RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A) TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN KEDIRI

2016

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan Buku Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada

prinsipnya merupakan implementasi dukungan dalam melaksanakan kebijakan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam waktu 5 (lima) tahun, untuk itu

Renstra Perangkat Daerah yang berkesinambungan sesuai dengan potensi daerah

sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Demikianlah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan yang dapat kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri pada umumnya dan sub sektor

ketahanan pangan dan peternakan pada khususnya.

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 3

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI

5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan Kabupaten Kediri ………………………………….

5

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Kediri …................................................................................................

13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri …………………………………………………….

16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri…………..

29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Kediri ……............................................................................................

34

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih……………………………………………………............

38

3.3 Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi .............................. 40

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis…………………………………………………………….......…

42

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………. 44

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri…………………………………………………….

45

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri………………………………………………………

46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………...

49

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD …………………………………………………………….

64

BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………. 65


Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana terakhir diatur dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu

tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan

kesejateraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

Transparansi : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus

memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);

Akuntabilitas: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

dengan berdaya guna dan berhasil guna;

Partisipasi: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan

melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien

dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya

merepresentasikan tiga pilar utama tersebut. Dalam artian, penyusunan dokumen

perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui

mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan

kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan.

Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.



2

Kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun

dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Dalam empat peraturan perundang-undangan

tersebut ditentukan bahwa setiap OPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra)

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsí OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh daerah. Perencanaan strategis

merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan

kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1) Undang - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

6) Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;

7) Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

11) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;

12) Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



3

15) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

16) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;

23) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Tahun 2016-2021 adalah menjabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka

waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri

Tahun 2016-2021. Rencana strategis berisi rumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai

hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan

pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok

dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, yaitu :

Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun

2016-2021;

Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan periode tahun 2016-2021;

Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun kedepan;

Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan baik

tahunan maupun lima tahunan.



4

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Tahun 2016–2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta

sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Kediri.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri,

meliputi : Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja

pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Pada bab ini dipaparkan identifikasi

permasalahan berdasarakan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi dan misi

serta program Bupati dan Wakil Bupati Kediri, telaahan renstra K/L dan renstra PD

provinsi, telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri, meliputi : tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan

kebijakan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kediri.



5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

c. efisiensi;

d. efektivitas;

e. pembagian habis tugas;

f. rentang kendali;

g. tata kerja yang jelas; dan

h. fleksibilitas.

Dengan memperhatikan asas tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 membentuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri yang menggabungkan 2 (dua) urusan, yaitu :

1. Ketahanan Pangan : urusan wajib non pelayanan dasar, sebelumnya dilaksanakan oleh

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Kediri, dan

2. Peternakan : urusan pilihan, sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan

Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan

Pangan dan Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan peternakan pemerintahan

Kabupaten;

- Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketahanan pangan dan

peternakan;

- Pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

- Penyusunan Perencanaan, Pengkoordinasian dan Sinkronisasi dan pemantauan kebijakan

pangan di lingkup pemerintah kabupaten;

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

- Pembinaan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

- Pembinaan UPTD

- Pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan peternakan daerah kabupaten;

- Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati.



6

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Strategi yang ditempuh untuk menjalankan tupoksi tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan koordinasi / konsultasi secara vertikal / horisontal dalam rangka

penyusunan program penyelenggaraan ketahanan pangan dan peternakan;

2. Pengidentifikasian terhadap ketersediaan dan keanekaragaman pangan, analisis, evaluasi

komoditas prioritas cadangan pangan dan wilayah / kelompok rawan pangan;

3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk penganekaragaman

konsumsi pangan menuju pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta

berbasis bahan pangan lokal;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat baik produsen olahan pangan maupun konsumen

tentang mutu dan keamanan pangan;

5. Pelayanan teknis atas pelaksanaan ketahanan pangan;

6. Pemberdayaan kelompok dalam ketersediaan pangan di wilayah dan rumah tangga petani;

7. Pelaksanaan pembinaan penganekaragaman pangan dan gizi;

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

ketahanan pangan dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketahanan pangan dan

peternakan,

c. Pelaksanaan ketahanan pangan dan peternakan,

d. Penyusunan Perencanaan, Pengkoordinasian dan Sinkronisasi dan pemantauan

kebijakan pangan,

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

g. Pembinaan UPTD

h. Pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan peternakan daerah

kabupaten;

i. Perumusan dan penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.



7

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan,

mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum,

keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;

b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, data dan statistik,

pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan,

sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;

e. Penyusunan profil dinas;

f. Pengooordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang

ketahanan pangan dan peternakan;

g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat,

dokumentasi dan perpustakaan;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;

i. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja

j. Pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan dinas;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

c. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketersediaan,

Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan,

statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi, akses pangan,

statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan;

c. Pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis, pembinaan dan pelaporan ketersediaan

dan cadangan pangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan cadangan

pangan kabupaten;

e. Pelaksanaan kordinasi, pembinaan serta monitoring kelembagaan pangan masyarakat

di bidang ketersediaan, cadangan, distribusi dan akses pangan;

f. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;



8

g. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan

lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

h. Pelaksanaan pemantauan harga pangan dan akses pangan masyarakat serta analisis

harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat maupun Provinsi;

i. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan sistem statistik pangan

kabupaten;

j. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan dan

penyajian data dan informasi pangan kabupaten;

k. Pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;

l. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan serta

pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, distribusi, akses

pangan, statistik dan informasi pangan serta kerawanan pangan.

n. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang ketersediaan, distribusi dan

kerawanan pangan,

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan koordinasi, identifikasi,

analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian terhadap konsumsi,

penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Konsumsi dan

Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan

pengembangan pangan lokal, mutu dan keamanan pangan serta pencegahan dan

penanggulangan kerawanan pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan

pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;

c. Pelaksanaan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan

pengkajian di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan

pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;

d. Pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman

konsumsi pangan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi identifikasi, analisis dan pengembangan konsumsi pangan

perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan penganekaragaman pangan lokal;

g. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan penganekaragaman pangan pokok

masyarakat;



9

h. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibatnya

menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

i. Pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan konsumsi

masyarakat;

j. Pelaksanaan analisis dan pembinaan peningkatan mutu, gizi dan keamanan produk

pangan masyarakat;

k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi,

penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan

keamanan pangan;

m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang konsumsi, mutu dan keamanan

pangan,

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

e. Kepala Bidang Peternakan

Kepala bidang ini bertugas melaksanakan urusan dalam bidang Produksi dan Agribisnis

Peternakan, Penyebaran dan Pengembangan Kawasan serta Pengembangan Teknologi

Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peternakan

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan perencanaan di bidang peternakan;

b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang produksi, agribisnis, perbibitan dan teknologi

peternakan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan dan penyebaran bibit ternak dan

ternak;

d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan peredaran, penggunaan dan pembuatan

pakan ternak;

e. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan

pengujian alat dan mesin peternakan;

f. Pelaksanaan perijinan / rekomendasi perijinan Usaha Peternakan;

g. Pelaksanaan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;

h. Pelaksanaan bimbingan penerapan standart-standart teknis dan sertifikasi perbibitan

meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;

i. Pelaksanaan produksi / pengadaan dan pengawasan semen beku serta pelaksanaan

insemenasi buatan oleh petugas maupun masyarakat;

j. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan penyebaran teknologi reproduksi dan

pengolahan hasil peternakan;

k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait teknologi

reproduksi dan pengolahan hasil peternakan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;



10

m. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi usaha

peternakan,

n. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang peternakan,


perundang-undangan.

f. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Kepala bidang ini bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam

melaksanakan urusan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan

pengawasan obat hewan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Kesehatan

Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan di bidang

kesehatan hewan dan kesmavet;

b. Pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

c. Pelaksanaan penyidikan dan pengamatan epidemologi penyakit hewan serta pemetaan

penyakit hewan;

d. Pelaksanaan pemantuan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit

hewan menular dan zoonosis;

e. Pelaksanaan pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembuatan, pemakaian dan peredaran mutu

obat hewan dan vaksin;

g. Pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga maupun

perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;

h. Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan;

i. Pelaksanaan bimbingan ,pengawasan, rekomendasi dan penerbitan ijin rumah sakit

hewan/pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner, usaha pelayanan kesehatan hewan (dokter hewan mandiri, klinik hewan dan

rumah sakit hewan), kesehatan masyarakat veteriner Rumah Potong Hewan (RPH),

Rumah Potong Unggas (RPU), dan perusahaan susu serta obat hewan (toko, depo,

pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop);

j. Pelaksanaan pemberian bahan masukan kepada Bupati sebagai dasar untuk

melaksanakan penutupan atau pembukaan wilayah yang terkena wabah penyakit hewan

menular;

k. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas hewan dan kesehatan masyarakar

veteriner serta produk hewan dari dan keluar Kabupaten

l. Pelaksanaan bimbingan teknis managemen kesehatan hewan;

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan

kesmavet



11

n. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha dibidang kesehatan hewan dan kesmavet.


perundang-undangan.

g. Kepala UPTD Puskeswan

Kepala UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan , pelaksanaan penyidikan dan pengendalian

penyakit hewan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPTD Puskeswan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di wilayahnya;

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan;

c. Membantu pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante Mortem) dan

pemeriksaan daging (Post Mortem) di RPH/TPH;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan penyakit hewan menular di pasar hewan;

e. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya;

f. Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kepada bidang-bidang terkait pada Dinas

Peternakan dan Ketahanan Pangan;

g. Membantu sebagian kegiatan penyidikan, pengendalian dan pemberantasan penyakit

hewan;

h. Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas jabatan fungsional di lingkupnya

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, Kepala Sub bagian,

Kepala Seksi dan Kepala UPTD Puskeswan dan kelompok Pejabat Fungsional yang dijabarkan

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, membawahi :

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

b. Seksi Pengembangan Sistem Statistik, Distribusi, Akses dan Informasi Pangan.



12

4. Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan, membawahi :

a. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal

b. Seksi Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan

5. Bidang Peternakan, membawahi :

a. Seksi Produksi dan Agribisnis Peternakan

b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Peternakan

c. Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan.

6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi :

a. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

b. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejaheteraan Hewan

7. UPTD Puskeswan, terbagi menjadi :

a. Wilayah Pare

b. Wilayah Grogol

c. Wilayah Papar

d. Wilayah Kandat

8. Kelompok Jabatan Fungsional



13

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dapat dilihat

pada bagan 1.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Struktur organisasi di atas telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkaat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh personel Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

sebanyak 82 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini.

KEPALA

Bidang Peternakan

Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan

Pangan

Bidang Ketersediaan,

Kerawanan dan Distibusi Pangan

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

Bidang Kesehatan

Hewan dan Kesmavet

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

UPTD PUSKESWAN (PARE,

PAPAR, GROGOL, KANDAT)

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan

Seksi Pengembangan Sistem Statistik, Distribusi, Akses

dan Informasi Pangan

Seksi Produksi dan Agribisnis

Peternakan

Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan

Pangan Lokal

Seksi Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan

Seksi Pengembangan

Teknologi Peternakan

Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik

Veteriner

KJF

Seksi Penyebaran dan Pengembangan

Kawasan Peternakan

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejaheteraan

Hewan



14

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No Status Kepegawaian Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan (orang)

1 Pegawai Negeri Sipil

- Jabatan Fungsional Umum 34 30 64

- Jabatan Fungsional Tertentu - - -

2 Honorer

- Tenaga Operasional Kantor - 2 2

- Tenaga Kebersihan 3 - 3

- Tenaga Keamanan Kantor 3 - 3

- Tenaga Pengemudi 1 - 1

- THL Medik 3 4 7

- THL Paramedik 2 - 2

Jumlah 46 36 82

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No

Kepangkatan

E s e l o n Jumlah (orang)

II III IV Fungsi- onal

Staff

1 Golongan IV - 5 3 - - 8

2 Golongan III - - 10 - 35 45

3 Golongan II - - - - 11 11

4 Golongan I - - - - - -

5 Honorer - - - - - -

Jumlah - 5 13 - 46 64

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No

Tingkat Pendidikan

E s e l o n Jumlah (orang)

II III IV Fungsi- onal

Staff

1 S-2 - 3 1 - - 4

2 S-1/DIV - 2 12 - 28 42

3 Sarjana Muda/DIII - - - - 11 11

4 DI/DII - - - - - -

5 SLTA - - - - 7 7

6 SLTP - - - - - -

7 SD - - - - - -

Jumlah - 5 13 - 46 64



15

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis

jabatan dan beban kerja, prosentase ketersediaan pegawai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

No Jenjang Pendidikan Kebutuhan (orang)

Tersedia

orang %

1 S-2/S-1/DIV 46 46 100

2 Sarjana Muda/DIII 11 11 100

3 SLTA 7 7 100

Jumlah 64 64

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana

No

Jenis Barang

Satuan

Jumlah

Kondisi

B RR RB

1 Tanah dan Bangunan m²/bidang √

2 Alat Angkutan unit √

3 Alat Kantor dan Rumah Tangga unit √

4 Alat Studio dan Komunikasi unit √

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana & prasarana dapat dilihat pada

Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana & Prasarana

No Jenis Barang Satuan Kebutuhan Tersedia

Jumlah %

1 Tanah dan Bangunan :

- Gedung Pertemuan unit 1 1 100

- Puskeswan unit 4 4 100

2 Alat Angkutan :

- Roda Empat unit 7 7 100

- Roda Dua unit

3 Peralatan / Sarana Prasarana di tiap UPTD

set 4 4 100



16

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan SKPD merujuk pada kinerja pelayanan BKP3 Kabupaten Kediri sebagai

pelaksana tugas di bidang ketahanan pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai

pelaksana tugas di bidang peternakan selama tahun 2011-2015. Ke depan, kinerja pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan

ketahanan pangan dan peternakan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan peternakan di Kabupaten Kediri.

Kinerja Pelayanan PD dijabarkan menjadi 2 (dua) urusan, yaitu Ketahanan Pangan dan

Peternakan.

2.3.1 Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat termasuk ke dalam pemenuhan pelayanan dasar

kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No.

65/Permentan/ OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan

Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4

(empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

2. Distribusi dan Akses Pangan.

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

4. Penanganan Kerawanan Pangan

Untuk memenuhi pelayanan dasar bidang ketahanan pangan di atas, dalam RENSTRA

2011-2015 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Kediri

telah tertuang beberapa indikator sasaran yang telah dicapai. Indikator-indikator sasaran

tersebut antara lain :

A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan utama per penduduk, menggambarkan jumlah pangan utama

(beras) yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri dalam satu tahun.

Ketersediaan pagan utama (beras) per kapita per tahun di Kabupaten Kediri dari Tahun 2011

sampai dengan 2015 cenderung melandai yaitu tahun 2011 sebesar 135,64 kg, tahun 2012

sebesar 129,52 kg, tahun 2013 sebesar 129,79 kg, tahun 2014 sebesar 123,56 kg dan tahun

2015 sebesar 134,92 kg. Meskipun demikian angka ini sudah melebihi pemenuhan kebutuhan

pangan utama per penduduk di Kabupaten Kediri. Sebagai contoh, tingkat konsumsi beras

nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sekitar 114,8 kg/kapita/tahun atau 315

gram per hari, yang merupakan kombinasi antara konsumsi beras di rumah tangga hasil

Susenas dan konsumsi beras di luar rumah tangga hasil Survei Konsumsi Beras Nasional pada

tahun 2012. Tingkat konsumsi beras Provinsi Jawa Timur rata-rata 89,4 kg/kapita/tahun atau

sekitar 244 gram/hari. Ini menunjukkan pada tahun 2015 di Kabupaten Kediri terdapat surplus

beras sebesar 20,12 kg/kapita/tahun terhadap konsumsi beras tingkat nasional dan surplus

sebesar 45,42 kg/kapita/tahun terhadap konsumsi beras tingkat provinsi.

Peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah yang rentan terhadap kerawanan

pangan, telah dilakukan kegiatan Penumbuhan / Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.



17

Mulai tahun 2011- 2015 telah dilaksanakan sosialiasi, pembinaan dan pelatihan untuk gapoktan

pengelola lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Kediri dengan alokasi dana sebesar

Rp. 235.000.000,-.

Disamping pengembangan lumbung pangan dilaksanakan juga Pengembangan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit

distribusi/ pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam

melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung. Selama tahun 2011-2015 telah

dilaksanakan pembinaan PLDPM untuk gapoktan dan dialokasikan dana sebesar

Rp. 339.692.000 ,-.

Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui pemanfaatan pekarangan dimaksudkan

untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan hidup dipekarangan guna

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan pekarangan dikelola melalui pendekatan

terpadu dengan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan

pangan yang beraneka ragam secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi

keluarga. Pemanfaatan pekarangan dimanfaatkan untuk : (a) memenuhi kebutuhan pangan dan

gizi mikro keluarga secara berkelanjutan, (b) Meningkatkan ketrampilan keluarga tani dalam

budidaya dan pengolahan hasil tanam, ternak, (c) meningkatkan pendapatan keluarga tani.

Kegiatan ini diimplementasikan dalam kegiatan pengembangan Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL) yang telah dikembangkan mulai tahun 2012 s/d 2015 sebanyak 12 kelompok di

desa berikut :

1. Desa Mojo Kecamatan Mojo 7. Desa Tegowangi Kecamatan Plemahan

2. Desa Jugo Kecamatan Mojo 8. Desa Karangtalun Kecamatan Kras

3. Desa Puhsarang Kecamatan Semen 9. Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul

4. Desa Pagu Kecamatan Wates 10. Desa Tanjung Kecamatan Pagu

5. Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar 11. Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem

6. Desa Muneng Kecamatan Purwoasri 12. Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo

Selama tahun 2013-2015 telah dilaksanakan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan serta kegiatan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan alokasi dana APBD II sebesar Rp. 510.000.000 ,-.

B. Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka

kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh

karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan, peningkatan

penganekaragaman pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi

beras dan terigu.

Pola pangan masyarakat Kabupaten Kediri sebagaimana masyarakat Indonesia umumnya

masih menggantungkan beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibat dari keadaan ini

konsumsi beras melebihi yang dianjurkan, sebaliknya konsumsi sumber protein kurang dari

yang dianjurkan.



18

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan

pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), yang dicerminkan oleh

tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 87,9 pada tahun 2015.

Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan, diupayakan pula tercapainya pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh

meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selama tahun 2011-2015, Skor Pola Pangan

Harapan Kabupaten Kediri mengalami kenaikan yaitu tahun 2011 sebesar 75,3, tahun 2012

sebesar 87,5, tahun 2013 sebesar 87,6, tahun 2014 sebesar 87,7 dan tahun 2015 sebesar 87,9.

Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan

dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan

bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian

kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi

pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan

konsumsi, dinilai semakin baik.

Hal ini menunjukkan bahwa program penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten

Kediri menunjukan keberhasilan yang nyata, yang ditunjukkan dengan meningkatnya

permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji

melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan

kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta meningkatnya ekonomi rumah tangga.

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian intergral pembangunan ketahanan

pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan

berkesimnambungan. Kebijakanan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin

tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi

masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran

biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab

bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui prosentase keamanan pangan maka BKP3 Kabupaten

Kediri telah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, untuk melaksanakan uji

laboratorium terhadap residu pestisida, logam berat dan mikroba pada produk pangan segar

(buah dan sayur) di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil pengujian sampel tahun 2013 hingga

2015 prosentase pangan aman atau yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 100%.

Tabel 2.5. Prosentase Pangan Aman berdasarkan Uji Laboratorium Keamanan Pangan

Tahun

Jumlah Pangan Aman (Memenuhi Syarat, MS)

Jumlah Sampel yang diuji

Prosentase Pangan Aman (%)

2013 30 30 100

2014 30 30 100

2015 30 30 100

Jika diperhatikan walaupun prosentase memenuhi syarat dari tahun 2013–2015

menunjukkan angka yang sangat baik, namun penanganan keamanan pangan harus terus



19

dilaksanakan melalui sosialisasi, promosi, pemantauan dan pengawasan untuk

mempertahankan keamanan pangan di Kabupaten Kediri.

C. Penanganan Kerawanan Pangan

BKP3 Kabupaten Kediri pada tahun 2011 hingga 2015 telah melaksanakan kegiatan

penanganan daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten kediri. Jenis daerah rawan pangan di

Kabupaten Kediri adalah rawan pangan transien, yaitu rawan pangan yang disebabkan bencana

alam yang bersifat mendadak sehingga mengakibatkan produk pangan yang cenderung

berkurang dan mengancam masyarakat ke arah kekurangan pangan. Daerah rawan pangan

transien diperlukan intervensi jangka pendek yang bersifat segera seperti bantuan beras dan

bahan pangan lainnya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait

penanganan daerah rawan pangan. Peta daerah rawan pangan dianalisis oleh provinsi dan

tahun 2015 diperoleh sebanyak 6 desa rawan pangan dari 344 desa di Kabupaten Kediri atau

sebesar 1,74 %.


Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri 20

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKP3 Kabupaten Kediri Urusan Ketahanan Pangan

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Renstra SKPD Rasio Capaian

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Ketersediaan pangan

1 Ketersediaan pangan utama per penduduk (kg/kapita/tahun)

√ 143,68 143,69 143,70 143,71 143,72 135,64 129,52 129,79 123,56 134,92 94,40 90,14 90,32 85,98 93,88

2 % Pemenuhan kebutuhan pangan utama

√ 152,28 152,29 152,30 152,31 152,32 129,33 137,79 142,15 135,33 132,28 84,93 90,48 93,34 88,85 86,84

B Keanekaragaman konsumsi pangan

1 % Keanekaragaman ketersediaan pangan

√ 276,90 281,90 286,90 291,90 296,50 232,70 292,50 259,44 242,78 236,04 84,04 103,76 90,43 83,17 79,61

2 % Keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Pola Pangan Harapan)

√ 87 88 89,70 92 97 75,30 87,50 87,60 87,70 87,90 86,55 99,43 97,66 95,33 90,62

3 % Usaha pangan olahan berbasis sumber daya lokal

√ 20,14 26,28 35,00 40,00 45,00 26,28 27,88 28,57 33,33 33,80 130,49 106,09 81,63 83,33 75,11

C Jumlah penduduk/ wilayah rawan pangan

1 % Penurunan keluarga rawan pangan

√ 13,77 13,77 13,61 12,81 12,01 13,64 13,33 12,82 12,82 11,88 100,95 103,30 106,16 99,92 101,09

2 % Penurunan desa rawan pangan

√ 2,32 2,91 1,74 1,74 1,45 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 133,33 167,24 100,00 100,00 83,33


Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri 21

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKP3 Kabupaten Kediri

URAIAN

ANGGARAN REALISASI RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN RATA-RATA PERTUMBUHAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA

9.382.159.250

10.182.958.800

12.944.734.800

19.525.906.400

19.043.553.000

9.104.577.289

9.939.950.001

11.632.437.778

17.882.485.693

16.127.280.704 97,04 97,61 89,86 91,58 84,69 21,01 17,53

Belanja Tidak Langsung

7.782.682.100

8.643.462.800

10.305.414.800

11.088.943.400

11.971.434.000

7.559.159.197

8.430.922.081

9.081.092.869

10.670.800.115

11.059.398.190 97,13 97,54 88,12 96,23 92,38 11,46 10,10

Belanja Pegawai

7.782.682.100

8.643.462.800

10.305.414.800

11.088.943.400

11.971.434.000

7.559.159.197

8.430.922.081

9.081.092.869

10.670.800.115

11.059.398.190 97,13 97,54 88,12 96,23 92,38 11,46 10,10

Belanja Langsung

1.599.477.150

1.539.496.000

2.639.320.000

8.436.963.000

7.072.119.000

1.545.418.092

1.509.027.920

2.551.344.909

7.211.685.578

5.067.882.514 96,62 98,02 96,67 85,48 71,66 67,79 54,91

Belanja Pegawai

186.125.000

213.610.000

409.108.500

501.370.000

546.085.000

179.749.000

211.287.000

386.150.500

438.920.000

526.189.750 96,57 98,91 94,39 87,54 96,36 34,44 33,46

Belanja Barang dan Jasa

1.402.727.150

1.311.588.500

2.114.211.100

5.167.235.000

4.146.534.000

1.355.044.092

1.285.593.420

2.056.244.409

4.262.610.578

3.944.616.764 96,60 98,02 97,26 82,49 95,13 44,84 38,67

Belanja Modal

10.625.000

14.297.500

116.000.400

2.768.358.000

2.379.500.000

10.625.000

12.147.500

108.950.000

2.510.155.000

597.076.000 100,00 84,96 93,92 90,67 25,09 754,59 734,74



22

Dari tabel 2.1. dapat dikemukan bahwa Pembangunan ketahanan pangan tahun 2011 -

2015 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir

tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada

beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat

dicapai secara maksimal.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan melalui rencana strategis telah ditetapkan

4 (empat) sasaran (7 indikator) yang tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Ketersediaan pangan utama per penduduk (kg/kapita/tahun)

Capaian ketersediaan pangan utama per penduduk (kg/kapita/tahun) 134,92 kg atau 93,88 %

dari target 143,72 kg.

b. % Pemenuhan kebutuhan pangan utama.

Capaian % pemenuhan kebutuhan pangan utama sebesar 132,28% atau 86,84 % dari target

152,32%.

c. % Keanekaragaman ketersediaan pangan

Capain % Keanekaragaman ketersediaan pangan sebesar 236,04% atau 79,61% dari target

296,5%.

d. % Keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Pola Pangan Harapan)

Capaian skor pola pangan harapan sebesar 87,9 atau 90, 62% dari target 97.

e. % Usaha pangan olahan berbasis sumber daya lokal

Capaian % Usaha pangan olahan berbasis sumber daya lokal sebesar 33,80% atau 75,11%

dari target 45%.

f. % Penurunan keluarga rawan pangan

Capaian % penurunan keluarga rawan pangan sebesar 11,88% atau 101,09% dari target

12,01%.

g. % Penurunan desa rawan pangan

Capaian % penurunan desa rawan pangan sebesar 1,74% atau 83,33% dari target 1,45%.

Dari hasil pengukuran pencapaian 1 (satu) indikator telah melebihi target, sedangkan 6

indikator masih dibawah target, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Bahan Pangan Setara Beras

Permasalahan :

1. Laju pertumbuhan penduduk masih tergolong tinggi (sekitar 1,5% / tahun) sehingga

kebutuhan akan pangan semakin meningkat.

2. Semakin terbatasnya tenaga kerja di sektor pertanian dan terbatasnya alat mesin

pertanian.

3. Masih tingginya susut hasil panen.

4. Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

5. Lemahnya permodalan petani.

6. Harga jatuh pada saat panen raya.

7. Perubahan iklim global yang menyebabkan banjir, kekeringan dan meningkatnya OPT

serta salinitas lahan.



23

8. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/ beras rendah. Sesuai Inpres Nomor

5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh

Pemerintah. HPP GKP di tingkat petani : Rp 3.700, GKP di tingkat penggilingan : Rp

3.750, GKG di tingkat penggilingan : Rp 4.600, GKG tingkat gudang BULOG : Rp

4.650, beras : Rp 6.600.

9. Peta rawan pangan tahun 2015 disusun oleh Provinsi melalui APBD Provinsi, dengan

kedalaman sampai tingkat kecamatan, sehingga penetapan desa / KK rawan pangan

akurasi sangat perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Menjamin kelangsungan produksi pangan sebagai penyangga pangan nasional dengan

cara :

- Perluasan areal tanam melalui peningkatan Indek Pertanian (IP) dan gerakan tanam

padi dengan sistem jajar legowo yang dibarengi dengan gerakan perbaikan jaringan

irigasi serta gerakan penerapan teknologi yang tepat, seperti penggunaan varietas

unggul umur genjah, toleran terhadap kekeringan, percepatan pengolahan tanah dan

keserempakan tanam, optimalisasi penggunaan alsintan yang telah tersedia.

- Peningkatan produktivitas lahan melalui gerakan penerapan teknologi spesifik lokasi

dan spesifik musim.

- Peningkatan efektivitas penggunaan alat mesin pertanian (alsintan)

- Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka antisipasi perubahan iklim dan

mengamankan pertanaman dari gangguan OPT.

- Mengefektifkan perlindungan lahan abadi untuk lahan pertanian (persawahan) dan

mencegah alih fungsi lahan potensial dan produkstif dengan low enforcement dari

pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah.

- Mengoptimalkan sarana dan peralatan panen dan pasca panen untuk membantu petani

di periode panen

- Meningkatkan koordinasi terkait sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida) agar

tersedia tepat jenis, waktu, jumlah, kualitas, lokasi dan harga

- Mendukung pelaksanaan program optimasi lahan dan perbaikan jaringan irigasi.

2. Perlunya program stabilisasi komoditas pangan untuk melindungi petani (meningkatkan

dana talangan pemerintah), melalui :

- Meningkatkan peran LPG (Lembaga Pembeli Gabah) dan LUEP (Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan)

- Mengembangkan sistem tunda jual

- Mendukung adanya regulasi baru yang bisa meningkatkan harga pembelian

pemerintah (HPP) untuk GKP/ GKG beras.

2. Peningkatan penganekaragaman pola konsumsi pangan

Permasalahan :

1. Perlu ditingkatkannya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

penganekaragaman pola konsumsi pangan utama berbahan baku non beras.



24

2. Pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman (B2SA) masih perlu ditingkatkan.

3. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahan tambahan makanan yang sehat

dan aman perlu ditingkatkan mengingat semakin maraknya penggunaan bahan

tambahan pangan yang membahayakan kesehatan.

Solusi :

1. Perlunya gerakan-gerakan bersifat sosialisasi dan promosi untuk mendorong

masyarakat agar mengkonsumsi pangan berbahan baku lokal non beras.

2. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan di kalangan masyarakat umum dan sosialisasi

pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA).

3. Merubah pola konsumsi disertai dengan perubahan pola sikap yang memerlukan

sinergi antara unsur-unsur pemerintah dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang anggaran dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan

dari tahun 2011-2015 realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung

menunjukkan penyerapan yang cukup baik, dengan rata-rata rasio capaian berkisar 92,16%.

Rata-rata kegiatan mencapai target yang diharapkan.

2.3.2 Peternakan

Dilihat dari perkembangan peternakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang

merupakan aspek pencapaian kinerja teknis yang terkait dalam bidang peternakan dapat dilihat

dalam sebagai berikut :

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK TAHUN 2013 - 2015

NO.

U R A I A N T A H U N

2013 2014* 2015** %

1. Sapi Potong 181.727 192.631 202.263 5,0 2. Sapi Perah 8.558 9.029 9.390 4,0 3. Kerbau 382 383 370 -3,4 4. Kuda 293 294 294 0 5. Kambing 133.280 135.280 137.309 1,5 6. Domba 42.131 42.679 42.978 0,7 7. Babi 3.024 3.060 3.103 1,4 8. Ayam Buras 1.263.374 1.281.061 1.297.715 1,3 9. Ayam Petelur 8.468.199 8.536.195 8.595.948 0,7 10. Ayam Pedaging 2.669.199 2.703.899 2.736.346 1,2 11. Itik 183.794 185.907 187.952 1,1 12. Entok 57.789 58.448 59.032 1,0 13. Kelinci 10.970 11.014 11.058 0,4 14. Burung Puyuh 588.225 591.166 594.122 0,5 15. Merpati 21.009 21.051 21.114 0,3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak terlihat kenaikan yang segnifikan dari semua

komoditi yang ada, komoditi sapi potong, sapi perah, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras,

ayam ras, itik, kelinci, dan burung puyuh ada kenaikan sedangakan untuk kerbau terjadi

penurunan dikarenakan komoditi ini tidak begitu dikembangbiakkan tetapi tetap ada

pemotongan kerbau yang disembelih karena sdh tidak produktif lagi. Sedangkan untuk kuda



25

pada tahun 2015 ini tidak ada kenikan dan penurunan, artinya tidak ada kelahiran dan juga

pemotongan.

Tabel: PERKEMBANGAN PRODUKSI TERNAK TAHUN 2013-2015

NO. URAIAN 2013 2014* 2015** %

1 PRODUKSI (Kg)

Daging 15.876.452 15.992.905 16.093.878 0,6

Telur 52.440.634 52.709.943 52.999.740 0,5

Susu 12.371.184 12.172.927 12.250.492 0,6

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri

Meningkatnya produksi hasil ternak baik itu daging, dan telur menunjukkan adanya

peningkatan produktifitas pada ternak-ternak potong, dan unggas walaupun kenaikannya tidak

tinggi. Peningkatan ini sangat ditunjang adanya kegiatan-kegiatan antara lain pengembangan

sapi potong, pengembangan kambing dan domba, pelayanan kesehatan hewan, serta

pembinaan-pembinaan kepada petani ternak.

Tabel: PERKEMBANGAN KONSUMSI HASIL PRODUKSI TERNAK TAHUN 2013-2015

NO. URAIAN 2013 2014 2015 %

1 KONSUMSI (Kg/Kapita/Tahun)

Daging 10,01 10,03 10,04 0,1

Telur 33,07 33,08 33,06 -0,1

Susu 7,8 7,6 7,64 0,6

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri

Meningkatnya konsumsi produksi hasil ternak daging dan susu menunjukkan adanya

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani terhadap pertumbuhan

dan kecerdasan anak. Hal ini didukung dengan adanya sosialisasi konsumsi produk peternakan

dan minum susu serta pelatihan pengolahan hasil ternak.

Berbanding terbalik dengan daging dan susu, justru pada tahun ini terjadi penurunan

konsumsi telur walaupun hanya 0,1 %.

Tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Renstra periode

sebelumnya (2010- 2015) menurut indikator kinerja utama ditampilkan pada Tabel 2.1.




26

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Kediri

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Produksi Hasil Peternakan (ton)

- daging - - 70.368 70.368 70.987 71.612 72.878 16.881,30 14.873 15.705 15.876 15.992 16.093 0,21 0,22 0,22 0,22 0,95

- telur - - 21.605 21.605 21.627 21.648 21.692 52.999,74 52.097,10 53.962 52.440 52.709 52.999,74 2,41 2,50 2,42 2,43 1,00

- susu - - 8.690 8.690 8.701 8.713 8.735 12.364,27 11.278 11.684 12.371 12.172 12.250 1,30 1,34 1,42 1,39 0,99

2. Jumlah Populasi Ternak

- Sapi Potong - - 98.814 98.814 100.790 102.806 106.959 203.226 268.203 287.943 181.727 192.631 202.263 2,71 2,86 1,77 1,80 1,00

- Sapi Perah - - 14.569 14.569 14.758 14.929 15.277 9.480 12.387 13.437 8.558 9.029 9.390 0,85 0,91 0,57 0,59 0,99

- Kerbau - - 709 709 709 709 709 392 468 475 382 383 370 0,66 0,67 0,54 0,54 0,94

- Kuda - - 272 272 272 272 272 296 289 292 293 294 294 1,06 1,07 1,08 1,08 0,99

- Kambing - - 101.792 101.792 102.810 103.838 105.925 137.309 107.571 129.085 133.280 135.280 137.309 1,06 1,26 1,28 1,28 1,00

- Domba - - 37.617 37.617 37.993 38.373 39.144 43.234 39.712 41.326 42.131 42.679 42.978 1,06 1,09 1,10 1,09 0,99

- Babi - - 2.738 2.738 2.752 2.765 2.793 3.103 2.870 2.985 3.024 3.060 3.103 1,05 1,08 1,09 1,10 1,00

- Ayam Buras - - 1.332.966 1.332.966 1.337.365 1.344.052 1.357.526 1.297.715 1.203.458 1.243.172 1.263.374 1.281.061 1.297.715 0,90 0,93 0,94 0,94 1,00

- Ayam Petelur - - 5.743.806 5.743.806 5.858.682 5.878.016 5.916.875 8.595.948 7.763.057 8.306.471 8.468.199 8.536.195 8.595.948 1,35 1,42 1,44 1,44 1,00

- Ayam Pedaging - - 2.051.162 2.051.162 2.051.511 2.092.541 2.177.080 2.736.646 2.596.005 2.634.945 2.669.199 2.703.899 2.736.646 1,27 1,28 1,28 1,24 1,00

- Itik - - 145.249 145.249 145.274 145.298 145.348 187.952 177.624 182.019 183.794 185.907 187.952 1,22 1,25 1,26 1,28 1,00

- Entog - - 70.636 70.636 70.989 71.001 71.025 59.032 56.385 57.231 57.789 58.448 59.032 0,80 0,81 0,81 0,82 1,00

3. Produktivitas Peternakan Program IB

- Service per Conception - - 1,50 1,50 1,40 1,40 1,3 1,2 1,3 1,2 1,10 1,20 1,2 0,87 0,86 0,79 0,92 1,00

- Calving Interval - - 15 15 14 14 13 13,5 15 15 14 14 14 1,00 1,07 1,00 1,08 1,04

- Conceptoin Rate - - 70 70 75 80 85 92 85 81 88,40 91,12 92 1,21 1,08 1,11 1,07 1,00




27

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Kediri

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata – rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggar

an

Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.005.016.500 4.358.336.300 4.500.496.000 4.859.857.200 5.730.745.700 3.879.654.399 4.092.430.568 4.149.360.298 4.533.814.435 5.153.524.187 0,97 0,94 0,92 0,93 0,90 0,29 0,27

2. BELANJA LANGSUNG 2.038.215.800 3.824.660.670 4.963.782.445 5.466.674.588 5.035.336.313 2.030.405.502 3.613.792.045 4.231.997.987 5.108.516.007 4.897.748.910 1,00 0,94 0,85 0,93 0,97 0,49 0,48

- Belanja Pegawai 198.195.000 322.718.000 437.938.000 343.688.000 10.556.000 197.235.000 311.910.000 435.998.000 342.368.000 12.431.000 1,00 0,97 1,00 1,00 1,18 0,01 0,01

- Belanja Barang dan Jasa

1.801.470.800 2.138.163.670 2.498.056.180 3.895.290.070 3.754.692.550 1.794.695.502 2.044.071.180 2.455.908.157 3.791.385.432 3.653.521.560 1,00 0,96 0,98 0,97 0,97 0,42 0,41

- Belanja Modal 38.550.000 1.363.779.000 2.027.788.265 1.227.696.518 1.270.087.763 38.475.000 1.257.810.865 1.340.091.830 974.762.575 1.231.796.350 1,00 0,92 0,66 0,79 0,97 6,59 6,40

3. PENDAPATAN ASLI DAERAH

127.086.350 163.075.825 193.838.250 203.225.525 430.931.000 137.308.125 170.450.325 213.681.350 224.805.725 550.923.318 1,08 1,05 1,10 1,11 1,28 0,68 0,80

Retribusi Daerah 127.086.350 163.075.825 193.838.250 203.225.525 216.594.360 137.308.125 170.450.325 213.681.350 224.805.725 239.815.600 1,08 1,05 1,10 1,11 1,11 0,34 0,35

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- - - 214.336.640 - - - - 311.107.718 - - - - 1,45




28

Dari tabel 2.1 Dinas Peternakan dan Perikanan diatas, untuk masing masing indikator kinerja

pelayanan bidang peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Produksi Hasil Peternakan sebagaimana indikator no 1 pada tabel diatas merupakan

indikator utama, dimana untuk mencapai kinerja produksi hasil ternak ditunjang oleh

indikator-indikator lain. Produksi hasil ternak dari tahun ke tahun menunjukkan hasil

meningkat untuk produksi daging, sedangkan untuk telur dan susu mengalami

perbedaan naik turun ditiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena konsumsi masyarakat

untuk telur dan susu juga mengalami hal yang sama.

2) Jumlah Populasi Ternak sebagaimana indikator no 2 pada tabel diatas merupakan

indikator utama, Jumlah populasi ternak di Kabupaten Kediri setiap tahunnya mengalami

peningkatan meskipun masih dibawah target yang diharapkan. Hasil sensus pertanian

tahun 2013 menunjukkan bahwa populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau

mengalami penurunan jika dibandingkan hasil pendataan Sapi potong/Perah dan Kerbau

(PSPK) tahun 2011. Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri tapi di Jawa

Timur dan di provinsi lainpun mengalami hal yang sama. Berkaitan dengan hasil sensus

tersebut, jawa timur membuat kebijakan optimalisasi kelahiran ternak hasil Inseminasi

Buatan, penngendalian pemotongan ruminansia betina produktif, dan kesehatan hewan.

3) Indikator produktivitas peternakan program IB sebagaimana indikator no.3 yaitu Service

per Conception, Calving Interval dan Conception Rate dari tahun ketahun mengalami

perbaikan.

Berdasarkan tabel 2.2 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Komponen terbesar belanja Daerah adalah belanja langsung dibandingkan belanja tidak

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih mengarah pada

kegiatan-kegiatan yang dapat diukur kinerjanya. Belanja pegawai menunjukkan proposi

yang lebih kecil dibandingkan belanja barang/ jasa dan belanja modal, hal ini akan

mendorong bergeraknya sektor riil di masyarakat sebagai penyedia barang/jasa.

2) Realisasi anggaran menunjukkan prestasi yang baik dengan rasio capaian berkisar 94%.

Dapat dipastikan bahwa semua kegiatan mencapai target yang diharapkan. Varian

antara anggaran dengan realisasi lebih disebabkan adanya efisiensi pengadaan

barang/jasa.

3) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu SKPD penyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Retribusi dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah. Target PAD mengalami peningkatan berkisar 34 % pertahun tetapi

dengan adanya tambahan lain lain pendapatan asli daerah pada tahun 2015 maka

pertumbuhan PAD meningkat menjadi 68% pertahun dengan peningkatan 80%. Hal ini

menunjukkan bahwa potensi PAD masih dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar

kapasitas sarana prasarana dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.




29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam rangka pengembangan pelayanan ketahanan pangan dan peternakan di

Kabupaten Kediri, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal

yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan isu strategis dalam rangka

menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan

masyarakat serta kemantapan peternakan dapat terwujud di masa mendatang.

2.4.1 Ketahanan Pangan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Kediri

adalah :

1. Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan yang harus terus dipertahankan.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan seluruh stakeholders pendukung

ketahanan pangan pada berbagai sektor masih perlu di tingkatkan melalui Dewan

Ketahanan Pangan.

3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.

4. Adanya kecenderungan masyarakat terhadap makanan cepat saji dari bahan impor.

5. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif

yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.

6. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan

terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.

7. Belum adanya pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan sampai di tingkat desa untuk

meningkatkan efektivitas penanganan kerawanan pangan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kediri

adalah :

1. Besarnya jumlah penduduk Kediri merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak

ekonomi daerah.

2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi

memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

3. Luas wilayah Kediri yang besar dan merupakan Kabupaten lumbung pangan serta

menyediakan peluang usaha bidang pangan yang cukup besar.

4. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat

hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan

ketahanan pangan.

5. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk

menghasilkan pangan.

6. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman sumber pangan lokal belum

dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan

konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.

7. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.




30

8. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai

varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap

berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.

9. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan ketahanan pangan

berbasis sumber daya lokal.

10. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam

mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang, dan aman.

11. Telah dimulainya pembangunan sistem informasi pangan melalui pelaporan harga secara

periodik beberapa komoditas pangan pokok di tiap kecamatan lewat sms center Dinas

Kominfo yang dapat diakses oleh semua kalangan. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi

peningktan distribusi dan akses pangan masyarakat secara merata yang dicerminkan oleh

stabilitas harga bahan pangan.

Kabupaten Kediri merupakan daerah sentra pangan di Jawa Timur. Oleh karena itu

pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Kediri sekaligus merupakan suatu

penyediaan pangan secara nasional.

Kebutuhan pangan di Kediri hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali

untuk komoditas kedelai yang sebagian masih diimpor dari luar, sedangkan komoditas lain

dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan masih mengalami surplus. Selain

mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi komoditi pangan utama seperti beras, jagung,

kacang-kacangan dan umbi-umbian, Kediri juga merupakan sumber bahan pangan lainnya yang

bersumber dari ternak dan ikan.

Pembangunan Ketahanan Pangan didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) pilar Ketahanan

Pangan yaitu (1). Ketersediaan Pangan, (2). Distribusi/Akses Pangan dan, (3). Konsumsi

Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan

pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan

pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada

berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, Kabupaten) dan nasional.

Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah

maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan,

yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan

pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan

pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan

penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan

pangan.




31

b. Distribusi/ Akses Pangan

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga

pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi

pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan

yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan

kondisi pasokan pangan cukup aman dan distribusi lancar.

Program Stabilisasi harga gabah/beras dinilai sangat efektif dalam membantu petani

meningkatkan harga jual gabah/beras, program ini sangat efektif pada bulan Februari – Mei

setiap tahunnya karena pada bulan-bulan tersebut terjadi panen raya, sementara itu pada

bulan tersebut biasanya masih terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga

harga gabah tertekan dan turun. Kondisi inilah yang perlu mendapatkan perhatian

pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga sehingga petani tidak banyak dirugikan. Selain

itu juga meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan, meningkatkan efektifitas dan

efisiensi distribusi pangan antar daerah dan antar waktu serta mengembangkan

kelembagaan pangan dipedesaan.

c. Konsumsi Pangan

Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya masih tergantung pada satu

komoditas yaitu beras sebagai sumber karbohidrat, sebaliknya konsumsi sumber

karbohidrat dan protein dari sumber pangan lain masih rendah.

Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan

semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan Skor

PPH.

FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila

dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH

merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi

dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu

dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan

agama.

Capaian skor PPH Tahun 2015 sebesar 87,9 terjadi peningkatan dibanding tahun

sebelumnya sebesar 87,7 namun masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan

penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari

kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan.

Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses

internalisasi konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman meliputi kegiatan

pendampingan, pembinaan, promosi, pendidikan non formal, pemanfaatan pekarangan,

fasilitasi, penerapan standart mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK,

pengusaha pangan, kelompok tani, kelompok wanita tani, guru dan masyarakat luas.

Di samping hal tersebut di atas, pembangunan mutu, gizi dan keamanan pangan

merupakan bagian integral ketahanan pangan yang penting dilaksanakan secara terencana dan




32

berkesinambungan. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya

pangan aman termasuk pangan segar dan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga

terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik.

Keamanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen

pangan dan masyarakat. Langkah operasional yang dapat ditempuh melalui sosialisasi,

promosi, pemantauan dan pengawasan.

2.4.2 Peternakan

Pembangunan peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun

daerah tertuang didalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN,

RPJMD, dan Rencana Strategis haruslah selaras. Sasaran produksi komoditas peternakan yang

tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pertanian pada Program Pencapaian

Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat,

Utuh, dan Halal yang menjadi target dari Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

tahun 2010-2014, dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 untuk Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri pada Tabel berikut :

Tabel 2.9

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri dengan Renstra Dinas Peternakan Jawa Timur dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan

No Indikator Kinerja Capaian sasaran Renstra 2011-2015 Dinas Peternakan

dan Perikanan kabupaten Kediri

(Tahun 2013)

Capaian Sasaran Renstra 2009-2014 Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur

(Tahun 2013)

Sasaran pada Renstra 2010-2014 Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Tahun 2013)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Produksi peternakan (ton)

- Daging 15.876 350.613 437.322

- Telur 52.440 340.232 423.249

- Susu 12.371 416.418 729.156

2. Populasi ternak (ekor)

-sapi potong 181.727 3.949.097 5.352.694

-sapi perah 8.558 237.673 328.123

-kerbau 382 28.118 33.185

-kambing 133.280 2.937.980 3.241.965

-domba 42.131 1.185.472 913.600

-babi 3.024 46.090 13.879

-ayam buras 1.263.374 33.806.963 27.655.883

-itik 183.794 4.213.379 3.342.233

Berdasarkan hasil sensus Pertanian tahun 2013 terjadi penurunan populasi sapi potong,

sapi perah dan kerbau di Jawa Timur begitu juga halnya di Kabupaten Kediri terjadi penurunan




33

untuk sapi potong sebesar 36,88%, sapi perah 36,31 % dari tahun capaian tahun 2012.

Demikian juga dengan Jawa Timur dari sasaran yang digariskan oleh Renstra Ditjen Peternakan

dan Kesehatan Hewan tidak tercapai. Namun demikian peternakan Jawa Timur menyumbang

12,4 % dari produksi daging nasional; 19,79% dari produksi telur nasional; 42,45% dari produksi

susu nasional; sedangkan populasi sapi mencapai 28,30% dari populasi sapi nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa Peternakan Jawa Timur masih merupakan kontributor utama bagi

pencapaian targret nasional. (sumber Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur).




34

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 45 sebagai komponen

dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam bidang pangan isu strategis yang sedang dihadapi dunia dan berdampak bagi

Indonesia adalah perubahan iklim global, pertumbuhan penduduk, ancaman krisis pangan dan

energi yang mengakibatkan harga pangan meningkat, sehingga negara-negara yang semula

menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produksinya untuk stok pangan sendiri.

Untuk menghadapi kondisi ini diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan stok

pangan nasional.

Isu strategis nasional lainnya adalah laju pertumbuhan penduduk, laju konversi lahan,

stagnasinya kualitas lahan pertanian, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan yang

bergantung pada beras dan penganekaragaman konsumsi yang perlu terus ditingkatkan.

Dalam bidang peternakan berdasarkan kondisi lapang maka dilakukan analisis isu-isu

strategis terkait bidang peternakan antara lain :

1. Masih perlunya peningkatan populasi ternak untuk mendukung program Pemerintah

Pusat yaitu UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau

Bunting).

2. Adanya Program Percepatan Pencapaian Swasembada Susu 2020 yang dicanangkan

oleh Pemerintah Pusat.

3. Masih perlunya peningkatan teknologi dibidang budidaya peternakan.

4. Masih perlunya peningkatan teknologi pengolahan hasil produksi peternakan.

5. Adanya penyakit-penyakit strategis seperti flu burung dan Brucellosis.

6. Pelayanan kesehatan hewan yang cepat, tepat dan akurat masih belum mampu

menjangkau seluruh masyarakat pengguna jasa/ peternak yang ada.

7. Tingkat kesadaran peternak dalam aspek kesehatan hewan dan gangguan reproduksi

perlu ditingkatkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 dan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas - tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan peternakan,




35

2) Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketahanan pangan dan

peternakan;

3) Pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan peternakan;

4) Penyusunan Perencanaan , Koordinasi dan Sinkronisasi dan pemantauan kebijakan

pangan di lingkup pemerintah;

5) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan

peternakan;

6) Pembinaan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan peternakan,

7) Pembinaan UPTD

8) Pelaksanaan administrasi ketahanan pangan dan peternakan daerah kabupaten;

9) Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut di atas, permasalahan ketahanan pangan dan

peternakan yang dihadapi di Kabupaten Kediri adalah :

1) Ancaman terhadap ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan

permasalahan lahan pertanian seperti : alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah,

ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas

produksi pangan utama.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah sentra pangan di Indonesia, bahkan secara

umum merupakan kabupaten yang berkontribusi besar dalam penyediaan pangan Jawa

Timur. Kebutuhan pangan di Kabupaten Kediri hampir dapat dipenuhi semua dari potensi

domestik bahkan masih mengalami surplus. Oleh karena itu pembangunan dalam

peningkatan produksi pangan di Kabupaten Kediri sekaligus merupakan suatu penyediaan

pangan secara nasional.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan

pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam kabupaten; 2) pemasokan

pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan.

Namun demikian ancaman terhadap ketersediaan pangan secara serius dapat terjadi. Hal

ini tampak pada ketersediaan pangan utama yang cenderung mengalami stagnasi dari

tahun ke tahun, pada tahun 2011 mencapai 135 kg/kapita pertahun sedangkan tahun 2015

berada pada angka 134,9 kg/kapita/tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

- pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat (sekitar 1,1% pertahun).

- permasalahan lahan pertanian seperti : alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah,

ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas

produksi pangan.

- Tingginya permintaan bahan pangan dari daerah luar Kabupaten Kediri yang tidak

mungkin dapat dibatasi.




36

2) Belum optimalnya sistem untuk mendeteksi kerawanan pangan dan penanganannya

sampai tingkat desa.

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (Food Security and

Vulnerability Atlas, FSVA), terdapat 3 prioritas Daerah Rawan Pangan (sangat rentan,

rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa

hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada

balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air

bersih, dan rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan serealia meningkat.

Bencana alam yang terjadi serta daya dukung alam untuk menghasilkan produk pangan

yang cenderung berkurang dan rentan terhadap berbagai macam perubahan, senantiasa

mengancam masyarakat ke arah kekurangan pangan.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan

terhadap kerawanan pangan sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan

dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama

masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang,

sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek yang bersifat

segera.

Penanganan rawan pangan di Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan informasi melalui

SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang masih bersifat manual, responsif dan

reaktif serta belum ada indikator terhadap desa-desa yang berstatus tahan atau rentan

terhadap rawan pangan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum adanya

Peta ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat sampai tingkat desa.

Peta ketahanan dan kerentanan pangan untuk mendeteksi status suatu daerah tahan atau

rentan telah dibuat dari tingkat pusat dan provinsi di seluruh Indonesia ((Food Security and

Vulnerability Atlas, FSVA). Namun kedalaman deteksinya hanya sampai tingkat kecamatan.

Untuk menentukan status yang lebih detail terhadap ketahanan atau kerawanan pangan

terhadap desa-desa di Kabupaten Kediri diperlukan Peta yang menjabarkan FSVA dengan

kedalaman sampai tingkat desa. Hal ini bertujuan agar penanganan kerawanan pangan

lebih efektif, terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat di desa rawan pangan.

3) Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras.

Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya masih tergantung pada satu

komoditas yaitu beras sebagai sumber karbohidrat (data Dewan Ketahanan Pangan 2015

konsumsi beras sebesar 88,6 kg/kapita/tahun). Akibatnya konsumsi beras melebihi angka

anjuran (konsumsi ideal 80 kg/kapita/tahun) sebaliknya konsumsi sumber karbohidrat dan

protein dari sumber pangan lain masih rendah dan kurang dari yang dianjurkan. Faktor

yang mempengaruhi hal di atas pada umumnya terkait dengan budaya dan kemudahan

dalam mengakses bahan pangan.




37

4) Belum optimalnya pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA).

Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan, diupayakan tercapainya pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan

oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) setiap tahun. Nilai/skor mutu PPH ini

dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang

menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka

kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas

proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi

baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima,

ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Skor PPH Kabupaten Kediri pada Tahun 2015 telah mencapai 87,9 dengan komposisi

konsumsi padi-padian yang tinggi dan tidak diimbangi dengan konsumsi dari kelompok

pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Skor ideal yang dicapai

seharusnya sebesar 90 sampai 95.

Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah konsumsi sayuran dan buah sebagai

sumber vitamin dan mineral serta protein hewani masih rendah. Di samping itu kesadaran

masyarakat pun masih kurang dalam menerapkan kebiasaan untuk mengkonsumsi sayur

dan buah sebagai salah satu gaya hidup sehat.

Faktor penting lainnya adalah memperhatikan keamanan pangan dengan menghindari

penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa penambah rasa, pewarna, pengawet,

perubah tekstur makanan dan lain-lain yang penggunaannya harus sesuai anjuran. Pangan

harus aman dari paparan / kontaminasi cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik yang

berbahaya. Sehingga pangan yang aman dapat mendukung mutu pangan masyarakat dan

dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari generasi ke generasi.

5) Masih kurangnya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan cadangan dan

keanekaragaman pangan.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dimaksudkan untuk cadangan ketersediaan pangan

dan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Lahan pekarangan dikelola melalui

pendekatan terpadu dengan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk menjamin

ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara berkelanjutan guna memenuhi

kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan pekarangan dimanfaatkan untuk : (a)

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mikro keluarga secara berkelanjutan, (b)

meningkatkan ketrampilan keluarga tani dalam budidaya dan pengolahan hasil tanam,

ternak, (c) meningkatkan pendapatan keluarga tani. Kegiatan ini diimplementasikan dalam

kegiatan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Pemanfaatan pekarangan keluarga di Kabupaten Kediri masih belum optimal. Hal ini dapat

ditelusuri dari angka skor PPH yang mengindikasikan konsumsi padi-padian tmasih cukup

tinggi dan tidak diimbangi dengan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-




38

kacangan, sayur dan buah-buahan yang dapat mudah tersedia di pekarangan. Faktor yang

mempengaruhi hal tersebut di atas adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan,

dukungan dan keterjangkauan bibit tanaman, ternak maupun ikan serta sarana pendukung

dalam satu kawasan.

6) Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul

dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases)yang dapat menular

ke manusia(zoonosis). Wabah zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan

terhadap aspek ekonomi, sosial, ayau pertahanan dan keamanan.

7) Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk import yang

dapat mengancam kelangsungan usaha peternakan lokal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang terpilih adalah : “Terwujudnya Ketahanan Pangan

bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan

Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintahan yang Profesional”.

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam

misi 2 yaitu: Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan

perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.

Secara lengkap tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai

prioritas pembangunan, sasaran, strategi/ arah kebijakan dan program yang tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagaimana dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Prioritas Pembangunan, Sasaran, Strategi/Arah Kebijakan dan Program Terkait Tugas dan

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang Tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Kediri Tahun 2016-2021

No Pioritas

Pembangunan Sasaran Strategi/ Arah Kebijakan Program

1 Pembangunan

pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan

untuk memperkuat

kemandirian menuju

swasembada pangan

Meningkatnya

ketersediaan

pangan dan akses

pangan masyarakat

- Meningkatkan ketersediaan dan

akses pangan masyarakat

- Mengembangkan

keanekaragaman konsumsi

masyarakat dengan mengubah

perilaku dalam mengkonsumsi

pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Meningkatnya

produksi

peternakan dan

perikanan

- Meningkatkan sumberdaya

manusia pembudidaya ternak

- Meningkatkan skala usaha

peternakan yang berorientasi

agribisnis dan agroindustri

- Menciptakan iklim usaha

peternakan yang kondusif

- Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

- Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan




39

No Pioritas

Pembangunan Sasaran Strategi/ Arah Kebijakan Program

- Memberdayakan UMKM produk

olahan hasil peternakan

- Peningkatan pengetahuan

masyarakat dalam pengelolaan

ternak

- Menjalin kerjasama dengan pihak

perbankan/investor guna ikut

serta berperan dalam

pembangunan peternakan

- Peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap dampak

negatifyang diakibatkan oleh

usaha peternakan

- Menciptakan iklim investasi

bidang peternakan

- Promosi produk-produk

peternakan

- Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

peternakan

- Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan

- Pengembangan

Data dan

Pembangunan

Peternakan

- Pengembangan

Perbibitan

Peternakan

Berdasarkan tabel di atas untuk mendukung misi 2 pembangunan diarahkan pada prioritas

pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan untuk memperkuat kemandirian

menuju swasembada pangan yang terdiri dari 3 sasaran dengan penjabaran faktor penghambat

dan pendorong terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Kediri sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat, akan dicapai

dengan strategi / arah kebijakan meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat

serta mengembangkan keanekaragaman konsumsi masyarakat dengan mengubah perilaku

dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui program

Peningkatan Ketahanan Pangan.

Faktor penghambat :

Ancaman global terhadap krisis pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak signifikan

dengan produksi pangan.

Permasalahan lahan pertanian seperti :

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan seiring dengan laju pembangunan yang

memerlukan tanah untuk industri dan pemukiman

Penurunan / stagnasi kualitas lahan akibat akumulasi bahan non organik/kimia yang

digunakan selama bertahun-tahun.

Ketersediaan air yang cenderung menurun terkait kualitas lingkungan pendukung sumber-

sumber pengairan.

Perubahan iklim yang ekstrim dan hama penyakit yang berpotensi mengganggu stabilitas

produksi pangan utama.

Meningkatnya preferensi petani terhadap usahatani tanaman non pangan yang lebih menarik

dan menggeser produksi komoditas tanaman pangan.




40

Sistem tataniaga antar daerah bersifat bebas, sedangkan permintaan dari luar daerah

terhadap komoditas pangan Kabupaten Kediri cenderung besar karena faktor kualitas.

Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras,

Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan,

Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal.

Faktor pendorong :

Kabupaten Kediri merupakan merupakan wilayah sentra pangan bahkan surplus pangan.

Ketersediaan sumberdaya lahan dan air sebagai faktor produksi utama yang masih dapat

ditingkatkan

Program peningkatan produksi pangan dan provitas lahan semakin meningkat baik dari

aspek teknologi, sarana prasarana dan pasca panen.

Semakin berkembangnya riset dan teknologi yang telah menghasilkan varietas tanaman

pangan yang berproduksi tinggi dan tahan terhadap gangguan.

Pembangunan sistem infomasi harga pangan dapat mendorong peningkatan distribusi dan

akses pangan masyarakat yang dicerminkan oleh stabilnya harga pangan pokok.

Tersedianya keanekaragaman bahan pangan lokal cukup melimpah,

Berkembangnya informasi dan teknologi olahan aneka ragam pangan,

Dukungan koordinasi dengan dinas terkait tentang pembinaan perbaikan gizi, mutu dan

keamanan pangan.

2. Sasaran : Meningkatnya populasi, dan produktivitas produksi ternak

Faktor penghambat :

- Kurangnya SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan

- Kurangnya sarana dan prasarana peternakan

- Kurangnya tenaga medis veteriner dan paramedis veteriner

- Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan hewan seperti puskeswan dan RPH

- Akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga menurunkan minat

pada subsektor peternakan

Faktor pendukung :

- Dukungan pemerintah melalui APBD Provinsi dan APBN

- Ternak sapi perah, sapi potong dan unggas merupakan komoditas utama di Kabupaten

Kediri

- Pelaksanaan pelatihan- pelatihan teknologi pasca panen secara intensif

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 terkait ketahanan

pangan dan peternakan adalah sebagai berikut:

1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

2) Peningkatan diversifikasi pangan




41

Sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan :

Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap

Pangan.

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.

Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 bidang ketahanan pangan dan peternakan

adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya ketersediaan pangan (food availability) dan meningkatnya akses pangan

(food acces).

2) Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization) / peningkatan kualitas konsumsi

pangan.

3) Meningkatnya produksi dan produktivitas perternakan untuk meningkatkan surplus bahan

pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri

pengolahan (agroindustri)

4) Meningkatnya mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi

standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan

5) Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan

6) Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan

7) Meningkatnya kualitas pengolahan hasil peternakan

8) Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses

terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang

mempengaruhi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ditinjau

dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1) Ancaman krisis pangan global / ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah

penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti : alih fungsi lahan, penurunan

kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi

mengganggu stabilitas produksi pangan utama.

2) Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras.

3) Konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.

4) Ketersediaan Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi,

populasi ternak

5) Keterbatasan anggaran

Faktor Pendorong :

1) Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan

dan air yang masih dapat dikembangkan.




42

2) Program peningkatan produksi pangan dan provitas lahan semakin meningkat baik dari

aspek teknologi, sarana prasarana dan pasca panen.

3) Tersedianya keanekaragaman bahan pangan lokal cukup melimpah.

4) Berkembangnya informasi dan teknologi olahan aneka ragam pangan.

5) Potensi peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu

potensi terbesar yang ada di wilayah Jawa Timur.

6) Berkembangnya teknologi peternakan.

Faktor penghambat dan pendorong sebagaimana tersebut di atas identik dengan sasaran

yang hendak dicapai di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan oleh Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ditinjau

dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW

Faktor penghambat :

Alih fungsi lahan pertanian di daerah kawasan budidaya,

Adanya potensi bencana yang memberikan ancaman terkait produksi pangan,

Belum optimalnya kawasan strategis di Kabupaten Kediri.

Budaya masyarakat pedesaan melakukan usaha ternak di areal pemukiman.

Secara umum faktor penghambat utama ditinjau dari implikasi RTRW adalah perubahan

kondisi lahan pertanian dan peternakan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang

memerlukan permukiman, serta berkembangnya perekonomian dan industri. Hal ini akan

memberikan hambatan yang signifikan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dan

produksi bahan pangan.

Faktor pendorong :

Penetapan kawasan berdasarkan agropolitan memberikan arahan pengembangan

komoditas pangan sesuai perwilayahan dan pusat kegiatan.

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian

wilayah sesuai daya dukung lingkungan,

Infrastruktur di Kabupaten Kediri dalam kondisi optimal

Tersedianya lahan yang luas di wilayah Kabupaten Kediri untuk pengembangan usaha

peternakan.

Penetapan kawasan agropolitan memberikan arahan yang jelas terhadap pengembangan

keanekaragaman bahan pangan. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan keanekaragaman

konsumsi masyarakat .




43

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya ditujukan untuk mendukung

perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan. Strateginya adalah :

mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) dan mengendalikan perubahannya, mengendalikan konversi lahan produktif untuk

peternakan, serta meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil

pertanian dan ternak. Hal ini berpengaruh besar dalam mendukung ketersediaan pangan

Kabupaten Kediri.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS

Faktor penghambat :

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian,

Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap keseimbangan

alam dan memunculkan potensi terjadinya bencana,

Belum optimalnya keterpaduan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Semakin berkurangnya lahan peternakan rakyat di areal perkampungan/ pedesaan yang

menyatu dengan pemukiman.

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul

dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases)yang dapat menular

ke manusia (zoonosis). Wabah zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan

terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan.

Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi pada mulanya beririgasi teknis / semi teknis

dengan produktivitas tinggi. Konversi juga mengakibatkan degradasi kualitas irigasi lahan sawah

di sekitarnya. Di samping itu juga mempengaruhi ekosistem secara makro dan mempengaruhi

berbagai gangguan terhadap budidaya pangan. Hal ini membawa potensi ancaman terhadap

pasokan pangan.

Perubahan teknologi yang mengandalkan bahan kimia akan menurunkan daya dukung

dan kualitas lahan bagi produksi pangan. Sedangkan keterpaduan antara kawasan perkotaan

dan perdesaan dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di perdesaan.

Faktor pendorong :

Adanya kebijakan strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Adanya berbagai gerakan untuk memperbaiki lingkungan

Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik

Peningkatan konservasi sumber air

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dampak lingkungan

usaha ternak dan pemahaman terhadap berbagai penyakit zoonosis.

Kebijakan strategis akan memberikan perlindungan terhadap lingkungan produksi pangan

seiring dengan berbagai gerakan memperbaiki lingkungan dan konservasi sumber air.

Peningkatan penerapan pertanian organik akan membawa dampak peningkatan kualitas lahan,

mutu dan keamanan produk bahan pangan dan menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan

penganekaragaman konsumsi pangan.




44

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dilakukan identifikasi dan review terhadap faktor-

faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan Kabupaten Kediri yang ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra BKP Provinsi Jawa Timur

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD ; dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Analisis penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan kriteria penentuan

sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap capaian sasaran Renstra K/L atau

Renstra Provinsi

2. Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab PD

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah

5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

Maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Ancaman terhadap ketersediaan pangan.

2. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman serta masih

tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras.

3. Peternak kebanyakan adalah peternak tradisional, perlu segera dilaksanakan program

transformasi dari peternak tradisional ke peternak modern melalui peningkatan kapasitas

peternak untuk meningkatkan daya saing petani.

4. Banyaknya konversi lahan produktif maupun tidak produktif menjadi areal pemukiman,

dipastikan akan merusak lingkungan mempengaruhi produktivitas ternak serta sarana

pendukung lainnya akan mengganggu ketersediaan.

5. Potensi peternakan di Kabupaten Kediri, dapat memberi peluang untuk dikembangkan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

6. Rendahnya konsumsi terhadap hasil peternakan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan

sosialisasi kegiatan peningkatan konsumsi hasil ternak.

7. Masih tingginya harga pakan ternak yang disebabkan karena bahan bakunya masih import

8. Masih banyak penyakit ternak yang perlu mendapat penanganan secara berkelanjutan

9. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia peternakan baik petugas maupun peternak

10. Kurangnya modal masyarakat sehingga peternakan merupakan usaha sampingan dalam

menambah pendapatan masyarakat dan teknologi yang diterapkan masih relatif sederhana

dan belum menyeluruh yang dilakukan secara tradisional

11. Masih rendahnya aksesibilitas pembudidaya ternak terhadap permodalan.




45

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan

pembangunan nasional termasuk pembangunan Kabupaten Kediri, karena pembangunan

daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Kediri, dan capaian

pembangunan ketahanan pangan periode 2011-2015, potensi dan isu-isu strategis, serta

tantangan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Kediri lima tahun ke depan, dan visi

misi program Bupati dan Wakil Bupati dan terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas,

Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang Didukung oleh Aparatur Pemerintah yang

Profesional”, maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan dan

peternakan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and

change) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Kediri lebih baik dan lebih

sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021, maka Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan

dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas

tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten

Kediri, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan

ketahanan pangan dan peternakan di Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Tujuan dan

sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.




46

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan


No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta produksi peternakan dalam rangka menjamin kecukupan bahan pangan yang aman.

1 Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman

1 Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein per kapita (gram/kapita/hari)

2400 dan 63

2400 dan 63

2400 dan 63

2400 dan 63

2400 dan 63

2 Jumlah cadangan pangan utama (ton)

100 100 100 100 100

3 Persentase wilayah rawan pangan

1,16 1,16 0,87 0,87 0,58

4 Persentase wilayah bebas rawan pangan

89,83 89,83 90,12 90,12 90,41

5 Stabilitas harga pangan utama di tingkat produsen (%)

>=100 >=100 >=100 >=100 >=100

6 Stabilitas harga pangan utama di tingkat konsumen (nilai CV)

<10 <10 <10 <10 <10

7 Jumlah konsumsi pangan (sayuran dan buah) (gram/kapita/hari)

235 245 255 265 275

8 Persentase pangan segar yang aman

85% 87% 88% 89% 90%

2.

Meningkatnya produktivitas dan populasi ternak

1 Produktivitas ternak

- SC 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

- CI 13,5 bulan 13,5 bulan 13,5 bulan 13,5 bulan 13,5 bulan

- CR 92 % 93% 93% 94% 94%

2 Jumlah populasi ternak (ekor)

120 150 180 210 240

- Sapi potong 222.994 234.144 245.851 258.144 271.051

- Sapi perah 10.157 10.563 10.985 11.425 11.882

- Kambing 141.529 143.765 146.065 148.446 150.895

- Domba 43.322 44.101 44.511 44.934 45.374

- Ayam Buras 1.327.077 1.342.737 1.358.850 1.375.700 1.392.896

4.2 Strategi dan Kebijakan PD

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri, beserta tujuan dan sasaran yang

telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi

tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan

peternakan Kabupaten Kediri tahun 2017 – 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan

efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

tahun 2017-2021 ditampilkan dalam tabel 4.2.




47

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI KABUPATEN KEDIRI : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten

Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan

Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang

profesional

MISI 2 KABUPATEN KEDIRI : Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan,

perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian

masyarakat menuju swasembada pangan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta produksi peternakan dalam rangka menjamin kecukupan bahan pangan yang aman.

Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman

Meningkatkan stok / ketersediaan pangan masyarakat

1. Pemantauan dan analisis neraca bahan makanan

2. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dan kelembagaannya (Lumbung Pangan)

3. Pengembangan ketersediaan pangan berbasis non beras.

4. Pengembangan cadangan pangan hidup (pemanfaatan pekarangan)

Memantapkan distribusi dan akses pangan masyarakat

1. Pemantauan stabilitas harga bahan pangan di tingkat produsen dan konsumen

2. Pemantauan akses pangan masyarakat

3. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

4. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Pangan

Mengantisipasi kerawanan pangan

1. Penyusunan dan pemantauan peta rawan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)

2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

3. Penanganan rawan pangan

Mengembangkan penganekaragaman konsumsi masyarakat dengan mengubah perilaku dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui sosialisasi, pelatihan, lomba cipta menu, pameran dan festival.

2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan, workshop (cooking class) untuk

diversifikasi olahan pangan berbasis sumberdaya lokal

3. Penumbuhan Pemanfaatan pekarangan dengan beraneka ragam sumber konsumsi secara sehat dan bernilai tambah (Kawasan Rumah Pangan Lestari, Karang Kitri dan lain-lain)

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan melalui sosialisasi, promosi, workshop dan pelatihan

2. Melakukan pemantauan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada pangan olahan lokal dan uji laboratorium terhadap residu pestisida pada pangan segar




48

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN


Meningkatkan Sumber daya manusia pembudidaya ternak

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan ternak

2. Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan/investor guna ikut serta berperan dalam pembangunan peternakan

Meningkatkan skala usaha peternakan yang berorientasi agribisnis dan agroindustri

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas peternakan serta kesehatan hewan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana

Menciptakan iklim usaha peternakan yang kondusif

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negative yang diakibatkan oleh usaha peternakan

2. Menciptakan iklim investasi bidang peternakan yang kondusif

3. Promosi produk –produk peternakan

4. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan teknologi pengolahan hasil ternak

Memberdayakan umkm produk olahan hasil peternakan

Memberdayakan kelembagaan peternakan baik dalam hal budidaya maupun pasca panen

1. Peningkatan kemampuan ekonomi pembudidaya ternak melalui peningkatan peran kelembagaan peternakan

2. Fasilitasi kerjasama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan peternakan




49

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi

dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri termasuk pemenuhan

pelayanan kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam

program-program pembangunan ketahanan pangan dan peternakan yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan merupakan penjabaran lebih

lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif

maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat

menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan

evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran

rencana program dan kegiatan.

5.1 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri

Program-program yang direncanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri meliputi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan; Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan; Program Pengembangan Data dan Pembangunan Peternakan; Program

Pengembangan Perbibitan Peternakan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan Program

Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK.

5.1.1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak bertujuan untuk

pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit hewan baik yang berasal dari dalam

maupun luar Kabupaten Kediri serta menyediakan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh

dan halal serta pengendalian penyakit zoonosis.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner




50

3. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

4. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan

5. Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

6. Peningkatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

7. Pembangunan RPH

8. Pembinaan dan Belanja Operasional THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

5.1.2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk memacu produksi melalui peningkatan angka kelahiran dan

pertambahan bobot badan ternak oleh sebab itu pada program ini meliputi inseminasi buatan,

penyediaan bibit, pakan dan vaksin, sistem pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana

dan lain-lain yang mendukung peningkatan produksi.


1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

2. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat

3. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak

4. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

5. Penyuluhan kualitas Gizi dan Pakan Ternak

6. Pembelian dan Pendistribusian Sarana Produksi Peternakan

7. Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Ternak

8. Pengembangan Agribisnis Peternakan

9. Pelatihan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5.1.3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemasaran produk peternakan melalui

pembangunan sarana dan prasarana pasa, pengembangan usaha dan pengolahan, promosi,

serta penyuluhan.


1. Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan

2. Pengolahan Informasi Pemitraan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan

3. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

4. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

5.1.4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok ternak melalui penerapan

teknologi peternakan.


1. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

3. Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna




51

5.1.5 Program Pengembangan Data dan Pembangunan Peternakan

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penggalian Data

2. Pendataan Potensi Peternakan

3. Pelatihan dan Bimbingan Sistem Informasi Data dan Statistik Peternakan.

4. Sinkronisasi Penyusunan Program

5. Evaluasi dan Monitoring

5.1.6 Program Pengembangan Perbibitan Peternakan


1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Peternakan

2. Pelatihan dan Bimbingan Perbibitan Peternakan

5.1.7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui

pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara berkelanjutan.


1. Penyusunan / Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

2. Penumbuhan / Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

3. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

4. Penumbuhan / Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

5. Penumbuhan/ Pengembangan Desa Pariwisata Mandiri Pangan Bioenergi (Sapari Mapan

Bener)

6. Dewan Ketahanan Pangan

7. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

8. Penumbuhan/ Pengembangan Dana Bergulir

9. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

10. Pengembangan dan Analisis Konsumsi Masyarakat

11. Lomba Cipta Menu

12. Festival Makanan Khas Daerah

5.1.8 Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3

5.1.9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1. Penyediaan jasa Surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6. Penyediaan jasa alat tulis kantor




52

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

10. Penyediaan peralatan rumah tangga

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (termasuk majalah Trubus

dan Jawa Pos)

12. Penyediaan makanan dan minuman

13. Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

14. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/ Teknik Perkantoran

15. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

16. Penyediaan Jasa Operasional kantor

17. Penyediaan jasa administrasi barang

18. Penyediaan jasa keamanan kantor

19. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.1.10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapang

2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

5. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

5.1.11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan pelatihan formal

5.1.12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2. Penyusunan laporan Neraca SKPD akhir tahun

3. Penyusunan LAKIP

4. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja

5. Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.




53

5.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, dapat

dilihat dari pecapaian sasaran berikut ini :

1. Peningkatan ketersediaan dan akses pangan yang aman

2. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

3. Peningkatan Produksi, produkstivitas dan populasi peternakan

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri adalah

sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Kediri

2. Kelompok tani, gapoktan, kelompok wanita tani, taruna tani, kelompok ternak

3. Kelompok/ lembaga pangan masyarakat

4. Ibu rumah tangga/ Tim Penggerak PKK

5. Pelaku usaha pangan, pengolah pangan lokal, dan pelaku UMKM hasil ternak

6. Tenaga penyuluh/ pendamping program

7. Pangan segar dan produk pangan olahan

8. Populasi dan produksi ternak serta konsumsi asal ternak

9. Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

5.4 Pendanaan Indikatif

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021,

berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2017 s/d 2021,

jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri sebesar Rp. 38.903.462.200,- dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada

Tabel 5.1.



54

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Tujuan Sasaran

Indi-kator Sasa-ran

KOD E

Program / Kegiatan

Indikator Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Data Kinerja Pada Awal

Perencanaan

Rencana Kerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

OPD Penanggungjawa

b

Lokasi 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 626.702.600 100% 597.424.000 100% 548.508.000 100% 592.463.500 100% 595.917.600 1 2.961.015.700

Penyediaan jasa Surat menyurat

Waktu penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

12 bulan

12.500.000 12 bulan

12.500.000 12 bulan

12.500.000 12 bulan

16.637.500 12 bulan

12.500.000 60 bulan

67.887.500 DKPP

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Waktu penyediaan jasa telpon,

sumberdaya air dan listrik

12 bulan

12 bulan

47.734.440 12 bulan

61.200.000 12 bulan

47.734.440 12 bulan

56.000.000 12 bulan

47.734.440 60 bulan

249.203.320 DKPP

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

12 bulan

12 bulan

12.000.000 12 bulan

10.000.000 12 bulan

10.000.000 12 bulan

10.000.000 12 bulan

10.000.000 60 bulan

52.000.000 DKPP

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

12 bulan

68.210.000 12 bulan

55.800.000 12 bulan

68.210.000 12 bulan

75.000.000 12 bulan

75.000.000 60 bulan

360.736.000 DKPP

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

42.522.750 12 bulan

58.892.000 12 bulan

30.250.000 12 bulan

33.275.000 12 bulan

36.602.500 60 bulan

185.173.000 DKPP

Penyediaan alat tulis kantor

Waktu penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

81.358.500 12 bulan

47.263.000 12 bulan

55.356.400 12 bulan

63.839.400 12 bulan

63.465.500 60 bulan

320.282.990 DKPP

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

24.844.000 12 bulan

24.844.000 12 bulan

19.965.000 12 bulan

22.764.940 12 bulan

24.150.000 60 bulan

112.917.840 DKPP

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

13.469.750 12 bulan

13.500.000 12 bulan

13.915.000 12 bulan

15.306.500 12 bulan

16.848.000 60 bulan

72.189.250 DKPP



55

Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan

12 bulan

12 bulan

3.540.000 12 bulan

3.540.000 12 bulan

3.025.000 12 bulan

3.327.500 12 bulan

3.660.000 60 bulan

17.092.500 DKPP

Penyediaan makanan dan minuman

Waktu penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu dinas

1 tahun 1 tahun 19.500.000 1 tahun 20.500.000 1 tahun 18.150.000 1 tahun 19.965.000 1 tahun 21.961.500 60 bulan

96.076.500 DKPP

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jangka waktu fasilitasi rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1 tahun 1 tahun 85.000.000 1 tahun 78.750.000 1 tahun 53.240.000 1 tahun 58.564.000 1 tahun 64.428.500 60 bulan

341.232.500 DKPP

Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran

Waktu Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

12 bulan

12 bulan

94.970.560 12 bulan

45.940.000 12 bulan

94.970.560 12 bulan

94.970.560 12 bulan

94.970.560 60 bulan

474.852.800 DKPP

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jangka waktu fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan

12 bulan

7.500.000 12 bulan

7.500.000 12 bulan

6.050.000 12 bulan

6.655.000 12 bulan

7.320.500 60 bulan

33.025.500 DKPP

Penyediaan jasa administrasi barang

Waktu penyediaan jasa administrasi barang

12 bulan

12 bulan

8.575.000 12 bulan

8.575.000 12 bulan

10.164.000 12 bulan

11.180.500 12 bulan

12.298.500 60 bulan

51.458.000 DKPP

Penyediaan jasa keamanan kantor

Waktu penyediaan jasa keamanan kantor

12 bulan

12 bulan

104.977.600

12 bulan

130.920.000

12 bulan

104.977.600

12 bulan

104.977.600

12 bulan

104.977.600

60 bulan

524.888.000 DKPP

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

90% 90% 131.900.000 90% 134.640.000 90% 148.104.000 90% 162.914.500 90% 173.879.500 90% 751.438.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapang

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kerja/ lapang

6 unit 6 unit 45.000.000 6 unit 47.140.000 6 unit 54.450.000 6 unit 59.895.000 6 unit 65.884.500 30 unit 274.729.500 DKPP

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/ berkala


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala




56

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin /berkala

12 bulan

12 bulan

51.000.000 12 bulan

51.000.000 12 bulan

56.265.000 12 bulan

61.891.500 12 bulan

68.080.500 60 bulan

288.387.000 DKPP

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 bulan

12 bulan

16.500.000 12 bulan

16.000.000 12 bulan

13.915.000 12 bulan

15.306.500 12 bulan

16.848.000 12 bulan

75.219.500 DKPP

Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase

sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 4.000.000 100 % 4.400.000 100 % 4.840.000 100 % 5.324.000 100 % 5.856.500 100 % 24.420.500

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal yang

dikirim

12 bulan

2 orang 4.000.000 2 orang 4.400.000 2 orang 4.840.000 2 orang 5.324.000 2 orang 5.856.500 10 orang

24.420.500 DKPP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 18.588.000 100% 305.401.000

100% 18.088.000 100% 18.088.000 100% 23.088.000 100% 1.246.692.000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan

2 laporan

5.544.000 2 laporan

3.544.000 2 laporan

4.044.000 2 laporan

4.044.000 2 laporan

4.044.000 21.220.000 DKPP

Penyusunan laporan Neraca SKPD akhir tahun

Jumlah laporan neraca SKPD akhir tahun

1 laporan

1 laporan

5.544.000 1 laporan

3.544.000 1 laporan

4.044.000 1 laporan

4.044.000 1 laporan

4.044.000 21.220.000 DKPP

Penyusunan LAKIP

Jumlah dokumen LAKIP

1 dokumen

1 dokumen

2.500.000 1 dokumen

2.500.000 1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

3.000.000 14.000.000 DKPP

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja

1 dokumen

2 dokum

en

2.000.000 2 dokum

en

5.000.000 2 dokum

en

4.000.000 2 dokum

en

4.000.000 2 dokum

en

4.000.000 19.000.000 DKPP

Penyusunan Rencana strategia dan/atau LKPJ SKPD

Jumlah laporan rencana strategis dan/atau LKPJ SKPD

1 dokumen

1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

3.000.000 2 dokumen

8.000.000 20.000.000 DKPP

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah petugas yg mendapatkan pelatihan pengumpulan data

- - - 100 orang

287.813.000 100 orang

287.813.000 100 orang

287.813.000 100 orang

287.813.000 1.151.252.000 DKPP



57

Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta produksi peterna

kan dalam rangka menjamin kecukupan bahan pangan yang aman


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

-Jumlah kasus penyakit zoonosis pada ternak yang terdeteksi

- 12 615.000.000 12 5.585.000.000 12 5.585.000.000 12 5.615.000.000 12 5.520.000.000 22.920.000.000

-Jumlah kasus penyakit yang ditangani

911 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah pengawasan

peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan terpadu

90 kali dan 24

kali

26 unit 200.000.000 26 unit 185.000.000 26 unit 175.000.000 26 unit 180.000.000 26 unit 185.000.000 925.000.000 DKPP

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Waktu yang tersedia untuk pemantauan langsung produk konsumsi

peternakan

12 bulan

12 bulan

85.000.000 12 bulan

95.000.000 12 bulan

95.000.000 12 bulan

90.000.000 12 bulan

80.000.000 445.000.000 DKPP

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

Jumlah bahan kimia dan suku cadang laboratorium yang disediakan

1 paket 1 paket 60.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 30.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 25.000.000 190.000.000 DKPP

Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan

Waktu yang dibutuhkan utk pengamatan & penyelidikan penyakit hewan

12 bulan

12 bulan

35.000.000 12 bulan

35.000.000 12 bulan

30.000.000 12 bulan

45.000.000 12 bulan

30.000.000 170.000.000 DKPP

Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Waktu yang tersedia untuk Pencegahan, Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan

12 bulan

12 bulan

170.000.000 12 bulan

170.000.000 12 bulan

175.000.000 12 bulan

175.000.000 12 bulan

125.000.000 810.000.000 DKPP

Peningkatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

Jumlah obat-obatan, bahan kimia dan peralatan Puskeswan yang disediakan

4 paket 4 paket 24.500.000 4 paket 24.500.000 4 paket 29.500.000 4 paket 29.500.000 4 paket 24.500.000 132.500.000 DKPP

Pembinaan dan Belanja Operasional THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

Waktu penyediaan fasilitasi bantuan operasional THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

2 bulan 3 bulan 40.500.000 3 bulan 40.500.000 3 bulan 40.500.000 3 bulan 40.500.000 3 bulan 40.500.000 202.500.000 DKPP



58

Pembangunan RPH

Jumlah RPH yang akan dibangun

- - - 1 unit 5.000.000.000

1 unit 5.000.000.000

1 unit 5.000.000.000

1 unit 5.000.000.000

20.000.000.000

Peningkatan

Pengawasan Obat Hewan

Jumlah

pengawasan peredaran obat hewan

- - - 36 unit 10.000.000 36 unit 10.000.000 36 unit 15.000.000 36 unit 10.000.000 45.000.000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah produksi bahan pangan asal hewan

1.165.000.000 1.185.000.000 855.000.000 1.157.500.000 727.500.000 5.090.000.000

-daging (kg) 16.093.880

18.663.441

18.789.997

18.937.027

19.060.159

19.200.198

19.200.198

-telur (kg) 52.999.7

40

78.645.

292

79.329.

506

80.043.

472

80.782.

876

81.555.

361

81.555.

361

- susu (liter) 12.250.705

16.965.601

17.644.225

18.349.994

19.083.993

19.847.353

19.847.353

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Jumlah bantuan bibit unggas dan sarana produksi

1 kelompok P2WKSS

- - 1 klp 30.000.000 1 klp 30.000.000 1 klp 30.000.000 1 klp 30.000.000 120.000.000 DKPP

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yg didistribusikan kepada masyarakat

Jumlah kelompok ternak pemerintah yang terawasi

16 klp - - 18 klp 20.000.000 20 klp 17.500.000 20 klp 17.500.000 20 klp 17.500.000 72.500.000 DKPP

Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak

Jumlah pelatihan manaj. ternak ruminansia

4 kali - - 3 kali 140.000.000 3 kali 140.000.000 3kali 140.000.000 2 kali 75.000.000 495.000.000 DKPP

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

Jumlah sarana produksi peternakan berupa pakan ternak

380 zak - - 392 zak 115.000.000 300 zak 80.000.000 325 zak 85.000.000 300 zak 80.000.000 360.000.000 DKPP

Penyuluhan kwalitas Gizi dan pakan ternak

Jumlah sampel pakan yang diperiksa

20 sampel

- - 20 sampel

20.000.000 20 sampel

20.000.000 30 sampel

25.000.000 20 sampel

15.000.000 80.000.000 DKPP

Pembelian dan Pendistribusian Sarana Produksi Peternakan

Jumlah sarana penunjang pengembangan ternak

5 unit - - 5 unit 110.000.000 5 unit 110.000.000 5 unit 110.000.000 5 unit 110.000.000 440.000.000 DKPP

Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok ternak

Jumlah kelompok ternak anggota SPR yg mendapatkan pembinaan

2 SPR 3 SPR 550.000.000 2 SPR 550.000.000 2 SPR 300.000.000 2 SPR 500.000.000 2 SPR 300.000.000 2.150.000.000 DKPP

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Jumlah sosialisasi perguliran ternak dan analisa sampel pakan

10 kelomp

ok

20 unit sosialisasi dan

20 sampel

145.000.000 10 klp 100.000.000 10 klp 100.000.000 10 klp 100.000.000 5 klp 50.000.000 455.000.000 DKPP



59

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah pelatihan ruminan dan non ruminan yang dilaksanakan

3 kali 6 unit 470.000.000 3 kali 100.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 150.000.000 1 kali 50.000.000 450.000.000 DKPP

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan

Jumlah konsumsi pangan asal hewan : daging, telur, susu (kg/kapita/th)

- 11,64; 39,25; 8,47

388.190.000 11,72; 39,59; 8,81

370.117.000 11,81; 39,95; 9,16

389.125.000 11,89; 40,32; 9,52

460.056.000 11,98; 40,70; 9,90

322.602.000 11,98; 40,70; 9,90

1.930.090.000

Penyuluhan Pemasaran

Produksi Peternakan

Pameran dan pasar murah

6 lokasi - - 6 lokasi 50.000.000 8 lokasi 50.000.000 8 lokasi 80.000.000 6 lokasi 50.000.000 280.000.000 DKPP

Pengolahan Informasi Pemitraan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan

Jumlah brosur peternakan yang tersedia

2.000 lembar

- - 2.000 lembar

20.000.000 3.000 lembar

15.000.000 3.000 lembar

30.000.000 2.000 lembar

15.000.000 95.000.000 DKPP

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Jumlah kontes ternak yang diselenggarakan

1 paket 1 unit 204.465.000 1 unit 214.635.000 1 unit 231.805.000 1 unit 250.350.000 1 unit 150.000.000 1.051.255.000 DKPP

Pengembangan Pemasaran atas Hasil Produksi Peternakan

Jumlah sosialisasi pemasaran hasil produksi peternakan yang diselenggarakan

3 angkat

an

6 unit 183.725.000 4 unit 85.482.000 4 unit 92.320.000 5 unit 99.706.000 3 unit 107.602.000 503.835.000 DKPP

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah kelompok ternak

90 120 389.314.000 150 339.573.000 180 311.235.000 210 323.030.000 240 205.368.000 240 1.568.520.000

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Jumlah pelatihan pasca panen ternak yang dilaksanakan

- 8 unit 389.314.000 - - - - - - - - 389.314.000 DKPP

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah sarana instalasi biogas yang di bangun

8 unit - -- 10 unit 200.000.000 7 unit 170.000.000 8 unit 180.000.000 10 unit 100.000.000 650.000.000 DKPP

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah sarana dan prasarana inseminasi buatan dalam 1 tahun

12 bulan

- - 12 bulan

20.773.000 12 bulan

22.435.000 12 bulan

24.230.000 12 bulan

26.168.000 93.606.000 DKPP



60

Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

3 angkat

an

- - 3 angkat

an

118.800.000 3 angkat

an

118.800.000 3 angkat

an

118.800.000 2 angkat

an

79.200.000 625.680.000 DKPP

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK

% peningkatan konsumsi pangan hewani

- 5% 43.725.000 6% 43.725.000 7% 43.725.000 8% 43.725.000 9% 43.725.000 9% 218.625.000

Pemberdayaa

n Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3

Jumlah event/

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 3 PKK yang dilaksanakan

1 paket 2 unit 43.725.000 2 paket 43.725.000 2 paket 43.725.000 2 paket 43.725.000 2 paket 43.725.000 218.625.000 DKPP

Program Pengembangan Data dan Pembanguna

n Peternakan

Jumlah dokumen data pengembangan peternakan

yang dihasilkan

1 dokum

en

1 dokum

en

214.262.600 1 dokum

en

204.813.000 1 dokum

en

178.655.000 1 dokum

en

201.356.000 1 dokum

en

161.660.000 1 dokum

en

960.746.600

Penggalian data

Jumlah papan data yang tersedia

2 buah 2 buah 44.436.000 2 buah 47.990.000 2 buah 51.829.000 2 buah 50.975.000 195.230.000 DKPP

Pendataan potensi peternakan

Waktu yang tersedia untuk pendataan potensi peternakan

1 tahun - - 1 tahun 101.724.000

1 tahun 70.000.000 1 tahun 86.189.000 1 tahun 45.000.000 302.913.000 DKPP

Pelatihan dan Bimbingan Sistem Informasi Data dan Statistik Peternakan dan Perikanan

Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Sistem Informasi Data dan Statistik Peternakan dan perikanan

1 angkat

an

- - 1 angkat

an

25.153.000 1 angkat

an

27.165.000 1 angkat

an

29.338.000 1 angkat

an

31.685.000 113.341.000 DKPP

Sinkronisasi Penyusunan Program

Jumlah dokumen yang di hasilkan

3 buku - - 3 buku 12.000.000 3 buku 12.000.000 3 buku 12.000.000 3 buku 12.000.000 48.000.000 DKPP

Evaluasi dan Monitoring

Jumlah dokumen yang dihasilkan

1 dokum

en

- - 1 dokum

en

21.500.000 1 dokum

en

21.500.000 1 dokum

en

22.000.000 1 dokum

en

22.000.000 87.000.000 DKPP

Monitoring dan Evaluasi Peternakan

Jumlah data peternakan yang dihimpun

5 data 214.262.600 - - - - - - - - 214.262.600 DKPP



61

Program Pengembangan Perbibitan Peternakan

Jumlah produksi bibit ternak pada kegitan UPSUS SIWAB (ekor)

40.000 206.780.000 45.000 112.720.000 50.000 112.720.000 55.000 115.543.000 60.000 115.403.400 663.166.400

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Peternakan

Jumlah sarana dan prasarana perbibitan peternakan

1 paket - - 1 paket 42.175.000 1 paket 42.175.000 1 paket 44.998.000 1 paket 44.858.400 174.206.400 DKPP

Pelatihan dan Bimbingan Perbibitan

Peternakan

Jumlah pelatihan perbibitan

peternakan yang dilaksanakan

2 angkat

an

7 unit 206.780.000 3 angkat

an

70.545.000 3 angkat

an

70.545.000 3 angkat

an

70.545.000 3 angkat

an

70.545.000 488.960.000 DKPP

Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarak

at serta produksi peternakan dalam rangka menjamin kecukupan bahan pangan yang aman

Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang

aman

Ketersediaan pangan utama (beras) per

penduduk (kg/kapita/tahun)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

% pemenuhan energi dan protein

- 100% 115.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 815.000.000

Angka CV (coefisien variasi) beras

- <10% <10% <10% <10% <10% <10%

Jumlah desa rawan pangan yang dibina

- 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 4 desa

% pemenuhan konsumsi pangan utama

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan / Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah buku Neraca Bahan Makanan Kab. Kediri

1 buku 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 200.000.000 DKPP Kab. Kediri

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Jumlah kecamatan lokasi pemantauan harga pokok komoditi pangan masyarakat

- - - 26 10.000.000 26 10.000.000 26 10.000.000 26 10.000.000 26 40.000.000 DKPP Kab. Kediri

Penumbuhan / Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Jumlah pembinaan pengembangan cadangan pangan yang diadakan

1 unit - - 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 100.000.000 DKPP Kab. Kediri

Penumbuhan / Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah pendampingan kelompok pengelola lumbung pangan dari APBD provinsi

1 paket - - 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 60.000.000 DKPP Kab. Kediri



62

Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah SK Perubahan Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan jumlah rumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan

1unit 1 SK dan 1

rumusan

30.000.000 1 rumusan

30.000.000 1 rumusan

30.000.000 1 rumusan

30.000.000 1 rumusan

30.000.000 1 SK dan 5

rumusan

150.000.000 DKPP Kab. Kediri

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan kelembagaannya

unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 150.000.000 DKPP Kab. Kediri

Penumbuhan/ Pengembangan Desa Pariwisata Mandiri Pangan Bioenergi (Sapari Mapan Bener)

Jumlah kelompok Sapari Mapan Bener yang dibina


Penumbuhan/ Pengembangan Dana Bergulir

Jumlah pembinaan Lembaga Pembeli Gabah dan Lembaga Penerima Tunda Jual yang diselenggarakan

unit - - 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 40.000.000 DKPP Kab. Kediri

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

% pemenuhan konsumsi pangan utama

132,28%

100 385.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 905.000.000

Peningkatan mutu, gizi dan keamanan pangan

Terselenggara-nya pembinaan peningkatan mutu&keamanan pangan di Kab. Kediri


Survey dan

Analisis Konsumsi Pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)

Jumlah

responden survey dan analisis konsumsi pangan sesuai PPH

26

kecamatan

270

responden

30.000.000 270 30.000.000 270 30.000.000 270 30.000.000 270 30.000.000 270 150.000.000 DKPP Kab.

Kediri

Lomba Cipta Menu

Jumlah lomba cipta menu Tk. Provinsi yang diikuti

1 unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 100.000.000 DKPP Provinsi

Jawa Timur



63

Partisipasi festival makanan khas daerah tingkat Bakorwil

Jumlah festival makanan khas daerah Bakorwil Bojonegoro yang diikuti

1 unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 100.000.000 DKPP Bakorwil Bojoneg

oro

Optimalisasi Pekarangan melalui melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Jumlah pembinaan optimalisasi pekarangan melalui melalui konsep KRPL

1 unit 2 140.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 185.000.000 DKPP Kab. Kediri

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal

Jumlah peserta studi banding

dalam rangka Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal

- 50 orang

150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000 DKPP

TOTAL 4.303.462.200 8.900.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000 8.200.000.000 38.903.462.200



64

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan

suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau

organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja PD yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Program dan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016-2021

yang terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan

Pangan, dengan indikator yang akan dicapai yaitu ketersediaan pangan utama (beras) per

penduduk (kg/kapita/tahun). Sedangkan di sektor peternakan yaitu Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi

peternakan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO. INDIKATOR SASARAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)

87,9 88,4 88,9 89,4 89,9 90,4 88,4

2 Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)

134,92 136,27 137,63 139,01 140,40 141,80 141,8

3 Persentase peningkatan produksi peternakan

- Daging 14,77 1,04 0,68 0,78 0,65 0,73 0,73

- Telur 47,29 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,95

- Susu 33,16 4 4 4 4 4 4



65

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2017 s/d 2021.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan

komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri,

karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena

secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya

Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan serta mewujudkan kesejahteraan bagi

masyarakat Kabupaten Kediri.

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A) TAHUN 2016-2021

Documents