RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019 KBRI Windhoek/Renstra 2015... · (Renstra) Tahun 2015 ... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, ... 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

1 | R E N S T R A K B R I W I N D H O E K

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2015 - 2019

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA WINDHOEK - NAMIBIA


DAFTAR ISI SK KEPALA PERWAKILAN RI

…………………………………………… 3

KATA PENGANTAR

…………………………………………… 5

BAB I KONDISI UMUM DAN ANALISIS

SWOT PERWAKILAN RI

I..1 Kondisi Umum

A. Namibia …………………………………………… 6

B. Angola …………………………………………… 8

I.2 Analisis SWOT

…………………………………………… 9

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

STRATEGIS PERWAKILAN RI

II.1 Visi Perwakilan RI …………………………………………… 10

II.2 Misi Perwakilan RI …………………………………………… 10

II.3 Tujuan Perwakilan RI …………………………………………… 11

II.4 Sasaran Strategis Perwakilan RI …………………………………………… 11

LAMPIRAN:

Lampiran I : Matriks Arah Kebijakan dan

Strategi

…………………………………………… 14

Lampiran II : Matriks Target Kinerja

…………………………………………… 16


KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA WINDHOEK - NAMIBIA

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/01/KP/V/2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KBRI WINDHOEK

TAHUN 2015 - 2019

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 mengamanatkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 ke dalam Rencana Strategis Perwakilan RI masing-masing;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Kedutaan Besar Republik Indonesia Windhoek telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 4012);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

15. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA WINDHOEK TAHUN 2015 – 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Kedutaan Besar Republik Indonesia Windhoek Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan & Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) dan pengendalian kegiatan tiap-tiap fungsi.

KETIGA : Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan. Laporan tahunan tentang pencapaian kinerja dirangkum dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Windhoek Pada tanggal : 13 Mei 2015

KEPALA PERWAKILAN RI

AGUSTINUS SUMARTONO


KATA PENGANTAR

Mengacu pada Renstra Kemlu 2015 – 2019 dan sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, kami telah menyusun Renstra KBRI Windhoek 2015 – 2019. Di dalam dokumen ini, kami memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi panduan bagi perwakilan untuk mendukung kebijakan hubungan luar negeri yang telah ditetapkan oleh Kemlu RI.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan

kegiatan KBRI Windhoek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perwakilan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga lebih terarah dan terfokus serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain mengacu pada dokumen Renstra Kemlu 2015 – 2019, penyusunan Renstra KBRI Windhoek juga dipandu oleh Pedoman/Template Penyusunan Renstra Perwakilan RI dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kemlu RI (vide B-04036/KEMLU/150508). Sejalan dengan Visi Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Windhoek telah merumuskan visi perwakilan periode 2015-2019 yaitu: “Menjadi Ujung Tombak dalam Mewujudkan Wibawa Diplomasi di Namibia dan Angola guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”, dengan 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan utama, 6 (enam) sasaran strategis, 6 arah kebijakan dengan strategi perwakilan beserta alat ukur dan targetnya.

Selanjutnya, kami mengharapkan agar Renstra KBRI Windhoek tahun 2015-2019 dapat digunakan oleh Perwakilan, Kementerian Luar Negeri dan Instansi terkait sebagai pedoman dalam mengukur dan menilai kinerja KBRI Windhoek secara transparan dan obyektif sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

Windhoek, 13 Mei 2015 Kepala Perwakilan

AGUSTINUS SUMARTONO Duta Besar LBBP RI


BAB I

KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI

I.1 KONDISI UMUM PERWAKILAN RI KBRI Windhoek dibuka pada tahun 1992 dengan akreditasi Namibia. Selanjutnya pada tahun 2006 KBRI Windhoek secara resmi ditugaskan untuk merangkap Angola. Berikut kondisi umum KBRI Windhoek terkait perkembangan terkini hubungan bilateral dengan Namibia dan Angola: A. NAMIBIA Hubungan bilateral antara Indonesia dan Namibia berjalan dengan sangat baik dan harmonis. Pemerintah Namibia di berbagai kesempatan selalu menyampaikan penghargaannya atas bantuan dan solidaritas Indonesia pada perjuangan rakyat Namibia baik pada masa sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan dan sesudahnya. Hingga saat ini, Pemerintah Namibia tetap mendukung NKRI, hal ini terlihat dari tidak adanya pernyataan-pernyataan Pemerintah Namibia mengenai isu disintegrasi di Indonesia. Kerjasama di beberapa bidang juga semakin meningkat sejak diselenggarakannya Sidang Komisi Bersama I RI-Namibia pada tanggal 11-12 Mei 2009 di Jakarta. Terdapat 19 area kerjasama yang disepakati kedua negara untuk ditingkatkan, yaitu kerjasama bidang Perdagangan, Keuangan dan Perbankan, Pertanian, Perikanan, Kebudayaan, Pariwisata, Mineral dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pekerjaan Umum, Anti-Korupsi, Keamanan dan Kepolisian, Pertahanan, Diplomatik dan Kekonsuleran, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak, Kerjasama Teknis, Pemuda dan Olah Raga serta KADIN. Sejalan dengan substansi kerjasama yang tercakup dalam Sidang Komisi Bersama, beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani kedua pihak antara lain:

a. MoU on Cooperation between Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and

Ministry of Agriculture, Water and Forestry of the Republic of Namibia in the field of Agriculture (Bali, 11 Maret 2011), ditindaklanjuti dengan kesepakatan Pembentukan Joint Working Committee and Work Plan di bidang pertanian bulan November 2011 di Windhoek.

b. MoU between the Indonesian National Police and the Namibian Police Force on Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building (Windhoek, 27 April 2011).

c. MoU between Universitas Gadjah Mada & University of Namibia on Academic

Collaboration (Mei 2009) dan MoU between Polytechnic of Namibia & Politeknik Negeri Bandung on training, joint research projects, community-based services and faculty, staff and student exchange programmes (Februari 2012)

d. Kesepakatan Jual Beli antara CV Karya Hidup Sentosa/Quick (CV KHS) dengan August

26 Namibia (sebuah BUMN Namibia dengan beberapa anak perusahaan yang mengelola bisnis di bidang manufaktur, kelistrikan, komunikasi, konstruksi dan pengolahan kulit) dan penunjukkan August 26 Namibia sebagai agen tunggal produk peralatan pertanian CV KHS (Yogyakarta, 6 Juni 2011).


Hubungan politik RI-Namibia yang telah terpelihara dengan baik tersebut harus diakui belum diikuti dengan peningkatan trade, tourism and investment (TTI) yang signifikan. Di tahun 2014, volume perdagangan RI-Namibia mencapai US$4,4 juta dengan surplus untuk Indonesia sebesar US$2,5 juta. Nilai ini cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan harus ditingkatkan. Meskipun Namibia memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak (2.3 juta jiwa) namun ia memiliki daya beli yang cukup tinggi (perdapatan perkapita US$5.693) dan posisi strategis sebagai hub/gateway perdagangan di kawasan SADC dengan dukungan infrastruktur yang sangat baik. Pada lini diplomasi lainnya, kondisi Namibia sebagai negara yang friendly, stabil, demokratis, aman, damai, memiliki kebebasan media, lebih terbuka dan apresiatif terhadap kebudayaan asing menjadi faktor pendukung keberhasilan Perwakilan RI melaksanakan soft power diplomacy, melalui berbagai kegiatan promosi budaya, kuliner Indonesia, penawaran beasiswa, pelatihan dan program pengembangan kapasitas. Beberapa kegiatan promosi yang telah diselenggarakan KBRI yaitu Seminar Pariwisata, Workshop “Wire Jewelry Technique with Indonesian Touch”, Indonesia Film Week, Pementasan Musik Kolintang dan Tarian Indonesia di berbagai acara, dan keikutsertaan dalam Namibia Tourism Expo (NTE), Windhoek Industrial and Agricultural Show (Windhoek Show), dan Ongwediva Annual Trade Fair (OATF).

Dari segi perlindungan WNI, KBRI Windhoek telah melakukan pendataan WNI secara rutin, mengunjungi TKI khususnya ABK WNI di Walvis Bay dan Luanda untuk melihat secara langsung kondisi kesejahteraan mereka, menjawab pertanyaan WNI yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email dan telepon serta membantu secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh WNI atau ABK. Guna mendukung tugas-tugas kekonsuleran dan keprotokolan, KBRI Windhoek senantiasa berupaya membina hubungan baik dengan Imigrasi Bandara, Mission to Seafarers (Organisasi Pengayom ABK) dan Agen-agen Kapal di Walvis Bay, agen/perusahaan yang mempekerjakan WNI, serta pertemuan berkala dengan WNI dan seluruh staf KBRI Windhoek, untuk memberikan penyuluhan tentang hukum yang berlaku di Indonesia, Namibia, dan Angola.

KBRI Windhoek memproyeksikan selama 5 (lima) tahun mendatang hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat dan intensif di berbagai bidang kerjasama, baik melalui implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani, penandatanganan kesepakatan yang saat ini tengah dibahas (seperti MoU on Sanitary and Phytosanitary dan MoU on Marine and Fisheries), maupun eksplorasi kerjasama baru di bidang lainnya.

Kedua pihak mengharapkan agar Sidang Komisi Bersama ke-2 RI-Namibia dapat segera diselenggarakan, mengingat pertemuan ini tertunda sejak tahun 2011 karena kesibukan kedua belah pihak. Sesuai dengan hasil pertemuan Wamenlu kedua negara di sela-sela Bali Democracy Forum bulan Oktober 2014 dan kunjungan kerja Direktur Afrika ke Kemlu Namibia bulan November 2014, diharapkan SKB II dapat terlaksana pada tahun 2015.

Di bidang politik, kerjasama saling dukung dalam berbagai pencalonan yang telah berjalan dengan baik selama ini antara kedua negara akan terus berlanjut seiiring dengan meningkatnya peran internasional yang dimainkan oleh kedua negara. Di bidang ekonomi, kesinambungan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) serta keikutsertaan delegasi Namibia yang selalu hadir setiap tahunnya pada TEI sejak tahun 2011 merupakan modal berharga dalam mengekspos produk-produk Indonesia serta peningkatan nilai perdagangan kedua negara. Pengangkatan Sdr. Yaya W. Junardy sebagai Konsul Kehormatan Namibia untuk Indonesia berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2014 menjadi faktor pendukung lain yang perlu diperhitungkan dalam melihat prospek perdagangan kedua negara, mengingat latar belakang ybs sebagai seorang pengusaha. Di bidang kerjasama teknik, terdapat banyak peluang yang dapat dikontribusikan oleh Indonesia terhadap Namibia seperti pada sektor pertanian, pendidikan kejuruan, kepemudaan, pembangunan pedesaan, dan usaha kecil menengah.


B. ANGOLA Secara umum hubungan bilateral antara RI–Angola telah berlangsung baik dengan kepentingan utama terletak di bidang perdagangan. Nilai perdagangan RI-Angola tiap tahun mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2013, volume perdagangan kedua negara mencapai US$ 337,9 juta dan pada tahun 2014 menunjukkan total volume perdagangan sebesar US$398,8 juta (meningkat sekitar 8,4%). Indonesia mengimpor minyak dari Angola sementara komoditas ekspor utama Indonesia ke Angola adalah minyak kelapa sawit. Angola saat ini telah menjadi produsen minyak kedua terbesar di Afrika setelah Nigeria. Sebagai anggota OPEC, Angola memiliki produksi minyak 1,7 juta barrel per hari dan memiliki cadangan minyak 9 milyar barrel, sehingga telah menjadi pemasok kebutuhan energi beberapa negara, termasuk Indonesia. Hingga saat ini upaya menyusun perjanjian payung mekanisme kerjasama bilateral RI-Angola masih berlangsung di mana Indonesia telah menyampaikan Draft Agreement on Economic, Scientific, Technical and Cultural Corporation antara RI-Angola pada tahun 2009. Pada bulan Februari 2014 lalu Angola telah menyampaikan counter draft atas perjanjian tersebut dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera dicapai kesepakatan antara kedua pihak sehingga dapat menjadi landasan pembentukan Komisi Bersama RI-Angola. Dalam berbagai kesempatan, kedua pihak telah mengemukakan permintaan untuk membuka perwakilannya di masing-masing ibukota negara. Sebagaimana diketahui, Kedutaan Besar Angola di Singapura merupakan perwakilan Angola yang diakreditasi untuk Indonesia. Tidak adanya kedutaan besar dirasakan telah menghambat kemajuan people to people contact. Hubungan bilateral RI-Angola mengalami momentum penting pada tahun 2014, ketika Wapres Angola Manuel Vicente melakukan kunjungan ke Indonesia tanggal 31 Oktober – 3 November 2014 untuk peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam kunjungan itu juga telah ditandatangani Cooperation Framework Agreement, Collaboration to Obtain Maximum Value in the Oil and Gas Sector by and between PT Pertamina and Sonangol EP. Diharapkan kerjasama PT Pertamina-Sonangol tidak sebatas pembelian minyak tapi juga meliputi investasi pembangunan kilang minyak. Di bidang ketenagakerjaan, Indonesia melalui PT Badak NGL sejak tahun 2010 telah dipercaya oleh pihak Angola LNG melatih SDM di bidang industri gas. Kebutuhan Angola akan tenaga kerja terampil asing termasuk dari Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan program pembangunan di segala sektor pasca perang saudara. Jumlah WNI di Angola yang tercatat di KBRI dari bulan Januari – Desember 2014 adalah antara 181 orang (jumlah terendah di bulan Januari) dan 272 orang (jumlah tertinggi, yaitu di bulan Juli 2014), terdiri dari TKI informal/formal yang bekerja di sektor perminyakan, konstruksi, properti (pengelolaan gedung) dan restoran. Selain itu, ratusan ABK WNI yang bekerja di kapal asing singgah di pelabuhan Luanda.

KBRI Windhoek memproyeksikan bahwa dalam 5 tahun mendatang nilai perdagangan RI-Angola akan terus meningkat, terutama di sektor minyak dengan adanya MoU Pertamina-Sonangol. Dalam rangka keseimbangan neraca perdagangan, perlu didorong peningkatan akses pasar bagi produk ekspor RI terutama CPO dan turunannya, alat-alat pertanian, produk consumer goods, serta produk-produk industri strategis kepada Angola. Situasi politik dan keamanan di Angola cukup stabil dan kondusif, sehingga membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata. Dengan jumlah populasi 24 juta penduduk, pertumbuhan ekonomi yang baik (6.8%) dan GDP per kapita yang tinggi (US$ 5783), Angola merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia.


Di samping itu, Pemerintah Angola tengah berupaya melakukan diversifikasi ekonomi ke arah pengembangan industri non-migas untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas, sehingga terdapat kesempatan masuknya investasi dari Indonesia ke berbagai sektor non migas seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. I.2 ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI

Internal

STRENGTHS (S) S.1 Hubungan politik antara Indonesia

dan negara akreditasi sangat solid

dan harmonis.

S.2 Situasi Politik dan Keamanan di

negara akreditasi sangat kondusif.

S.3 SDM Perwakilan yang kompeten.

S.4 Sarana dan prasarana yang

memadai.

WEAKNESS (W) W.1 Letak Geografis yang berjauhan.

W.2 Belum adanya KBRI di Luanda

dan Kedubes Namibia dan

Angola di Jakarta.

W.3 Kurangnya pemahaman

mengenai potensi yang dimiliki.

W.4 Lambannya tanggapan para

pemangku kepentingan terkait

permasalahan hubungan

bilateral.

W.5 Belum adanya perjanjian

perdagangan.

W.6 Kendala Bahasa dan Tingkat

Kemahalan Biaya Hidup di

Angola.

W.7 Keterbatasan Alokasi Anggaran.

Support

Barrier

OPPORTUNITIES (O) O.1 Ketergantungan negara akreditasi

terhadap barang impor.

O.2 Namibia dan Angola menawarkan

iklim investasi yang baik dan insentif

menarik.

O.3 Keberadaan Free Trade Area SADC

membuka peluang bagi pengusaha

Indonesia untuk melakukan penetrasi

pasar regional SADC (15 negara

dengan pangsa pasar lebih dari 230

juta jiwa).

O.4 Kebutuhan yang tinggi negara

akreditasi untuk membangun

kapasitas SDM membuka peluang

bagi peningkatan kerja sama.

THREATS (T) T.1 Negara Akreditasi lebih

memfokuskan kerja sama dengan

negara yang memberikan bantuan

finansial lebih besar dan konkrit.

T.2 Banyak produk Indonesia yang

masuk ke negara akreditasi

melalui negara ketiga, khususnya

Afrika Selatan.


Eksternal

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI

II.1 VISI PERWAKILAN RI

Sejalan dengan Visi Kementerian Luar Negeri RI yaitu “Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”, maka KBRI Windhoek merumuskan visi perwakilan selama periode 2015-2019 yaitu: “Menjadi Ujung Tombak dalam Mewujudkan Wibawa Diplomasi di Namibia dan

Angola guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”

Terwujudnya Wibawa Diplomasi adalah terlaksananya penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Memperkuat Jati Diri Bangsa adalah penguatan identitas/ciri khas yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim. Untuk Kepentingan Rakyat adalah pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat guna membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bangsa dan negara.

II.2 MISI PERWAKILAN RI

Berdasarkan visi tersebut di atas, KBRI Windhoek menjabarkan misi Perwakilan sebagai berikut:

1. Memperkuat peran Perwakilan RI dalam memajukan kepentingan nasional di

Namibia dan Angola. 2. Meningkatkan kapasitas Perwakilan RI yang mumpuni dalam mendukung misi

diplomasi di Namibia dan Angola.

MISI 1 Memperkuat peran Perwakilan RI dalam memajukan

kepentingan nasional di Namibia dan Angola

Memperkuat adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya. Peran adaah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu yang keadaan yang lebih baik.


Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2010-2014 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

MISI 2 Meningkatkan kapasitas Perwakilan RI yang mumpuni dalam

mendukung misi diplomasi di Namibia dan Angola

Meningkatkan adalah mencapai kondisi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kapasitas Perwakilan RI adalah kemampuan Perwakilan RI untuk menciptakan nilai (value) di mana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh Perwakilan RI. Mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik, menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi.

II.3 TUJUAN PERWAKILAN RI

KBRI Windhoek telah menetapkan kondisi kualitatif jangka panjang yang diinginkan sebagai tahapan dalam mewujudkan visi dan misi perwakilan. Sejalan dengan tujuan Kemlu, tujuan yang ingin dicapai oleh KBRI Windhoek adalah sebagai berikut: 1. Peran Perwakilan RI yang berpengaruh.

Tujuan

Indikator Kinerja Utama

Target 2015 Target 2019

Peran Perwakilan RI yang berpengaruh

Indeks Peran Perwakilan RI

92.42 94.76

2. Nilai Manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui upaya

diplomasi Perwakilan RI.

Tujuan

Indikator Kinerja Utama

Target 2015 Target 2019

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal

Nilai Total Perdagangan

USD 484 juta

USD 711 juta

Jumlah Wisatawan

206 Orang 428 Orang

Nilai Investasi

USD 0 USD

500.000

II.4 SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI

Sasaran Strategis KBRI Windhoek yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya dukungan Namibia dan Angola terhadap kedaulatan NKRI dan peran kepemimpinan Indonesia di forum regional dan multilateral

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Utama Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya dukungan Namibia dan Angola terhadap kedaulatan NKRI

Persentase rekomendasi KBRI Windhoek yang

80% 82% 83% 84% 85%


dan peran kepemimpinan Indonesia di forum regional dan multilateral

ditindaklanjuti Stakeholders

2. Peningkatan peran Perwakilan RI dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Namibia dan Angola

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan peran KBRI Windhoek dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Namibia dan Angola.

Persentase implementasi perjanjian dan kesepakatan

70% 70% 75% 75% 80%

3. Peningkatan peran Perwakilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia


Kinerja Utama

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan peran KBRI Windhoek dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI)

20% 15% 15% 10% 10%

4. Menguatnya peran diplomasi soft power yang dilakukan oleh Perwakilan RI di Namibia

dan Angola


Utama

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Menguatnya peran diplomasi soft power yang dilakukan oleh KBRI di Namibia dan Angola.

Persentase publik di Namibia dan Angola yang berpandangan positif terhadap Indonesia

80% 82% 83% 84% 85%

5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan

diaspora di Namibia dan Angola


Utama

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Namibia dan Angola.

Persentase Permasalahan WNI dan BHI di Namibia dan Angola yang diselesaikan

90% 90% 92% 93% 95%

Persentase responden atau pengguna jasa

90% 90% 92% 93% 95%


yang menyatakan puas dan pelayanan kekonsuleran

6. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel


Kinerja Utama Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO

64 65 66 67 68

Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA Perwakilan

90% 90% 90% 92% 95%


LAMPIRAN :

Lampiran I Matriks Arah Kebijakan dan Strategi

No Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu Strategi Perwakilan

1 Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia

Mempertahankan integritas wilayah NKRI

Monitoring perkembangan isu disintegrasi bangsa

2 Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional

Memperkuat postur diplomasi sehingga mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan

Meningkatkan pengaruh Indonesia di negara akreditasi dan organisasi kawasan, sehingga dapat meredam isu disintegrasi bangsa

Mengintensifkan kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, illegal fishing

Mengintensifkan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum dan keamanan antara Indonesia dengan Namibia dan Angola.

Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter soft power Indonesia melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, people to people contact, jejaring diaspora Indonesia.

Meningkatkan diplomasi soft power melalui kerjasama kebudayaan, penawaran beasiswa, people to people contact dan membina diaspora Indonesia di Namibia dan Angola

Mendorong keterwakilan WNI pada badan-badan internasional baik secara profesional maupun melalui keterlibatan aktif dalam kelompok kerja dan penyusunan norma-norma di tingkat internasional

Menggalang dukungan ke negara akreditasi atas pencalonan kandidat Indonesia di berbagai forum/organisasi internasional

3 Peningkatan diplomasi ekonomi

Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan pasar

Meningkatkan promosi perdagangan dan investasi dengan melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha


domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil

Indonesia, Namibia dan Angola

Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif

Mengembangkan jejaring bisnis dan market intelligence produk Indonesia di Namibia dan Angola

Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim

Partisipasi dalam berbagai pameran di negara akreditasi dengan menampilkan produk maritim serta pariwisata maritim Indonesia

Mendorong implementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang berimbang dan berkelanjutan

Menindaklanjuti kesepakatan ekonomi yang dihasilkan (berupa penandatanganan MoU/perjanjian, komitmen investasi dan perdagangan)

4 Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora

Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan

Memantau berbagai media komunikasi untuk mendeteksi adanya permasalahan terkait WNI di negara akreditasi

Mengoptimalisasikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri

Mengoptimalisasikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di Namibia dan Angola

Memperkuat sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani

Memberdayakan masyarakat Indonesia di Namibia dan Angola untuk membantu penanganan WNI bermasalah

5 Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut / implementasi oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional

Monitoring implementasi kesepakatan yang dicapai dengan Namibia dan Angola

6 Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM

Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola

Meningkatkan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan


Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah


Lampiran II Matriks Target Kinerja

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outome)/

Sasaran Kegiatan (Output)

Indikator

Target Alokasi (Rp juta rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (sesuai peraturan perundangan), Efisien(tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna)

90% 90% 90% 92% 95% 18.443,890 19.000 19.250 19.500 19.750

Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada Perwakilan RI

Terselenggaranya peningkatan pelaksanaan dukungan manajemen pada Perwakilan RI

Persentase terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

90% 90% 90% 92% 95% - - - - -

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

Tingkat dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri.

90% 90% 90% 92% 95% 1.069,325 3.000 3.750 3.500 3.750

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI

Jumlah pembangunan/pengadaan peningkatan gedung kantor/wisma duta dan gedung lainnya

0 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit - - - - -

Jumlah pengadaan/peningkatan mechanical eletrik/peralatan dan mesin

16 unit 20 unit 25 unit 30 unit 35 unit - - - - -


Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja sama Internasional pada Perwakilan RI

Meningkatnya kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional

Indeks peningkatan kegiatan diplomasi dan kerjasama internasional

88.76% 91.02% 91.05% 91.19% 90.55% 18.443,890 19.000 19.250 19.500 19.750

Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja sama internasional

Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders

80% 82% 83% 84% 85% - - - - -

Persentase implementasi perjanjian dan kesepakatan

70% 70% 75% 75% 80% - - - - -

Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI)

20% 15% 15% 10% 10% - - - - -

Persentase publik di Namibia dan Angola yang berpandangan positif terhadap Indonesia

80% 82% 83% 84% 85% - - - - -

Persentase Permasalahan WNI dan BHI di Namibia dan Angola yang diselesaikan

90% 90% 92% 93% 95% - - - - -

Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas dan pelayanan kekonsuleran

90% 90% 92% 93% 95% - - - - -

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019 KBRI Windhoek/Renstra 2015... · (Renstra) Tahun 2015 ... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, ... 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Documents