepala Dinas.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Nomor : 37 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, berikut susunan organisasi beserta nama pejabat

dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : Susiyanto, SH.

2. Sekretaris : Drs. Gatot Suprabowo.

2.1. Ka.Subag Umum (Plt) : Abdul Jalil, A.Md

2.2. Ka.Subag Keuangan : Lailatul Khusnah, S.Sos.

2.3. Ka.Subag Kepegawaian : Drs. S. Edy Sugianto.

3. Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat : Syamsul Arifin, SP.MM.

3.1. Ka.Seksi Lembaga Swadaya : Akhmad Subiyantono, SH

3.2. Ka.Seksi Potensi Desa : Nur Khotib, S.Sos.

3.3. Ka.Seksi Partisipasi : Nur Latifah.

4. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat : Dra. Siti Lailatul Badriyah.

4.1. Ka.Seksi Ketahanan Masyarakat Desa : Agus Rubiawan, S.Sos.

4.2. Ka.Seksi Bina Masyarakat Desa : Endang Wahyuningsih, S.Sos.

4.3. Ka.Seksi Pengembangan Desa : Baskoro, SH.

5 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan : Dra. Ninis Legiwinarsi.

5.1. Ka.Seksi Kesejahteraan Keluarga : Tutik Subiandini, S.Sos.

5.2. Ka.Seksi Kesetaraan Gender : Gatot Arief Hartanto, SE.MM.

5.3. Ka.Seksi Peran Serta Perempuan (Plt) : Chusnul Chotimah .


14

6. Ka. Bid. Pengembangan Perekono Masy : Dra. Latifah Hanun

6.1. Ka.Seksi Sarana Prasarana Desa : -

6.2. Ka.Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat : Setyo Dharmo Wijoyo.

6.3. Ka.Seksi Teknologi Tepat Guna : Akhmad Zaini Su’udin, SH, SAP.

7. Nama – Nama Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat :

7.1. Staf Keswadayaan : Tomy Ernawati, S.Sos.

7.2. Staf Sekretariat : Siti Lutfiah.

7.3. Staf Sekretariat : Untung Pribadi.

7.4. Staf Sekretariat : Nur Fathecha.

7.5. Staf Sektretariat : Yustikarini Widya Satiti, Amd.

7.6. Staf Sektretariat : Nana Ratih Muraisari.

7.7. Staf Sektretariat : Suti, SP.

7.8. Staf Sektretariat / Penjaga Malam : Mudakir.

7.9. Staf Pemb. Perempuan : Uniek Febriariati.

7.10. Staf Pemb. Perempuan : Krisnaini

7.11. Staf Pengembangan Perekonomian : Lalak Dedy Priswantoro, S.Sos.

7.12. Staf Keswadayaan : Ahmad Syafiudin Hanum, SIP.

7.13. Staf Sektretariat : Raharjo.

7.14. Staf Sektretariat : Agus Budiyanto

7.15. Staf Kelembagaan : Toni Hardianto.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, mampu

mengembangkan Rencana Strategis yang lebih mudah dalam komunikasi dan

penerapannya, faktor inilah yang memberikan fokus bagi pencapaiannya, adapun

faktor–faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1. Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi;

2. Tersedianya dana untuk penyelenggaraan Program dan kegiatan;

3. Tersedianya jumlah sarana prasarana aparatur;


15

4. Tersedianya produk hukum yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Adanya kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam hal :

- Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

- Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;

- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya profesionalisme aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang;

2. Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi yang ada;

3. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Tersedianya peluang usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat di desa dan kelurahan;

2. Tersedianya tenaga kerja;

3. Tersediannya potensi sumberdaya pembangunan;

4. Adanya lembaga kemasyarakat, Pokmas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

b. Ancaman

1. Adanya penyimpangan pengelolaan dana bantuan oleh pengurus UPK;

2. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak kurang maksimal;

3. Lemahnya jiwa berwirausaha di masyarakat;

4. Rendahnya pendapatan GAKIN, sehingga pemberdayaan usaha kurang optimal;

5. Adanya daerah rawan bencana alam.


16

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan untuk memfokuskan strategi organisasi dalam

mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor

penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa

lingkungnan internal dan eksternal, guna menentukan tingkat urgensi dan dampak

serta penentuan skala prioritas. Ditetapkannya skala prioritas yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, maka apa

yang harus dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Lumajang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tersedianya Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang yang mempunyai komitmen berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi;

b. Adanya peningkatan profesionalisme aparat;

c. Adanya masyarakat yang kondunsif dan partsipatif dalam pembangunan pedesaan;

d. Adanya kebijakan yang dapat mendorong usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan;

e. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;

f. Adanya pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

g. Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

h. Adanya penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta penegakan supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak.


17

BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari

seluruh masyarakat maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang

dirumuskan sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN PARTISIPATIF“

Makna Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang

terkandung dalam filosofi visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya, terkandung didalamnya peran dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera;

2. Masyarakat, adalah kumpulan/sekelompok manusia yang menempati suatu

wilayah hukum dan mempunyai tujuan yang sama;

3. Mandiri, adalah suatu kondisi kehidupan yang berdaya, kreatif, inovatif,

produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri;

4. Partisipatif, adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang peduli terhadap

kondisi lingkungan.

Hal tersebut diatas guna mencapai Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Lumajang, kami menetapkan Misi adalah :

a. Meningkatkan Peran Masyarakat melalui Peningkatan lembaga

Kemasyarakatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

b. Meningkatnya Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat Melalui Peningkatan

Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Pedesaan;

c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan Dan

Perlindungan Perempuan dan Anak.


18

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI, tujuan

organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, secara kolektif

mengambarkan arahan strategis organisasi, perbaikan – perbaikan yang dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dimaksud dalam rangka mencapai

MISI ditetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat pedesaan meliputi SDM, Lembaga dan

Ekonomi Masyarakat.

b. Meningkatnya mobilisasi dana masyarakat dalam pembangunan.

c. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

2. SASARAN

Penjabaran dari tujuan organisasi, yakni sesuatu yang akan dihasilkan atau

dicapai oleh unit organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau

bulanan. Sasaran merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan nyata

berupa fokus kegiatan, spesifikasi, rincian ukuran serta yang dapat dicapai dalam

tujuan dengan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

3. Program Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

C. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai

tujuan strategis yang ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir masa jabatan Bupati.


19

Daftar tujuan, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2015 sbb :

No

Tujuan Strategis

Indikator Kinerja

Data Tahun

2014

Target Tahun

2015

1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG

1. Peningkatan masyarakat yang memiliki ketrampilan

463 orang

957 orang

2. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

3859 lembaga 5024 lembaga

3. Peningkatan Jumlah Posyandu GMS unggulan

21 posyandu 21 posyandu

4. Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produkif

147 Lembaga

152 lembaga

5. Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada

32.189 org

(60 %)

37.554 org

(70 %)

2 Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa

Peningkatan Swadaya Murni dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

3,5 M

4 M

3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak

1. Peningkatan jumlah kasus yang tertangani

12 Kasus

26 Kasus

2. Peningkatan Keterampilan pada perempuan

10.310 orang

10.810 orang


20

BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui

kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

Program Utama dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No. PROGRAM KEGIATAN Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan sejahtera (P2W-KSS);

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender;

Urusan OTDA, Pemerintahan Umum, ADM. Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

2. Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


21

Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

10 Program Peningkatan Kapasistas sumber Daya Aparatur

1. Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan sejenisnya

11 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;

2. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kleurahan;


22

3. Pembinaan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi PNPM-MPd;

4. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas;

5. Penerapan Teknologi Tepat Guna.

13 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan UPK Gerdu Taskin.

14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

2. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan;

3. Up Dating Data Profil Desa; 4. Pembinaan dan Evaluasi Desa

Berhasil.

15 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

3. Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan;

4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Lumajang Tahun 2015

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Output :

- Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan anak

- Rakor GSI

- Lomba GSI Outcomes : Meningkatnya pemberdayaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

26 Kasus


23

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Output :

- Terlaksananya seminar pencegahan kasus kekerasan terhadap anak

- Terlaksananya bintek penyusunan profil anak kabupaten

- Deklarasi KLA Outcomes : Tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan

26 Kasus

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan sejahtera (P2W-KSS);

Output :

- Sosialisasi Program P2WKSS

- Pelatihan membatik, asesoris bagi warga binaan dan pembinaan administrasi pokmas P2WKSS.

Outcomes : Meningkatnya keterampilan perempuan dan warga binaan.

10810 org

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender

Output : 1. Terlaksananya

Seminar peran perempuan

2. terlaksananya pelatihan ketrampilan membatik

Outcomes : 1. Meningkatnya

keterampilan perempuan

10810 org


24

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;

2. Pelatihan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kleurahan;

3. Pembinaan

Administrasi, Monitoring dan Evaluasi PNPM-MPd;

4. Monitoring dan

Pembinaan Posyandu Gerbangmas;

5. Penerapan

Teknologi Tepat Guna.

Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan LKMD Outcomes : Meningkatnya kapasitas Pengurus LKMD Output : Terlaksananya pelatihan KPMD/Kel Outcomes : Meningkatnya kapasitas KPMD/kel Output : Terlaksananya Koord. Bimbingan dan Monev PNPM-MPd Outcomes : Meningkatnya kapasitas Pelaku PNPM-MPd Output : Terlaksananya Lomba dan Jambore Posyandu GMSl Outcomes : Meningkatnya Jumla posyandu GMS Unggulan Output : Terlaksananya pelatihan pembuatan Pupuk Organik, Biogas, Pemberian peralatan Pupuk organik , Biogas dan Lomba Cipta Inovasi TTG Outcomes : Meningkatnya Ketrampilan pembuatan Pupuk organik dan biogas

5024 lembaga 957 org 957 org 21 posyandu 957 orang


25

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan UPK Gerdu Taskin.

Output : Terlaksananya Orientasi UPKu Outcomes : Meningkatnya kapasitas pengelola UPKu

152 Lembaga

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Meningkatnya partispasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa

Output : 1. Terlaksananya

fasilitasi pencanangan BBGRM

2. Terfalitasinya pelaksanaan pemugaran rumah gakin

3. Up Dating Data Profil Desa;

4. Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil.

Outcomes : 1. Meningkatnya

swadaya masyarakat selama BBGRM

2. Terlaksananya pemugaran rumah gakin

3. Tersedianya data profil Desa terbaru

4. Meningkatnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

4 Milyar


26

8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Output : 1. Pelatihan

Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

3. Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan;

4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

Outcomes : Terfasilitasinya secara optimal kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

37554 kader PKK Aktif (70%)

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah

ditetapkan, sebesar Rp. 5.348.438.427,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp.

3.162.485.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.162.485.000,- adapun

untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT 2015.


27

BAB. IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang

kami susun, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman jajaran staf Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program Kegiatan

tahun 2015, sehingga diharapkan akan dapat mencapai kinerja yang ditetapkan dalam

Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2015.

Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2015, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi maupun

lainnya.

Dengan segala kemampuan kami berusaha semaksimal mungkin untuk

melaksanakan amanah Pemberdayaan Masyarakat, dengan berdoa semoga Allah SWT

memberikan bimbingan kearah keberhasilan Amin.


28

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN : 2014 – 2019

Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri dan Partisipatif Misi : 1. Meningkatkan Peran Masyarakat melalui Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

2. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat melalui Peningkatan Pembangunan yang berbasis masyarakat perdesaan 3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan

Indikator Kinerja

Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

1. Meningkatnya peran masyarakat melalui peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

1.1 Peningkatan masyarakat yang memiliki ketrampilan

1.2 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa

1.3 Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada

1.4 Peningkatan jumlah Posyandu GMS Unggulan

1.5 Peningkatan jumlah keuangan mikro pedesaan

1. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG

1.1 Terwujudnya peningkatan kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan

1.2 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa

1.3 Terwujudnya peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada

1.4 Meningkatnya jumlah posyandu mandiri dan purnama gerbangmas dibanding jumlah posy gerbangmas yang ada

1.5 Meningkatnya jumlah kelompok usaha ekonomi yang produktif yang ada di desa

1.6 Bertambahnya kelompok masyarakat yang sudah berwirausaha secara mandiri

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelatihan manajemen pembangunan partisipatif dan pemberian TTG serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa dan gerakan membangun masyarakat sehat

1.1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaaan

1.3 Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

2. Meningkatnya Partisipasi dan swadaya masyarakat melalui peningkatan pembangunan yang berbasis masyarakat

2.1 Peningkatan swadaya murni dan partispasi masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa

2.1 Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

2.2 Peningkatan Jml dana swadaya masyarakat dalam pembangunan

2.3 Adanya peningkatan kegiatan gotong royong masyarakat

2. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partispasi masyarakat

2.1 Peningkatan partisipatisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


29

3. Meningkatnya

pengarusutamaan gender peran serta perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

3.1 Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.2 Peningkatan perempuan yang mendapat pelatihan

3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2.3 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

2.4 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

2.5 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

2.6 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

2.7 Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Lumajang, Desember 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19591114 198003 1 005


30

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

1 2 3 4 5 6 7

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 11 1 22 01 00 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap

perempuan dan anak

26 Kasus

1 11 1 22 01 00 15 03 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Terlaksananya Sosialisasi

UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Rakor GSI, Lomba KSI

Kab. Lumajang

400 org, 4 Juara

96.500.000

APBD KAB

1 11 1 22 01 00 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Peningkatan Penanganan Kasus

Kekerasan terhadap perempuan dan anak

26 Kasus

1 11 1 22 01 00 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Terlaksananya Seminar Pencegahan kasus Kekerasan, Bintek Profil

anak, dan Deklarasi KLA

Kab. Lumajang

855 org

150.000.000

APBD KAB

1 11 1 22 01 00 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Peningkatan

Perempuan yang mendapat pelatihan

10.810 org

1 11 1 22 01 00 17 10 Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS)

Terlaksananya Sosiialisasi Program dan Pelatihan Ketrampilan bagi Warga

binaan

270 org

85.000.000

APBD KAB


31

1 2 3 4 5 6 7

1 11 1 22 01 00 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan

Perempuan yang mendapat pelatihan

10.810 org

1 11 1 22 01 00 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya seminar perempuan

Kab. Lumajang

400 org 100.000.000

APBD KAB

1 11 1 22 01 00 18 02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender

Terlaksananya Pelatihan Membatik

Kab. Lumajang

25 org 50.000.000

APBD KAB

1 20 OTDA. PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, &

PERSANDIAN

1 20 1 22 01 00 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi

masyarakat dalam pembanguan

4 milyar

1 20 1 22 01 00 19 10 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Terfasilitasi pendamping desa

Kab. Lumajang

3 org 34.380.000

APBD KAB

1 20 1 22 01 00 19 11 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

Terlaksananya Pembinaan, Monev bantuan keuangan pada desa

Kab. Lumajang

198 desa 50.000.000

APBD KAB

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 01 00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 22 1 22 01 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1 22 1 22 01 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Fasilitasi

surat-menyurat

Kab.

Lumajang 100%

13.092.000 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaranTelpon, air, listrik, dan internet

Kab. Lumajang

100% 31.940.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Terfasilitasi pengelola penatausahaan keuangan dan barang SKPD

Kab. Lumajang

100% 81.576.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan

ATK

Kab.

Lumajang 100%

40.786.900 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan, foto copy dan jilid

Kab. Lumajang

100% 14.552.100

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen

alat istrik

Kab.

Lumajang 100%

1.200.000 APBD KAB


32

1 2 3 4 5 6 7

1 22 1 22 01 00 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya media cetak

koran

Kab.

Lumajang 100%

1.642.500 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kab. Lumajang

100% 2.473.600

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Mamim Tamu dan Rapat

Kab. Lumajang

100% 9.373.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya pengiriman

peserta Rakor, konsultasi ke luar daerah

Kab. Lumajang

100%

63.977.500

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi, survey dan monev dlm drh

Kab. Lumajang

100% 7.015.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Peningkatan sarana

dan Prasarana Aparatur

50%

1 22 1 22 02 00 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan sepeda motor

Kab. Lumajang

4 unit 60.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 02 00 02 07 Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya

Pemasangan AC

Kab.

Lumajang 2 unit

7.500.000 APBD KAB

1 22 1 22 02 00 02 08 Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan LCD, Telepon Paralel, dan Printer

Kab. Lumajang

1 Unit LCD

Proyektor, 1 set telepon paralel, dan 2 unit printer

21.125.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pengecatan

gedung kantor

Kab.

Lumajang 2 gedung

10.000.000 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya operasional kendaraan dinas

Kab. Lumajang

100% 68.062.400

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya perawatan

AC

Kab.

Lumajang 6 kl

1.800.000 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

Kab. Lumajang

20 kl 7.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningakatan disiplin aparatur

70%

1 22 1 22 01 00 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terlaksananya pengadaan

seragam batik dan olah raga

Kab. Lumajang

84 stel

18.060.000

APBD KAB


33

1 2 3 4 5 6 7

1 22 1 22 01 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas

sumber daya aparatur 60%

1 22 1 22 01 00 05 04 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya

Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti diklat/sos/bintek

Kab. Lumajang

100% 15.597.500

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

1 22 1 22 01 00 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Pelaporan LAKIP SKPD

Kab. Lumajang

1 dokumen 3.144.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran &

Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya Lap Keu.

Semesteran dan prognosis

Kab.

Lumajang 1 dokumen

821.000 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir SKPD

Kab. Lumajang

1 dokumen 2.752.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1 22 1 22 01 00 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Peiningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Kab. Lumajang

5024 lembaga 100.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 15 08 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan

Kab. Lumajang

957 org 35.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 15 09 Pembinaan Administrasi,Monitoring & Evaluasi PNPM-Mandiri Perdesaan

Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan

Kab. Lumajang

957 org 470.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 15 14 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Peningkatan Jumlah Lembaga Posyandu GMS

Unggulan

Kab. Lumajang

21 posyandu 100.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 15 16 Penerapan Teknologi Tepat Guna Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan

Kab. Lumajang

957 org 210.222.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Peningkatan jumlah keuangan mikro pedesaan

152 lembaga

1 22 1 22 01 00 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPK Gerdu Taskin Peningkatan jumlah

keuangan mikro pedesaan

Kab.

Lumajang 152 lembaga

90.000.000 APBD KAB


34

1 2 3 4 5 6 7

1 22 1 22 01 00 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi

masyarakat dalam pembanguan

4 milyar

1 22 1 22 01 00 17 05 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam

pembanguan

Kab. Lumajang

4 milyar

94.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 17 06 Fasilitasi Pengembangan Sarana & Prasarana Pedesaan

Peningkatan swadaya

murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan

Kab. Lumajang

4 milyar

350.890.500

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 17 11 Updating Data Profil Desa Peningkatan Masyarakat

yang memiliki ketrampilan

Kab.

Lumajang 957 org

13.000.000 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 17 12 Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan

Kab. Lumajang

4 milyar

70.000.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN

DI PEDESAAN

Peningkatan jumlah

kader PKK yang aktif 37554 org

1 22 1 22 01 00 19 01 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Terlaksananya Lomba2, Bintek

Kab. Lumajang

196 org 85.401.500

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 19 02 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Rapat2, Jambore, dan pembinaan

PKK

Kab.

Lumajang 865 org

315.512.500 APBD KAB

1 22 1 22 01 00 19 03 Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan

Terlaksananya Sema'an Alqur'an, Pelatihan, Bintek

Kab. Lumajang

1756 org 135.140.000

APBD KAB

1 22 1 22 01 00 19 04 Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

Terlaksananya Pelatihan dan Sosiailasi

Kab. Lumajang

213 org 43.946.000

APBD KAB

JUMLAH 3.162.483.000

Lumajang, Desember 2014 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABUPATEN LUMAJANG ttd

SUSIYANTO, SH NIP. 19591114 198003 1 005


35

RENJA - Lumajangkab 2015/DINAS/2015.DPM.pdf · secara rinci meliputi penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis sarana dan prasarana desa, pembinaan,

Documents