RENCANAPROGRAMKEGIATAN& … · Learning (SCL) dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL). ... Di akhir pertemuan, Tutor menyampaikan rencana dan skenario pertemuan selanjutnya.

0

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPKPS)

HUKUM PEMILU

(MANUAL MAHASISWA)

Bobot sks : 2 sks Kode Mata Kuliah :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2014

1

PENGESAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Pemilu

2. Bobot sks : 2 sks

3. Penyusun : 1. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.

2. Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

4. Bagian : Hukum Tata Negara

Malang,

Menyetujui Penyusun, Ketua Bagian Herlin Wijayati, S.H., M.H. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. NIP. 196010201986012001 NIP. 19760615 199903 1 003

Menyetujui Pembantu Dekan I, Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. NIP. 19760615 199903 1 003

2

A. PENGANTAR

Mata kuliah Hukum Pemilu adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memilih konsentrasi

Hukum Tata Negara. Mata kuliah hukum pemilu diberikan pada semeter VI

(enam). Melalui mata kuliah ini akan disampaikan pengetahuan teoretis tentang

Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan

dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam

menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara

demokrasi, serta hukum positif.

Model pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan

menggunakan metode kuliah dengan pengantar dari dosen dan dilanjutkan

dengan diskusi mahasiswa (student center learning) untuk melakukan proses

pembelajaran secara mandiri, bekerjasama dalam kelompok, memformulasi

pemikiran dan jawaban atas isu hukum, serta mempresentasikan hasil kerja

secara lisan di muka kelas.

B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1. Nama : Hukum Pemilu 2. Kode : HKN 4021 3. Sasaran : Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara 4. Pengelola : Bagian Hukum Tata Negara 5. Dosen Pengampu : 1. Dr. Muchamad Ali Safa’at

2. Ibnu Samwidodo, SH. MH.

6. Tujuan Pembelajaran Mahasiswa mampu memahami teori, asas, dan hukum pemilihan umum

dan memiliki kemahiran menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan

pemilihan umum.

7. Materi Pembelajaran a. Demokrasi dan Pemilu. b. Dimensi sistem Pemilu.

3

c. Macam-macam sistem Pemilu (Electoral Formula). d. Sejarah Pemilu di Indonesia. e. Pemilihan umum DPR dan DPD f. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. g. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. h. Penyelenggara Pemilihan Umum. i. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

JADWAL KEGIATAN MATA KULIAH HUKUM PEMILU SEMESTER GASAL 2014/2015

TATAP MUKA

POKOK BAHASAN

SUBSTANSI METODE WAKTU FASILITAS

I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

Urgensi studi hukum pemilihan umum

Kuliah mimbar Tanya Jawab

100’ Laptop, LCD, Papan Tulis, Spidol Penjelasan silabi dan SAP

Kontrak belajar

II Demokrasi dan Pemilu

Makna Pemilu dalam negara demokrasi

Kuliah mimbar Tanya Jawab

100’

Tujuan dan asas-asas demokrasi dalam Pemilu

III - IV Dimensi sistem Pemilu

Pilihan demokrasi, langsung dan tidak langsung.

Diskusi Kelas

200’

Frekuensi Pemilu Assembly Size District Magnituted Electoral Formula Electoral treshold, parliamentary treshold, presidential treshold Konversi Suara Menjadi Perolehan Kursi

V Macam-macam sistem Pemilu (Electoral Formula)

Mayoritas Pluralitas Diskusi Kelas

100’ Semi Proporsional Proporsional

VI Sejarah Pemilu di Indonesia

Dasar Hukum Kuliah mimbar

100’ Sistem Pemilu Penyelenggara Pemilu Hasil Pemilu

VII Pemilihan umum DPR dan DPD

Dasar Hukum Diskusi 100’ Sistem yang digunakan Tahapan-tahapan Parliamentary trashold dan district magnituted

4

Penghitungan perolehan kursi Penghitungan calon jadi

VIII - IX UTS X Pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden

Dasar Hukum Diskusi 100’ Presidential Treshold Persyaratan pasangan calon Tahapan Penentuan calon terpilih

XI Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dasar Hukum Persyaratan calon Tahapan Penentuan calon terpilih

Diskusi 100’

XII Penyelenggara Pemilihan Umum

KPU Bawaslu DKPP

Diskusi 100’

XIII-XIV

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Sengketa Administratif Sengketa PTUN Pelanggaran Pidana Sengketa Hasil

Diskusi 200’

XV-XVI UAS

8. Metode Pembelajaran a. Umum

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Student Centered Learning (SCL) dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL). Perkuliahan dengan metode ceramah hanya akan digunakan untuk tiga pokok bahasan, yaitu pada Pertemuan I, II, dan VI. Metode PBL dilakukan dengan memberikan pengantar terlebih dahulu kepada mahasiswa mengenai topik bahasan yang akan didiskusikan, mengidentifikasi bersama-sama konsep dan isu hukum yang harus dikuasai, kasus yang harus dianalisis atau menjadi contoh, melakukan pembagian tugas, presentasi, dan diskusi kelas. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok sesuai dengan luasan tema yang akan dibahas.

b. Struktur Tutorial Tutorial dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penjelasan singkat topik yang akan dibahas 2. Penetapan konsep hukum dan isu hukum yang harus dijawab. 3. Pengumpulan informasi dan belajar secara mandiri disertai contoh

analisis kasus. 4. Diskusi Mahasiswa 5. Klarifikasi oleh Tutor Penjelasan setiap langkah adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas a. Tutor menjelaskan secara singkat topik bahasan dan materi yang akan

dibahas pada pertemuan yang akan datang. b. Dalam memberikan penjelasan dosen tidak memberikan pengertian

penjelasan dari konsep hukum atau isu hukum terkait topik.

5

Langkah 2: Penetapan konsep hukum dan isu hukum yang harus dijawab. a. Tutor sudah memiliki rancangan konsep dan isu hukum dari suatu topik

yang akan dibahas. b. Mahasiswa diminta menyampaikan konsep hukum dan isu hukum yang

harus dipahami. c. Dosen membuat daftar. d. Mahasiswa diajak menyepakati mana konsep hukum dan isu hukum

yang akan dipelajari. e. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok dan pembagian tugas. Langkah 3: Pengumpulan informasi dan belajar secara mandiri disertai contoh analisis kasus. a. Mahasiswa diminta secara berkelompok dan mandiri mencari jawaban

dan penjelasan atas pertanyaan yang telah dibagi sesuai penugasan masing-masing.

b. Mahasiswa mendiskusikan dan merumuskan jawaban dan membuat analisis contoh kasus.

c. Mahasiswa membuat bahan presentasi yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang lain.

Langkah 4: Diskusi Mahasiswa a. Mahasiswa menyampaikan hasil diskusi kelompok dihadapan kelas

disertai dengan bahan tayangan. b. Proses diskusi dengan mahasiswa yang lain dipandu moderator. c. Moderator mengidentifikasi hal-hal yang belum jelas atau masih menjadi

perdebatan. Langkah 5: Klarifikasi a. Tutor mereview proses diskusi secara keseluruhan. b. Tutor mengklarifikasi konsep atau isu hukum yang belum jelas atau

masih terdapat perdebatan.

c. Peran dan Tanggungjawab Mahasiswa Di dalam pembelajaran dengan menggunakan metode SCL – PBL, pembelajaran tidak hanya dilakukan terkait dengan materi tetapi juga ketrampilan kerja kelompok dan berdiskusi. Dalam proses ini akan terdapat pengalaman pembelajaran sebagai pemimpin, sebagai peserta, cara menyampaikan pendapat, serta cara merumuskan pikiran dalam tulisan dan bahan tayangan. Peran pembelajar dalam kegiatan tutorial adalah: 1) Saling memperkenalkan diri agar suasana cair dan tidak ada hambatan

dalam berinteraksi. 2) Setiap kelompok memilih satu orang ketua dan sekretaris secara

demokratis. 3) Menetapkan prosedur kerja bersama-sama.

6

4) Pokok bahasan, konsep, dan isu hukum harus dibaca oleh semua anggota.

5) Ketua kelompok memimpin proses diskusi dan menentukan mekanisme kerja kelompok.

6) Setiap anggota kelompok harus memperoleh tugas secara berimbang dan menyampaikan hasil kerjanya dalam diskusi kelompok.

7) Ketua kelompok memimpin diskusi untuk merumuskan hasil kerja bersama.

8) Sekretaris mencatat proses diskusi dan memformulasikan hasilnya. 9) Kelompok membagi tugas dalam proses presentasi dan diskusi kelas. Sedangkan tanggungjawab pembelajar adalah: 1) Menghargai proses diskusi. 2) Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi. 3) Bertanggungjawab dalam kehadiran diskusi, menyelesaikan tugas,

menyajikan dan mengidentifikasi informasi yang relevan dan keakuratannya.

4) Kesadaran diri/evaluasi diri.

d. Tugas dan Peran Tutor

1) Persiapan a) Mengetahui struktur dan latar belakang skenario sebagai bahan

diskusi. b) Memahami referensi yang telah disiapkan. c) Memiliki gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa. d) Memberikan fasilitasi pembelajaran berupa pertanyaan, metafora,

konsep. e) Mendiagnosis adanya potensi kekeliruan. f) Evaluasi diri apakah mendorong atau menghambat mahasiswa.

2) Interaksi

a) Mendorong mahasiswa mengemukakan pendapat. b) Mendorong mahasiswa bekerja secara kelompok. c) Mengamati perilaku mahasiswa yang negatif dan mengupayakan

penyelesaian. d) Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diklarifikasi. e) Mengajukan pertanyaan dan mengelaborasi.

3) Klarifikasi dan Tindak lanjut

a) Mengklarifikasi jika terdapat miskonsepsi. b) Mengklarifikasi jika terdapat hal-hal yang belum jelas. c) Memberikan dorongan penelusuran dan pembelajaran lebih lanjut. d) Memberikan umpan balik atas proses diskusi. e) Menjelaskan sumber rujukan, bahan, dan referensi untuk

pembelajaran lebih lanjut.

7

Peran Tutor Meliputi: 1) Sebagai fasilitator. 2) Sebagai pendengar. 3) Sebagai pencatat. 4) Sebagai evaluator

9. Luaran Pembelajaran a. Ranah Knowledge (30%)

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang teori, asas, dan hukum Pemilu.

b. Ranah Skills (40%) Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemahiran menerapkan asas dan hukum pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. Ranah Attitudes & Abilities (30%) Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

10. Evaluasi Pembelajaran Komponen evaluasi penilai terdiri atas: a. Tugas Terstruktur 1 : 10% b. Ujian Tengah Semester (UTS) : 20% c. Tugas Terstruktur 2 : 10% d. Ujian Akhir Semester (UAS) : 40% e. Presensi dan keaktifan diskusi : 20% Jumlah 100%

11. Bahan, Sumber Informasi, dan Referensi a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden c. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum d. UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota f. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke – 3,

Rajawali Press, Jakarta, 2011. g. Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu

Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2009. h. Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford University

Pers, 1995. i. Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Yale University Pers, 1999.

8

j. Pippa Noris, Choosing Electoral System: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems; International Political Science Review Vol. 18 (3).

k. IFES, Sistem Pemilu, 2001. l. Topo Santoso & Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal

Demokrasi, Murai Kencana, 2004. m. Janedjri, Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

12. Resiko Kegagalan No. Risiko Kegagalan Antisipasi 1. Jumlah pertemuan tidak lengkap Dilakukan pertemuan

pengganti dengan jadwal disepakati bersama mahasiswa

2. Ada mahasiswa yang kurang aktif Test tertulis pada UTS dan UAS untuk mengukur hasil pembelajaran.

3. Perubahan aturan Penyesuaian tema diskusi dan perubahan aturan

13. Skenario Pertemuan 1: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami urgensi memahami hukum Pemilu dalam kerangka konsentrasi Hukum Tata Negara, ruang lingkup Hukum Pemilu, keterkaitan Hukum Pemilu dengan bidang hukum dan ilmu lain, materi Hukum Pemilu, dan profesi-profesi yang harus memahami hukum Pemilu. Skenario: a) Tutor menyampaikan tentang urgensi mata kuliah Hukum Pemilu. b) Tutor menyampaikan ruang lingkup dan substansi hukum Pemilu

berdasarkan Silabus dan SAP. c) Tutor menyampaikan hubungan antara Hukum Pemilu dengan bidang

hukum dan ilmu lain. d) Tutor menyampaikan rencana strategi dan metode pembelajaran dan

manual mahasiswa. e) Tutor menyepakati hal-hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Bahan Bacaan: SAP, Silabus, dan RPKPS. Pertemuan 2: Tujuan Pertemuan:

9

Mahasiswa memahami kedudukan dan makna Pemilu dalam negara demokrasi, tujuan pelaksanaan Pemilu, serta asas-asas Pemilu yang demokratis. Skenario: 1. Tutor menjelaskan tentang:

a. Hubungan antara Pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi prosedural.

b. Mengapa Pemilu harus dilakukan secara berkala dalam negara demokrasi.

c. Apa saja asas-asas yang harus terwujud dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis yang meliputi: a. langsung b. umum c. bebas d. rahasia e. jujur; dan f. adil

d. Menguraikan contoh-contoh pelaksanaan Pemilu di negara demokrasi dan di negara otoriter.

2. Tutor harus memastikan mahasiswa memahami materi dengan membuka ruang tanya jawab atau mendorong mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. Sebagai contoh: a. Apakah ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan Pemilu? b. Apakah setiap negara yang menyelenggarakan Pemilu adalah negara

yang demokratis? c. Apa akibatnya jika asas-asas Pemilu tidak dijalankan?

3. Di akhir pertemuan, Tutor menyampaikan rencana dan skenario pertemuan selanjutnya.

Bahan Bacaan: a. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke – 3,

Rajawali Press, Jakarta, 2011. b. Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan

FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2009.

Pertemuan 3 dan 4: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami dimensi-dimensi yang terdapat dalam sistem dan Hukum Pemilu yang saling mempengaruhi serta mampu menggunakannya untuk menentukan contoh kasusnya di Indonesia. Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

10

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang terdapat dan saling berpengaruh dalam suatu sistem Pemilu.

2. Langkah 2: Penetapan Konsep dan Isu Hukum yang harus dijawab Disepakati konsep dan isu hukum yang harus dijelaskan, setidaknya meliputi:

1) Pilihan demokrasi langsung dan tidak langsung; 2) Frekuensi pelaksanaan Pemilu; 3) Assembly size; 4) District magnitude; 5) Electoral formula; 6) Treshold; 7) Konversi suara menjadi perolehan kursi; 8) Hubungan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain; 9) Contoh dalam kasus di Indonesia;

3. Langkah 3: Pengumpulan informasi dan belajar secara mandiri

disertai contoh analisis kasus. a. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok I membahas

tentang Pilihan demokrasi, frekuensi pelaksanaan Pemilu, assembly size, dan district magnitude. Kelompok II membahas tentang electoral formula, treshold, dan konversi suara menjadi kursi.

b. Mahasiswa melakukan kerja dan diskusi kelompok untuk mencari jawaban tentang konsep dan isu hukum yang telah ditentukan.

c. Kelompok mahasiswa merumuskan jawabannya dalam bentuk tayangan.

4. Langkah 4: Diskusi Mahasiswa

a. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok dihadapan kelas.

b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi. c. Dilakukan secara bergantian.

5. Langkah 5: Klarifikasi oleh Tutor

a. Tutor mereview proses diskusi secara keseluruhan. b. Tutor mengklarifikasi konsep atau isu hukum yang belum jelas atau

masih terdapat perdebatan. c. Tutor harus memastikan bahwa semua konsep dan isu hukum telah

dipahami oleh mahasiswa. Bahan Bacaan: a. Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford University Pers,

1995. b. Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Yale University Pers, 1999. c. Pippa Noris, Choosing Electoral System: Proportional, Majoritarian and

Mixed Systems; International Political Science Review Vol. 18 (3).

11

d. IFES, Sistem Pemilu, 2001.

Pertemuan 5: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa mengetahui dan dapat membedakan macam-macam sistem Pemilu (electoral formula). Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat terdiri dari apa sajakah dan pengklasifikasian sistem Pemilu.


1) Mayoritas Pluralitas; a) First Past the Post b) Block Vote c) Alternative Vote d) Two Round System

2) Semi Proporsional; a) Single Non Transferable Vote b) Paralel System c) Limited Vote

3) Proporsional; a) Party List b) Single Transferable Vote c) Largest Remainder d) Hight Average

4) Bagaimana pengaruh pilihan sistem terhadap aspek lain? 5) Bagaimana penerapan sistem tersebut terhadap data hasil Pemilu

2014?

3. Langkah 3: Pengumpulan informasi dan belajar secara mandiri disertai contoh analisis kasus. a. Mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I membahas

tentang Sistem Mayoritas Pluralitas. Kelompok II membahas tentang sistem Semi Proporsional. Kelompok III membahas tentang sistem Proporsional.



12

4. Langkah 4: Diskusi Mahasiswa a. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok

dihadapan kelas. b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi. c. Dilakukan secara bergantian.




dipahami oleh mahasiswa dan mampu membuat contoh kasus penerapan masing-masing sistem.

Bahan Bacaan: a. Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford University Pers,

1995. b. Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Yale University Pers, 1999. c. Pippa Noris, Choosing Electoral System: Proportional, Majoritarian and

Mixed Systems; International Political Science Review Vol. 18 (3). d. IFES, Sistem Pemilu, 2001. Pertemuan 6 Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami dasar hukum, sistem, penyelenggara, dan hasil dalam Pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia. Skenario: a) Tutor menyampaikan materi tentang Sejarah Pemilu di Indonesia yang

meliputi: 1) Dasar hukum 2) Sistem Pemilu 3) Penyelenggara 4) Hasil Pemilu

b) Tutor membandingkan penyelenggaraan Pemilu yang pernah dilakukan. c) Tutor membuka kesempatan tanya jawab. Bahan Bacaan: Janedjri, Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2012. Pertemuan 7: Tujuan Pertemuan:

13

Mahasiswa memahami ketentuan dan mekanisme dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD serta menerapkan sistem yang digunakan terhadap hasil Pemilu. Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat tentang ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD.


1) Apakah dasar hukum penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2014?

2) Sistem apakah yang digunakan?; 3) Apa saja tahapan penyelenggaraan Pemilu?; 4) Apakah yang dimaksud Parliamentary treshold dan apa

hubungannya dengan district magnitude; 5) Bagaimanakah cara penghitungan perolehan kursi?; 6) Bagaimanakah cara penentuan calon terpilih?;


disertai contoh analisis kasus. a. Mahasiswa didorong untuk mencari jawaban dari pertanyaan konsep

dan isu hukum secara mandiri. b. Mahasiswa diminta untuk mengakses data hasil Pemilu 2014 dan

mengaplikasikan konsep terhadap data tersebut untuk Jawa Timur dan DAPIL Malang Raya. Data yang dimaksud adalah: 1) Hasil Pemilu DPD: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/

lamp_Model_E-1_DPD_2014.pdf 2) Hasil Pemilu DPR: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_

Perolehan_suara_parpol.pdf 3) Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Partai Politik:

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_ambang_Batas.pdf c. Mahasiswa merumuskan jawabannya dalam bentuk paper.

4. Langkah 4: Diskusi Mahasiswa a. Mahasiswa dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja . b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi.


d. Tutor mereview proses diskusi secara keseluruhan. e. Tutor mengklarifikasi konsep atau isu hukum yang belum jelas atau

masih terdapat perdebatan. f. Tutor harus memastikan bahwa semua konsep dan isu hukum telah

dipahami oleh mahasiswa.

14

Bahan Bacaan: a. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum b. UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD Pertemuan 10: Tujuan Pertemuan: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami ketentuan dan mekanisme dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan menerapkan sistem yang digunakan terhadap hasil Pemilu. Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat tentang ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.


1) Apakah dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?

2) Sistem apakah yang digunakan? 3) Apakah yang dimaksud dengan Presidential Treshold? Apa

tujuannya? 4) Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon? 5) Apa saja tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden? 6) Bagaimanakah cara penentuan calon terpilih?



dan isu hukum secara mandiri. b. Mahasiswa diminta untuk mengakses data hasil Pemilu 2014 dan

mengaplikasikan konsep terhadap data tersebut. Data yang dimaksud adalah: 1) Keputusan Penetapan Pasangan Calon: http://www.kpu.go.id/

koleksigambar/SK_KPU_535_2272014.pdf 2) Hasil Penghitungan Suara: http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-

_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf 3) Penetapan hasil rekapitulasi: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/

DD1_Pilpres_2014.pdf

15

4) Penetapan calon terpilih: http://www.kpu.go.id/koleksigambar/ SK_KPU_536_2272014.pdf

c. Mahasiswa merumuskan jawabannya dalam bentuk paper.

4. Langkah 4: Diskusi Mahasiswa a. Mahasiswa dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja. b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi.




dipahami oleh mahasiswa. Bahan Bacaan: a. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden.

Pertemuan 11: Tujuan Pertemuan: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami ketentuan dan mekanisme dalam Pemilihan Kepala Daerah. Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat tentang ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.


1) Apakah dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah? 2) Sistem apakah yang digunakan? 3) Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon? 4) Apa saja tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah? 5) Bagaimanakah cara penentuan calon terpilih?



dan isu hukum secara mandiri. b. Mahasiswa merumuskan jawabannya dalam bentuk paper.

16


a. Mahasiswa dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja. b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi.




dipahami oleh mahasiswa. Bahan Bacaan: a. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pertemuan 12: Tujuan Pertemuan: Tujuan Pertemuan: Mahasiswa memahami lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, tugas dan fungsi, serta hubungan antar penyelenggara Pemilu. Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat tentang ketentuan penyelenggara Pemilu.


1) Lembaga apa saja yang termasuk dalam kategori penyelenggara Pemilu?

2) Apa fungsi masing-masing? 3) Apa tugas dan tanggungjawab masing-masing? 4) Bagaimana hubungan di antara lembaga penyelenggara Pemilu?



dan isu hukum secara mandiri. b. Mahasiswa merumuskan jawabannya dalam bentuk paper.

4. Langkah 4: Diskusi Mahasiswa a. Mahasiswa dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja. b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi.

17




dipahami oleh mahasiswa. Bahan Bacaan: UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pertemuan 13 - 14 Skenario 1. Langkah 1: Penjelasan singkat topik yang akan dibahas

Pada pertemuan sebelumnya Tutor menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis sengketa, pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian.


1) Apa kreteria pelanggaran adminitratif dan pelanggaran pidana? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut? 3) Bagaimana hubungan antara Bawaslu, KPU, dan PTUN dalam

penyelesaian pelanggaran admiistratif? 4) Apakah yang dimaksud sengketa hasil? 5) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil?


disertai contoh analisis kasus. a. Mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I membahas

tentang Sengketa Administratif dan penyelesaiannya. Kelompok II membahas tentang penyelesaian pelanggaran pidana dan sengketa hasil..




a. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok dihadapan kelas.

b. Mahasiswa lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi. c. Dilakukan secara bergantian.


a. Tutor mereview proses diskusi secara keseluruhan.

18

b. Tutor mengklarifikasi konsep atau isu hukum yang belum jelas atau masih terdapat perdebatan.

c. Tutor harus memastikan bahwa semua konsep dan isu hukum telah dipahami oleh mahasiswa dan mampu membuat contoh kasus penerapan masing-masing sistem.

Bahan Bacaan:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden. c. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum d. UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD. e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. f. Topo Santoso & Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal

Demokrasi, Murai Kencana, 2004. g. Janedjri, Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

RENCANAPROGRAMKEGIATAN& … · Learning (SCL) dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL). ... Di akhir pertemuan, Tutor menyampaikan rencana dan skenario pertemuan selanjutnya.

Documents