renja 2010 Dephub

RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

TAHUN 2010

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JAKARTA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang, dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjujung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maupun Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Departemen Perhubungan yang sesuai Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan, telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Depertemen Perhubungan dengan mengacu kepada prioritas pembangunan nasional maupun Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 disusun dalam kondisi keuangan pemerintah masih dalam proses pemulihan sebagai akibat krisis keuangan yang hampir melanda seluruh dunia, dan bersamaan waktu dengan pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden serta penyusunan Rencana Strategis Departemen Perhubungan 2010-2014, sehingga diharapkan Renja Dephub 2010 dapat dijadikan acuan maupun pedoman bagi pemerintahan yang terpilih dalam pelaksanaan proses pembangunan di sektor transportasi di masa mendatang. Fokus utama Rencana Kerja Departemen Perhubungan 2010 diarahkan kepada peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian.

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

i

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan Tahun 2010 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Departemen Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja dan berisi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang perhubungan, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan perhubungan.

Secara rinci RENJA Departemen Perhubungan Tahun 2010 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing sub sektor di lingkungan Departemen Perhubungan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dica-pai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2010. Dengan arah kebijakan pada masing-masing sub sek-tor di lingkungan Departemen Perhubungan, yang meliputi trans-portasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara dan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan, termasuk kebijakan pembangunan transportasi di kawasan perbatasan maupun untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 di samping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Departemen Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) di bidang Perhubungan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Perhubungan 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014.

MENTERI PERHUBUNGAN

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

No. Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf

1. Dikonsep Boedy Santoso Kabag Rencana

2. Diperiksa Santoso Eddy Wibowo Karo Perencanaan

3. Disetujui Soeroyo Alimoeso Dirjen Perhubungan Darat


ii




3. Disetujui Zulkarnain Oeyoeb Inspektur Jenderal



2. Disetujui Dedi Darmawan Ka-Badan Diklat



2. Disetujui L. Denny Siahaan Ka-Badan Litbang



2. Disetujui Moh. Iksan Tatang Sekretaris Jenderal


iii



2. Disetujui Herry Bakti Singayuda Dirjen Perhubungan

Udara



2. Disetujui Sunaryo Dirjen Perhubungan Laut



2. Disetujui Tundjung Inderawan Dirjen Perkeretaapian



2. Disetujui Soeroyo Alimoeso Dirjen Perhubungan

Darat


iv


v


vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................ vi DAFTAR DIAGRAM ........................................................... ix BAB I PENDAHULUAN …………................................... I-1 A. Tatanan Makro Strategis Perhubungan (TMSP) I-2 B. Rencana Umum dan Rencana Teknis Pengem-

bangan Perhubungan ...................................... I-3 C. Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubu-

ngan ............................................................... I-3 BAB II SASARAN, PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 ................................................... II-1 A. KONDISI UMUM …………………………………….. II-1

1. Transportasi Darat ….………………………….. II-1 2. Transportasi Perkeretaapian …………………. II-6 3. Transportasi Laut ……………………….……... II-9 4. Transportasi Udara …………………….……... II-12 5. Penunjang ………………………………………. II-13

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ................ II-31 1. Transportasi Darat ….………………………….. II-31 2. Transportasi Perkeretaapian …………………. II-33 3. Transportasi Laut ……………………….……... II-35 4. Transportasi Udara …………………….……... II-36 5. Penunjang ………………………………………. II-37

C. SASARAN, PRIORITAS DAN ARAH KEBIJA-KAN PEMBANGUNAN ..................................... II-40 1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2010 ............................................... II-40 2. Arah Kebijakan Pembangunan ................... II-42

BAB III TARGET PERTUMBUHAN DAN KEBUTUHAN

PEMBIAYAAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 ................................................... III-1

A. TARGET PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2010.......................... III-1 1. Realisasi Pertumbuhan Sektor Transportasi Tahun 2008 ........................... III-1 2. Proyeksi Tahun 2009 dan 2010 .................. III-4 B. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SEKTOR

TRANSPORTASI TAHUN 2010 ......................... III-8 1. Upaya Mendukung Pertumbuhan (Pro

Growth) ..................................................... III-8 2. Kriteria Alokasi Anggaran APBN Dephub….. III-9


iii

BAB IV PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT ……. IV-1

A. KONDISI UMUM ………………...................... IV-1 B. SASARAN PEMBANGUNAN ……….………….. IV-11 C. STRATEGI ………………………………………… IV-13 D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………….. IV-15

BAB V PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PER-

KERETAAPIAN………………………………………. V-1 A. KONDISI UMUM …………………………………. V-1 B. SASARAN ………………………………………….. V-4 C. STRATEGI …………………………………………. V-4

D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………….. V-6 BAB VI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT ……… VI-1

A. KONDISI UMUM …………………………………. VI-1 B. SASARAN ………………………………………….. VI-3 C. STRATEGI …………………………………………. VI-3 D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………….. VI-3

BAB VII PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA…… VII-1 A. KONDISI UMUM ......................................... VII-1 B. SASARAN ………………………………………….. VII-13 C. STRATEGI ………..………………………………. VII-13 D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………….. VII-15

BAB VIII PEMBANGUNAN UNSUR PENUNJANG SEKTOR

TRANSPORTASI ……………………................... VIII-1 A. KONDISI UMUM ......................................... VIII-1

1. Sekretariat Jenderal…………………………. VIII-1 2. Inspektorat Jenderal……….………………..VIII-14 3. Badan Penelitian dan Pengembangan .… VIII-16 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan..……… VIII-17 5. KNKT…………………………….…………….. VIII-18

B. SASARAN ................................................... VIII-19 1. Sekretariat Jenderal..………………………. VIII-19 2. Inspektorat Jenderal …………………….... VIII-20 3. Badan Penelitian dan Pengembangan .… VIII-20 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan ……….. VIII-20 5. KNKT………………………………………….... VIII-21

C. STRATEGI ………………………………………… VIII-22 1. Sekretariat Jenderal ..……………………… VIII-22 2. Inspektorat Jenderal…............…………… VIII-22 3. Badan Penelitian dan Pengembangan..… VIII-23 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan....... … VIII-24 6. KNKT ...............…………………………… VIII-26

D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………… VIII-26 1. Sekretariat Jenderal ..……………………… VIII-26


iv

2. Inspektorat Jenderal…............…………… VIII-29 3. Badan Penelitian dan Pengembangan..… VIII-30 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan....... … VIII-30 5. KNKT .................................................... VIII-31

BAB IX PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DI KAWASAN PERBATASAN .............................. IX-1

A. KONDISI UMUM ......................................... IX-1 1. Transportasi Darat …..……………………… IX-1

2. Transportasi Laut ……………….………..... IX-1 3. Transportasi Udara ……………………….... IX-2

B. SASARAN .................................................... IX-3 C. STRATEGI …………………………………………. IX-4 D. PROGRAM PEMBANGUNAN ………………….. IX-5

1. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan

Transportasi Darat ................................ IX-5 2. Program Pemeliharaan, Rehabilitai, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut ……………................... IX-5 3. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembanguan Transportasi Udara ................................ IX-6

BAB X PERENCANAAN DAN PROGRAM ADAPTASI SERTA MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA

SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2010....... X-1 A. LATAR BELAKANG..................................... X-1 B. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM..................... X-1

1. Transportasi Darat & KA..………………… X-1 2. Transportasi Laut …………..….………..... X-3 3. Transportasi Udara ………….………….... X-4

C. KEBIJAKAN............................................... X-4 1. Kebijakan Adaptasi............................... X-4 2. Kebijakan Mitigasi ............................... X-6 3. Langkah Kebijakan Mitigasi Emisi ....... X-7

D. RAN SEKTOR TRANSPORTASI …..……….. X-9

BAB XI KAIDAH PELAKSANAAN ............................... XI-1 BAB XII PENUTUP .................................................... XII-1


v

DAFTAR TABEL TABEL II-1. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS

KESELAMATAN TAHUN 2009 ................................ II-2

TABEL II-2. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN ANGKU-TAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN TAHUN 2009.......................................................... II-5

TABEL III-1. DISTRIBUSI PDB NASIONAL TAHUN 2009 MENURUT PENGGUNAAN :

Y = C + G + I + (X – M)............................................ III-2

TABEL III-2. DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2009 MENURUT PENGGUNAAN :

Y = C + G + I + (X – M)............................................. III-3

TABEL III-3. TARGET DAN REALISASI PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI 2009 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 ............................ III-4

TABEL III-4. DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2005, 2006, 2007,2008, 2009 PRAKIRAAN TAHUN 2010 MENURUT PENGGUNAAN :

Y = C + G + I + (X – M) DALAM TRILIUN RUPIAH (HARGA KONSTAN TAHUN 2000) .......................... III-6

TABEL III-5. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN SEKTOR TRANS-PORTASI TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH TAHUN 2009 DAN 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (TRILIUN RUPIAH) ............................................................................... III-7

TABEL III-6. REALISASI NILAI TAMBAH DAN PEMBIAYAAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2005, 2006 DAN 2007, 2008 SERTA PRAKIRAAN TAHUN 2009 DAN 2010 (TRILIUN RUPIAH)………………………………. III-10

TABEL III-7. REKAPITULASI APBN DAN PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA TAHUN BERJALAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA 2010 - 2014 (TRILIUN RUPIAH) ................................................. III-11

TABEL III-8. SKENARIO ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN SWASTA DAN BUMN PADA SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2009-2010………………….. III-12

TABEL IV-1. PANJANG JALAN MENURUT KEWENANGAN ........ IV-2

TABEL IV-2. PERUSAHAAN KENDARAAN UMUM DOMISILI PONTIANAK …….................................................... IV-6

TABEL IV-3. PERUSAHAAN KENDARAAN UMUM DOMISILI KUCHING …….................................................... IV-6

TABEL IV-4. DATA JUMLAH TERMINAL TAHUN 2005 – 2008 IV-7


vi

TABEL IV-5. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELI- HARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN ................................... IV-15

TABEL IV-6. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ .................................................... IV-16

TABEL IV-7. PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN JALAN .................... IV-16

TABEL IV-8. PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN & PRASARANA LLAJ ................... IV-17

TABEL IV-9. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP .......................... IV-17

TABEL IV-10. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHA- RAAN PRASARANA DAN FASILITAS DERMAGA SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN….......... IV-18

TABEL IV-11. PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN SDP ............................................ IV-18

T ABEL V-1. PERBANDINGAN MODA KA DENGAN MODA LAINNYA............................................................ V-1

TABEL V-2. DATA KECELAKAAN ......................................... V-3

TABEL V-3. PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN ......... V-8

TABEL V-4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API ............... V-8

TABEL V-5. PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KA .......................................................... V-9

TABEL V-6. PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN ...................... V-10

TABEL V-7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN ................... V-10

TABEL VI-1. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT ........................................... VI-4

TABEL VII-1. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA .................... VII-16

TABEL VII-2. PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA ……….. VII-16

TABEL VII-3. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA .....................................……………………… VII-17

TABEL VII-4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN ................. VII-19

TABEL VIII-1 PENAMBAHAN PASAL DAN BAB PADA UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI ................................... VIII-5

TABEL VIII-2. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ........................................................ VIII-27


vii

TABEL VIII-3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA- SARANA APARATUR NEGARA ............................ VIII-28

TABEL VIII-4 PROGRAM PENDUKUNG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTAR MODA............................ VIII-28

TABEL VIII-5. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ........................................................ VIII-29

TABEL VIII-6. PROGRAM PENDUKUNG PENINGKATAN PENGA-WASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA............................................ VIII-29

TABEL VIII-7. PROGRAM PENDUKUNG PROGRAM PENELI-TIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN VIII-30

TABEL VIII-8. PROGRAM PENDUKUNG PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN.......... VIII-30

TABEL VIII-9. PROGRAM KNKT ................................................ VIII-31

TABEL IX-1. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBA-NGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN, DAERAH TERPENCIL DAN RAWAN BENCANA TAHUN 2010 TRANSPORTASI DARAT ............................. IX-5

TABEL IX-2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBA-NGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN, DAERAH TERPENCIL DAN RAWAN BENCANA TAHUN 2010 TRANSPORTASI LAUT ............................... IX-5

TABEL IX-3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBA-NGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN, DAERAH TERPENCIL DAN RAWAN BENCANA TAHUN 2010 TRANSPORTASI UDARA ............................. IX-7


viii

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM I-1. KERANGKA PIKIR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3)..... I-4

DIAGRAM II-1. PERBANDINGAN JUMLAH KONSUMSI

BAHAN BAKAR DENGAN MASING-MASING

KENDARAAN BERMOTOR…………………… II-32

DIAGRAM III-1. PRIORITAS ALOKASI APBN DEPHUB

TAHUN 2010 ........................................... III-9


ix

BAB I

P E N D A H U L U A N

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan Tahun 2010 merupakan rencana tahun pertama pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Perhubungan Tahun 2010 – 2014, dan merupakan kelanjutan RENJA Departemen Perhubungan tahun 2009. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan Tahun 2010 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Departemen Perhubungan pada tahun 2010.

Rencana Kerja Dephub tahun 2010 disusun dalam kondisi terjadinya krisis keuangan global yang hampir melanda seluruh dunia dan tentunya berdampak juga terhadap perekonomian nasional. Selain itu kondisi anggaran pemerintah saat ini masih dihadapkan kepada situasi bahwa tidak seluruh alokasi pendanaan pemerintah ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun dialokasikan juga untuk jaring pengaman sosial (social safety) secara berkesinambungan yang bertujuan melindungi sektor riil dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik.

Tahun 2010 merupakan tahun politik dimana dilakukan pemilihan Presiden untuk lima (5) tahun kedepan. Sehingga Rencana Kerja Departemen Perhubungan tahun 2010 diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman bagi presiden terpilih beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Secara umum Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 memuat kebijakan pembangunan perhubungan, yaitu transportasi dan kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, anggaran BUMN, maupun Swasta. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2008 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan Juni 2009, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2010. Termasuk isu-isu strategis sektor transportasi antara lain masalah dampak perubahan iklim, dan yang perlu mendapat perhatian para pelaksana kawasan perbatasan.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2010 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Departemen Perhubungan yang perlu diselesaikan pada tahun 2010. Prioritas


I-1

pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertim-bangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang pemba-ngunan perhubungan, yang meliputi transportasi darat (angkutan jalan, angkutan perkeretaapian dan ASDP), transportasi laut, transportasi udara, dan kegiatan penunjang transportasi, selan-jutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan.

Dengan demikian RENJA Departemen Perhubungan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) De-partemen Perhubungan yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Berdasarkan cakupan tersebut, RENJA Departemen Perhubungan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Departemen Perhubungan dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Departemen Perhubungan, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Departemen Perhubungan;

2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Departemen Perhu-bungan sebagai bagian dalam penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan Departemen Perhubu-ngan selama satu tahun;

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komit-men Departemen Perhubungan sebagai lembaga pemerintah.

Dokumen RENJA Departemen Perhubungan Tahun 2010 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program yang didasarkan atas pagu indikatif hasil trilateral meeting. Kedudukan RENJA Departemen Perhubungan dalam kerangka pikir Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan disampaikan pada Diagram 1. Diagram 1 memberikan gambaran bahwa proses perencanaan di lingkungan Departemen Perhubungan dikelom-pokkan atas tiga bagian utama yang saling terkait satu sama lain, sebagai berikut :

A. Tatanan Makro Strategis Perhubungan (TMSP)

Secara substansial, Tatanan Makro Strategis Perhubungan merupakan perangkat hukum di bidang Transportasi dan Tata


I-2

Ruang, serta penjabaran transportasi secara sistemik, strategik, konsepsional, makro, dan filosofis yang dirumuskan menjadi Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).

Pada skala nasional, SISTRANAS diwujudkan dalam Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) yang disusun mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Pulau (RTRP).

Pada skala wilayah provinsi, SISTRANAS diwujudkan dalam Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) yang disusun mengacu kepada Rencana Tata Ruang Pulau (RTRP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Pada skala lokal (Kabupaten/Kota), SISTRANAS diwujudkan dalam Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

B. Rencana Umum & Rencana Teknis Pengembangan Perhubungan

Rencana Umum Pengembangan Perhubungan (RUPP) merupakan cetak biru pengembangan transportasi dan fasilitas penunjangnya dalam kurun waktu tertentu, sedangkan Rencana Teknis Pengembangan Perhubungan (RTPP) adalah rencana pemanfaatan ruang yang bersifat teknis. Dalam penyusunan RUPP dan RTPP, Pedoman dan Standar Teknis Pembangunan Perhubungan (PSTPP) merupakan acuan utama.

C. Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan (SP3)

Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan (SP3) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RENJA). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (RPJP DEPHUB) dijabarkan menjadi Rencana Strategis Departemen Perhubungan (RENSTRA DEPHUB), Rencana Strategis Departemen Perhubungan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Departemen Perhubungan (RENJA DEPHUB).


I-3

DIAGRAM I-1

KERANGKA PIKIR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3)

- PANCASILA - UUD 1945

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA UMUM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RUPP)

VISI, MISI PRESIDEN TERPILIH

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP)

TATRANAS

TATRALOK

SISTRANAS

RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RTPP)

PETUNJUK, PEDOMAN DAN STANDARISASI

TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

(PSTPP)

L I N G K U N G A N

S T R A T E G I S

KEBIJAKAN STRATEGIS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3)

RENCANA STRETEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN

RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN (RPJPP)

ROLLING PLAN

ROLLING PLAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

RKA DEPHUB DIPA

TATRAWIL

RTRWN RTRW PULAU

RTRW KAB/KKOTA

UU TATA RUANG

RTRWP

UU TRANSPORTASI


I-4

BAB II SASARAN, PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM Secara umum hasil pembangunan transportasi di lingkungan Departemen Perhubungan tahun 2008 dan pembangunan transportasi yang sedang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2009 dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang terdiri dari: Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat; Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut; Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi udara; Program restrukturisasi, reformasi perhubungan dan pengembangan transportasi antarmoda; serta Program peningkatan sarana dan prasarana trans-portasi. Selain itu terdapat program pendukung yang meliputi: Program penyelidikan dan penelitian kecelakaan transportasi; Program pencarian dan penyelamatan; Program penelitian dan pengembangan perhubungan; Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan; Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan; serta Program pengawasan aparatur negara;

1. Transportasi Darat Pembangunan transportasi darat yang telah dilaksanakan

pada tahun 2008 meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Lalu Lintas Angkutan Jalan 1) Pembatasan Muatan

Pembatasan muatan secara komprehensif telah dilakukan untuk mengurangi kerusakan jalan, kemacetan, dan turunnya jaminan keselamatan lalu lintas akibat dari angkutan muatan lebih di jalan;

2) Pengadaan Bus dan Subsidi Bus Perintis Pengadaan bus terealisasi terbanyak 183 unit yang terdiri dari : bus ukuran perintis sebanyak 31 unit, Bus Besar BRT sebanyak 40 unit sebanyak 20 Unit untuk Kota Pekanbaru dan 20 Unit Kota Semarang, Bus Sedang BRT sebanyak 47 unit masing-masing 27 unit untuk Kota Manado dan 20 unit untuk Propinsi DI. Yogyakarta dan Bus Sedang Angkutan Kota, Mahasiswa/Pelajar sebanyak 75 unit sebagaimana SK


II-1

Dirjen Nomor. SK.3285/UM.303/DRJD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang didistribusikan di Kota Langsa, Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga, Kab Pasaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Pasaman Barat, Kab Ogan Ilir, Univ Sriwijaya, Kab Kerinci, Kab Tanjung Jabung Barat, Kab Muara Tebo, Kab Lampung Barat, Kab Kampar, Kab Dumai, Kab Rokan Ilir, Univ Ganesha, STAIN Purwokerto, Kab Pacitan, UNISKA Kediri, Kab Lombok Tengah, Kab Sumbawa, Kab Nagekeo, Kab Sintang, Kab Tapin, Kab Tanah Bumbu, Kab Lamandau, Kab Bone Bolango, Kab Gorontalo Utara, Kab Minahasa Selatan, Kab Luwu Timur, Kab Bantaeng, Kab Morowali, Kab Poso, Kab Tojo Una-Una, Kab Buton, Kab Rejang Lebong, Kab Seram Bagian Barat, Kab Teluk Wondama, Kab Yahukimo, Univ Cenderawasih.

3) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2008 telah berjalan dengan lancar dan saat ini telah dilakukan persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2009 melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti: pihak Kepolisian RI, Departemen Kesehatan; Organda, BUMN Bidang Transportasi Darat, Instansi-instansi daerah.

4) Pembangunan Fasilitas Keselamatan TABEL II – 1

PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN TAHUN 2008

No PROGRAM/KEGIATAN REALI SASI UNIT

1. Fasilitas dan Keselamatan LLAJ a. Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan b. Pengadaan dan pemasangan Pagar

(Guardrail) c. Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu

Lintas d. Pengadaan dan pemasangan Rambu

Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) e. Pengadaan dan pemasangan Traffic Light f. Pengadaan dan pemasangan Alat PKB g. Pengadaan dan pemasangan Cermin

Tikungan h. Pengadaan dan pemasangan Deliniator i. Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka j. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone k. Pengadaan dan Pemasangan APILL

1.951.855

70.902

15.784

524

51 12 57

23.185 10.206 2.500

53

M’ M’

Buah

Buah

Unit

Unit

Buah Buah

Buah Buah Paket Paket

2. Pembangunan Terminal 7 Lokasi 3. Pembangunan Jembatan Timbang (Sulbar,

Sulut, Riau) 3 Lokasi

4. Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 19 Lokasi 5. Pengadaan Uji Tipe Khusus Kendaraan

Motor 1 Paket


II-2

No PROGRAM/KEGIATAN REALI SASI UNIT

6. Sosialisasi Keselamatan LLAJ 8 Paket 7. Pengadaan Peralatan Unit Penelitian

Kecelakaan 6 Unit

8. Perbaikan LRK di perlintasan sebidang 1 Paket 9. Pengadaan Helm untuk anak 5.000 Buah 10. Pengadaan Peralatan Sosialisasi

Keselamatan 2 Unit

11. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

119 Lokasi

12. Subsidi Operasi Bus Perintis 20 130

Propinsi Lintas

Secara keseluruhan program pembangunan LLAJ, Perkotaan dan Keselamatan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dan terdapat beberapa perubahan volume dari yang ditargetkan dikarenakan adanya realokasi anggaran dan penghematan sebesar 10%, program tersebut antara lain :

a. Fasilitas dan Keselamatan LLAJ antara lain : pengadaan dan pemasangan marka jalan, rambu lalu lintas, traffic light, alat PKB, cermin tikungan, deliniator, paku marka dan APILL.

b. Pembangunan terminal penumpang yang tidak dapat dilaksanakan adalah terminal penumpang Tipe A di Propinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk terminal ALBN di Entrop-Papua (sampai akhir tahun anggaran baru terserap uang muka dan angsuran pertama) dikarenakan permasalahan pengadaan/pembebasan tanah oleh Pemda setempat dan Terminal Penumpang Tipe A Badung di Propinsi Bali dikarenakan dana terminal Badung termasuk dalam ABT sehingga jika dilakukan lelang ulang waktunya tidak mencukupi.

c. Pembangunan jembatan timbang yang tertunda karena penghematan yaitu di Jambi, Banten dan Jabar

d. Manajemen dan rekayasa lalu lintas

e. Sosialisasi Keselamatan LLAJ

f. Pengadaan bus perintis ukuran Sedang AC Euro II Engine PS≥120 (untuk pegawai BSTP) sebanyak 5 unit, tidak dapat terealisasi dikarenakan pada saat proses pelelangan harga penawaran peserta lelang terlalu tinggi daripada harga satuan.

g. Pengadaan dan pemasangan fasilitas ZoSS yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 15 lokasi yaitu di Papua Barat (5 lokasi), Papua (5 lokasi) dan Kepulauan Riau (5 lokasi) dikarenakan tidak ada peserta lelang yang mendaftar/berminat, hal tersebut disebabkan harga


II-3

Penawaran Peserta Lelang terlalu tinggi daripada harga satuan.

h. Untuk subsidi operasi bus perintis terjadi penambahan/perubahan pada lokasi/trayek, sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat Nomor : SK.886/ AJ.204/DRJD/2008 tentang Perubahan Lampiran Kepu-tusan DirekturJenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4382/AJ.204/DRJD/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2008. Perubahan jaringan tersebut adalah:

1). NAD - Trayek semula Banda Aceh – Meulaboh – Singkil,

menjadi Meulaboh – Tapak Tuan - Singkil 2). Kalimantan Tengah

- Penambahan trayek Kasongan – Pendahara – Buntut Bali

3). NTB - Penambahan trayek Mataram - Mata - Trayek semula Mataram – Plampang – Labangka,

menjadi Mataram – Sumbawa Besar - Ropang 4). Kalimantan Timur

- Trayek semula Samarinda – Lebak Cilong – Muara Pahu, menjadi Samarinda – Bentingan Besar

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang dilakukan tahun 2009 antara lain pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ berupa 1.823.000 Meter marka jalan, 80.886 meter guardrail, 8.245 buah rambu jalan, 13.564 buah delineator, 741 buah RPPJ tiang F, 13 buah RPPJ Portal, 15 unit traffic light high flux, 39 unit traffic light solar Cell, 596 LPJU tenaga surya, 41 warning light, 121 cermin tikungan, 8.800 paku marka, manajemen lalulintas di berbagai lokasi, pembangunan fasilitas jembatan timbang di 6 lokasi, pengadaan dan pemasangan alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan dilakukan pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota/pelajar/ mahasiswa serta subsidi bus dan trayek perintis di 21 propinsi.

b. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Realisasi program angkutan sungai, danau dan penyeberangan tahun 2008 meliputi :

a) Mekanisme Penetapan tarif

Telah disusun formulasi dan mekanisme penetapan tarif angkutan penyeberangan yang lebih sederhana


II-4

dengan memperhitungkan jumlah unit kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan;

b) Pembangunan Dermaga

TABEL II – 2 KEGIATAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN

PENYEBERANGAN TAHUN 2008

No PROGRAM/KEGIATAN REALISASI UNIT

1. Pembangunan Dermaga Sungai a. Baru b. Lanjutan c. Rehabilitasi

18 5 8

Unit Unit Unit

2. Pembangunan Dermaga Danau a. Baru b. Lanjutan c. Rehabilitasi

5 - -

Unit Unit Unit

3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan a. Baru b. Lanjutan c. Rehabilitasi

14 52 21

Unit Unit Unit

4. Pembangunan Kapal Penyeberangan a. Baru b. Lanjutan c. Rehabilitasi

16 12

-

Unit Unit Unit

5. Pembangunan SBNP a. Rambu Laut/Suar b. Rambu Sungai c. Ramu Danau

13

900 -

Unit

Buah Unit

6. Pembangunan Bus Air 7 Buah 7. Pembangunan Speed Boat 3 Unit 8. Pembangunan Break Water 1 Paket 9. Pengerukan 2 Lokasi 10. Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis

d. Dalam Propinsi e. Antar Propinsi

67 3

Lintas Lintas

Pembangunan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan (SDP) tahun 2009 adalah: (1) rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan pada 12 lokasi dan dermaga sungai 5 lokasi; rehab dermaga danau 3 lokasi; (2) pembangunan dermaga penyeberangan baru 13 dermaga baru dan 58 dermaga lanjutan, dermaga sungai 6 dermaga baru dan 8 dermaga lanjutan, dermaga danau 2 dermaga baru, 1 dermaga danau lanjutan; (3) pengadaan & pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan rambu sungai berupa 9 rambu suar dan 401 rambu sungai; (4) pembangunan sarana SDP berupa 19 unit pengadaan kapal perintis (lanjutan) dan 6 unit (baru), 7 unit bus air, 3 unit speed boat; (5) pembangunan breakwater pelabuhan penyebe-rangan; (6) subsidi perintis angkutan penyeberangan


II-5

pada 41 kapal penyeberangan perintis di 85 lintas dan 1 kapal cadangan perintis wilayah KTI.

Sampai dengan triwulan II tahun 2009, telah terealisasi pembangunan sarana /prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan berkisar 50 s/d 60%.

c) Pada Tahun 2009, krisis global telah memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian nasional, berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ekspor, penurunan produksi, dan rasionalisasi tenaga kerja (peningkatan pengangguran dan kemiskinan). Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional Tahun 2009 dengan melaksanakan program stimulus fiskal. Program stimulus fiskal 2009 Perhubungan Darat untuk Pengembangan transportasi Sungai, danau dan penyeberangan:

- Pembangunan dermaga V, dan breakwater Merak tahap 1;

- Pembangunan dermaga Pulau Raas dan breakwater Lamongan, Jawa Timur;

- Pembangunan dermaga penyeberangan Padang Bai II, Bali;

- Pembangunan dermaga Nunukan, Kalimantan Timur;

- Rehabilitasi dermaga penyeberangan Manokwari.

b. Transportasi Perkeretaapian Kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 meliputi :

a. Prasarana Perkeretaapian

1) Pembangunan jalan KA meliputi pembangunan perkeretaapian NAD antara Blangpulo – Cunda sepanjang 9,0 km, lanjutan pembangunan partial double track lintas Tarahan - Tanjung Enim antara Tulungbuyut - Blambanganumpu sepan-jang 5,7 km, pembangunan jalur ganda Serpong - Maja (elektrifikasi) tahap I termasuk rehabilitasi track eksisting sepanjang 11,52 km, lanjutan pengadaan lahan untuk pembangunan Double Double Track (DDT) Manggarai – Cikarang sepan-jang 16 km, pengadaan lahan untuk pembangu-nan jalur KA Pasoso – Terminal Peti Kemas (JICT), lanjutan pembangunan jalur kereta api Cisomang – Cikadongdong sepanjang 5,7 km, lanjutan


II-6

pembangunan jalan KA jalur ganda segmen III Cikampek – Cirebon, pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya antara Patuguran – Purwokerto sepanjang 24,5 km, pembangunan jalur ganda Tegal – Pekalongan lintas Pemalang – Surodadi – Larangan sepanjang 22,7 km, penyelesaian pembangunan spoor emplasemen Bandara Adisu-cipto (peresmian secara operasional fasilitas terpadu Bandara Adi Sucipto pada tanggal 26 Agustus 2008), lanjutan pembangunan short-cut Surabaya Pasar Turi – Surabaya Gubeng, realo-kasi jalur KA antara Sidoarjo – Gununggangsir (segmen I sepanjang 3,8 km), pembangunan jalan kereta api dengan memperbesar radius lengkung lintas Tarahan - Tanjung Enim sepanjang 10,6 km.

2) Peningkatan jalan KA sepanjang 544,3 km di lintas utama Jawa dan Sumatera;

3) Peningkatan jembatan KA sebanyak 35 buah di lintas utama Jawa dan Sumatera;

4) Peningkatan dan pembangunan peralatan sintelis KA sebanyak 17 paket di lintas utama Jawa dan Sumatera.

b Sarana Perkeretaapian

Pengadaan dan modifikasi sarana KA meliputi pengadaan kereta ekonomi (K3) sebanyak 25 unit serta pengadaan badan kereta dan bogie frame untuk kereta ekonomi (K3) sebanyak 30 unit, pengadaan KRDI tahap II sebanyak 2 set (8 unit), penyelesaian/lanjutan modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 4 set (20 unit), pengadaan kereta penolong (NNR) sebanyak 2 Unit, pengadaan gerbong kerja (PPCW dan ZZOW) sebanyak 20 Unit, pengadaan 10 trainset (40 unit) KRL program KfW yang pengirimannya secara bertahap mulai tahun 2009-2011.

Sedangkan kegiatan pembangunan/peningkatan prasa-rana dan sarana perkeretaapian yang sedang dilaksanakan pada tahun 2009 meliputi :

a Prasarana Perkeretaapian

1) Pembangunan jalan KA meliputi lanjutan pembangunan perkeretaapian NAD lintas Lhokseumawe – Bireun sepanjang 5,3 km, lanjutan pembangunan partial double track tahap II lintas Tarahan - Tanjung Enim antara Tulungbuyut - Blambanganumpu sepanjang 2,6 km, lanjutan pembangunan jalur KA antara Tanjung Priok – JICT – Koja sepanjang 2,5 km (termasuk pengadaan lahan dang anti rugi bangunan), lanjutan/ penyelesaian


II-7

pembangunan jalur ganda lintas Cirebon – Kroya (segmen II) antara Patuguran – Purwokerto sepanjang 24,5 km, lanjutan modifikasi Stasiun Cirebon, pembangunan jalur ganda Tegal – Pekalongan tahap III yaitu pemasangan rel antara Pemalang – Surodadi – Larangan (22,7 km), pembangunan tubuh baan antara Sragi – Comal – Petarukan (13,1 km) termasuk pengadaan lahan, persiapan pembangunan jalur ganda antara Kutoarjo – Yogyakarta lintas Kroya – Yogyakarta (engineering services), pengadaan lahan untuk pembangunan jalur ganda antara Kutoarjo – Kroya, lanjutan/penyelesaian pemba-ngunan jalur KA baru yang menghubungkan Sb. Gubeng – Sb. Pasar Turi termasuk pekerjaan sinyal dan telekomunikasi, persiapan pembangunan jalur KA baru antara Sidoarjo – Gununggangsir tahap III (review detail desain relokasi jalur KA antara Sidoarjo – Gunung-gangsir dan detail desain jalur KA antara Tulangan – Tarik), pengadaan lahan untuk pemba-ngunan Double Double Track (DDT) Manggarai – Cikarang termasuk consulting services.

2) Peningkatan jalan KA sepanjang 326,6 km di lintas utama Jawa dan Sumatera;

3) Peningkatan jembatan KA sebanyak 76 buah di lintas utama Jawa dan Sumatera;

4) Peningkatan dan pembangunan peralatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) sebanyak 28 paket di lintas utama Jawa dan Sumatera.

b. Sarana Perkeretaapian

Pengadaan dan modifikasi sarana KA meliputi pengadaan KRDI baru sebanyak 3 set (12 unit), pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi (K3) termasuk kereta makan penumpang kelas ekonomi dilengkapi dengan pembangkit listrik dan fasilitas penyandang cacat (KMP3) sebanyak 35 unit, pengadaan kereta kedinasan sebanyak 2 Unit, pengadaan railbus tahap 1 sebanyak 1 set (3 unit), modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 5 Set (25 unit), pengadaan 10 trainset (40 unit) KRL program KfW (progress fisik ± 44%).

c. Program Stimulus Fiskal Ditjen Perkeretaapian Tahun 2009 meliputi:

1. Pengadaan KRDI sebanyak 2 set;

2. Penyelesaian KRDE Push Pull sebanyak 2 set;


II-8

3. Pengadaan Kereta Ekonomi (K3) termasuk KMP3 sebanyak 17 unit;

4. Pengadaan kereta kedinasan sebanyak 2 unit;

5. Penyelesaian elektrifikasi antara Serpong – Maja sepanjang 7,50 km serta pekerjaan jembatan sebanyak 1 bh;

6. Lanjutan pembangunan jalur ganda Cirebon - Kroya segmen II antara Prupuk – Patuguran sepanjang 25,47 km (tahap 1 : tubuh baan) dan pekerjaan jembatan sebanyak 11 bh;

7. Peningkatan jalur KA lintas Banjar-Kroya sepanjang 7,70 km;

8. Lanjutan pembangunan jalur ganda Tegal - Pekalongan antara Petarukan - Pekalongan dan Larangan - Tegal (tubuh baan) sepanjang 6 km dan pekerjaan jembatan sebanyak 12 bh;

9. Pembangunan jalur ganda Cirebon - Brebes antara Losari - Brebes (tubuh baan) sepanjang 3,80 km;

10. Peningkatan jalan rel lintas Medan - Binjai sepanjang 3,65 km;

11. Pembangunan jalan KA Sidoarjo - Tarik (emplasement, pekerjaan track) sepanjang 18,96 km dan pekerjaan jembatan sebanyak 6 bh;

12. Peningkatan jalan rel di lintas Purwosari - Wonogiri sepanjang 14,80 km;

13. Peningkatan/rehabilitasi sistem persinyalan elektrik di emplasemen Stasiun Medan;

14. Peningkatan persinyalan di St. Bangil tahap II (penyelesaian);

15. Penanganan daerah rawan ambles/longsor antara Cigombong - Cicurug lintas Bogor – Sukabumi sepanjang 15 km;

16. Mengangkat jembatan lintas Bandung – Banjar antara Rancaekek - Haurpugur sebanyak 2 bh;

17. Peningkatan Jembatan lintas Purwosari – Wonogiri sebanyak 2 bh.

c. Transportasi laut Kegiatan pembangunan transportasi laut pada tahun 2008 meliputi:

1) Bidang Angkutan Laut dengan anggaran Rp. 643,7 Milyar (31,5 %) yang meliputi antara lain:


II-9

1) Pembangunan kapal :

− Kapal penumpang 24 : 1 unit (selesai TA. 2008);

− Kapal perintis 350 DWT : 1 unit (selesai TA. 2008);



2) Subsidi perintis 56 trayek tersebar di 29 pelabuhan pangkal pada18 propinsi;

2) Bidang Kepelabuhanan Rp. 1,8 Triliun (48,4 %) yang meliputi antara lain:

1) Pembangunan fasilitas pelabuhan laut 119 paket tersebar di beberapa propinsi;

2) Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan di 59 paket tersebar di beberapa propinsi;

3) Rehabilitasi fasilitas pelabuhan 42 paket tersebar di beberapa propinsi;

4) Rehabilitasi sarana prasarana perkantoran dan pelabuhan 134 paket tersebar di beberapa propinsi;

5) Penyusunan studi kelayakan / SID / Master Plan : 22 paket.

3) Bidang Keselamatan Pelayaran Rp. 1 Triliun (26,8 %)

1) Pembangunan / replace SBNP 104 unit tersebar di beberapa lokasi perairan Indonesia;

2) Rehabilitasi SBNP 8 unit tersebar di beberapa lokasi perairan Indonesia;

3) Pembangunan kapal Negara 42 unit untuk berbagai kelas kapal;

4) Rehabilitasi kapal Negara 24 unit untuk berbagai kelas kapal;

5) Pengerukan alur pelayaran 8 lokasi (volume 4,3 juta m3).

Fasilitas pelabuhan yang telah menerapkan International Ship and Port Fasilities Security (ISPS) Code yang ditetapkan sejak tanggal 1 Juli 2004, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2008 jumlah armada kapal yang telah menerapkan ISPS Code meningkat menjadi 720 unit, sementara fasilitas pelabuhan yang menerapkan ISPS Code berjumlah 243 unit.


II-10

Jumlah fasilitas kenavigasian lainnya di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008: penggantian SBNP sebanyak 47 unit, pembangunan baru SBNP sebanyak 57 unit, sedang dalam proses pembangunan 5 unit kapal kenavigasian dan 4 unit ATN Vessel, pembangunan 4 unit antena untuk Stasiun Radio Pantai (SROP), pembangunan 1 Stasiun Vessel Traffic Service (VTS).

Kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana transportasi laut yang sedang dilaksanakan pada tahun 2009 meliputi:

a. Bidang Angkutan Laut Rp. 558,3 Milyar (18 %):

1) Pembangunan kapal

− Pembangunan kapal penumpang GT 2000 : 2 unit;

− Pembangunan kapal perintis 750 DWT : 1 unit;

− Pembangunan kapal perintis 500 DWT : 1 unit;

2) Subsidi perintis 58 trayek tersebar di 32 pelabuhan pangkal pada 21 propinsi;

b. Bidang Kepelabuhanan Rp. 1,9 Triliun (62 %)

1) Pembangunan fasilitas pelabuhan laut 42 paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia;

2) Lanjutan Pembangunan fasilitas pelabuhan laut 212 paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia;

3) Rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut 14 paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia;

4) Rehabilitasi sarana prasarana perkantoran dan pelabuhan 19 paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia;

5) Penyusunan studi kelayakan / SID / Master Plan 23 paket / lokasi;

c. Bidang Keselamatan Pelayaran Rp. 615,5 Milyar (19,9 %)

1) Pembangunan /penggantian SBNP 40 unit tersebar di beberapa perairan Indonesia;

2) Rehabilitasi SBNP 4 unit tersebar di beberapa perairan Indonesia;

3) Pembangunan kapal Negara;

4) Rehabilitasi kapal Negara 9 unit;

5) Pengerukan alur pelayaran pada 5 lokasi (volume ±1,2 juta m3);


II-11

d. Transportasi Udara Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2008 untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pemba-ngunan transportasi udara antara lain diantaranya: rehabilitasi dan pemeliharaan untuk fasilitas landasan dan sisi udara lainnya, fasilitas gedung (terminal dan bangunan operasional), dan pemeliharaan peralatan – peralatan operasional penunjang keselamatan penerbangan di bandara-bandara yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Lanjutan pembangunan Bandara Kualanamu Medan dan Makassar, pengembangan bandara Dobo (Maluku), Saumlaki Baru (Maluku), Seram Bagian Timur (Maluku), Namniwel (Maluku), Sam Ratu-langi (Manado), bandara pengganti Dumatubun (Langgur, Maluku) Waghete Baru (Papua).

Pada Tahun 2009, krisis global telah memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian nasional, berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ekspor, penurunan produksi, dan rasionalisasi tenaga kerja (peningkatan pengangguran dan kemiskinan). Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional Tahun 2009 dengan melaksanakan program stimulus fiskal. Program stimulus fiskal 2009 dilaksanakan dengan tujuan untuk (i) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK, (ii) meningkatkan daya beli masyarakat dan (iii) mempertahankan daya saing dan daya tahan usaha. Untuk Transportasi Udara hal tersebut ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara yang menjadi prioritas pada pembangunan fisik guna menciptakan lapangan kerja, yang terdapat pada 31 lokasi yaitu : Bandar Udara Konsiguncu - Poso, Bandar Udara Adi Sucipto - Yogyakarta, Adbandara Hasanuddin - Makassar, Komodo - Labuan Bajo, Lekunik – Rote, Domine Eduard Osok – Sorong, Cakrabuana – Cirebon, Pangsuma – Putusibau, Juwata – Tarakan, Beringin – Muara Teweh, Nunukan, Mau hau - Waingapu, Mopah – Merauke, Sentani – Jayapura, Illaga – Puncak Papua, Medan Baru, Silangit Siborong-Borong, Aek Godang, Pagar Alam, Aeropala-Selayar, Sugimanuru-Muna, Wunopito-Lewoleba, Supadio, Soa-Bajawa, Mararena-Sarmi, Lalos-Toli-Toli, Andijema Masamba, Babullah – Ternate, Haliwen, Pogogul-Buol, Fatmawati-Bengkulu.

Selain itu pada tahun 2009 juga beberapa kegiatan lanjutan yang sedang berjalan meliputi pembangunan Bandara Kualanamu Medan Baru sebagai pengganti Bandara Polonia Medan yang diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2011, pengembangan Bandara


II-12

Hassanuddin - Makassar dengan pembiayaan dari APBN untuk sisi udara dan sisi darat yang dibiayai melalui BUMN (PT.AP I), pengembangan bandara didaerah terpencil, perbatasan, dan rawan bencana. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pener-bangan meliputi fasilitas landasan, fasilitas bangunan, fasilitas terminal pada pengembangan lanjutan bandara - bandara dari tahun anggaran sebelumnya yaitu pengem-bangan dan pembangunan Bandara Dobo (Maluku), Saumlaki Baru (Maluku), Seram Bagian Timur (Maluku), Namniwel (Maluku), Sam Ratulangi (Manado), bandara pengganti Dumatubun (Langgur, Maluku) Waghete Baru (Papua). Pengembangan Rehabilitasi/peningkatan fasilitas bandara udara yang melayani rute penerbangan perintis, serta penyediaan pelayanan angkutan udara perintis dengan jumlah rute sebanyak 95 rute pada tahun 2009 yang tersebar pada 14 propinsi; dan peningkatan kean-dalan operasional keselamatan penerbangan berupa peralatan telekomunikasi penerbangan, peralatan navigasi penerbangan, pengamatan/surveillance dan kelistrikan terutama di bandara-bandara kecil.

5. Penunjang Transportasi Melalui program pengembangan penunjang transportasi, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan yang dilakukan pada tahun 2009 meliputi:

a. Sekretariat Jenderal 1) Biro Perencanaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Perencanaan pada tahun 2008 meliputi : a) Penyusunan Master Plan berupa Sosialisasi Rencana

Jangka Panjang Dephub tahun 2005 – 2025 dan Penyusunan Rencana Jangka Pendek Tahun 2009;

b) Evaluasi Alternatif Sumber Pendanaan Pemba-ngunan Sarana dan Prasarana Transportasi; Penyusunan LAKIP Setjen & Dephub; Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberan-tasan Korupsi;

c) Penyusunan Aplikasi Anggaran Terpadu Dephub; d) Dampak dan Efektifitas Pemberlakuan Tarif

Referensi Angkutan Penumpang Penerbangan Dalam negeri;

e) Penyusunan Kriteria Prioritas Program Pemberian Subsidi Operasi Angkutan Keperintisan;

f) Penyusunan Pedoman Perhitungan Biaya Pokok dan Tarif Angkutan Perintis Laut;

g) Penyusunan RKA-KL dan DIPA Dephub; h) Penyusunan Standar Biaya Dephub.


II-13

Program yang sedang dilaksanakan Biro Perencanaan pada tahun 2009 ini meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan Master Plan: Penyusunan Rencana

Jangka Menengah Dephub tahun 2010 – 2014 dan Penyusunan Rencana Jangka Pendek Tahun 2010;

b) Evaluasi ATP dan WTP Angkutan Jalan dan Kereta Api; Penyusunan LAKIP Setjen & Dephub; Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;

c) Penyusunan Bahan Hubungan Lembaga negara dan lembaga Pemerintah;

d) Evaluasi dan analisa pemenuhan tingkat keselamatan sektor transportasi;

e) Penyusunan Pedoman Perhitungan Biaya Pokok Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan;

f) Penyusunan RKA-KL dan DIPA Dephub; g) Penyusunan standar Biaya Dephub;

2) Biro Kepegawaian dan Organisasi

Evaluasi Kegiatan tahun 2008 yang telah dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi secara umum mencapai persentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Sasaran Biro Kepegawaian dan Organisasi yaitu terwujudnya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dengan melakukan pendekatan manajemen SDM serta evaluasi dan restrukturisasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Departemen Perhubungan sudah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain : a) Pelaksanaan kegiatan pembekalan dan sosialisasi

Jabatan Fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan;

b) Menyiapkan PNS yang telah memasuki masa pensiun untuk dapat tetap survive baik secara moril maupun materil;

c) Pembinaan dan Peningkatan Administrasi Kepegawaian;

d) Peningkatan Pengolahan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Departemen Perhubungan;

e) Pembinaan dan Pengendalian Disiplin PNS di lingkungan Departemen Perhubungan;

f) Pembekalan dan Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana dan Ujian Dinas Tk.I di lingkungan Dephub.

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan belum sepenuhnya dapat terlaksana


II-14

secara optimal yaitu penyelenggaraan Diklat PIM II bekerja sama dengan LAN telah dilaksanakan oleh Badan Diklat, serta kegiatan pembibitan SDM yang berkualitas dalam Program Ikatan Dinas Departemen Perhubungan belum dapat direalisasikan karena belum ada persetujuan MENPAN dan untuk selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan surat Menteri Perhubungan ke Presiden RI Nomor KP.111/1/1 A Phb-2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal usulan kebijakan ikatan dinas untuk pembibitan SDM Departemen Perhubungan. Diharapkan pada periode yang akan datang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditingkatkan sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Kegiatan yang sedang dilakukan tahun 2009 dari Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah sebagai berikut : a) Pelatihan bagi PNS menjelang pensiun di

lingkungan Departemen Perhubungan; b) Pembinaan dan pengendalian disiplin serta

pemberian tanda penghargaan bagi PNS di lingkungan Departemen Perhubungan;

c) Sosialisasi peraturan organisasi dan ketatalak-sanaan di lingkungan Departemen Perhubungan;

d) Penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan Depar-temen Perhubungan;

e) Sosialisasi dan penyempurnaan peraturan kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan;

f) Pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan;

g) Peningkatan kualitas pendidikan formal S.2,S.1,D.III dan pelatihan kompetensi SDM Aparatur Perhubungan;

h) Pembinaan perawatan pegawai; i) Pelaksanaan pembekalan dan seleksi ujian dinas

bagi pegawai Departemen Perhubungan.

3) Biro Keuangan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 : a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

anggaran dan melakukan monitoring realisasi daya serap anggaran tahun 2008

b) Melakukan revisi/pergeseran anggaran dalam DIPA TA.2008 sebanyak 1.449 revisi DIPA/POK DIPA pada 724 UPT/Satker ;

c) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran kepada Pimpinan Dephub;


II-15

d) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri;

e) Mengembangkan bank data dan jaringan informasi untuk pelaksanaan anggaran, yaitu : - Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer untuk

Pelaporan Realisasi Melalui Internet, Penyusunan Sistem Aplikasi Komputer Kegiatan Strategis di Lingkungan Dephub, dan Penyusunan Database Sistem Informasi Keuangan;

- Penatausahaan, pembukuan dan verifikasi laporan keuangan;

- Perencanaan / implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Menetapkan Pengelola Anggaran dan melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM para pengelola anggaran;

- Menginventarisir dan mengumpukan data LHP dalam rangka pemantauan pemutakhiran data LHP dan penyelesaian TP/TGR;

- Pembinaan PNBP dan pelaporan di lingkungan Departemen Perhubungan;

- Evaluasi dan proses pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

- Pembinaan pengelolaan BMN, antara lain pengadaan, penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, pengahapusan dan penatausahaan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tahun 2009 meliputi :

a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran TA.2009, revisi/pergeseran anggaran dalam DIPA dan melakukan monitoring realisasi daya serap anggaran tahun 2009 serta menyusun laporan kepada Pimpinan Dephub;

b) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri;

c) Sosialisasi pelaporan daya serap anggaran berbasis Web/Internet;

d) Pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan-kegiatan dengan dana stimulus fiskal 2009;

e) Verifikasi laporan keuangan dari Kantor/Satker; f) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Neraca Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2008;

g) Melakukan rekonsiliasi tingkat Eselon I sebagai bahan penyusunan laporan keuangan SAI tingkat Departemen;

h) Melakukan sosialisai SAI kesemua tingkat UAKPA dilingkungan Departemen Perhubungan;


II-16

i) Penyelesaian dan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Departemen Perhubungan

j) Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM para Pengelola Anggaran tahun 2009;

k) Penetapan Pengelola Anggaran DIPA Stimulus Fiskal Tahun 2009;

l) Menginventarisir dan mengumpulkan data LHP dalam rangka pemantauan pemutahiran data LHP;

m) Pembinaan PNBP dan pelaporan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

n) Evaluasi dan proses pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

o) Pembinaan pengelolaan BMN, antara lain pengadaan, penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan penatausahaan;

p) Sosialisasi KM.6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran;

q) Sosialisasi KM.62 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara

r) Sosialisasi KM.5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Departemen Perhubungan;

s) Sosialisasi KM.4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

4) Biro Umum

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 meliputi : a) Opname fisik barang inventaris; b) Pendataan arsip periode kabinet gotong royong dan

kabinet persatuan nasional Departemen Perhubu-ngan;

c) Penataan dan penyusutan arsip di depo arsip Departemen Perhubungan;

d) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis kearsipan tahun 2008;

e) Penilaian angka kredit jabatan fungsional arsiparis di lingkungan Departemen Perhubungan tahun 2008;

f) Penataan arsip administrasi penggajian pegawai kantor pusat Setjen Departemen Perhubungan;

g) Pengelolaan sistem aplikasi administrasi perjalanan dinas;

h) Dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan manajemen pengelola gedung Wisma Departemen Perhubungan;

i) Pelatihan manajemen gedung;


II-17

j) Pelatihan pemeliharaan angkutan; k) Pemeliharaan angkutan; l) Pengelolaan pengadaan barang/ jasa; m) Pelatihan khusus tingkat lanjutan bidang pengamanan

VIP (team Escort) Satgaspam Kantor Pusat Tahun 2008;

n) Penyusunan laporan tahunan Departemen Perhubungan;

o) Monitoring evaluasi regulasi dan keselamatan transportasi;

p) Monitoring proyek-proyek infrastruktur summit bidang transportasi;

q) Monitoring pengembangan Kawasan Tengah dan Timur Indonesia di Bidang Perhubungan;

r) Pemanfaatan teknologi dan energi; s) Pengembangan sistem transportasi di Indonesia dalam

upaya meningkatkan pelayanan jasa perhubungan Tahun 2008;

t) Perawatan gedung kantor; u) Pengelola anggaran Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

tahun 2008; v) Pengelolaan Sistem Akuntansi Asset Tetap (SAAT); w) Pengelolaan dan penyempurnaan aplikasi administrasi

pengadaan barang dan jasa; x) Pengelolaan sistem aplikasi perbendaharaan materiil; y) Sosialisasi sistem administrasi perkantoran Depar-

temen Perhubungan tahun 2008 ; z) Pengadaan kendaraan bermotor roda 4/6/10; aa) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait; bb) Penguatan dan pengembangan klaster IKM pangan; cc) Pembuatan kalender dan buku kerja Departemen

Perhubungan Tahun 2008; dd) Sosialisasi KM. 42 tentang TTP Keprotokolan; ee) Pengadaan kendaraan bermotor roda 4/6/10; ff) Pengadaan perlengkapan sarana gedung; gg) Pengadaan alat pengolah data; hh) Training keprotokolan bagi pejabat eselon IV di

lingkungan Departemen Perhubungan. Adapun Program Kerja Biro Umum yang sedang dilaksanakan pada tahun 2009 ini meliputi:

a) Penyusunan laporan tahunan Departemen Perhubungan;

b) Penataan dan penyusutan arsip di depo arsip Bandung;

c) Penilaian jabatan fungsional arsiparis di lingkungan Departemen Perhubungan;

d) Konservasi energi gedung kantor di lingkungan Departemen Perhubungan;


II-18

e) Bantuan sarana dan prasarana untuk Museum Transportasi di TMII;

f) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); g) Pengelolaan Sistem Akuntansi Aset Tetap (SAAT); h) Pengelolaan aplikasi administrasi pengadaan barang

dan jasa; i) Pengelolaan sistem aplikasi perbendaharaan material; j) Opname fisik barang inventaris; k) Peningkatan kualitas SDM teknisi pengelola gedung; l) Pelaksanaan kegiatan rapat kerja Departemen

Perhubungan; m) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait; n) Kamus istilah perhubungan edisi kedua; o) Pengumpulan dokumen materi pimpinan tahun 2009; p) Monitoring bidang perhubungan dalam mendukung

Peningkatan Ekspor & Peningkatan Investasi; q) Monitoring pengembangan sistem transportasi di

Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa; r) Monitoring evaluasi regulasi dan keselamatan

transportasi; s) Monitoring pengembangan kawasan tengah dan timur

Indonesia di Bidang Perhubungan; t) Monitoring pemanfaatan teknologi dan energi sektor

transportasi dalam mendukung efisiensi; u) Pembinaan mental dan agama; v) Evaluasi penerapan KM. 64 Tahun 2006; w) Monitoring dan evaluasi penerapan KM. 42 Tahun

2006; x) Perekaman digitalisasi dokumen vital Departemen

Perhubungan; y) Pelatihan manajemen pengelola gedung graha

transportasi; z) Sosialisasi flu burung / avian influenza (AI) dan

persiapan menghadapi pandemi influenza; aa) Sosialisasi penanggulangan HIV/ AIDS; bb) Penyusunan Kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan (pengarusutamaan gender).

5) Biro Hukum & Kerjasama Luar Negeri Selain hasil kegiatan yang telah diuraikan di tiap-tiap subsektor transportasi, pada tahun 2008 telah disyahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta telah diselesaikan Pengembangan Transportasi Antarmoda dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a. Penyiapan peraturan pelaksana Undang-Undang bidang

LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan; b. Penyiapan unifikasi dan kodifikasi Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil;


II-19

c. Penyiapan Rancangan Permen tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

d. Melakukan penanganan gugatan hukum di bidang Perhubungan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan;

e. Penyiapan Ratifikasi Konvensi internasional di bidang transportasi laut dan udara.

Pada tahun 2009 telah disyahkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada tanggal 12 Januari 2009, dan telah disyahkannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan sedang dilakukan beberapa kegiatan pada program regulasi dan kerjasama luar negeri bidang transportasi, meliputi:

a. Penyiapan Rancangan Permen tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang berbahaya minyak dan gas bumi di Jalan;

b. Penyiapan Ratifikasi Konvensi internasional di bidang transportasi laut dan udara;

c. Penyiapan 8 RPP di bidang Pelayaran; d. Penyiapan 4 RPP di bidang Penerbangan; e. Penyiapan RPP tentang Angkutan Multi Moda; f. Penyusunan Naskah Penjelasan Ratifikasi Perjanjian

Kerjasama ASEAN; g. Penyelenggaraan Pertemuan tingkat Menteri Transportasi

BIMP EAGA ke-4 di Manado; h. Melakukan penanganan gugatan hukum di bidang

Perhubungan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan angkutan lintas negara, telah dicapai kerjasama internasional baik bilateral, regional dan multilateral. Pada kerjasama bilateral telah dilakukan konsultasi hubungan transportasi udara antara lain dengan Malaysia. Pada kerjasama regional telah ditandatangani ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (AFAGIT) dan ASEAN Framework Agreement On Multimoda Transport (AFAMT), selain itu dengan mitra Dialog ASEAN China, tentang Finalisasi the Strategic Plan dan annexnya yang terkait dengan priority projects/transport corridors, ASEAN Jepang mengenai perkembangan proyek ASEAN Japan Transport Facilitation (AJTF-1). Pada kerjasama Multilateral Indonesia telah turut merumuskan draft convention on compensation for damage to third parties, resulting from acts of unlawful interference involving aircraft to third parties. Dengan adanya 2 (dua) konvensi tersebut, maka dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga dan besarnya


II-20

kompensasi yang harus diberikan apabila terjadi kecelakaan pesawat, baik yang disebabkan karena unlawful interference yaitu kejadian terorisme maupun karena sebab umum lainnya selain itu aktif pula dalam organisasi-organisasi internasional seperti IMO, ICAO dan ESCAPE.

6) Mahkamah Pelayaran

Mahkamah Pelayaran memiliki peran sebagai instansi penegak hukum (law enforcement). Penegakan hukum dilaksanakan melalui proses pemeriksaan kecelakaan kapal. Tahun 2008 telah dihasilkan 32 putusan atas kasus kecelakaan kapal. Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal adalah untuk mencari faktor penyebab kecelakaan serta menjatuhkan sanksi administrasi jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan ABK. Sanksi administratif yang dijatuhkan berupa pencabutan sementara ijazah keahlian pelaut untuk jangka waktu selama-lamanya 2 tahun.

Realisasi kegiatan Mahkamah Pelayaran pada tahun 2008 meliputi: a) 30 pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal; b) 30 penyusunan Data Statistik Kecelakaan Kapal; c) 2 Penyusunan LAKIP dan PK Mahkamah Pelayaran; d) Sosialisasi PP No. 1 Tahun 1998 tentang Kecelakaan Kapal di

5 lokasi; e) Sosialisasi KM. 55 tahun 2006 di 5 lokasi; f) Pelaksanaan Sosialisasi Rekruitmen Anggota Mahkamah

Pelayaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Anggota Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal;

g) Mengadakan hubungan kerjasama Luar Negeri sebagai upaya meningkatkan hubungan Kerjasama dengan negara – negara Anggota International Maritime Organization ( IMO ).

Pada tahun 2009 Mahkamah Pelayaran sedang dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Kecelakaan Kapal sebagai tindak lanjut Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b) Penyelesaian Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan kapal sebagai upaya meningkatkan Kinerja Mahkamah Pelayaran;

c) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai upaya untuk memonitor pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

d) Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Kecelakaan Kapal sebagai upaya untuk memberikan informasi baik kepada Pimpinan Departemen Perhubungan, maupun kepada


II-21

masyarakat berupa penyajian data kecelakaan kapal yang bersumber dari media massa dan /atau berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran;

e) Pelaksanaan Sosialisasi Rekruitmen Anggota Mahkamah pelayaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Anggota Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal;

f) Mengadakan hubungan kerjasama Luar Negeri sebagai upaya meningkatkan hubungan Kerjasama dengan negara – negara Anggota International Maritime Organization ( IMO ).

7) Pusat Komunikasi Publik

Kegiatan Pusat Komunikasi Publik yang telah dilakukan pada tahun 2008 : a) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi dalam

bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media elektronik;

b) Sosialisasi kebijakan pimpinan Departemen Perhubungan melalui media cetak dan elektronik;

c) Sosialisasi peningkatan disiplin masyarakat bertransportasi melalui Below The Line;

d) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi melalui media luar ruang (billboard);

e) Penyusunan dan pelaksanaan strategi citra perhubungan; f) Penyelenggaraan pameran pembangunan sektor

transportasi; g) Penyelenggaraan Indonesia Investment Forum; h) Penerbitan media cetak yang meliputi : Majalah Trans

Media, Penerbitan News letter, Buku Direktori Perhubungan, Buku Saku Keselamatan transportasi dan Buku Profil Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

i) Pelayanan Informasi yang meliputi : Penyebaran Buku Tips Berkendaraan dan Penyebaran Buku Komik Keselamatan Transportasi;

j) Kegiatan Dokumentasi yang meliputi : Dokumentasi Foto dan Video, Dokumentasi berita Sektor Perhubungan, Himpunan Pidato Menteri Perhubungan, Jejak Lensa Kiprah Departemen Perhubungan tahun 2007;

k) Hunting Foto yang dilaksanakan pada 30 lokasi; l) Diskusi Publik sektor Transportasi; m) Penyelenggaraan Press Background; n) Wawancara Menteri Perhubungan dengan Media Massa; o) Jumpa Pers; p) Pendampingan kunjungan Kerja Menteri Perhubungan di

dalam negeri; q) Pembuatan berita dan informasi di website Dephub; r) Pelaksanaan Talktainment TERMINAL;


II-22

s) Laporan kecelakaan moda transportasi; t) Penyampaian informasi dan tanggapan berita; u) Laporan Evaluasi, analisa dan monitoring pemberitaan

media massa; v) Laporan pemantauan dan peliputan persepsi publik atas

pelayanan jasa transportasi.

Kegiatan Pusat Komunikasi Publik yang sedang berjalan pada tahun 2009 :

a) Penerbitan majalah / jurnal yang meliputi : Majalah Trans Media, Buku sejarah perhubungan dan news letter dan buku pelayanan dan keselamatan transportasi;

b) Penyelenggaraan humas, protokol dan pemberitaan; c) Pembutan dokumentasi berita sektor transportasi; d) Pemantauan dan peliputan persepsi publik atas pelayanan

jasa transportasi; e) Pemantauan dan peliputan implementasi kebijakan Menteri

Perhubungan; f) Laporan analisis, evaluasi dan monitoring pemberitaan dan

opini publik sektor transportasi; g) Forum diskusi permasalahan utama jasa transportasi; h) Monitoring kunjungan fasilitas pelayanan keselamatan di

pulau-pulau terdepan; i) Pembuatan profil Departemen Perhubungan; j) Pembuatan berita dan informasi web site sektor

perhubungan; k) Penyelenggaraan Press Background; l) Penyampaian informasi publik sektor perhubungan melalui

pemberitaan; m) Penyampaian informasi pemberitaan kinerja tahunan

Departemen Perhubungan; n) Penyelenggaraan lokakarya untuk pers/media massa; o) Pertemuan rutin stakeholder transportasi; p) Publikasi dampak kebijakan perhubungan di daerah melalui

pemberitaan; q) Pembuatan dokumentasi hasil pembangunan sektor

perhubungan; r) Penyelenggaraan pameran; s) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi melalui

media luar ruang; t) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi melalui

kegiatan bellow the line; u) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi di

daerah; v) Sosialisasi ketertiban dan keselamatan transportasi darat,

laut dan udara dan perkeretaapian melalui media elektronik.


II-23

8) Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Pada tahun 2008 terdapat beberapa kegiatan meliputi : a) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Penumpang KA

Ekonomi; b) Kajian Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kapal-Kapal Negara; c) Kajian Antisipasi Implementasi AFTA pada Angkutan Udara

Nasional Berbasis Biaya Rendah (LCC); d) Kajian Evaluasi Kinerja Jembatan Timbang; e) Kajian Konsepsi Pengelolaan Kereta Api Masa Depan Thp. I; f) Kajian Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan

Transportasi Laut; g) Kajian Kesiapan Transportasi Udara di Indonesia

Menyongsong AFTA; h) Standarisasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dephub; i) Kajian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); j) Penyusunan Pedoman Inspeksi/Pengawasan Pelaksanaan

Pengelolaan Lingkungan RKL/RPL Pelabuhan; k) Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu Sektor

Perhubungan l) Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup Sub Sektor Transportasi Laut; m) Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di

Bidang Pembangunan Infrastruktur Transportasi; n) Tim Penilai Jabatan Fungsional PEDAL.

Pada tahun 2009 sedang dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a) Kajian Kinerja Operasional Kapal Penyeberangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Pengguna Jasa;

b) Kajian Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Jalan dan Rel Menuju Bandara-Bandara di Indonesia;

c) Kajian Pemanfaatan Jalan Lintas Selatan Dalam Upaya Mengurangi Beban Jalan Lintas Utara Pulau Jawa;

d) Kajian Pengembangan Angkutan Kereta Api Barang Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Komponen Biaya Transportasi;

e) Kajian Penyusunan Model dan Kriteria Kelayakan Proyek KPS Pembangunan Infrastruktur Transportasi;

f) Kajian Kebijakan Manajemen Angkutan Perkotaan Sebagai Antisipasi Kemacetan Akibat Peningkatan Kendaraan Roda Dua;

g) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Keamanan Terminal Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Tahun 2009;

h) Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Kepelabuhanan Yang Dikerjasamakan dengan Pihak Swasta;

i) Kajian Awal Sistem Manajemen Pelayanan Transportasi di Lingkungan Dephub;


II-24

j) Kajian Peluang KPS pada Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

k) Penyusunan Pedoman Pembentukan BLU Dalam Rangka Pengembangan UPT Transportasi Laut;

l) Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bandar Udara di Indonesia;

m) Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Jasa Groundhandling di Bandara;

n) Kajian Dampak Krisis Finansial Global Bagi Penyedia Infrastruktur Transportasi Nasional serta Upaya Menjamin Kesinambungan Penyediaannya;

o) Kajian Gangguan Lingkungan terhadap Pelayanan Operasional Penerbangan (Bird Strike, Layang-layang, dll);

p) Kajian Konsepsi Bandara yang Berwawasan Lingkungan (Eco-Airport);

q) Kajian Dampak Perubahan Harga BBM Terhadap Daya Saing Penerbangan Nasional Tahun 2009;

r) Sosialisasi P4GN; s) Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Unit Pelayanan Publik; t) Pembinaan Jabatan Fungsional PEDAL Dephub; u) Capacity Building Kerjasama Pemerintah dan Swasta serta

Pelayanan Sektor Transportasi; v) Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur

Transportasi dengan Pola KPS.

9) Pusat Data dan Informasi Kegiatan Pusat Data dan Informasi pada tahun 2008 antara lain adalah : a) Pembuatan Help Desk Departemen Perhubungan ; b) Pengembangan Sistem Informasi SDM berbasis Web; c) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Darat; d) Pengembangan Data Spasial Prasarana Transportasi

Dephub; e) Pembangunan Manajemen Data Warehouse; f) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Laut; g) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Udara; h) Pembangunan Jaringan Wireless LAN di kantor pusat; i) Pengembangan Jaringan Intranet Departemen

Perhubungan; j) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Asset

Transportasi Departemen Perhubungan; k) Pemeliharaan Situs Web Departemen Perhubungan; l) Pengadaan Peralatan Hardware TI; m) Pembuatan buku literatur sebanyak 18 (delapan belas)

judul; n) Penyusunan dan Analisis Input - Output Transportasi; o) Pengembangan Teknologi Informasi Pelatihan;


II-25

p) Pengembangan Design Komputer; q) Pembuatan petunjuk teknis penilaian jabatan fungsional

Pranata Komputer dan Statistisi; r) Pelatihan/ kursus perangkat lunak.

Pada tahun 2009 sedang dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a) Pembangunan Aplikasi dan infrastruktur Teknologi

informasi untuk mendukung real time bussiness intel; b) Pembangunan Aplikasi Command Center Departemen

Perhubungan; c) Penyusunan Blue Print Rencana Strategis Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komputer; d) Pengembangan Data Warehouse Perhubungan; e) Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengadaan Barang dan

Jasa Secara Elektronik; f) Peningkatan Keamanan Jaringan LAN dan Jaringan

Internet; g) Pemeliharaan Portal Departemen Perhubungan; h) Peningkatan Layanan Akses dan Kapasitas Band Waidth

Internet Departemen Perrhubungan; i) Pemeliharaan Jaringan, CCTV, Server Internet dan

Pengembangan Unified Communication Dephub; j) Pembangunan Infra Struktur Command Center Dephub

dan Fasilitas Pendukung; k) Pembuatan buku literatur; l) Pendayagunaan Sistem Informasi Geografis Dalam

Mendukung Aset Sarana dan Prasarana Transportasi; m) Penyusunan Standar Analisis Data Sektor Transportasi; n) Pengembangan design komputer; o) Pembuatan petunjuk teknis penilaian jabatan fungsional

Pranata Komputer dan Statistisi; p) Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan

Statistisi; q) Pelatihan/ kursus perangkat lunak; r) Sosialisasi Perangkat Lunak dan Aplikasi yang Dikembang

kan Pusdatin; s) Sosialisasi Peraturan Pengembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Dephub; t) Pelatihan Sistem Informasi dan Komputer.

b. Inspektorat Jenderal

Hasil – hasil yang telah dicapai pada tahun 2008 adalah kegiatan pengawasan telah terlaksana dengan baik, untuk TA. 2008 dapat mencapai 88,66% dari 732 auditan Departemen Perhubungan sedangkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 469 (12,43 %) dengan kategori Tuntas, 422 (11,19 %) dengan kategori


II-26

dalam Proses Penyelesaian dan Sisa sebanyak 2.881 (76,38 %) temuan belum ditindak lanjuti. Pada tahun 2009 melaksanakan Kegiatan utama berupa Audit; Monitoring; Implementasi Inpres No 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen perhubungan; Evaluasi; Reviu; serta Sosialisasi, Asistensi dan konsultasi. Kegiatan penunjang berupa sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan; Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan. Kegiatan Penunjang lainnya berupa penerbitan Jurnal Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan.

c. Penelitian dan Pengembangan Pada program penelitian dan pengembangan perhubungan telah dilakukan pada tahun 2008 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah menyelesaikan program kegiatan pokok yaitu pelaksanaan penelitian yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah meliputi dari studi besar sebanyak 44 judul, studi sedang sebanyak 20 judul, dan studi kecil sebanyak 87 judul. Kegiatan tersebut berupa penelitian (studi) yang sifatnya lintas sektoral, manajemen transportasi multimoda, transportasi darat, laut dan udara.

Kegiatan penelitian didasarkan pada kebijakan Sistranas yaitu melaksanakan penelitian kebijakan peningaktan pelayanan transportasi nasional sebanyak 8 studi; peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi sebanyak 9 studi; peningkatan pembinaan pengusahaan transportasi nasional sebanyak 7 studi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan iptek sebanyak 4 studi, peningkatan pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi sebanyak 2 studi; peningkatan penyediaan dana pembangunan transportasi sebanyak 2 studi; dan peningkatan kualitas administrasi Negara di sektor transportasi sebanyak 12 studi.

Selain kegiatan pokok berupa studi/penelitian juga diselenggarakan kegiatan penunjang dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, yaitu berupa ceramah/diskusi ilmiah, seminar, lokakarya dan temu karya peneliti serta publikasi warta penelitian, jurnal dan bulletin penelitian. Tahun 2009, sedang dilaksanakan penelitian yang terdiri dari studi besar sebanyak 40 judul, studi sedang sebanyak 19 judul, dan studi kecil sebanyak 147 judul.

d. Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2008 meliputi : 1) Pembangunan prasarana diklat yang terealisasi 7.215 M2; 2) Rehabilitasi prasarana diklat yang terealisasi 36.273 M2; 3) Pengadaan sarana diklat sejumlah 8.412 unit.


II-27

Kegiatan yang sedang dijalankan pada tahun 2009 meliputi: 1) Pembangunan prasarana diklat sebanyak 7.307 M2, 15

Paket, dan 34 titik; 2) Rehabilitasi prasarana diklat sebanyak 12.581 M2, 3.614 M’,

dan 31 paket; 3) Pengadaaan sarana diklat sebanyak 2.316 unit, 8.146 buah,

1.813 set, dan 62 paket.

e. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Berdasarkan Keputusan Presiden No 105 Tahun 1999 tanggal 1 September 1999, tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), merupakan suatu lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan untuk melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. KNKT mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis

dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi;

2) Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

3) Melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.

Dalam menjalankan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang menpunyai tugas pokok untuk penunjang kegiatan penelitian/investigasi terhadap kecelakaan transportasi yang dilakukan oleh investigator. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam pemberian pelayanan administrasi, penyiapan peralatan pelayanan investigasi serta membantu pembuatan laporan atas hasil investigasi. Disamping tugas pokok yang menunjang kegiatan penelitian/investigasi kecelakaan transportasi tersebut, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam kurun waktu 2008 juga telah melaksanakan kegiatan lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pelatihan teknis investigasi di dalam negeri dan pengikutsertaan pada pelatihan teknis investigasi di luar negeri guna peningkatan kualitas investigator, yakni di:

- Jepang (Japan International Cooperation Agency) dalam bidang Aircraft Accident Investigation and Prevention Workshop;


II-28

- Australian Transport Safety Bureau (ATSB) dalam bidang Human Factors For Maintenance Engineers;

- Hongkong untuk bidang Marine Accident Investigation; 2) Pelaksanaan seminar untuk mempublikasikan

keselamatan transportasi dan untuk pembahasan hasil investigasi;

3) Pengiriman investigator untuk mengambil Diploma 1 bidang investigasi di Transport Safety Institute of Canberra, Australia pada bulan Agustus 2008 dan berakhir pada bulan Mei 2009. Program ini akan terus berlanjut untuk investigator transportasi laut dan udara;

4) Pelaksanaan kerjasama dengan badan/institusi pelaksana investigasi kecelakaan di luar negeri;

5) Salah satu bentuk pengukuhan organisasi KNKT dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2007 tentang Badge KNKT;

6) Penerbitan Ringkasan Hasil Investigasi, LAKIP Tahun 2007 serta Penetapan Kinerja Tahun 2008, brosur dan banner untuk mempublikasikan keselamatan trans-portasi;

7) Pelaksanaan kursus-kursus untuk peningkatan kinerja staf pendukung kesekretariatan KNKT;

8) Pengadaan sarana pendukung, seperti pengadaan sarana perkantoran dan pengadaan kendaraan dinas.

Dalam kaitannya dengan kerjasama dengan Australia terutama dengan direalisasikannya bantuan Australian Package untuk peningkatan keselamatan transportasi laut dan udara, KNKT mendapatkan bantuan tersebut (Bulan Juli 2007) mendahului penerima bantuan lainnya dikarenakan adanya Annex to the MoU on Cooperation in the Transport Sector between the Republic of Indonesia and the Commonwealth of Australia in the matter of Transport Safety Investigations Involving in the Aviation, Marine and Railway Transport Industries dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan pelatihan Human Factors Training Course for Transport Safety Investigators dalam rangka ITSAP yaitu : (1) Human factors for Maintenance Engineers Course,

tanggal 5-9 Mei 2008 diikuti 44 peserta;

(2) Human Factors for Maintenance Engineers Course (overview), di bandung tanggal 12 Mei 2008 diikuti 65 peserta;

(3) Human Factors for Maintenance Engineers Course (Overview) di Jakarta, tanggal 14 Mei 2008 diikuti 65 peserta;


II-29

(4) Transportation Accident Investigation/overview for Media, Journalist and Police Officers di Jakarta, tanggal 15 Mei 2008 diikuti 53 peserta;

(5) Transportation Accident and Serious Incident Investigation Course di Jakarta, tanggal 26-30 Mei 2008 diikuti 43 peserta. (Total keseluruhan peserta pelatihan dalam rangka ITSAP mencapai 270 peserta pada bulan April dan Mei 2008);

(6) Transportation Accident and Serious Incident Investigation (Marine) pada tanggal 4-8 Agustus 2008 dengan jumlah peserta 41 peserta;

(7) Transportation Accident and Serious Incident Investigation (Rail) pada tanggal 27-30 Oktober 2008 dengan jumlah 38 peserta;

(8) Human Factors for Transport Safety Investigators di Jakarta pada tanggal 15-19 Desember 2008 dengan jumlah peserta 31 peserta. (Total keseluruhan peserta pelatihan dalam rangka ITSAP mencapai 110 peserta pada bulan Agustus-Desember 2008).

b) Membantu KNKT dalam menghadapi audit yang dilaksanakan oleh ICAO USOAP.

c) Membantu KNKT dalam mempersiapkan Prosedur dan kebijakan KNKT (KNKT Policy and Procedure) yang sesuai dengan stándar ICAO.

d) Menbantu KNKT dalam melaksanakan Investighasi dan penyusunan laporan hasil Investigasi.

e) KNKT juga mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk pemberian hibah dalam bentuk bantuan teknis. Kerjasama ini secara resmi dimulai setelah ditandatanganinya Minutes of Meeting antara KNKT dengan JICA pada tanggal 31 Juli 2007 yang merupakan hasil dari kunjungan Preparatory Study Team dari tanggal 23 Mei sampai dengan 1 Agustus 2007 dan masih berlanjut sampai saat ini.

Kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh KNKT tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a) Kajian Tinjauan Permasalahan as Patah Kereta Api; b) Kajian Analisis Trend Kecelakaan Transportasi Laut

2003-2008; c) Studi Penyusunan Kelembagaan dan Organisasi KNKT; d) Studi Penyusunan Rencana Strategis KNKT 2010 - 2014; e) Pengadaan Peralatan Perkantoran; f) Pengadaan Peralatan Lapangan Tetap (Investigation

Toolkit);


II-30

g) Pengadaan Peralatan Penunjang Investigasi dan Penelitian Kecelakaan;

h) Pengadaan Peralatan Penunjang Investigasi dan Penelitian Kecelakaan laut;

i) Pengadaan Peralatan Personal Protective Equipment; j) Pengadaan Peralatan Pengolah Data.

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi, permasa-lahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas dan di tengah situasi perekonomian nasional yang terimbas krisis keuangan global termasuk upaya meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Permasalahan pelayanan transportasi ini diindikasikan oleh belum memadainya dan belum dicapainya tingkat keandalan, keselamatan serta kepuasan pengguna jasa baik karena faktor perilaku manusia, kelaikan armada, kondisi teknis sarana dan prasarana, manajemen operasional maupun kualitas penegakan hukum, sebagai berikut :

1. Transportasi Darat Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan sampai dengan tahun 2009, baik prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama antara lain :

a. Masih rendahnya kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan, serta perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan. Di samping itu, masalah kemacetan dan dampak polusi udara khususnya di kota-kota besar masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, serta pelanggaran muatan lebih di jalan masih tinggi sehingga memerlukan koordinasi dan upaya yang lebih intensif di masa depan. Secara kualitas prasarana jalan kita juga masih jauh dari harapan terutama dikaitkan dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas-ruas jalan kita. Berdasarkan data Kepolisian Negara RI, menunjukkan bahwa angka korban meninggal dunia setiap tahunnya lebih dari 10.000 orang akibat kecelakaan lalu-lintas serta lebih dari 32.000 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Secara ekonomi,


II-31

kerugian akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh negara mencapai Rp. 30.85 triliun (US$ 3,5 billions).

Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan mengalami peningkatan, jika dirata-rata tingkat pertumbuhannya 96,02% tiap tahun. Pertumbuhan yang besar terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 2008 indek fatalitas (meninggal per kecelakaan) sebesar 33,96%, ini berarti bahwa setiap 100 kecelakaan menimbulkan sekitar 34 orang meninggal dunia. Rata-rata pertumbuhan indeks fatalitas selama lima tahun tekahir sebesar 1,63% per tahun.

Jika dilihat dari jenis kendaraan yang terlibat, dalam lima tahun terakhir sepeda motor merupakan jenis yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan. Pada tahun 2008 saja sebesar 95.209 kendaraan dari 130.062 kendaraan atau sekitar 73,2%.

b. Tingginya pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan bermotor dan berbanding terbalik perkembangan jumlah prasarana berupa jalan dan perlengkapannya menyebabkan semakin meningkatnya permasalahan sektor transportasi khususnya sektor transportasi darat.

Permasalahan lain selain yang telah terurai tersebut diatas adalah buruknya pelayanan angakutan umum yang ada saat ini juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, diagram berikut ini adalah perbandingan penggunaan kendaraan bermotor berdasarkan jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan masing-masing kendaraan bermotor.

DIAGRAM II – 1

PERBANDINGAN JUMLAH KONSUMSI BAHAN BAKAR DENGAN MASING-MASING KENDARAAN BERMOTOR

Melihat permasalahan tersebut, alternatif solusi dengan pengembangan program untuk mengatasinya, diantaranya adalah dengan Program Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Raya/BRT, dimana program ini bekerjasama antara

Mobil Angkutan;

32%

Mobil Pribadi; 34%

Bus; 9%

Sepeda Motor; 13%

Rumah Tangga14%

Lainnya9%

Komersial3% Industri

18%

Transportasi56%


II-32

Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dalam bentuk MOU atau kesepakatan bersama untuk membuat pelayanan angkutan umum menjadi lebih baik dari angkutan umum yang ada saat ini, dan bentuk lain adalah membuat program bantuan berupa converter kit kepada angkutan umum taksi guna mengganti dari Bahan Bakar Minyak menjadi Bahan Bakar Gas/BBG, dan disisi lain Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaaan juga telah menyelenggarakan kegiatan penunjang sektor angkutan umum berupa penyediaan perlengkapan jalan baik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), atau perlengkapan-perlengkapan prasarana yang lain.

2. Transportasi Perkeretaapian Permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh transportasi perkeretaapian pada masa yang akan datang adalah masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya kapasitas angkut dan kapasitas lintas serta masih kurangnya fasilitas keterpaduan dengan moda lain.

Terbatasnya kapasitas angkut kereta api saat ini diantaranya diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan jumlah armada terutama untuk kereta api ekonomi dan makin menurunnya jumlah lokomotif yang siap operasi karena telah melewati umur ekonomis. Dengan program peningkatan aksesibiltas angkutan KA diharapkan ketersediaan armada KA siap operasi dapat ditingkatkan diantaranya dengan pengadaan sarana KA baru serta modifikasi. Sebagai ilustrasi data sarana KA yang siap operasi pada tahun 2007 adalah lokomotif sebanyak 333 unit atau turun sebesar 1,8% dari tahun 2006, kereta K3 sebanyak 1.190 unit atau turun sebesar 8,3% dan gerbong sebanyak 3.289 unit atau turun sebesar 0,9%, sedangkan KRD/KRL sebanyak 408 unit atau naik sebesar 19,3% dari tahun 2006. Pada akhir tahun 2008 rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya walaupun kenaikan tersebut belum secara signifikan yaitu lokomotif sebanyak 335 atau naik sebesar 0,6%, kereta K3 sebanyak 1.299 unit atau naik sebesar 9,2% dan gerbong sebanyak 3.532 atau naik sebesar 7,4%, sedangkan KRD/KRL sebanyak 405 unit atau sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 0,7%. Selain itu, ketersediaan sarana KA siap operasi tersebut juga dipengaruhi oleh kapasitas/kinerja balai dan depo perawatan sarana KA yang ada.

Untuk meningkatkan kapasitas lintas terutama pada lintas-lintas yang sudah jenuh dilakukan melalui upaya pembangunan jalur ganda sesuai dengan kemampuan


II-33

pendanaan pemerintah. Demikian pula untuk mengatasi kemacetan lalu lintas terutama di wilayah perkotaan diperlukan pengembangan KA perkotaan/komuter serta upaya untuk mengintegrasikan kereta api dengan moda lainnya sehingga mewujudkan keterpaduan moda diantaranya dengan pengembangan KA Bandara Soekarno – Hatta, Kualanamu dan Minangkabau. Di sisi lain angkutan barang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan aksesibilitas menuju pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak dan Belawan.

Dalam aspek keselamatan, transportasi perkeretaapian masih mengalami fluktuatif dalam hal jumlah kecelakaan. Sampai dengan Mei 2009, terjadi penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan dengan angka kecelakaan tahun 2008, terlihat dari jumlah total kejadian sebanyak 41 kali dengan korban sebanyak 93 kali. Jumlah kejadian tabrakan antar KA sebanyak 2 kali, kejadian tabrakan KA dengan Ranmor 10 kali, kereta anjlog/terguling sebanyak 29 kali. Pada tahun 2008, jumlah kejadian/kecelakaan adalah 131 kejadian, angka ini relatif sama dengan tahun 2007 sebanyak 140 kejadian. Pada tahun 2008 jenis kecelakaan yang terjadi terdiri dari 3 kejadian tabrakan antar kereta api, 21 kejadian tabrakan KA-Ranmor dan 107 kejadian anjlog/terguling. Sedangkan untuk jumlah korban kecelakaan, pada tahun 2008 total sebanyak 196 korban yang terdiri dari luka ringan 73 orang, luka berat 78 orang dan meninggal 45 orang.

Adapun penyebab kecelakaan khusus untuk jenis kejadian anjlog/terguling selain karena faktor alam (longsor/banjir) juga dominan disebabkan oleh minimnya kelaikan operasi prasarana dan sarana KA yang disebabkan backlog pemeliharaan/perawatan serta masih kurangnya kompetensi SDM bidang perkeretaapian. Untuk itu telah dilaksanakan berbagai upaya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan diantaranya dengan rehabilitasi/peningkatan jalur KA di lintas utama Jawa dan Sumatera, bimbingan teknis dan sertifikasi SDM bidang perkeretaapian serta prasarana dan sarana perkeretaapian.

Permasalahan lainnya adalah terkait penyediaan lahan dalam rangka persiapan penyediaan MRT (Mass Rapid Transit), pembangunan perpanjangan jalur KA Pasoso – Dermaga Petikemas JICT/Koja dan pembangunan double-double track Manggarai – Cikarang yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembangunan dari waktu yang dijadwalkan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai penyelesaian diantaranya dengan koordinasi secara intensif dengan pihak Pemerintah Propinsi/Kota serta pendekatan secara langsung kepada masyarakat setempat. Sampai saat ini, pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan jalur


II-34

KA Pasoso – Dermaga Peti Kemas JICT/Koja dan pembangunan double-double track telah masuk dalam tahap penyelesaian akhir.

Dalam hal partisipasi swasta/Pemda dalam penyelenggaraan perkeretaapian juga menjadi permasalahan, hal ini disebabkan aturan/pedoman yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

3. Transportasi Laut Tantangan dan masalah utama sampai dengan tahun 2009 pada subsektor transportasi laut adalah terjadinya kongesti pada beberapa pelabuhan utama akibat terbatasnya kapasitas. Di samping itu diperlukan peningkatan aksesibilitas pada daerah tertinggal dan wilayah terpencil, terutama pada kawasan Timur Indonesia serta pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran untuk memenuhi kecukupan dan keandalan yang dipersyaratkan secara nasional maupun internasional. Terkait dengan permasalahan keselamatan, data kecelakaan tahun 2008 adalah 138 peristiwa kecelakaan kapal dengan rincian 54 kali kapal tenggelam, kebakaran 22 kali, tubrukan 15 kali, kandas/hanyut 17 kali, kecelakaan lainnya 29 kali dengan korban jiwa 92 orang. Faktor-faktor penyebab adalah : kelalaian manusia 31 peristiwa, faktor alam 75 kejadian, dan faktor teknis 32 kejadian.

Pada tahun 2007 menunjukkan bahwa peristiwa kecelakaan kapal terjadi 145 kali dengan rincian 59 kali kapal tenggelam, kebakaran 25 kali, tubrukan 14 kali, kandas/hanyut 26 kali, kecelakaan lainnya 21 kali dengan korban jiwa 182 orang. Faktor-faktor penyebab adalah : kelalaian manusia 23 peristiwa, faktor alam 35 kejadian, dan faktor teknis 87 kejadian. Data jumlah kecelakaan kapal sampai dengan bulan Agustus 2008 adalah sebanyak 97 kali dengan rincian: kapal tenggelam 38 kali, kebakaran 16 kali, tubrukan 15 kali, kandas/hanyut 12 kali dan kecelakaan lainnya sebanyak 17 kali dengan korban jiwa 69 orang. Faktor-faktor penyebabnya adalah: kelalaian manusia 23 kejadian, faktor teknis 25 kejadian, dan faktor alam 48 kejadian.

Mengacu kepada tingginya kecelakaan transportasi laut, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM serta penambahan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pengerukan alur pelayaran dan rekondisi dan pembangunan sarana transportasi laut seperti kapal-kapal navigasi dan kapal-kapal patroli agar penyelenggaraan transportasi laut dapat dijalankan dengan tingkat keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar keselamatan pelayaran internasional.


II-35

4. Transportasi Udara Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan transportasi udara sampai dengan tahun 2009 adalah tingkat kualitas dan kuantitas dari SDM subsektor transportasi udara masih belum terpenuhi dari jumlah minimalnya (minimum requirement) terutama tenaga teknis operasional seperti pemandu lalu lintas, personil PKP-PK, keamanan, juga tenaga inspektur penerbangan seiring dengan peningkatan jumlah fasilitas dan prasarana transportasi udara. Secara umum perkembangan penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari dua tahun terakhir jumlah penumpang (passenger carried) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 penumpang angkutan udara niaga berjadwal nasional jumlahnya sebanyak 39,16 juta penumpang dan pada tahun 2008 penumpang angkutan udara niaga berjadwal nasional jumlahnya berkurang sebesar 4% menjadi 37,40 juta penumpang. Sementara itu untuk jumlah kecelakaan pesawat dengan AOC 121 dan AOC 135 (accident dan serious incident) pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2007 sebanyak 23 kecelakaan (15 accident dan 8 serious incident), dan pada tahun 2008 meningkat sebanyak 25 kecelakaan ( 8 accident dan 17 serious incident ).

Disamping itu pada beberapa bandara di Indonesia masih belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang keselamatan dan keamanan penerbangan seperti peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan juga fasilitas landasan serta peralatan keselamatan penerbangan berupa kendaraan PKP-PK. Hal ini disebabkan mahalnya biaya perawatan untuk peralatan navigasi dan fasilitas lainnya, sedangkan disisi lain peralatan alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi penerbangan, alat keamanan terminal bandara dan peralatan lainnya jumlahnya masih belum memadai. Dari sisi maskapai penerbangan (operator), armada yang di operasikan hingga tahun 2008 adalah sebanyak 489 unit yang diantaranya tergolong pesawat tua tetapi masih layak untuk dioperasikan, meskipun sebenarnya tidak ekonomis sehingga menyebabkan timbulnya persaingan yang tidak sehat. Disamping itu diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dapat dijamin bahwa pesawat udara tersebut laik terbang. Oleh karena itu, penambahan dan perbaikan kapasitas fasilitas serta perbaikan pengelolaan termasuk peningkatan personil Penerbangan (SDM), prasarana dan sarana transportasi udara harus selalu menjadi prioritas utama.

5. Penunjang Transportasi


II-36

Tantangan dan masalah yang dihadapi sampai dengan tahun 2009 di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah:

1) Jumlah (kuantitas) dan kualitas profesionalisme sumber daya manusia yang beum memadai;

2) Terbatasnya alokasi anggaran menyebabkan tertundanya pembangunan sarana dan prasarana;

3) Belum keseluruhan unit kerja yang mengusulkan anggaran dapat melengkapi data dukung berupa kelengkapan dokumen perencanaan;

4) Masih belum adanya sanksi terhadap kinerja pelayanan operator yang kurang optimal meskipun secaa rutin operator terus mengajukan kenaikan tarif;

5) Belum tersusunnya Rencana Umum Pengembangan SDM Aparatur Departemen Perhubungan;

6) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Departemen Perhubungan sesuai dengan perkembangan sektor transportasi;

7) Belum sesuainya Pola Pembinaan Karier Pegawai dengan kebutuhan Unit Kerja;

8) Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang rasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas;

9) Mewujudkan peningkatan kompetensi pegawai sehingga tercipta kesesuaian antara kompetensi dengan syarat jabatan yang ditetapkan organisasi;

10) Mewujudkan sumber daya aparatur Departemen Perhubungan yang memiliki mental yang bersih dan kuat guna menghasilkan kinerja yang optimal;

11) Masih sering terjadi kesalahan dalam pencantuman kegiatan pada Badan Akun Standar (BAS), misalnya terdapat kegiatan yang seharusnya masuk dalam “Belanja Modal” namun salah memasukan ke dalam kegiatan “Belanja Barang” atau sebaliknya sehingga menyulitkan untuk pencairan dananya;

12) Dalam Pelaksanaan Anggaran terdapat hambatan-hambatan antara lain : - Proses pelelangan yang memerlukan waktu cukup lama

yang disebabkan antara lain tingkat kehati-hatian dari panitia lelang dan waktu sanggah banding;

- Adanya dana bertanda bintang (blokir), kesalahan Akun/BAS sehingga memerlukan revisi DIPA;

- Adanya perubahan desain/spesifikasi teknis; - Adanya permasalahan tanah/sengketa tanah; - Adanya perubahan pengelola anggaran karena

perubahan/mutasi jabatan sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan;

10) Laporan Keuangan belum dapat terlaksana dengan baik disebabkan didalam perencanaan belum mengacu kepada Bagan Akun Standar (BAS) yang tetuang didalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 91/PMK.05/


II-37

2007, sehingga terdapat kesulitan didalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sebagai-mana diatur didalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

11) Dengan diterbitkannya PP No.6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Departemen Perhubungan diharapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat ditingkatkan namun masih terdapat kendala antara lain : - Terdapat jenis pungutan pada PP. No. 14 Tahun 2000

belum diatur/tercantum dalam PP No.6 Tahun 2009; - Perlu dilakukan sosialisasi PP No.6 Tahun 2009

kepada UPT penghasil PNBP secara terus menerus; - KM.54 Tahun 2002 pasal 44 ayat (1) b. yang mengatur

pembagian kontribusi jasa labuh (PT. Pertamina, Pemda dan Departemen Perhubungan) pada pelabuhan yang diusahakan tidak diatur dalam PP No.6 Tahun 2009;

- Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal (PT. Pelindo) belum dapat dilaksanakan karena belum diterbitkan juklaknya;

- Sampai saat ini BLU Navigasi Udara belum terbentuk/masih dalam proses;

- Pada UPT terpencil hanya terdapat bank BRI Cabang Pembantu, sementara bank tersebut tidak dapat menerima setoran PNBP (tidak on line), sedangkan jika penyetoran melalui Pos dan Giro, KPPN menolak untuk pencairannya.

12) Pemahaman yang belum memadai mengenai tata cara proses penghapusan;

13) Proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk barang hilang memerlukan waktu cukup lama;

14) Aplikasi SIMAK BMN masih perlu penyempurnaan dan perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan;

15) Setiap hasil putusan Mahkamah Pelayaran belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai/selaku eksekutor dengan menerbitkan Berita Acara Penetapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran;

16) Banyaknya institusi pemerintah yang terlibat dalam proses penanganan suatu kecelakaan kapal justru terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem koordinasi antar lembaga sehingga yang terjadi justru tumpang tindih kewenangan masing-masing institusi;

17) Masyarakat maritim termasuk dunia usaha mengi-nginkan kebenaran dan kepastian hukum dalam hal terjadi kecelakaan kapal. Hal ini mengingat sampai saat


II-38

ini ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan mekanisme pemeriksaan kecelakaan kapal belum diimplementasikan dengan optimal;

18) Keberadaan Mahkamah Pelayaran yang hanya di ibu kota Negara dirasa kurang efektif mengingat lokasi terjadinya kecelakaan kapal meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas;

19) Sampai saat ini belum ada standarisasi pendidikan dan pelatihan khusus bagi Anggota Mahkamah Pelayaran dalam kapasitas dan fungsinya sebagai penegak hukum;

20) Seiring dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik akan semakin meningkat dan diperlukan antisipasi yang baik;

21) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan keselamatan transportasi;

22) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberhasilan pembangunan sektor transportasi di Indonesia;

23) Masih perlu peningkatan koordinasi dengan Bagian Humas dari masing-masing unit kerja baik yang berada di kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, dalam rangka penyiapan data dan informasi baik untuk keperluan Pimpinan Dephub maupun untuk komunikasi publik;

24) Tingginya angka kecelakaan transportasi mengakibatkan rendahnya Citra Departemen Perhubungan secara keseluruhan di mata masyarakat;

25) Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan transportasi terutama dikaitkan dengan Keterbukaan Informasi Publik;

26) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

27) Masih lemahnya jejaringan komunikasi terkait dengan keperluan penyiapan data dan informasi teknis yang perlu disiapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Dephub;

28) Belum diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pelayanan informasi kepada publik, sebagai tindak lanjut pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

29) Kelembagaan yang perlu disempurnakan dalam menghadapi pemberlakuan UU. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

30) Sumber data tersebar luas pada UPT–UPT di seluruh Tanah Air;

31) SDM yang menguasai Tehnologi Informasi dan Komunikasi terbatas;


II-39

32) Tidak tersedia infrastruktur TIK pada sumber data; 33) Belum ada integrasi infrastruktur TIK di kantor pusat; 34) Kurangnya minat pegawai yang menangani

penyelenggaraan data dan informasi; 35) Kurangnya pegawai yang memangku Jabatan Fungsional

Pranata Komputer dan Statistisi; 36) Belum tersedianya anggaran untuk menyediakan

infrastruktur TIK di UPT-UPT di daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2009 adalah: 1) Masih rendahnya tingkat tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Masih kurang optimalnya pengelolaan aset di lingkungan

Departemen Perhubungan yang menjadi salah satu penyebab adanya temuan dari aparat pemeriksa.

Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2009 adalah: 1) Meningkatkan capaian tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

rangka mengoptimalkan pengelolaan aset di lingkungan Departemen Perhubungan sehingga dapat meningkat-kan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Departemen Perhubungan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar (dosen,

instruktur, widyaiswara) perlu ditingkatkan; 2) Sarana dan pasarana diklat terbatas dan sebagian sudah

kedaluarsa/out of date; 3) Kurikulum dan silabi program diklat perlu disesuaikan; 4) Manajemen dan penyelenggaraan diklat perlu

disempurnakan; 5) Kelembagaan yang perlu disempurnakan menghadapi UU

No. 20 tahun 2003 tentang perkembangan teknologi/ilmu pengetahuan dan otonomi daerah.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya tuntutan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap kualitas layanan jasa transportasi;

2) Pertumbuhan angkutan penumpang udara dan angkutan barang laut yang relative tinggi, serta penigkatan volume kendaraan transportasi jalan yang tinggi;

3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengatur dan pengawas penyelenggaraan transportasi baik di pusat dan di daerah;


II-40

4) Perkembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi;

5) Kesalahan manusia merupakan faktor dominan penyebab terjadnya kecelakaan transportasi;

6) Pelaksanaan Undang - Undang transportasi (lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan).

Permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Hasil penelitian belum mampu menjawab semua

permasalahan/isu-isu strategis di sektor transportasi; 2) Kompetensi SDM peneliti masih memerlukan

peningkatan dalam rangka menghasilkan penelitian yang tepat guna;

3) Ketersediaan sarana penelitian dan sarana publikasi hasil penelitian;

4) Terbatasnya lingkup penelitian pada manajemen transportasi;

5) Penelitian dan pengembangan transportasi belum didukung oleh prasarana dan sarana balai penelitian.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan antara lain: 1) Isu-isu dan permasalahan transportasi yang bersifat

dinamis baik pada lingkup nasional maupun global; 2) Tuntutan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan

transportasi yang hanya sebatas kebijakan manajemen tapi juga harus mampu melakukan kebijakan teknis;

3) Publikasi hasi-hasil penelitian dan pengembangan transportasi pada skala nasional;

4) Efektifitas pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan transportasi dengan pemerintah daerah pada era otonomi.

Tantangan dan masalah yang dihadapi sampai dengan tahun 2009 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebagai berikut : 1) Perlunya pembenahan organisasi/restrukrurisasi kelem-

bagaan; 2) Perlunya peningkatan jumlah dan kualitas SDM, Staf dan

Investigator; 3) Minimnya perlengkapan dan peralatan investigasi; 4) Peningkatan kerjasama dan hubungan dengan ICAO serta

organisasi investigasi kecelakaan lain.

C. SASARAN, PRIORITAS, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2010


II-41

Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010, Sasaran pembangunan Departemen Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2010 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Trans-portasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Departemen Perhubungan pada tahun 2010 yang akan diformulasikan rencana strategis Departemen Perhubungan 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana

perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan daya saing nasional;

b. Terwujudnya keberkelanjutan reformasi dan restruk-turisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan


II-42

perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;

c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;

d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Departemen Perhubungan tahun 2010, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Departemen Perhubungan tahun 2010 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut : a. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk

kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;

b. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program Roadmap to Zero Accident;

c. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;

d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran : pengu-rangan backlog sarana dan prasarana perkeretaapian; dan penam-bahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;

e. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;

f. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;

g. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;

h. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masya-rakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (global warming).

2. Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun

2010 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan


II-43

pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi : a. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana

maupun prasarana transportasi; b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pela-

yanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum ber-kembang.

c. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;

d. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;

e. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;

f. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat Arah kebijakan transportasi darat meliputi: 1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum

jalan raya; 2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau

dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya;

3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil;

4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya;

5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu;

6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan;

7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

b. Transportasi Kereta Api Arah kebijakan pembangunan transportasi perkere-taapian tahun 2010 meliputi:

1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penye-lesaian peraturan perundangan serta penyusunan


II-44

peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator;

2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelemba-gaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian;

3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan;

4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perke-retaapian;

5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian;

6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan;

7) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian;

8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengem-bangan teknologi perkeretaapian nasional.

c. Transportasi laut Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2010 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-

pelabuhan yang memiliki waiting time tinggi; 2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang

membutuhkan; 3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang

disinggahi kapal perintis; 4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal

penumpang, terutama pada daerah tujuan wisata; 5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta

peralatan keselamatan lainnya; 6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang

memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu;


II-45

7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan;

8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih;

9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, UPP dan Sea and Coast Guard;

11) Menerapkan sistem remunerasi baru; 12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan

feeder kepada pemerintah daerah.

d. Transportasi Udara

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara tahun 2010 adalah: 1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan

penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia;

2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara didaerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi;

3) Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO;

4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional;

6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

e. Penunjang Transportasi Pada tahun 2010 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi: 1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait

dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi; 2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka


II-46

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepeme-rintahan dan pembangunan di sektor transportasi;

3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Depar-temen Perhubungan;

4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor trans-portasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perun-dangan-undangan di bidang transportasi;

6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi;

7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi;

8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan perumusan perjanjian;

9) Pemberian bantuan hukum; 10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian

internasional di bidang transportasi; 11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan

perundang-undangan di bidang transportasi; 12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi

serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri;

13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : - Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan

keprotokolan yang handal dan dinamis; - Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi

yang sesuai dengan sistem dan prosedur; - Terselenggaranya pelayanan Kebersihan,

Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik;

- Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien;

- Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai;

14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku;

15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN;


II-47

16) Melaksanakan Action Plan (rencana tindak) Departemen Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Departemen Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

17) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan action plan;

18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17;

19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Perhubungan;

20) Mendorong UPT yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU);

21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Dep. Perhubungan

22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri

23) Pengelola Anggaran yang berkualitas; 24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan BMN 25) Melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa

transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;

26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijkan Departemen Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengemba-ngan komunikasi interaktif lewat internet;

27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal;

28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang professional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi;

29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prsarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;


II-48

30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi;

31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerja sama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana prsarana pelayanan informasi kepada masyarakat;

32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga / unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, media watch);

33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Departemen Perhubungan;

34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Departemen Perhubungan;

35) Menerapkan tata kelola administrasi kepeme-rintahan berbasis elektronik (e-government) di lingkungan Departemen Perhubungan;

36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2010 adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan kualitas tenaga peneliti.

Prioritas Penelitian dan Pengembangan Perhubungan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perluasan pendidikan formal dan informal bagi SDM

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; 2) Peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli dan

lembaga penelitian transportasi baik nasional maupun internasional untuk merumuskan kebijakan perhubungan dengan prioritas penelitian dan pengembangan pada pemecahan isu-isu strategis yang berkembang dan kebijakan umum Sistranas dengan 7 (tujuh) pilar kebijakan;

3) Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan dalam rangka antisipasi lebih dini perubahan strategis dan pemecahan masalah-masalah


II-49

transportasi, diantaranya penyediaan balai-balai litbang baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung perwujudan sistranas;

4) Data base penelitian dan net working antar lembaga dan internet, serta terwujudnya Local Area Network (LAN) dan sambungan internet akses tinggi;

Arah kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2010: 1) Terwujudnya kemampuan akademik dan

profesionalisme tenaga kependidikan; 2) Terwujudnya kurikulum dan silabi yang memenuhi

standar nasional dan internasional; 3) Terwujudnya metode diklat yan berbasis IPTEK dengan

menerapkan jaringan internet information super-highway antar institusi;

4) Terwujudnya SDM transportasi yang berkualitas (kompeten dan professional);

5) Terwujudnya kerjasama pengembangan SDM antar negara;

6) Terwujudnya mutual recognation endorsement sertifikat keahlian lulusan masing-masing Negara.

f. Komite Nasional Keselamatan Transportasi Arah kebijakan KNKT Pada tahun 2010 meliputi: 1) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran; 2) Peningkatan kualitas organisasi; 3) Investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi; 4) Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan; 5) Pembinaan / penyusunan program, rencana kerja

dan anggaran; 6) Pengembangan budaya keselamatan transportasi; 7) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan administrasi

kepegawaian; 8) Penyelenggaraan diklat aparatur negara; 9) Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung;

10) Penyelenggaraan seminar, workshop atau sosialisasi; 11) Peningkatan pelayanan publik; 12) Pengembangan laboratorium black box.


II-50


III-1

BAB III TARGET PERTUMBUHAN

DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010

A. TARGET PERTUMBUHAN TAHUN 2010 1. Realisasi Pertumbuhan Tahun 2008 Stabilitas ekonomi makro yang merupakan prasyarat bagi per-

tumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terjaga pada tahun 2008. Upaya yang mensinergikan kebijakan fiskal, moneter, penguatan lembaga keuangan dan sektor riil telah mampu mendorong perekonomian nasional untuk dapat kembali tumbuh cukup tinggi.

Pada tahun 2008 perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,06% lebih rendah dari tahun 2007 sebesar 6,32%, dan lebih rendah daripada target pemerintah (yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2007) sebesar 6,4%, dan lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2009 sebesar 6,7%.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan PDB Nasional, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar. Tabel III-1 memperlihatkan bahwa 62,8% Produk Domestik Bruto Nasional digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga; 8,4% untuk belanja (pengeluaran) pemerintah; 27,7% untuk pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik; 29,8% untuk ekspor; dan 28,6% untuk impor.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 didorong oleh : Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,3%; Konsumsi (pengeluaran) pemerintah tumbuh 10,4%; Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 12,1%; serta Ekspor dan Impor barang & jasa masing-masing tumbuh 10,5% dan 11,8%.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,31%; sektor industri pengolahan khususnya non migas yang tumbuh sebesar 22,98%; sektor listrik, gas dan air bersih serta bangunan yang masing-masing tumbuh sebesar 0,52%, 0,2% dan 0,10%. Kemudian disusul oleh sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing tumbuh sebesar 14,4% dan 10,97%.

Secara sektoral, tabel III-2 menunjukkan bahwa kontribusi nilai tambah transportasi tahun 2008 sebagian besar (74,4%)


III-2

berasal dari konsumsi rumah tangga (terdiri dari konsumsi dalam negeri 59,74% dan konsumsi luar negeri 14,74%), sedangkan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta/ BUMN masing-masing hanya menyumbang 32,5% dan 7,8%. Pertumbuhan nilai tambah di sektor transportasi terkendala oleh defisit neraca jasa transportasi sebesar Rp.10,99 triliun (yang merupakan konsumsi masyarakat di luar negeri) atau 14,7% dari total PDB Sektor transportasi. Hal ini terutama terkait dengan masih besarnya pangsa muatan yang diangkut armada pelayaran asing selama tahun 2008, baik angkutan antar pulau/dalam negeri (22,3%) maupun angkutan antar negara (92,9%).

TABEL III-1

DISTRIBUSI PDB NASIONAL TAHUN 2007 MENURUT PENGGUNAAN

Y = C + G + I + (X – M) Harga Konstan Th 2000 Harga Berlaku

No. Penggunaan 2007

2008

Growth

(%)

2008

Share

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

Konsumsi Rumah Tangga ©

Konsumsi Pemerintah (G)

Pemb. Modal Tetap Bruto (I)

a. Perubahan Inventory

b. Diskrepansi Statistik

Ekspor (X)

Impor (M)

1.131,2

153,3

440,1

0,9

57,0

933,6

744,9

1.191,2

169,3

493,2

3,8

25,48

1.031,9

832,8

5,3

10,4

12,1

322

-55

10,5

11,8

3.111,1

416,9

1.369,6

7,7

84,05

1.474,5

1.418,1

62,8

8,4

27,7

-

-

29,8

28,6

PDB Nasional (Y) 1.963,9 2.082,1 6,06 4.954 100

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 2008 Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional

tahun 2008 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2005-2009 berdampak kepada pencapaian target-target indikator makro sektoral pada sektor transportasi tahun 2008 dalam Renstra Dephub 2005-2009. Kontribusi nilai tambah sektor transportasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2008 adalah sebesar 3,6%. Dalam besaran kontribusi tersebut pertumbuhan sektor transportasi tercapai sebesar 2,71% lebih rendah dari target sebesar 11,8%. Rendahnya capaian target pertumbuhan sektor transportasi tersebut terkait erat dengan realisasi belanja pemerintah untuk kegiatan transportasi (di luar jalan) sebesar Rp. 7,47 triliun lebih rendah dari target Renstra Dephub 2005-2009 sebesar Rp. 22,35 triliun (33,42% dari target). Realisasi investasi BUMN transportasi (di luar jalan) tercapai sebesar Rp. 1,9 triliun lebih tinggi dari target Renstra sebesar Rp. 2,13 triliun (89,2% dari target), namun realisasi investasi swasta hanya tercapai Rp. 0,7 triliun lebih rendah dari target sebesar Rp. 111,03 triliun (0,63% dari target).


III-3

TABEL III-2 DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2008

MENURUT PENGGUNAAN : Y = C + G + I + (X – M)

Harga Konstan Th 2000 Harga Berlaku

No. Penggunaan 2007

2008

Growth

(%)

2008

Share

(%)

1.

2.

3.

4.

Konsumsi Rumah Tangga ©

Belanja Pemerintah (G)

a. Transportasi

b. Jalan & Jembatan

Investasi (I)

a. Swasta

b. BUMN

Ekspor Nett (X-M)

92,4

9,2

4,4

4,8

4,1

1,2

2,9

-32,9

66.42

10.61

3.26

7.34

2.53

0.66

1.88

-4.8

-28

15

-25

52,1

-38

- 45

- 35

88

152.093

24,3

7,47

16,8

5,8

1,5

4,3

-10,99

74,44

32,5

-

-

7,8

-

-

-14,7

PDB Transportasi (Y) 72,8 74.764 2.7 171.203 100

Sumber : Diolah dari data BPS 2008, Dephub 2008, Bappenas 2008, Statistik Ekonomi & Keuangan BI 2008, BKPM 2008, dan Kementerian BUMN 2008.

Realisasi pertumbuhan nilai tambah sektor transportasi pada

tahun 2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000 seperti disampaikan pada tabel III-3, semuanya berada dibawah target. Angka-angka pertumbuhan pada tabel 3 mengindikasikan penurunan kegiatan transportasi nasional yang merupakan dampak kumulatif menurunnya kegiatan perekonomian nasional, baik yang terkait dengan dampak global maupun isu nasional seperti bencana alam, perubahan iklim/ pemanasan global, berbagai musibah transportasi (darat, laut, udara dan perkeretaapian) yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan di bidang keselamatan transportasi. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya target pertumbuhan nilai tambah transportasi nasional tahun 2008 adalah : a. Penurunan kumulatif jumlah barang yang diangkut oleh

moda kereta api sebesar 1,18%, sedangkan khusus di Sumatera angkutan barang turun 1,14%;

b. Penurunan kumulatif jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri sebesar 1,17% dan jumlah barang sebesar 1,17%.


III-4

TABEL III-3

TARGET DAN REALISASI PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

Target Realisasi

No. U r a i a n Nilai tambah

Growth (%)

Nilai Tambah

Growth (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PDB Transportasi

Angkutan Kereta Api

Angkutan Jalan

Angkutan SDP

Angkutan Laut

Angkutan Udara

Jasa Penunjang Angkutan

PDB Nasional

78,192

0,698

33,053

2,564

9,595

14,054

18,229

2.085,31

7,47

10,62

7,10

2,02

3,86

13,16

6,50

6,20

74,748

0,656

32,736

2,700

9,973

14,554

18,824

2.082,99

2,7

3,98

4,93

3,94

7,96

17,19

9,98

6,06

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 2009 dan Renja Dephub 2009

2. Proyeksi Tahun 2009 dan 2010

Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2007 telah mening-katkan optimisme pada tahun 2008. Selama tahun 2008 diharapkan terjadi peningkatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang berdampak positif terhadap upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,06%, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun dengan adanya tekanan eksternal yang berat, terutama akibat krisis keuangan global, serta perkiraan menurunnya kinerja ekspor nasional merupakan justifikasi dilakukannya perubahan terhadap perkiraan pertumbuhan 4,5% pada tahun 2009.

Krisis keuangan global yang hampir melanda seluruh dunia tentunya berimbas pula terhadap kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih ditopang dari penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak, penjualan BBM dan penjualan produk ekspor. Dalam upaya menanggulangi adanya krisis keuangan global pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan stimulus yang bertujuan guna menjaga tingkat konsumsi dalam negeri, pembukaan lapangan kerja baru sebagai akibat terjadinya gelombang PHK melalui peningkatan belanja infrastruktur serta pemberian fasilitas keringanan pajak kepada dunia usaha agar tetap mampu bersaing di tengah pasar ekspor yang lesu.

Dalam suasana pemulihan pasca krisis keuangan global pemerintah terus berupaya menumbuhkan sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinam-bungan melalui pengurangan ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor


III-5

non migas, termasuk upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya sinyal positif terhadap pulihnya kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Terkait dengan kondisi seperti tersebut di atas, dalam tahun 2009 perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1%, sedangkan pada tahun 2010 di dalam tekanan eksternal yang dimulai dengan guncangan/krisis di pasar modal sebagai dampak dari krisis keuangan global dan dibarengi dengan pelaksanaan pesta demokrasi di dalam negeri target pertumbuhan perekonomian nasional dikoreksi dari 6,5% menjadi 5,5%. Sesuai dengan data empiris tahun 2007 dan 2008, dalam kondisi realisasi investasi yang rendah, untuk menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, sektor transportasi pada tahun 2009 dan 2010 diharapkan tumbuh minimal sebesar 7,6% dan 6,72%.

Dari tabel III-4, terindikasi bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2000 pertumbuhan konsumsi rumah tangga terhadap jasa transportasi tahun 2009 dan 2010 diperkirakan sebesar 7,3% dan -1,5%, sedangkan belanja pemerintah di sektor transportasi diharapkan tumbuh masing-masing 6,95% pada tahun 2009 dan 20,41% pada tahun 2010. investasi swasta (termasuk BUMN) di sektor transportasi diharapkan tumbuh sebesar 6,89% pada tahun 2009 dan 15,41% pada tahun 2010. Pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan masih terjadi defisit neraca transaksi jasa khususnya transportasi, yang merupakan konsumsi jasa transportasi luar negeri (selisih ekspor dan impor) netto, namun pertumbuhannya diharapkan semakin melambat, yaitu sebesar 6,72% dan 2,86%, harapan ini sejalan dengan semakin efektifnya pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Besarnya prakiraan pertumbuhan masing-masing matra angkutan pada sektor transportasi tahun 2009 dan 2010 berdasarkan harga konstan tahun 2000 disampaikan pada tabel III-5.


III-6

TABEL III-4

DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2005, 2006 DAN 2007, 2008 PRAKIRAAN TAHUN 2009 DAN 2010 MENURUT PENGGUNAAN :

Y = C + G + I + (X – M) DALAM TRILIUN RUPIAH (HARGA KONSTAN TH. 2000)

KONSUMSI RUMAH TANGGA ©

TAHUN

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

NET

BELANJA PEMERINTAH

(G)

INVESTASI BUMN &

SWASTA (I)

SELISIH EKSPOR DENGAN IMPOR (X-M) NET

PDB TRANS-PORTASI

(Y)

2005

GROWTH

56,973

- 8,84%

24,410

6,40%

6,777

21,84%

2,695

- 19%

- 24,410

6,40%

66,445

6,32%

2006

GROWTH

60,60

6,36%

27,574

12,96%

7,80

15,09%

2,60

- 3,52%

- 27,60

12,96%

70,807

6,63%

2007

GROWTH

59,50

- 1,81%

32,90

19,31%

9,20

18,0%

4,10

57,7%

-32,90

19,31%

72,78

2,78%

2008

GROWTH

61,62

3,5%

4,8

85,4%

10,61

15,3%

2,53

-61,70

- 4,8

85,4%

74,76

2,72%

2009*

GROWTH

60,10

7,3%

37,80

6,72%

17,39

6,95%

6,36

6,89%

- 37,80

6,72%

83,85

7,6%

2010*

GROWTH

36,96

-1,50%

1,08

2,86%

3,55

20,41%

0,98

15,41%

-1,08

2,86%

41,49

6,72%

Sumber : Diolah dari data BPS 2008, Bappenas 2008, Statistik Neraca Pembayaran BI 2008; dan BKPM 2008 * Prakiraan


III-7


III-8

B. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN 1. Upaya Mendukung Pertumbuhan (Pro Growth)

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 - 6%, diharapkan pertumbuhan sektor transportasi sebesar 6,72% pada tahun 2010, dibutuhkan dana untuk membiayai sektor transportasi (tidak termasuk jalan) minimal sebesar Rp. 272,540 triliun dengan alokasi sumber pendanaan dari APBN (Departemen Perhubungan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) dibutuhkan sebesar Rp. 26,545 triliun (realisasiPagu Indikatif Dephub tahun 2010 sebesar Rp. 15,969 Triliun), investasi BUMN diperkirakan sebesar Rp.11,528 triliun dan investasi Swasta sebesar Rp. 234,47 triliun. Prakiraan nilai tambah sektor transportasi 2009 dan 2010 dikaitkan dengan sasaran pertumbuhan dan kebutuhan pembiayaan disampaikan pada tabel III-6.

Tidak tercapainya target investasi yang diharapkan baik dalam Renstra Departemen Perhubungan 2005-2009 maupun RPJM Nasional 2005-2009, mengakibatkan rea-lisasi partumbuhan sektor transportasi dalam Renja 2008 berada di bawah target pertumbuhan Renstra Departemen Perhubungan 2005-2009, demikian pula prakiraan partum-buhan sektor transportasi tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 dan 2010 pangsa pendanaan APBN diperkirakan masih lebih rendah daripada pendanaan Swasta. Skenario pangsa pembiayaan investasi dari APBN diperkirakan naik dari 16,97 Triliun pada tahun 2009 menjadi 26,545 Triliun naik 56% pada tahun 2010. Pangsa pembiayaan BUMN diharapkan meningkat dari Rp. 6,596 Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.11,528 Triliun tahun 2010, atau meningkat sebesar 75% dari tahun 2009. Pangsa investasi swasta melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta diharapkan meningkat menjadi Rp. 234,47 Triliun pada tahun 2010.

Skenario kebutuhan pembiayaan Departemen Perhubungan dari APBN tahun 2010 sesuai dengan Renstra Departemen Perhubungan Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 26,545 triliun tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan dana pemerintah, yang tercermin dalam besaran pagu indikatif APBN tahun 2010 sebesar Rp.15,969 triliun, namun bila dilihat dari kecenderungan (trend) realisasi APBN sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah terjadi peningkatan pembiayaan Departemen Perhubungan melalui APBN secara sustainable, namun seiring kebijakan pengurangan jumlah Pinjaman Hutang Luar Negeri, telah terjadi penurunan pagu indikatif tahun 2010. Gap angka pembiayaan APBN antara Draft Renstra 2010 - 2014 dan Renja sebesar Rp. 10,57 Triliun. pencapaian target APBN dalam Renstra Departemen Perhubungan 2005-2009 semakin membaik sebagaimana

disampaikan pada tabel III-6.

Agar target pertumbuhan sektor transportasi 6,72% dapat dicapai, financial gap APBN tahun 2010 sebesar Rp.10,57 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari peranserta swasta sebesar Rp. 3,277 triliun dan BUMN sebesar Rp. 7,293 triliun guna membiayai segmen kegiatan transportasi yang bersifat komersial. Skenario kebutuhan investasi sektor transportasi yang diharapkan dapat dibiayai oleh Swasta dan BUMN disampaikan pada tabel III-8.

2. Kriteria Alokasi Anggaran APBN Dephub Berdasarkan pagu indikatif belanja pemerintah di

lingkungan Departemen Perhubungan pada tahun 2010 sebesar Rp.15.969 Triliun, telah dilakukan alokasi sesuai prioritas pembangunan, yaitu : Sarana dan Prasarana Rp. 6.068 Triliun (38%), Fasilitas Keselamatan Rp. 4.791 Triliun (30%); Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 1.278 Triliun (8%); Pengembangan Keperintisan Rp. 0.639 Milyar (4%); Desain / Study / Sosialisasi Rp. 0.958 Triliun (6%), dan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 2.236(14%) sebagaimana terlihat dalam diagram 3.1.

Diagram 3.1. Prioritas alokasi APBN Dephub tahun 2010


III-9

TABEL III-5

PRAKIRAAN PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH TAHUN 2009 DAN 2010

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (TRILIUN RUPIAH)

2006 2007 2008 2009* 2010** No U r a i a n

Nilai Tambah Growth % Nilai tambah Growth % Nilai Tambah Growth % Nilai Tambah Growth % Nilai Tambah Growth %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PDB Transportasi Angkutan Kereta Api Angkutan Jalan Angkutan SDP Angkutan Laut Angkutan Udara Jasa Penunjang Angkutan PDB Nasional

70.807

0.623

29.774

2.432

9.497

11.466

17.014

1,847.30

6.63

6.50

4.96

3.80

7.24

10.65

7.06

5.51

72.776

0.631

30.860

2.513

9.238

12.419

17.116

1,963.97

2.78

1.28

3.65

3.33

-2.73

8.31

0.60

6.32

74.799

0.639

31.986

2.597

9.490

13,451

17,219

2,087.45

2,71

3,98

4,93

3,94

5,05

5,32

0,41

6.06

80,429

0,634

34,412

2,860

12,381

16,660

20,405

2.189,22

7.6

-3.35

5.12

5,93

8,06

14,47

8,40

5,1

85,834

0,611

36,313

3,043

14,307

19,260

22,252

2.309,63

6,72

-3,6

5,5

6,4

9,05

15,61

9,1

5,5

Sumber : Diolah dari data BPS. 2009 * Prakiraan

TABEL III-6

REALISASI NILAI TAMBAH DAN PEMBIAYAAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 SERTA PRAKIRAAN 2010 (TRILIUN RUPIAH)

Realisasi Indikatif

URAIAN Renstra 2006

Renja 2006

Renstra 2007

Renja 2007

Renstra 2008

Renja 2008

Renstra 2009

Renja 2009

Renstra 2010

Renja 2010

PDB Transportasi (Harga Konstan Tahun 2000)

74.66 70.88 82.86 72.78 92.65 78.22 104.19 83.85 85,834 85,834

Pertumbuhan (%)

- Transportasi 10 6.67 11 2.78 11.8 2,71 12.5 7,6 6.72 6,72

- PDB Nasional 6.1 5.5 6.7 6.4 7.2 6.06 6.2 5,1 5,5 5,5

Pembiayaan * 75.63 12.55 98.82 18.71 132.85 27.54 171.830 22.43 272.539 26,545

- APBN Dephub 24.48 8.45 23.34 9.03 22.35 15.51 30.413 16.977 26.545 15.969

Belanja Pegawai 0.44 0.68 0.59 0.84 0.78 0.95 1.02 1.273 1.273 1.05

Belanja Barang 1.06 1.29 1.42 1.57 1.88 2.03 2.472 2.481 3.027 1.95

Belanja Modal 22.97 6.32 21.33 6.46 19.69 12.53 26.921 12.247 22.245 11.902

PNBP - 0.16 - 0.16 - 0.206 - 0.975 - 1.067*)

- BUMN* 1.94 1.34 2.33 2.87 2.13 5.212 1.908 2.242 11.5284 7,293

- SWASTA* 50.71 2.76 75.16 6.81 111.03 6.814 143.001 3.218 234.466 3,277

Share (%)

- APBN 30.37 67.3 21.58 48.26 14.82 56.33 15.67 75.66 9.74 60,2

- BUMN 2.57 10.7 2.36 15.34 1.6 18.93 1.11 9.99 4.23 27,5

- SWASTA 67.06 22 76.05 36.4 83.57 24.75 83.22 14.35 86.03 12,3

Sumber : Diolah dari data BPS, BKPM, Bappenas dan Dephub. 2009 * Diluar Jalan *) PNBPditambah dengan BLU

TABEL III-7

REKAPITULASI APBN DAN PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA TAHUN BERJALAN

DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA 2006-2010 (TRILIUN RUPIAH)

2006 2007 2008 2009 2010 Dep/ Ditjen/ Badan Renstra APBN % Renstra APBN % Renstra APBN % Renstra Definitif % Renstra Indikatif %

Dephub 24.47 8.452 35 23.34 10.47 45 22.35 15.510 69.4 30.41 16.977 55.8 26.545 15.9694 60.15

Hubda 7.474 0.736 10 4.384 1.280 29 2.471 2.119 85.7 0.608 1.833 301.5 3.02 1.8502 61.26

KA 6.673 2.516 38 7.272 2.925 40 9.549 3.782 39.6 14.487 3.693 25.5 6.62 3.7368 56.45

Hubla 4.241 2.287 54 6.079 2.889 48 5.274 3.797 72 6.129 4.461 73.8 7.41 4.3578 58.81

Hubud 4.663 1.899 41 4.053 2.021 50 3.017 3.553 118 6.514 4.427 67.9 6.80 4.3877 64.53

Diklat 0.755 0.521 69 1.005 0.743 74 1.329 1.059 79.7 1.746 1.421 81.4 1.86 1.1565 62.18

Litbang 0.070 0.056 80 0.063 0.075 119 0.081 0.070 86.4 0.105 0.064 60.9 0.15 0.0892 59.47

Sarnas 0.195 0.196 101 0.262 0.226 86 0.345 0.675 196 0.453 0.666 147.1 *) *) *)

Itjen 0.013 0.022 169 0.018 0.038 211 0.024 0.057 238 0.032 0.055 171.9 0.1 0.07033 70.33

Setjen 0.169 0.219 130 0.207 0.269 130 0.260 0.395 152 0.335 0.354 105.7 0.59 0.32078 54.37

Sumber : Diolah dari data Biro Perencanaan Dephub. 2009 Keterangan: *) Tahun 2010, anggaran Basarnas sudah terpisah dari Anggaran Departemen Perhubungan


III-12

TABEL III-8

SKENARIO ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN SWASTA DAN BUMN PADA SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2009 DAN 2010

SWASTA Triliun Rupiah Badan Usaha Milik Negara Triliun Rupiah

Segmen Usaha 2009 2010 Segmen Usaha 2009 2010

TOTAL INVESTASI SWASTA 1. Kerjasama Pemerintah / BUMN

dan Swasta a. Pengembangan transportasi KA

batubara : 1) Sumatera 2) Kalimantan

c. Transportasi Laut : 1) Pelabuhan Belawan 2) Pelabuhan Bojonegara 3) Pelabuhan Tanjung Perak di

Teluk Lamong 4) Pelabuhan TPK Samarinda

c. Transportasi Udara Pembangunan Fasilitas sisi darat Bandara Kuala Namu

2. Bidang Usaha Transportasi

Swasta a. Jasa Pelayanan Bongkar-Muat b. Angkutan Jalan c. Angkutan Niaga Udara Tidak

berjadual d. Angkutan Niaga Udara

Berjadual e. Angkutan Udara bukan niaga f. Jasa depo petikemas dan

pergudangan g. Jasa Angkutan Laut dalam

negeri dan Luar Negeri h. Jasa Pengurusan Transportasi

(Freight Forwarding) i. Pengelolaan Dermaga Khusus j. Jasa Penunjang Angkutan Laut k. Jasa pekerjaan bawah air

3,218

0,908

2,31

3,277

1,081

2,196

TOTAL INVESTASI BUMN 1. Jasa Angkutan :

a. PT. Garuda Indonesia b. PT. Merpati Nusantara c. PT. Kereta Api Indonesia d. PT. Pelayaran Nasional

Indonesia e. PT. ASDP Indonesia Ferry f. PT. Bahtera Adhiguna g. PT. Djakarta Lloyd h. Perum DAMRI i. Perum PPD

2. Jasa Infrastruktur :

a. PT. Angkasa Pura I b. PT. Angkasa Pura II c. PT. Pelabuhan Indonesia I d. PT. Pelabuhan Indonesia II e. PT. Pelabuhan Indonesia III f. PT. Pelabuhan Indonesia IV g. PT. Pengerukan Indonesia

2,2420

0,6784

1,5636

7,293

1,373

5,918

Sumber : Diolah dari data Biro Perencanaan Dephub. 2009, BKPM 2009, dan Kantor Kementerian BUMN, 2009

BAB IV

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM

1. Transportasi Jalan Transportasi jalan selama ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda pereko-nomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan jalan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi jalan juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dilihat dari perbandingan perkembangan jumlah kendaraan (bus, truk dan mobil penumpang) dengan perkembangan pembangunan jalan, maka nampak rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan (kendaraan per km) setiap tahun menunjukkan peningkatan, yang semula pada tahun 2002 jumlah mobil penumpang sebanyak 3,862 juta unit, dan pada tahun 2008 jumlahnya telah mencapai 11,431 juta unit atau tumbuh rata-rata 20,32%/tahun. Pada tahun 2002 jumlah bus sebanyak 731,99 ribu unit, dan pada tahun 2008 jumlahnya telah mencapai 3,822 juta unit atau tumbuh rata-rata 33,92%/tahun. Pada tahun 2002 jumlah truk sebanyak 2,015 juta unit, dan pada tahun 2008 telah mencapai 6,094 juta unit atau tumbuh rata-rata 21,57%/tahun. Fenomena yang menarik dewasa ini adalah perkembangan jumlah sepeda motor, dimana pada tahun 2002 berjumlah 18,061 juta unit meningkat tajam menjadi 55,555 juta unit pada tahun 2008 atau tumbuh rata-rata 20,91%/tahun. Fenomena ini disatu sisi terkait dengan makin mahalnya biaya angkutan umum, sedangkan di sisi lain terdapat kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sepeda motor lewat berbagai skema pinjaman. Panjang jalan menurut kewenangannya dapat dilihat selengkapnya pada table IV-1 sebagai berikut:


IV-1

TABEL IV.1 PANJANG JALAN MENURUT KEWENANGAN

TAHUN 2004 - 2008

Jalan (km) 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional 34.629 34.318 34.318 36.318 36.318 Provinsi 46.498 46.771 46.771 50.044 50.044 Kabupaten 229.080 229.208 229.208 245.253 245.253 Kota 21.863 21.934 21.934 23.469 23.469 Tol 660 772 772 772 772

Sumber : Dep. Pekerjaan Umum

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 375/KPTS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.

Di sisi penyediaan fasilitas angkutan jalan, terdapat jaringan lintas, yaitu jaringan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan berdasarkan kesamaan kelas jalan. Pada koridor utama yang merupakan jalan arteri primer diklasifikasikan sebagai jalan kelas II atau IIIA, sedangkan jalan tol diklasifikan sebagai jalan kelas II. Disamping itu telah ditetapkan pula kelas jalan sebagai berikut :

a. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 1999 tentang kelas jalan di Pulau Jawa;

b. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;

c. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 13 Tahun 2001 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sulawesi;

d. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan;

e. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Kelas Jalan di Propinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua;

Ruas-ruas jalan di Pulau Jawa ditetapkan sebagai jalan kelas II, IIIA, IIIB, dan IIIC dengan muatan sumbu terberat jalan masing-masing adalah 10,0 ton untuk jalan kelas II dan 8 ton untuk jalan kelas IIIA, IIIB dan IIIC. Penetapan kelas jalan tersebut didasarkan atas pertimbangan ketentuan kelas jalan dan kemampuan jaringan prasarana jalan yang ada. Selain di Pulau Jawa, Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Propinsi Bali, NTB, Maluku Utara, Papua.


IV-2

Jaringan lintas peti kemas telah diatur secara khusus, hal ini karena pengangkut peti kemas menggunaan alat angkutan yang bersifat khusus dan tidak semua jalan dapat dilalui. Jaringan lintas peti kemas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 adalah untuk peti kemas sesuai ISO yakni peti kemas ukuran 20 kaki dan 40 kaki. Sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990, Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui SK 538/AJ.306/DJPD/2005 telah menetapkan lintas angkutan peti kemas yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu : a. Lintasan normal angkutan peti kemas 20 kaki dan 40

kaki adalah lintas : Tanjung Priok-Cilegon, Tanjung Priok-Bogor, Tanjung Priok - Cirebon, Tanjung Priok - Pulo Gadung, Bandung - Padalarang, Bandung - Rancaekek, Tanjung Emas - Kudus, Tanjung Emas - Cirebon, Solo - Karanganyar, Solo - Surabaya, Solo - Gemolong, Solo -Sukoharjo, Solo - Yogjakarta, Tanjung Perak – Banyuwangi, Tanjung Perak - Malang, Tanjung Perak - Tulungagung, Tanjung Perak - Tuban, dan TPK Rambipuji - Bondowoso.

b. Lintas angkutan peti kemas dengan kemiringan arah memanjang jalan (gradien) lebih besar dari 7 % untuk angkutan peti kemas 20 kaki, dan lebih besar dari 5% untuk peti kemas 40 kaki. Lintasan angkutan peti kemas yang sesuai dengan kriteria di atas, adalah Lintas : Tanjung Priok-Bandung, Bandung-Cirebon, dan Semarang-Solo.

Lintas peti kemas peti kemas sebagaimana ketentuan tersebut sebagian besar hanya lintas-lintas peti kemas di Pulau Jawa, sedangkan jaringan lintas di pulau sumatera sedang dalam proses, sedangkan lintas peti kemas di pulau lainnya belum ditetapkan.

Terkait dengan kebijakan otonomi daerah, dewasa ini pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan penanganan muatan lebih, seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan beberapa provinsi lainnya. Sementara pemerintah provinsi yang lain belum memiliki perda. Perda yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi terus dilakukan monitor, evaluasi dan verifikasi oleh pemerintah pusat, dengan hasil bahwa masih banyak produk-produk perda yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


IV-3

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan penanganan muatan lebih melalui penyelenggaraan jembatan timbang. Sistem penanganan jembatan timbang metode baru ini melibatkan peran sektor swasta yang memegang tanggung

jawab terhadap manajemen jembatan timbang. Apabila sistem ini dipandang layak oleh pemerintah maka akan dimple-mentasikan secara bertahap di seluruh Indonesia. Hal yang penting dalam implementasi sistem ini adalah perlu dirumuskan format kebijakan penanganan jembatan timbang secara berkesinambungan (sustainable policy) baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Pada tahun anggaran 2008 telah dilakukan rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang di 4 (empat) lokasi yaitu Lampung, Sumedang, Cilacap, dan Lamongan dan juga dibangun sistem informasi/konektivitas jaringan di 3 (tiga) lokasi jembatan timbang yaitu JT.Jabar, Jateng dan Jatim.

Penetapan trayek bus didasarkan pada kebutuhan pelayanan tanpa memperhatikan hirarkhi jaringan trayek yang jelas baik antar trayek utama, cabang maupun ranting. Trayek-trayek antar kota antar propinsi yang telah ditetapkan sampai tahun 2007 sebanyak 1.624 trayek yang dilayani bus berizin sebanyak 19.197 unit kendaraan, terdiri dari 17.703 unit kendaraan operasi dan sebanyak 1.494 unit kendaraan cadangan dengan jumlah perusahaan bus AKAP sebanyak 772 perusahaan. Tahun 2008 terdapat 822 PO dengan dengan total kendaran 19.970 kendaraan.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2007, pada tahun 2008 telah dilaksanakan pengadaan fasilitas keselamatan berupa pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 1.951.855 m, pagar pengaman jalan sepanjang 70.902m, rambu lalu lintas 15.784 buah, rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ) sebanyak 524 buah, delineator 23.185 buah, traffic light 51 unit, 12 unit peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB), manajemen rekayasa lalu lintas sebanyak 19 paket. Peningkatan keselamatan lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan dilaksanakan dengan perbaikan LRK pada 1 lokasi. Guna menunjang keperintisan diprogramkan pengadaan bus ukuran sedang Perintis sebanyak 31 unit, bus Kota/Mahasiswa sebanyak 75 unit ukuran sedang peruntukan BRT perkotaan sebanyak 47 serta 49 unit bus ukuran besar peruntukan BRT. Pelayanan subsidi bus perintis untuk 130 trayek/lintasan perintis pada 22 propinsi. Guna peningkatan pelayanan aksesibilitas angkutan jalan serta mobilitas pergerakan masyarakat diprogramkan pembangunan terminal penumpang di 7 Lokasi.

Mulai tahun 2005 pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para penguna jalan khususnya pengendara kendaraan pada ruas jalan nasional dengan memberikan informasi terhadap ruas jalan nasional melalui pengadaan dan pemasangan nomor rute jalan. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan uji coba pemasangan beberapa nomor rute


IV-4

jalan di jalan nasional sesuai SK. Dirjen Perhubungan Darat No. SK. 903/AJ.202/ DRJD/2007 tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di Pulau Jawa. Pemasangan tersebut dilakukan pada sebagian ruas jalan nasional di pulau Jawa yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan dilakukan secara bertahap. Sedangkan pada tahun 2008 sedang diproses aspek legalitas pelaksanaan pembangunan rambu nomor rute di Provinsi Bali yang akan dilanjutkan dengan implementasinya.

Dalam rangka mendukung Asean Highway dimana sepanjang + 3.900 KM jalan nasional di Pulau Jawa dan Bali dan Pulau Sumatera telah ditetapkan sebagai jalan internasional, direncanakan menyusun legalitas untuk pemasangan nomor rute jalan pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalan internasional.

Peningkatan produktivitas angkutan pada umumnya sejalan dengan perkembangan ekonomi yang di dukung oleh pembangunan di bidang prasarana dan sarana jalan yang semakin meningkat. Jumlah bus AKAP (angkutan antar kota antar propinsi pada tahun pada tahun 2004 sebanyak 19.363 selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan menjadi 19.253 unit dan 19.197 unit. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 19.428 unit. Perkembangan jumlah bus AKAP sejalan dengan berkem-bangnya perusahaan otobus/operator dengan jumlah pada tahun 2004 sebanyak 759 perusahaan, pada tahun 2005 menjadi 765 perusahaan, pada tahun 2006 sebanyak 772 perusahaan serta pada tahun 2007 meningkat menjadi 790 perusahaan. Pada tahun 2008 sebanyak 822 perusahaan dengan jumlah bus operasi 18.445 kendaraan, bus cadangan 1.525 kendaraan dengan pelayanan sebanyak 37.427 bus-rit.

Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas di jalan masih harus tetap ditingkatkan secara lebih menyeluruh, pada tahun 2005 jumlah korban sebanyak 103.323 jiwa dan pada tahun 2006 sebanyak 101.354 jiwa sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 82.588 jiwa. Pada tahun 2008 menjadi 94.921 jiwa.

Jika dilihat dari jenis kendaraan yang terlibat, dalam lima tahun terakhir sepeda motor merupakan jenis yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan. Pada tahun 2008 sebesar 95.209 kendaraan dari 130.062 kendaraan atau sekitar 73,2%.

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya beberapa telah ditetapkan dan dilayani dengan moda transportasi jalan dan beberapa masih dalam


IV-5

proses perundingan kesepakatan. Lintas Batas Negara yang telah dilayani:

a). Pontianak-Kuching

Berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Pemba-ngunan Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (Sosek Malindo), sejak tanggal 2 Januari 1993 dioperasikan perusahaan dan jumlah kendaraan umum untuk trayek Pontianak-Kuching tercantum pada tabel IV-2 dan tabel IV-3 sebagai berikut:

TABEL IV-2 PERUSAHAAN KENDARAAN UMUM YANG BERDOMISILI DI PONTIANAK (MELAYANI TRAYEK PONTIANAK – KUCHING)

No. Nama Perusahaan Mobil Bus RIT SEAT 1 Perum DAMRI 6 eksekutif 6 35 2 Andau Kapur 2 eksekutif 2 36 3 Jiwana Sakti 9 eksekutif 9 40

Jumlah 17 eksekutif 17 111

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

TABEL IV-3 PERUSAHAAN KENDARAAN UMUM YANG BERDOMISILI DI

KUCHING (MELAYANI TRAYEK KUCHING – PONTIANAK)

No. Nama Perusahaan Mobil Bus RIT SEAT 1 Sri Tebakang 3 eksekutif 3 32 2 Kirata 3 eksekutif 3 32 3 Saphire Pacific 3 eksekutif 3 32 4 Eva Transport 5 eksekutif 5 53 5 Sri Merah 3 eksekutif 3 66 6 Bintang Jaya Ekspres 3 eksekutif 3 32

Jumlah 20 eksekutif 20 247 Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

b). Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching

Uji coba Angkutan Lintas Batas Negara Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching dilakukan sejak tanggal 16 November 2008 dan Launcing pada tanggal 15 Januari 2009. Trayek dilayani sebanyak 20 (duapuluh) unit bus tetapi baru beroperasi 12 (duabelas) unit bus dengan data sebagai berikut : (1) Perusahaan ALBN dari Indonesia, terdapat 2 (dua)

perusahaan yaitu Perum DAMRI (4 unit bus) dan PO. Setia Jiwana Sakti (4 unit bus)

(2) Perusahaan ALBN dari Bandar Seri Begawan, dengan perusahaan ADBH Sdn.Bdn (4 unit bus)

c). Indonesia - Papua New Guinea (Jayapura-Vanimo) masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

d). Indonesia – Timor Leste masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan.


IV-6

Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Simpul Terminal Tipe A dengan SK Dirjen No. 1361/AJ.106/ DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Penetapan Simpul JTJ untuk terminal Penumpang Tipe A diseluruh Indonesia sebanyak 165 lokasi yang didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

1). Fungsi Kota; 2). Asal Tujuan Perjalanan; 3). Pelayanan AKAP; 4). Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi

dan/atau angkutan lintas batas negara; 5). Jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-

kurangnya 20 Km di Pulau Jawa 30 Km di Pulau Sumatra dan 50 km di Pulau lainnya.

TABEL IV-4

DATA JUMLAH TERMINAL TAHUN 2005 - 2008

TAHUN URAIAN 2005 2006 2007 2008 Tipe A 120 108 108 108 Tipe B 174 187 187 187 Tipe C 134 136 136 136 TOTAL 428 431 431 431


IV-7

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat 2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Transportasi sungai dan danau adalah transportasi yang sangat tua umurnya di Indonesia, bahkan dapat dikatego-rikan sebagai transportasi tradisional. Peranannya telah nyata dirasakan oleh masyarakat terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Fungsi sungai serta danau sebagai prasarana transportasi di wilayah tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang besar serta akses sampai jauh ke pedalaman yang belum dijangkau oleh moda transportasi lain. Moda ini merupakan suatu moda transportasi yang sangat akrab dengan masyarakat di sekitar sungai/danau tersebut karena prasarana yang telah disediakan oleh alam dan investasi untuk penyelenggaraannya terjangkau oleh masyarakat. Truk air maupun kapal penyeberangan sungai dan danau, yang merupakan sarana perintis, tumbuh sangat pesat dalam dekade terakhir. Disamping itu, transportasi curah (bulk cargo seperti batu bara) di sungai juga sudah

mulai berkembang. Prospek transportasi ini cukup cerah seiring dengan keunggulan karakteristiknya yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar (bulk cargo), hemat energi dan polusi rendah dengan dampak kerusakan lingkungan kecil. Tingkat produksi angkutan penyeberangan penumpang dari tahun 2004 sampai dengan 2008, rata-rata 15,59%, pertumbuhan angkutan barang rata-rata 26,08% dan pertumbuhan angkutan kendaraan rata-rata 3,07%. Produksi angkutan penyeberangan penumpang tahun 2007 sebanyak 40.557.832 penumpang, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 46.926.166 penumpang. Produksi angkutan penyeberangan kendaraan R-4 tahun 2007 sebanyak 5.7200.396 kendaraan, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 6.850.114 kendaraan. Produksi angkutan penyeberangan kendaraan R-2 tahun 2007 sebanyak 6.154.104 kendaraan, sedangkan tahun 2008 menjadi 6.850.114 kendaraan. Produksi angkutan penyeberangan barang tahun 2007 sebanyak 31.936.937 ton, sedangkan tahun 2008 menjadi 41.079.174 ton.

Keseluruhan lintas penyeberangan sebanyak 184 lintas penyeberangan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan. Lintas-lintas padat pada umumnya dilayani lebih dari 6 unit kapal penyeberangan, sedangkan sebagian besar lintas dan lintasan perintis hanya dilayani oleh 1 unit kapal, bahkan ada kapal yang melayani lebih dari 1 lintasan, sehingga pada saat kapal menjalani docking atau mengalami kerusakan, lintas tersebut tidak dapat terlayani. Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2007 berjumlah 72 lintasan, tahun 2008 berjumlah 71 lintasan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan mendapat subsidi dari Pemerintah. Lintas penyeberangan perintis yang telah memperlihatkan kecenderungan dapat menutup biaya operasi karena permintaan yang meningkat, tidak akan disubsidi pada tahun berikutnya. Sampai tahun 2008 masih banyak daerah yang belum dapat dijangkau dengan angkutan penyeberangan perintis dikarenakan keterbatasan dana pemerintah, sehingga diperlukan peranserta sektor swasta dalam penyelenggaraan angkutan keperintisan dengan skema pendanaan operasi secara multiyears.

Pada lintas-lintas penyeberangan yang padat, peranan PT Indonesia Ferry secara berangsur-angsur berkurang karena digantikan oleh swasta. Sedangkan pada lintas-lintas penye-berangan yang baru berkembang, peranan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) masih tetap dominan melalui program keperintisan angkutan penyeberangan. Lintas Angkutan Penyeberangan komersial dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan 25 perusahaan swasta. Peran sektor


IV-8

swasta dalam angkutan penyeberangan cukup besar, terutama pada lintas-lintas penyeberangan yang padat. Sedangkan fungsi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di lintasan-lintasan padat adalah sebagai stabilisator. Pada bulan Juni tahun 2009 akan diresmikan dan dioperasikan jembatan Suramadu, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi PT. ASDP Indonesia Ferry Persero) untuk meninjau kembali lintas Surabaya – Kamal.

Tahun anggaran 2008 telah dilaksanakan pembangunan dermaga sungai sebanyak 25 unit (baru dan lanjutan), pembangunan dermaga danau 5 buah (baru), pembangunan pelabuhan penyeberangan 65 buah (baru dan lanjutan), rehabilitasi/peningkatan dermaga sungai sebanyak 11 unit, rehabilitasi/peningkatan pelabuhan penyeberangan 22 unit, rambu suar 12 buah. Pembangunan kapal penyeberangan 28 buah (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 7 unit, pembangunan speed boat 5 unit. Pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 65 lintas dalam propinsi dan 6 lintas antar propinsi serta serta pengerukan alur pelayaran 5 lokasi.

Pembangunan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan (SDP) tahun 2009 adalah : (1) rehabi-litasi/peningkatan dermaga penyeberanganpada 12 lokasi dan dermaga sungai 5 lokasi; rehab dermaga danau 3 lokasi; (2) pembangunan dermaga penyeberangan baru 13 dermaga baru dan 58 dermaga lanjutan, dermaga sungai 6 dermaga baru dan 8 dermaga lanjutan, dermaga danau 2 dermaga baru, 1 dermaga danau lanjutan; (3) pengadaan & pemasa-ngan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan rambu sungai berupa 9 rambu suar dan 401 rambu sungai; (4) pembangunan sarana SDP berupa 19 unit pengadaan kapal perintis (lanjutan) dan 6 unit (baru), 7 unit bus air, 3 unit speed boat; (5) pembangunan breakwater pelabuhan penyeberangan; (6) subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 41 kapal penyeberangan perintis di 85 lintas dan 1 kapal cadangan perintis wilayah KTI.

3. Transportasi Perkotaan Panjang jalan di wilayah perkotaan Indonesia diperkirakan

55.000 km, sedangkan panjang jaringan jalan rel di kota besar di Pulau Jawa hanya 167 km yang merupakan jalur ganda. Perbandingan antara luas lahan dan jalan raya di kota besar sangat rendah, yaitu berkisar antara 2,5% - 5%, serta banyak fungsi jalan yang digunakan untuk non transportasi, serta tingginya penggunaan kendaraan pribadi sehingga diperlukan angkutan massal (Mass Rapid Transit). Volume pergerakan di


IV-9

wilayah perkotaan cenderung meningkat terutama pada jam-jam sibuk, didukung oleh jaringan jalan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan kecepatan semakin rendah, mening-katnya polusi, pemborosan ruang jalan, pemborosan energi, meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan disiplin pengguna ja-lan menurun. Penurunan disiplin berlalu lintas diindikasikan dengan tidak dipatuhinya rambu dan marka jalan serta tidak mengikuti perintah petugas. Pemanfaatan jasa transportasi kota di tengah aktivitas kehidupan masyarakat membawa dampak negatif berupa pencemaran yang berasal dari “polutant” gas buang sarana/kendaraan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.

Dari beberapa hasil penelitian terhadap kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan, diindikasikan terjadi pemborosan biaya sekitar Rp.10 triliun per tahun. Selama ini telah dirasakan bahwa masyarakat yang hendak melakukan perjalanan senantiasa mengalami kesulitan memperoleh pelayanan transportasi, akibat kemacetan lalu lintas dan terbatasnya kapasitas angkutan umum, serta kurang terpadunya antar moda. Di samping itu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah tergeser ke lokasi pemukiman di wilayah pinggiran atau ke lokasi dengan akses transportasi rendah, sehingga menjadikan jarak dari rumah ke tempat kerja di pusat kota semakin jauh dan biaya transportasi semakin mahal. Dalam kaitannya dengan sistem kelembagaan, terjadi tumpang tindih instansi yang menangani transportasi kota, sehingga cenderung menghasilkan persepsi berbeda yang mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi dalam penanganan pelbagai masalah.

Perkembangan pada tahun 2008 jumlah angkutan umum perkotaan hanya pada angkutan kota dan taksi. Untuk angkutan kota, jumlah yang paling tinggi yaitu pada mobil penumpang umum (MPU) sebesar 188.047 unit, sedang untuk taksi hanya sebesar 52.772 unit. Kondisi saat ini menunjukan jumlah angkutan umum di Indonesia semakin meningkat namun tingkat pelayanannya dirasakan masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penataan dan perencanaan angkutan umum diperkotaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan prasarana yang ada.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan dan untuk mengatasi permasalahan diatas telah diterapkan kebijakan dengan orientasi pada pengembangan angkutan umum dengan strategi :

a. Mengembangkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu


IV-10

melayani seluruh lapisan masyarakat yang cepat, tepat, aman, nyaman, murah (CTANM) dan berkelanjutan.

b. Menjamin kepastian dan keberlangsungan untuk pelayanan angkutan umum dimasa yang akan datang.

B. SASARAN PEMBANGUNAN

1. Transportasi Jalan Sasaran pembangunan transportasi jalan darat tahun 2010

adalah terwujudnya :

a. Peningkatan kondisi prasarana LLAJ; b. Peningkatan kelaikan sarana moda transportasi jalan; c. Peningkatan jumlah prasarana dan sarana keselamatan

LLAJ; d. Penurunan kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan

lalu lintas di jalan; e. Peningkatan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam

mendukung mobilitas manusia, distribusi barang dan jasa;

f. Peningkatan keterjangkauan pelayanan trasportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis;

g. Peningkatan keefektifan regulasi dan kelembagaan trans-portasi jalan;

h. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana transportasi yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan;

i. Peningkatan SDM profesional dalam perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan LLAJ;

j. Penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dan berbasis masyarakat.

2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sasaran pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan tahun 2010 adalah :

a. Peningkatan jumlah prasarana dermaga untuk mening-katkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap ope-rasi dan meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan padat;

b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana ASDP; c. Peningkatan keselamatan ASDP; d. Peningkatan kelancaran dan jumlah penumpang, ken-

daraan yang diangkut, terutama meningkatnya kelancar-


IV-11

an perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan, serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis;

e. Terwujudnya peningkatan peran serta swasta dan peme-rintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.

3. Transportasi Perkotaan Sasaran pembangunan transportasi perkotaan tahun 2010

adalah terwujudnya : a. Peningkatan tata cara dan konsep pembinaan

transportasi perkotaan; b. Peningkatan partisipasi dan peranserta institusi terkait

dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan; c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan perkotaan; d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

transportasi perkotaan; e. Peningkatan peranserta masyarakat dalam peningkatan

tertib lalu lintas; f. Peningkatan tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan

perkotaan; g. Peningkatan inovasi pengembangan dan teknologi trans-

portasi perkotaan.

4. Keselamatan Transportasi Darat Sasaran pembangunan keselamatan transportasi darat tahun 2010 adalah terwujudnya :

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan dan jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan, alur transportasi serta pemeliharaan alur ASDP untuk dapat mewujudkan keselamatan transportasi darat;

b. Peningkatan sistem data kecelakaan LLAJ dan ASDP yang akurat, kredibel, dan up to date;

c. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan dunia pendidikan dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat;

d. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan baik pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pengemudi dan operator angkutan SDP, serta pejalan kaki;

e. Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi darat;

f. Penyelenggaraan angkutan orang, barang baik angkutan jalan maupun angkutan SDP yang aman, nyaman dan selamat;

g. Penurunan jumlah dan tingkat fatalitas dan kecelakaan transportasi darat.


IV-12

C. STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan transportasi darat tahun 2010 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Transportasi Jalan a. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan dan

penanganan muatan lebih secara komprehensif; b. Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara kom-

prehensif dan terpadu; c. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan se-

cara terpadu; d. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada

masyarakat melalui pelayanan perintis; e. Menyusun RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transpor-

tasi Jalan); Standar Pelayanan Minimal; Standar Teknis; Pengendalian & Pengawasan di Daerah;

f. Meningkatkan profesionalisme SDM, kemampuan mana-jemen & rekayasa lalu lintas;

g. Meningkatkan pengembangan transportasi yang berke-lanjutan.

2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan a. Meningkatkan tingkat keselamatan & kualitas pelayanan

sarana & prasarana pengelolaan angkutan; b. Meningkatkan kelancaran & kapasitas pelayanan lintas

jenuh, memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antar moda;

c. Meningkatkan pengembangan pelayanan ASDP: 1) Jawa & Madura untuk kegiatan pariwisata, angkutan

lokal pada lintas penyebaran antar provinsi, antar pulau dan pengembangan lintas penyeberangan kabupaten/kota;

2) Bali & Nusa Tenggara untuk kegiatan transportasi lo-kal, terkait dengan pariwisata seperti di Danau Bedu-gul, Batur, Kelimutu; pelayanan lintas penyeberangan antar negara; antar provinsi antar pulau; antar kabu-paten/kota;

3) Kalimantan untuk kegiatan pelayanan jaringan trans-portasi sungai, lintas penyeberangan antar provinsi, antar pulau, dan antar negara (internasional);


IV-13

4) Sulawesi untuk kegiatan penyeberangan di danau Tempe, Towuti, Matano, lintas penyeberangan antar provinsi, dalam dalam provinsi;

5) Maluku & Papua untuk kegiatan penyeberangan antar provinsi, dan antar kepulauan dalam provinsi.

3. Transportasi Perkotaan a. Mewujudkan pemulihan pelayanan bus kota sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal; b. Mewujudkan pemaduan pengembangan kawasan dengan

sistem transportasi kota; c. Meningkatkan pengembangan angkutan massal dengan

Bus Rapid Transit; d. Mewujudkan jalinan keterhubungan pusat kota dengan

outlet (bandara), pusat produksi dengan outlet (pelabuhan laut);

e. Meningkatkan pengembangan Transportasi berkelanjutan.

f. Merealisasikan adanya keterpaduan antara sistem jaringan jalan dengan tata guna lahan.

g. Melakukan optimalisasi terhadap penggunaan sistem jaringan jalan yang ada.

h. Tersedianya standar teknis penyusunan dan penetapan jaringan transportasi di kawasan perkotaan.

i. Tersedianya SPM kinerja sistem jaringan jalan. j. Tersedianya data base profil transportasi perkotaan untuk

seluruh kota di Indonesia, terutama kota metropolitan, kota raya, kota besar dan kota sedang.

k. Terlaksananya analisis dan evaluasi dampak lalulintas pada pusat-pusat kegiatan di jalan nasional.

l. Tersedianya data base transportasi ramah lingkungan dan hasil rekomendasi penanganan dampak pembangunan pada pusat kegiatan di jalan nasional di perkotaan.

m. Turunnya kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor.

n. Terpenuhinya pedoman/standar peraturan dibidang lalulintas perkotaan.

o. Terwujudnya tingkat pelayanan pada jalan tol di kawasan perkotaan.

p. Terwujudnya tingkat pelayanan pada persimpangan jalan nasional di kawasan perkotaan.

q. Terwujudnya lalulintas yang tertib dan teratur. r. Terwujudnya prasarana dan kondisi lalulintas yang

mendorong dan melindungi lalulintas kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki.


IV-14

s. Konservasi dan diversifikasi energi bidang transportasi perkotaan dengan pemanfaatan bahan bakar alternatif (BBG dan BBN) untuk angkutan umum yang ramah lingkungan.

4. Keselamatan Transportasi Darat a. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan dan angkutan

SDP secara komprehensif & terpadu dari berbagai aspek, yaitu pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan SDP, kelaikan sarana serta izin pengemudi di jalan;

b. Memprioritaskan peningkatan keselamatan : mengupaya-kan penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan, & fasilitas LLAJ & angkutan SDP;

c. Meningkatkan kelaikan sarana & prasarana LLAJ & Ang-kutan SDP;

D. PROGRAM PEMBANGUNAN Program pembangunan transportasi darat tahun 2010 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2010 hasil trilateral meeting di Hotel Bumi Karsa Komplek Bidakara tanggal 27 April 2009 adalah meliputi program sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-5.

TABEL IV-5

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar)

Rehabilitasi Jembatan Timbang, Faskes LLAJ, PKB, Terminal

Paket

1

32,395

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2009


IV-15

2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-6

TABEL IV-6 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ


ASPEK KESELAMATAN & PRASARANA Alat Pengujian Kend. Bermotor Rambu Lalu-Lintas RPPJ tiang F RPPJ Portal Marka Jalan Pagar Pengaman Jalan Delineator Cermin Tikungan Warning Light

Unit Buah Buah Buah Meter Meter Buah Buah Unit

10

11.194 703 20

1.707.440 61.200 20.730

439 54

431,126

LPJU Tenaga Surya APILL Tenaga Surya Paku Marka Jembatan Timbang Metode Baru Manajemen & Rekayasa Lalulintas Terminal Lanjutan Terminal Baru ATCS Faskes Kota Percontohan Peralatan Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) Pengadaan Elektronik Card Traffic Board Sign

Buah Unit Buah Lokasi

Lokasi

Unit Paket Paket Paket Paket

Paket Paket

650 62

31.300 1

26

12 2 1 1 1 1 1


3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan dalam tabel IV-7

TABEL IV-7 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN

ANGKUTAN JALAN


Pengadaan Bus Perintis Pengadaan Bus Sedang

121,438

Pengadaan Bus Besar Subsidi Perintis Angkutan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Konventerkit

Subsidi Perintis angkutan Jalan

Unit Unit Unit

Propinsi Paket

Lintas

40 70 30

21 1

134



IV-16

4. Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan & Pra-sarana LLAJ, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-8.

TABEL IV-8

PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN & PRASARANA LLAJ


Lokasi

28

RESTRUKTURISASI KELEMBA-GAAN & PRASARANA LLAJ

Kegiatan Sosialisasi Keselama-tan Transportasi Darat

Pening, Kualitas SDM PPNS 2

76

Paket

Penyusunan Kebijakan/ Rencana Teknis Bidang LLAJ & Keselamatan


IV-17

Standar serta Pengembangan Sistem Informasi

Penyelenggaraan Sosialisasi/ Diseminasi/ Seminar/workshop Monitoring & Evaluasi

Pra Desain/DED/SID/Manaje-men Rekayasa Lalu Lintas & Terminal

Paket

5

37

Paket

Paket

Paket

11

66,474


5. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP,dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-9.

TABEL IV-9 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN SARANA ASDP


604,490 PRASARANA ASDP Dermaga Penyeberangan Baru Paket 7 Dermaga Penyeberangan Lanjut-an Paket 25

Dermaga Penyeberangan Selesai Paket 20

Dermaga Sungai Baru Paket 0

Dermaga Sungai Lanjutan Paket 2

Dermaga Sungai Selesai Paket 8 Dermaga Danau Baru Paket 0

Dermaga Danau Lanjutan Paket 1 Pembangunan Break Water Paket 3 Pengerukan Paket 0 FASILITAS KESELAMATAN 5,400Rambu Sungai dan Danau Buah 0 Rambu Suar Buah 12 SARANA ASDP 256,197Kapal Baru Buah 5

Buah Kapal Lanjutan 14 Buah Pengadaan Bus Air 4

Pengadaan Speed Boat Buah 0 SUBSIDI PERINTIS ASDP Lintas 92 166,429


6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fa-silitas Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-10.

TABEL IV-10

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS DERMAGA SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) KEGIATAN

REHABILITASI 47,918

7 Paket Dermaga Penyeberangan 9 Paket Dermaga Danau 3 Paket Dermaga Sungai


7. Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan SDP, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-11.

TABEL IV-11 PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN SDP

SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) KEGIATAN

Penyusunan Kebijakan / Detail Desain

Paket

39 24,755


8. Program pembangunan transportasi darat tahun 2010 yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses bagi penyan-dang cacat, meliputi:

a. Penyusunan regulasi mengenai kemudahan penyandang cacat terhadap sarana dan prasarana transportasi;


IV-18

b. Penyusunan pedoman teknis dan rancang bangun sarana transportasi darat yang memprioritaskan bagi penyandang cacat;

c. Penyusunan pedoman teknis tentang rancang bangun prasarana transportasi darat seperti: terminal, dermaga, halte yang memperhatikan penyandang cacat;

d. Sosialisasi Peraturan Perundangan mengenai aksesi-bilitas bagi penyandang cacat ke daerah-daerah.


IV-19

BAB V PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM Dalam situasi pemulihan pasca krisis keuangan global diharapkan kondisi tahun 2010 mengalami perbaikan sehingga diharapkan dapat mendukung aktifitas sektor transportasi. Peningkatan pergerakan manusia dan barang menuju pelosok tanah air tentunya harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat. Berbagai kelebihan angkutan kereta api dibandingkan dengan moda lain diantaranya adalah daya angkut yang besar baik dalam satuan jumlah penumpang maupun barang (ton), pemakaian energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

TABEL V - 1 PERBANDINGAN MODA KA DENGAN MODA LAIN

Moda Transportasi

Kapasitas Angkut (Orang)

Konsumsi BBM/KM

(Liter/KM)

Konsumsi BBM/KM/Orang

(L/KM/ORG)

Beban Biaya Polutan

(US$ Juta)

Kereta Api 1500 3 0,002 60

Bus 40 0,5 0,0125 16300

Pesawat Terbang

500 40 0,05 900

Kapal Laut 1500 10 0,06 2600

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, 2009

Namun kondisi perkeretaapian di Indonesia saat ini yang jaringannya sebagian besar masih merupakan peninggalan jaman pemerintahan Belanda sangat membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif. Berbagai keunggulan moda kereta api diatas belum dapat dioptimalkan, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang. Saat ini pangsa kereta api untuk angkutan penumpang masih sekitar 7,3%, hal ini relatif masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pangsa angkutan jalan raya yang mencapai 84,13%. Sedangkan angkutan barang juga masih minim yaitu lebih kurang 0,6% dari total angkutan barang nasional, dimana untuk angkutan barang didominasi oleh angkutan laut sebesar 87% dan angkutan jalan raya 9%.

Dari uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa moda transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun barang


V-1

masih kurang konstribusinya dibandingkan dengan moda lainnya. Angkutan barang masih didominasi oleh transportasi darat (truk) dan laut. Keterbatasan transportasi kereta api adalah kurangnya aksesibilitas jaringan menuju pelabuhan sebagai simpul utama barang ekspor/impor seperti akses KA Pasoso – Gedebage, pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Perak dan Belawan. Dengan mengalihkan angkutan barang ke kereta api, maka diharapkan dapat mengurangi beban jalan raya.

Untuk angkutan KA penumpang perkotaan (lokal) saat ini menjadi “primadona” di wilayah Jabodetabek terutama yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu Tangerang, Serpong, Bogor, Bekasi. Program pengembangan angkatan KA perkotaan menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota-kota besar/metropolitan. Lebih lanjut program tersebut diarahkan untuk kota besar (berpenduduk di atas 3 juta) lainnya seperti Bandung dan Surabaya dengan layanan kereta api urban bertenaga listrik yang terintegrasi intra dan antar moda dengan moda jalan. Layanan bisa berupa kereta komuter dari sub-urban ke pusat kota, kereta regional dan lokal serta layanan intra kota dengan frekuensi tinggi. Diharapkan peran kereta api mencapai setidaknya 10% dari seluruh perjalanan urban.

Pelayanan angkutan KA penumpang jarak menengah secara umum melayani proporsi pasar yang relatif rendah dibandingkan moda jalan. Pelayanan angkutan KA jarak menengah diantaranya Jakarta – Bandung (170 Km), Semarang – Cepu (139 Km), Surabaya – Malang (88 Km), Surabaya – Kertosono (76 Km), Semarang – Solo (109 Km), Kutoarjo – Yogyakarta (64 km), Solo – Sragen (29 km), Bogor – Sukabumi (54 km), Bandung – Cicalengka (28 km), Cianjur – Bandung (60 km). Tetapi terdapat juga koridor padat pelayanan angkutan KA jarak menengah seperti Jakarta – Cirebon (226 Km), Semarang – Tegal (150 Km), Yogyakarta – Solo (59 Km) yang memiliki load factor lebih 80% dari kapasitas angkut kereta, bahkan tidak jarang melebihi kapasitas angkut kereta tersebut.

Untuk angkutan penumpang jarak jauh kereta api juga telah semakin tertinggal dengan angkutan transportasi udara. Walaupun secara teknologi kereta api memungkinkan untuk menunjang transportasi jarak jauh (darat) dengan kecepatan tinggi tetapi di Indonesia prasarana dan sarana yang ada belum menunjang hal tersebut. Namun pemikiran ke arah pengembangan kereta cepat saat ini telah ada, yaitu dalam konsep pengembangan kereta api cepat (Java Bullet Train) Jakarta – Surabaya (710 km) yang diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 3 jam 51 menit.

Dalam aspek keselamatan, transportasi perkeretaapian masih mengalami fluktuatif dalam hal jumlah kecelakaan. Sampai dengan Mei 2009, terjadi penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan dengan angka kecelakaan tahun 2008, terlihat dari jumlah total


V-2

kejadian sebanyak 41 kali dengan korban sebanyak 93 kali. Pada tahun 2008, jumlah kejadian/kecelakaan adalah 131 kejadian, angka ini relatif sama dengan tahun 2007 sebanyak 140 kejadian. Pada tahun 2008 jenis kecelakaan yang terjadi terdiri dari 3 kejadian tabrakan KA-KA, 21 kejadian tabrakan KA-Ranmor dan 107 kejadian anjlog/terguling. Sedangkan untuk jumlah korban kecelakaan, pada tahun 2008 total sebanyak 196 korban yang terdiri dari luka ringan 73 orang, luka berat 78 orang dan meninggal 45 orang. Berikut data lengkap terkait kecelakaan transportasi perkeretaapian dari tahun 2005-2009 (posisi Mei).

TABEL V-2 DATA KECELAKAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

TAHUN 2005-2009

Frekuensi NO URAIAN 2005 2006 2007 2008

2009 Triwulan

I

Jumlah

A Jenis Kejadian 1 Tabrakan KA-KA 10 5 3 3 2 23 2 Tabrakan KA-

Ranmor 15 24 20 21 10 90

3 Anjlog / Terguling 66 73 117 107 29 392 Jumlah 91 102 140 131 41 505

% 18 20 28 26 8 B Korban Kecelakaan 1 Meninggal 36 50 34 45 24 189 2 Luka Berat 85 76 128 78 32 399 3 Luka Ringan 111 52 164 73 37 437

Jumlah 232 178 326 196 93 1025 % 22,6 17,3 31,8 19 9

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, Mei 2009

Berbagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan transportasi perkeretaapian telah dilaksanakan, diantaranya dengan rehabilitasi/peningkatan jalur KA di lintas utama Jawa dan Sumatera, bimbingan teknis dan sertifikasi SDM bidang perkeretaapian serta prasarana dan sarana perkeretaapian.

Selain hal tersebut diatas, untuk mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana perkeretaapian, baik melalui pembiayaan Pemerintah (APBN) maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Dengan perubahan paradigma sehubungan dengan adanya UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka upaya untuk memajukan perkeretaapian nasional menjadi lebih terbuka. Salah satunya adalah dalam hal investasi di bidang perkeretaapian yang


V-3

saat ini masih rendah diharapkan dapat ditingkatkan dengan ikut sertanya swasta maupun Pemda dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Investasi kereta api yang potensial dikembangkan adalah kereta api barang khususnya angkutan batubara di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan (tengah, timur, selatan) serta kereta api bandara yaitu diantaranya KA bandara Soekarno Hatta, Kualanamu (Sumatera Utara) dan Minangkabau (Sumatera Barat).

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan (RPP) yang terdiri dari RPP tentang Penyelenggaraan Perkere-taapian (Gabungan dari RPP Tatanan dan Penyelenggaraan, RPP Prasarana dan RPP Sarana) dan RPP tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api masih dalam proses penyelesaian. Proses saat ini adalah RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian dalam tahap penyisiran final di Sekretariat Negara, sedangkan RPP Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api masih dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi RPP di Departemen Hukum dan HAM. Adapun target pengesahan RPP oleh Presiden yaitu untuk RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian diharapkan pada triwulan ketiga (Juli - September) tahun 2009, sedangkan RPP Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api diperkirakan pada triwulan IV (Oktober – Desember) tahun 2009.

Dengan terbatasnya cadangan energi nasional dan peningkatan kebutuhan energi untuk aktivitas transportasi, bagaimanapun peran perkeretaapian nasional tetap strategis, mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya. Oleh karenanya harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal dan layak operasi. Untuk itu upaya pengembangan angkutan penumpang dan barang melalui kereta api semakin diperlukan di masa-masa mendatang, baik untuk angkutan jarak jauh, menengah maupun perkotaan (lokal) seperti di kota-kota besar yang menghadapi problem kemacetan lalu lintas.

B. SASARAN Sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2010 adalah:

1. Terwujudnya peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaran perkeretaapian;

2. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi perkeretaapian multioperator;

3. Terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian;

4. Terwujudnya Revitalisasi Perkeretaapian; 5. Terwujudnya penurunan kecelakaan; 6. Terwujudnya penurunan jumlah perlintasan sebidang; 7. Terwujudnya pembiayaan pemerintah untuk PSO;


V-4

8. Terwujudnya jalur ganda pada seluruh jaringan kereta api di Jawa;

9. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan angkutan penumpang dan barang;

10. Terwujudnya jalur KA ke pusat–pusat industri, ke pelabuhan dan bandar udara;

11. Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan KA; 12. Terwujudnya ketepatan aksesibilitas; 13. Terwujudnya keterpaduan intra dan antarmoda; 14. Terwujudnya kapasitas angkut yang memadai; 15. Terwujudnya angkutan KA yang ramah terhadap lingkungan.

C. STRATEGI

Strategi pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2010 adalah :

1. Penguatan peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2007, bahwa Pemerintah merupakan regulator penyelenggaraan perke-retaapian. Dengan peran tersebut terdapat beberapa hal yang diperlukan diantaranya kesiapan regulasi di bidang perkeretaapian yaitu penyelesaian peraturan perundangan baik Peraturan/Keputusan Pemerintah, Menteri maupun Direktur Jenderal serta penyusunan pedoman-pedoman teknis lainnya. Selain itu juga dibutuhkan penataan kelembagaan perkeretaapiaan diantaranya dengan akreditasi lembaga pengujian serta lembaga sertifikasi sarana/ prasarana KA dan lembaga lainnya yang dibutuhkan khususnya untuk mendukung penyelenggaran perkeretaapian multioperator.

2. Peningkatan keselamatan

Strategi peningkatan keselamatan dilakukan melalui pendekatan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana, audit khusus prasarana dan sarana, pelaksanaan random check sarana, refreshing regular, simulasi dan pengujian petugas operasi dan peningkatan keselamatan di JPL (penjaga perlintasan kereta api).

3. Peningkatan jumlah armada dan utilitasnya

Strategi peningkatan utilitas dan jumlah armada dilakukan dengan pengadaan armada baru serta pendekatan efisiensi operasi melalui maksimalisasi daya tarik lokomotif, optimalisasi armada dengan memaksimalisasi pelayanan.

4. Peningkatan kapasitas lintas


V-5

Strategi peningkatan kapasitas lintas dilakukan dengan pendekatan Pos Blok, elektrifikasi, Partial Double Track maupun Double Track.

5. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan

Strategi pengembangan aksesibilitas dilakukan melalui pendekatan pengembangan kereta api perkotaan sebagai angkutan massal berbasis jalan rel, pengaktifan lintas cabang, menghidupkan lintas mati, pembangunan infrastruktur KA menuju bandara dan pelabuhan dalam mengupayakan keterpaduan intra dan antar moda dalam sistem angkutan jalan rel, serta pengembangan KA angkutan batubara di lokasi yang potensial. Selain hal tersebut, dengan pengembangan KA sebagai angkutan massal yang handal diharapkan dapat mendukung terlaksananya sistem transportasi yang bebas polusi dan ramah terhadap lingkungan.

6. Pembangunan lintas baru

Strategi pembangunan lintas baru dilakukan dengan indikator tingkat kecepatan ≥ 250 Km/Jam, beban gandar KA Penumpang ≥ 18 Ton dan KA Barang ≥ 22 Ton, Gauge (Lebar Spoor) 1,435 Mm. Pengembangan lintas baru di Jawa difokuskan kepada angkutan penumpang, sedangkan di luar Jawa dititikberatkan kepada angkutan barang dengan optimalisasi peran serta swasta dan Pemerintah Daerah.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dengan tetap memperhatikan program pembangunan tahun 2009 dan kesinambungannya maka disusun program pemba-ngunan untuk tahun 2010. Program pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi beban jalan raya dengan pengembangan KA perkotaan/komuter serta meningkatkan kapasitas angkut kereta api, menciptakan keterpaduan transportasi antar dan intra moda diantaranya pengembangan akses KA menuju pelabuhan dan bandara, serta reformasi kebijakan dan kelembagaan dengan penguatan peran Pemerintah sebagai regulator serta peningkatan peran Pemda/swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan perkeretaapian serta dapat menciptakan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional.

Program pembangunan tahun 2010 diprioritaskan pada : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Dirjen guna

eksistensi pemerintah sebagai regulator dan penyelenggaraan perkeretaapian multi operator;

2. Melanjutkan progam peningkatan keselamatan jalan KA pada lintas-lintas utama dan emplasemen dengan melakukan


V-6

penggantian bantalan kayu/besi menjadi bantalan beton dan penggantian rel serta wesel;

3. Mengoperasikan kembali lintas-lintas yang tidak operasi, seperti pada lintas Sidoarjo – Tarik dan Kalisat – Panarukan;

4. Pembangunan/peningkatan prasarana dan fasilitas di jalur lingkar Jabodetabek pada lintas Pasar Senen – Tj. Priok dan Jakarta Kota – Tj. Priok;

5. Mendukung perkeretaapian di perkotaan/komuter dengan melakukan pembangunan dan elektrifikasi antara lain pada lintas Padalarang – Bandung – Cicalengka dan Serpong – Maja;

6. Persiapan pembangunan KA Bandara di Bandara Soetta (menghubungkan terminal 1, 2 dan 3), Juanda (Surabaya) dan Minangkabau (Padang);

7. Peningkatan jembatan-jembatan KA yang kondisinya sudah kritis;

8. Melanjutkan program pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya, Brebes – Losari, Tegal – Pekalongan, Serpong – Maja, Kutoarjo – Kroya dan Duri – Tangerang secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan pendanaan untuk mendukung program revitalisasi perkeretaapian nasional, termasuk pengadaan sarana KA;

9. Peningkatan persinyalan untuk mendukung keselamatan operasi perjalanan KA;

10. Studi kebijakan yang merupakan amanat UU Perkere-tapian No. 23 tahun 2007.

Program-program tersebut di atas, berdasarkan sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2010 hasil trilateral meeting tanggal 27 April 2009 dapat diuraikan dan dikelompokkan menjadi : 1. Program Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Perkere-taapian,

dengan kegiatan dan target fisik disampaikan dalam Tabel V-3. TABEL V-3

PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

NO KEGIATAN SATUAN

JUMLAH Rp. (Juta)

1 Pengadaan KRDI Baru Lebar Spoor 1.067 mm Set 2 61.703

2 Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi baru

Unit 20 54.350

3 Pengadaan Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi Dilengkapi dgn Pembangkit Listrik dan Fasilitas Penyandang Cacat (KMP3)

Unit 2 5.700

4 Penyelesaian Pengadaan Railbus Set 1 12.190 5 Pengadaan KRL Baru (Program

KfW) termasuk ECA 10 set dan Jasa Konsultan

Paket 1 32.510


V-7

NO KEGIATAN SATUAN

JUMLAH Rp. (Juta)

6 Jasa Konsultan Pengadaan Kereta/KRDI/KRDI/Railbus yang didanai oleh Rupiah Murni

Paket 1 890

7 Kegiatan Penunjang Tahun 1 900

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, 2009 2. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta

Api, dengan kegiatan dan target fisik dalam Tabel V-4. TABEL V-4

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN

NO KEGIATAN SATUAN JUMLAH RP. (Juta)

1 Peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara, selatan; Lintas Jawa

Jawa & Sumatera

357,5 Km 563.781

2

Peningkatan Jembatan KA/Underpass di Lintas Utama Sumatera dan Jawa

Jawa & Sumatera

64 Bh 169.446

3 Pembangunan Perkeretaapian di NAD

NAD 1 Pkt 48.958

4 Pengadaan Wesel UIC-54 Jawa & Sumatera

164 Unit 147.600

5 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan KA baru Tulangan – Gununggangsir

Jawa Timur 1 Paket 30.000

6 Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo (termasuk supervisi/engineering services &

Jawa Tengah 1 Paket 45.204

pengadaan lahan) 7 Pembangunan Jalur Ganda

Cirebon – Kroya Jawa Tengah

- Segment I Cirebon - Prupuk dan Segment III Purwokerto - Kroya (engineering services)

1 Paket 37.224

- Segment II Prupuk – Purwokerto

17,01 Km 235.400

8 Lanjutan Pembangunan Double-double Track Manggarai -Cikarang

DKI Jakarta & Jawa Barat

1 Paket 337.284

9 Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Padalarang-Cicalengka (Engineering Services)

Jawa Barat 1 Paket 18.650

10 Peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera)

Jawa & Sumatera

35 Paket 456.095

11 Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Serpong – Maja

Banten 20,97 Km 102.957

12 Pembangunan MRT Jakarta (Engineering Services)

DKI Jakarta 1 Paket 40.540


V-8

13 Lanjutan Pembangunan Jalan KA Sidoarjo - Tulangan - Tarik

Jawa Timur 15 Km 56.000

14 Pemb. Jalur Ganda Duri - Tangerang dengan elektrifikasi

Banten 1 Paket 30.000

15 Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan

Jawa Tengah 4,65 Km 160.193

16 Pembangunan Jalur Ganda KA Brebes – Losari

Jawa Tengah 5,65 Km 47.484

17 Pembangunan Jalur Ganda Segment III lintas Cikampek - Cirebon (supervisi)

Jawa Barat 1 Paket 15.681

18 Lanjutan Pembangunan Partial Jalur Ganda di Blambanganumpu - Negeriagung

Lampung 9,80 Km 56.029

19 Lanjutan Pembangunan Short-cut Jalan KA Cisomang – Cikadondong

Jawa Barat 5,71 Km 17.500

20 Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana dan Sarana termasuk pembangunan bangunan operasional serta fasilitas pendukung lainnya

Jawa & Sumatera

1 Paket 357.479

21 Pengadaan Rel UIC-54 Kantor Pusat 17.047,5 Ton 292.535 22 Pengadaan/Modifikasi KRL ->

KRDE (33%) Kantor Pusat 15 Unit 28.000

23 Modifikasi Stasiun Cirebon Kantor Pusat 1 Paket 136.805


3. Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA, dengan kegiatan dan

target fisik dalam Tabel V-5.

TABEL V-5 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA

PERKERETAAPIAN

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp. (Juta)

1 Rehabilitasi Jalan KA (Lintas Tarahan-Tj. Enim; Bandung-Banjar; Cikampek - Padalarang, Semarang-Solo)

• Perkuatan Badan Jalan Akibat Amblesan Paket 2 3.400

• Menanggulangi Tubuh Jalan Rel yang Rawan Banjir/ Longsor/Ambles dan Normalisasi Drainase

Km 11,66 37.320


4. Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian, dengan kegiatan dan target fisik dalam Tabel V-6.


V-9

TABEL V-6 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI

KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN


1 SID dan Studi Kebijakan Laporan 54 42.140 2 Kegiatan Penunjang Tahun 1 1.740


5. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan dalam Tabel V-7.

TABEL V-7 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK


Kegiatan Penunjang • Pemenuhan Kebutuhan

Belanja Pegawai, Barang dan Operasional Lainnya untuk Penyelenggaraan Kepemerintahan

Tahun 1 53.020



V-10

BAB VI

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM

Pada kurun waktu 2003-2008 kondisi permintaan jasa transportasi laut mengalami perubahan baik untuk angkutan barang (sebagian besar menggunakan kontainer) maupun angkutan penumpang. Jumlah muatan angkutan laut barang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,5% pertahun. Jika muatan pada tahun 2003 berjumlah 613,446 juta ton maka pada tahun 2004 telah meningkat menjadi sebesar 652,645 juta ton yang terdiri dari 187,578 juta ton muatan dalam negeri dan 465,067 juta ton muatan ekspor/impor, sedangkan pada tahun 2005 jumlah muatan yang diangkut sebesar 699,31 juta ton yang terdiri dari muatan dalam negeri 206,34 juta ton dan 492,97 juta ton muatan ekspor/impor dan pada tahun 2006 jumlah muatan yang diangkut sebesar 735,933 juta ton yang terdiri dari muatan dalam negeri 220,78 juta ton dan 515,153 juta ton muatan ekspor/impor, pada tahun 2007 jumlah muatan yang diangkut sebesar 759,851 juta ton yang terdiri dari muatan dalam negeri 227,955 juta ton dan 531,896 juta ton muatan ekspor/impor. Pada tahun 2008 jumlah muatan yang diangkut 779 juta ton terdiri atas 236 juta ton muatan dalam negeri dan 543 juta ton muatan ekspor/impor. Pangsa armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan dalam negeri pada tahun 2004 sebesar 53%, pada tahun 2005 meningkat menjadi 55 %, tahun 2006 meningkat menjadi 61 %, tahun 2007 meningkat menjadi 65%, sedangkan pangsa mu-atan dalam negeri yang diangkut armada pelayaran asing pada tahun 2000 sebesar 47% dan pada tahun 2005 menurun menjadi 45%, pada tahun 2006 menurun menjadi 39% dan pada tahun 2007 menjadi 35%. Pada tahun 2008 pangsa muatan dalam negeri yang diangkut armada pelayaran asing mengalami penurunan menjadi 22%.

Pangsa armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan ekspor/impor pada tahun 2004 sebesar 4,60% dan pada tahun 2005 pangsanya meningkat menjadi sebesar 5% dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 6%, tahun 2007 menjadi 6%. Tahun 2008 pangsa armada pelayaran nasional meningkat menjadi 7%. Sedangkan pangsa armada pelayaran asing pada tahun 2000 sebesar 95,40% dan pada tahun 2005 menurun menjadi 95%, pada tahun 2006 menurun menjadi 94%, serta


VI-1

pada tahun 2007 tetap sebesar 94%. Tahun 2008 pangsa armada pelayaran asing menurun menjadi 93%. Jumlah ruas rute yang dilayani angkutan laut perintis, tahun 2004: 47 rute, tahun 2005: 48 rute, tahun 2006: 52 rute, tahun 2007: 53 rute dan tahun 2008: 56 rute. Tahun 2009 dioperasikan angkutan perintis untuk 58 rute.

Sehubungan dengan makin tajamnya persaingan antara moda transportasi laut dengan moda transportasi udara, mulai tahun 2004 sampai 2007 jumlah penumpang yang diangkut oleh kapal-kapal laut mengalami penurunan. Jika pada tahun 2004 jumlah penumpang kapal mencapai 8,782 juta orang, maka pada tahun 2005, 2006, 2007 berturut-turut mengalami penurunan menjadi 7,108 juta orang; 7,180 juta orang; 5,880 juta orang. Tahun 2008 jumlah ini kembali mengalami penurunan menjadi 4,770 juta orang. Data tahun 2007 jumlah pelabuhan umum yang diselenggarakan secara komersial oleh PT. Pelindo (I s/d IV) adalah 111 pelabuhan (74 pelabuhan terbuka untuk perda-gangan luar negeri), jumlah pelabuhan yang diselenggarakan oleh pemerintah berjumlah 614 pelabuhan (31 pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri), Jumlah Pelabuhan Khusus/Terminal Khusus 450 unit, dan DUKS/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 712 unit. Tahun 2008 jumlah pelabuhan umum tidak mengalami perubahan, sementara jumlah pelabuhan khusus/terminal khusus meningkat menjadi 472 unit dan DUKS/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri meningkat menjadi 731 unit.

Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 telah terjadi 683 kasus kecelakaan kapal di laut, dimana 239 kasus diantaranya disebabkan oleh faktor manusia, 220 faktor alam, dan 224 kasus disebabkan faktor teknis. Tahun 2008 terjadi 138 kasus kecelakaan kapal, 31 kejadian disebabkan faktor manusia, 75 kejadian disebabkan oleh alam dan 32 kasus akibat faktor teknis.

Kondisi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran sampai dengan tahun 2008 adalah 2.866 unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), terdiri dari 275 unit menara suar, 1.809 unit rambu suar, 782 unit pelampung suar, serta 222 unit sarana telekomunikasi pelayaran terdiri dari 34 SROP+GMDSS dan 188 SROP + Mobile Service. Fasilitas SBNP memiliki tingkat kecukupan 61% dan keandalan 93%. Di samping itu, armada kapal kenavigasian sampai dengan tahun 2008 berjumlah 67 unit.

Dalam kurun waktu 2004-2008 telah dibangun 40 unit kapal patroli berbagai kelas dan dilakukan penghapusan (scrap)


VI-2

terhadap 17 unit kapal, sehingga pada tahun 2008 jumlah armada kapal patroli KPLP adalah 170 unit.

B. SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran pembangunan transportasi laut tahun 2010 adalah :

1. Mendukung langkah-langkah pemulihan perekonomian nasional akibat krisis finansial global.

2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut.

3. Terciptanya peluang yang sama bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi laut sesuai prinsip-prinsip good governance.

4. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan jasa transportasi laut di kawasan tertinggal dan wilayah perbatasan.

5. Tersedianya kapasitas yang memadai dan meningkatnya kualitas dalam penyelenggaraan transportasi laut secara efektif dan efisien.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan transportasi laut tahun 2010 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang ekonomi lainnya.

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi laut.

3. Meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis serta pembangunan fasilitas pelabuhan dan keselamatan pelayaran di daerah tertinggal dan belum berkembang.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi laut dan kepelabuhanan di seluruh wilayah secara efektif dan efisien.

5. Melanjutkan penataan kelembagaan dan kebijakan di bidang transportasi laut sesuai UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

6. Optimalisasi penggunaan anggaran secara tepat azas dan tepat guna.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN Program pembangunan transportasi laut tahun 2010 seperti

terlihat pada tabel VI-1 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi laut yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional, dengan sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2010


VI-3

hasil trilateral meeting tanggal 27 April 2009 sebesar Rp. 4.357.853.440.000 meliputi : 1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut; 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Trans-

portasi Laut; 3. Program Kegiatan Dasar dan Keperintisan; 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias 5. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan

Transportasi Laut; 6. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerin-

tahan.

TABEL VI- 1 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

TAHUN 2010

No Kegiatan Lokasi (Provinsi) Jumlah Alokasi (Juta)

I. Program Pembangunan Transportasi Laut 1 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut

Atapupu A tapupu (NTT) dermaga 160x8 (m2)

talud 245 m', fasilitas sisi darat

10.000

2 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sapudi

Sapudi (Jawa Timur)

1 pkt 5.000

3 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waikelo

Waikelo (NTT) 1 pkt 10.000

4 Lanjutan perpanjangan dermaga Faspel Laut Reo

Reo (NTT) 1 pkt 14.400

5 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Ba'a

Ba'a (NTT) dermaga 42 x 8 (m2) trestel 75 x 8 (m2)

10.000

6 Lanjutan pembangunan Faspel Laut Maccini Baji tahap IV termasuk supervisi (selesai)

Maccini Baji (Sulsel)

1 pkt 5.000

7 Lanjutan pembangunan faspel Pamatata tahap V (selesai)

Pamatata (Sulsel) 1 pkt 5.000

8 Lanjutan Pengembangan Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai termasuk supervisi

Dumai (Riau) 2 unit dermaga apung 15 x 8 (m2), trestel 313 x 9 (m2), causeway 94 x 13,7 (m2)

37.500

9 Lanjutan Faspel Tg. Batu Manggar Manggar (Babel) 1 pkt 10.000 10 Lanjutan pembangunan faspel Pomako

tahap II termasuk supervisi Po a) mako ( Papu 1 pkt 20.000

11 Pembangunan faspel Papela P ) apela (NTT 1 pkt 2.656 12 Lanjutan pembangunan Faspel Laut

Anggrek tahap IV Anggrek

(Gorontalo) 1 pkt 11.738

13 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tg. Buton-Riau untuk ekspor CPO

Tg Buton (Riau) trestel 33,5 x 12 (m2) 7.688

14 Lanjutan faspel laut Malarko tahap III M alarko (Kepri) 1 pkt 20.000


15 Lanjutan pembangunan Faspel Laut

Palaihari dan Faspel Tanjung Batu-Kalimantan Selatan

Palaihari dan Tg. Batu (Kalsel)

2 lokasi 15.000

16 Lanjutan pembangunan Faspel Penajam Pasir tahap III termasuk supervisi

Penajam Pasir (Kaltim)

1 pkt 20.000

17 Penyelesaian pembangunan Faspel laut Teluk Tapang termasuk supervisi

Teluk Tapang (Sumbar)

1 pkt 20.000

18 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kalbut

Kalbut (Jawa Timur)

1 pkt 5.000

19 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Boom Banyuwangi

Boom Banyuwangi

(Jatim)

1 pkt 5.000

20 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batang dan Rembang-Jawa Tengah

Batang dan Rembang (Jateng)

2 lokasi 10.000

21 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manado

Manado (Sulut) 1 pkt 10.000

22 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bitung

Bitung (Sulut) 1 pkt 41.000

23 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tilamuta - Gorontalo

Tilamuta (Gorontalo)

1 pkt 10.000

24 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Gorontalo

Gorontalo (Gorontalo)

1 pkt 10.000

25 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sei Nyamuk - Kaltim

Sei Nyamuk (Kaltim)

1 pkt 16.000

26 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pantoloan

Pantoloan (Sulteng)

1 pkt 40.000

27 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Ahmad Yani - Ternate

Ternate (Malut) 1 pkt 30.000

28 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Depapre

Depapre (Papua) 1 pkt 10.000

29 Subsidi Pelayaran Perintis di 32 pang-kalan antara lain : Meulaboh, Tg.

19 Propinsi di Seluruh

60 trayek 274.000


VI-4

Pinang, Teluk Bayur, Bengkulu. Surabaya, Tg. Wangi, Bima, Kupang, Sintete, Singkawang, Sukamara, Pulang Pisau, Kota baru, Bitung, Tahuna, Tilamuta,Pagimana, Kolonedale, Kenda-ri, Makassar, Ambon, Mamuju, Saum-laki, Tual, Ternate, Sanana, Babang, Jayapura, Merauke, Biak, Sorong dan Manokwari

Indonesia

30 Lanjutan Pembangunan Kapal 2000 GT Sulawesi Barat dan Maluku

Utara

2unit 50.000

31 Lanjutan pembangunan Kapal Perintis Seluruh Indonesia

I unit 750 DWT, 1 unit 500 DWT

9.000

32 Lanjutan Pembangunan kapal patroli, pengadaan peralatan SAR Laut, pengadaan pemadam kebakaran dan Pengadaan peralatan ISPS Code untuk

Seluruh Indonesia

20 unit Kapal Patroli Kelas III 1 unit Kelas I-B

187.505


Pelabuhan Semarang dan Ambon 23 unit SAR Laut 33 Pengadaan sarana bantu navigasi

pelayaran (SBNP) Seluruh perairan

laut Indonesia 141 unit Ramsu, 8 unit Mensu 9 unit Ramtun

145.000

34 Lanjutan Pembangunan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port (PHLN)

Jakarta (DKI) 1 pkt 50.000

35 Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional) (PHLN)

Medan (Sumut) dermaga 300 m 142.561

36 Pembangunan Vessel Traffic System di Selat Malaka (PHLN)

Selat Malaka (Kepri)

5 titik 50.000

37 Pembangunan Fasilitas Sistem Telekomunikasi Pelayaran tahap 4 (PHLN)

Seluruh Indonesia

48 titik 356.219

38 Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation (PHLN)

Seluruh Indonesia

I paket SBNP 15.000

39 Indosrep Project ( Multi years by Danida Denmark): Indonesia Ship Reporting System / Vessel Traffic Information System termasuk supervisi (PHLN)

Kantor Pusat VTIS di 18 lokasi tersebar di seluruh perairan Indonesia

42.619

40 Dana pendamping untuk Indosrep Project ( Multi years by Danida Denmark): Indonesia Ship Reporting System / Vessel Traffic Information System termasuk supervisi

Kantor Pusat Pengadaan VTIS sebanyak 18 lokasi tersebar di seluruh perairan Indonesia

0.400

41 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bau-Bau

Bau-Bau (Sultra) dermaga 50 x 15 (m2) dan 70 x 15 (m2), trestel 147 x 8 (m2) dan fasilitas darat

6.900

42 Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Tembaga

Probolinggo (Jawa Timur)

dermaga 93 x 18,5 (m2), trestle 3.648 m2

35.000


VI-5

dan causeway 545 m II Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Transportasi Laut

1 Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Lhokseumawe(NAD), Muntok (Babel), Toboali (Sadai Babel), Teluk Bayur (Sumbar), Palembang (Sumsel), Brebes- Tegal-Batang- Juwana (Jateng), Sampit (Kalteng), Kumai (Kalteng), Samarinda (Kaltim), Manado (Sulut)

13 Lokasi 90.000


2 Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dan

Keselamatan Pelayaran lainnya Seluruh Indonesia

68.615

III Kegiatan Dasar dan Keperintisan

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2009

1

Pembangunan baru kapal perintis type 750 DWT, 500 DWT dan Type-2000

wilayah terisolir 1 unit Kapal Perintis 101.000 750 DWT 1 unit 500 DWT 1 unit Type-2000

2 Pembangunan Kapal Patroli Kantor Pusat 116.000 3 Pembangunan/pengembangan faspel di

daerah terisolir yang disinggahi kapal perintis

Daerah terisolir 1 paket 578.358

4 Kajian/Study Teknis, Desain Bidang Transportasi Laut

Kantor pusat 1 paket 60.000

IV Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

Prov. Aceh 1 paket 61.189

V Program Restrukrusasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut

Kantor pusat 1 paket 546,6

VI Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Kantor pusat 1 paket 1020


VI-6

BAB VII PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

TAHUN 2010

A. KONDISI UMUM

Didalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Departemen Perhubungan tahun 2010, pemba-ngunan tansportasi udara ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu strategi pemulihan dan penataan penyelen-ggaraan perhubungan udara, serta strategi pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan transportasi udara, yang dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan transportasi udara; meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan dengan penerapan manajemen mutu untuk memenuhi kebutuhan (demand) jasa transportasi udara, menciptakan iklim usaha jasa transportasi dalam persaingan yang sehat dan kondusif menuju industri penerbangan yang efisien, efektif, kompetitif dan berkelanjutan, yang mendorong minat investasi pihak swasta; dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, serta mampu mendukung penanganan bencana.

Prioritas pembangunan bandar udara di Indonesia didasarkan pada : 1. Pemeliharaan/perawatan dalam pemenuhan standar keselamatan

dan keamanan penerbangan; 2. Pembangunan/pengembangan bandar udara bagi pengoperasian

pesawat sejenis B 737 untuk ibukota provinsi dan pembangunan Bandar Udara yang ramah terhadap lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim global (climate change);

3. Perhatian khusus kepada pengembangan bandar udara pada daerah terisolasi, daerah perbatasan terutama kawasan / daerah tertinggal dan daerah rawan bencana;

4. Pemenuhan permintaan jasa transportasi udara saat ini dan yang akan datang, didasarkan pada analisis permintaan versus kapasitas.

Prioritas pembangunan transportasi udara pada tahun 2010 yaitu: 1. Penyediaan Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM

Penerbangan Perintis yang tersebar dibeberapa propinsi di Indonesia;

2. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan; 3. Pengadaan dan pemasangan Jakarta Automatic Air Traffic System

(JAATS);


VII-1

4. Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo; 5. Pembangunan Bandar Udara Waghete Baru; 6. Pembangunan Bandar Udara Pengganit (Pengganti Dumatubun); 7. Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai Pengganti Bandar

Udara Polonia-Medan; 8. Pembangunan Bandar Udara Seram Bagian Timur; 9. Pembangunan Bandar Udara Pangsuma – Putusibau

10. Pembangunan/Peningkatan Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran;

11. Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar; 12. Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok-Sorong; 13. Pengembangan/Peningkatan Bandara di Daerah Perbatasan,

terpencil dan Rawan Bencana; 14. Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri.

Upaya dan hasil-hasil yang dicapai untuk Pembangunan Prasarana Bandar Udara berdasarkan KM 44 tahun 2002 adalah 187 bandar udara yang terdiri penyelenggara UPT Ditjen Hubud sejumlah 162 bandara termasuk bandara Hang Nadim yang diselenggarakan oleh Badan Ototorita Batam, 13 Bandara yang dikelola oleh PT (Persero Angkasa Pura I dan 12 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Hingga tahun 2008 terdapat beberapa pembangunan bandar udara yang telah dan akan dilanjutkan secara bertahap untuk melayani penerbangan umum yang merupakan bandara-bandara baru yaitu bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi, Dumatubun baru, Waghete baru. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan perbatasan untuk mengantisipasi bencana serta melaksanakan pengamanan wilayah Indonesia (secara security approach maupun prosperity approach) dibuat program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk didarati pesawat sekelas F-27 / C-130 Hercules pada lokasi yang sudah atau belum ada bandara dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan pendanaan. Pembangunan fasilitas landasan yang tersebar di seluruh bandara di Indonesia pada tahun 2007 seluas 330.752 m2, dengan pembangunan fasilitas bangunan seluas 11.708 m2 dan pembangunan fasilitas terminal pada tahun 2007 seluas 2.253 m2. Pada tahun 2008 Pembangunan fasilitas landasan meningkat menjadi seluas 982.170m2, dengan pembangunan fasilitas bangunan pada tahun 2008 seluas 56.957 m2, dan pembangunan fasilitas terminal 1.161 m2.

Untuk menunjang aktivitas penerbangan malam dan meningkatkan minimal operasional (visibility), bandara telah dilengkapi dengan lampu landasan (Runway Light ), diantaranya dilengkapi dengan lampu pendaratan PALS (Precision Approach Lighting System) dan


VII-2

dilengkapi dengan MALS (Medium Approach Lighting System). Hingga tahun 2008 jumlah peralatan PALS yang terpasang di beberapa bandara sebanyak 29 unit dan MALS sebanyak 20 unit.

Hingga tahun 2007 telah terpasang sebanyak 31 unit peralatan Instrument Landing System (ILS) yang terdapat di 27 lokasi bandara. pada tahun 2008 terdapat pemasangan ILS sebanyak 7 unit pada bandara Depati Amir, Kalimarau, Sultan Babullah-Ternate, Sentani-Jayapura, Abdurahman Saleh-Malang, Hang Nadim-Batam, dan Fatmawati-Bengkulu, sehingga hingga 2008 telah terpasang peralatan ILS sebanyak 38 Unit.

Dalam rangka pemantauan dan pengamatan penerbangan, secara bertahap dialokasikan pemasangan RADAR. Pemasangan RADAR pada tahun 2008 yaitu pemasangan Radar PSR di Bandara Sentani. Hingga tahun 2008 telah terpasang peralatan RADAR sebanyak 37 Unit di 20 lokasi yang terdiri dari PSR (Primary Survellance Radar) sebanyak 14 Unit, SSR (Secondary Surveillance Radar) sebanyak 17 Unit, dan MSSR(Monopulse Secondary Surveillance Radar) sebanyak 6 unit.

Jumlah peralatan NDB sebagai peralatan navigasi sampai dengan tahun 2008 telah terpasang sebanyak 173 unit. dan hingga sekarang tidak ditambah lagi terkait dengan perkembangan teknologi navigasi. Penggunaan NDB saat ini hanya dibatasi sebagai locator system untuk pendaratan presisi (ILS) saja, sedangkan untuk menunjang approach dan enroute, menggunakan DVOR dan DME sehingga jumlahnya tidak ditambah.

Pemasangan DVOR/DME pada tahun 2007 telah terpasang yaitu DVOR sebanyak 67 unit dan DME sebanyak 66 unit. Hingga tahun 2008 jumlah peralatan DVOR yang terpasang meningkat menjadi 74 unit dan DME sebanyak 79 unit. Dengan dipasangnya alat tersebut, maka proses pendekatan dan pendaratan pesawat udara yang sebelumnya dilakukan dengan prosedur visual (visual approach) akan meningkat menjadi prosedur instrumen non presisi, sehingga dapat meningkatkan aspek keselamatan penerbangan. Hingga saat ini kebutuhan DVOR/DME untuk enroute sudah mencukupi, sedangkan untuk kebutuhan approach, perlu dikaji secara selektif.

Untuk peralatan komunikasi penerbangan sampai dengan tahun 2007 telah terpasang 387 unit HF-SSB (High Frequency Single Side Band), sebagai fasilitas komunikasi point to point (Ground to Ground )antar bandara. Sedangkan untuk peralatan komunikasi Air to Ground sampai tahun 2007 antara lain pemasangan VHF-portable sebanyak 142 unit, dan VHF-ER 28 set. Dan pada tahun 2008 pemasangan VHF-portable bertambah menjadi 160 unit dan VHF-ER sebanyak 30 set. Dengan penambahan peralatan tersebut sebagian bandara telah mengalami peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan yang


VII-3

semula bersifat informatif menjadi aktif (positif controlled), Hingga tahun 2008 jumlah bandara dengan pelayanan lalu lintas udara ADC sebanyak 45 bandara, pelayanan APP(Approach controle) sebanyak 20 bandara, dan ACC(Area Controle) sebanyak 2 bandara.

Sebagai penunjang operasional dan keamanan maka tiap-tiap bandara dilengkapi dengan peralatan security. Peralatan Security X-Ray dan kelengkapanya di bandara, pada tahun 2007 peralatan security X-Ray telah terpasang sebanyak 254 unit dan hingga tahun 2008 bertambah menjadi 291 unit yang terdiri dari peralatan X-Ray Bagasi, Kargo dan cabin. Penambahan termasuk penggantian peralatan tersebut telah meningkatkan kecepatan dalam pemeriksaan/pendeteksian barang bawaan yang berbahaya terhadap penerbangan dan calon penumpang pesawat.

Guna peningkatan pelayanan dan kualitas informasi yang diperlukan bagi calon penumpang pesawat udara dilakukan pemasangan peralatan FIDS beserta kelengkapannya. Pemasangan peralatan Flight Information Display System (FIDS) dan Public Adress System (PAS) pada tahun tahun 2007 sebanyak 30 unit FIDS dan 36 unit PAS. Hingga tahun 2008 jumlah FIDS bertambah menjadi 33 unit dan PAS sebanyak 39 unit. Selanjutnya penambahan peralatan Integrated Ground Communication System (IGCS) 1 unit pada tahun 2006 sehingga jumlahnya menjadi 3 unit di 3 bandara. Dan pada tahun 2007 penambahan peralatan Integrated Ground Communication System (IGCS) sebanyak 1 unit sehingga jumlahnya menjadi 4 unit di 3 bandara. Dengan dipasangnya peralatan IGCS telah mengurangi penggunaan jumlah jalur frekuensi dan meningkatnya kualitas komunikasi antar unit kerja terkait di bandara. Sebagai penunjang kegiatan operasional terutama bagi bandara – bandara yang memiliki kebutuhan daya listrik yang besar pemasangan genset menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang operasional peralatan-peralatan penunjang keselamatan penerbangan. Pemasa-ngan peralatan genset disesuaikan dengan kebutuhan daya dan kapasitas bandara. Pada tahun 2006 sebanyak 5 unit dari tahun sebelumnya sehingga jumlahnya menjadi 196 unit. Dan pada tahun 2007 peralatan genset terpasang sebanyak 571 unit. Hingga tahun 2008 peralatan genset berjumlah 607 unit. Dengan pemasangan termasuk penggantian peralatan genset tersebut diharapkan terpenuhi ketersediaan catu daya listrik untuk mendukung operasional peralatan di bandara.

Dalam mengantisipasi perkembangan arus lalu lintas udara dan teknologi CNS/ATM serta mengatasi keterbatasan yang ada saat ini dan menampung pertumbuhan transportasi udara dimasa datang, pada tahun 2008 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: Implementasi penggunaan GNSS sebagai alat bantu navigasi


VII-4

penerbangan; Restrukturisasi ATS rute; Implementasi RNP (Required Navigation Performance)/RNAV(Radio Area Navigation) pada ATS routes tertentu; Implementasi RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) (mulai FL290 hingga FL410); Persiapan penerapan otomasi peralatan ATS di Makassar (MAATS) untuk CPDLC dan ADS-C serta ADS-B; Penerapan prosedur-prosedur operasional berbasis satelit (GNSS) dan CPDLC. Implementasi New English Proficiency; Persiapan modernisasi sistem otomasi di ATC Jakarta (Jakarta Automation Air Traffic System) untuk sistem otomasi di wilayah Barat, direncanakan untuk dilakukan modernisasi mulai tahun 2009; Instalasi sistem peralatan ADS-C dan ADS-B dilokasi yang belum terjangkau RADAR serta sebagai pengganti dan back up untuk sistem RADAR yang usia rata-ratnya sudah tua. Terkait dengan pengelolaan navigasi udara, hingga saat ini akan dilakukan kajian oleh team untuk memformulasikan bentuk kelembagaan dan pengelolaan ANSP (Air Navigation Single Provider) yang tertuang didalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Hingga tahun 2007 jumlah pesawat yang teregistrasi sebanyak 1072 unit dengan rincian : pesawat beroperasi 536 unit, terdiri dari Fix Wings 448 unit dan Rotary wings 88 unit. Pesawat terdaftar AOC 135 (seat < 30) sebanyak 230 unit, AOC 121 (seat > 30) sebanyak 304 unit. AOC 91 (general aviation) sebanyak 102 unit. dan pada tahun 2008 terdapat 962 pesawat yang terdaftar, 702 pesawat udara yang beroperasi, pesawat dengan AOC 135 sebanyak 209 unit, AOC 121 sebanyak 351 unit, AOC 91 sebanyak 142 unit, dengan 58 pesawat udara yang telah dihapus tanda pendaftarannya.

Pada tahun 2007 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi adalah sebanyak 13 perusahaan. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo 1 perusahaan, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal 34 perusahaan, dan perusahaan angkutan udara bukan niaga 25 perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi sebanyak 15 perusahaan. Perusahaan niaga berjadwal khusus kargo sebanyak 4 perusahaan, dan perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebanyak 23 perusahaan.

Pada tahun 2007 jumlah penumpang domestik meningkat sebesar 13% dari tahun 2006 menjadi 39.16 jt penumpang. Pada tahun 2008 jumlah penumpang domestik menurun sekitar 5,16% menjadi 37,41 juta penumpang. Jumlah penumpang luar negeri pada tahun 2007 meningkat sebesar 7% dari tahun 2006 sebanyak 2.96 juta penumpang menjadi 3.19 juta, dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan 19% dari tahun 2007 menjadi 3,96 juta penumpang. Angkutan kargo dalam negeri mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar 288,39 juta ton dari tahun 2006, dan untuk tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 338,23 juta Ton. Sedangkan


VII-5

angkutan kargo luar negeri pada tahun 2006 sebesar 77.86 juta ton meningkat menjadi 42,32 juta ton pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 mengalami penurunan 0,49% menjadi 42,11 juta ton.

Perkembangan Subsidi Operasi Angkutan Udara Perintis selama kurun waktu tahun 2006 - 2008 mengalami peningkatan. Penerbangan Perintis pada tahun 2006 terdapat 7 rute baru yaitu: Tapak tuan – Blang pidie PP, Blang pidie – Aceh PP, Nunukan – Binuang PP, Palangkaraya – Kuala Pembuang PP, Palu – Buol PP, Jayapura – Pagai PP, Timika – Illu PP. Pada tahun 2007 terdapat 12 rute perintis baru : Datadawai – Melak PP, Longbawan – Malinau PP, Long Layu – Malinau PP, Palangkaraya – Buntok PP, Makassar – Tana toraja PP, Makassar – Bua PP, Bua – Masamba PP, Ternate – Gebe PP, Wamena – Lilim PP, Wamena – Apalapsili PP, Wamena – Mindiptanah PP, Timika – Dekai PP dan pada tahun 2008 terdapat 6 rute perintis baru : Banda Aceh – Tapak Tuan PP, Medan – Blang Pidie PP, Palu-Poso PP, Manado-Naha PP, Kendari – Bau-Bau PP, Langgur – Larat PP. Namun untuk rute Kendari – Bau-Bau PP subsidi dihapus karena tidak ada operator, begitu juga untuk rute Palangkaraya – Kuala Kurun PP, Palangkaraya – Kuala Pembuang PP dan Palangkaraya – Buntok PP dikarenakan tidak ada operator yang melayani.

Terkait dengan peraturan dan regulasi penerbangan nasional, sebagai tindak lanjut penerbitan UU No.1 Tahun 2009 saat ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta peraturan peraturan pelaksana lainnya. Pada tahun 2008 terdapat beberapa peraturan Dirjen Perhubungan Udara mengenai persetujuan pengujian peralatan Ground Support Equipment (GSE) yang dilakukan melalui SKEP/89/IV/2008 dan SKEP/91/IV/2008. Peraturan Dirjen Hubud No. 95 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis penanganan Petugas Pengamanan dalam Penerbangan (In-Flight Security Officer/Air Marshal) pesawat udara niaga asing. Peraturan Dirjen Hubud No.195/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval), juga peraturan mengenai Sertifikasi Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK serta petugas Salvage melalui SKEP Dirjen No.199/IX/2008.

Terkait dengan aspek Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, didalam mencapai suatu tingkat keselamatan penerbangan yang diinginkan diperlukan metode dan tindakan-tindakan tertentu salah satunya adalah Safety Management System (SMS), yaitu suatu pendekatan terorganisir untuk mengelola keselamatan, yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan, tanggung jawab, kebijakan dan prosedur. Sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari SMS, yaitu kegiatan sertifikasi operasi bandar udara, sertifikasi peralatan keamanan, dan sertifikasi pesawat udara.


VII-6

Sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari Safety Management System yaitu: mengidentifikasi beberapa gejala yang menyebabkan kecelakaan; menindak lanjuti perbaikan yang harus dilaksanakan untuk meyakinkan standar tingkat keselamatan selalu terjaga; memonitor secara berkesinambungan dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap tingkat keselamatan penerbangan; kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Sertifikasi Operasi Bandar Udara Pada 57 bandara, Sertifikasi peralatan keamanan pada 2 bandara, Sertifikasi pesawat udara pada 536 pesawat udara, Sertifikasi Fasilitas Peralatan RDPS Medan, Sertifikasi Fasilitas MAATS, Pembuatan Peraturan (PP, KM) terkait dengan pelaksanaan Safety Management System (SMS), Pembuatan organisasi formal yang terkait dengan pelaksanaan SMS.

Pelarangan terbang maskapai Penerbangan Nasional pada wilayah Eropa sampai dengan tahun 2009 telah dicabut pada bulan Juli 2009 seiring dengan kebijakan – kebijakan dari Ditjen Perhubungan Udara dalam menindaklanjuti hasil audit ICAO, diantaranya melakukan restrukturisasi organisasi kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara dengan dikeluarkannya KM 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan struktur baru yaitu (1) Direktorat Angkutan Udara (2) Direktorat Bandar Udara (3) Direktorat Keamanan Penerbangan (4) Direktorat Navigasi Penerbangan (5) Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Peningkatan safety oversight, Peningkatan inspektur Ditjen Hubud, Pengaktifan PPNS, Penindaklanjutan hasil ICAO USOAP audit, peningkatan anggaran operasional, melaksanakan training SMS, mengeluarkan safety circular, dan merevisi beberpa peraturan penerbangan yang ada mengacu kepada ketentuan dari ICAO.

Kualitas Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Flight Information Region Indonesia melalui Breakdown of Separation (BOS) adalah situasi dimana pesawat udara berada pada posisi diluar area separasi baik lateral maupun vertikal yang sudah ditetapkan. Breakdown of Coordination (BOC) adalah situasi dimana terjadi penurunan pela-yanan akibat menurunnya kualitas koordinasi antar unit pelayanan, atau unit pelayanan dengan pesawat udara. Data BOS dan BOC terdiri dari lokasi dan tanggal kejadian, ATS unit dan pesawat terbang terkait serta informasi faktual dilapangan. Sesuai dengan data yang telah dilaporkan sejak 2001 hingga 2008, kecenderungan BOC adalah naik seiring dengan kenaikan jumlah pergerakan pesawat (data aircraft departure) namun dengan gradien yang rendah, sedangkan untuk BOS cenderung tetap. Untuk mengurangi kejadian BOS dan BOC dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan, Ditjen Hubud telah menyiapkan berbagai hal, yaitu: pembuatan Letter of Operation Agreement antar Bandara yang saling terkait serta antar ACC negara tetangga. Dengan Letter of Operation


VII-7

Agreement yang telah terbentuk adalah: (1) LOA antara Bandara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru dengan bandara AFIS yang terletak di Propinsi Riau (Dumai info, Pelelawan info, Pasi Info, Rumbai) (2) LOA antara ACC Makassar, APP Juwata Tarakan dan TWR Bandara Kalimarau. (3)Pemenuhan kemampuan Controller /pemandu lalu lintas udara untuk berbahasa Inggris penerbangan. Pelaksanaan Diklat Diploma IV (RADAR) Refreshing Course serta Diklat ATC Check Controller bagi ATC, Penerbitan Approval ATS Training School.

Dibidang navigasi penerbangan, Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang mengatur tentang sertifikasi fasilitas navigasi (CASR part 171), pelayanan navigasi (CASR part 172), prosedur penerbangan (CASR part 173) dan informasi aeronautika (CASR part 175). Dibidang pelayanan bandar udara juga sudah disiapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil tentang bandar udara (CASR part 139).

Pada tahun 2006 Ditjen Perhubungan Udara telah menerapkan National Single Window (NSW) sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Upaya yang telah dilakukan adalah perbaikan prosedur penyampaian notice of arrival, evaluasi penetapan tarif berupa pengenaan tarif perhari dan penataan gudang serta Pembangunan terminal kargo, penataan prosedur dan lay out terminal serta sosialisasi proses pelayanan kargo selama 24 jam. Dalam rangka mempercepat pembentukan ASEAN Economic Community sebagaimana tertuang dalam Declaration Of Asean Concord II (Bali Concord II), negara-negara anggota ASEAN melalui Agreement to Establish and implement The Asean Single Window (ASW). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan sistem National Single Window Bandar Udara Soekarno Hatta telah melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka Implementasi Single Window di Bandar Udara dan spesifikasi sarana pendukung prototype aplikasi NSW. Peluncuran kegiatan dimaksud dil;akukan pertengahan Desember 2008 melibatkan beberapa airline, dan kargo handling sebagai peserta uji coba. Dan untuk meendukung dilakukan sosialisasi kepada penyelenggara Bandar Udara, Airline, komunitas kargo, ground handling, warehouse operator.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan telah di keluarkan keputusan tentang Pembatasan Umur Pesawat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 tahun 2006 tentang pembatasan pesawat udara kategori transport untuk penumpang, dimana pesawat udara yang boleh didaftarkan untuk pertama kali di Indonesia adalah yang berusia kurang dari 20 tahun atau kurang dari 50000 cycle. Dan sebagai upaya pengawasan dan peningkatan keselamatan penerbangan dan pemenuhan regulasi serta


VII-8

kelancaran angkutan udara telah dilakukan ramp-check yang berkala dan pada periode 31 Desember 2008 pada 14 (empat belas) lokasi dan 2 (dua) lokasi Adbandara (Soekarno Hatta dan Bali) dengan hasil pesawat yang dilakukan inspeksi 331 unit dari 22 operator. Dalam kegiatan ramp-check dilakukan rutin pada waktu khusus seperti Lebaran, Natal, dan Tahun baru.

Dalam Kerjasama Luar Negeri Angkutan Udara Internasional untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di dunia penerbangan, Indonesia telah menyiapkan kebijakan-kebijakan angkutan udara guna meningkatkan daya saing dunia penerbangan di Indonesia. Liberalisasi angkutan udara di Indonesia dilakukan secara bertahap mengingat kendala-kendala sebagai berikut : Kinerja perusahaan nasional belum optimal untuk mengembangkan cakupan usaha dan meningkatkan daya saingnya; Potensi demand sebagian besar kota-kota di Indonesia yang mempunyai bandar udara internasional masih rendah, sehingga penerapan open sky secara langsung hanya terfokus pada kota-kota yang market demand-nya tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan dan Padang; Pandangan masyarakat dunia terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia dan perangkat hukum yang belum terintegrasi dengan baik (bersifat sektoral).

Dengan liberalisasi yang dilakukan secara bertahap, Indonesia diharapkan memperoleh manfaat dari : Pertumbuhan perdagangan dan pariwisata; Pengembangan industri penerbangan; Pertumbuhan ekonomi daerah karena ada hubungan udara langsung dengan negara lain termasuk sektor pariwisata; Menciptakan dan Menguatkan hubungan serta kerjasama antar airlines internasional bagi perusahaan penerbangan; Meningkatkan daya saing airlines nasional terhadap airlines asing; Kerjasama antara airlines nasional dan asing serta menghindari terjadinya “back-track traffic”.

Dalam tahun 2008 terdapat beberapa yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara terutama dalam peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, diantaranya: pertemuan Conference Roadmap to Safety dalam rangka percepatan pencabutan larangan terbang oleh EU dan pertemuan ini diselenggarakan oleh European Commision yang diikuti oleh seluruh tenaga Inspektor Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kegiatan pelatihan Risk Assesment selama 3 hari yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific-Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2008. Penyerahan Corrective Action Plan dari hasil temuan ICAO USOAP pada bulan Mei 2008 selama 12 hari di Ngurah-Rai Denpasar. Pertemuan 2nd Steering Committe Meeting Cooperative Arangement for Preventing the Spread of Communicable Diseases Through Air Travel (CAPSCA) yang dihadiri oleh 80 peseta yang terdiri dari 30 delegasi dari 11 negara anggota/administrasi ICAO. Pertemuan sidang thee 3rd


VII-9

D-8 Working Group on Civil Aviation and Director General Meeting tanggal 17 s.d 18 Juni 2008 di Bali. Pelaksaanaan training Carrier Liaison Training (Identification of Travel Document) kerjasama Ditjen Hubud dengan Embassy of the United States. Penyelenggaraan Seminar A Single National Air Navigation Service Provider (ANSP) yang dihadiri Menteri Perhuubungan, Dirjen Perhubungan, Presiden ICAO Roberto Kobeh Gonzales dan beberapa Pembicara dari Perwakilan ASA Australia, JICA, IATA, CANSO, dan INACA. Maksud dari kegiatan ini adalah dalam memberikan masukan bagi peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Terdapat beberapa tingkatan yang dilakukan dalam liberalisasi angkutan udara, yaitu Forum WTO adalah forum mondial (dunia/ global) yang beranggotakan semua negara di dunia dan hingga saat ini masalah liberalisasi angkutan udara yang dibahas hanya mengenai “jasa penunjang (soft rights)”, yang tertuang dalam GATS Annex on Air Transport, yaitu Aircraft repairs and maintenance, Selling and marketing of air transport dan Computer reservation system (CRS). Permasalahan di dalam forum WTO yang terkait masalah Air transport adalah masih adanya perbedaan masalah kewenangan antara WTO dengan ICAO dalam meliberalisasikan bidang hard rights.

Posisi Indonesia hingga tahun 2008 belum membuat komitmen, karena prioritas liberalisasi angkutan udara masih di tingkat regional (ASEAN), sedangkan liberalisasi angkutan udara di tingkat APEC membahas bidang-bidang angkutan udara yang tertuang dalam 8 opsi yang terkait dengan Airlines Ownership and Control, Secara umum Indonesia menggunakan prinsip substansial ownership and Effective Control dan Multiple Airlines Designations (no restriction).

Indonesia telah menerapkan dalam setiap perjanjian antara lain tarif (double disapproval). Indonesia telah mengarah pada double disapproval dengan beberapa ketentuan pengaman. Dalam Air Freight (more relaxation arrangement than passengers), Indonesia telah merelaksasi pengaturan hak angkut untuk air freight, Airline’s Cooperative Arrangment (eq. Third Country Code Sharing), dimana Indonesia membuka kerjasama komersial dalam bentuk third party code sharing dengan persyaratan 5th freedom rights bagi airlines pihak ketiga, Charter Services (Competitor sechedule Airlines). Secara umum charter merupakan supplement bagi schedule services, yakni Market Access (Open all international Airport). Semua bandara internasional Indonesia terbuka untuk asing, Doing Business (free transfer of earning, free to open repre-sentative, free to sell and advertise airlines product, etc) dan Indonesia cukup terbuka dalam hal doing business matters.

Liberalisasi di tingkat ASEAN membahas 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Soft Right (jasa penunjang penerbangan) yang diatur dalam ASEAN


VII-10

Framework Agreement on Services (AFAS) yang meliputi Computer Reservation System (CRS), Aircraft main-tenance and Repairs, Sales and Marketing, Aircraft Leasing Without Crew. Posisi Indonesia telah membuka keempat bidang tersebut sampai dengan mode 3, yaitu dengan kepemilikan asing maksimal 49% (kecuali Aircraft Leasing Without Crew yang hanya dibuka untuk mode 1 dan 2) dan dalam Bidang Hard Right (jasa penerbangan) yang dibagi menjadi 2(dua) yaitu : angkutan kargo dan angkutan penumpang. Untuk Hard Right liberalisasi dilakukan dengan mengacu pada ASEAN Roadmap Integration on Air Travel Services. Mengingat Roadmap adalah kesepakatan ASEAN yang bersifat mengikat para anggotanya, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus tunduk pada Roadmap dimaksud.

Sidang ATWG ke 17, 8-10 April 2008 menghasilkan final Text Draft ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air/Air Freight Services yang siap ditandatangani oleh para Menteri Transportasi ASEAN pada waktu yang ditentukan kemudian. Indonesia menyatakan belum siap untuk meliberisasi beberapa bidang jasa dan akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

BIMP-EAGA Working Group on Air Linkages pada daerah-daerah yang dikembangkan adalah Bandar Seri Begawan - Brunei, Pontianak, Tarakan, Manado, Balikpapan – Indonesia, Miri, Labuhan, Kota Kinabalu, Kuching – Malaysia dan Davao, General Santos, Zamboanga, P. Princessa, Mindanao – Philippina. Konsep 3rd & 4th yaitu kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat tidak dibatasi, 5th freedom yaitu dilakukan dengan ketentuan penambahan per tahun 2 (dua) point sejak tahun 2006 Multi designnated airlines.

Kegiatan 5th Transport, Infrastruktur & ICT Cluster Meeting BIMP-EAGA, Brunei 2-4 April 2008. Hasilya adalah Batavia Air telah mengubah usulan untuk melakukan penerbangan dengan hak angkut kelima pada rute Pontianak-Kuching-Bandar Seri-Begawan menjadi penerbangan dengan hak angkut ketiga dan keempat pada rute Pontianak-Kuching dan Pontianak-Bandar Seri Begawan. Indonesia membuka point tambahan dengan mengajukan 4 (empat] point yakni: Balikpapan, Pontianak, Manado, dan Tarakan. Indonesia (PT. Angkasa Pura I) melaporkan kebijakan pemberian insentif kepada perusahaan angkutan udara Negara anggota BIMP-EAGA yang beroperasi di designated point Indonesia, dengan pemberian potongan harga landing fee hingga 50% (tergantung load factor) bagi rute baru di Balikpapan dan Manado, serta free parking fee untuk airlines yang parkir di apron kurang dari 2 jam. Penetapan Balikpapan sebagai tambahan hub gateway BIMP-EAGA, selain kota Kinabalu dan Bandar Seri Begawan.

IMT-GT, merupakan kerjasama sub-regional diantara 3 negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan untuk mengem-


VII-11

bangkan wilayah perbatasan antara 3 negara. Daerah-daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah : Medan, Banda Aceh, Nias, Padang; Di Malaysia : Ipoh, Langkawi, dan Penang, sdangkan di Thailand: Hat Yai, Pattani, Narathiwat, Phatthalung, Trang dan Nakhon Si Thammarat. Pada tahun 2008 dlaksanakan IMT GT Strategic Planning Meeting 2008, Phuket Thailand pada tanggal 28-30 Januari 2008. Sidang membahas Joint Statement dari hasil Pertemuan Summit IMT-GT ke 3 yang telah diselenggarakan pada bulan Nopember 2007, diantaranya yaitu: perluasan wilayah IMT-GT termasuk 6 propinsi di Thailand sebagai wilayah baru yaitu: Phuket, Phang Nga, Krabi, Ranong, Chumphon dan Surat Thani, penetapan secara resmi Visit IMT-GT 2008.

Pada tahun 2005 Indonesia telah melakukan perjanjian hubungan udara dengan 68 negara. Pada tahun 2006 Indonesia telah melakukan 9 kali perjanjian hubungan udara bilateral. Perjanjian bilateral tersebut terdiri dari 3 perjanjian dengan negara baru (Islandia, Yunani dan Kenya) dan 6 perjanjian untuk merevisi MOU (UAE 2 kali perte-muan, Kamboja 2 kali pertemuan, Saudi Arabia dan Oman). Dengan tambahan 3 negara baru, sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara dengan 71 negara yang terdiri dari 2 negara di belahan Amerika Utara, 26 negara Eropa, 13 negara ASIA, 10 negara ASEAN, 5 negara Afrika, 11 negara Timur Tengah/Arab dan 4 negara Pasific. Dari 71 negara yang telah membuat perjanjian hubungan udara dengan Indonesia, 22 negara telah merealisasikan perjanjian tersebut. Sampai dengan tahun 2008 Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara bilateral dengan 71 negara. Negara-negara mitra Indonesia berdasarkan wilayah adalah: (1) Amerika Utara : 2 Negara (2) Eropa : 26 Negara (3) Asia : 14 Negara (4) Asean : 10 Negara (5) Afrika : 6 Negara (6) Timur Tengah/Arab : 10 Negara (7) Pacific : 3 Negara

Jumlah perjanjian hubungan udara bilateral 71 negara, 36 operator penerbangan dari 22 negara melaksanakan penerbangan ke 11 kota tujuan di Indonesia (Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado), 9 perusa-haan penerbangan nasional terbang ke 12 negara (Hongkong, RR.China, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Philipina, Australia, Selandia Baru dan Arab Saudi) dengan 25 kota tujuan di mancanegara.

Pelaksanaan angkutan Haji pada fase pertama (keberangkatan) yang dimulai tanggal 4 Nopember 2008 s.d 10 Januari 2008 dilaksanakan


VII-12

melalui 11 embarkasi yaitu dengan pesawat Garuda Airline pada Embarkasi Banda Aceh, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Banjar-masin, Makassar, serta dari embarkasi Surabaya. Dan dengan pesawat Saudi Arabian Airlines melayani embarkasi Medan, Batam, Jakarta dan sebagian jemaah haji Surabaya.

Selama periode 5 Nopember 2008 s.d 2 Desember 2008 (phase I pemberangkatan) telah diberangkatkan sebanyak 192.179 jemaah haji yang tergabung dalam 493 Kloter. Selama periode 14 Desember 2008 s.d 10 Januari 2009 (phase II pemulangan), telah dipulangkan sebanyak 191.773 jemaah haji yang tergabung dalam 492 kloter.

B. SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran Pembangunan Transportasi Udara tahun 2010 adalah: 1. Terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum serta

kualitas pelayanan, kenyamanan, dalam penyelenggaraan transportasi udara;

2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi Udara yang stabil dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (sustainable growth);

3. Terwujudnya persaingan usaha yang kompetitif didalam industri penerbangan nasional, yang menjamin kelangsungan usaha;

4. Terwujudnya aksesibilitas pelayanan angkutan udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan dan ketahanan Nasional;

5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing;

6. Peningkatan keselamatan operasi dengan mengacu kepada aturan Internasional (ICAO) serta Pelaksanaan dan Implementasi dari Undang – Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan penetapan peraturan-peraturan pelaksananya.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN Strategi pembangunan perhubungan udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan udara kepada masyarakat,


VII-13

baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor transportasi udara dalam jangka menengah (2010-2014) yang diimplementasikan pada pembangunan tiap tahunnya. Strategi Pembangunan perhubungan udara pada tahun 2010 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Strategi Pembangunan perhubungan udara dalam Renstra (2010-2014) yaitu:

a. Pembangunan perhubungan udara dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost recovery), baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

b. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan udara memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Pembangunan perhubungan udara difokuskan pada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.

d. Pembangunan perhubungan udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development).

e. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui dua pendekatan sekaligus yaitu mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market failure).

f. Pembangunan perhubungan udara dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan nasional.

g. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan meng-ikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan, baik skala kecil, menengah maupun skala besar.


VII-14

D. PROGRAM PEMBANGUNAN Pembangunan Transportasi Udara pada tahun 2010 bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil serta peningkatan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan prioritas menunjang pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja yang dijabarkan dalam 4 program yaitu:

1. Program Pembangunan Transportasi Udara, bertujuan untuk mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional melalui, menjamin implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan menciptakan daya saing industri angkutan udara nasional dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara selektif dalam menghadapi pasar global;

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara, bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan, dan On Time Performance serta Implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal;

3. Program Restrukturisasi dan Kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta mewujudkan penyempurnaan peraturan dibidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional.

4. Program Penyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan dan Kenegaraan, bertujuan untuk menjamin peningkatan kemampuan personal dibidang teknis dan operasi harus memiliki sertifikat kecakapan personal (SKP) serta tenaga manajer dan administrasi secara bertahap harus mengikuti jenjang pendidikan keprofesionalan dibidang transportasi udara.

Uraian kegiatan ke 4 program tersebut dengan biaya dari APBN sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2010 hasil trilateral meeting tanggal 27 April 2009 adalah sebagai berikut:


VII-15

TABEL VII – 1 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

TRANSPORTASI UDARA

No Program Lokasi Jumlah Rp (juta) 1 Fasilitas Landasan

- Landasan Pacu - Taxiway - Apron

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sula-wesi, NTT, Maluku, Malu-ku Utara, Papua dan Papua Barat

425.000 M2

155.964

2 Bangunan danTerminal - Gedung Kantor - Rumah Ops, Bangunan

operasional - Terminal - Jalan, Parkir, Pagar - Ged.Khusus

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sula-wesi, NTT, Maluku, Malu-ku Utara, Papua dan Papua Barat

76.000 M2

66.119

3 Fasilitas Keselamatan Penerbangan: - Faslektrikpen

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

8 Paket

18.996

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2009

TABEL VII - 2 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN

TRANSPORTASI UDARA No Program Lokasi Jumlah Rp (juta) 1 Penyelenggaraan Operasi-

onal dan Pemeliharaan Perkantoran

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Teng-gara, Maluku, Papua, Papua Barat

1 Paket 101.203

2 Pelayanan Publikasi atau Birokrasi

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Teng-gara, Maluku, Papua dan Papua Barat

1 Paket 380.885

3 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Teng-gara, Maluku, Papua dan Papua Barat

1 Paket 455.415



VII-16

TABEL VII – 3 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

No Program Lokasi Jumlah Rp (juta) 1 Subsidi Angkutan Udara

Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis

Tersebar 15 Provinsi : NAD, Sumut, Sumbar,Kaltim,Kalteng,Sulut, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku,Malut,Papua,Papua Barat

118 rute 3766 drum

249.954

2 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

4000 paket/unit

359.764

3 Pengadaan dan pemasangan Jakarta Air Traffic System DKI Jakarta 1 Paket 270.000

4 Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo

Jambi landas pacu (21.000 m2), Stopway (3.600 m2), Taxiway (5.210 m2), Apron (5.888 m2) dan box culvert (338 m3)

39.148

5 Pembangunan Bandar Udara Waghete Baru

Papua taxiway (2.250 m2), Apron (2.400 m2), Turning Area (1.800 m2), shoulder (19.600 m3), talud (132 m3)

13.987

6 Pembangunan Bandar Udara Pengganti Dumatubun

Maluku landasan, taxiway dan apron tahap I (45.632 m2)

27.000

7 Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan

Sumatera Utara (6 paket), Multi Years Contract

763.412

8 Pembangunan Bandar Udara Seram Bagian Timur

Maluku penimbunan dan pemadatan tanah (120.000 m3)

9.960


VII-17

No Program Lokasi Jumlah Rp (juta) 9 Pembangunan/peningkatan

Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran

Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

250.000

10 Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar

Sulawesi Selatan konstruksi sisi udara tahap II (1 paket), Multi Years Contract

53.985

11 Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok-Sorong

Papua Barat landasan (72.900 m3), ganti rugi tanah (1 paket), fasilitas keselamatan penerbangan (7 pkt), fasilitas bangunan (744 m2)

63.354

12 Pengembangan Bandar Udara Pangsuma-Putussibau

Kalimantan Barat fasilitas bangunan (682 m2, 440 m'), pembebasan tanah (150.000 m2), fasilitas keselamatan penerbangan (1 unit)

15.083

13 Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana

Tersebar di :Sabu, Rote, Nunukan, Tanah merah, Sarmi, Dobo, Saumlaki Baru, Mopah, Lasikin, Binaka, Lasondre, Rokot, Enggano, Melongguane, Nabire, Cutnyakdien, Cut ali, Muk0 muko, Komodo, Wai Oti, Gewayamtana, Wunopito, Namlea, Namrole, Naha, Numfor

254.101


VII-18

No Program Lokasi Jumlah Rp (juta) 14 Pinjaman Luar

Negeri/Hibah Luar Negeri Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulsel, Batam, Sumut, Bali

fasilitas landasan (1 paket), Fas. Keamanan & keselamatan penerbangan (5 paket)

145.520


TABEL VII - 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Program / Kegiatan 2010 Satuan Volume Rp (juta) 1 Belanja Pegawai Mengikat Gaji,

tunjangan/vakasi dan Lembur 166 Satker 192.498

2 Belanja Pegawai Tidak Mengikat - - -

3 Belanja Barang Mengikat 166 Satker 459.276,63

a. Pengadaan ATK

b. Pengadaan Peralatan Penunjang

c. Perjalanan Dinas d. Biaya Pemeliharaan e. Pengadaan Pakaian Dinas

f. Pengadaan Makan Minum/Obat

Pemeriksaan Kesehatan

g. Pengadaan Suku Cadang Faslektrikpen

h.

Pengadaan Barang untuk pelaksanaan Tupoksi

4 Belanja Barang Tidak Mengikat 166 Satker 350.369,83 a. Biaya Sewa (Gedung,

Kendaraan, Mesin Foto Copy dll)

b. Pokja Perencanaan, Pokja

Keuangan dan Pokja Hukum

c. Penunjang Pelaksanaan

Tupoksi



VII-19


VIII-1

BAB VIII PEMBANGUNAN UNSUR PENUNJANG TRANSPORTASI

A. KONDISI UMUM

1. Sekretariat Jenderal Sekretariat jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai kordinator kegiatan Departemen Perhubungan; penyelenggara dan pengelola administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dephub; penyelenggara hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga lain; dan pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

a. Biro Perencanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang disempurnakan dengan KM. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2006, Tugas dari Biro Perencanaan adalah melakukan koordinasi penyusunan rencana, pengolahan dan penelaahan, penetapan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta koordinasi penyediaan infrastruktur melalui kerjasama dan pinjaman/hibah luar negeri, dan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah.

Masih dalam situasi dan kondisi yang masih diliputi krisis keuangan global, tentunya Biro Perencanaan dihadapkan pada berbagai kendala khususnya dalam menentukan program pembangunan sektor transportasi disaat kondisi keuangan pemerintah masih terbatas. Selain itu upaya mencari alternatif pola pembiayaan seperti pinjaman luar negeri tentunya menjadi tidak mudah mengingat semakin besarnya nilai pinjaman luar negeri yang tentunya membebani keuangan negara, selain itu semakin ketatnya persyaratan dari negara kreditor, hal ini membuat pemerintah melakukan pengalihan mekanisme pinjaman melalui penjualan surat berharga.

Pola pendanaan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta saat ini tidak dapat dijadikan pilihan untuk membantu mengatasi penyediaan infrastruktur sektor transportasi yang setiap tahunnya kebutuhan pembiayaannya semakin meningkat.

Dengan adanya kondisi tersebut Biro Perencanaan dituntut secara berkesinambungan menyusun rencana, program maupun kegiatan evaluasi secara akuntabel, efisien dengan tetap memperhatikan skala prioritas dari program pembangunan sektor transportasi.

Selain itu dihadapkan kepada kondisi kompetisi yang ketat diantara para operator dan semakin tingginya tuntutan konsumen atau kualitas pelayanan, hal ini tentunya Biro Perencanaan akan lebih selektif terhadap adanya usulan mekanisme penetapan tarif operator di masa mendatang dengan tetap memperhatikan ketersediaan fasilitas dengan tetap menjaga tingkat kepuasan pengguna jasa transportasi.

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan kepegawaian dan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;

2) Pelaksanaan perencanaan kepegawaian;

3) Pelaksanaan pengembangan pegawai;

4) Pelaksanaan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;

5) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Departemen Perhubungan sebagai institusi yang bertanggung jawab akan terselenggaranya pelayanan jasa perhubungan secara aman, nyaman tepat dan selamat dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel serta mempunyai kompetensi yang sesuai.

Saat ini Departemen Perhubungan secara umum masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti :

1) Kondisi nyata Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 VIII-2


VIII-3

bidang perhubungan diantaranya sebagai Departemen teknis, belum jelas arah pengembangan SDM yang berbasis keteknisan, belum jelasnya karier struktural dan fungsional, pembinaan teknis dan profesional, pola diklat dan kebijakan, strategi serta tahapan implementasi.

2) Salah satu faktor penyebab hal tersebut adalah belum tersusunnya rencana umum pengembangan SDM Perhubungan / cetak biru pengembangan SDM Perhubu- ngan yang mempunyai dasar perhitungan cermat sebagai acuan dalam penyusunan program pengembangan Sumber Daya Manusia di masa depan guna terwujudnya rencana umum pengembangan SDM Perhubungan yang terstruktur dan handal dengan mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan SDM Perhubungan yang berkualitas.

3) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa dan mengharapkan dapat dicapainya :

a) Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa yang pada gilirannya dapat memberdayakan ekonomi nasional.

b) Pemerataan manfaat persaingan atau kompetisi bagi pengguna jasa, baik penyelenggara maupun pemerintah dan akhirnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

c) Perlindungan terhadap pengguna jasa perhubungan dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar dan variasi atau ragam pilihan yang diperoleh;

d) Regulator yang efektif menegakkan (enforce) peraturan dan regulasi dan persyaratan dalam lisensi atau perijinan;

e) Peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dan berkualitas di segala sektor sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan atas teselenggaranya pelayanan prima.

Menghadapi tantangan tersebut di atas, Departemen Perhubungan secara langsung dihadapkan pada kompetisi yang sangat ketat baik secara nasional maupun internasional dalam hal meningkatkan kualitas produk pelayanan dan jasa perhubungan yang pada akhirnya mempunyai implikasi terhadap kesiapan kualitas SDM Aparatur Perhubungan.

c. Biro Keuangan dan Perlengkapan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang disempurnakan dengan KM. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2006, pada Pasal 47 Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi perlengkapan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Dengan banyaknya penyempurnaan peraturan/ ketentuan dibidang keuangan negara, untuk program yang ditempuh oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan meliputi :

1) Upaya menetapkan kriteria-kriteria dalam pembinaan pelaksanaan anggaran dalam hal revisi DIPA, pelaporan dan penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

2) Memprioritaskan penyusunan laporan realisasi daya serap sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran;

3) Mengembangkan sistem pelaporan pelaksanaan anggaran yang cepat dan akurat guna kebutuhan pimpinan dalam mengambil keputusan;

4) Melakukan pembinaan administrasi pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan;

5) Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan dan Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi dan pengelolaan Sistem Barang Milik Negara di Kantor/Satker di lingkungan Departemen Perhu- bungan;

6) Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pengelola anggaran tentang peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;

7) Melakukan pembinaan dan pelaporan serta upaya optimalisasi PNBP pada Kantor / Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perhubungan.

d. Biro Hukum dan KSLN Dengan telah diterbitkannya Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan melengkapi upaya reformasi dan penyempurnaan seluruh Undang – Undang dibidang transportasi. Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dimaksud mengamanatkan 42 substansi yang harus



VIII-5

dituangkan kedalam peraturan pelaksanaan untuk implementasi di lapangan, Di dalam Undang - Undang LLAJ dimaksud terdapat perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan terutama dalam pembagian kewenangan antara Departemen Perhubungan dengan para pihak yang berkepentingan (stake holders).

Perubahan regulasi seluruh Undang – Undang dibidang transportasi bukan hanya terjadi pada penambahan jumlah bab dan pasal yang ada, namun yang lebih penting adalah penambahan substansi dan kebijakan baru di sektor transportasi seperti tampak pada Tabel VIII-1 antara lain :

1) Memberikan kesempatan yg lebih luas kepada swasta / investor untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi;

2) Mengakomodasi otonomi daerah secara proporsional; 3) Menghilangan monopoli; 4) Pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan

operator; 5) Menampung perkembangan angkutan multimoda dan

teknologi serta perkembangan ketentuan Internasional; 6) Partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan

kebijakan dan perencanaan,serta hak-hak dan kewajiban pengguna jasa (konsumen);

7) Pembentukan lembaga baru untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, khususnya fungsi keamanan dan keselamatan di bidang transportasi.

TABEL VIII-1 PENAMBAHAN BAB DAN PASAL PADA UNDANG – UNDANG

SEKTOR TRANSPORTASI

UNDANG- UNDANG

LAMA BARU

PERKERETA- APIAN

UU NO 13 TAHUN 1992

(12 Bab, 46 Pasal)

UU NO 23 TAHUN 2007

(19 Bab, 218 Pasal)

PELAYARAN UU NO 21 TAHUN 1992

(15 Bab, 132 Pasal)

UU NO 17 TAHUN 2008

(21 Bab, 355 Pasal)

PENERBA- NGAN

UU NO 15 TAHUN 1992

(15 Bab, 76 Pasal)

UU NO 1 TAHUN 2009

(24 Bab, 466 Pasal)

LLAJ UU NO 14 TAHUN 1992

(16 Bab, 74 Pasal)

UU NO 22 TAHUN 2009

(22 Bab, 326 Pasal)

Saat ini Biro Hukum dan KSLN bersama para pihak yang berkepentingan (stake holders) dan sub sektor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan ektorat Jenderal Perhubungan Udara, secara marathon sedang dilakukan pembahasan untuk menyusun Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri dan diharapkan dapat terselesaikan pada tahun 2010, kecuali untuk Undang – Undang LLAJ yang masih baru disahkan tahun 2009.

Biro Hukum dan KSLN sebagai salah satu unit di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, harus berupaya untuk dapat menjalankan tugasnya secara efisien, efektif dan responsif khususnya dalam melakukan penyusunan regulasi dan kajian hukum serta menyusun kerangka kerjasama luar negeri yang meliputi penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral di bidang transportasi dengan memperhatikan isu – isu strategis, seperti politik, krisis keuangan global dan perubahan iklim (climate change).

e. Biro Umum Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006 Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pembinaan dan urusan ketatausahaan, keprotokolan, pembiayaan, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan penyiapan pembinaan ketatausahaan,

pembiayaan, dan kerumahtanggaan; 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan

Sekretaris Jenderal; 3) Pelaksanaan urusan keprotokolan; 4) Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; 5) Pelaksanaan penyusunan anggaran Kantor Pusat

Sekretariat Jenderal; 6) Pelaksanaan penatausahaan pembiayaan dan

penggajian Kantor Pusat Sekretariat Jenderal serta pelaporannya;

7) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pusat Sekretariat Jenderal



VIII-7

Di samping tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Biro Umum juga melakukan tugas pembinaan pada unit kerja sebagai berikut: 1) Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Departemen Perhubungan melaksanakan pelayanan kesehatan bagi para pegawai Departemen Perhubungan yang meliputi Pelayanan Klinik Umum, Mata, Jantung Laborat, Rontgent, Fisioterapi, Keluarga Berencana (KB), Asuransi Kesehatan (Askes), Perawatan Gigi dan Mulut;

2) Museum Transportasi Museum Transportasi Departemen Perhubungan berada di kawasan Wisata Nasional Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan wahana edukasi, informasi dan rekreasi bagi masyarakat. Jumlah benda pamer yang berada di dalam dan luar gedung sebanyak 725 koleksi, terdiri dari benda asli, miniatur, replika, photo/ reproduksi dan diorama;

3) Depo Arsip Bandung Depo Arsip Departemen Perhubungan menempati sebuah Gedung bertingkat dua seluas 1.105 M2 berada di jalan Wastu Kencana Nomor 73 Bandung. Arsip yang disimpan di Depo Arsip Departemen Perhubungan Bandung saat ini masih berupa Arsip Tekstual yang terdiri dari arsip-arsip yang sudah inaktif yakni pada periode dibawah tahun 2007;

4) Graha Transportasi Graha Transportasi Departemen Perhubungan merupakan tempat yang digunakan untuk rapat diluar Kantor dan tempat peristirahatan yang terletak di atas tanah seluas 8.633 m2 dan memiliki delapan bangunan yang terletak di Desa Tugu Kecamatan Cisarua Bogor dengan fasilitas 51 buah kamar dengan daya tampung sebanyak 125 tempat tidur;

Untuk mengimplementasikan peran Biro Umum sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal di lingkungan Departemen Perhubungan, maka telah ditetapkan dua program kerja utama yaitu : 1) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik; 2) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Negara.

f. Pusat Data dan Informasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2008, Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan system informasi perhubungan, serta pelayanan data dan informasi perhubungan.

Tahun 2009 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Tahun 2005-2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2009 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.41 Tahun 2005.

Sampai dengan tahun 2009 ini kegiatan yang telah dilakukan oleh PUSDATIN antara lain adalah :

Perangkat Lunak :

a) Pembangunan program aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Dishub Bidang Transportasi Darat;

b) Pemeliharaan Situs Web Departemen Perhubungan; c) Pembuatan Help Desk Departemen Perhubungan; d) Pengembangan Sistem Informasi SDM Berbasis Web; e) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Darat; f) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Laut; g) Pembuatan Interoperability Data Transportasi Udara; h) Pengembangan Data Spasial Prasarana Transportasi; i) Peningkatan Kapasitas Pendukung Data Spasial; j) Pembangunan Data Warehouse Departemen

Perhubungan; Perangkat keras :

a) Menambah 25 (dua puluh lima) jaringan wireless berikut tarikan horisontal subsistem di Ruang rapat eselon I, II dan beberapa di ruang publik seperti Aula Lantai 7 gedung Cipta dan beberapa lagi di ruang staf Ditjen Perhubungan Udara untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi kegiatan tenaga ahli dari Uni Eropa yang sedang melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan larangan terbang bagi pesawat pesawat Indonesia.

b) Meningkatkan kapasitas leased line dari 2 Mbps menjadi 4 mbps;

c) Pemeliharaan yang sudah dilaksanakan subbidang Perangkat Keras : (1) ± 500 titik akses jaringan di Kantor Pusat dan



VIII-9

Badan-badan; (2) Pemeliharaan Network Infrastruktur yang

meliputi ruang data center dan information center;

(3) Pemeliharaan Jaringan Korelasi; (4) Pemeliharaan CCTVPenataan Ruang kerja Staf

serta pengaturan network system dan partisi; d) Pemeliharaan dan Pemanfaatan Laboratorium

Komputer Pelatihan yang telah dilaksanakan di laboratorium komputer pada tahun 2008 meliputi : (1) Linux Adminsitration untuk staf Pusdatin; (2) IT Project Management untuk staf Pusdatin; (3) Java Full Packet; (4) Database Oracle 10g; (5) Programming Oracle 10g; (6) PHP Programming; (7) CCNA; (8) Network Security; (9) Macromedia Director; (10) Web Design; (11) Macromedia Dreamweaver;

e) Meningkatkan jumlah outlet jaringan Komputer Departemen Perhubungan yang dikelola Pusdatin, meliputi: (1) Penambahan outlet Jaringan Sekretariat

Jenderal Departemen Perhubunagan sampai dengan tahun 2008 berjumlah 254 Outlet Jaringan komputer;

(2) Penambahan outlet Jaringan Inspektorat Jenderal Departemen Perhubunagan sampai dengan tahun 2008 berjumlah 46 Outlet Jaringan komputer;

(3) Penambahan outlet Jaringan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan tahun 2008 berjumlah 62 Outlet Jaringan komputer;

(4) Penambahan outlet Jaringan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2008 berjumlah 60 Outlet Jaringan komputer;

(5) Penambahan outlet Jaringan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dengan tahun 2008 berjumlah 82 Outlet Jaringan komputer;

(6) Penambahan outlet Jaringan Direktorat Jenderal Perkereta Apian sampai dengan tahun 2008 berjumlah 40 Outlet Jaringan komputer;

(7) Penambahan outlet Jaringan Badan Litbang Perhubunagan sampai dengan tahun 2008 sampai dengan tahun 2008 berjumlah 27 Outlet Jaringan komputer;

(8) Penambahan outlet Jaringan Badan Diklat Perhubunagan sampai dengan tahun 2008 sampai dengan tahun 2008 berjumlah 19 Outlet Jaringan komputer;

(9) Penambahan outlet Jaringan Badan SAR sampai dengan tahun 2008 berjumlah 24 Outlet Jaringan komputer.

f) Meningkatkan jumlah outlet jaringan CCTV Departemen Perhubungan yang dikelola Pusdatin : (1) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008

di Stasiun Gambir sebanyak 4 CCTV; (2) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008

di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 3 CCTV; (3) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008

di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 4 CCTV; (4) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008

di Pelabuhan Penyeberangan Merak sebanyak 4 CCTV;

(5) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008 di Bandara Soekarno Hatta sebanyak 3 CCTV;

(6) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008 di Bandara Sepinggan Balikpapan sebanyak 1 CCTV;

(7) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008 di Bandara Juanda sebanyak 1 CCTV;

(8) Jumlah titik CCTV sampai dengan tahun 2008 di Bandara Sultan Mahmud Badharuddin II sebanyak 1 CCTV.

g) Penyajian data melalui terbitan berkala yaitu : (1) Penyusunan Buku Data Operasional sektor

perhubungan (bulanan); (2) Penyusunan Buku Sistem Informasi Eksekutif

(bulanan); (3) Penyusunan Buku Sektor Transportasi (per

semester); (4) Penyusunan Buku Informasi Transportasi Edisi

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (tahunan);

(5) Penyusunan Buku Statistik Perhubungan 2007 Edisi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (tahunan);

(6) Penyusunan Peta Prasarana Perhubungan Edisi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (tahunan);

(7) Penyusunan Direktori Prasarana Sektor Transportasi (tahunan);



VIII-11

(8) Penyusunan Geo Spasial Perhubungan 2008 (tahunan);

(9) Penyusunan Buku Sektor Terkait 2008 (tahunan).

h) Penyajian data dan informasi melalui tampilan di web dephub.go.id.

(1) Semua buku yang diterbitkan berkala; (2) Berita sektor Transportasi; (3) Pengumuman-pengumuman yang terkait

dengan kegiatan di lingkungan Departemen Perhubungan (penerimaan pegawai, pengadaan barang dan jasa);

(4) Penyajian tampilan untuk pendaftaran pegawai di Departemen Perhubungan secara online.

g. Pusat Komunikasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Pusat Komunikasi Publik merupakan unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dipimpin oleh seorang kepala. Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok: menyelenggarakan komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media, memantau dan menganalisis opini publik, mengelola isu strategis sektor transportasi dan menyelenggarakan penerbitan, pameran dan berbagai bentuk publikasi kebijkan publik dan kinerja Departemen Perhubungan. Agar tugas pokok Pusat Komunikasi Publik dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel maka perlu dituangkan dalam beberapa program kerja yang meliputi :

1) Peningkatan mutu pelayanan informasi media massa; 2) Penyusunan Integrated Complaint Management (Sistem

Penanganan Keluhan Terpadu); 3) Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat tentang

etika penggunaan dan pengelolaan sarana dan prsarana transportasi publik;

4) Peningkatan mutu komunikasi dan pelayanan informasi internal;

5) Peningkatan mutu pelayanan informasi kepada masyarakat;

6) Penguatan dan pemberdayaan kerjasama komunitas sadar transportasi nasional;

7) Identifikasi dan pemeliharaan komunikasi yang selektif dan tepat terhadap kelompok-kelompok penekan / kritis atau opinion leader terhadap isu-isu sektor Perhubungan;

8) Kemitraan dengan berbagai elemen pendidikan utamanya siswa dan mahasiswa;

9) Peningkatan kerjasama dengan Dishub dan operator dalam sosialisasi kebijkan-kebjakan sektor transportasi;

10) Peningkatan minat dan pengetahuan kalangan media terhadap informasi-informasi sektor perhubungan;

11) Pemberdayaan Dishub/ Adpel / Adbandara dan pejabat perhubungan sebagai agen komunikasi publik;

12) Pengembangan pelayanan informasi berbasis internet dan SMS;

13) Menciptakan budaya organisasi yang kondusif dalam mendukung perbaikan pelayanan data dan informasi lingkungan Dephub;

14) Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian pelayanan informasi serta komunikasi;

15) Peningkatan pelayanan informasi publik luar negeri.

h. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa

Transportasi Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan telah diubah menjadi Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi yang merupakan unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai tugas melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut diharapkan dapat mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi. Selain itu perkembangan ilmu dan teknologi dalam era perekonomian global telah menuntut ketersediaan dan kehandalan pelayanan jasa transportasi bagi masyarakat secara lebih memadai dalam segi kualitas dan kuantitas, dengan memperhatikan implikasi dampak yang ditimbulkan untuk tetap mendukung ketahanan usaha bagi setiap unit usaha maupun keharmonisan kondisi lingkungan masyarakat,



VIII-13

termasuk tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2009 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi adalah 95 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : • Tahun 2003 : 5 kegiatan; • Tahun 2004 : 8 kegiatan; • Tahun 2005 : 7 kegiatan; • Tahun 2006 : 19 kegiatan; • Tahun 2007 : 19 kegiatan; • Tahun 2008 : 15 kegiatan; • Tahun 2009 : 22 kegiatan.

i. Mahkamah Pelayaran

Dengan disahkannya UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 merupakan awal dari dirumuskannya peraturan pelaksana baru di bidang pelayaran dan pembentukan beberapa organisasi baru pada sektor Departemen Perhubungan, khususnya sub sektor Perhubungan Laut. Dalam UU tersebut salah satunya mengatur tentang Mahkamah Pelayaran, dalam satu bab khusus terdiri dari 5 pasal. Hal ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang 21 Tahun 1992 dimana sebelumnya Mahkamah Pelayaran hanya terdapat dalam penjelasan saja. Pada sub sektor transportasi laut, Mahkamah Pelayaran memiliki peran sebagai instansi penegak hukum (law enforcement) yang dilaksanakan melalui proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Selama periode 2004-2008 telah dihasilkan putusan Mahkamah Pelayaran sebanyak 170 putusan terhadap kasus kecelakaan kapal yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia.

Untuk lebih memperkenalkan organisasi Mahkamah Pelayaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada masyarakat maritim telah dilaksanakan sosialisasi tentang kedudukan, tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran. Dan garis besar kesimpulan hasil kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut :

a. Banyaknya institusi pemerintah yang terlibat dalam proses penanganan suatu kecelakaan kapal justru terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya system koordinasi antar lembaga sehingga yang terjadi justru overlapping kewenangan masing-masing institusi;

b. Masyarakat maritime termasuk dunia usaha menginginkan kebenaran dan kepastian hukum dalam hal terjadi kecelakaan kapal. Hal ini mengingat sampai saat ini

ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan mekanisme pemeriksaan kecelakaan kapal belum diimplementasikan dengan optimal;

c. Keberadaan Mahkamah Pelayaran yang hanya di ibu kota Negara dirasa kurang efektif mengingat lokasi terjadinya kecelakaan kapal meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka Mahkamah Pelayaran mengambil beberapa langkah kebijakan sebagai berikut :

a. Di bidang regulasi saat ini sedang dilaksanakan pembahasan terhadap peraturan-peraturan pelaksana dari UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Termasuk didalamnya adalah RPP dan rencana pembentukan KM tentang Mahkamah Pelayaran sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

b. Rencana pengembangan organisasi Mahkamah Pelayaran dengan pembentukan perwakilan Mahkamah Pelayaran di daerah sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penegakan hukum bidang pelayaran.

c. Peningkatan kualitas para Anggota Mahkamah Pelayaran melalui program pelatihan dan proses rekruitment Anggota secara profesional. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Mahkamah Pelayaran yang ditunjukkan dengan kualitas putusan yang dihasilkan.

d. Peningkatan kuantitas Anggota Mahkamah Pelayaran dengan perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Mahkamah Pelayaran dari semula 58 tahun menjadi 60 tahun.

e. Memperbanyak forum dialog dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait di bidang penanganan kecelakaan kapal seperti Panel Diskusi atau Workshop melibatkan unsur-unsur regulator maupun operator.

2. Inspektorat Jenderal

Realisasi pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selama 2007 sebanyak 4.032 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.373 dan sebanyak 1.659 temuan masih dalam proses penyelesaian dan tahun 2008 sebanyak 3.976 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.055 dan sebanyak 2.921 temuan masih dalam proses penyelesaian. Temuan dari BPKP Pusat dan BPKP Propinsi seluruhnya 295 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 157 dan masih terdapat 138 belum selesai ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan BPK-RI sampai dengan HAPSEM I 2008 dilingkungan Departemen Perhubungan



VIII-15

terdapat sebanyak 157 temuan dan 266 saran. Pada bulan Agustus 2008 telah dilakukan pemutakhiran data tindak lanjut BPK-RI menyatakan sesuai sebanyak 173 saran (65.4%), masih belum selesai / belum sesuai sebanyak 75 saran (28.20%) dan belum ditindaklanjuti sebanyak 18 saran (6.77%).

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, yaitu :

a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Penda- yagunaan Aparatur Negara selaku koordinator pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi permasalahan pengawasan secara umum dan pengawasan masyarakat yang disalurkan melalui Kotak Pos 5000.

b. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri

Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan bersama dengan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND lainnya berkoordinasi mengenai penyusunan RPKPT Tahunan dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan.

c. Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Propinsi

Dalam rangka mencapai hasil audit yang optimal dan didukung oleh Institusi Pengawasan di daerah (Inspektorat Propinsi) di masa yang akan datang, maka pelaksanaan koordinasi antara Inspektorat Jenderal Departemen dengan Inspektorat Propinsi dilakukan pada Rapat Koordinasi Pengawasan. Inspektorat Jenderal menginformasikan rencana pelaksanaan audit kepada Inspektur Propinsi sesuai lokasi obyek audit dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pada tahun 2008 dan 2009, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan kepada Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi

Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan sehubungan dengan peraturan mengenai Tata Hubungan Kerja Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi c.q. Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

e. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya

Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan melakukan koordinasi dengan Aparat pengawasan lainnya berkaitan dengan klarifikasi temuan hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional, Kejaksaan Agung berkaitan dengan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, BPK-RI berkaitan dengan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP yang berkaitan dengan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP.

Dalam rangka meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugas setiap instansi dan satuan organisasi, berdasarkan Kep. Men PAN nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 dan surat edaran Menteri Perhubungan nomor: SE 1 Tahun 2007 diperlukan adanya pengendalian terhadap aparatur melalui Pengawasan Melekat.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengevaluasi pelaksanaan Pengawasan Melekat dan evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Melekat, setiap Unit Kerja Eselon I secara berjenjang wajib melaksanakan dan menso- sialisasikan Pengawasan Melekat, dan setiap Unit Kerja Eselon II pada akhir tahun wajib menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan masing-masing yang dipadukan menjadi laporan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Melekat Unit Kerja Eselon I.

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah dikembangkan berbagai pemikiran dan pengkajian di sektor perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa. Pada umumnya penelitian yang telah diprogramkan dapat diselesaikan, meskipun sering dijumpai hambatan/kendala baik teknis pelaksanaan maupun materi/data yang kurang tersedia. Bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan; bentuk publikasi ilmiah, baik internal maupun eksternal; dan pembinaan sumber daya manusia, dalam bentuk forum temu karya peneliti. Selama tahun 2008 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah menghasilkan 151 studi yang terbagi dalam 44 judul studi besar, 20 judul studi sedang dan 87 judul studi kecil yang merupakan bahan masukan guna perumusan kebijakan



VIII-17

perhubungan; 37 kegiatan penunjang (temukarya, lokakarya, ceramah ilmiah dan seminar) serta 12 buku/ publikasi ilmiah yang tercakup dalam warta penelitian, jurnal dan buletin.

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan SDM Perhubungan pada saat ini mulai dilakukan dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia, menetapkan Standar Kompetensi, khususnya dalam hal pola karir, pola mutasi dan pola pelaksanaan Diklat yaitu dengan disempurnakannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.464/DL.005/PHB.82 tanggal 15 Desember 1982 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tanggal 25 September 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi. Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah, Departemen Perhubungan telah memberikan sebagian besar kewenangannya kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan Desentralisasi Kewenangan, sehingga sebagian SDM Perhubungan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan berlakunya undang-undang transportasi yaitu UU no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, serta UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan dan pengembangan SDM di sektor transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah, pembinaannya dilakukan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan Nasional. Badan Pendidikan dan Pelatihan di sektor transportasi harus segera berbenah diri untuk dapat memenuhi harapan yang diamanahkan oleh undang-undang.

Dalam upaya menunjang penyelenggaraan kegiatan pada sektor perhubungan, dibutuhkan penyediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi. Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan transportasi telah dihasilkan lulusan diklat yang berkualitas, berstandar nasional maupun internasional serta memiliki disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi terhadap profesinya. Sampai dengan tahun 2008 jumlah lulusan diklat perhubungan dari diklat awal/pembentukan 6.602 oran (sub sektor darat sebanyak 751 orang, laut sebanyak 4444 orang, udara sebanyak 1316 dankereta api sebanyak 91 orang), diklat prajabatan 1189 orang, diklat penjenjangan 255 orang, dan diklat luar negeri 20 orang.

Untuk meningkatkan kualitas aparatur perhubungan, telah dilaksanakan Program rintisan pendidikan pasca sarjana

magister dan doktor (S2 dan S3) di ITB, ITS, UGM, UNDIP dan UI, mulai tahun 2008 dilaksanakan program S2 sandwich/joint degree melalui kerjasama antara UGM dengan universitas di Swedia dan Inggris. Tahun 2009 dilakukan pengembangan program S2/S3 Sandwich/Joint Degree antara UI dengan Universitas di Perancis dan antara ITB dengan universitas yang ada di Belanda/Jepang.

Disamping program diatas juga dilakukan Program pembibitan aparatur Perhubungan melalui tugas belajar untuk penerbang (Multicrew Pilot License/PC200, Aircraft Inspector Plus/AIP-60,

ATC Inspector Plus/AIP-30), Pelaut (Officer Plus/OP-60) serta Darat (Praja-40), peningkatan kualitas/ kuantitas Tenaga Pengajar melalui Program Diklat (Short Course/TOT) serta peningkatan kompetensi teknis bagi instruktur/pelatih dan Penyelenggaraan Ikatan Dinas serta Diklat Penyegaran bagi pegawai.

Pusdiklat Aparatur Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan. Pusdiklat Aparatur Perhubungan dibentuk dalam rangka menyiapkan pimpinan dengan bekal kemampuan yang lengkap diantaranya kemampuan teknis professional dan kemampuan manajerial dengan visi dan misi yang jauh ke depan serta menghasilkan para lulusan yang mampu mengoperasikan peralatan kantor yang modern dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir baik lisan maupun gambar dengan program-program diklat fungsional, struktural, intermodal, keselamatan dan bahasa.

3. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Berdasarkan Keputusan Presiden No 105 Tahun 1999 tanggal 1 September 1999, tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sebagai suatu lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan untuk melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

KNKT mempunyai tugas sebagai berikut : a) Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis

dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi; b) Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan

kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

c) Melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.



VIII-19

B. SASARAN TAHUN 2010 1. Sekretariat Jenderal Sasaran Sekretariat Jenderal tahun 2010 adalah

terwujudnya:

1) Tersedianya dokumen rencana baik jangka pendek, menengah, dan panjang, program dalam bentuk RKA dan formulasi pentarifan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan;

2) Tersedianya dokumen analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program perhubungan transportasi yang bersumber dari kerjasama dan pinjaman/ hibah luar negeri;

3) Pengelolaan SDM Aparatur melalui pendekatan manajemen SDM yang profesional;

4) Laporan Keuangan Dep.Perhubungan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ) diharapkan mendapat penilaian WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) melalui : a) Penatausahaan Piutang (PNBP); b) Penatausahaan Persediaan; c) Akuntansi Aset;

5) Reformasi kelembagaan dan peraturan perundang- undangan di bidang perhubungan;

6) Kerjasama luar negeri baik dalam skala regional maupun global;

7) Pengembangan produk layanan komunikasi dan informasi yang handal dan dinamis;

8) Pengembangan Pusat Komunikasi Publik sebagai single window komunikasi dan informasi Departemen Perhubungan dan penguatan kemampuan organisasional;

9) Terwujudnya pelaksanaan kajian kemitraan dan investasi infrastruktur sektor transportasi;

10) Terwujudnya pelaksanaan kajian pelayanan jasa transportasi;

11) Terwujudnya pelaksanaan kajian pedoman evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;

12) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penunjang Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

13) Terlaksananya penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik kecelakaan kapal;

14) Terwujudnya kegiatan evaluasi pencarian data kecelakaan kapal;

15) Terwujudnya pembinaan dan pengembangan humas dan hukum;

16) Terwujudnya penyelenggaraan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

17) Terselenggaranya pendistribusian putusan Mahkamah Pelayaran

2. Inspektorat Jenderal Sasaran Inspektorat Jenderal adalah:

1) Terwujudnya kehandalan dalam pengendalian perencanaan sampai dengan evaluasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Dep. Perhubungan;

2) Terwujudnya akuntabilitas Instansi di lingkungan Departemen Perhubungan;

3) Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pengawasan;

4) Terwujudnya peraturan bidang pengawasan yang memadai;

5) Terwujudnya Sistem Pengawasan Informasi yang handal;

6) Terwujudnya audit khusus/investigasi dan penugasan lainnya;

7) Terwujudnya pemantauan, analisis hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit;

8) Terwujudnya kualitas SDM Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan;

9) Terwujudnya jumlah SDM sesuai kompetensi dan formasi.

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Sasaran Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan kualitas tenaga peneliti.

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dan aspek sosial yang melingkupi aspek peningkatan keselamatan transportasi perlu suatu rumusan dan kajian yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu sasaran pembangunan Badan diklat Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang transportasi guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih maju. Untuk mendukung perwujudan masyarakat yang lebih maju maka penyelenggaraan Diklat Perhubungan difungsikan melalui penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, kurikulum dan silabus yang berlaku secara nasional dan internasional, serta restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dan sistem manajemen diklat.



VIII-21

Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut diatas, sasaran pembangunan Badan Diklat Perhubungan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Tersedianya tenaga kependidikan yang kompeten,

profesional dan budaya kerja SDM transportasi khususnya bagi tenaga pengajar (dosen, instruktur, pelatih, dan widyaiswara) sehingga menghasilkan kualitas lulusan pendidikan dan pelatihan yang profesional;

b. Terwujudnya kurikulum yang berbasis kompetensi dan silabi (harmonization, compliance and demand fulfillment curiculum) berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi informasi;

c. Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai standar nasional mapun internasional yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

d. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi tinggi, yang memenuhi standar nasional dan internasioanl agar mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

e. Terwujudnya sistem kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang mandiri dan profesional diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan pengembangan kemitraaan baik dengan swasta nasional maupun asing (going partnership);

f. Penyempurnaan regulasi/peraturan-peraturan yang terkait dengan diklat serta menindaklanjuti Keputusan Menteri no. 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi dan paket undang-undang transportasi (darat, laut, udara dan keretaapi).

4. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Sasaran KNKT pada tahun 2010 adalah :

a. Terwujudnya penyelenggaraan operasional perkantoran yang lebih baik;

b. Kualitas Organisasi, SDM dan administrasi organisasi lebih baik dan meningkat;

c. Terwujudnya sistem pelaporan kecelakaan yang cepat dan akurat, bagi dari unit/instansi lain, operator maupun masyarakat;

d. Investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi lebih cepat, akurat dan realiable;

e. Terwujudnya budaya keselamatan transportasi pada masyarakat luas;

f. Tersedianya peralatan, perlengkapan dan pendukung investigasi maupun administrasi perkantoran;

g. Terwujudnya Laboratorium Black Box yang handal dan berkualitas.

C. STRATEGI Pembangunan pendukung transportasi tahun 2010 dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal a) Menyusun kerangka makro perencanaan dan kebijakan

penyelenggaraan pembangunan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;

b) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama luar negeri;

c) Merumuskan kebijakan pentarifan dengan mempertimbangkan aspek pasar, kepentingan operator, masyarakat selaku pengguna jasa transportasi, dan pemerintah;

d) Membangun SDM Aparatur Departemen Perhubungan yang profesional, netral, akuntabel, beretika sesuai dengan nilai-nilai Lima Citra Manusia Perhubungan;

e) Melakukan kajian kelembagaan dan ketatalaksanaan menuju kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dan kemanfaatan hasil (out come);

f) Melakukan tata laksana Keuangan Negara, Inventarisasi barang milik Negara/revaluasi asset, pengadaan barang/jasa, pemanfaatan barang milik Negara yang belum dimanfaatkan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;

g) Membangun citra publik (image building) melalui harmonisasi fungsi kehumasan dan hubungan antar lembaga;

h) Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi manajemen perhubungan melalui penggunaan data base dan sistem pengolahan data;

i) Mengupayakan setiap pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif;

j) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur transportasi melalui kerjasama pemerintah swasta;

k) Melakukan kegiatan pemasyarakatan / sosialisasi, penataan perangkat hukum, kewenangan dan kelembagaan.



VIII-23


a) Peningkatan kualitas penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi meliputi anggaran, kegiatan dan program kerja pengawasan;

b) Peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dan pelaksanaan Waskat;

c) Peningkatan kualitas pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Tertentu;

d) Peningkatan kualitas Evaluasi LAKIP, Laporan Pelaksanaan Waskat dan Review Laporan Keuangan;

e) Peningkatan kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan;

f) Peningkatan peraturan, prosedur dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;

g) Pelaksanaan dan pengoperasian Sistem Informas Pengawasan; h) Pengembangan Kepustakaan; i) Pencapaian sasaran pelaksanaan Audit Khusus/Investigasi

dan penugasan lainnya; j) Peningkatan capaian tindak lanjut hasil audit; k) Peningkatan kualitas pantauan kegiatan angkutan lebaran,

haji, natal dan tahun baru; l) Peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat serta jenis-jenis

pengembangan SDM lainnya; m) Penyusunan formasi dan pembinaan melalui analisa jabatan

dan analisa beban kerja.

3. Badan Penelitian dan Pengembangan a) Melaksanakan penelitian kebijakan peningkatan pelayanan

transportasi nasional; peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; peningkatan Pembinaan Pengu- sahaan Transportasi Nasional; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Iptek; peningkatan Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi; peningkatan Penyediaan Dana Pembangunan Trans- portasi; dan peningkatan Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi;

b) Meningkatkan kualitas SDM melalui keikutsertaan dalam seminar/workshop, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri;

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan, secara terkoordinasi melalui peningkatan kerjasama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, masyarakat, akademisi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga penelitian lain;

d) Mengembangkan kerjasama yang aktif dengan lembaga penelitian internasional dalam rangka inovasi dalam system transportasi;

e) Mengupayakan agar tersedia data base transportasi, data hasil penelitian, informasi teknologi dan inovasi dalam bidang transportasi tersedia bagi peneliti, perusahaan jasa transportasi dan bagi berbagai tingkat pemerintahan;

f) Meningkatkan pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;

g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas referensi text book dan akses informasi melalui internet pada perpustakaan Badan Litbang Perhubungan;

h) Mengembangkan prasarana penelitian dalam rangka antisipasi lebih dini perubahan strategis dan pemecahan masalah-masalah transportasi melalui penyediaan Balai-Balai Litbang baik di pusat maupun daerah dalam mendukung perwujudan Sistranas.

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka mewujudkan visi,misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dibutuhkan strategi yang akan dilakukan, antara lain:

VIII-24

a. Strategi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Sebagai suatu organisasi yang senantiasa bersifat dinamis, maka diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada. Kebutuhan akan bentuk, struktur dan sistem organisasi senantiasa perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang akan berkembang. Pengembangan, optimalisasi, penyeder- hanaan dan/atau penyesuaian organisasi adalah merupakan upaya organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pealyanan lembaga pendidikan dilingkungan Badan Diklat Perhubungan, perlu peningkatan efisisensi dan efektifitas sistem pendidikan yang berbasis pada IPTEK, perlu membentuk Badan Layanan Umum (BLU) UPT Badan Diklat Perhubungan yang brorientasi pada kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, serta melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Selain itu melakukan akreditasi institusi Diklat Perhubungan (pemerintah, BUMN, swasta) dengan indikator terciptanya lulusan diklat Perhubungan yang dapat memenuhi standar minimum.

Secara kontinyu dan berkelanjutan, melakukan pembinaan, restrukturisasi dan reformasi manajemen



VIII-25

penyelenggaraan diklat perhubungan dengan indikator penyelenggaraan program diklat sektor transportasi yang efektif dan efisien.

b. Strategi Pengembangan SDM

Tuntutan akan kualitas, kompetensi dan profesionalisme lulusan pendidikan dan pelatihan harus diimbangi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan profesionalisme tenaga pengajar/pendidik (widyaiswara, dosen, instruktur) serta tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, untuk itu harus dapat memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan (kuantitas dan kualitas) serta meningkatkan kemampuan akademik, profesional, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

Pengembangan SDM internal di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan diupayakan dengan jalan pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga penyelenggara, tenaga edukatif dan penunjang akademik dengan mengikutsertakan dalam program pelatihan teknis, manajemen diklat, maupun program gelar (S2/S3) dan program non-gelar secara optimal, sitematis, dan berkelanjutan.

c. Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Dari sisi mutu lulusan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, diperlukan upaya yang sistematis untuk selalu menjaga mutu diklat dengan menyusun, meningkatkan dan mengembangkan sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan perhubugan diantaranya melalui standar perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan lulusan diklat.

Melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan transportasi termasuk kurikulumnya dengan mengembangkan pendidikan untuk memperoleh gelar akademis dan pendidikan yang berbasis kompetensi.

Secara kontinyu dan berkelanjutan, melakukan evaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabi diklat dengan indikator lulusan diklat transportasi yang memiliki kompetensi, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi baik di pasar nasional maupun internasional.

d. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana diklat diperlukan perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dapat dilakukan secara sitematis, terencana, terukur dan berkelanjutan dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

e. Strategi Pengembangan Program Diklat Dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan kemampuan transportasi yang lebih luas dan kompeten diperlukan suatu upaya untuk melakukan analisis perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis senantiasa dilakukan untuk memahami karakteristik kebutuhan transportasi. Dengan demikian program diklat yang dibutuhkan dapat dipersiapkan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Pengembangan program diklat adalah untuk meningkatkan mutu program diklat yang ada dan mengembangkan program diklat yang baru. Peningkatan dan/atau pengembangan diklat disertai dengan tersedianya kurikulum yang sesuai.

5. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Strategi KNKT pada tahun 2010 adalah :

a. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

b. Peningkatan kualitas organisasi; c. Investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi; d. Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan; e. Pembinaan / penyusunan program, rencana kerja dan

anggaran; f. Pengembangan budaya keselamatan transportasi; g. Pengelolaan SDM dan administrasi kepegawaian; h. Penyelenggaraan diklat aparatur negara; i. Peningkatan operasional perkantoran; j. Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung; k. Penyelenggaraan seminar, workshop atau sosialisasi; l. Peningkatan pelayanan publik; m. Pengembangan laboratorium Black Box.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN Pembangunan pendukung transportasi tahun 2010 berdasarkan

kesepakatan trilateral meeting yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :

VIII-26



VIII-27

1. Sekretariat Jenderal TABEL VIII -2

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

NO KEGIATAN SATUAN Juta Rp

1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Paket 54.437,8

2 Pelayanan Publik atau Birokrasi Paket 18.434

3 Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi

Paket 2.654

4 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

Paket 55.625

5 Pembinaan/koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paket 10.160

6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Paket 935

7 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun

Paket 7.615

8 Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan anggaran

Paket 857,2

9 Pengembangan Kapasitas/Administrasi/ Manajemen SDM

Paket 614

10 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian

Paket 12.277

11 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Paket 465,8

12 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional

Paket 2.354

13 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Paket 1.335

14 Pemberdayaan Lembaga Paket 349

15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Paket 462

16 Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan /Kearsipan

Paket 1.197,2

17 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/ Seminar/workshop/Publikasi

Paket 1.666

18 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga

Paket 600

19 Pengadaan/Pengiriman Buku-buku dan Bahan Cetakan

Paket 100

Sumber :Biro Perencanaan, 2009.

TABEL VIII-3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR NEGARA NO KEGIATAN SATUAN JUTA Rp

1 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi

Paket 19.526

2 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik

Paket 4.010

3 Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Paket 13.646 4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Paket 8.943

5 Pengadaan Tanah Paket 4.407 6 Pengadaan Sarana Pendukung

Transportasi Paket 200

7 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Paket 830

8 Penyelenggaraan Sosialisasi/diseminasi/ Seminar/Workshop/Publikasi

Paket 18.750

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paket 5.400 10 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Paket 3.401

11 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Paket 473,3 12 Pengadaan/Pengiriman Buku-buku dan

Bahan Cetakan Paket 274

Sumber :BiroPerencanaan, 2009.

TABEL VIII-4 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA

NO KEGIATAN SATUAN JUTA Rp.

1. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi

Paket 9.130

2. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paket 8.473

3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Paket 5.192

4. Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan anggaran

Paket 580

5. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Paket 2.707,8

6 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan SDM

Paket 354

7 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian

Paket 194,2

8. Penyelenggaraaan Pembinaan Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

Paket 4.808

9 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Paket 844



VIII-29

10 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan

Paket 6.500

11 Perencanaan/Penyusunan /Pengembangan Program dan Sistem Prosedur

Paket 1.200

12 Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan Paket 605

13 Pengadaan Sarana Pendukung Transportasi Paket 2.440,5

14 Pemberdayaan Lembaga Paket 272,6

15 Pembinaan /Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Paket 2.197

16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Paket 2.194

17 Penyelenggaraan Sosialisasi/diseminasi/ Seminar/Workshop/Publikasi

Paket 1.837

18 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Paket 6.232

19 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Paket 2.785

20 Pelayanan Publik dan Birokrasi Paket 1.998

21 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paket 600 Sumber :Biro Perencanaan, 2009


TABEL VIII-5 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

NO KEGIATAN SATUAN JUTA Rp. 1. Pengelolaan Gaji Honorarium dan

Tunjangan Tahun 11.988

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Tahun 3.432

3 Pelayanan Publik Atau Birokrasi Tahun 15.880 Sumber :Inspektorat Jenderal, 2009

TABEL VIII-6 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

APARATUR NEGARA

NO KEGIATAN SATUAN JUTA Rp. 1. Pembangunan / Pengadaan / Pening-

katan Sarana dan Prasarana Tahun 4.190

2. Penyelenggaraan / Pembinaan Infor-

masi Publik Paket 306

3 Pengawasan Pendayagunaan Aparatur

Negara Tahun 34.383

Sumber :Inspektorat Jenderal, 2009

3. Badan Penelitian dan Pengembangan

TABEL VIII - 7 PROGRAM PENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

NO KEGIATAN SATUAN JUTA Rp.

1. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Paket 1.525,69

2. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Transportasi

Paket 11.939,87

3. Studi Kebijakan Bidang Transportasi Paket 45.951,53 4. Penyelenggaraan Sosialisasi/ Diseminasi

/Seminar/Workshop/ Publikasi Paket 2.190,39

5. Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Paket 1.371,21

6. Peningkatan/Pemanfaatan Penerapan Produk Litbang

Paket 738,15

7. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi

Paket 674,62

8. Penyelenggaraan /Pembinaan Informasi Publik

Paket 715,49

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, 2009

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan

TABEL VIII - 8

PROGRAM PENDUKUNG PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN

No Kegiatan Satuan Juta Rp. 1. Penyusunan Blue Print Pengembangan

Diklat Transportasi Darat, Laut dan Udara

3 dokumen 1.800

2. Penyusunan dan Peneyempurnaan Master Plan 3 UPT Diklat Perhubungan

3 dokumen 1.800

3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perhubungan melalui rintisan pendidikan gelas (S2/S3)

200 orang 30.000

4. Peningkatan kualitas tenaga pengajar UPT Diklat Perhubungan dan Aparatur Perhubungan

300 orang 30.000

5. METI Project (Multi years) 7 lokasi 119.000 6. Penyusunan DED akademi

Perkeretaapian lanjutan 1 dokumen 1.000

7. Penyususnan Master Plan Pengembangan Balai Diklat Transportasi Darat

1 dokumen 1.500

8. Pengembangan Kampus PIP Makassar 1 paket 50.000 9. Pengembangan Kampus STTD Bekasi 1 paket 50.000 10. Pembangunan Rating School Sorong 1 paket 50.000 11. Pembangunan Rating School Aceh 1 paket 50.000



VIII-31

No Kegiatan Satuan Juta Rp. 12. Penyusunan dan Penyempurnaan Master

Plan 11 UPT Diklat Perhubungan 11 dokumen 6.600

13. Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya 1 paket 176.771 14. Pengembangan STPI menjadi Center of

Excellence (Pengembangan fasilitas, sistem workshop, laboratorium, IT dan e-library)

8 paket 349.400

Sumber : Badan Diklat Perhubungan, 2009

5. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

TABEL VIII - 9 PROGRAM PENDUKUNG

No Kegiatan Satuan Juta Rp. 1. Penyelenggaraan Operasional Dan

Pemeliharaan Perkantoran 1 Tahun 3.557,965

2. Pelayanan Publikasi Atau Birokrasi 40 Paket 5.617,5 3. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan

Keuangan 4 Keg 502

4. Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja Dan Anggaran

4 Keg 580,5

5. Penyelenggaran Penelitian Dan Pengembangan

1 Paket 4.768,5

6. Pengembangan SDM Dan Administrasi Kepegawaian

4 Keg 194,15

7. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara

4 Paket 995,53

8. Pengadaan Kendaraan 7 Unit 1.550 9 Pemberdayaan Lembaga 1 Keg 272,63 10 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan

Gedung 4 Paket 3.035,31

11 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/ Seminar/Workshop/Publikasi

3 Paket 1.616,6

12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2 Keg 535,734 13 Pengadaan Peralatan Laboratorium 1 Paket 10.261,88

Sumber : KNKT, 2009

BAB IX PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

DI KAWASAN PERBATASAN A. KONDISI UMUM Secara umum, hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan

program pengembangan wilayah perbatasan antara lain : terlak-sananya beberapa perjanjian dan kesepakatan penanganan perbatasan dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, Pilipina dan Australia; tersusunnya data, informasi dan peta tentang garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan; dilaksanakan pengembangan pulau-pulau kecil terluar yang strategis; terlaksananya kerjasama ekonomi melalui penanaman modal dengan negara tetangga dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam ke-rangka Sosek Malindo. Khusus di bidang perhubungan dalam kurun waktu 2000-2008 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana, serta sarana transportasi di wilayah perbatasan yang berpotensi untuk dikembangkan dan kawasan yang memerlukan penanganan tertentu. Beberapa pengem-bangan dimaksud disampaikan sebagai berikut :

1. Transportasi Darat Di bidang transportasi jalan sedang dilaksanakan pem-

bangunan lanjutan terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) di Sei Ambawang Kalimantan Barat, penyediaan subsidi operasi untuk pelayanan angkutan perintis jalan sebanyak 202 bus siap operasi dan pengadaan bus perintis ukuran sedang sebanyak 30 unit. Di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan telah dilakukan pembangunan dermaga penyeberangan Tepa tahap IV (Maluku); Dermaga penyeberangan Nusa laut tahap II (Maluku); Dermaga Penyeberangan Lakor tahap II (Maluku); dermaga penyeberangan Kisar tahap II (Maluku).

2. Transportasi Laut Di bidang angkutan laut tahun 2008 tetap diprogramkan subsidi pengoperasian armada angkutan laut perintis sebanyak 56 kapal dan 56 trayek yang sebagian melayani kawasan perbatasan, antara lain di Miangas Kawaluso, Marore, Kawio, Makalehi, Kokorotan, Larat, Leti, Wonreli/Kisar, Sarmi, Agats, dan Merauke dan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) kepada armada PT. PELNI yang mendapat penugasan dari pemerintah.


IX-1

Di bidang kepelabuhanan, pada tahun 2009 sedang dilakukan : a. Pembangunan fasilitas pelabuhan laut 42 paket

tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia b. Lanjutan Pembangunan fasilitas pelabuhan laut 212

paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia c. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut 14 paket tersebar

di berbagai wilayah perairan Indonesia d. Rehabilitasi sarana prasarana perkantoran dan

pelabuhan 19 paket tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia

e. Study kelayakan / SID / Master Plan 23 paket / lokasi

Selain itu pada tahun ini juga dilakukan percepatan pembangunan fasilitas pelabuhan laut melalui program stimulus sebesar Rp. 650 milyar pada beberapa wilayah diantaranya : Faspel Manokwari (Papua Barat), Faspel Tg. Batu Manggar (Bangka Belitung), Faspel Bumbulan (Gorontalo), Faspel Malarko (Kepri), Faspel Brondong dan Faspel Panarukan (Jawa Timur), Faspel Kuala Semboja (Kalimantan Timur), Faspel Baturube (Sulawesi Tengah), Faspel Wayaloar dan Faspel Bobong (Maluku Utara).

Di bidang Keselamatan Pelayaran pada tahun 2008 telah dilakukan kegiatan baik pembangunan SBNP sebanyak 57 unit, penggantian SBNP sebanyak 47 unit maupun perbaikan SBNP sebanyak 8 unit yang diantaranya berada di pulau-pulau terluar seperti di Pulau Sofia (Bali) dan pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara.

3. Transportasi Udara

Transportasi udara di kawasan perbatasan adalah bersifat promoting function dengan pendekatan penawaran (supply approach) berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengembangkan potensi ekonomi dan sosial budaya dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbangan perintis. Rute penerbangan perintis diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara, pemerintah memberikan subsidi berupa subsidi operasi angkutan udara perintis dan subsidi angkutan bahan bakar. Hingga tahun 2008 telah diprogramkan

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 IX-2

subsidi angkutan perintis sebanyak 92 rute yang sebagian besar melayani kawasan perbatasan.

B. SASARAN Sasaran pembangunan perhubungan di kawasan perbatasan tahun 2010 adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran tersebut difokuskan kepada :

1) Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai;

2) Terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah perbatasan;

3) Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa perhubungan;

4) Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah;

5) Meningkatnya aksebilitas angkutan udara di daerah terpen-cil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan negara.

1. Transportasi Darat

a. Terbukanya daerah perbatasan dengan kemudahan dalam pengendalian;

b. Terbangunnya simpul sebagai wujud pergerakkan antar kawasan perbatasan;

c. Terbangunnya fasilitas keselamatan pelayaran dan rambu-rambu perairan daratan bagi angkutan sungai dan danau antar kawasan perbatasan;;

d. Berkembangnya angkutan penyeberangan antar negara di kawasan perbatasan yang sudah berkembang.

2. Transportasi Laut Sasaran pembangunan transportasi laut di kawasan perbatasan tahun 2010 adalah : a. Mendukung langkah-langkah pemulihan perekonomian

nasional akibat krisis finansial global; b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam

penyelenggaraan transportasi laut; c. Terciptanya peluang yang sama bagi masyarakat untuk

berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi laut sesuai prinsip-prinsip good governance;

d. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan jasa transportasi laut di kawasan tertinggal dan wilayah perbatasan;


IX-3

e. Tersedianya kapasitas yang memadai dan meningkatnya kualitas dalam penyelenggaraan transportasi laut secara efektif dan efisien.

3. Transportasi Udara Sasaran pembangunan transportasi udara di kawasan perbatasan tahun 2010 adalah m enjaga stabilitas ketahanan nasional dan sosial ekonomi terutama untuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Selain itu juga diharapkan dapat menunjang fungsi pemerintahan dan mencegah disintegrasi bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN Pembangunan perhubungan di kawasan perbatasan tahun 2010

dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Transportasi Darat a. Membuka lintas-lintas baru dan memberikan subsidi pada

angkutan perintis; b. Memberikan prioritas pembangunan sarana dan prasarana

ASDP dan sarana angkutan jalan termasuk terminal transportasi jalan antar Negara;

c. Membangun sarana fasilitas keselamatan pelayaran dan rambu-rambu perairan daratan bagi angkutan sungai dan danau;

d. Mengembangkan angkutan penyeberangan antar negara di kawasan perbatasan yang sudah berkembang.

2. Transportasi Laut Pelayanan transportasi laut di kawasan perbatasan secara umum diselenggarakan melaui kegiatan subsidi pelayanan transportasi laut perintis yang direncanakan sebanyak 60 trayek yang tersebar di 32 pelabuhan pangkalan dan 21 propinsi. Selain itu juga dilakukan subsidi berupa PSO yang dilakukan oleh PT. PELNI.

3. Transportasi Udara Kebijakan pembangunan Bandara di kawasan perbatasan tetap dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara yang menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah.

Adapun arah kebijakan Transportasi Udara dalam pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada:

a. Bandar Udara di daerah perbatasan harus dapat mendu-kung keamanan wilayah dan mampu didarati pesawat


sekelas F-27 dengan daya dukung landasan mampu didarati pesawat C-130 (Hercules);

b. Bandar Udara di daerah perbatasan harus tersedia sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu mengelola dan mengendalikan ataupun mampu melayani operasi penerbangan;

c. Memberikan kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator angkutan udara perintis;

d. Memberikan kemudahan berupa ijin penerbangan lintas batas kepada operator pelaksana angkutan udara di wilayah perbatasan meliputi pelaksanaan hak kebebasan, kebebasan dalam penentuan frekuensi.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan Perhubungan di kawasan perbatasan tahun 2010 sesuai hasil trilateral meeting tanggal 27 April 2009 dilaksanakan dalam beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat, meliputi kegiatan :

TABEL IX – 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH

PERBATASAN, DAERAH TERPENCIL DAN RAWAN BENCANA TAHUN 2010

Kegiatan Satuan Jumlah Rp (Juta)

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tepa Thp IV di Prop. Maluku

Paket

1 7.805,86

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Nusa Laut Thp II di Prop. Maluku

Paket

1 7.000

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lakor Thp II di Prop. Maluku

Paket

1 7.000

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Waigeo Thp IV (Raja Empat) di Prop. Papua Barat.

Paket

1 6.338,29


2. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut, meliputi kegiatan :


PERBATASAN, DAERAH TERPENCIL DAN RAWAN BENCANA TAHUN 2010


a. Pembangunan faspel di pulau-pulau terluar :

Paket 348.000

1. Kepri : Faspel Malarko dan


IX-5


Serasan

2. NTT : Faspel Waikelo, Batutua, Papela, Ba’a,

3. Kaltim : Faspel Sei Nyamuk

4. Sulut : faspel : Malonguane, Beo, Essang, Kakorotan, Marampit, Miangan, lirung, Daoalan, Karatung, Mangaran

5. Maluku : Faspel Adault, Molu, Sera, Tepa, Saumlaki, Dawelor, Lakor, Dobo, Danar, Ilwaki

6. Maluku Utara : Faspel Wayabula, Sopi

7. Papua : Faspel Depapre

8. Kantor Pusat : Studi kelayakan , SID, Faspel Calang, Lhok Saumawe, Kuala langsa

b. Rehab faspel di pulau-pulau terluar :

Paket 5 7.800

1. Sumbar (akibat gempa): Faspel Siuban, Toa Pejat, Muara Siberut

2. NTT : Faspel Ndao

3. Sulut : Faspel Mangaran

c. Pembangunan SBNP di pulau-pulau terluar

Paket 12 103.400

Sumber : Ditjen PerhubunganLaut, 2009

3. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Udara Usulan prioritas pengembangan bandara didaerah rawan bencana dan perbatasan Negara harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, sehingga bandara tersebut mempunyai prioritas utama untuk dikembangkan terlebih dahulu, serta mempunyai potensi demand. Untuk bandar udara di daerah perbatasan harus dapat mendukung keama-nan wilayah dan mampu didarati pesawat sekelas M-25 serta diharapkan juga tersedia fasilitas pendukungnya (kespen, navigasi, komunikasi, fuel farm, dan lain-lain)

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Udara didaerah perbatasan, meliputi kegiatan pengembangan bandar udara sehingga mampu melayani operasi pesawat sejenis M-25 atau Hercules C-130 yang dilakukan secara bertahap yang diantaranya


didahului dengan pekerjaan tanah untuk perpanjangan landasan maupun pengembangan fasilitas penunjang lainnya.


PERBATASANTAHUN 2010

Kegiatan Volume Jumlah

Rp (Juta) Bandara Dobo - Kepulauan Aru 23.296- Konstruksi Pelebaran Landas Pacu

Eksisting dan Turning Area s/d Kolakan termasuk Marking dan Pengawasan

9.200 m2

11.776

- Konstruksi Perpanjangan Landas Pacu 300 m x 30 m s/d Kolakan termasuk Marking dan Pengawasan

9.000 m2

11.520

Bandara Pangsuma - Putussibau 13.574- Pelapisan landas pacu, taxiway, apron

dan fillet dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

50.460 m2

12.615

- Pembangunan gedung operasional 286 m2 959

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2009 Kendala utama dalam pencapaian target program ini adalah kesediaan lahan untuk kegiatan perpanjangan landasan yang implementasi di beberapa daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

Pengembangan dan pelaksanaan pembangunan bandar udara di daerah perbatasan negara yang perlu dikembangkan, yaitu pada Bandara Perbatasan:

a. Bandara Jhon Becker – Kisar b. Bandara Tardamu – Sabu c. Bandara Lekunik – Rote d. Bandara Pangsuma – Putussibau e. Bandara Nunukan – Kalimantan Timur f. Bandara Tanah Merah – Papua g. Bandara Tolikara – Papua h. Bandara Sarmi – Papua i. Bandara Miangas – Sulawesi Utara j. Bandara Dobo – Kepulauan Aru k. Bandara Tual Baru – Maluku Utara l. Bandara Saumlaki Baru m. Bandara Mopah - Merauke


IX-7

BAB X PERENCANAAN DAN PROGRAM ADAPTASI SERTA

MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2010

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Iklim memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Untuk itu strategi untuk mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk koordinasi, sinergi, monitoring dan evaluasi merupakan tantangan dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai.

Transportasi merupakan sektor yang mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) cukup besar di Indonesia. Ketergantungan sektor transportasi terutama transportasi darat terhadap BBM telah menimbulkan kekhawatiran karena jumlah cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia terbatas dan pembakaran BBM menimbulkan pencemaran berat di kota besar dan juga berdampak pada perubahan iklim.

B. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

1. Transportasi Darat & Perkeretaapian :

Permasalahan perubahan iklim tersebut di atas berdampak pada transportasi darat dan perkeretaapian. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut memberikan pengaruh terhadap pelayanan kepada pengguna jasa. Dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :

Peningkatan suhu udara global berdampak pada perubahan iklim yang menyebabkan kejadian-kejadian berupa peningkatan perubahan cuaca. Terjadinya peningkatan frekuensi perubahan cuaca yang ekstrim tersebut seperti hujan lebat yang memberikan kemungkinan terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor.


X-1

Kondisi banjir yang mengakibatkan tanah longsor mengakibatkan gangguan terhadap transportasi darat dan perkeretaapian. Dampak yang sering terjadi akibat banjir dan tanah longsor memberikan peluang gangguan jembatan dan jalan untuk transportasi darat, serta gangguan rel kereta api yang tergenang dan rel menggantung.

Pengaruh pola cuaca dan iklim yang akhir-akhir ini mengalami ketidakberaturan tersebut selain menimbulkan banjir juga memberikan dampak turunan akibat genangan air akibat banjir. Dampak turunan tersebut memberikan kerusakan-kerusakan pada prasarana infrastruktur transportasi. Kerusakan tersebut berpotensi memberikan gangguan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta daya tahan infrastruktur jalan dan perkeretaapian, seperti rel kereta api bengkok, percepatan korosi, kemungkinan longsong, jalan mudah berlubang dan sebagainya.

Dampak perubahan iklim yang lain berupa peningkatan gangguan angin kencang, badai yang berasal dari angin barat maupun angin timur menimbulkan pengaruh terhadap kesela-matan angkutan penyeberangan yang melayani lalu lintas antar pulau. Dengan angin kencang yang terjadi akan menimbulkan ombak besar yang akan mengganggu operasional dan keselamatan kapal penyeberangan. Langkah yang sering dilakukan oleh syahbandar untuk menghindari kejadian buruk yang tidak diinginkan adalah melakukan penundaan pembe-rangkatan kapal dan apabila kondisi berlangsung cukup lama akan dilakukan pembatalan pemberangkatan kapal. Penun-daan dan pembatalan pemberangkatan kapal penyebe-rangan tersebut berpengaruh kepada pelayanan pada pengguna jasa angkutan penyeberangan baik orang maupun barang. Pelayanan akibat penundaan tersebut akan memberikan kerugian baik waktu maupun kerusakan barang yang akan diangkut antar pulau. Perubahan cuaca ekstrim yang menimbulkan perubahan arah angin juga berpotensi terjadinya angin puting beliung dan badai lokal juga berpengaruh terhadap gangguan pergerakan sarana transportasi darat pada angkutan di jalan baik angkutan penumpang seperti bus dan mobil pribadi dan angkutan barang seperti truk.

Selain gangguan angin laut tersebut, perubahan iklim juga menimbulkan kenaikan paras air laut. Kondisi ini menim-bulkan akibat terhadap gangguan pelayaran kapal penyebe-rangan antar pulau dan gangguan perjalanan transportasi jalan (rob) akibat terjadi kenaikan paras air laut.

Kebanyakan prasarana dan sarana transportasi dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga mendapat pengaruh terutama pada kondisi kemarau dengan situasi yang cukup kering. Kekeringan yang terjadi pada suatu daerah tentunya berpotensi memberikan akibat terhadap kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kekeringan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang memberikan dampak kebakaran

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 X-2

tersebut memberikan pencemaran asap yang berpotensi mengganggu keselamatan transportasi baik yang terjadi pada transportasi darat dan perkeretaapian. Pada transportasi darat menimbulkan dampak pada gangguan jarak penglihatan mendatar / jarak pandang pengemudi kendaraan dan nahkoda kapal penyeberangan yang beroperasi di sungai maupun antar pulau juga jarak pandang masinis dalam melihat rambu-rambu keselamatan.

2. Sektor Transportasi Laut

Terendamnya akses dan fasilitas dermaga akibat kenaikan muka air laut. Hal ini akan mempersulit akses menuju pelabuhan dan dermaga, yang pada akhirnya dapat menghambat pelayanan terhadap para pengguna jasa angkutan kapal laut sehingga aktivitas ekonomi terhambat dan mengakibatkan kerugian dari sisi finansial/ekonomis.

Peningkatan kerusakan dermaga dan fasilitas-fasilitas pelabuhan karena gelombang air laut yang tinggi, serta meningkatnya intensitas dan curah hujan.

Dengan semakin tingginya intensitas dan curah hujan, serta tingginya gelombang air laut, resiko terjadinya kerusakan pada dermaga dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di pelabuhan akan semakin cepat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan biaya operasional untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan termasuk dermaga.

Terganggunya aktivitas pelayaran kapal akibat cuaca buruk, perubahan arah angin, dan gelombang laut yang tinggi. Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, termasuk perubahan arah dan kecepatan angin serta tingginya gelombang laut, dapat menghambat aktivitas pelayaran dan mengganggu jadwal operasional kapal. Akibat kondisi cuaca yang buruk, Syahbandar dan pihak pengelola pelabuhan dapat menghen-tikan pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang ada di dermaga. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberlanjutan pelayanan angkutan laut dan merugikan baik para pengguna jasa angkutan kapal laut maupun bagi pihak pengelola kapal dan pelabuhan.

Peningkatan resiko terjadinya kecelakaan kapal. Resiko terjadinya kecelakaan kapal akan meningkat akibat kondisi cuaca, angin, gelombang laut, dan curah hujan yang tidak bersahabat. Semakin seringnya kasus kecelakaan kapal yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa perubahan iklim telah berdampak negatif terhadap sektor transportasi laut dan berakibat fatal.

Perubahan pola navigasi dan alur pelayaran nasional, hal ini ditandai dengan perubahan arah dan kecepatan angin yang tidak menentu serta arus laut yang berubah-ubah, telah memaksa terjadinya perubahan terhadap alur pelayaran nasional dan pola navigasi kapal. Hal ini dilakukan dalam rangka proses adaptasi/


X-3

penyesuaian terhadap kondisi cuaca dan iklim pada saat ini. Sebab alur pelayaran kapal nasional yang dulu merupakan alternatif jalur terbaik, bisa jadi kondisi dan karakteristik perairannya saat ini telah berubah dan tidak memungkinkan lagi untuk dilewati kapal-kapal nasional, sehingga perlu dicari alternatif dan jalur lain yang lebih aman untuk dilewati.

3. Transportasi Udara

Perubahan ikim yang membawa cuaca yang tidak menentu, arus udara yang makin kencang dan tipis, kenaikan permukaan laut yang cukup signifikan, potensi terjadi banjir yang meningkat, penurunan debit air bersih, potensi terjadinya badai/angin kencang dan kekeringan serta potensi asap karena kebakaran hutan akan mengakibatkan dampak pada operasional transportasi udara pada kegiatan sebagai berikut :

a. Ambang batas kapasitas terminal yang semakin menurun karena kapasitas udara yang cenderung akan semakin panas;

b. Peningkatan pemakaian energi di terminal bandara, karena untuk mengantisipasi udara panas dalam rangka menjamin kenyamanan pengguna jasa bandara;

c. Potensi kerusakan permukaan runway, hambatan operasional bandara serta potensi kerusakan prasarana karena potensi terjadinya terendam banjir;

d. Gangguan sistem informasi karena terjadinya asap kebakaran hutan serta, badai kencang;

e. Langkanya persediaan air bersih untuk penyegaran tanaman dan keperluan antisipasi kejadian kebakaran;

f. Penundaan jadwal penerbangan karena penurunan jarak pandang dan rusaknya fasilitas karena tebalnya awan dan terjadinya badai, termasuk akibat kebakaran hutan.

C. KEBIJAKAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR

TRANSPORTASI

1. Kebijakan Adaptasi : a. Transportasi Darat dan Perkeretaapian

Kebijakan adaptasi yang terkait dengan transportasi khususnya transportasi darat dan perkeretaapian terkait dengan penanganan terhadap kendaraan, jaringan dan pergerakan yaitu antara lain : 1) Transportasi jalan :

a) Tata guna lahan dan perencanaan transportasi; b) Manajemen transportasi jalan; c) Sistem operasi;

2) Perkeretaapian a) Perencanaan angkutan massal;


Terhadap gangguan jembatan dan jalan untuk transportasi darat, gangguan rel kereta api yang tergenang dan rel menggantung serta rel kereta api bengkok, percepatan korosi, kemungkinan longsor akibat terjadinya peningkatan frekuensi perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor;

b) Redesain kontruksi jembatan dan jalan serta jalan rel; c) Pada gangguan lalu lintas kapal penyeberangan antar

pulau dan gangguan perjalanan transportasi jalan (rob) akibat gangguan angin kencang atau badai yang berasal dari angin barat maupun angin timur dan kenaikan paras air laut;

d) Redesain pelabuhan dan fasilitas pelabuhan untuk aktifitas penyeberangan;

e) Redesain jalan akses ke pelabuhan/bandara untuk aktifitas lalu lintas jalan.

b. Transportasi Laut 1) Perubahan dan penyesuaian standar desain fasilitas

pelabuhan; 2) Perubahan Master Plan pelabuhan yang disesuaikan dengan

kondisi iklim dan cuaca; 3) Implementasi perbaikan sistem informasi dan navigasi kapal.

c. Transportasi Udara 1) Melakukan penyesuaian kebutuhan panjang runway pesawat; 2) Penyusunan standar desain bandara; 3) Penggunaan perkerasan landasan yang lebih tahan terhadap

suhu yang tinggi; 4) Pengembangan jalan alternatif; 5) Penentuan zoning-zoning di lingkungan bandara yang

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat; 6) Perencanaan pembangunan bandara melalui kajian

lingkungan secara komprehensif;

2. Kebijakan Mitigasi :

a. Transportasi Darat dan Perkeretaapian

Kebijakan mitigasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim, terhadap gangguan jembatan dan jalan untuk transportasi darat, gangguan rel kereta api yang tergenang dan rel menggantung serta rel kereta api bengkok, percepatan korosi, kemungkinan longsor akibat terjadinya peningkatan frekuensi perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor meliputi: 1) Pemantauan dan evaluasi lokasi potensi longsor jalan dan

jalan rel didukung sistem informasi yang akurat; 2) Pemantauan dan evaluasi lokasi jalan rel tergenang didukung

sistem informasi yang akurat;


X-5

3) Penataan lalu lintas;

Pada gangguan lalu lintas kapal penyeberangan antar pulau dan gangguan perjalanan transportasi jalan (rob) akibat gangguan angin kencang atau badai yang berasal dari angin barat maupun angin timur dan kenaikan paras air laut meliputi: 1) Sistem Informasi Navigasi untuk pelabuhan dan kapal; 2) Penjadwalan waktu pengerukan, pemeliharaan fasilitas

pelabuhan; 3) Sistem Informasi ramalan cuaca 4) Sistem Informasi daerah rawan asap

b. Transportasi Laut

1) Peninggian elevasi dermaga serta fasilitas pelabuhan lain; 2) Perlindungan terhadap jembatan, jalan, dan akses dermaga

serta pelabuhan untuk menghindari terjadinya rendaman air laut;

3) Perkuatan prasarana di pelabuhan dan penyediaan bangunan pelindung terhadap fasilitas dermaga dan sarana pelabuhan;

4) Pengembangan teknologi hidrodinamik, mesin yang lebih efisien, dan penyesuaian desain fisik kapal sesuai karakteristik perairan;

5) Penyesuaian alur dan jalur pelayaran kapal nasional dengan kondisi cuaca dan iklim pada saat ini;

6) Penerapan Safety of Life at Sea (SOLAS) yang lebih diperketat; 7) Pelaksanaan program Eco-Port.

c. Transportasi Udara

1) Peningkatan elevasi di sisi muka runway; 2) Peningkatan teknologi system informasi bagi penundaan/

pembatalan penerbangan; 3) Perkuatan prasarana di bandara dan perlindungan terhadap

sarana bandara; 4) Peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi kejadian

darurat termasuk evakuasi kecelakaan; 5) Pelaksanaan Program Ecoairport.

D. LANGKAH KEBIJAKAN MITIGASI EMISI

Sebagian besar kota metropolitan dengan populasi penduduk yang besar (lebih dari 500.000 penduduk) mengalami permasalahan yang rumit terhadap angkutan perkotaan dan angkutan lokal. Permasalahan yang timbul adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang terbatas dan adanya ketidakseimbangan supply-demand yang akhirnya berdampak pada aktifitas masyarakat. Selain itu kondisi kurang layaknya transportasi umum baik dari sisi pelayanan maupun jumlah armada memberikan potensi perpindahan moda dari angkutan umum ke angkutan pribadi sehingga


menimbulkan peningkatan kepemilikan dan pergerakan kendaraan pribadi.

Kebijakan adaptasi yang terkait dengan penguranang emisi gas dengan kebijakan penggunaan energi alternatif, Standarisasi emisi gas buang melalui pengujian kendaraan bermotor.

Kebijakan mitigasi yang dilakukan dalam menghadapi pengurangan emisi gas, adalah sebagai berikut :

a. Transportasi Darat dan Perkeretaapian 1) Transportasi jalan :

a) Pelaksanaan moda transportasi berbahan bakar gas; b) Peningkatan penggunaan angkutan umum; c) Pengurangan kemacetan lalu lintas dengan manajemen lalu

lintas berbasis ITS (Intelligent Transport System); d) Penggunaan energi alternatif (bahan bakar bio, BBG dll); e) Penggunaan kendaraan berjenis hybrid.

2) Perkeretaapian : a) Pengalihan angkutan barang dan moda kendaraan bermotor

ke kereta api; b) Pelaksanaan angkutan massal berbasis kereta api.

b. Transportasi Laut

1) Pelaksanaan program Eco-Port Program Eco-Port yang merupakan program untuk pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sangat mendukung upaya untuk mengurangi faktor pemicu perubahan iklim. Program Eco-Port ini mencakup semua kegiatan yang ada di pelabuhan yang berpotensi mengakibatkan dampak dan penurunan terhadap kualitas lingkungan, antara lain : a) Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam

pelabuhan dari limbah sampah, sanitary, dan B3 (termasuk minyak);

b) Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan;

c) Peningkatan sarana pelayanan umum, keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum;

d) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan;

e) Peningkatan Kinerja pelayanan & Keselamatan Kerja di pelabuhan, berupa: • Penggunaan peralatan kapal dan bahan bakar alternatif

yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan; • Implementasi dan penerapan ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam MARPOL untuk meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan perairan;

• Upaya penanggulangan keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal dan tumpahan minyak ke laut, agar tidak terjadi pencemaran air laut akibat minyak yang tumpah tersebut.


X-7

Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tersebut antara lain : a) United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), pengesahan UU No. 17 Tahun 1985;

b) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, pengesahan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1969. Dan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, pengesahan Keputuan Presiden No. 52 Tahun 1969;

c) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, beserta The Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, pengesahan Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986;

d) IMO Manual on oil Pollution Contingecy Plan (Section II).

c. Transportasi Udara 1) Pelaksanaan Program Ecoairport Program Ecoairport merupakan merupakan salah satu

program dan kebijakan kebandarudararan sub sektor transportasi udara yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebandarudaraan yang berwawasan lingkungan,terintegrasi serta mencapai pengembangan yang berkelanjutan. Pelaksanaan program ini ditempuh melalui langkah sebagai berikut: a) Memperkecil dampak pada kualitas udara dengan

mengurangi volume pencemaran udara; b) Mengurangi pemakaian energi operasional bandara; c) Memperkecil dampak dengan mengurangi tingkat

kebisingan dan getaran; d) Mengurangi polusi dan pencemaran saluran dan air

permukaan dari kekeringan air; e) Mengurangi pencemaran tanah/landasan dari minyak,

bahan-kimia dan limbah lainnya sebagai akibat operasional bandara;

f) Pengolahan kembali (daur ulang) dari produk yang digunakan untuk dapat dijadikan sumber daya bagi kepentingan bandara;

g) Memelihara dan menciptakan lingkungan yang sehat dan alami disekitar bandara;

h) Target lingkungan ditetapkan berdasarkan pada keadaan setiap bandara;

2) Peningkatan fasilitas drainase dan hidrologi; 3) Penggunaan fasilitas/peralatan yang lebih efisien.


E. RENCANA AKSI SEKTOR TRANSPORTASI TERKAIT PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2010

a. Transportasi Darat

Program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim transportasi darat pada tahun 2010 antara lain: 1) Penerapan Area Traffic Control System di kota Cirebon,

Pekalongan, kota di Jawa Barat dan kota di Jawa Tengah; 2) Pengembangan sistem angkutan umum/Bus Rapid Transit

(BRT) di Kota Malang, Pontianak, Surakarta, Tangerang, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), Palembang dan Padang;

3) Pelaksanaan gasifikasi bagi angkutan umum di kota Palembang, Cirebon, Batam, Surabaya dan Bodetabek;

4) Peningkatan fasilitas pedestrian dan mendorong penggu-naan angkutan tidak bermotor;

5) Penggunaan solar cell pada 132 titik lampu lalu lintas yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

b. Perkeretaapian

Program terkait mitigasi dan adaptasi perubahaan iklim pada tahun 2010: 1) Pengembangan sistem infomasi dan manajemen (SIM) bidang

Prasarana; 2) Pemeriksaan, evaluasi, dan inventarisasi prasarana KA; 3) Peningkatan jalan rel kereta api berupa

peninggian/pengangkatan rel/jembatan pada lintas Semarang – Gambringan, Semarang – Cirebon, Surabaya – Solo;

4) Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) lintas Lebak Bulus – Dukuh Atas, pada tahun 2010 direncanakan engineering services untuk penyusunan DED;

5) Pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa III (Kroya – Kutoarjo), pada tahun 2010 direncanakan pelaksanaan engineering services untuk penyusunan DED dan juga tahap pelelangan perkerjaan konstruksi;

6) Pengembangan KA Perkotaan Bandung melalui elektrifikasi Padalarang – Cicalengka, pada tahun 2010 direncanakan pelaksanaan pekerjaan konsultan (penyusunan DED) serta pelaksanaan penandatanganan Loan Agreement untuk pekerjaan konstruksi;

7) Pembangunan double-double track dan elektrifikasi pada lintas Manggarai – Cikarang, pada tahun 2010 direncanakan pelaksanaan pekerjaan paket B1 (elektrifikasi Bekasi – Cikarang) dan juga pelelangan untuk pekerjaan paket A (double-double track Manggarai – Jatinegara) dan paket B2 (double-double track Jatinegara – Bekasi);

8) Pengadaan 10 trainset KRL (program KfW), pada tahun 2010 direncanakan pengiriman KRLtahap 2;


X-9

9) Pengembangan Workshop Depo Depok, pada tahun 2010 direncanakan pelaksanaan penandatanganan Loan Agreement;

10) Pengembangan KA perkotaan Surabaya melalui pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi, pada tahun 2010 masih dalam proses penjajakan persetujuan mekanisme pinjaman luar negeri;

11) Elektrifikasi Cikarang – Cikampek, pada tahun 2010 direncanakan penyusunan detail desain elektrifikasi;

12) Penyelesaian elektrifikasi Serpong – Maja, pada tahun 2010 direncanakan elektrifikasi antara Tenjo – Maja;

13) Lanjutan pembangunan double track antara Cirebon – Brebes, pada tahun 2010 direncanakan pembangunan tubuh baan antara Brebes - Losari;

14) Lanjutan pembangunan double track Cirebon – Kroya, pada tahun 2010 direncanakan pembangunan antara Brebes - Losari;

15) Lanjutan/penyelesaian pembangunan double track antara Tegal – Pekolangan.

16) Pembangunan double track dan elektrifikasi antara Duri – Tangerang (tahap pertama).

c. Transportasi Laut 1) Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam

pelabuhan dari limbah sampah, sanitary, dan B3 (termasuk minyak);

2) Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan;

3) Peningkatan sarana pelayanan umum, keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum;

4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan;

5) Penggunaan peralatan kapal dan bahan bakar alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan;

6) Implementasi dan penerapan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MARPOL untuk meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan perairan;

7) Upaya penanggulangan keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal dan tumpahan minyak ke laut, agar tidak terjadi pencemaran air laut akibat minyak yang tumpah tersebut.

d. Transportasi Udara

1) Pelaksanaan training pengelolaan lingkungan bandara di internal Ditjen Perhubungan Udara, pengelola bandara, air lines dan seluruh stake holder terkait bandara;

2) Penetapan Pilot project pengelolaan limbah padat (sampah) di bandara;

3) Penetapan Pilot project pengelolaan limbah cair (sampah) di bandara terpilih;

4) Pengadaan alat ukur kualitas udara ambient;


5) Pengadaan teknologi pengusir burung (bird strike); 6) Penerapan teknologi solar energy di bandara terpilih.


X-11

BAB XI KAIDAH PELAKSANAAN

Seluruh jajaran Departemen Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisi-patif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Departemen Perhubungan ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, penting untuk memper-hatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu lembaga maupun antar lembaga, dalam direktorat jenderal/badan maupun antar direktorat jenderal/ badan dalam satu departemen, dengan tetap memperhatikan peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan ke-giatan yang telah diprogramkan, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan forum koordinasi perencanaan, forum-forum lintas pelaku dan konsultasi publik.

Penyusunan Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 yang bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Departemen Perhubungan 2010 – 2014 merupakan acuan baik bagi seluruh jajaran Departemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BUMN di bidang Perhubungan, maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran Departemen Perhubungan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan menggunakan pembiayaan APBN 2010, serta BUMN di bidang Perhubungan, masyarakat umum termasuk dunia usaha yang bergerak di bidang jasa perhubungan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program rencana kerja Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya.

2. Bagi jajaran Departemen Perhubungan, RENJA Tahun 2010 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik yang berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran (budget intervention) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam forum koordinasi perencanaan, masing-


XI-1

masing Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Perhubungan perlu menyusun :

a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2010, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan sektor transportasi yang berupa kerangka regulasi, sesuai dengan kewenangannya.

b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2010, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan perhubungan, yang berupa kerangka anggaran, sesuai dengan kewenangannya.

c. Uraian sebagaimana pada butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan.

d. Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan wajib mengkoordinasikan rancangan APBN bidang Transportasi Tahun 2010 dari masing-masing Direktorat Jenderal/ Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

e. Bentuk formulir yang menggambarkan butir a, b, c, dan d diatas, dapat diambil dari data sebagaimana yang tercantum dalam tabel program dalam Rencana Kerja ini.

3. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap Direktorat Jenderal/ Badan dengan koordinasi Biro Perencanaan Setjen Departemen Perhubungan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Direktorat Jenderal/Badan dengan koordinasi Setjen wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 XI-2


XII-1

BAB XII

P E N U T U P Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelak-sanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan tahun 2010 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara negara lainnya serta masyarakat secara umum. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan tahun 2010 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor perhubungan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 57 TAHUN 2009

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2009

----------------------------------------------------------------------------

RENCANA KERJA (RENJA) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

TAHUN 2010

JAKARTA, AGUSTUS 2009

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

T E N T A N G

RENCANA KERJA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 untuk mendukung penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah perlu ditetapkan Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

7. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2010.

Pasal 1 (1) Menetapkan Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu

kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan ini.

Pasal 2 Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib digunakan sebagai pedoman oleh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN


SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 7. Sekretaris Jenderal, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepada Badan di lingkungan Departemen

Perhubungan; 8. Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat dan Ketua Mahkamah Pelayaran di lingkungan

Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan; 9. Para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia; 10. Para Atase Perhubungan; 11. Para Direksi BUMN Sektor Perhubungan.

Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN








3. Diperiksa Umar Aris Karo Hukum & KSLN

4. Disetujui Moh. Iksan Tatang Sekretaris Jenderal

Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd





Salinan resmi sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN UMAR ARIS, SH. MM. MH Pembina Tingkat I (IV/b)

renja 2010 Dephub

Documents