Home >Documents >RENCANA STRATEGIS R E N S T R A

RENCANA STRATEGIS R E N S T R A

Date post:22-Oct-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
KATA PENGANTAR7
TAHUN 2016– 2021
Jl. Sunan Giri No.- Telp & Fax (0322) 311919 e-mail : [email protected] website : www.lamongankab.go.id
LAMONGAN 62215
8
Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, yang dalam kerangka perencanaan bersifat
korelatif sinergis, sehingga konklusi eksistensinya bermuara pada pengakomodasian
kebijakan nasional, regional serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat khususnya dalam
lingkup Kebudayaan dan Pariwisata serta berbagai bidang / sektor yang terkait.
Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Rencana
Kerja, Penganggaran Indikatif yang secara konsepsional memuat kebijakan teknis maupun
managerial untuk memacu pengembangan pembangunan di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
Lamongan, Januari 2018
9
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Disparbud Kabupaten
Lamongan.......................................................................................................................................
7
2.2.1 Sumber Daya Manusia.................................................................................... 9
Lamongan......................................................................................................................................
14
Lamongan......................................................................................................................................
16
2.4.1 Tantangan...................................................................................................... 16
2.4.2 Peluang............................................................................................................ 17
Disparbud Kabupaten Lamongan........................................................................................
Lamongan......................................................................................................................................
20
Timur...............................................................................................................................................
22
Strategi............................................................................................................................................
27
4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2012............................ 31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah............................................................................ 32
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
40
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPARBUD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
10
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan
pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah
ditegaskan bahwa :
RPJMD.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD
serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pemerintah Kabupaten
Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
11
satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan
menetapkan Renstra Disparbud Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Selanjutnya Renstra Disparbud yang telah ditetapkan harus menjadi
pedoman dalam menyusun Renja Disparbud yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima)
tahunan.
Renstra merupakan komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi
perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam
kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan serta sebagai
pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung
pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu ‘Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing’.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
2016 – 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4286).
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
12
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4725).
11) ;
7. Undang -Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
nomor 5587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
13
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun
2005-2025.
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun
2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan
Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten Lamongan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-
2031.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan
tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021.
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas dan Pariwisata Kebudayaan
Kabupaten Lamongan.
14
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang menjadi acuan
bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana
Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan tolok ukur penilaian
kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :
1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; .
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan
lima (5) tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
1.4 Sistematika Penulisan
Kabupaten Lamongan 2016-2021 disusun sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan
sistematika penulisan;
Bab 2 Gambaran Pelayanan PD memuat informasi tentang peran (tugas
dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra PD;
15
permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program
KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan
penentuan isu-isu strategis;
Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terdiri atas : tujuan, dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah; strategi dan kebijakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Tujuan merupakan
penjabaran visi Bupati Lamongan yang lebih spesifik dan terukur. Rencana
sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan
tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan
komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang
terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil
oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk
mencapai tujuan.
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
Bab 6 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Bab 7 Penutup memuat kesimpulan dan sasaran yang diambil dalam
rangka penyempurnakan penyusunan dokumen.
16
Lamongan
strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pariwisata seni dan
budaya. Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016,
Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Kedudukan dan Tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang
pariwisata dan kebudayaan.
Lamongan mempunyai fungsi :
Kebudayaan;
Pariwisata dan Kebudayaan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
17
Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
Sub Bagian Umum.
1. Seksi ODTW dan Sarana Prasarana Wisata;
2. Seksi Usaha Pariwisata;
3. Seksi Jasa Pariwisata;
Seksi Ekonomi Kreatif;
6. UPT Dinas
18
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Kebudayaan jumlah pegawai keseluruhan sebanyak
66 orang yang terdiri dari PNS, CPNS dan Tenaga honorer . Untuk
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
KEPALA DINAS
BIDANG KEBUDAYAAN
BIDANG PENGMBANGAN
SEKSI
19
Unit Kerja
Eselon PNS
- Bidang Kebudayaan
- Bidang Pariwisata
* Kasi Usaha Pariwisata 1 1
* Kasi Jasa Pariwisata 1 1
- Bidang Pengembangan Produk dan SDM
*Kasi Pengembangan Produk dan SDM 1 1
*Kasi Promosi, Informasi dan Pemasaran 1 1
*Kasi Ekonomi Kreatif
Jumlah 11 1 1 - - 11 2
Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
Disparbud Kab. Lamongan Tahun 2017
No Jabatan Struktural Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan
Formal Jumlah Ket
2 Sekretaris Pembina Tk.I (IV/b) S1 1
3 Kepala Bidang Pembina Tk.I (IV/b) /
Pembina Tk.I (III/d)
S1 / S2 3
Pembina (IV/a)
Penata (III/c)
S1 / S2 11
5 S t a f Pengatur Muda (I/c) s/d SD/ SMP / SMA /
S1 / S2 28
J U M L A H 66
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
20
Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan
Disiplin Ilmu di Disparbud Kab. Lamongan Tahun 2017
No Golongan Jenis Kelamin Pendidikan
1 Pembina Utama Muda (IV.c) L : 1 Orang S-2 : 1 Orang
2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 2 Orang S-2 : 1 Orang
S-1 : 1 Orang
P : 1 Orang
S-2 : 3 Orang
S-1 : 1 Orang
P : 1 Orang
S-2 : 2 Orang
S-1 : 3 Orang
SMA : 1 Orang
P : 1 Orang
S-1 : 2 Orang
P : 3 Orang
S-2 : 1 Orang
S-1 : 5 Orang
P : 1 Orang
S-1 : 4 Orang
P : - Orang
P : 2 Orang
D-3 : 1 Orang
SMA : 11 Orang
P : - Orang
P : - Orang
P : 9 Orang
S-1 : 10 Orang
SMA : 10 Orang
SMP : 1 Orang
SD : 1 Orang
Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2010-2015, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
21
Tahun 2011-2015
Belanja Daerah
2011 (Rp. juta) 2012 (Rp.juta) 2013 (Rp.juta) 2014 (Rp.juta) 2015 (Rp.juta) Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja Tidak
Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset
berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan
prasarana Disparbud Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk
mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan tentunya
tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2016 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki
Disparbud Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana
Disparbud Kab. Lamongan Tahun 2017
No Jenis Jumlah Kondisi
Ruang rapat 1 1 -
22
Komputer 9 9
Printer 8 8
AC 5 5
Lambang Garuda 1 1
Rak kayu/buku 5 5
Meja tamu 1 1
Kursi tamu 1 1
Meja resepsionis 1 1
Kursi putar 1 1
Jam dinding 5 5
Kursi Kerja 40 40
Sound System 1 1
Vas bunga 1 1
Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia secara umun telah sesuai
dengan kebutuhan namun perlu dilengkapi secara bertahap sesuai
perkembangan inovasi baru selaras dengan perkembangan teknologi dan
permintaan stakeholders.
23
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, sesuai
tugas fungsinya melaksanakan urusan pariwisata dan urusan kebudayaan.
Kewenangan dibidang kebudayaan meliputi seksi kesenian, seksi nilai
tradisi dan budaya & seksi museum, sejarah dan kepurbakalaan. Pada
bidang pariwisata meliputi seksi obyek daya tarik wisata dan sarana
prasarana wisata, seksi usaha pariwisata dan seksi jasa pariwisata.
Sedangkan pada bidang pemasaran meliputi seksi pengembangan produk
dan SDM, seksi promosi, informasi dan pemasaran & seksi ekonomi kreatif.
Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan kinerja selama periode 2010 –
2015 sebagai berikut :
24
No
Target
SPM
Target
IKU
Target Renstra Th ke- Realisasi Th ke- Rasio Capaian pada Tahun
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Penyelenggaraan
budaya
100% - 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 4 kali 9 kali 6 kali 100% 100% 100% 225% 150%
2 Sarana
penyelenggaraan seni
dan budaya
100% - 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 8 buah 8 buah 100% 100% 100% 800% 800%
3 Benda, Situs dan
dilestarikan
- - 31,58% 37,89% 44,21% 50,53% 56,84% 31,58 % 37,89 % 44,21% 51,57% 57,89% 100% 100% 100% 102,08% 101,85%
4 Kelompok seni dan
budaya yang
menerima pembinaan
- - 22,34% 29,26% 37,23% 46,28% 55,85% 22,34 % 29,26 % 37,23% 46,81% 60,11% 100% 100% 100% 101,19% 107,63%
5 Kunjungan wisata - - 1.996.800
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
25
Kabupaten Lamongan
2.4.1 Tantangan
memberikan pelayanan antara lain :
pesat;
memadai;
pelayanan yang baik kepada wisatawan;
4. Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan
kumuh;
pariwisata;
memadai.
26
peluang adalah sebagai berikut :
1. Pemandangan alam dan semilir angin khas pantai;
2. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di
Kabupaten Lamongan cukup besar;
serta berada pada jalur lintasan antar kota di Jawa Timur;
4. Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
5. Kondisi keamanan di Kabupaten Lamongan cukup menunjang;
6. Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
7. Tersedianya fasitilitas yang memadai (fasilitas RS, bank,
kantor pos, listrik, air bersih dll);
8. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi.
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Disbudpar Kabupaten Lamongan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
pariwisata dan kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan
umum di bidang dan pariwisata kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi
sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pariwisata dan kebudayaan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di
bidang kebudayaan dan pariwisata; serta pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau
menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi
462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan
data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466
jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan
669.630 jiwa.
kebudayaan dan pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain :
a. Bidang Kebudayaan
pelaksanaan kegiatan kesenian, kebudayaan adalah :
1. Daya minat untuk mendalami dan mengapresiasi seni dan budaya
masih rendah khususnya terhadap seni dan budaya tradisional ;
2. Kwalitas maupun kwantitas guru, pelatih, seniman,kreator
dibidang seni masih sangat kurang (sanggar terbatas) ;
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
32
mengembangkan seni dan budaya ;
benda purbakala belum ada.
dan cagar budaya di wilayah yang sangat kurang.
o Bidang Pengembangan Pariwisata
pelaksanaan kegiatan pariwisata adalah :
aksebilitas wisata sangat terlambat;
khususnya Obyek Wisata Waduk Gondang maupun Wisata Sunan
Drajat masih sangat terbatas (belum memenuhi kebutuhan
konsumen wisata);
diobyek-obyek wisata tidak dapat dilakukan
o Bidang Pemasaran
dan Budaya;
SDM masih rendah;
rendah / kurang sekali;
produktif (PKL) di kawasan daya tarik wisata, pengusaha rumah
makan dan organisasi kesenian di Kabupaten Lamongan.
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
33
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati
terpilihpada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember
2015.Sebagaimanadisampaikan pada pemaparan visi dan misi calon
Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi
tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil
integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten
dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan
pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
Sejahtera dan Berdaya Saing.
Kabupaten Lamongan.
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang
akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi
sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten
Lamongan.
34
mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat
Global.
2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
penjelasan sebagai berikut:
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin
dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang
akan datang.
Misi 2.
mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah
sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan,
peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
35
menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Misi 4.
dengan penjelasan sebagai berikut:
baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional.Prinsip
tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi…

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended