Top Banner
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tantangan utama yang akan dihadapi oleh Bangsa dan negara Indonesia kedepan yaitu bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis. Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua, yaitu dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi. Dengan mempertimbangkan bobot dan tanggung jawab pemerintah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri di masa yang akan datang, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka telah mengalami perubahan dan perkembangannya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Nomenklatur Kantor tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembinaan kesatuan bangsa tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh lapisan 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
35

Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Feb 16, 2016

Download

Documents

Fajar Antariksa

Renja 2015 Kesbangpol Kabupaten Majalengka Perubahan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSebagaimana kita maklumi bersama bahwa tantangan utama yang akan

dihadapi oleh Bangsa dan negara Indonesia kedepan yaitu bagaimana

mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang

demokratis. Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentuan arah

pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi

dua, yaitu dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem

politik demokrasi.

Dengan mempertimbangkan bobot dan tanggung jawab pemerintah di

bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri di masa

yang akan datang, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Majalengka telah mengalami perubahan dan

perkembangannya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Nomenklatur

Kantor tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2009.

Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembinaan

kesatuan bangsa tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh lapisan

masyarakat, sebagai komponen terdepan penyelenggara dan pelayanan publik.

Atas dasar itu, maka telah disusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2015 sebagai panduan kerja operasional yang vioner sekaligus

sebagai instrumen politik dalam keseluruhan kerangka manajeme program di

lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. Landasan HukumRencana Kerja Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421)

1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 2: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana teah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka.(Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Majalengka.

9. Peraturan Bupati Majalengka No. 9 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan a) Maksud

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibuat dengan

maksud sebagai berikut :

1) Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2014 dan penganggaran tahun

2014 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran yang

dilaksanakan pada tahun 2015.

2) Mengarahkan visi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik kepada satu

strategis pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

3) Menyusun kebijakan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

yang dituangkan ke dalam satu program dan indikasi kegiatan tahun 2015

2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 3: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

dengan melihat keterkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Majalengka.

4) Menyusun kaidah-kaidah pelaksanaan aspek-aspek pembangunan dan

penganggaran.

b) TujuanTujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD)

adalah sebagai berikut :

1) Tersedianya suatu dokumen perencanaan operasional tahunan yang

menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah dibidang

Kesatuan Bangsa dan Politik serta perencanaan arah kebijakan, perumusan

strategi sesuai dengan kebutuhan.

2) Terumuskannya acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Kantor

Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk

menunjang kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten.

1.4. Sistematika PenulisanBAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika

Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra OPD,

Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan

Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan Tahun 2015.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Matrik Program dan Kegiatan)

3 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 4: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan capaian Renstra.Kinerja tahun anggaran 2014 yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan

Politik Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan secara optimal, maka program dan

kegiatan tahun 2014 yang dikerjakan pada tahun berjalan ini adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja yaitu :

a) Tepenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik;

b) Tercukupinya alat tulis kantor;

c) Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai;

d) Lancar dan tertibnya adminitrasi perkantoran.

2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan capaian kinerja yaitu :

a) Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas/operasional;

b) Tersedianya penunjang sarana kegiatan dinas/kantor;

c) Terpelihara dan terawatnya peralatan/perlengkapan gedung kantor.

d) Terpelihara dan terawatnya gedung kantor.

3) Pemantapan, Penguatan Kesatuan dan Ketahanan Bangsa serta Strategi Daerah,

dengan capaian kinerja yaitu :

a) Terciptanya koordinasi yang harmonis di tubuh KOMINDA juga dengan unsur

terkait lainnya di Kabupaten Majalengka menuju keamanan, kenyamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kekondusipan daerah

b) Meningkatakan Wawasasan Perserta Pematapan Pemahaman Wawasan

Kebangsaan bagi SLA Sederajat dan Santri di Kabupaten Majalengka

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 1. Tugas Pokok, Fungsi, Kedudukan, Kewenangan dan Susunan Organisasi

4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 5: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

1) Tugas PokokKantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala

Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan,

menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta yang meliputi Ketahanan

Bangsa, Hubungan antar Lembaga dan Pendidikan Politik.

2) Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

serta yang meliputi Ketahanan Bangsa, Hubungan antar Lembaga dan

Pendidikan Politik;

2) Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta yang meliputi

Ketahanan Bangsa, Hubungan antar Lembaga dan Penyelenggaraan

Pendidikan Politik;

3) Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi Ketahanan Bangsa,

Hubungan antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

4) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan/kesekretariatan; dan

5) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3) Uraian Tugas Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Kepala Kantor mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 6: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

1) Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka

kelancaran tugas;

2) Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang Kantor

Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai bahan penyusunan RPJPD dan

RPJMD Kabupaten;

3) Menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai bahan penyusunan LPPD

dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

4) Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan

Bupati pada bidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

5) Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Kesatuan

Bangsa Dan Politik sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

6) Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan

Bangsa Dan Politik ;

7) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggarakan Penetapan kebijakan

operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan

teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan masalah

pemerintahan, penanganan masalah sosial, pengawasan orang asing

dan lembaga asing, ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, sistem

dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi

pemilu, pilpres dan pilkada, memantau proses Pilkades, ketahanan

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha

ekonomi, kebijakan ketahanan ormas perekonomian;

8) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-

nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni

dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi

6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 7: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial

kemasyarakatan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kebijakan dan ketahanan sumber

daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,

kebijakan ketahanan ormas perekonomian ;

9) Merumuskan kebijakan teknis Pembinaan dan penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat

(koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,

penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-

nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, kewaspadaan

dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga

kerja, penanganan masalah pemerintahan, penanganan masalah sosial,

pengawasan orang asing dan lembaga asing, ketahanan seni dan

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada, kebijakan dan ketahanan sumber

daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,

kebijakan ketahanan ormas perekonomian ;

10) Merumuskan kebijakan teknis Pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-

nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, kewaspadaan

dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,

penanganan masalah pemerintahan, penanganan masalah sosial,

pengawasan orang asing dan lembaga asing, ketahanan seni dan

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,

7 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 8: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada, kebijakan ketahanan sumber daya

alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,

kebijakan ketahanan ormas perekonomian;

11) Menyelenggarakan Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di

bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,

nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan,

kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan

dan tenaga kerja, penanganan masalah pemerintahan, penanganan

masalah sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, ketahanan

seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi

budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan

politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan

politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada, kebijakan dan ketahanan

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha

ekonomi, kebijakan ketahanan ormas perekonomian;

12) Menyelenggarakan Koordinasi penetapan kebijakan operasional

(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan masalah

pemerintahan, penanganan masalah sosial, pengawasan orang asing

dan lembaga asing ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan sistem

dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi

pemilu, pilpres dan pilkada ketahanan sumber daya alam, ketahanan

perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,

kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan ketahanan

ormas perekonomian;

13) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah

propinsi;

8 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 9: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

14) Menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan

daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan kepada pemerintah

desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

15) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di

lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

16) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik;

17) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang

milik daerah yang ada dalam penguasan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik;

18) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Kantor untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

19) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

20) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam

penguasaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

21) Menyampaikan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan

penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

22) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Kantor Kesatuan

Bangsa Dan Politik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

23) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan

Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

24) Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

25) Membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku;

26) Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan

pengembangan karier;

9 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 10: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

27) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah; dan

28) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

4) Kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka

mempunyai kewenangan melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa

dan Politik yang meliputi kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Politik,

Hubungan Antar Lembaga dan Ketahanan Bangsa.

5) Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka, Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik Kabupaten Majalengka mempunyai Susunan organisasi yaitu

sebagai berikut :

a) Kepala Kantor.

b) Kasubag Tata Usaha.

c) Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

d) Kasi Hubungan Antar Lembaga.

e) Kasi Ketahanan Bangsa.

f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Data Pegawai :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN LAINNYA :

NO. GOLONGAN JUMLAH1. IV 2

2. III 9

3. II 7

4. I 1

5. CPNS -

6. PENJAGA MALAM DAN PAGI 1

7. CLEANING SERVICE 1

8. PENGEMUDI 1

10 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 11: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

JUMLAH 22

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER :

NO. GENDER JUMLAH1. LAKI-LAKI 17

2. PEREMPUAN 5

JUMLAH 22

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN :

NO. PENDIDIKAN JUMLAH

1. Strata (S2) 1

2. Strata (S1) 7

3. Diploma Tiga ( D3 ) -

4. SLTA/Sederajat 13

5. SLTP/Sederajat 1

6. SD/Sederajat -

JUMLAH 22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1. Visi dan Misi

Program dan kegiatan merupakan upaya untuk terlaksananya pencapaian

Strategis dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka menetapkan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke 2 (2014-2018) sebagai

guidlines dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu :

KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA

MAJU, AMAN, KONDUSIF, MANDIRI, UNGGUL, RELIGIUS”(MAKMUR)

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut adalah sebagai

berikut :

Maju : Mengandung makna Berada di depan dibanding Daerah lain dilihat dari

aspek Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, infrastruktur, Tata Kelola

Pemerintah, Keagamaan dan Berbagai Sendi Kehidupan Lainnya.

11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 12: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

Aman : Mengandung makna kondisi Daerah yang bebas dari ancaman,

gangguan, ketakutan dan konflik sosial.

Kondusif : Mengandung makna Situasi yang mendukung untuk Berinvestasi,

Nyaman disertai Kualitas Pelayanan Aparatur yang Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN).

Mandiri : Mengandung makna mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk

menyelenggaraan seluruh urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan pemerintah

yang lebih atas.

Unggul : Mengandung makna memiliki daya saing yang tinngi berfokus pada

kepemilikan sumberdaya alam yang melimpah, Sumber daya manusia

yang berkulaitas dan inovatif dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (IPTEK).

Religius : Mengandung makna seluruh aktivitas kehidupan masyarakat kehidupan

Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan

mengamankan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana

keagamaan yang memadai.

Selanjutnya visi tersebut ditindaklanjuti oleh Visi Kantor Kesatuan Bangsa

Dan Politik Kabupaten Majalengka, yaitu:

“ MANTAPNYA PERSATUAN DAN KESATUAN

BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF MENUJU

MASYARAKAT YANG MAKMUR”Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka di

aktualisasikan dalam beberapa Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatakan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan dan Sarana Prasarana Perekonomian;

2. Mebangun Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Govermence) dengan berorentasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur;

12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 13: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

3. Membangun iklim inventasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikrokecil menengah (UMKM);

4. Meningkatakan Daya Saing Daerah befokus pada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Mewujudkan Desa Mandiri;

6. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamanan ajaran Agama disertai penyediaan Sarana prasarana Keagamaan yang Memadai;

Berkenaan dengan misi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Kantor

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka, yaitu sebagai berikut :

1) Mewujudkan masyarakat Majalengka yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap daerahnya sendiri;

2) Mewujudkan kemampuan, kekuatan dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Misi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka sangat

relevansi sekali dengan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka (Bupati Majalengka

Masa Bhakti 2013-2018) yaitu Misi Meningkatakan Kulaitas Pelayanan Pendidikan,

Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan dan Sarana Prasarana Perekonomian

Mebangun Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Govermence) dengan

berorentasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan

Kesejahteraan Aparatur Membangun iklim inventasi yang kondusif dan

pemberdayaan usaha mikrokecil menengah (UMKM)Meningkatakan Daya Saing

Daerah befokus pada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia,

Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mewujudkan Desa Mandiri Meningkatkan

Pemahaman dan Pengamanan ajaran Agama disertai penyediaan Sarana prasarana

Keagamaan yang Memadai.

Upaya mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kemasan dan kemampuan

yang optimal jajaran Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten

13 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 14: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

Majalengka, berlandaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, partisipasi, prestasi, inovatif

dan kreatifitasnya.

14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 15: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan ProvinsiPembangunan di era reformasi dengan mengarah kepada tuntutan

transparansi, keterbukaan, demokrasi, partisipasi, otonomi daerah dan good

governance, menuntut terjadinya perubahan-perubahan dalam pengelolaan

pembangunan nasional, dimana pembangunan ke depan diarahkan kepada

peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah hanya sebagai

fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan. Keterkaitan tugas pokok dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk mewujudkan cita-cita reformasi tersebut

mencoba mengambil langkah-langkah kebijakan, yaitu :

1) Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance);

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan yang

demokratis;

3) Meningkatkan pemahaman tentang HAM dan Wawasan Kebangsaan bagi

Mayarakat Majalengka;

4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam upaya

menjaga stabilitas daerah;

5) Memantapkan pemahaman tentang kehidupan berpolitik bagi kader partai politik

dan masyarakat pada umumnya;

6) Memantapkan pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara bagi Kader Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

7) Meningkatkan partisifasi bantuan keuangan kepada partai politik dalam negeri.

8) Memeliharan stabilitas keamanan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran dengan setratejik yang meliputi program

yang akan dilaksanakan, diaktualisasikan dan diimplementasikan selama satu tahun

anggaran 2015 oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka

adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;

15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 16: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3) Program Sinergitas Pelayanan Daerah ;

4) Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal ;

5) Pendidikan Politik Masyarakat ;

6) Program Pengembangan Wawasan kebangsaan ;

7) Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Berpolitik ;

Permasalahana) Pesatnya pembangunan infrastruktur nasional dan regional, sehingga perlu

penanganan keamanan daerah guna mendukung lajunya pembangunan

tersebut;

b) Masih kurangnya jiwa nasionalisme di lingkungan generasi muda;

c) Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat;

d) Bermunculannya ajaran dan aliran sesat berkedok agama.

Pemecahan Masalaha) Melakukan kajian-kajian tentang wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM, politik

dan strategi daerah;

b) Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait

dalam upaya menjaga stabilitas daerah;

c) Mengadakan pemantapan wawasan kebangsaan;

d) Melakukan diteksi dini dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi

sehingga dapat merongrong kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Majalengka;

e) Mengadakan koordinasi dengan unsur terkait dalam upaya penanganan

masalah/masalah yang terjadi;

f) Memfasilitasi kegiatan organisasi politik dan organisasi masyarakat serta

lembaga lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan

didasari oleh tujuan dan sasaran secara terukur, sesuatu yang akan dihasilkan atau

16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 17: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

dicapai secara nyata oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten

Majalengka, yaitu sebagai berikut :

a) Tujuan :1) Terwujudnya kepedulian dan tanggungjawab yang tinggi dikalangan

masyarakat atas dasar kesadarannya sendiri untuk sama – sama memelihara

dan menjaga keutuhan daerah demi lancarnya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan;

2) Berkembangnya prakarsa masyarakat yang dilandasi oleh kepedulian dan

tanggungjawab sebagai putra daerah untuk ikut aktif mengatasi berbagai

konflik sosial menurut cara – cara damai;

3) Terwujudnya integritas masyarakat yang ulet, tangguh dan berdaya guna

tinggi untuk membela dan mempertahankan tanah air;

4) Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya situasi yang

kondusif bebas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5) Terwujudnya partisipsi politik masyarakat;

6) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b). Sasaran : 1) Meningkatkan pemahaman dan rasa memiliki mengenai berbagai kebijakan

daerah dibidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM terhadap

masyarakat;

2) Berkembangnya citra masyarakat untuk mencapai kehidupan yang harmonis;

3) Meningkatnya kesadaran anggota masyarakat untuk menggalang persatuan

dan kesatuan serta tumbuhnya solidaritas sosial yang tinggi;

4) Berkembangnya pola hidup masyarakat yang efektif dan efisien;

5) Meningkatnya kecerdasan dan keterampilan masyarakat untuk mencegah dan

mengatasi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dalam upaya

mempertahankan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6) Berkurangnya potensi konflik sosial dan politik yang mengarah pada

disintegrasi bangsa;

7) Meningkatnya komunikasi dua arah antara aparat dan masyarakat dalam

upaya menggalang kebersamaan serta mengatasi gangguan dan kerawanan

sosial;

17 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 18: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

8) Meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat untuk mau berpartsipasi

aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

9) Berkembangnya ketelibatan masyarakat dalam setiap program pemerintah.

10) Tumbuhnya rasa tenggang rasa dan saling menghargai antar umat beragama,

sehingga terhindar dari berbagai konflik yang bersifat syara;

11) Meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat dalam proses perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan;

12) Meningkatnya sikap pro aktif dari semua komponen aparat dan masyarakat

untuk mengatasi kerawanan politik dan sosial;

13) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan

hukum;

14) Terwujudnya partai politik dan organisasi masyarakat yang memahami akan

hak dan kewajibannya serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka

yaitu Percepatan Pembangunan Agribisnis Berbasis Masyarakat Agamis dan

Partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2013, dan

pencapaian Strategis serta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan

Visinya yaitu : “KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, MAJU, AMAN, KONDUSIF, MANDIRI, UNGGUL, RELIGIUS” (MAKMUR)

yang telah menjadi komitmen bersama untuk melakukan percepatan

pembangunan salah satunya melalui Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatakan Kulaitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan dan Sarana Prasarana Perekonomian;

2. Membangun Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Govermence) dengan berorentasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur;

3. Membangun iklim inventasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikrokecil menengah (UMKM);

4. Meningkatakan Daya Saing Daerah befokus pada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

18 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 19: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

5. Mewujudkan Desa Mandiri;

6. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamanan ajaran Agama disertai penyediaan Sarana prasarana Keagamaan yang Memadai;

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai acuan pelaksanan tugas Kantor

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka tahun 2015 disusunlah

program dan kegiatan sebagai berikut :

A) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kegiatan :1) Penyediaan Jasa Surat menyurat;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan;

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

8) Penyediaan Makanan dan Minuman;

9) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

10) Penyediaan jasa penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;

B) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator kegiatan :1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor;

2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

3) Penyusunan Profil ;

C) Peningkatan Sinergitas Perencanaan Daerah, dengan indikator kegiatan:1) Penyusunan Renja OPD

2) Penyusunan RKA

3) Penyusunan DPA

D) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan indikator kegiatan :1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Kominda dengan seluruh elemen

Masyarakat (Penguatan Kominda)

2) Kegiatan Pembinaan bagi para Agen/Jaring Intelijen.

3) Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik dan Pencegahan Bahaya Terorisme.

19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 20: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

E) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan indikator kegiatan :1) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Politik

2) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik

F) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan indikator kegiatan :1) Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.

G) Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam berpolitik, dengan indikator kegiatan :1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Ormas;

2) Kegiatan Pembinaan Ormas;

Prioritas (Kegiatan) Utama, Penunjang dan Reguler Kantor Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dalam meraih sasaran perlu

tersedianya dana yang maksimal dengan sumber anggaran berasal dari APBD

Kabupaten sebagaimana daftar terlampir.

BAB IVP E N U T U P

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

Majalengka, maka Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka

telah menyusun rencana kerja atau kegiatan sesuai dengan skala prioritas dimana

untuk tahun anggaran 2015 masih memfokuskan kepada pemantapan kehidupan

politik yang demokrasi dalam masyarakat sehingga perlu adanya diteksi dini

terhadap kemungkinan riak-riak yang muncul dan akan mengganggu kepada

ketentraman, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat serta mendukung kegiatan

Pembangunan dan Pemerintahan Kabupaten Majalengka agar berjalan lancar dan

kondusif.

Akhirnya penyusunan rencana kerja perubahan atau program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini dapat selesaikan sesuai jadwal,

semoga bermanfaat dan bermakna bagi berbagai pihak serta dapat dijadikan

pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas.

20 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 21: Renja 2015 Kesbangpol Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

21 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik