Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022 III
675

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

Feb 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

III

Page 2: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
Page 3: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
Page 4: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
Page 5: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
Page 6: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
Page 7: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

DAFTAR ISI

V.A. PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022........................................................... Buku I

V.B. LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2018

I. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH......................................... Buku I

II. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD............................................. Buku I III. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT....................................................... Buku I IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS DAERAH

IV. A. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA........................................................ Buku I

IV. B. DINAS KESEHATAN.................................. Buku I IV. C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG................................... Buku I

IV. D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN........................... Buku I

IV. E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA............ Buku II

IV. F. DINAS SOSIAL......................................... Buku II IV. G. DINAS TENAGA KERJA........................... Buku II

IV. H. DINAS KETAHANAN PANGAN.................. Buku II IV. I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP................... Buku II IV. J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL................................. Buku II IV. K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA....................................................... Buku II

IV. L. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK............................. Buku II

IV. M. DINAS PERHUBUNGAN............................ Buku II

IV. N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Buku II IV. O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.......... Buku III IV. P. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN. Buku III IV. Q. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN... Buku III

IV. R. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN........ Buku III IV. S. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH............................................... Buku III

Page 8: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH V.A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN...................................... Buku III V.B. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,

KEUANGAN DAN ASET DAERAH................ Buku III V.C. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH............... Buku III

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

VI. A. KECAMATAN BANJARNEGARA...................... Buku IV VI. B. KECAMATAN BAWANG.................................. Buku IV VI. C. KECAMATAN MADUKARA.............................. Buku IV

VI. D. KECAMATAN SIGALUH.................................. Buku IV VI. E. KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK........... Buku IV

VI. F. KECAMATAN SUSUKAN................................. Buku IV VI. G. KECAMATAN MANDIRAJA............................. Buku IV VI. H. KECAMATAN PURWANEGARA....................... Buku IV

VI. I. KECAMATAN WANADADI............................... Buku IV VI. J. KECAMATAN BANJARMANGU....................... Buku IV

VI. K. KECAMATAN RAKIT....................................... Buku IV VI. L. KECAMATAN PUNGGELAN............................ Buku IV VI. M. KECAMATAN KARANGKOBAR....................... Buku V

VI. N. KECAMATAN WANAYASA.............................. Buku V VI. O. KECAMATAN KALIBENING............................ Buku V VI. P. KECAMATAN BATUR..................................... Buku V

VI. Q. KECAMATAN PAGENTAN............................... Buku V VI. R. KECAMATAN PEJAWARAN............................ Buku V

VI. S. KECAMATAN PAGEDONGAN......................... Buku V VI. T. KECAMATAN PANDANARUM......................... Buku V

VII. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LAINNYA

VII. A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH ................................................... Buku V

VII. B. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT .................... Buku V VII. C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH........................................................ Buku V

Page 9: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH IV. O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 telah

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2017 - 2022. Kewajiban pemerintah daerah setelah kepala daerah dilantik adalah menetapkan visi misi yang dijabarkan ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis periode lima tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 menyebutkan bahwa : (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang

ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan

pasal 19 ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara disusun sebagai

dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi

Persiapan Penyusunan Renstra diantaranya pembentukan tim

penyusun Renstra, Penyusunan rancangan dokumen Renstra; Koordinasi intern dalam penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Dokumen Renstra

Perangkat Daerah. DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun Renstra

mengacu pada tugas dan fungsi DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Page 10: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banjarnegara. Renstra DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara memiliki

keterkaitan dengan dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara, Renstra

Provinsi Jawa Tengah serta dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

Page 11: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor93);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan PenanamanModal;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata

Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010

tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

Page 12: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Nomor 52);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013

tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 157) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 185);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

213);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu

(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan

Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);

Page 13: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 76 );

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 – 2022 ini disusun dengan maksud untuk tersedianya

dokumen perencanaan jangka menengah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara yang akan menjadi pedoman arah dan

target pencapaian kualitas Pelayanan Prima bagi publik dibidang perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun kedepan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana strategis ini selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang akan menentukan

arah kebijakan pembangunan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

b. Sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten Banjarnegara.

c. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi dan sinkronisasi

program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai

tujuan dan sasaran. d. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

e. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal

Dan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, menyajikan mengenai latar belakang, landasan

hukum pembuatan rencana strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu

Kabupaten Banjarnegara. BAB II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten

Banjarnegara. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, dasar hukum pembentukan serta uraian

tugas pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Dijelaskan pula mengenai sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten Kabupaten

Page 14: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

Banjarnegara untuk menjalankan tugas dan fungsinya meliputi SDM, aset /modal, serta pencapaian kinerja pelayanan OPD yang

terlihat dari beberapa indikator baik indikator kinerja kunci, indikator SPM maupun indikator lainnya. Dituliskan pula mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

OPD. BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Bab tiga

ini menyajikan informasi mengenai identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode

2017 – 2022, telaahan renstra kementrian, telaahan rencana tata ruang wilayah serta perumusan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Bab

keempat rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten Banjarnegara ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan selama periode tahun 2017 – 2021 untuk mendukung visi misi Kabupaten Banjarnegara periode 2017 –

2021. BAB V Rencana Program kerja, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan pendanaan Indikatif. Dalam bab ini diuraikan mengenai

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Terpadu Kabupaten Kabupaten Banjarnegara indikator

kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. BAB VI Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu

Terpadu Kabupaten Banjarnegara. Dalam bab ini diuraikan

mengenai indikator kinerja OPD dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup, merupakan penutup dari dokumen rencana strategis

dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman

untuk melaksanakan pembangunan pelayanan bidang perizinan untuk periode 2017-2021.

LAMPIRAN

Page 15: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banjarnegara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2017-2022 memiliki visi “Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Perizinan dan Terciptanya Investasi yang berkesinambungan “. DPMPTSP terus berupaya mewujudkannya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang

direncanakan dalam kurun waktu lima tahun 2017-2021 untuk menyukseskan Visi Misi Bupati Terpilih periode 2017-2022 dengan

tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah salah satu Dinas di Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara serta dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76

Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas DPMPTSP

mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim,promosi

dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta

pelayanan perizinan terpadu; b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan

iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

serta pelayanan perizinan terpadu; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi

dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perijinan terpadu;

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijkan di bidang pengembangan

iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

e. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan di bidang pengembangan iklim,promosi dan pengendalian

Page 16: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinaan terpadu;

f. Pelaksanaaan fungsi kesektariatan dinas; g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan,sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016 terdiri dari:

1. Kepala Dinas eselon II b : 1 Orang

2. Sekretaris Dinas eselon III a : 1 orang 3. Kepala Bidang IIIb : 2 Orang 4. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IVa : 7 orang

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Komposisi Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu( DPMPTSP ) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 berjumlah 31 Orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil ( PNS) : 23 orang Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) : 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL) : 6 orang

Secara garis besar RENSTRA DPMPTSP Tahun 2017-2021 telah

menetapkan 8 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5. Program Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi, 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaglistrikan

8. Program Potensi Panas Bumi.

Page 17: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

UPTD

KEPALA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN,

DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BAGAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANJARNEGARA

BIDANG

PENGEMBANGAN IKLIM,

PROMOSI DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

SEKSI

PELAYANAN

PERIZINAN USAHA

SEKSI

PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA

BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

SEKSI

PENGEMBANGAN

IKLIM PROMOSI

SEKSI PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL DAN

PENGOLAHAN INFORMASI

SEKSI

PENGELOLAAN ENERGI

SUMBER DAYA MINERAL

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Kepala Dinas

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya

mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya guna kelancaran

Page 18: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan di bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral sebagai bahan perumusan

kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.

e. Merumuskan dan menetapkan

kebijakan teknis di bidang

pengembangan iklim promosi dan

pengendalian pelaksanaan penanaman

modal, pelayanan perizinan terpadu

serta kesekretariatan sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan.

f. Menetapkan dan menerapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam

penyelenggaraan kegiatan Dinas agar

diperoleh hasil kerja yang optimal.

g. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi,

pengawasan dan pengendalian kegiatan

di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kinerja dinas mencapai

target yang telah ditetapkan.

h

.

Menyelenggarakan kebijakan daerah di

bidang pengembangan iklim promosi

dan pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, pelayanan perizinan

terpadu

i. Mengendalikan pelaksanaan

kesekretariatan dinas dengan

mengarahkan perumusan perencanaan

dan pelaporan, pengelolaan keuangan,

umum dan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku guna

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

j. Mengendalikan pelaksanaan tugas

operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas

dengan mengarahkan pelaksanaan

Page 19: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

pengelolaan kegiatan di Unit Pelaksana

Teknis Dinas guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

k. Menyelenggarakan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar kegiatan

dapat berjalan lancar;

l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas

sebagai wujud pertanggungjawaban

m. Mengarahkan dan menilai kinerja

bawahan dengan mengevaluasi hasil

kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja

n. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas

melakukan perencanaan

perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum,

keuangan,

kerumahtanggaan,

kerjasama, kearsipan,

dokumen, keorganisasian

dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian,

pelayanan administrasi di

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan sekretariat dinas

berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi dengan unit kerja dinas

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

Page 20: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

lingkungan DPMPTSP d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan Kepala

Dinas dan naskah dinas yang

berkaitan dengan kesekretariatan

guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

f. Melaksanakan verifikasi dan

koordinasi dalam penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas agar diperoleh

hasil kerja yang optimal.

g. Melaksanakan koordinasi dalam

penyusunan konsep Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Indikator Kinerja Utama (IKU),

Perjanjian Kinerja (PK) dan

dokumen perencanaan lainnya

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

h. Melaksanakan koordinasi dalam

penyusunan konsep Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) serta perubahan anggaran

sesuai ketentuan dan plafon

anggaran yang ditetapkan.

i. Melaksanakan koordinasi dalam

penyusunan konsep Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Pengendalian Operasional

Kegiatan (POK) dan dokumen

pelaporan lainnya sesuai ketentuan

Page 21: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

yang berlaku,

j. Menyelenggarakan ketatausahaan

dinas dengan menyelia pengelolaan

surat-menyurat, kearsipan dan

dokumentasi

k. Menyelenggarakan

kerumahtanggaan dinas dengan

mengarahkan pengelolaan barang

inventaris, barang pakai habis,

pemeliharaan sarana dan

prasarana, pengadaan barang/jasa

di lingkungan dinas.

l. Menyelenggarakan pelayanan

pengelolaan keuangan, administrasi

kepegawaian, kehumasan, hukum,

kerjasama, keorganisasian dan

ketatalaksanaan.

m. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan Dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan lancar;

n. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

o. Mengarahkan dan menilai kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

p. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan

kebijakan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Page 22: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Page 23: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

3. Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan

Sub Bagian Perencanaan

dan keuangan mempunyai

tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinan dan

fasilitasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

kebijakan bidang

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan program kerja

serta pengelolaan keuangan

di lingkungan DPMPTSP

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan sub bagian perencanaan

dan keuangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan sekretariat

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya guna kelancaran

pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai lingkup

tugasnya sebagai bahan perumusan

kebijakan teknis serta pedoman

pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan teknis,

petunjuk pelaksanaan dan naskah

dinas lingkup sub bagian

perencanaan dan keuangan sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan

tugas sub bagian perencanaan dan

keuangan dalam melaksanakan

tugas agar diperoleh hasil kerja yang

optimal.

g. Menyiapkan bahan koordinasi dalam

penyusunan konsep Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

Page 24: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

(Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Indikator Kinerja Utama (IKU),

Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen

perencanaan lainnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

h. Menyiapkan bahan koordinasi dalam

penyusunan konsep Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) serta perubahan anggaran

sesuai ketentuan dan plafon

anggaran yang ditetapkan.

i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam

penyusunan konsep Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Pengendalian Operasional

Kegiatan (POK) dan dokumen

pelaporan lainnya sesuai ketentuan

yang berlaku,

j. Menyiapkan bahan administrasi

keuangan dalam rangka pencairan

anggaran, pengelolaan,pembukuan

dan pelaporan pertanggungjawaban

keuangan.

k. Menyiapkan bahan usulan pencairan

anggaran baik di lingkup sekretariat,

bidang dan Unit pelaksana Teknis

dinas sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku.

l. Melaksanakan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan lancar;

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas

Page 25: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

sebagai wujud pertanggungjawaban

n. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi hasil

kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja

o. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan

kebijakan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

4. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,pelaksana

an, pembinan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan

bidangketatausahaan,

hukum, kerumahtanggaan,

kerjasama, kearsipan,

dokumen, keorganisasian

dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian,

dan pelayanan administrasi

di lingkungan DPMPTSP

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan sub bagian umum dan

kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan sekretariat

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya guna kelancaran

pelaksanaan tugas

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai lingkup

tugasnya sebagai bahan perumusan

kebijakan teknis serta pedoman

pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan teknis,

petunjuk pelaksanaan dan naskah

dinas lingkup sub bagian umum dan

kepegawaian sebagai dasar

Page 26: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

pelaksanaan tugas

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan

tugas sub bagian umum dan

kepegawaian agar diperoleh hasil

kerja yang optimal.

g. Melaksanakan ketatausahaan dinas

dengan mengelola surat-menyurat,

kearsipan dan dokumentasi

h. melaksanakan kerumahtanggaan

dinas dengan mengelola barang

inventaris, barang pakai habis,

pemeliharaan sarana dan prasarana,

pengadaan barang/jasa di

lingkungan Dinas, pengamanan

kantor, kebersihan dan pertamanan

agar tercipta lingkungan kantor yang

tertib, aman, bersih dan nyaman.

i. Melaksanakan layanan administrasi

kepegawaian, protokoler dan

kehumasan, hukum, kerjasama,

keorganisasian dan ketatalaksanaan

j. Melaksanakan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan sub bagian umum dan

kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan lancar;

k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas

sebagai wujud pertanggungjawaban

l. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi hasil

kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja

m. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan

Page 27: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

kebijakan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas

sebagai wujud pertanggungjawaban

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengembangan Iklim

Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal

Kepala Bidang Pengembangan Iklim

Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

mempunyai tugas

perencanaan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan

bidang penyelenggaraan

promosi penanaman modal

yang menjadi kewenangan

Daerah, penetapan

pemberian

fasilitas/insentif di bidang

penanaman modal yang

menjadi kewenangan

Daerah, pembuatan peta

potensi investasi Daerah,

penyelenggaraan

kerjasama penanaman

modal dengan instansi

pemerintah atau dunia

usaha, pengendalian

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi dengan unit kerja Dinas

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan teknis

Bidang Pengembangan Iklim

Page 28: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

pelaksanaan penanaman

modal yang menjadi

kewenangan Daerah,

pengelolaan data dan

informasi perizinan dan

non perizinan yang

terintegrasi pada tingkat

Daerah, penerbitan

rekomendasi izin

pemanfaatan langsung

panas bumi dalam Daerah

dan fasilitasi pengelolaan

energi sumber daya

mineral

Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan.

f. Memverifikasi konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) Bidang

Pengembangan Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas agar diperoleh

hasil kerja yang optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan Kepala

Dinas dan naskah dinas yang

berkaitan dengan Bidang

Pengembangan Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal guna

mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

h. Mengarahkan pelaksanaan

penyelenggaraan promosi

penanaman modal yang menjadi

kewenangan Daerah

i. Menyusun konsep penetapan

pemberian fasilitas/insentif di

bidang penanaman modal yang

menjadi kewenangan Daerah

j. Mengarahkan pelaksanaan

pembuatan peta potensi investasi

Daerah

k. Mengarahkan pelaksanaan

penyelenggaraan kerjasama

penanaman modal dengan instansi

pemerintah atau dunia usaha

l. Mengarahkan pelaksanaan

pengendalian pelaksanaan

penanaman modal yang menjadi

kewenangan Daerah

m. Mengarahkan pelaksanaan

pengelolaan data dan informasi

Page 29: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

perizinan dan non perizinan yang

terintegrasi pada tingkat Daerah

n. Menyusun konsep penerbitan

rekomendasi izin pemanfaatan

langsung panas bumi dalam daerah

kabupaten

o. Mengarahkan pelaksanaan fasilitasi

pengelolaan energi sumber daya

mineral

p. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

r. Mengarahkan dan menilai kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

s. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan

kebijakan

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Pengembangan Iklim

Promosi

Kepala Seksi Pengembangan Iklim

Promosi

Seksi Pengembangan Iklim

Promosi mempunyai tugas

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Seksi Pengembangan

Iklim Promosi berdasarkan

Page 30: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang

penyelenggaraan promosi

penanaman modal yang

menjadi kewenangan

Daerah, penetapan

pemberian

fasilitas/insentif di bidang

penanaman modal yang

menjadi kewenangan

Daerah dan pembuatan

peta potensi investasi

Daerah serta

penyelenggaraan

kerjasama penanaman

modal dengan instansi

pemerintah atau dunia

usaha

peraturan perundang-undangan

dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan Bidang

Pengembangan Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal guna terwujud

sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan

teknis Seksi Pengembangan Iklim

Promosi sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas Seksi

Pengembangan Iklim Promosi agar

diperoleh hasil kerja yang optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan

Kepala Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan naskah dinas yang berkaitan

dengan Seksi Pengembangan Iklim

Promosi guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

h

.

Melaksanakan penyelenggaraan

promosi penanaman modal yang

Page 31: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

menjadi kewenangan Daerah

i. Menyiapkan bahan penyusunan

konsep penetapan pemberian

fasilitas/insentif di bidang

penanaman modal yang menjadi

kewenangan Daerah

j. Melaksanakan pembuatan peta

potensi investasi Daerah

k. Melaksanakan penyelenggaraan

kerjasama penanaman modal

dengan instansi pemerintah atau

dunia usaha

l. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah

di lingkungan Seksi

Pengembangan Iklim Promosi

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan lancar;

m

.

Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

n

.

Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

o. Menyampaikan saran dan

masukan kepada pimpinan

sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

p. Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Page 32: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

7. Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Pengolahan

Informasi

Kepala Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Pengolahan Informasi

Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Pengolahan

Informasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang

pengendalian pelaksanaan

penanaman modal yang

menjadi kewenangan

Daerah serta pengelolaan

data dan informasi

perizinan dan non

perizinan yang terintegrasi

pada tingkat Daerah

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Pengolahan Informasi

berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan Bidang

Pengembangan Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal guna terwujud

sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan

teknis Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Pengolahan Informasi sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas Seksi

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Pengolahan

Page 33: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

Informasi agar diperoleh hasil

kerja yang optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan

Kepala Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan naskah dinas yang berkaitan

dengan Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Pengolahan Informasi guna

mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

h. Melaksanakan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal

yang menjadi kewenangan Daerah

i. Melaksanakan pengelolaan data

dan informasi perizinan dan non

perizinan yang terintegrasi pada

tingkat Daerah

j. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah

di lingkungan Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan Pengolahan Informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat

berjalan lancar;

k. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

l. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

m. Menyampaikan saran dan

masukan kepada pimpinan

sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

Page 34: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

n. Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan

fungsinya

8. Seksi Pengelolaan Energi

Sumber Daya Mineral

Kepala Seksi Pengelolaan Energi

Sumber Daya Mineral

Seksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Pengolahan

Informasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang

pengendalian pelaksanaan

penanaman modal yang

menjadi kewenangan

Daerah serta pengelolaan

data dan informasi

perizinan dan non

perizinan yang terintegrasi

pada tingkat Daerah

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Seksi Pengelolaan Energi

Sumber Daya Mineral berdasarkan

peraturan perundang-undangan

dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan Bidang

Pengembangan Iklim Promosi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal guna terwujud

sinkronisasi dan harmonisasi

pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan

teknis Seksi Pengelolaan Energi

Sumber Daya Mineral sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas Seksi

Pengelolaan Energi Sumber Daya

Page 35: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

Mineral agar diperoleh hasil kerja

yang optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan

Kepala Bidang Pengembangan

Iklim Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

dan naskah dinas yang berkaitan

dengan Seksi Pengelolaan Energi

Sumber Daya Mineral guna

mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

h. Menyiapkan bahan penyusunan

konsep penerbitan rekomendasi

izin pemanfaatan langsung panas

bumi dalam daerah kabupaten

i. Melaksanakan fasilitasi

pengelolaan energi sumber daya

mineral

j. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah

di lingkungan Seksi Pengelolaan

Energi Sumber Daya Mineral

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan lancar;

k. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

l. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

m. Menyampaikan saran dan

masukan kepada pimpinan

sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

n. Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh pimpinan

Page 36: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

sesuai dengan tugas dan

fungsinya

9. Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Terpadu

Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu

mempunyai tugas

perencanaan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan

bidang pelayanan

perizinan usaha dan

perizinan non usaha

secara terpadu 1 (satu)

pintu

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu berdasarkan

peraturan perundang-undangan

dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi dengan unit kerja Dinas

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji peraturan

perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan teknis

Bidang Pelayanan Perizinan

Terpadu sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan.

f. Memverifikasi konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) Bidang

Pelayanan Perizinan Terpadu dalam

melaksanakan tugas agar diperoleh

hasil kerja yang optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan Kepala

Dinas dan naskah dinas yang

berkaitan dengan Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu guna

Page 37: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

h. Mengarahkan pelaksanaan

pelayanan perizinan usaha secara

terpadu 1 (satu) pintu

i. Mengarahkan pelaksanaan

pelayanan perizinan non usaha

secara terpadu 1 (satu) pintu

j. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di

lingkungan Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan lancar;

k. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

l. Mengarahkan dan menilai kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

m. Menyampaikan saran dan masukan

kepada pimpinan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan

kebijakan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

9. Seksi Pelayanan Perizinan

Usaha

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Usaha

Seksi Pelayanan Perizinan

Usaha mempunyai tugas

melakukan penyiapan

bahan perumusan,

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Seksi Pelayanan

Perizinan Usaha berdasarkan

peraturan perundang-undangan

dan hasil evaluasi kegiatan tahun

Page 38: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pelayanan

perizinan usaha secara

terpadu 1 (satu) pintu

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan Bidang

Pelayanan Perizinan Terpadu

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji

peraturan perundang-undangan

sesuai lingkup tugasnya sebagai

bahan perumusan kebijakan

teknis serta pedoman

pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan

teknis Seksi Pelayanan Perizinan

Usaha sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas Seksi

Pelayanan Perizinan Usaha agar

diperoleh hasil kerja yang

optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan

Kepala Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu dan naskah

dinas yang berkaitan dengan

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

h. Melaksanakan pelayanan

perizinan usaha secara terpadu 1

(satu) pintu.

i. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

Page 39: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

pengawasan internal pemerintah

di lingkungan Seksi Pelayanan

Perizinan Usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan lancar;

j. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban

k. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

l. Menyampaikan saran dan

masukan kepada pimpinan

sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

m. Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

11. Seksi Pelayanan Perizinan

Non Usaha

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non

Usaha

Seksi Pelayanan Perizinan

Non Usaha mempunyai

tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan,

pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pelayanan

perizinan non usaha

secara terpadu 1 (satu)

pintu

a. Menyusun rencana dan program

kegiatan Seksi Pelayanan

Perizinan Non Usaha berdasarkan

peraturan perundang-undangan

dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan

konsultasi di lingkungan Bidang

Pelayanan Perizinan Terpadu

guna terwujud sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan

mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan

Page 40: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menelaah dan mengkaji

peraturan perundang-undangan

sesuai lingkup tugasnya sebagai

bahan perumusan kebijakan

teknis serta pedoman

pelaksanaan tugas.

e. Menyusun konsep kebijakan

teknis Seksi Pelayanan Perizinan

Non Usaha sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan.

f. Menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelayanan (SP)

pelaksanaan tugas Seksi

Pelayanan Perizinan Non Usaha

agar diperoleh hasil kerja yang

optimal.

g. Menyusun konsep kebijakan

Kepala Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu dan naskah

dinas yang berkaitan dengan

Seksi Pelayanan Perizinan Non

Usaha guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Melaksanakan pelayanan

perizinan non usaha secara

terpadu 1 (satu) pintu.

i. Melaksanakan koordinasi dalam

pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah

di lingkungan Seksi Pelayanan

Perizinan Non Usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat

berjalan lancar;

j. Melaksanakan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud

Page 41: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

pertanggungjawaban

k. Melaksanakan penilaian kinerja

bawahan dengan mengevaluasi

hasil kerja bawahan untuk

meningkatkan prestasi kerja

l. Menyampaikan saran dan

masukan kepada pimpinan

sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

m. Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Page 42: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP KABUPATEN BANJARNEGARA

NO JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN KET.

1 2

3 4 5

6 7

8 9 10

11

12

13 14

15 16 17

18 19

20 21 22

23

24 25

26

27

28 29

30

31

32

33 34

35 36

37 38

39

Pendaftaran Penanaman Modal; Izin Prinsip Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; Izin Usaha Penanaman Modal;

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; Persetujuan Pemanfaatan Ruang; Izin Lokasi;

Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Izin Usaha Penggilingan Padi;

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Izin Usaha Industri (IUI); Tanda Daftar Industri (TDI); Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

Izin Pemasangan Reklame; Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu s/d 2000

m3/tahun; Izin Usaha Kepariwisataan Jasa Biro Perjalanan Wisata;

Izin Usaha Pariwisata Jasa Agen Perjalanan Wisata; Izin Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;

Izin Usaha Pariwisata Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; Izin Usaha Pariwisata Jasa Impresariat;

Izin Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata; Izin Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik

Wisata Budaya; Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Berbintang; Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Melati;

Izin Usaha Pariwisata Penginapan Remaja; Izin Usaha Pariwisata Usaha Pondok Wisata/home stay;

Izin Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan; Izin Usaha Pariwisata Usaha Persinggahan;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Event Organizer;

Page 43: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

40 41

42 43 44

45 46

47 48 49

50

51 52 53

54 55 56

57 58

59 60 61

62

63

64 65

66 67 68

69

70 71 72

73

74

75

76 77

78 79

80

81

82 83 84

Izin Usaha Pariwisata Usaha Jasa Boga; Izin Usaha Pariwisata Usaha Bar;

Izin Usaha Pariwisata Lisensi Bartender; Izin Usaha Pariwisata Usaha Cafe; Izin Usaha Pariwisata Usaha Pub;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Rumah Makan; Izin Usaha Pariwisata Usaha Bus Pariwisata;

Izin Usaha Pariwisata Bus Non Pariwisata; Izin Usaha Pariwisata Usaha Kereta Mini; Izin Usaha Pariwisata Dokar/Kuda Wisata;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Penyediaan Kawasan Wisata;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Rekreasi; Izin Usaha Pariwisata Usaha Kolam Renang; Izin Usaha Pariwisata Lisensi Jasa Pemijat;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Barber Shop; Izin Usaha Pariwisata Usaha Club Malam; Izin Usaha Pariwisata Usaha Diskotik;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Panti Mandi Uap; Izin Usaha Pariwisata Usaha Karaoke;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Dunia Fantasi; Izin Usaha Pariwisata Pusat Seni dan Pameran; Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Satwa

Izin Usaha Pariwisata Usaha Pentas Satwa Sirkus dan sejenisnya; Izin Usaha Pariwisata Usaha Aquarium;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Salon Kecantikan; Izin Usaha Pariwisata Usaha Pemandian Alam;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Padang Golf; Izin Usaha Pariwisata Kolam Pemancingan; Izin Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Permainan

dan Ketangkasan; Izin Usaha Pariwisata Usaha Bowling;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Bilyard; Izin Usaha Pariwisata Usaha Bioskop; Izin Usaha Pariwisata Usaha Pijat Kebugaran;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga; Izin Usaha Pariwisata Balai Pertemuan Umum;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Tempat Kebugaran/Fitnes/Health Center; Izin Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni; Izin Usaha Pariwisata Usaha Persewaan Fasilitas Rekreasi/Hiburan;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Becak Air; Izin Usaha Pariwisata Usaha Sepeda Air;

Izin Usaha Pariwisata Usaha Teater/Pentas Seni Budaya; Izin Usaha Pariwisata Usaha Lainnya Sejenis;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Penggunaan Alun-alun;

Izin Penggunaan Stadion;

Page 44: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

85 86

87 88 89

90 91

92 93

94 95

96 97

98

99

100 101

102 103 104

105 106 107

108

109 110 111

112 113

114 115 116

117 118 119

120 121

122 123 124

125 126

127 128

129 130

Izin Penggunaan Gedung Olahraga; Izin Penjualan Minuman Keras;

Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum; Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL); Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

Izin Angkutan/Trayek; Izin Insidentil Angkutan Umum;

Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum; Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); Izin Lingkungan;

Kelayakan Lingkungan Hidup; Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3);

Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten; Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;

Izin Penyelenggaraan Klinik; Izin Mendirikan Rumah Sakit Type C dan Type D;

Izin Operasional Tetap Rumah Sakit; Izin Penyelenggaraan Hemodialisa; Izin Penyelenggaraan Optik;

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama; Izin Operasional Puskesmas; Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta; Izin Praktek Perawat; Izin Praktek Perawat Gigi;

Izin Praktek Bidan; Izin Praktek Tenaga Farmasi;

Izin Praktek Tenaga Radiologi; Izin Praktek Tenaga Gizi; Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;

Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi; Izin Praktek Tenaga Akupunktur; Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;

Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan; Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;

Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional); Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; Izin Toko Obat;

Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris; Izin Apotek Baru;

Izin Perubahan SIA Karena Apotek Karena Pindah Lokasi; Izin Perubahan SIA Karena Pemindahan Alamat

Apotek Tanpa Pindah Lokasi; Izin Perubahan SIA Karena Pergantian Pemilik; Izin Perubahan SIA Karena Pergantian Apoteker

Page 45: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

131

132

133

134

Pengelola Apotek (APA); Izin Toko Alat Kesehatan;

Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi ProduksiPangan Industri Rumah Tangga); Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

(perpanjangan/ganti alamat); dan Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa

Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banjarnegara

Adapun Komposisi Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu( DPMPTSP ) Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 berjumlah 31 Orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil ( PNS) : 23 orang

Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) : 2 orang

Tenaga Harian Lepas (THL) : 6 orang

Komposisi personalia berdasarkan strata pendidikan formal yang

dimiliki oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu PintuKabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

S2 : 3 orang

S1 : 11 orang

D3 : 2 orang

SLTA : 13 orang

SLTP : 2 orang.

B.1. Proporsi Kepegawaian DPMPTSP Menurut Pendidikan

Page 46: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

Ditinjau dari pangkat/golongan pegawai berada antara golongan I dan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III . Secara

keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsikan pada diagram berikut : Proporsi Kepegawaian DPMPTSP Pendidikan Menurut Golongan Ruang

0

2

4

6

8

10

12

14

I II III IV

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

B.2 Asset / Modal

Asset / imventaris yang berada dalam kendali DPMPTSP Kabupaten

Banjarnegara sampai dengan awal bulan Januari 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

Provinsi : JAWA TENGAH

Kab./Kota : KABUPATEN BANJARNEGARA

Bidang : Bidang Penanaman Modal

Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit

Organisasi

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Page 47: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

NOMOR SPESIFIKASI BARANG

Merk/

Type

No. Sertifikat

No. Pabrik

No. Chasis

No. Mesin

Uru

t

Kode Barang Register Nama /

Jenis Barang

1 2 3 4 5 6

1 02.03.01.01.03 0002 Station

Wagon

Suzuki Futura MHYESL4152J534990

G15A1A534990

2 02.03.01.02.03 0001 Mini Bus

(Penumpa

ng 14

orang ke

bawah)

TOYOTA / AVANSA 1.3

G M/T

MHKM1BA3JCK03256

5

DK42724

3 02.03.01.05.01 0001 Sepeda

Motor

Honda Win MHIHABC1X2K00408

HABCE1003519

4 02.03.01.05.01 0002 Sepeda

Motor

Honda win MHIHABC102K004082

HABCE1003625

5 02.03.01.05.01 0003 Sepeda

Motor

Honda Win MHIHABC182K004010

HABCE1003646

6 02.03.01.05.01 0004 Sepeda

Motor

Honda Win MHIHABC172K004211

HABCE1003490

7 02.03.01.05.01 0005 Sepeda

Motor

Honda win MHIHABA1XVK009619

HABAE1009836

8 02.03.01.05.01 0006 Sepeda

Motor

honda Win MHIHABC103K013110

HABCE1012621

9 02.03.01.05.01 0007 Sepeda

Motor

Honda Supra Fit MHI11B11184K48963

HB11E1427981

10 02.03.01.05.01 0008 Sepeda

Motor

Honda Supra Fit MH11HB111X5K912036

HB11E1901868

11 02.03.01.05.01 0009 Sepeda

Motor

Honda / NF12A1CF M/T MH1JFG11EK168309

JBG1E1168095

12 02.04.01.04.08 0001 Perkakas

Bengkel

Service

Lain-lain

- -

13 02.04.02.07.11 0001 Perkakas

Bengkel

Kerja Lain-

lain

Kenko Pingsin -

14 02.06.01.01.01 0001 Mesin Ketik

Manual

Portable

Olimpia -

Page 48: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

(11-13)

15 02.06.01.01.02 0001 Mesin Ketik

Manual

Standar

(14-16)

royal -

16 02.06.01.01.02 0002 Mesin Ketik

Manual

Standar

(14-16)

Olimpia carina -

17 02.06.01.01.02 0003 Mesin Ketik

Manual

Standar

(14-16)

Brother / M-2000

Deluxe

-

18 02.06.01.01.02 0004 Mesin Ketik

Manual

Standar

(14-16)

Olimpia / SM 18 besar -

19 02.06.01.01.07 0001 Mesin Ketik

Elektronik

Brother / GX-8250 -

20 02.06.01.04.01 0001 Lemari

Besi

Brother -

21 02.06.01.04.01 0003 Lemari

Besi

Takhasimura -

22 02.06.01.04.01 0004 Lemari

Besi

Brother -

23 02.06.01.04.01 0005 Lemari

Besi

Dolphin -

24 02.06.01.04.01 0006 Lemari

Besi

Brother -

25 02.06.01.04.01 0001 s/d

0002

Lemari

Besi

Brother -

26 02.06.01.04.01 0001 s/d

0004

Lemari

Besi

Dolphin -

27 02.06.01.04.01 0013 Lemari

Besi

Dolphin -

28 02.06.01.04.01 0014 Lemari

Besi

Brother / B-303 -

29 02.06.01.04.01 0015 Lemari

Besi

Brother / B-304 -

30 02.06.01.04.01 0001 s/d

0003

Lemari

Besi

Brother / B 303 -

31 02.06.01.04.02 0001 Rak

Besi/Metal

- -

32 02.06.01.04.02 0002 Rak

Besi/Metal

- -

33 02.06.01.04.02 0001 s/d

0004

Rak

Besi/Metal

- -

34 02.06.01.04.02 0001 s/d Rak - -

Page 49: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

0005 Besi/Metal

35 02.06.01.04.02 0001 s/d

0006

Rak

Besi/Metal

- -

36 02.06.01.04.04 0001 s/d

0003

Filling

Besi/Metal

Dolphin -

37 02.06.01.04.04 0008 Filling

Besi/Metal

Brother -

38 02.06.01.04.04 0001 s/d

0005

Filling

Besi/Metal

Takhasimura -

39 02.06.01.05.01 0001 Papan

Visuil

- -

40 02.06.01.05.01 0002 Papan

Visuil

- -

41 02.06.01.05.05 0001 Alat

Penghancu

r Kertas

Dino Plus -

42 02.06.01.05.06 0001 Papan

Nama

Instansi

- -

43 02.06.01.05.06 0002 Papan

Nama

Instansi

Movitex Board / MOVI

918

-

44 02.06.01.05.07 0003 Papan

Pengumun

an

Movityex Board / DLK

160

-

45 02.06.01.05.17 0001 Mesin

Absensi

HYBRID Series -

46 02.06.01.05.17 0002 Mesin

Absensi

Elegant series / Finger

spot

-

47 02.06.01.05.28 0001 Overhead

Projektor

- -

48 02.06.01.05.40 0001 Alat Kantor

Lainnya

(Lain-lain)

- -

49 02.06.01.05.40 0001 s/d

0003

Alat Kantor

Lainnya

(Lain-lain)

- -

50 02.06.01.05.40 0005 Alat Kantor

Lainnya

(Lain-lain)

- -

51 02.06.01.05.40 0006 Alat Kantor

Lainnya

(Lain-lain)

General / GFS-20 -

52 02.06.02.01.04 0001 s/d

0005

Meja

Kayu/Rota

n

- -

53 02.06.02.01.04 0001 s/d

0003

Meja

Kayu/Rota

n

- -

Page 50: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

54 02.06.02.01.04 0001 s/d

0015

Meja

Kayu/Rota

n

- -

55 02.06.02.01.10 0001 s/d

0002

Meja Rapat - -

56 02.06.02.01.10 0003 Meja Rapat - -

57 02.06.02.01.10 0001 s/d

0007

Meja Rapat - -

58 02.06.02.01.17 0001 Meja

Reseption

- -

59 02.06.02.01.27 0001 Kursi

Rapat

Futura -

60 02.06.02.01.27 0001 s/d

0009

Kursi

Rapat

Futura -

61 02.06.02.01.27 0001 s/d

0005

Kursi

Rapat

Futura -

62 02.06.02.01.27 0001 s/d

0035

Kursi

Rapat

Futura / 405 -

63 02.06.02.01.30 0001 Kursi Putar - -

64 02.06.02.01.30 0001 s/d

0010

Kursi Putar Brother / BR-507 -

65 02.06.02.01.33 0001 s/d

0005

Bangku

Tunggu

- -

66 02.06.02.01.33 0001 s/d

0010

Bangku

Tunggu

- -

67 02.06.02.01.37 0001 s/d

0002

Meja

Komputer

- -

68 02.06.02.01.37 0005 Meja

Komputer

- -

69 02.06.02.01.37 0001 s/d

0003

Meja

Komputer

- -

70 02.06.02.01.49 0001 Sofa - -

71 02.06.02.01.49 0003 Sofa - -

72 02.06.02.01.49 0004 Sofa New Trendy&Olympic /

221 CT 140 MBL

-

73 02.06.02.03.01 0001 Mesin

Penghisap

Debu

Electrolux / Z-931 -

74 02.06.02.04.01 0001 Lemari Es Sharp / SJ-M175F -

75 02.06.02.04.03 0001 s/d

0005

AC Unit Sharp -

76 02.06.02.04.03 0006 AC Unit Sharp -

77 02.06.02.04.03 0001 s/d AC Unit LG / Wall Maunted -

Page 51: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

0005

78 02.06.02.04.03 0001 s/d

0002

AC Unit Sharp / AH-A9TEY -

79 02.06.02.04.03 0014 AC Unit Sharp / AH-A9TEY -

80 02.06.02.04.06 0001 Kipas

Angin

- -

81 02.06.02.05.05 0001 s/d

0002

Alat Dapur

Lainnya

- -

82 02.06.02.05.14 0001 Alat Dapur

Lain-lain

- -

83 02.06.02.06.03 0001 Televisi LG / LCD TV 42 -

84 02.06.02.06.08 0001 Sound

System

- -

85 02.06.02.06.18 0001 s/d

0002

Unit Power

Supply

Kenika / KS 600 -

86 02.06.02.06.18 0004 Unit Power

Supply

Kenika / KS 600 -

87 02.06.02.06.18 0001 s/d

0002

Unit Power

Supply

Liebert PSA 1000ux -

88 02.06.02.06.18 0001 s/d

0003

Unit Power

Supply

PW 5115 -

89 02.06.02.06.50 0009 Alat

Rumah

Tangga

Lain-lain

- -

90 02.06.02.06.50 0001 s/d

0025

Alat

Rumah

Tangga

Lain-lain

- -

91 02.06.02.06.50 0012 Alat

Rumah

Tangga

Lain-lain

Vertical Blind -

92 02.06.02.06.50 0013 Alat

Rumah

Tangga

Lain-lain

- -

93 02.06.03.01.01 0001 Mainframe - -

94 02.06.03.01.01 0002 Mainframe HP Proliant / ML 110 G-

9 E5-2603 v3

-

95 02.06.03.02.01 0017 P.C Unit Lenovo / PC All in one

C200 366 Ready

-

96 02.06.03.02.01 0019 P.C Unit Lenovo / PC all in one C -

Page 52: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

200 366 Ready

97 02.06.03.02.01 0020 P.C Unit Acer / M3970 -

98 02.06.03.02.01 0001 s/d

0008

P.C Unit Acer / Intel Core i3 -

99 02.06.03.02.01 0029 P.C Unit HP Compaq pro 4000

SFF

-

100 02.06.03.02.01 0030 P.C Unit HP Compaq pro 4000

SFF

-

101 02.06.03.02.01 0001 s/d

0003

P.C Unit Lenovo E31 -

102 02.06.03.02.02 0001 Lap Top Assus / Core I5 -

103 02.06.03.02.03 0001 Note Book Lenovo -

104 02.06.03.02.03 0003 Note Book Zyrex -

105 02.06.03.02.03 0005 Note Book Toshiba Satelit L510-

S407

-

106 02.06.03.02.03 0006 Note Book Compaq/CQ 42-277 -

107 02.06.03.02.03 0007 Note Book Compaq/CQ 42-277 -

108 02.06.03.02.03 0008 Note Book Toshiba L635-S303 /

Intel core i3 - 380M

-

109 02.06.03.02.03 0009 Note Book Toshiba L745-11565 /

Intel Core i5 - 2330M

-

110 02.06.03.02.03 0010 Note Book Toshiba P745 - S4217 /

Intel Core i5-2410M

-

111 02.06.03.02.03 0011 Note Book Asus / A 46 C -

112 02.06.03.02.03 0012 Note Book Assus / Transformer

Book T100TA

-

113 02.06.03.02.03 0013 Note Book Asus / UX305UA-

FC003T

-

114 02.06.03.04.15 0001 Peralatan

Mini

Komputer

Lain-lain

Yoritsu -

115 02.06.03.04.15 0002 Peralatan

Mini

Komputer

Lain-lain

Outdoor 3 warna -

116 02.06.03.05.02 0001 Monitor - -

Page 53: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

117 02.06.03.05.03 0009 Printer Canon MP 145 -

118 02.06.03.05.03 0011 Printer MP198+CIS -

119 02.06.03.05.03 0001 s/d

0002

Printer iP 2770 -

120 02.06.03.05.03 0001 s/d

0002

Printer Brother / DJP-J125 -

121 02.06.03.05.03 0001 s/d

0002

Printer Canon Pixma MP 287 -

122 02.06.03.05.03 0017 Printer Epson -

123 02.06.03.05.03 0021 Printer Canon Pixma MP 287 -

124 02.06.03.05.03 0023 Printer HP Laserjet / M1536dnf -

125 02.06.03.05.03 0001 s/d

0003

Printer Lexmark X264DN -

126 02.06.03.05.03 0001 s/d

0005

Printer Canon Pixma iP 2770 /

InkJet + Infus

-

127 02.06.03.05.03 0032 Printer Canon IX6560 A3 /

InkJet + Infus

-

128 02.06.03.05.03 0033 Printer Canon / iP2770 -

129 02.06.03.05.03 0034 Printer Canon / iP 2770 -

130 02.06.03.05.03 0035 Printer epson / LX-310 -

131 02.06.03.05.03 0036 Printer Canon / MP 287 -

132 02.06.03.05.03 0001 s/d

0002

Printer Canon / MP 287 -

133 02.06.03.05.04 0001 s/d

0002

Scanner Fujitsu / S 1300i -

134 02.06.03.05.04 0001 s/d

0002

Scanner ADF -

135 02.06.03.06.04 0001 Modem - -

136 02.06.03.06.04 0001 s/d

0003

Modem Lifestyle -

137 02.06.03.06.06 0001 Peralatan

Jaringan

Lain-lain

- -

138 02.06.03.06.06 0002 Peralatan

Jaringan

Lain-lain

- -

139 02.06.03.06.06 0003 Peralatan

Jaringan

Lain-lain

- -

140 02.06.03.06.06 0004 Peralatan

Jaringan

Lain-lain

TP LINK Wireless N

ADSL2 / TD-W8951ND

-

Page 54: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

141 02.06.04.01.05 0001 Meja Kerja

Pejabat

Eselon III

- -

142 02.06.04.01.09 0001 Meja Kerja

Pejabat

Lain-lain

- -

143 02.06.04.01.09 0002 Meja Kerja

Pejabat

Lain-lain

- -

144 02.06.04.03.05 0001 Kursi Kerja

Pejabat

Eselon III

- -

145 02.06.04.03.05 0002 Kursi Kerja

Pejabat

Eselon III

- -

146 02.06.04.03.06 0001 s/d

0003

Kursi Kerja

Pejabat

Eselon IV

- -

147 02.06.04.03.09 0001 s/d

0004

Kursi Kerja

Pejabat

Lain-lain

Isabel Rakuda KT4 -

148 02.06.04.06.11 0001 Kursi Tamu

di Ruangan

Pejabat

Lain-lain

- -

149 02.06.04.07.06 0001 Lemari

Arsip untuk

arsip

Dinamis

lion / I-4 L-37C -

150 02.06.04.07.06 0002 Lemari

Arsip untuk

arsip

Dinamis

lion / I-4 L-37C -

151 02.06.04.07.07 0001 Buffet

Kayu

- -

152 02.06.04.07.08 0001 Buffet

Kaca

- -

153 02.06.04.07.09 0001 Lemari dan

Arsip

Pejabat

Lain-lain

- -

154 02.06.04.07.09 0002 Lemari dan

Arsip

Pejabat

Lain-lain

- -

155 02.06.04.07.09 0003 Lemari dan

Arsip

Pejabat

Lain-lain

- -

156 02.07.01.01.20 0001 Compact

Disc.

Player

Samsung -

Page 55: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

157 02.07.01.01.82 0002 Peralatan

studio

Visual

Lain-lain

Acer / X1161N 3D -

158 02.07.01.01.82 0003 Peralatan

studio

Visual

Lain-lain

Sharp / LCD Panel with

LED Backlight

-

159 02.07.01.02.00 0002 Peralatan

Studio

Video dan

Film Lain-

lain

Sony / HDR PJ230E -

160 02.07.01.02.03 0002 Camera

Electronic

Nikon -

161 02.07.01.02.03 0003 Camera

Electronic

Sony Cyber-Shot / DSC-

HX 10V

-

162 02.07.01.02.03 0004 Camera

Electronic

Canon / EOS 600D -

163 02.07.02.01.09 0001 Telephone

(PABX)

- -

164 02.07.02.01.11 0001 Pesawat

Telephone

Panasonic / KX-

T77730x

-

165 02.07.02.01.11 0002 Pesawat

Telephone

Panasonic / KX-T7730 -

166 02.07.02.01.16 0001 Intercom Sahitel / S-88 -

167 02.07.02.01.16 0001 s/d

0002

Intercom Sahitel / S-88 -

168 02.07.02.01.20 0002 Facsimile Panasonic / KX-FT 983 -

169 02.07.02.06.02 0001 Wireless

Amplifier

JMK / JK-770FU -

170 03.11.01.01.01 0002 Bangunan

Gedung

Kantor

Permanen

- 028/08-

Ged/PPKAD/2015

171 03.11.01.27.01 0001 Bangunan

Gedung

Tempat

Kerja

Lainnya

Permanen

- -

172 03.11.01.27.01 0002 Bangunan

Gedung

Tempat

Kerja

Lainnya

Permanen

- -

173 03.11.01.27.01 0003 Bangunan

Gedung

Tempat

Kerja

- -

Page 56: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Lainnya

Permanen

174 03.12.05.01.01 0001 s/d

0002

Tugu

Peringatan

Lainnya

- SPK

050/3/VIII/KP2T/2013

175 03.12.05.01.01 0001 s/d

0002

Tugu

Peringatan

Lainnya

- SPK

050/3/VIII/KP2T/2013

176 03.12.05.01.01 0001 s/d

0002

Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

177 03.12.05.01.01 0006 Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

178 03.12.05.01.01 0007 Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

179 03.12.05.01.01 0008 Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

180 03.12.05.01.01 0011 Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

181 03.12.05.01.01 0001 s/d

0008

Tugu

Peringatan

Lainnya

- -

182 03.12.05.01.01 0020 Tugu

Peringatan

Lainnya

- 28/1.20.08.01/KONT

RAK/XI/2016

183 04.16.03.01.01 0001 Jaringan

Telepon Di

atas Tanah

Kapasitas

Kecil

- -

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Lingkungan Internal 1. Kekuatan

a. Visi dan Misi yang jelas; b. Pelayanan berdasarkan sistim manajemen mutu ISO 9001 –

2000 ( Bersertifikasi ) 2. Kelemahan

a. Sumber daya manusia termasuk didalamnya jumlah personil

kurang; b. Anggaran operasional yang terbatas; c. Sarana prasarana kantor tidak memenuhi harapan;

d. Masih banyak masyarakat yang belum sadar izin;

Page 57: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

e. Kualitas sumber daya manusia belum cukup memadai sesuai dengan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan;

Lingkungan Eksternal 1. Peluang

a. Meningkatkan PAD; b. Meningkatkan iklim Investasi; c. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;

d. Tuntutan kebutuhan adanya sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good

governance, penerapan sistim penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;

e. Tuntutan kebijakan pelayanan publik;

f. Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

g. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (SKPD lain, masyarakat madani dan LSM) dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara; h. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Ancaman

a. Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintahan terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara;

b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

c. Kebijakan yang sering berubah ( tidak konsisten dan tidak selaras

); d. Masih maraknya KKN; e. Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan

pemerintah.

Page 58: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

BAB. III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Secara umum identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

a. Belum adanya fasilitas gedung kantor yang representatif b. Keterbatasan Jumlah pegawai ( personil ) c. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor

Isu-Isu Strategis a. Pembangunan SIMPATU ( Sistem Pelayanan Terpadu ).

b. PTSP belum memiliki nomenklatur nama sesuai dengan yang disarankan BKPM yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kabupaten. c. Gedung kantor kurang representatif dan belum memiliki desain/

arsitektur modern, menarik atau unik yang mencerminkan kekhasan

daerah setempat serta lay out ruangan belum mengikuti standart desain yang ditetapkan BKPM.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk

periode 2017-2021 adalah sebagai berikut :

VISI : “BANJARNEGARA YANG BERMARTABAT DAN SEJAHTERA"

MISI :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib,Aman, Damai Dan Demokratis

2. Mewujudkan Kualitas Penyelenggraan Pemerintahan Berdasarkan

Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik . 3. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan Dan

Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang

Efektif,Efisien,Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga

Profesional. 5. Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat melalui

Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar.

PROGRAM UTAMA :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib,Aman,

Damai Dan Demokratis: a. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Page 59: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

b. Program Pemeliharaan Kamtimbas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

c. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(pekat). e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana

alam.

f. Program Penanganan Pasca Bencana. g. Program Kesiapsiagaan.

h. Penguatan Tanggap Darurat. i. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. j. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan.

k. Program Peningkatan Nilai Budaya. l. Program Pengeloaan Kekayaan Budaya. m. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

n. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

o. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. p. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OLahraga. q. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2. Mewujudkan Kualitas Peneyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. c. Program Peningkatan Profesionalisma tenaga pemeriksa dan

aparatur Pengawasan.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

e. Program Pengembangan peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

f. Program Perencanaan pembangunan daerah.

g. Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah.

h. Program peningkatan disiplin aparatur

i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

3. Mewujudkan Pembanguan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Daerah Yang Berkesinambungan Dan

Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan: a. Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebuanan.

b. Program pengembangan perikanan tangkap. c. Program pengembanagn perikanan budidaya.

d. Program pengembanagn Pemasaran Pariwisata. e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. h. Program Peningkatan Kesempatan Kerja i. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Page 60: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

j. Program Perlindungan dan Pengembanagn Lembaga Ketenagaakerjaan.

k. Program Peningktan Jalan Dan Jembatan. l. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan. m. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

n. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong o. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan p. Program pembangunan system informasi/data base jalan dan

jembatan. q. Program penigkatan sarana dan prasarana kebinaragaman

r. Program Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengaiaran lainya.

s. Program Penegembnagan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

t. Program Pembanguanan Infrastruktur Perdesaan. u. Program Bidang Cipta Karya. v. Program Perencanaan tata Ruang.

w. Program Penegnedalian Pemanfaatan Ruang. x. Program Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang. y. Program Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang.

z. Program Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

aa. Program peningkatan dan pengembangan ekspor bb. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. cc. Program peningkatan kapasitas iptek system produksi.

dd. Program pengembangan industry kecil dan menengah. ee. Program peningkatan kemampuan teknologi industry. ff. Program pengembangan sentra-sentra industry pertanian.

gg. Program Pembangunan P{rasarana dan Fasilitas Perhubungan. hh. Program Rehabilitasi dan Pemelihraan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ. ii. Program peningkatan pelayanan angkutan. jj. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

kk. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. ll. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendraan

bermotor. mm. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran. nn. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

oo. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

pp. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

qq. Program peningkatan pengendalian polusi. rr. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

ss. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

tt. Program Pengembangan Kewrirusahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah. uu. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparansi Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional:

Page 61: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

a. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Menggerakan Masyarakat Untuk Perbaikan Sanitasi

Lingkungan. 5. Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalu

Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar:

a. Program Anak Usia Dini. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tana Kependidikan.

d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. e. Program Pendidikan Menengah.

f. Program Pendidikan Non Formal. g. Program Peneyelenggaraan BOS. h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. k. Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak

menular. l. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

m. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

n. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata.

o. Program peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/peternakan. p. Program Keluarga Berencana q. Program Pelayanan Kontrasepsi.

r. Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

s. Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

t. Program pengmebangan kinerja pengelolaan air minum, dan air limbah.

u. Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.

v. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. w. Peningkatan Layanan air bersih untuk rumah tangga,

pemukiman dan industry. x. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH y. Program Perlindungan dan Konservasi SDA.

z. Program pengembangan wilayah transmigrasi. Dari Visi dan Misi Bupati Banjarnegara periode 2017-2021 tersebut yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP adalah Misi

Nomor 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinam bungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dan

Progam utama nomor 6 yaitu : Peningkatan Promosi dan Kegiatan Investasi serta nomor 7 yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi:

1. Melakukan Deregulasi Perijinan untuk Menarik Minat Investor. 2. Mengembangkan Kawasan Industri dalam Rangka Pengelolaan

Sumber Daya Alam, Mineral dan Panas Bumi. 3. Memanfaatkan Informasi Teknologi Canggih Sebagai Media Promosi

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Banjarnegara.

Page 62: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

4. Aktif Mengikuti Forum-Forum Promosi Potensi Daerah Pada Event Regional dan Nasional.

Page 63: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

BAB IV TUJUAN dan SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih

terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Perumusan tujuan strategis memungkinkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisi

telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan

organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran

2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif Kedua tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan

yang sangat erat. Tujuan akhir dari Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara adalah menerapkan prinsip good governance di lingkungan DPMPTSP

Kabupaten Banjarnegara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang trampil, pintar, profesional, berprestasi tinggi adalah dambaan bagi setiap

lembaga/organisasi baik di sektor pemerintah maupun di dunia swasta, serta adanya dukungan dari sarana prasarana pada

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara yang memadai.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu

Kabupaten Banjarnegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan, diformulasikannya sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Rumusan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran

2. Terwujudnya pelayanan perizinan yang berkualitas yaitu mudah, murah, cepat dan akurat berdasarkan sistem pelayanan satu pintu.

Page 64: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

BAB IV STRATEGI dan KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan cara yang disusun secara konseptual, analistis, rasional dan komprehensip.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

No Tujuan Sasaran Program

1.

2.

Meningkatkan layanan administrasi

perkantoran

Mewujudkan

iklim investasi yang kondusif

1. Terwujudnya Tertib Administrasi

Perkantoran

2. Terwujudnya pelayanan perizinan yang

berkualitas yaitu mudah, murah, cepat dan akurat

berdasarkan sistem pelayanan

satu pintu.

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasi

2) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

3) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan

prasarana daerah

4) Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kebijakan merupakan arah yang diambil DPMPTSP dalam mencapai tujuan agar sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Arah

Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, agar tercapai skill homogeneity untuk terwujudnya keseimbangan organisasi.

2. Pemupukan jiwa karsa dikalangan pegawai melalui penyamaan persepsi dan pendekatan kesejahteraan.

3. Pengambangan budaya kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Peningkatan koordinasi vertikal horisontal maupun diagonal untuk

mewujudkan visi dan misi organisasi. 5. Optimalisasi sarana dan prasarana kerja yang ada untuk mencapai

hasil yang maksimal.

Page 65: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

6. Sosialisasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perizinan dan kredibilitas Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.

Page 66: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

BAB VI PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi DPMPTSP.Searah dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu satu Pintu Kabupaten

Banjarnegara memiliki Program Dan Kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran : Rp. 55.000.000, ,-

Sasaran : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 100% b. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Anggaran : Rp33.400.000,- Sasaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Target : 100% c. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran : Rp 252.100.000,- Sasaran : Terealisasinya pemenuhan bahan logistik

kantor

Target : 100% d. Kegiatan :Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

(PTT) Anggaran : Rp130.834.400,- Sasaran : Pemenuhan honorarium PTT

Target : 100% e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Admimintrsai Keuangan

Anggaran : Rp. 25.920.000,-

Sasaran : Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Target : 100%

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran : Rp. 39.500.000,- Sasaran :Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor. Target : 100 % b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Ktr Anggaran : Rp. 70.000.000,- Sasaran : Terealisasinya Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor Target : 100 %

c. Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Anggaran : Rp.188.479.600,-

Page 67: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

Sasaran : terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor

Target : 100 % 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya Anggaran : Rp. 25.000.000,- Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapanya Target : 100 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

a. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Sasaran :Tersusunya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, TAPKIN, LAKIP, RKT

dan RENJA Target : 100 %

5. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran : Rp. 400.000.000,- Sasaran : Meningkatnya Jumlah Investasi Target : 100 %

b. Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Sasaran : Terlaksananya Kerjasama Investasi Target : 100 %

c. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Anggaran : Rp. 75.000.000,- Sasaran : Terwujudnya Pemahaman mekanisme

perizinan Target : 100 %

6. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

a. Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Anggaran : Rp. 35.000.000,- Sasaran :Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan

Pelaporan Pelaku Usaha b. Kegiatan : Peningkatan pelayanan perizinan terpadu

Anggaran : Rp. 100.000.000,- Sasaran : Rata-rata lama proses perizinan Target : 3 hari kerja setelah survei lokasi

Sasaran : Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan Target : 2.600 Dokumen

Sasaran : Peningkatan PAD dari sektor perizinan Target : Rp.970.000.000,00

c. Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan ISO 9000=2000

Page 68: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

Anggaran : Rp. 121.400.000,- Sasaran : Dipertahankannya ISO 9000=2000

Target : 100 % d. Kegiatan : Penyusunan Profil Investasi

Anggaran : Rp. 175.000.000,-

Sasaran : Tersusunya Profil Investasi Target : 100 %

e. Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran : Rp. 40.000.000,- Sasaran : Terukurnya Kepuasan Masyarakat

Target : 100 %

7.Program :Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan PLTMH

Anggaran : Rp. 50.000.000,- Sasaran : Terkendalinya Pengembangan PLTMH

Target : 100 %

8. Program :Pengembangan Potensi Panas Bumi

a. Kegiatan : Penembangan Potensi Panas Bumi Anggaran : Rp. 35.000.000,-

Sasaran : Terpantaunya Pengembangan Panas Bumi Target : 100 %

Dari program dan kegiatan tersebut diatas sumber dana barasal dari APBD Kabupaten Banjarnegara, Rincian Pagu Indikator Lima Tahunan sebagaimana tersebut dalam matrik sebagai berikut

Page 69: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

No Tujuan Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan

satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp. Target

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Meningkat

kan Kinerja

Perekonomian Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

jasa peralatan dan perlengkapa

n kantor

% 100 70,000,000

100 77,000,000

100 84,700,000

100 9,317,000 100 102,487,000 100 343,504,000

Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa

peralataan dan perlengkapan kantor

% 100 40,000,000

100 44,000,000

100 48,600,000

100 53,240,000 100 58,564,000 100 244,404,000

Persentase pemenuhan

jasa administrasi keuangan

% 100 60,000,000

100 60,500,000

100 66,550,000

100 73,205,000 100 80,525,500 100 340,780,500

Persentase

tercukuinya kebutuhan logistik kantor

% 100

300,000,000

100

330,000,000

100

363,000,000

100

399,300,000

100 439,230,000 100 1,831,530

Page 70: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

Persentase Teerpenuhinya

pembayaran honorarium PTT dan THL

% 100 150,000,000

100 165,000,000

100 181,500,000

100 199,650,000

100 219,615,000 100 915,765,000.

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persetase

pengadaan peralatan gedung kantor

% 100

350,000,000

100

385,000,000

100

423,500,000

100

465,850,000

100 512,435,000 100

2,136,785,000

Persentase pemeliharaan rutin/berkal

a gedung kantor

% 100 40,000,000

100 44,000,000

100 48,400,000

100 53,240,000 100 58,564,000 100 244,204,000

Persentase

pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor

% 100

70,000,000

100

77,000,000

100

84,700,000

100 93,170,000 100 102,487,000 100

427,357,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

% 100 25,000,000

100 30,000,000

100 35,000,000

100 40,000,000 100 45,000,000 100 175,000,000

Program peningkatan promosi dan kerjasama

investasi

Sosialisasi Perizinan

% 100 50,000,000

100 55,000,000

100 60,000,000

100 65,000,000 100 70,000,000 100 300,000,000

Page 71: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

Sosialisasi Kebijakan penanaman

modal kepada masyarakat pelaku dunia

usaha

% 100 50,000,000

100 60,000,000

100 70,000,000

100 80,000,000 100 90,000,000 100 350,000,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

event

3 350,000,000

3 350,500,000

3 375,000,000

3 350,000,000

3 400,000,000 15 1,825,500,000

Busines Gathering

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000 50,000,000 180,000,000

Pembuatan

leaflet

100,000,000

110,000,000

120,000,000

130,000,000

150,000,000

610,000,000

Pembuatan Baliho

informasi perizinan

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000 50,000,000 200,000,000

Penyelenggaraan bimbingan

pelaksanaan penanaman modal kepada

masyarakat pelaku dunia usaha

% 100 70,000,000

100 77,000,000

100 78,000,000

100 79,000,000 100 80,000,000 100 384,000,000

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi investasi

Monitoring , evaluasi dan

pelaporan

% 100 40,000,000

100 33,000,000

100 36,500,000

100 39,930,000 100 43,923,000 100 193,353,000

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu

% 100 90,000,000

100 99,000,000

100 108,900,000

100 119,790,000

100 131,769,000 100 549,459,000

Page 72: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

Evaluasi pelaksanaan ISO

9000:2008

% 100 85,000,000

100 93,500,000

100 102,850,000

100 113,135,000

100 124,448,500 100 518,933,500

Surveiy Kepuasan Masyarakat

(SKM)

Nilai

80 40,000,000

81 33,000,000

82 36,300,000

82,50 39,930,000 83 43,923,000 193,153,000

Penyusunan Profil Investasi

Penanaman Modal

100,000,000

110,000,000

121,000,000

125,000,000

130,000,000 586,000,000

Penyusunan database

investasi

40,000,000

40,000,000

50,000,000

55,000,000 60,000,000 245,000,000

Program pembinaan

dan pengembangan bidang ketenagalistr

ikan

Pendampingan

pembangunan PLTMH

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000 40,000,000 150,000,000

Konservasi energi

30,000,000

32,500,000

35,000,000

37,500,000 40,000,000 175,000,000

Program Pengembangan potensi panas bumi

Pengembangan potensi panas bumi

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000 35,000,000 145,000,000

J U M L A H 2,245,000,000 2,421,000,000 2,664,500,000 2,776,257,000 3,157,971,000 13,264,728,000.

Page 73: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

BAB VII INDIKATOR KINERJA DPMPTSP KABUPATEN BANJARNEGARA

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

Satuan

2018

2019

2020

2021

2022

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Sasara

n

Satuan

Target

Program Sasaran Program

Indikator Kierja

Program

Satuan

Target

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiata

n

Indikator Kinerja

Kegiatan

Satuan

Target

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25

1 Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah

Meningkatnya jumlah Investasi

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

% 5-10

5-10

10-15

15-17,5

17,5-20

Meningkatkan jumlah investasi

-Peningkatan Jumlah Investasi

% 5 7 11 16 18 Program Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi,

Meningkatkan jumlah investasi

Persentase Kegiatan Promosi dan kerjasama investasi

% 5%

7 11 16 18 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatkan jumlah investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

kegiatan

3 3 3 3 3

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

% 10 20 30 40 50 Program Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi,

Prosentase peningkatan nilai investasi

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

% 10 20 30 40 50 Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

Meningkatkan jumlah investasi

Jumlah Peserta Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

orang

40

40

40

40 40

Penyusunan Profil Investasi

Meningkatkan jumlah investasi

Jumlah Profil Investasi yang tersusun

Dok 1 1 1 1 1

Terwujudnya Peningkatan Jumlah Produksi Ijin

Peningkatan Jumlah Produk Ijin

% 60 62,5

65 67,5

70 Terwujudnya Peningkatan Jumlah Produksi Ijin

Persentase PAD Sektor Perijinan

% 0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Persentase PAD Sektor Perijinan

% 0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu

Meningkatan pelayanan peijinan kepada dunia usaha dan masyarakat

PAD dari sektor perijinan

Jutaan

970

970

970

970

970

Page 74: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

Meningkatnya Jumlah Produk Ijin

Peningkatan Jumlah Produk Ijin

% 55 60 62,5

65 67,5

Program Peningkata

n Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Peningkatan Jumlah Produk Ijin

Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) setelah persyaratan lengkap

% 100

100

100

100

100

Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu

Meningkatan pelayanan peijinan kepada dunia usaha dan masyarakat

Jumlah IUJK yang terbit

Dok 50

55

60

65 70

Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai 80 81 82 82,5

83 Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai 80 81

82

82,50

83

Program Peningkata

n Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Meningkatakan kualitas pelayanan masayarakat pemohon ijin

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai 80 81 82 82,50

83 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Terwujudnya Kepuasan masyarakat

Survey IKM

Nilai 80

81

82

82,50

83

Nilai Akuntabilitas

Nilai CC

CC

CC

CC CC

Nilai Akuntabiltas

Nilai CC

CC

CC

CC CC

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, TAPKIN, LAKIP,RKT dan RENJA

Jumlah Dokumen Peaporan Keuangan, TAPKIN. LAKIP,RKT,Renja

Dok 7 7 7 7 7

Terwujudnya Pelayanan Prima

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

% 100

100

100

100

100

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kepuasan Masyarakat

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

% 100

100

100

100

100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor ang terpenuhi

Paket

3 3 3 3 3

Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa peralataan dan perlengkapan kantor

% 100

100

100

100

100

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Paket

4 4 4 4 4

Page 75: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan

% 100

100

100

100

100

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya Jasa Admnistrasi Keuangan

Org 8 8 8 8 8

2 Persentase tercukuinya kebutuhan logistik kantor

% 100

100

100

100

100

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik kantor

Paket

11

11

11

11 11

Persentase Teerpenuhinya pembayaran honorarium PTT dan THL

% 100

100

100

100

100

Penyediaan jasa

administrasi

perkantoran (PTT)

Terbayarrnya Honor PTT dan THL

Jumlah PTT dan THL yang terbayar honornya

Org 8 8 8 8 8

Persetase pengadaan peralatan gedung kantor

% 100

100

100

100

100

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Paket

2 2 2 2 2

Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

% 100

100

100

100

100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang terpelihara

Unit 1 1 1 1 1

\ Persentase pemelihraan perlengkapan gedung kantor

% 100

100

100

100

100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung kantor

Terpeliharanya secara rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Jenis 7 7 7 7 7

Page 76: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

BAB VIII

PENUTUP KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk memenuhi semua ketentuan normatif peraturan

perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah maka perlu

disusun rangkaian dokumen perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagi berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-DPMPTSP). Merupakan dokumen perencanaan teknis operasional lima tahunan yang disusun oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

untuk menjabarkan RPJM Daerah yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategic pembangunan.

2. Rencana Kerja DPMPTSP(Renja-DPMPTSP).

Perencanaan pembangunan tahunan Satuan Kerja merupakan Dokumen Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada

Renstra-DPMPTSP dengan kata lain Renja DPMPTSP merupakan penjabaran dari Renstra-DPMPTSP

Renstra-DPMPTSP selain sebagai pedoman dan penentu arah

kebijakan lima tahunan, juga berguna sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP. Untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap,

tepat waktu dan konsisten serta indikator sasaran yang realistic dan akuntabel. Sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan . 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;

3. Kinerja nyata dengan kinerja standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan DPMPTSP

lima tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan di depan, sangat

ditentukan oleh kemauan kuat (good will) dan ketetapan hati (komitmen) dari semua pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan serta adanya dukungan dana yang mencukupi.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, sudah barang tentu akan semakin

berkembang manakala ada dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sendiri maupun seluruh masyarakat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain Sumber Daya

Manusia yang memadai, sarana dan prasaran yang lengkap dan tidak kalah penting adalah pendanaan, sehingga apa yang tertuang dalam

Rencana Strategis tersebut bisa terlaksana dan harapan untuk menciptakan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat pemohon izin bisa terwujud.

Page 77: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV. P. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara untuk periode 5

(lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat yang berisi tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai

tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Banjarnegara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja

Tahunan;

2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;

3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara;

4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat

berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada

pemecahan masalah- masalah mendasar yang dihadapi Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara khususnya di bidang

kearsipan dan perpustakaan.

Page 78: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banjarnegara yang bersifat jangka pendek dan menengah

namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu

kepada visi misi Bupati Banjarnegara. Sehingga rumusan visi, misi dan

arah kebijakan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan

Kabupaten Banjarnegara untuk dua tahun mendatang dapat bersinergi

dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara dilaksanakan dengan mengacu pada

mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana

dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat

Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (Pasal 111)

sebagai berikut :

Pendahuluan;

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah

2. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

3. Tujuan dan sasaran

4. Strategi dan arah kebijakan

5. Rencana Program dan kegiatan serta anggaran

6. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

7. Penutup.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi

sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan

yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam

rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan

SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas

dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan

pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good

Page 79: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

governance). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk meningkatkan minat

baca masyarakat, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta

manajeman arsip daerah sesuai kaidah kearsipan dalam rangka

menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (good public governance).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara diiliustrasikan sebagai berikut :

Keterkaitan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan

Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten

Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022,

dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019,

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara

tahun 2017-2021. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam

Page 80: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap

tahun selama kurun waktu tahun 2017-2021. Selain itu Renstra Renstra

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara menjadi acuan

dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah,

baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Renstra Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Page 81: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Page 82: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

28);

Page 83: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 65);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015

tentang Rencana Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

114);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2017 Nomor 32);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara adalah

menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-

Page 84: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun

2017-2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara dalam

mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian

dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-

2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kab. Banjarnegara disusun dengan sistematika penyajian sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara tahun 2017-

2021.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kab. Banjarnegara.

Page 85: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kab. Banjarnegara, telaahan Renstra Kementerian/lembaga,

telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, dan Penentuan Isu-

isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

Bab V Strategi dan arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif tahun 2017-2022 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

Page 86: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Nomor 10) merupakan hasil penataan SOTK baru, sebelumnya

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

merupakan sebuah kantor eselon III dengan nama Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Banjarnegara yang dibentuk

pada Tahun 2003 dengan Peraturan Daerah Kab. Banjarnegara

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Banjarnegara serta

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 175 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 28 Seri D)

yang kemudian diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2008 Nomor 17 seri D)

Page 87: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Kearsipan

4. Bidang Perpustakaan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA

Kelompok Jabatan

Fungsional

SEKRETARIAT

Sub Bagian

Perencanaan dan Keu

Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Bidang Kearsipan Bidang Perpustakaan

Seksi Pelayanan,

Pengawasan dan

Dokumentasi

Seksi Pelayanan

Perpustakaan

Seksi

Pengembangan

Perpustakaan

Seksi

Pengelolaan dan

Pengembangan

Arsip

UPTD

Page 88: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

Struktur Organisasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan serta perpustakaan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kearsipan serta

perpustakaan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan serta

perpustakaan;

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kearsipan serta

perpustakaan;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan serta

perpustakaan;

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 89: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan

Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara sebagai

berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan

fungsi:

o pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disarpus;

o pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program

kerja di lingkungan Disarpus; pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di

lingkungan Disarpus;

o pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan Disarpus;

o pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

Disarpus;

o pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

Page 90: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

o penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan

Disarpus;

o pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

o pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

o Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-subbagian masing- masing dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di

lingkungan Disarpus.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,

dan pelayanan administrasi di lingkungan Disarpus.

b. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan adalah unsur pelaksana Disarpus, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang

Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah

Page 91: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

dan badan usaha milik daerah, arsip statis yang diciptakan oleh

pemerintahan kabupaten, badan usaha milik daerah, perusahaan

swasta yang kantor usahanya ada di Daerah, organisasi

kemasyarakatan di Daerah, organisasi politik di Daerah,

pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Daerah, simpul

jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)

melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah,

pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang

memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun, pelindungan dan

penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah,

penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau

dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan,

autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola

oleh lembaga kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang

pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan

hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di

lembaga kearsipan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kearsipan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

o perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan arsip

dinamis pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah,

arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan kabupaten,

badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang kantor

usahanya ada di Daerah, organisasi kemasyarakatan di

Daerah, organisasi politik di Daerah, pemerintahan desa dan

tokoh masyarakat di Daerah, simpul jaringan dalam Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah, pemusnahan

arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi

10 (sepuluh) tahun, pelindungan dan penyelamatan arsip

akibat bencana yang berskala Daerah, penyelamatan arsip

perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta

pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip

statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga

kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang pengelolaannya

Page 92: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam

bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga

kearsipan Daerah;

o pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip

dinamis pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah,

arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan kabupaten,

badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang kantor

usahanya ada di Daerah, organisasi kemasyarakatan di

Daerah, organisasi politik di Daerah, pemerintahan desa dan

tokoh masyarakat di Daerah, simpul jaringan dalam Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah, pemusnahan

arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi

10 (sepuluh) tahun, pelindungan dan penyelamatan arsip

akibat bencana yang berskala Daerah, penyelamatan arsip

perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta

pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip

statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga

kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang pengelolaannya

menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam

bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga

kearsipan Daerah;

o pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan arsip dinamis

pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, arsip statis

yang diciptakan oleh pemerintahan kabupaten, badan usaha

milik daerah, perusahaan swasta yang kantor usahanya ada di

Daerah, organisasi kemasyarakatan di Daerah, organisasi

politik di Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di

Daerah, simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan

Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

(JIKN) di Daerah, pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah

daerah yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun, pelindungan

dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah,

penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau

Page 93: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan,

autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola

oleh lembaga kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang

pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan

hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di

lembaga kearsipan Daerah;

o pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan arsip

dinamis pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah,

arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan kabupaten,

badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang kantor

usahanya ada di Daerah, organisasi kemasyarakatan di

Daerah, organisasi politik di Daerah, pemerintahan desa dan

tokoh masyarakat di Daerah, simpul jaringan dalam Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah, pemusnahan

arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi

10 (sepuluh) tahun, pelindungan dan penyelamatan arsip

akibat bencana yang berskala Daerah, penyelamatan arsip

perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta

pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip

statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga

kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang pengelolaannya

menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam

bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga

kearsipan Daerah;

o pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah dan badan

usaha milik daerah, arsip statis yang diciptakan oleh

pemerintahan kabupaten, badan usaha milik daerah,

perusahaan swasta yang kantor usahanya ada di Daerah,

organisasi kemasyarakatan di Daerah, organisasi politik di

Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Daerah,

simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional

(SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di

Page 94: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

Daerah, pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah

yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun, pelindungandan

penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah,

penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau

dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan,

autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola

oleh lembaga kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang

pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan

hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di

lembaga kearsipan Daerah; dan

o pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kearsipan terdiri dari :

o Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Arsip; dan

o Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Dokumentasi.

Seksi-seksi pada Bidang Kearsipan masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan.

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Arsip

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Arsip mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan arsip dinamis

pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, arsip statis

yang diciptakan oleh pemerintahan daerah, badan usaha milik

daerah, perusahaan swasta yang kantor usahanya ada di Daerah,

organisasi kemasyarakatan di Daerah, organisasi politik di

Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Daerah,

simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional

(SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di

Daerah.

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Dokumentasi

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Dokumentasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

Page 95: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang

memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun, pelindungan dan

penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah,

penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau

dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan,

autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola

oleh lembaga kearsipan Daerah, pencarian arsip statis yang

pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan

hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip, penerbitan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di

lembaga kearsipan Daerah

c. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan adalah unsur pelaksana Disarpus, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah,

pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi

komunikasi (TIK), layanan digitalisasi informasi berbasis

teknologi, pemutakhiran informasi dan koleksi bahan

perpustakaan, pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah,

pelestarian naskah kuno milik Daerah, dan pengembangan

koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi :

o perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan

perpustakaan tingkat Daerah, pengembangan perpustakaan

berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), layanan

digitalisasi informasi berbasis teknologi, pemutakhiran

informasi dan koleksi bahan perpustakaan, pembudayaan

gemar membaca tingkat Daerah, pelestarian naskah kuno

Page 96: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

milik Daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis

nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah;

o pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan

perpustakaan tingkat Daerah, pengembangan perpustakaan

berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), layanan

digitalisasi informasi berbasis teknologi, pemutakhiran

informasi dan koleksi bahan perpustakaan, pembudayaan

gemar membaca tingkat Daerah, pelestarian naskah kuno

milik Daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis

nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah;

o pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan perpustakaan

tingkat Daerah, pengembangan perpustakaan berbasis

teknologi informasi komunikasi (TIK), layanan digitalisasi

informasi berbasis teknologi, pemutakhiran informasi dan

koleksi bahan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca

tingkat Daerah,pelestarian naskah kuno milik Daerah,dan

pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang

ditemukan oleh pemerintah daerah;

o pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan

perpustakaan tingkat Daerah, pengembangan perpustakaan

berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), layanan

digitalisasi informasi berbasis teknologi, pemutakhiran

informasi dan koleksi bahan perpustakaan, pembudayaan

gemar membaca tingkat Daerah, pelestarian naskah kuno

milik Daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis

nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah;

o pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah, pengembangan

perpustakaan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK),

layanan digitalisasi informasi berbasis teknologi,

pemutakhiran informasi dan koleksi bahan perpustakaan,

pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah, pelestarian

naskah kuno milik Daerah, dan pengembangan koleksi

budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah; dan

Page 97: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

o pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perpustakaan, terdiri dari :

o Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan

o Seksi Pengembangan Perpustakaan.

Seksi-seksi pada Bidang Perpustakaan masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan.

Seksi Pelayanan Perpustakaan

Seksi Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah,

layanan digitalisasi informasi berbasis teknologi dan

pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.

Seksi Pengembangan Perpustakaan

Seksi Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan perpustakaan

berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), pemutakhiran

informasi dan koleksi bahan perpustakaan, pelestarian naskah

kuno milik Daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis

nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara perlu didukung oleh

Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon II sampai

dengan eselon IV serta pejabat fungsional pustakawan maupun

arsiparis serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain

adalah berupa asset yang dikuasai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

untuk menunjang operasional kedinasan.

Page 98: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2016 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara masih berbentuk Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan personil berjumlah 31

orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 1 orang Pegawai Honorer (PTT)

dan 6 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat

diilustrasikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Tingkat Pendidikan Kategori

Jumlah PNS Non PNS

L P J L P J L P J

1 SMP Sederajat 2 0 2 0 0 0 2 0 2

2 SMA Sederajat 5 4 9 n 3 6 8 7 15

3 D3 3 3 6 0 0 0 3 3 6

4 S1 3 3 6 1 0 1 4 3 7

5 S2 2 0 2 0 0 0 2 0 2

6 S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2016 sejumlah 32

orang, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah personil dengan

pendidikan SLTP 2 orang, SLTA 15 orang, Diploma 6 orang,

Sarjana 7 orang dan Pasca Sarjana 2 orang.

Jumlah PNS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara Tahun 2017 (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)

sejumlah 25 orang, terdiri dari 2 orang Golongan IV, 11 Golongan

III, 11 Golongan II dan 1 orang Golongan I, secara rinci

digambarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Page 99: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Golongan Jumlah

L P J

1 Golongan I 1 - 1

2 Golongan II 5 6 11

3. Golongan III 8 3 11

4 Golongan IV 1 1 2

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2016 mencerminkan kondisi

lembaga penyelenggaran kearsipan dan perpustakaan dengan

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas

jumlah personil hanya 32 orang (PNS 25 Non PNS 7 orang). Jumlah

tenaga fungsional perpustakaan hanya 1 orang, sedangkan

fungsional kearsipan hanya 2 orang, sehingga jumlah ini masih

sangat memprihatinkan. Secara kualitas juga belum

menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana

komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTA 46,86% dan

SLTP 6,25%, sedangkan Diploma 18,75%, Sarjana 21,86 dan Pasca

Sarjana 6,25%. Dari kacamata akademis maka masih perlu

peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung

pelaksanaan kegiatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana sebagaimana

tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut

Page 100: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Uraian Sarpras Kondisi Jumlah

Baik Rusak

1. Tanah 1 - 1

2. Gedung Kantor 3 1 4

3.

Alat Angkutan

Bermotor 7 1

8

4. Alat Bengkel/ Genset 2 1 3

5. Alat Kantor & Rmh

Tgg 434 128

306

6.

Alat Studio &

Komuniasi 16 2

14

7. Alat Laboratorium 1 - 1

8. Alat Keamanan 1 - 1

9. Jaringan & Instalasi 2 - 2

10. Aset lainya (buku) 47.449 - 47.449

11. Aet Tak Berwujud 2 1 3

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup

memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh

sarana dan prasarana yang ada, 99,72% merupakan asset yang

baik, sedangkan sisanya sebesar 0,28% sarpras dengan kondisi

tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka

sarpras Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

masih sangat jauh dari ideal. Salah satu contoh Aset Lainnya

(buku) hanya sejumlah 47.449 eksemplar, sedangkan jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk Banjarnegara sejumlah

996.872 jiwa maka ketersediaan buku perpustakaan hanya 4,76%.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti

Page 101: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun

tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel

2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

N

O

Indikato

r Kinerja

Satu

an

Target

NSPK

Targ

et

IKK

Target

Indikat

or

Lainny

a

Target Renstra

Perangkat

Daerah Tahun ke

Realisasi

capaian

Tahun ke

Rasio capaian

pada

Tahun ke (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

1. Nilai IKM Ind

eks

√ 74,

60

74,

65

74,

70

74,

75

74,

80

76,

7

2

77,6

8

78,

5

0

78,9

2

79,3

5

102,

8

4

104

,0

6

105

,0

9

105,

5

8

106,

0

8

2. Persentase

arsip yang

dikelola

% √ 3,5

7

5,3

6

5,3

6

5,3

6

5,3

6

3

,

5

7

5

,

3

6

5

,

3

6

5

,

3

6

17

,8

6

100 100 100 100

333,

2

1

3. Persentase

Perangkat

Daerah

yang

melaksana

kan

pengelolaa

n arsip

dinamis

aktif

secara

baik

%

√ 3,5

7

8,9

3

14,

29

19,

65

25,

01

3

,

5

7

8

,

9

3

1

4

,

2

9

19,

6

5

37

,5

1

100 100 100 100 149,

9

8

4. Persentase

pengelola

arsip di

unit

pengolah

arsip yang

memiliki

kompeten

si

%

√ 17,

98

17,

98

17,

98

17,

98

17,

98

- 17

,

9

8

1

0

,

7

9

25,

1

8

30

,

5

8

0,00 100

,0

0

60,

0

0

140,

0

0

170,

0

0

5. Meningkat

nya

jumlah

kunjunga

n ke

perpustak

aan

%

√ 4,5

0

4,5

5

4,6

0

4,6

5

4,7

0

3

,

0

7

2,

8

1

4,

6

4

5,8

1

4,

6

3

68,2

2

61,

7

6

100

,8

7

124,

9

5

98,5

1

Page 102: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

N

O

Indikato

r Kinerja

Satu

an

Target

NSPK

Targ

et

IKK

Target

Indikat

or

Lainny

a

Target Renstra

Perangkat

Daerah Tahun ke

Realisasi

capaian

Tahun ke

Rasio capaian

pada

Tahun ke (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

6. Persentase

perpustak

aan yang

terbina

%

√ 20,

00

20,

00

20,

00

20,

00

20,

00

2

,

0

0

0,

0

0

8,

0

0

23

,

6

0

46,

0

0

10,0

0

0,0

0

118

,0

0

230,

0

0

575,

0

0

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara (Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah

mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja

dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan

kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 123,56% tidak terlepas dari

Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan

berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana

Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta

memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;

Adanya kerjasama yang baik antara Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Unit- unit Kerja terkait

sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil

yang optimal;

Pelaksanaan Promosi, Publikasi dan Sosialisasi dilaksanakan secara

efektif serta didukung aparat dan masyarakat Kabupaten

Banjarnegara;

Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya informasi,

dokumentasi dan perpustakaan sehingga mendukung tercapainya

sasaran meningkatnya wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat

pada umumnya;

Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di

lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Banjarnegara;

Terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak ketiga, organisasi

Page 103: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

masyarakat, penerbit serta masyarakat dalam upaya peningkatan

kualitas perpustakaan dan kearsipan.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk

perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah,

terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan

bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis,

belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di

masing-masing OPD.

Page 104: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

NO URAIAN Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

pada Tahun ke

Rata rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga

ran

Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

283.6

92.00

0

298.7

80.00

0

292.0

70.00

0

355.6

47.40

0

400.5

64.00

0

273.2

50.01

2

281.8

92.18

3

272.7

14.08

3

309.1

06.42

3

355.7

05.68

9

96,32

%

94,35

%

93,37

%

86,91

%

88,80

%

9,37%

7,08%

2 Program

Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

348.4

70.000

290.0

00.000

471.7

50.000

294.5

00.000

364.8

25.000

344.5

66.266

284.3

00.859

441.0

36.950

284.1

84.447

349.0

53.301

98,88

%

98,03

%

93,49

%

96,50

%

95,68

%

8,05%

6,23%

3 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

-

40.00

0.000

40.00

0.000

20.00

0.000

20.00

0.000

-

31.68

3.200

20.32

9.020

4.564.

500

119.0

85.00

0

-

79,21

%

50,82

%

22,82

%

95,43

%

-

16,67

%

68,24

%

4 Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

-

15.00

0.000

15.00

0.000

15.00

0.000

65.00

0.000

-

14.82

5.500

14.35

8.500

8.726.

000

63.93

2.300

-

98,84

%

95,72

%

58,17

%

98,36

%

111,11

%

196,76

%

5 Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

50.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

-

49.330.000

5.000.000

4.950.000

4.900.000

-

98,66%

100%

99 %

98%

-

-63,33

%

-63,96

%

6 Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

105.0

00.00

92.78

2.000

145.5

00.00

240.0

00.00

280.0

00.00

103.2

61.85

92.21

2.000

144.5

40.00

226.9

74.00

267.8

46.00

98,34

%

99,39

%

99,34

%

94,57

%

95,66

%

31,70

%

30,27

%

Page 105: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

Dokumen/ Arsip

Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

-

90.000.000

141.700.00

0

131.500.00

0

185.000.00

0

-

75.895.000

138.660.00

0

103.692.80

0

163.609.63

3

-

84,33%

97,85%

78,85%

88,44%

22,73%

38,42%

8

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

223.0

00.00

0

368.5

00.00

0

479.6

30.00

0

431.1

70.00

0

465.1

75.00

0

213.6

13.34

5

359.9

55.35

0

458.2

89.45

0

402.1

64.81

3

427.6

95.66

0

95,79

%

97,68

%

95,55

%

93,27

%

91,94

%

23,30

%

22,48

%

9 Program Bidang

Cipta Karya

- - 50.00

0.000

- - - - 49.47

0.000

- - - - 98,94

%

- - 0,00% 0,00%

JUMLAH 1.010.

162.0

00

1.200.

062.0

00

1.640.

650.0

00

1.492.

817.4

00

1.780.

564.0

00

984.0

21.47

3

1.145.

764.0

92

1.544.

348.0

03

1.344.

312.9

83

1.646.

927.5

83

97,41

%

95,48

%

94,13

%

90,05

%

92,49

%

Page 106: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing-

masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau

rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan

pendanaan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan dapat

dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 –

2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Pelayanan Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara dapat diserap secara baik,

hanya saja ada beberapa rencana pendanaan yang tidak masuk dalam APBD

dikarenakan gagal masuk dalam RKPD, pendanaan tersebut antara lain

pendanaan untuk Pembangunan Gedung Kantor. Gedung yang digunakan

untuk menyelenggarakan pelayanan adalah gedung bekas dari hibah eks

Deppen RI, sehingga bentuk, konstruksi maupun desainnya tidak sesuai

dengan pelayanan yang dilaksanakan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap

kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dituntut upaya

yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi

informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan

informasi di bidang kearsipan dan perpustakaan

2.4.1 Tantangan

Kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat

sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain

sebagai berikut:

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang

kearsipan dan perpustakaan yang begitu pesat sehingga

kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan

dengan perkembangan yang ada;

b. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam

mengakses dan memperoleh informasi di bidang kearsipan

dan perpustakaan;

c. Era Globalisasi yang mengakibatkan tuntutan akan

keterbukaan dan akuntabilitas oleh masyarakat semakin

kuat.

Page 107: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

2.4.2 Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas kearsipan dan

perpustakaan juga memiliki beberapa peluang yang bisa

dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang

Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di mana

setiap penerbit di wajibkan untuk menyerahkan hasil

karyanya baik cetak maupun rekam sebagai koleksi daerah di

perpustakaan;

b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan dimana setiap Kepala Dearah baik Provinsi

maupun Kab/Kota mempunyai tanggung jawab untuk

mengembangkan perpustakaan umum di wilayahnya dan

menjadi urusan wajib;

c. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang

Kearsipan bahwa kepala daerah baik provinsi maupun

Kab/Kota untuk menjamin ketersediaanya arsip yang autentik

dan terpercaya, menjamin perlindungan kepetingan negara

dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamisasikan

sistem kearsipan.

Page 108: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

Page 109: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan/pembinaan

Kearsipan dan Perpustakaan adalah kurangnya SDM kearsipan dan

Perpustakaan dan minimnya sarana dan prasaran kearsipan dan

perpustakaan serta kurangnya penerbit melaksanakan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam dimana setiap penerbit wajib menyerahkan 1 eksemplar hasil

terbitannya ke Perpustakaan Daerah dan minimnya jumlah judul

terbitan baru.

Upaya yang ditempuh yaitu meningkatkan koordinasi dan

kerjasama dengan antar lembaga kearsipan/ perpustalkaan, Perangkat

Daerah, Desa, sekolah dan stakeholder lainya; penguatan komitmen

dan kerjasama lintas sektor yang berbasis kewilayahan untuk dapat

bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan permasalahan

pembangunan kearsipan dan perpustakaan di daerah, penguatan peran

dunia usaha penerbitan untuk peningkatan kualitas penerbitan buku

dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat dan

penguatan perekonomian daerah.

a. Permasalahan terkait Sekretariatan

- Belum tersedianya gedung yang memadai untuk

menyelenggarakan layanan sesuai tugas dan fungsi dinas,

gedung yang ditempati saat ini adalah gedung hibah eks Deppen

RI;

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan pendukung layanan

dinas;

- Terbatasnya personil sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas kurang berjalan dengan baik;

- Belum tercukupinya kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai

kompetensinya;

- Rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur;

- Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan secara optimal

Page 110: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

b. Permasalahan terkait bidang kearsipan

- Masih rendahnya kesadaran OPD/ Desa/ Perusahaan/

Organisasi Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan

untuk menyerahkan arsip kacau kepada Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan;

- Terbatasnya jumlah arsip dinamis inaktif yang tertangani

karena kapasitas ruang/depo arsip belum ada;

- Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;

- Belum semua pengelola arsip mendapatkan kesempatan untuk

peningkatan kapasitas;

- Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/

Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan melaksanakan

penanganan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif di masing-

masing Unit Pencipta Arsip, serta belum adanya tenaga/ staf

khusus yang menanganinya;

- Belum dilaksanakannya penyerahan arsip ke ANRI;

- Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/

Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan menyerahkan

dokumentasi yang menghasilkan arsip;

- Belum tersedianya jaringan informasi kearsipan;

- Masih terbatasnya arsip yang dialih mediakan karena

keterbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana

pendukung;

- Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan

pengelolaan arsip inaktif.

c. Permasalahan terkait bidang perpustakaan

- Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke

perpustakaan;

- Kebutuhan masyarakat akan buku baru semakin meningkat;

- Masih ada bahan koleksi perpustakaan yang belum dilestarikan

karena kondisinya rusak berat;

- Belum ada perpustakaan/lembaga yang mengikuti inter library

loan;

- Belum semua perpustakaan/lembaga mengikuti program book

loan;

Page 111: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

- Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah,

dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;

- Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi karena masih

banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan baik;

- Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan promosi yang ditandai

dengan belum tercapaianya target kunjungan ke perpustakaan;

- Masih rendahnya kesadaran OPD/Lembaga lain untuk

menyerahkan hasil terbitannya ke perpustakaan daerah;

- Terbatasnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola

perpustakaan;

- Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan

peningkatan kapasitas;

- Rendahnya minat untuk menjadi pustakawan;

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

- Belum tersedianya pelayanan perpustakaan online/ digital

library;

- Terbatasnya pengawasan pemanfaatan layanan internet;

- Pemanfaatan internet di perpustakaan tidak sesuai

peruntukkanya;

- Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang

memiliki kapasitas memadahi, serta belum tersedianya sarana

prasarana bagi kaum disabilitas;

- Masih banyak perpustakaan yang belum mendapatkan fasilitasi

sarana dan prasarana dikarenakan motivasi memajukan

perpustakaan masih rendah;

- Belum ditemukannya naskah kuno yang ada di Banjarnegara

(minimal berumur 45 tahun, masih ditulis tangan dan belum

dicetak);

- Belum adanya budaya etnis nusantara yang dikoleksi/

dibukukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

adalah :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Page 112: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan

tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua)

pokok visi, yaitu:

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti

mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat

kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada

kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh

terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara.

Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban

yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban

negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga

Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan

dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level

regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi

ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat

diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung

makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan

serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna

terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual,

ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan

suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan

pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil

pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal

tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat

yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan.

Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang

berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang

baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan

terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta

Page 113: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian

pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan

mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya

roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan

serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala

kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian

pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan

kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat

berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan

hidup.

Untuk menjalankan visi tersebut maka misi- misinya adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai

dan demokratis;

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

konsep tata kelola yang baik;

3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,

produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional;

4. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Dari 5 visi tersebut dapat diuraikan keterkaitannya dengan visi pokok

sebagai berikut:

Pokok Visi

1

: Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten

bermatabat

1.1. Pemenuhan hak dasar

Misi :

1.1.1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat

yang tertib, aman, damai dan demokratis;

1.1.2. Mewujudkan kemartabatan dan

kesejahteraan masyarakat melalui

Page 114: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

peningkatan cakupan pemenuhan hak

dasar

Pokok Visi

2

: Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang

sejahtera

2.1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

Misi :

2.1.1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan konsep tata

kelola yang baik;

2.1.2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah

yang efektif, efisien, produktif, transparan

dan akuntabel dengan tenaga profesional

2.2. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis

sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas

lingkungan hidup

Misi :

2.2.1. Mewujudkan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan berbasis pada

pengembangan ekonomi kerakyatan

Berdasarkan Perturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan

perpustakaan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan

perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara mempunyai fungsi

perumusan kebijakan di bidang kearsipan serta

perpustakaan;pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kearsipan

serta perpustakaan; pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan serta

perpustakaan; pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kearsipan

serta perpustakaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

kearsipan serta perpustakaan; pelaksanaan fungsi kesekretariatan

dinas; pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan pelaksanaan

Page 115: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara mendukung Misi ke 2 (dua) yaitu

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

konsep tata kelola pemerintahah yang baik dan Misi ke 5 (lima) yaitu

Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat serta

Prioritas Program Unggulan ke 2 (dua) yaitu Prioritas Pembangunan

Bidang Pendidikan.

Beberapa faktor pendorong pencapaian visi tersebut antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;

3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan

pelayanan urusan kearsipan dan perpustakaan;

4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya pengembangan minat

baca;

5. Masih adanya kepedulian Perangkat Daerah maupun lembaga lainya

terhadap urusan kearsipan;

6. Atensi pihak ketiga, CSR dan masyarakat terhadap perpustakaan

dan kepustakaan.

Selain faktor pendorong pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati

Banjarnegara Masa Bhakti Tahun 2017-2022, terdapat pula faktor

penghambat, atara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan dinas;

3. Perkembangan terknologi yang berpengaruh pada budaya gemar

membaca masyarakat;

4. Rendahnya perhatian sebagian besar Perangkat Daerah untuk

menyerahkan arsipnya;

5. Belum tersedianya petugas khusus pengelola kearsipan di masing-

masing Perangkat Daerah;

6. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewajiban

setiap Perangkat Daerah untuk menganggarkan kegiatan pengelolaan

arsip inaktif.

Page 116: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran

RPJMD

Permasalahan

Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 2 :

Mewujudkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

berdasarkan

konsep tata

kelola yang baik

1. Belum

dilaksanakan

nya

pengelolaan

arsip statis;

2. Masih

rendahnya

kesadaran

OPD untuk

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

Perpustakaan.

Baru 10

lembaga dari

48 lembaga

yang

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

perpustakaan;

3. Terbatasnya

jumah arsip

dinamis

inaktif yang

tertangani

karena

kapasitas

ruang/depo

arsip kurang

memadai;

4. Belum semua

pengelola

1. Adanya

regulasi (Perda

dan Perbup)

sebagai payung

hukum untuk

menyelenggara

kan tugas dan

fungsi dinas;

2. Tersedianya

Sumber Daya

Manusia;

3. Tersedianya

sumber daya

lain seperti

sarana dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraa

n pelayanan

urusan

kearsipan dan

perpustakaan;

4. Potensi animo

masyarakat

terhadap upaya

pengembangan

1. Terbatasnya

jumlah SDM

pengelola

perpustakaan

dan

kearsipan;

2. Terbatasnya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

dinas;

3. Perkembangan

terknologi

yang

berpengaruh

pada budaya

gemar

membaca

masyarakat;

4. Rendahnya

perhatian

sebagian

besar

Perangkat

Daerah untuk

2. Tujuan :

a.

Meningkatkan

kualitas layanan

public

b.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

3. Sasaran :

a. Meningkatnya

efektivitas dan

transparansi

layanan publik

b. Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah;

c. Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

pemerintahan

desa

Page 117: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

arsip di

lembaga

pemerintahan

mendapatkan

kesempatan

untuk

peningkatan

kapasitas;

5. Belum semua

OPD

melaksanaka

n penanganan

dan

pengelolaan

arsip dinamis

inaktif di

masing-

masing OPD;

6. Belum

dilaksanakan

nya

penyerahan

arsip ke ANRI;

7. Belum semua

OPD

menyerahkan

dokumentasi

yang

menghasilkan

arsip;

8. Belum

tersedianya

jaringan

informasi

kearsipan;

9. Masih

terbatasnya

arsip yang

dialih

mediakan

karena

keterbatasan

SDM yang

menguasai IT,

keterbatasan

sarana

pendukung

minat baca;

5. Masih adanya

kepedulian

Perangkat

Daerah

maupun

lembaga lainya

terhadap

urusan

kearsipan;

6. Atensi pihak

ketiga, CSR

dan

masyarakat

terhadap

perpustakaan

dan

kepustakaan

menyerahkan

arsipnya;

5. Belum

tersedianya

petugas

khusus

pengelola

kearsipan di

masing-

masing

Perangkat

Daerah

Page 118: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Misi ANRI

Visi Arsip Nasional Republika Indonesia Tahun 2015- 2019:

“Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa”

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 “Arsip sebagai pilar good

governance dan integrasimemori kolektif bangsa”ditempuh melalui

6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek

pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan

pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di

tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;

2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan

aplikasi electronic records system;

3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis

dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis,

sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan

informasi;

4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui

aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;

5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol

ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;

6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan

daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga

kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung

dalam ICA dan Sarbica

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai

upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

1. Integritas

2. Profesional

3. Visioner

4. Sinergi

5. Akuntabel

Page 119: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi

perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan

sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang

komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional

(T1);

2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna

pertanggungjawaban nasional (T2);

3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional (T3);

4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam

rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional

(T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan

yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu

terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan

akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh

aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan

SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana

dan prasarana serta anggaran yang memadai.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan

dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Tujuan 1 [T1] yaitu Terwujudnya

penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan

terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran

1 [S1] yaitu Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan

tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional.

2. Untuk mewujudkan Tujuan 2 [T2] yaitu Terwujudnya tertib

arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional,

ditetapkan Sasaran 2 [S2] yaitu Terwujudnya penyelamatan,

pengolahan, pelindungan dan pelestarian sertaakses arsip

untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Page 120: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

3. Untuk mewujudkan Tujuan 3 [T3] yaitu Terwujudnya

penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional, ditetapkan Sasaran 3 [S3] yaitu Terselenggaranya

Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

4. Untuk mewujudkan Tujuan 4 [T4] yaitu Terwujudnya

manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung

tugas penyelenggaraan kearsipan nasional, ditetapkan Sasaran

4 [S4] yaitu Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi

dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kab Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional; Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian

sertaakses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik; Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

1. Belum

dilaksanakannya

pengelolaan arsip

statis;

2. Masih rendahnya

kesadaran OPD

untuk

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

Perpustakaan.

Baru 10 lembaga

dari 48 lembaga

yang

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

perpustakaan;

3. Terbatasnya

jumah arsip

dinamis inaktif

yang tertangani

karena kapasitas

ruang/depo arsip

kurang memadai;

4. Belum semua

pengelola arsip di

lembaga

1. Adanya

regulasi

(Perda dan

Perbup)

sebagai

payung

hukum

untuk

menyelengg

arakan

tugas dan

fungsi

dinas;

2. Tersedianya

Sumber

Daya

Manusia;

3. Tersedianya

sumber

daya lain

seperti

sarana dan

prasarana

1. Terbatasnya

jumlah SDM

pengelola

perpustakaa

n dan

kearsipan;

2. Terbatasnya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

dinas;

3. Perkembang

an terknologi

yang

berpengaruh

pada budaya

gemar

membaca

masyarakat;

4. Rendahnya

perhatian

sebagian

Page 121: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Nasional; Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan

pemerintahan

mendapatkan

kesempatan

untuk

peningkatan

kapasitas;

5. Belum semua

OPD

melaksanakan

penanganan dan

pengelolaan arsip

dinamis inaktif di

masing-masing

OPD;

6. Belum

dilaksanakannya

penyerahan arsip

ke ANRI;

7. Belum semua

OPD

menyerahkan

dokumentasi

yang

menghasilkan

arsip;

8. Belum

tersedianya

jaringan

informasi

kearsipan;

9. Masih

terbatasnya arsip

yang dialih

mediakan karena

keterbatasan

SDM yang

menguasai IT,

keterbatasan

sarana

pendukung

pendukung

penyelengga

raan

pelayanan

urusan

kearsipan

dan

perpustakaa

n;

4. Potensi

animo

masyarakat

terhadap

upaya

pengemban

gan minat

baca;

5. Masih

adanya

kepedulian

Perangkat

Daerah

maupun

lembaga

lainya

terhadap

urusan

kearsipan;

6. Atensi pihak

ketiga, CSR

dan

masyarakat

terhadap

perpustakaa

n dan

kepustakaa

n

besar

Perangkat

Daerah

untuk

menyerahka

n arsipnya;

5. Belum

tersedianya

petugas

khusus

pengelola

kearsipan di

masing-

masing

Perangkat

Daerah

Page 122: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

Visi Misi Perpusnas

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun

2015-2019, serta sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA,

maka visi dan misi Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

Visi :

"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan

Memberdayakan Perpustakaan"

Dengan Tagline: "INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019"

Misi:

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional,

maka misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-

2019adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;

b. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasisi

teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

c. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat

luas;

d. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan

professional;

e. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar

membaca;

f. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang

modern.

Tujuan Perpustakaan Nasional

1. Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam

mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis

pengetahuan, ditandai dengan:

b. Perpustakaan NasionalRI, Perpustakaan Propinsi, dan

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan

promosi/sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;

c. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang

berperan aktif dalam gerakan pembudayaan kegemaran

membaca dengan memberdayakan perpustakaan;

d. Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan

yang sudah memiliki perpustakaan membentuk kelompok

pembaca aktif.

Page 123: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

2. Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan sesuai

standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat,

ditandai dengan:

i. Mendorong penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar

nasional perpustakaan;

ii. Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum

Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan memiliki

perpustakaan model;

iii. Satuan pendidikan, Perguruan Tinggi dan lembaga

Pemerintah/Swasta mengembangkan perpustakaan;

iv. Perpustakaan Nasional RI membangun gedung fasilitas

layanan perpustakaan dan gedung fasilitas pendidikan dan

pelatihan perpustakaan.

3. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan

berbasis TIK, ditandai dengan:

a. Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Provinsi, dan

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota menyiapkan layanan

pemustaka berkebutuhan khusus (difabel);

b. Setiap perpustakaan mengembangkan jejaring kerjasama

perpustakaan dan layanan terintegrasi berbasis TIK;

c. Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Provinsi,

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota mengembangkan

layanan perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan di

pusat kegiatan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan,

ditandai dengan:

a. Perpustakaan memiliki pustakawan dan tenaga teknis

perpustakaan yang cukup;

b. Setiap pustakawan dan tenaga ahli bidang perpustakaan

memiliki sertifikat kompetensi;

c. Perpustakaan menjamin pengembangan kompetensi tenaga

perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional perpustakaan.

5. Mengembangkan keragaman dan pelestarian koleksi nasional

dalam mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat

sesuai dengan karakter bangsa, ditandai dengan:

Page 124: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

a. Perpustakaan Nasional RI mengkoleksi karya tulis, karya

cetak, dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa yang

diterbitkan di Indonesia dan/atau tentang Indonesia yang

diterbitkan di luar negeri;

b. Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum

Kabupaten/Kota mengkoleksi karya tulis, karya cetak, dan

karya rekam yang diterbitkan di daerahnya dan/atau

tentang daerahnya;

c. Perpustakaan Nasional RI menginventarisasi,

mengorganisasikan, dan membantu mengalih mediakan

naskah kuno yang dimiliki masyarakat/lembaga serta

mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di

luar negeri;

d. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang

menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno;

e. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota mengembangkan

koleksi perpustakaan dalam rangka mendukung science

and technopark.

6. Mengembangkan infrastruktur layanan Perpustakaan Nasional

RI yang modern, ditandai dengan :

a. Terbangunnya gedung layanan Perpustakaan Nasional RI

yang modern;

b. Rintisan pengembangan perpustakaan model;

c. Pembangunan gedung Sarana dan prasarana Diklat

Perpustakaan.

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional

1. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca;

2. Pengembangan semua jenis perpustakaan;

3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan;

4. Peningkatan kualitasSDMperpustakaan;

5. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir

dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsaIndonesia;

6. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional

yang modern.

Page 125: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

Beberapa faktor pendorong pencapaian antara lain :

1. Adanya regulasi sebagai payung hukum untuk

menyelenggarakan pengembangan minat baca;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan;

3. Tersedianya sumber daya lain seperti sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan pelayanan perpustakaan;

4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya pengembangan

minat baca;

5. Atensi pihak ketiga, CSR dan masyarakat terhadap

perpustakaan dan kepustakaan.

Selain faktor pendorong pencapaian, terdapat pula faktor

penghambat, atara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola perpustakaan;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

perpustakaan;

3. Perkembangan terknologi yang berpengaruh pada budaya

gemar membaca masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa

Tengah

Visi :

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013- 2018, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa

Tengah turut berpartisipasi dalam perwujudan visi yaitu

menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable,

akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban

serta menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan

pengetahuan dalam rangka mencapai kemandirian dan

kesejahteraan.

Visi yang ingin dicapai oleh Badan Arsip Dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2013-2018 adalah

“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI DAN

ILMU PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA

SAING.”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Page 126: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

· Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu

pengetahuan mengandung pengertian bahwa arsip pada

dasarnya merupakan rekaman informasi (recorded information)

yang penting sehingga masyarakat menyadari betapa

pentingnya arsip sehingga dapat didayagunakan sebagai

sumber informasi baik untuk pengambil keputusan (arsip

dinamis) maupun kepentingan kesejarahan (arsip statis).

Perpustakaan sebagai sumber informasi dalam upaya

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat

sehingga memiliki daya saing yang tinggi;

· Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas dan berdaya saing

mengandung makna bahwa arsip yang disimpan, dikelola dan

dilayankan memiliki nilai guna dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan sebagai bukti otentik dari hasil

pembangunan. Sedangkan perpustakaan mengelola bahan

perpustakaan yang terbaru dan berkualitas guna

mengembangkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan

pemustaka yang mana pada gilirannya nanti menjadi

masyarakat yang cerdas.

Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus

dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan

perpustakaan;

3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis

teknologi informasi;

4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan

perpustakaan.

Tujuan

1. Membangun kualitas Sistem Administrasi Kearsipan;

2. Menyelenggarakan Pengelolaan dokumen dan arsip daerah;

Page 127: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

3. Membangun apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip dan

perpustakaan;

4. Menyelenggarakan pelayanan informasi kearsipan dan

perpustakaan;

5. Membangun budaya baca masyarakat;

6. Mengembangkan jumlah perpustakaan yang berkembang dan

dikelola dengan baik;

7. Menyelamatkan khasanah arsip bernilai sejarah, serta

melestarikan koleksi perpustakaan.

Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya kualitas Sistem Administrasi Kearsipan

2. Meningkatnya Pengelolaan dokumen / arsip daerah;

3. Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip dan

perpustakaan;

4. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan dan

perpustakaan;

5. Meningkatnya budaya baca masyarakat;

6. Meningkatnya jumlah perpustakaan yang berkembang dan

dikelola dengan baik;Terselamatkannya khasanah arsip

bernilai sejarah, serta lestarinya koleksi perpustakaan.

Dari visi misi, tujuan dan sasaran tersebut maka terdapat

beberapa faktor pendorong pencapaian antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum

untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;

3. Tersedianya sumber daya lain seperti sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan pelayanan urusan kearsipan dan

perpustakaan;

4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya pengembangan

minat baca;

5. Masih adanya kepedulian Perangkat Daerah maupun lembaga

lainya terhadap urusan kearsipan;

6. Atensi pihak ketiga, CSR dan masyarakat terhadap

perpustakaan dan kepustakaan.

Page 128: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

Selain faktor pendorong pencapaian, terdapat pula faktor

penghambat, atara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM pengelola perpustakaan dan

kearsipan;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

dinas;

3. Perkembangan terknologi yang berpengaruh pada budaya

gemar membaca masyarakat;

4. Rendahnya perhatian sebagian besar Perangkat Daerah untuk

menyerahkan arsipnya;

5. Belum tersedianya petugas khusus pengelola kearsipan di

masing- masing Perangkat Daerah;

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Perangkat Daerah Provinsi L

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Pendorong Penghamba

t

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatnya kualitas Sistem Administrasi Kearsipan; Meningkatnya Pengelolaan dokumen/ arsip daerah; Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip dan perpustakaan; Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan dan perpustakaan; Meningkatnya budaya baca masyarakat;

Meningkatnya jumlah perpustakaan yang berkembang dan dikelola dengan baik; Terselamatkannya khasanah arsip bernilai sejarah, serta lestarinya koleksi perpustakaan.

1. Belum

dilaksanakannya

pengelolaan arsip

statis;

2. Masih rendahnya

kesadaran OPD

untuk

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

Perpustakaan.

Baru 10 lembaga

dari 48 lembaga

yang

menyerahkan

arsip kacau

kepada Dinas

Arsip dan

perpustakaan;

3. Terbatasnya

jumah arsip

dinamis inaktif

yang tertangani

karena kapasitas

ruang/depo arsip

kurang memadai;

1. Adanya

regulasi

sebagai

payung

hukum

untuk

menyelengga

rakan tugas

dan fungsi

dinas;

Tersedianya

Sumber

Daya

Manusia;

Tersedianya

sumber daya

lain seperti

sarana dan

prasarana

pendukung

Terbatasny

a jumlah

SDM

pengelola

perpustaka

an dan

kearsipan;

Terbatasny

a sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan

dinas;

Perkemban

gan

terknologi

yang

berpengaru

h pada

Page 129: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi L

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Pendorong Penghamba

t

4. Belum semua

pengelola arsip di

lembaga

pemerintahan

mendapatkan

kesempatan

untuk

peningkatan

kapasitas;

5. Belum semua

OPD

melaksanakan

penanganan dan

pengelolaan arsip

dinamis inaktif di

masing-masing

OPD;

6. Belum

dilaksanakannya

penyerahan arsip

ke ANRI;

7. Belum semua

OPD

menyerahkan

dokumentasi yang

menghasilkan

arsip;

8. Belum tersedianya

jaringan informasi

kearsipan;

9. Masih terbatasnya

arsip yang dialih

mediakan karena

keterbatasan SDM

penyelenggar

aan

pelayanan

urusan

kearsipan

dan

perpustakaa

n;

Potensi

animo

masyarakat

terhadap

upaya

pengembang

an minat

baca;

Masih

adanya

kepedulian

Perangkat

Daerah

maupun

lembaga

lainya

terhadap

urusan

kearsipan;

Atensi pihak

ketiga, CSR

dan

masyarakat

terhadap

perpustakaa

n dan

kepustakaan

budaya

gemar

membaca

masyarakat

;

Rendahnya

perhatian

sebagian

besar

Perangkat

Daerah

untuk

menyerahk

an

arsipnya;

Belum

tersedianya

petugas

khusus

pengelola

kearsipan

di masing-

masing

Perangkat

Daerah

Page 130: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Perkembangan situasi dan kondisi dunia pada saat ini menggambarkan

kondisi masyarakat modern, meskipun pada kenyataannya masih

banyak kehidupan manusia dalam kondisi terbelakang. Perkembangan

teknologi dewasa ini memaksa kita berjalan menuju era yang cenderung

belum kita pahami, karena pesatnya perkembangan ini tidak bisa kita

bendung.

Pengembangan minat baca dan pengelolaan kearsipan sering

terpinggirkan atas kondisi saat ini, meskipun belum ada media

manapun yang mampu menggantikan buku, belum ada satupun media

yang mampu menggeser keotentikan sebuah arsip.

Atas kondisi yang ada, berdasarkan kewenangan yang melekat, tugas

dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

menghadapi permasalahan- permasalahan yang dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;

2. Kebutuhan masyarakat akan buku baru semakin meningkat;

3. Masih ada bahan koleksi perpustakaan yang belum dilestarikan

karena kondisinya rusak berat;

4. Belum ada perpustakaan/lembaga yang mengikuti inter library loan;

5. Belum semua perpustakaan/lembaga mengikuti program book loan;

6. Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan

lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;

7. Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi karena masih banyak

perpustakaan yang belum dikelola dengan baik;

8. Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan promosi yang ditandai

dengan belum tercapaianya target kunjungan ke perpustakaan;

9. Masih rendahnya kesadaran OPD/Lembaga lain untuk

menyerahkan hasil terbitannya ke perpustakaan daerah;

10. Terbatasnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola

perpustakaan;

11. Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan

peningkatan kapasitas;

12. Rendahnya minat untuk menjadi pustakawan;

13. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

14. Belum tersedianya pelayanan perpustakaan online/ digital library;

Page 131: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

15. Terbatasnya pengawasan pemanfaatan layanan internet;

16. Pemanfaatan internet di perpustakaan tidak sesuai peruntukkanya;

17. Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang memiliki

kapasitas memadahi;

18. Masih banyak perpustakaan yang belum mendapatkan fasilitasi

sarana dan prasarana dikarenakan motivasi memajukan

perpustakaan masih rendah;

19. Belum ditemukannya naskah kuno yang ada di Banjarnegara

(minimal berumur 45 tahun, masih ditulis tangan dan belum

dicetak);

20. Belum adanya budaya etnis nusantara yang dikoleksi/ dibukukan;

21. Masih rendahnya kesadaran OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi

Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan untuk

menyerahkan arsip kacau kepada Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan;

22. Terbatasnya jumlah arsip dinamis inaktif yang tertangani karena

kapasitas ruang/depo arsip belum ada;

23. Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;

24. Belum semua pengelola arsip mendapatkan kesempatan untuk

peningkatan kapasitas;

25. Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/

Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan melaksanakan

penanganan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif di masing-

masing Unit Pencipta Arsip;

26. Belum dilaksanakannya penyerahan arsip ke ANRI;

27. Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/

Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan menyerahkan

dokumentasi yang menghasilkan arsip;

28. Belum tersedianya jaringan informasi kearsipan;

29. Masih terbatasnya arsip yang dialih mediakan karena keterbatasan

SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung;

30. Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan

pengelolaan arsip inaktif;

31. Belum tersedianya gedung yang memadai untuk menyelenggarakan

layanan sesuai tugas dan fungsi dinas, gedung yang ditempati saat

ini adalah gedung hibah eks Deppen RI;

32. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan pendukung layanan dinas;

Page 132: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

33. Terbatasnya personil sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dinas

kurang berjalan dengan baik;

34. Belum tercukupinya kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai

kompetensinya;

35. Rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur;

36. Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan secara optimal

Page 133: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan

pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat

positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai

tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara Tahun 2017-22 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang profesional

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah : (1) Meningkatnya

minat baca masyarakat; (2) Meningkatnya kepuasan pengunjung

perpustakaan

2. Tujuan 2: Meningkatkan pembinaan terhadap perpustakaan-

perpustakaan milik masyarakat dan lembaga lainnya

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya

kualitas pengelolaan perpustakaan milik masyarakat dan lembaga

lainnya

3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatnya

kesadaran OPD ntuk melakukan pengelolaan arsip secara baik

4. Tujuan 4 : Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dan

perpustakaan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya

kualitas tenaga pengelola kearsipan dan perpustakaan

Page 134: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

5. Tujuan 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

pelayanan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah Terpenuhinya

sarana dan prasarana pendukung pelayanan kearsipan dan

perpustakaan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan

dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Satu

an

Kondisi

Awal Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstr

a

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

1. Mening

katkan

kualita

s

layana

n

publik

Mening

katnya

Kepuas

an

Masyar

akat

Nilai

SKM

Indek

s

78,9

2

79,3

5

74,8

5

74,9

0

74,9

5

75,0

0

75,0

5

75,05

Mening

katnya

kinerja

penyele

nggaraa

n

pemerin

tahan

daerah

Nilai

AKIP

Indek

s

C C CC CC CC CC CC CC

2. Mening

katkan

kualita

s

penyel

enggar

aan

pemeri

ntahan

daerah

Mening

katnya

kualitas

pengelol

aan

arsip

daerah

Persenta

se arsip

yang

dikelola

% 5,36 17,8

6

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 41,67

Persenta

se

Perangka

t Daerah

yang

% 19,6

5

37,5

1

52,08

62,50

72,92

83,33

100,

00

100,0

0

Page 135: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Satu

an

Kondisi

Awal Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstr

a

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

melaksa

nakan

pengelola

an arsip

dinamis

aktif

secara

baik

Persenta

se

pengelola

arsip di

unit

pengolah

arsip

yang

memiliki

kompete

nsi

%

25,1

8

30,5

8

20,0

0

20,0

0

20,0

0

20,0

0

20,0

0

100,0

0

Mening

katkan

cakupa

n

pemen

uhan

kebutu

han

dan

layana

n

dasar

yang

berkua

litas

Mening

katnya

minat

baca

masyar

akat

Meningk

atnya

jumlah

kunjung

an ke

perpusta

kaan

% 5,81 4,63

9,44

9,72

20,0

0

20,2

8

20,5

6

20,56

Persenta

se

perpusta

kaan

yang

terbina

% 23,6

0

46,0

0

20,0

0

20,0

0

20,0

0

20,0

0

20,0

0

100,0

0

Page 136: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penambahan

waktu operasional layanan, inovasi layanan, pengembangan

minat budaya baca, promosi, penyediaan bahan pustaka yang

sesuai kebutuhan, dan pemenuhan sarana-prasarana

penunjang lainnya;

2. Meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian berkala

terhadap kualitas pelayanan;

3. Meningkatkan kualitas perpustakaan milik masyarakat dan

lembaga lainnya melalui pembinaan, supervisi, monitoring,

penyelenggaraan lomba, serta fasilitasi sarana dan prasarana;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di OPD melalui

penyusunan regulasi, sosialisasi, pembinaan, dan

pendampingan pengelolaan arsip;

5. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM kearsipan dan

perpustakaan melalui pelaksanaan bintek, pelatihan,

workshop; dan

6. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan dan

perpustakaan melalui pembangunan ruang/gedung,

pengadaan perengkapan dan peralatan, pemeliharaan gedung,

dan pemeliharaan peralatan.

1.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan dengan prioritas pada

pengembangan perpustakaan menjadi tempat belajar

Page 137: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

masyarakat;

2. Pemberdayaan perpustakaan masyarakat dan lembaga

lainnya;

3. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis inaktif di unit

pengolah arsip (OPD);

4. Penyelenggaran kegiatan peningkatan kapasitas dan

pengiriman peserta diklat yang diselenggarakan oleh provinnsi

maupun pusat;

5. Pemenuhan sarana dan prasarana dengan prioritas pada

sarana prasarana pendukung pengelolaan kearsipan dan

pelayanan perpustakaan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran

Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

Visi : “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kualitas layanan

publik

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

1. Penyediaan

sarana dan

prasarana

kearsipan dan

perpustakaan

melalui

pembangunan

ruang/gedung,

pengadaan

perengkapan

dan peralatan,

pemeliharaan

gedung, dan

pemeliharaan

peralatan

2. Meningkatkan

kualifikasi dan

kompetensi

SDM kearsipan

dan

perpustakaan

melalui

pelaksanaan

1. Pemenuhan

sarana dan

prasarana

dengan

prioritas pada

sarana

prasarana

pendukung

pengelolaan

kearsipan dan

pelayanan

perpustakaan;

2. Penyelenggaran

kegiatan

peningkatan

kapasitas dan

pengiriman

peserta diklat

yang

diselenggaraka

n oleh

provinnsi

maupun pusat

Page 138: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

Visi : “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

bintek,

pelatihan,

workshop

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

arsip daerah

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan arsip

di OPD melalui

penyusunan

regulasi,

sosialisasi,

pembinaan, dan

pendampingan

pengelolaan arsip

Peningkatan

kualitas

pengelolaan arsip

dinamis inaktif di

unit pengolah

arsip (OPD)

Meningkatkan

cakupan

pemenuhan

kebutuhan dan

layanan dasar

yang berkualitas

Meningkatnya

minat baca

masyarakat

1. Meningkatkan

minat baca

masyarakat

melalui

penambahan

waktu

operasional

layanan,

inovasi

layanan,

pengembanga

n minat

budaya baca,

promosi,

penyediaan

bahan

pustaka yang

sesuai

kebutuhan,

dan

pemenuhan

sarana-

prasarana

penunjang

lainnya;

2. Meningkatkan

kualitas

layanan

melalui

penilaian

berkala

1. Peningkatan

pelayanan

perpustakaan

dengan

prioritas pada

pengembangan

perpustakaan

menjadi tempat

belajar

masyarakat;

2. Pemberdayaan

perpustakaan

masyarakat

dan lembaga

lainnya

Page 139: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

Visi : “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

terhadap

kualitas

pelayanan;

3. Meningkatkan

kualitas

perpustakaan

milik

masyarakat

dan lembaga

lainnya

melalui

pembinaan,

supervisi,

monitoring,

penyelenggara

an lomba,

serta fasilitasi

sarana dan

prasarana

Page 140: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian

strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Visi misi Bupati

Banjarnegara Tahun 2017-2022 serta Program Unggulan, telah dipetakan

dalam 8 (delapan) program priorotas antara lain infrastruktur, pendidikan,

kesehatan, pemerintahan, pertanian, pariwisata, perekonomiandan sosial.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengampu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar menangani 2 (dua) urusan

Bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut Kabupaten Banjarnegara

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara mengatur peran

Dinas Kearsipan Kab. Banjarnegara dalam melaksanakan Tugas dan

fungsinya melalui program-program pembangunan, dengan pengelompokan

sebagai berikut:

· Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan bahan logistik kantor

e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Page 141: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

a. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

b. Pembinaan Kearsipan

6. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

b. Pendataan dan penataan dok/arsip daerah

c. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

d. Akuisisi & penilaian arsip

e. Pengelolaan arsip vital

f. Penyusutan arsip

g. Pendataan & pembenahan arsip desa

7. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

8. Program Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

a. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

b. Penyediaan sarana layanan informasi arsip

c. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/swasta

9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a. Pengembangan minat dan budaya baca

b. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

c. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

d. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

e. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

f. Layanan dan pengolahan buku

10. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan

a. Penerbitan Literatur Sekunder dan Pelaksanaan Karya Cetak Karya

Rekam

b. Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit

Page 142: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

11. Program Peningkatan SDM Perpustakaan

a. Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan

b. Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan

12. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

a. Evaluasi Layanan Perpustakaan

b. Pengembangan Perpustakaan

c. Akreditasi Bidang Perpustakaan

d. Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan

e. Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel

5.1.

Page 143: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kualitas layanan

publik

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

Nilai IKM 74,78 74,80 74,85 74,90 74,95 75,00 75,05 75,05 Disarpus

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Nilai AKIP C C CC CC CC CC CC CC Disarpus

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

terpenuhi

% 100 100 100 563,50 100 777,50 100 832,50 100 890,00 100 947,50 100 4.011,00 Disarpus

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah jasa

kantor yang

terpenuhi

paket 5 5 5 58,50 5 62,50 5 65,00 5 70,00 5 75,00 25 331,00 Disarpus

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah jasa

administrasi

keuangan yang

terpenuhi

orang 8 9 9 42,50 9 50,00 9 50,00 9 50,00 9 50,00 45 242,50 Disarpus

Page 144: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan

kantor, peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

kantor yang

terpenuhi

paket 3 3 3 12,50 3 15,00 3 17,50 3 20,00 3 22,50 15 87,50 Disarpus

Penyediaan bahan

logistik kantor

Jumlah bahan

logistik kantor

yang terpenuhi

paket 16 16 16 250,00 16 300,00 16 350,00 16 400,00 16 450,00 80 1.750,00 Disarpus

Penyediaan jasa

administrasi

perkantoran

Jumlah jasa

administrasi

perkantoran yang

terpenuhi

orang 7 7 10 200,00 13 350,00 16 350,00 20 350,00 20 350,00 20 1.600,00 Disarpus

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Presentase sarana

dan prasarana

aparatur yang

terpenuhi

% 100 100 100 275,00 100 405,00 100 445,00 100 5.485,00 100 490.00 100 7.100,00 Disarpus

Pembangunan gedung

kantor

Terbangunnya

gedung kantor

yang representatif

unit - - - - - - - - 1 5.000,00 - - 1 5.000,00 Disarpus

Page 145: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang terpenuhi

unit 5 6 11 125,00 20 150,00 25 175,00 20 200,00 30 200,00 106 850,00 Disarpus

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

yang terpenuhi

unit 6 6 1 60,00 5 80,00 10 90,00 10 100,00 20 100,00 26 430,00 Disarpus

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

Jumlah gedung

yang dipelihara

lokal 4 4 4 40,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 440,00 Disarpus

Pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

paket 5 5 5 50,00 5 75,00 5 80,00 5 85,00 5 90,00 25 380,00 Disarpus

Program Program

peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Presentase

pengembangan

sistem pelaporan

% 100 100 100 65,00 100 70,00 100 70,00 100 75,00 100 75,00 100 355,00 Disarpus

Page 146: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

PEP yang

terpenuhi

Doku

men

4 4 4 65,00 4 70,00 4 70,00 4 75,00 4 75,00 20 355,00 Disarpus

Program Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Presentase

kapasitas

aparatur yang

meningkat

% 100 100 100 27,50 100 30,00 100 30,00 100 32,50 100 32,50 100 152,50 Disarpus

Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah personil

meningkat

kapasitasnya

orang 4 4 4 27,50 4 30,00 4 30,00 4 32,50 4 32,50 20 152,50 Disarpus

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

arsip daerah

Persentase arsip

yang dikelola

Program

Penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Persentase arsip

yang dikelola

% 5,36 17,86 8,33 470,00 8,33 500,00 8,33 500,00 8,33 600,00 8,33 700,00 41,67 2.770,00 Disarpus

Persentase

Perangkat

Daerah yang

melaksanakan

pengelolaan

arsip dinamis

aktif secara

baik

% 19,65 37,51 52,08 62,50 72,92 83,33 100,00 100,00 Disarpus

Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Page 147: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

Sasaran Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output) 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

perangkat

daerah

Penangg-

jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Persentase

pengelola arsip

di unit pengolah

arsip yang

memiliki

kompetensi

% 25,18 30,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Disarpus

Pendataan dan

penataan dokumen/

arsip daerah

Jumlah lembaga

daerah yang

ditangani arsipnya

Lemba

ga

10 4 4 80,00 4 80,00 4 80,00 4 80,00 4 80,00 20 400,00 Disarpus

Jumlah

pemusnahan arsip

Lemba

ga

2 2 2 2 2 2 2 10

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah sarana

pengolahan dan

penyimpanan

arsip yang

tersedia

paket 2 4 6 200,00 4 265,00 3 275,00 4 325,00 4 425,00 22 1,390,00 Disarpus

Pembangunan sistem

keamanan

penyimpanan data

Jumlah sistem

keamanan

penyimpanan data

unit - 4 1 50,00 - - - - - - - - 1 50,00 Disarpus

Pengelolaan arsip vital

Jumlah arsip vital

yang dikelola

berkas - - 1.000 15,00 1.000 15,00 1.000 15,00 1.000 15,00 1.000 15,00 5.000 75,00 Disarpus

Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Page 148: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

Sasaran Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output) 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

perangkat

daerah

Penangg-

jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusutan arsip Jumlah

penyusutan arsip

Lemba

ga

- - 2 40,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 10 200,00 Disarpus

Pendataan dan

pembenahan arsip

desa

Jumlah desa yang

didata dan

dibenahi arsipnya

Desa - - 7 70,00 7 70,00 6 60,00 11 110,00 11 110,00 42 420,00 Disarpus

Program

pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana

kearsipan

Presentase

sarpras kearsipan

yang dipelihara

% - - 100 10,00 100 25,00 100 25,00 100 75,00 100 150,00 100 210,00 Disarpus

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan kondisi

situasi data

Jumlah lembaga

yang di evaluasi

dan monitor

Lemba

ga

- - 10 10,00 25 25,00 25 25,00 75 75,00 75 150,00 210 210,00 Disarpus

Program Peningkatan

kualitas pelayanan

infornasi

Prosentase

kualitas

pelayanan

infornasi yang

meningkat

% - 100 100 75,00 100 80,00 100 80,00 100 100,00 100 200,00 100 435,00 Disarpus

Page 149: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip

Jumlah naskah/

sumber arsip yang

disusun/

diterbitkan

naskah 6 - - - - - - - 1 40,00 - - 1 40,00 Disarpus

Penyediaan sarana

layanan informasi

arsip

Jumlah sarana

layanan informasi

arsip yang

terpenuhi

Berkas

/unit/

bh

650 250 250 20,00 450 25,00 450 25,00 - - 800 40,00 1.950 110,00 Disarpus

Sosialisasi/

penyulihan kearsipan

Jumlah pengelola

kearsipan yang

meningkat

kapasitasnya

orang 43 48 50 55,00 50 55,00 50 55,00 50 60,00 50 60,00 250 285,00 Disarpus

Program Perbaikan

system administrasi

kearsipan

Prosentase

Perbaikan sistem

administrasi

kearsipan

% - 100 100 90,00 100 125,00 100 125,00 100 200,00 100 200,00 100 740,00 Disarpus

Pengembangan

system jaringan

informasi kearsipan

Jumlah jaringan

informasi

kearsipan yang

dikembangkan

unit - - 1 40,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 5 240,00 Disarpus

Pembinaan kearsipan Jumlah lembaga

yang meningkat

kualitasnya

Lemba

ga

- 2 2 50,00 3 75,00 3 75,00 6 150,00 6 150,00 20 500,00 Disarpus

Page 150: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

74

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

cakupan

pemenuhan

kebutuhan dan

layanan dasar yang

berkualitas

Meningkatnya

minat baca

masyarakat

Meningkatnya

jumlah

kunjungan ke

perpustakaan

% 19,44 19,72 20,00 20,28 20,56 100,00 Disarpus

Persentase

perpustakaan

yang terbina

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Disarpus

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Pengunjung

perpustakaan per

tahun

% 5,81 4,63 5,85 455,00 5,94 500,00 6,02 500,00 6,10 600,00 6,19 600,00 30,10 2.655,00 Disarpus

Pengembangan minat

dan budaya baca

Jumlah kegiatan

pengembangan

minat dan budaya

baca

Keg 4 3 6 100,00 6 100,00 6 100,00 8 130,00 8 130,00 34 560,00 Disarpus

Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Page 151: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

75

Sasaran Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output) 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

perangkat

daerah

Penangg-

jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Supervisi, pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan umum,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

masyarakat

Jumlah

perpustakaan

yang meningkat

pengelolaannya

Perpus

takaan

115 50 50 50,00 100 65,00 100 65,00 125 80,00 125 80,00 125 340,00 Disarpus

Penyelenggaraan

koordinasi

pengembangan budaya

baca

Jumlah

perpustakaan

khusus yang

terbentuk

Lemba

ga

- - - - 4 20,00 32 35,00 32 35,00 32 35,00 100 125,00 Disarpus

Publikasi dan

sosialisasi minat dan

budaya baca

Jumlah kegiatan

promosi dan

sosialisasi minat

dan budaya baca

Keg 1 1 1 80,00 1 80,00 1 80,00 1 80,00 1 80,00 5 400,00 Disarpus

Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

Jumlah

penambahan

koleksi bahan

pustaka

Eksem

plar

2.000 2.000 2.000 125,00 2.000 150,00 2.000 150,00 2.000 200,00 2.000 200,00 10.000 825,00 Disarpus

Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Page 152: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

76

Sasaran Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output) 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

perangkat

daerah

Penangg-

jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Layanan dan

pengolahan buku

Jumlah

pengembangan

layanan

perpustakaan

Laya

nan

5 5 5 75,00 5 80,00 5 80,00 5 85,00 5 85,00 25 405,00 Disarpus

Jumlah peminjam Orang 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 43.500 Disarpus

Jumlah anggota

baru

Orang 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 8.500 Disarpus

Jumlah buku yg

dipinjam

Eksem

plar

14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 75.000 Disarpus

Jumlah pengguna

layanan Gelar

Buku

Orang 1.750 1.800 1.850 1.900 2.000 9.300 Disarpus

Jumlah pengguna

layanan

perpustakaan

keliling

Orang 7.500 7.500 7.600 7.700 7.800 38.100 Disarpus

Jumlah pengguna

layanan internet

Orang 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 13.500 Disarpus

Page 153: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

77

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah pengguna

layanan

pemutaran film

pendidikan &

Story Telling

Orang 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 11.000 Disarpus

Program

Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Perpustakaan

Prosentase

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Perpustakaan

% - - 20 100,00 20 150,00 20 150,00 20 200,00 20 300,00 100 900,00 Disarpus

Penerbitan Literatur

Sekunder dan

Pelaksanaan Karya

Cetak Karya Rekam

Jumlah literatur

sekunder/karya

cetak/ karya

rekam yang

terpenuhi

Paket - - 2 70,00 2 100,00 2 100,00 2 150,00 2 250,00 10 670,00 Disarpus

Pelestarian bahan

pustaka koleksi

deposit

Jumlah bahan

pustaka yang

dilestarikan

Eksem

plar

- - 1.000 30,00 1.000 50,00 1.000 50,00 1.000 50,00 1.000 50,00 5.000 230,00 Disarpus

Program Peningkatan

SDM Perpustakaan

Presentase

pengembangan

SDM

perpustakaan

% - - 100 100,00 100 150,00 100 150,00 100 200,00 100 300,00 100 900,00 Disarpus

Bimbingan teknis

pengelola

perpustakaan

Jumlah peserta

bintek pengelola

perpustakaan

orang 50 50 97 75,00 150 120,00 150 120,00 150 150,00 150 250,00 697 615,00 Disarpus

Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Page 154: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

78

Sasaran Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output) 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

perangkat

daerah

Penangg-

jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pendidikan

kemasyarakatan

perpustakaan

Jumlah

Pendidikan

kemasyarakatan

perpustakaan

keg - - 2 25,00 2 30,00 2 30,00 2 50,00 2 50,00 10 185 Disarpus

Program

Pengembangan

Manajemen

Perpustakaan

Persentase

pengembangan

manajemen

perpustakaan

% - - 100 300,00 100 150,00 100 150,00 100 200,00 100 300,00 100 1.100,00 Disarpus

Evaluasi layanan

perpustakaan

Jumlah evaluasi

layanan

perpustakaan

yang

dilaksanakan

keg/kali - - 3 50,00 3 50,00 3 50,00 3 50,00 3 50,00 15 250,00 Disarpus

Pengembangan

perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

yang

dikembangkan

Perpus

takaan

- - 3 150,00 - - - - - - - - 3 150,00 Disarpus

Akreditasi bidang

perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

yang terakreditasi

Perpus

takaan

- - - - - - - - 1 50,00 - - 1 50,00 Disarpus

Page 155: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

79

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat

daerah

Penangg-

jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Target Akhir

Renstra

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pengkajian

pengembangan bidang

perpustakaan

Jumlah kajian

pengembangan

perpustakaan

Kajian - - - - - - - - - - 1 150,00 1 150,00 Disarpus

Pembinaan organisasi

perpustakaan dan

kepustakawanan

Jumlah organisasi

perpustakaan dan

kepustakawanan

yang dibina

Organi

sasi

3 10,00 3 10,00 3 10,00 3 10,00 3 10,00 3 10,00 15 500,00 Disarpus

Page 156: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

80

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap

unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis

pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit

organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar

pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan

akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung

dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap

pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu

instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan

mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara

menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas,

fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas

kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan

menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul

karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan

sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama

entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan

publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Banjarnegara Tahun

2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Page 157: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

81

Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah

kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017-2022 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO Indikator Satu

an

Kondisi

Awal Target Capaian Setiap Tahun

Target

Akhir

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Nilai IKM Ind

eks

74,7

8

74,8

0 74,85 74,90 74,95

75,00

75,05 75,05

2. Nilai AKIP Ind

eks C C CC CC CC CC CC CC

3.

Persentase

arsip yang

dikelola

%

5,36

17,8

6

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

41,67

4.

Persentase

Perangkat

Daerah yang

melaksanaka

n pengelolaan

arsip dinamis

aktif secara

baik

%

19,6

5

37,5

1

52,08

62,50

72,92

83,33

100,0

0

100,0

0

5.

Persentase

pengelola

arsip di unit

pengolah

arsip yang

memiliki

kompetensi

%

30,5

8

17,8

4

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,0

0

6.

Meningkatnya

jumlah

kunjungan ke

perpustakaan

%

5,81

4,63

19,44

19,72

20,00

20,28

20,56

100,0

0

7.

Persentase

perpustakaan

yang terbina

%

23,6

0

46,0

0

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,0

0

Page 158: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

82

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.

Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yang berisi permasalahan, visi, misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan

merupakan pedoman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan kearsipan

dan perpustakaan di lingkup Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu

5 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian,

dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kab. Banjarnegara TA 2018, selama masa transisi saat

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

2017-2022 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2011-2016 ini

dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–

2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa

transisi, maka Renstra Tahun 2011–2016 dapat digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017, dengan tetap

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Pengembangan minat baca dan pengelolaan arsip sesuai kaidah

kearsipan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan

dan staf, serta seluruh OPD pada pemerintah, lembaga penyelenggara

kearsipan dan organisasi kepustakaan, serta seluruh komponen

masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya

yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

dalam menyelenggarakan urusan kearsipan dan perpustakaan sesuai tugas

dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan perundan- undangan yang

pada akhirnya dapat meuwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

lebih baik serta tumbuhnya minat baca masyarakat Banjarnegara.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan urusan kearsipan secara

terpadu serta peningkatan minat baca diharapkan dapat mendukung

tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022 “Banjarnegara

Page 159: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

83

Bermartabat dan Sejahtera”, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

2017-2022 khususnya misi kedua “Mewujudkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik”.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh

dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun

dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen

yang lebih baik pada masa mendatang.

Page 160: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV. Q. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan

suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan,

terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan

masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur

budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi

secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting

dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong

pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan, serta berperan

dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam

upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam perjalanannya, pembangunan harus dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk dapat menciptakan

kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Dalam pentahapannya harus dilaksanakan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung

jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Page 161: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Guna menyelaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan disepakai oleh

semua pihak. Dokumen perencanaan mempunyai peran sebagai penunjuk arah

dalam mencapai tujuan yang dibuat secara berjenjang mulai dari

perencanan jangka panjang (25 tahunan) rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana pendek (1 tahun). Dalam kaitannya dengan

kewenangan pemerintahan, maka di tingkat SKPD hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra OPD dibuat dengan mengacu pada rencana pembangunan

jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sinkronisasi antara Renstra OPD dengan

dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah adalah merupakan langkah efektif dan efisien dari OPD dalam ikut mencapai tujuan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka

panjang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa

penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah Renstra OPD ditetapkan dan disahkan oleh Kepala OPD maka Renstra tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam target tahunan (Rencana Kerja - Renja). Dalam Rencana Kerja tersebut

secara detail telah dijabarkan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Page 162: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

1.2 Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Page 163: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 24. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Page 164: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 215); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 114); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 145); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 yang

Page 165: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah

sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan Kepariwisataan dan Kebudayaan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

4) Sebagai pedoman bahan koordinasi dan sinkronisasi program

dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait yang berperan aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga; Renstra perangkat daerah Provinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah

Page 166: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

tahun 2017-2022. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pariwisata dan

Kebudayaan Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang

secara langsung menunjukan kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Renstra perangkat daerah

Page 167: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pembentukannya melalui Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan adalah sebagai berikut : a. Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;

b. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 1) Seksi Pemasaran dan promosi pariwisata; 2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya.

d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata; 2) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

1) Seksi Budaya dan Tradisi; 2) Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bagan Organisasi Disparbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan

Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Page 168: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

Banjarnegara. Struktur organisasi perangkat daerah disparbud adalah sebagai berikut :

Diagram 2.1

Bagan Struktur Organisasi Disparbud

2.1.2 Uraian Tugas Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi : a. Fungsi Kepariwisataan b. Fungsi Kebudayaan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Disparbud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Disparbud menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata,

pemasaran pariwisata, kelembagaan dan

sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan; 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,

Page 169: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,

kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata

serta kebudayaan; 6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. c. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan

Disparbud; 2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan Disparbud;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disparbud;

4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;

5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi

hukum di lingkungan Disparbud; 6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi

dan dokumentasi;

Page 170: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Disparbud; 8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangperencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Disparbud.

b. Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangandan anggaran di lingkungan Disparbud.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketata usahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayananadministrasi di lingkungan

Disparbud. d. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud diatas,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

a. Bidang Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana

Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala

Bidang. c. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi

pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.

Page 171: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan

fungsi : 1. perencanaan perumusan kebijakan

bidangpengelolaan daya tarik wisata Daerah,

kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana

(zonakreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata

serta pengembangan produk pendukung pariwisata; 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang

pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang

kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta

pengembangan produk pendukung pariwisata; 3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya

tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif)

sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan

produk pendukung pariwisata; 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang

pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang

kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di

Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

bidangpengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona

kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah,

Page 172: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

kawasan strategis pariwisata Daerah dan destinasi pariwisata Daerah.

b. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan prasarana (zona

kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta

pengembangan produk pendukung pariwisata. c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

a. Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana

Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Pemasaran Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis

pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidangpemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis

pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang

pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

3. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran

pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah

serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang

pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

Page 173: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis

pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : a. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.

b. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan informasi

pariwisata dan kebudayaan. c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

8. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pariwisata

a. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas

kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha

pariwisata. d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi : 1. perencanaan perumusan kebijakan

bidangpeningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan

Page 174: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

3. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat

dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan

ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pariwisata, terdiri dari : a. Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata;

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, jasa usaha pariwisata dan

penetapan tanda daftar usaha pariwisata. b. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas sumber daya

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

10. Bidang Kebudayaan

a. Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. c. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

Page 175: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan

kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi,

pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu)

provinsi. d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah,

penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan

penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang

pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah,

pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar

Daerah dalam 1 (satu) provinsi; 3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan

kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan

pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian

tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah,

penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan

penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah,

pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar

Daerah dalam 1 (satu) provinsi; dan 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

a. Seksi Budaya dan Tradisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

Page 176: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, pelestarian

tradisi dan pembinaan lembaga adat. b. Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala;

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan bidang pengelolaan museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan kesenian dan sejarah lokal serta

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kebudayaan. 12. UPTD

a. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

13. Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan

Disparbud dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang

mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan. b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya. c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja. d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai

peraturan perundang-undangan.

e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-

undangan. f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan

oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Banjarnegara

selain melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah

dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah juga mempunyai tugas mengelola 2 obyek wisata, yaitu Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, dan obyek wisata Curug Pitu.

Page 177: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

Dalam mengelola 2 obyek ini Disparbud mendapatkan target kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pemerintah

kabupaten yang setiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah ini belum diimbangi

dengan alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana baik fisik maupun penunjangnya sehingga untuk saat ini obyek wisata yang dikelola oleh Disparbud tertinggal

jauh dengan objek wisata yang dikelola oleh pihak ketiga / masyarakat yang saat ini banyak tumbuh di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya, belum lagi Sumber Daya Manusia pariwisata yang

amat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga menjadi sulit bersaing dengan obyek wisata lainnya yang dikelola oleh pihak

ketiga (swasta) / masyarakat yang selalu ditata dan dikelola dengan rapi.

Dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas kualitas dan

kuantitas serta dengan anggaran yang terbatas pula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara harus membagi dua tugas berat yaitu melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah

dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi urusan daerah (yang salah satunya adalah memberikan arahan dan pembinaan

kepada pengelola obyek) dan juga sekaligus menjadi pengelola obyek wisata, sementara obyek yang kita kelola karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusianya jauh dari ideal dan dinilai

oleh masyarakat terkesan tidak terawat dan kumuh serta tidak pernah ada penambahan wahana baru untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan penggolongannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun

2016

No Tingkat

Pendidikan

Kategori Jenis

Kelamin Jml

PNS Non PNS

Pria Wanita PTT THL

1 SD Sederajat 11 5 - 16 - 16

2 SMP Sederajat 15 - 4 18 1 19

3 SMA Sederajat 33 4 10 40 7 47

4 D3 5 - - 1 4 5

5 S1 20 3 - 14 9 23

6 S2 2 - - 1 1 2

7 S3 - - - - - -

Jumlah 86 12 14 90 22 112

Komposisi pegawai Disparbud sampai dengan Desember 2016 didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan menengah

Page 178: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

(SMA sederajat) sebanyak 33 orang yang berikutnya di ikuti dengan PNS dengan tingkat pendidikan tinggi (Sarjana)

sebanyak 20 orang. Pada sisi yang lain, Disparbud masih memiliki PNS dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 26 orang. Dengan kondisi tersebut rentang

pendidikan PNS cukup merata pada Disparbud, dengan mayoritas pegawainya adalah Pria (80,36%).

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

No Golongan Jenis Kelamin

Jumlah Pria Wanita

1 Non PNS – THL 11 3 14

2 Non PNS – PTT 9 3 12

3 Golongan I 19 - 19

4 Golongan II 34 4 38

5 Golongan III 15 10 25

6 Golongan IV 2 2 4

Jumlah 90 22 112

Komposisi pegawai Disparbud berdasarkan golongan didominasi oleh golongan II (33,93%) dan di ikuti oleh

golongan III (22,32%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) Keberadaan asset merupakan hal mendasar yang dapat mendukung kelancaran kinerja kedinasan. Pada tahun 2016

terdapat kenaikan nilai asset cukup besar, yang terjadi karena penambahan nilai asset tanah. Adapun rincian asset yang berada di bawah kewenangan Disparbud sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016

No. Jenis Barang Jumlah Nilai

1 Tanah 486.139.985.000

Tanah 34 Bidang 486.139.985.000

2 Peralatan dan Mesin 3.205.699.541

Alat besar - Buah -

Alat angkutan 20 Buah 1.187.990.062

Alat bengkel dan alat ukur

17 Buah 65.533.700

Alat pertanian 25 Buah 61.494.000

Alat kantor dan rumah

tangga

567 Buah 1.611.363.729

Alat studio dan

komunikasi

52 Buah 236.431.050

Alat kedokteran 4 Buah 9.287.000

Alat laboratorium - Buah -

Page 179: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

Alat persenjataan keamanan

1 Buah 33.600.000

3 Gedung dan Bangunan Buah 34.236.949.292

Bangunan gedung 177 Buah 33.743.997.292

Bangunan monumen 6 Buah 492.952.000

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.669.159.650

Jalan dan jembatan 27 Buah 1.115.757.650

Bangunan air/irigasi 1 Buah 120.852.000

Instalasi 6 Buah 392.650.000

Jaringan 1 Buah 39.900.000

5 Aset Tetap Lainnya 309.418.000

Buku perpustakaan - Buah -

Barang bercorak kebudayaan

6 Buah 301.245.000

Hewan, ternak dan tumbuhan

236 Buah 8.173.000

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

-

JUMLAH ASET TETAP 525.561.211.483

Total asset yang dimiliki oleh Disparbud adalah sebesar Rp.

525.561.211.483,- (lima ratus dua puluh lima milyar, lima ratus enam puluh satu juta, dua ratus sebelas ribu, empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Asset tersebut didominasi

oleh asset berupa tanah (92,50%) serta bangunan dan gedung (6,51%), sisanya sebesar 0,99% berupa jalan-jembatan, alat angkutan, dan alat transportasi. Secara keseluruhan

Disparbud masih mengalami kekurangan asset berupa peralatan dan perlengkapan kantor serta alat transportasi

mengingat kegiatan Disparbud lebih banyak berada di luar kantor (promosi wisata).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dengan format sebagai berikut:

Page 180: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2011-2016 Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke-

Rata-rata

pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Urusan Pariwisata

1 Kunjungan wisata (%) 100 100 100 100 100 94,74 96,28 94,90 117,20 195,77 0 1,63 -1,43 23,50 67,04 15,62

2 Pendapatan sektor pariwisata (%) 100 100 100 100 100 128,12 122,53 153,68 118,81 110,22 0 -4,36 25,42 -

22,69 -7,23 -2,96

Urusan Kebudayaan

1 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya kali 66 70 75 80 85 66 79 75 100 118 0 19,70 -5,06 33,33 18,00 12,32

2 Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya

per

10,000

penduduk

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0 0 0 0 0 0

3

Benda, Situs dan Kawasan

Cagar Budaya yang

dilestarikan

% 0,00 2,44 2,44 0,00 4,88 0,00 2,44 2,44 0,00 2,44 0 0 0 0 0 0

Pencapaian kinerja pelayanan Disparbud diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinbudpar tahun 2011-2016. Dari yang ditetapkan terdapat 2 indikator yang memiliki nilai pertumbuhan rata-rata positif yaitu pada kunjungan

wisata (dibandingkan dengan target tahunan) dan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Dua indikator lainya tidak mengalami pertumbuhan atau tetap yaitu sarana penyelenggaraan seni dan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Terakhir 1 (satu) indikator memiliki nilai pertumbuhan negatif (menurun) yaitu pendapatan sektor wisata. Penurunan ini dipengaruhi oleh

bencana letusan kawah timbang-Dieng dan longsor pada jalan akses kawasan Dieng dari rute Wonosobo.

Page 181: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

Tabel 2.5 Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

No Program Anggaran pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

515.700.000 578.328.000 531.622.800 598.015.000 620.055.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

216.900.000 598.422.000 251.216.000 714.275.000 752.430.000

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 25.000.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000

4 Program Pengembangan Nilai Budaya - 175.000.000 168.600.000 362.646.000 242.500.000

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000 375.000.000 448.860.000 420.000.000 630.490.000

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 200.000.000 853.500.000 720.000.000 1.160.000.000 1.044.000.000

7 Program perencanaan sosial dan budaya - 50.000.000 - - -

8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

- - - - -

9 Program pengembangan pemasaran pariwisata

425.000.000 865.800.000 1.033.100.000 1.408.100.000 1.633.400.000

10 Program pengembangan destinasi pariwisata

1.990.000.000 3.860.122.000 9.575.632.200 7.626.856.000 6.081.291.000

11 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- - - 2.394.329.000 -

12 Program pengembangan Kemitraan 75.000.000 130.000.000 200.000.000 185.000.000 294.896.000

13 Program Bidang Cipta Karya - 70.400.000 250.000.000 50.000.000 293.328.000

JUMLAH 3.572.600.000 7.581.572.000 13.204.031.000 14.954.221.000 11.627.390.000

Page 182: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

No Program Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

469.575.040 492.146.004 422.143.017 509.592.066 560.042.138

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

216.892.950 595.565.050 250.563.400 712.641.075 746.303.575

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 24.128.300 25.000.000 30.638.500 34.678.000

4 Program Pengembangan Nilai Budaya - 174.373.500 165.585.000 205.446.500 206.463.800

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000 336.301.500 448.668.000 419.833.600 629.009.450

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 183.882.500 825.730.000 576.671.050 1.086.480.200 931.341.550

7 Program perencanaan sosial dan budaya - 47.910.000 - - -

8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

- - - - -

9 Program pengembangan pemasaran pariwisata

415.515.400 820.610.000 952.809.700 1.328.577.790 1.535.685.650

10 Program pengembangan destinasi pariwisata

1.856.224.470 2.386.088.351 8.823.872.510 7.454.447.540 5.943.480.564

11 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- - - 2.154.556.180 -

12 Program pengembangan Kemitraan 74.351.000 119.897.000 192.861.400 179.060.000 262.392.520

13 Program Bidang Cipta Karya - 68.670.000 224.387.000 - 240.342.000

JUMLAH 3.366.441.360 5.891.419.705 12.082.561.077 14.081.273.451 11.089.739.247

Page 183: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

Tabel 2.7 Rasio dan Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

No Program

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91% 85% 79% 85% 90% 20,24% 19,27%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 99% 246,90% 244,09%

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 0% 97% 100% 88% 99% 40,00% 43,72%

4 Program Pengembangan Nilai Budaya 0% 100% 98% 57% 85% 38,57% 18,40%

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100% 90% 100% 100% 100% 320,33% 319,34%

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 92% 97% 80% 94% 89% 422,00% 406,49%

7 Program perencanaan sosial dan budaya 0% 96% 0 0 0% 0,00% 0,00%

8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya 0% 0% 0 0 0% 0,00% 0,00%

9 Program pengembangan pemasaran pariwisata 98% 95% 92% 94% 94% 284,33% 269,59%

10 Program pengembangan destinasi pariwisata 93% 62% 92% 98% 98% 205,59% 220,19%

11 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah 0% 0% 0% 90% 0% 0,00% 0,00%

12 Program pengembangan Kemitraan 99% 92% 96% 97% 89% 293,19% 252,91%

13 Program Bidang Cipta Karya 0% 98% 90% 0% 82% 316,66% 250,00%

JUMLAH 94% 78% 92% 94% 95% 225,46% 229,42%

Page 184: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

Pertumbuhan anggaran 2012 - 2015 bernilai positif seiring dengan realisasinya, walaupun nilai realisasi tidak mampu sama dengan jumlah anggaran yang tersedia. Kondisi ini terjadi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian indikator menyebabkan munculnya sisa anggaran dan tidak terambil. Sementara pada tahun 2016 nilai pertumbuhan anggaran bernilai

negatif, kondisi ini muncul atas penilaian pencapaian kinerja yang sudah maksimal sehingga tidak lagi membutuhkan anggaran.

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

20122013

20142015

2016

Ru

pia

h

Tahun Anggaran

Diagram 2.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan TA. 2012 s/d 2016

Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Anggaran

Realisasi

Page 185: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan serta memiliki peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang antara lain :

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan, antara lain

: i. Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara

dan sekitarnya masih rendah, hal ini mempengaruhi industri

pariwisata dan steakholdernya untuk berkembang dengan baik. ii. Aksesibilitas menuju dan keluar Banjarnegara amat terbatas,

hanya dapat di akses melalui jalan darat (kereta api juga tidak dapat lewat Banjarnegara) hal ini sangat menghambat arus keluar masuk wisatawan yang akan berkunjung ke obyek

wisata di Banjarnegara. iii. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan

teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan untuk

mempertahankan jati diri dan identitas agar tidak menjadi krisis jati diri dan identitas.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari

luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan, antara lain :

i. Terdapatnya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan / pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

ii. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan merupakan bagian dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 s/d 2022. Khususnya pada Misi I : Mewujudkan Tata

Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis; Misi III : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; serta Misi V : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan. iii. Adanya investor (pelaku wisata) yang siap menanamkan

investasinya di bidang pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

Page 186: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan dan Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Identifikasi

Permasalahan Faktor yang mempengaruhi

Non Urusan (Sekretariatan)

Rendahnya SDM Disparbud

Semakin tingginya standar

pendidikan menyebabkan aparatur generasi awal tertinggal tingkat pendidikannya.

Urusan Kepariwisataan

Belum dimanfaatkannya potensi daerah sebagai destinasi utama pariwisata daerah

Belum optimalnya pengelolaan pariwisata unggulan

Masih kurangnya program peningkatan sarpras penunjang pariwisata

Kurangnya lokasi obyek wisata yang menjadi primadona kabupaten

Belum berkembangnya industri pariwisata

Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dan ekraf

Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran

Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran

Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata

Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata

Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata

Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata

Page 187: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

Urusan Identifikasi

Permasalahan Faktor yang mempengaruhi

Urusan Kebudayaan

Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat

Semakin meningkatnya pengaruh budaya luar yang dapat mengurangi nilai-nilai budaya dan tradisi adat masyarakat

Hilangnya nilai-nilai dan tradisi dalam masyarakat

Lunturnya nilai tradisional dikenal masyarakat luas

Kurang pembinaan terhadap penganut tradisi

Lemahnya Pembinaan masyarakat penganut tradisi

Kurang dikenalnya seni Banjarnegara

Lunturnya kesenian dan perfilma yang di kenal di kabupaten

Kurang pembinaan

terhadap group kesenian, pelaku seni dan adat/ tradisi

Rendahnya pengetahuan

masyarakat terhadap sejarah penting daerah

Belum adanya data base dan pegawai / SDM yang menangani bidang kebudayaan di tingkat kecamatan dan kabupaten

Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang, disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap benda cagar budaya

Kurangnya perhatian dalam pengelolaan museum dan Benda Cagar Budaya (BCB)

belum optimalnya pengelolaan Museum sebagai daya tarik wisata

Page 188: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang telah di perda-kan dengan nomor 32 tahun 2017, Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

adalah sebagai berikut:

1. VISI : “Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera” 2. MISI :

a. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib,

Aman, Damai Dan Demokratis. b. Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

c. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan d. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif,

Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan

Tenaga Profesional. e. Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan

Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan

Hak Dasar

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai OPD yang melaksanakan tugas pokok urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan

Kebudayaan harus mendukung visi dan misi pemerintah daerah terutama pada misi yang kesatu, kedua, dan ketiga. Adapun keterkaitan Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Page 189: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022 Pimpinan Daerah

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

1.

Mewujudkan Tata Kehidupan

Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai

Dan Demokratis

1.1.

Meningkatkan

kondusivitas wilayah

1.1.1.

Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan

keamanan lingkungan

Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat

Angka

1.2.

Meningkatkan

kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

1.2.1. Meningkatnya kualitas

kesiapsiagaan bencana

Persentase desa tangguh

bencana %

1.2.2.

Meningkatnya kualitas

ketanggapdaruratan bencana

Kecepatan penanggulangan bencana

Menit

1.3.

Meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai

kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

1.3.1.

Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap

nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal

Indeks Kebudayaan Angka

1.3.2.

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam kehidupan berdemokrasi

Presentase pemilih dalam

pemilu %

2.

Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Konsep Tata Kelola

2.1.

Meningkatkan

kualitas layanan publik

2.1.1.

Meningkatnya

efektivitas dan transparansi layanan

publik

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Angka

2.2. Meningkatkan 2.2.1. Meningkatnya kinerja Nilai AKIP Kabupaten Angka

Page 190: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

Pemerintahan Yang Baik

kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Banjarnegara

2.2.2. Meningkatnya

kapasitas Aparatur

2.2.3.

Meningkatnya kualitas

pengelolaan pemerintahan desa

Persentase penyampaian

laporan pertanggung-jawaban pemerintah desa

yang tepat waktu

%

3

Mewujudkan

Pembangunan Daerah Yang

Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan

3.1.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas

infrastruktur

3.1.1.

Meningkatnya sarana

infrastruktur jalan dan jembatan

Persentase jalan

kabupaten dalam kondisi baik

%

3.1.2.

Meningkatnya kualitas

dan kuantitas jaringan irigasi

Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik %

3.2.

Meningkatkan kinerja

perekonomian daerah

3.2.1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan

perikanan

Pertumbuhan sektor pertanian

%

Nilai Tukar Petani %

3.2.2. Meningkatnya kinerja

sektor pariwisata

Jumlah kunjungan

wisatawan Orang

3.2.3 Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi

Kontribusi UKM terhadap

PDRB %

Persentase koperasi aktif %

3.2.4. Meningkatnya jumlah investasi

Persentase peningkatan nilai investasi

%

3.2.5. Meningkatnya kesempatan kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

Page 191: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

3.2.6. Meningkatnya kinerja sektor industri

Pertumbuhan sektor industri

%

3.2.7. Meningkatnya kinerja

sektor perdagangan

Pertumbuhan sektor

perdagangan %

3.2.7. Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah

Laju Pertumbuhan

Ekonomi %

PDRB per kapita Rupiah

3.2.8. Meningkatnya stabilitas harga

Laju inflasi %

3.3.

Meningkatkan pemerataan

pembangunan wilayah

3.3.1.

Meningkatnya pemerataan

pembangunan antar wilayah kecamatan

Indeks Williamson Angka

3.4.

Meningkatkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan

3.4.1.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas

udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) Angka

4

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan

Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif,

Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional

4.1. Mewujudkan reformasi tata

kelola keuangan

4.1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini

4.1.2. Meningkatnya kemandirian daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah

%

Page 192: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN SATUAN

5

Mewujudkan

Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak

Dasar

5.1.

Meningkatkan cakupan

pemenuhan kebutuhan dan

layanan dasar yang berkualitas

5.1.1. Meningkatnya ketahanan pangan

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

%

5.1.2. Meningkatnya cakupan

rumah layak huni Rasio rumah layak huni %

5.1.3.

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Angka Rata-rata Lama

Sekolah Tahun

Angka Harapan Lama

Sekolah Tahun

5.1.4.

Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan kesehatan

Angka usia harapan hidup

Tahun

5.1.5. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

Indeks Pemberdayaan

Gender Angka

5.1.6. Meningkatnya cakupan air bersih

Ketersediaan air baku liter/ detik

5.2.

Meningkatkan

penanganan masalah kesejahteraan

sosial

5.2.1. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis

kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

%

5.2.2.

Meningkatnya

penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase Penurunan PMKS

%

Page 193: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

Dari visi dan misi di atas kemudian dijabarkan ke dalam tujuan,

sasaran, dan indikator sasaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara mendapat bagian mewujudkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1.3.1 Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap

nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal dengan indikator berupa nilai indeks kebudayaan yang akan diakomodir melalui program : a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2. Sasaran 2.1.1 Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik dengan indikator berupa nilai Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat yang akan diakomodir melalui program : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kinerja sektor pariwisata dengan

indikator berupa Jumlah kunjungan wisatawan yang akan

diakomodir melalui program : a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

b. Program pengembangan destinasi pariwisata c. Program pengembangan Kemitraan d. Program Bidang Cipta Karya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L Renstra Kementerian yang menjadi acuan vertikal oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata dan kebudayaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

secara khusus pada Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejalan dengan

fungsi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia, maka renstra OPD juga mengacu pada badan/lembaga setingkat kementrian yaitu Badan Ekonomi Kreatif.

Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan

kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”, maka Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah

“Memperkukuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi

Pembangunan Kebudayaan yaitu:

Page 194: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;

2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa;

3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;

4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;

5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter

bangsa serta memperkuat diplomasi budaya; 6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya

kebudayaan Indonesia;

7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas; 8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif,

transparan dan akuntabel.

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup:

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan

museum; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film,

inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni

dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap

keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;

4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi

masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; 5. Peningkatan internalisasi nilai nilai budaya rangka penguatan

jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa;

6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas

perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Dengan Menggerakkan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif” dimana Visi

tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu :

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;

Page 195: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia,

serta mendorong pembangunan daerah; 3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif

secara berkualitas;

4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi I yaitu Mengembangkan

kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah. Dari Misi I tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia.

Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan erat kaitannya terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan

rakyat khususnya sektor ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2010-2014 adalah sebesar 6,3–6,8% per tahun; (2) inflasi

adalah rata-rata 4–6% per tahun; (3) tingkat pengangguran (terbuka) 5–6% pada akhir tahun 2014; dan (4) tingkat

kemiskinan 8–10% pada akhir tahun 2014. Untuk dapat mendukung pencapaian target sasaran ini, maka Kemenparekraf telah menetapkan target Produk Domestik

Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja sektor kepariwisataan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia.

Dengan menggunakan metode atau pendekatan pengeluaran, maka PDB sektor pariwisata dapat diestimasi berdasarkan: (a)

besaran konsumsi di sektor pariwisata yang dapat diestimasi melalui jumlah pergerakan wisatawan dan jumlah belanja per hari dari wisatawan tersebut; (b) investasi dapat diestimasi

melalui nilai investasi di sektor pariwisata baik yang dilakukan oleh swasta, pemerintah ataupun swadaya masyarakat; (c) belanja negara adalah besaran alokasi belanja negara di sektor

pariwisata; dan (d) penerimaan devisa pengeluaran wisman; dan (e) pengeluaran wisman pre dan post trip.

2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia. World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya tahunnya

mengeluarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report yang digunakan untuk mengukur daya saing kepariwisataan

Indonesia dibandingkan dengan 138 negara-negara lain di dunia. Kemenparekraf memegang peran yang sentral khususnya terkait dengan keberlanjutan industri

kepariwisataan, prioritas pemerintah terhadap pengembangan kepariwisataan, koordinasi terhadap pembangunan sarana dan

prasarana kepariwisataan, mengembangkan daya tarik dan SDM pariwisata, mempersiapkan masyarakat untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik, serta menciptakan iklim usaha

kepariwisataan yang kondusif.

Terakhir, dengan merujuk pada Visi dan Misi Badan Ekonomi

Kreatif Indonesia terkait pengembangan ekonimi kreatif yang

Page 196: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

termuat dalam Renstra Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Visi Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) adalah

“Ekonomi Kreatif Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi BEKRAF yaitu membangun ekosistem yang mampu :

1. mendorong penumbuhan usaha baru ekonomi kreatif;

2. meningkatkan nilai tambah produk kreatif dalam perekonomian nasional;

3. menghasilkan produk unggulan ekonomi kreatif yang dikenal

dan digemari di pasar global;

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Ekonomi Kreatif

seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif yang

meningkat dan secara bertahap menjadi lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional

2. Terwujudnya produk kreatif Indonesia yang dikenal dan

digemari di pasar global.

Dengan 2 (dua) tujuan tersebut kemudian dicapai secara lebih kongkret, melalui penetapan sasaran strategis yang terukur secara kuantitatif yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif dengan target 6,75 % pada tahun 2019.

2. Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah serapan tenaga kerja dengan target 17,0 juta orang pada tahun 2019.

3. Nilai Ekspor Produk Kreatif

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah nilai ekspor bruto produk kreatif Indonesia dengan target USD 21,5 milliar

pada tahun 2019.

Page 197: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Dengam mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 serta kondisi kepariwisataan baik di

tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah : ”Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai

Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang Berkepribadian Dan Sejahtera”. Sementara untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa; 2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama;

3. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan

administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

Melalui penetapan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, kemudian dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Page 198: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2013-2018 Dinbudpar Prov. Jateng

Visi Misi Tujuan Sasaran

Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Jawa dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat yang Berkepribadian dan Sejahtera

I. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa

I. Melestarikan Nilai-nilai Tradisi Daerah

I. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berkepribadian budaya Jawa melalui pelestarian dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa (NBSF)

II. Meningkatkan pelindungan, pemanfaatan,

pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah (sepur)

II. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama

II. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat

A) Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah

B) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah

C) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM.

D) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata

III. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab

III. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah

Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

IV. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan

administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

IV. Meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan dan pariwisata; Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan dan

pariwisata; Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata; Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran

Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien

Page 199: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2031 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perlu untuk dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Kabupaten

Banjarnegara sebagaimana disebutkan bahwa Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah

terpadu dan berkelanjutan.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 bahwa Kawasan Peruntukan Pariwisata dibagi kedalam 4 kawasan peruntukan pariwisata yaitu :

(1) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

a. kawasan pariwisata alam;

b. kawasan pariwisata budaya; dan c. kawasan pariwisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata alam meliputi : a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng; b. Kawasan Wisata Arung Jeram Sungai Serayu:

c. Kawasan Wisata Gunung Lawe; d. Kawasan Wisata Alam Curug Pitu;

e. Kawasan Wisata Curug Sikopel; f. Kawasan Wisata Gunung Mandala; g. Kawasan Wisata Pemandian Air Panas;

h. Kawasan Wisata Hutan Pinus di Kecamatan Pagedongan; dan

i. kawasan pariwisata alam lain yang ditetapkan kemudian.

(3) Kawasan pariwisata budaya meliputi : a. kawasan Candi Dieng;

b. kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok; c. kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan; dan d. kawasan pariwisata budaya lain yang ditetapkan kemudian.

(4) Kawasan pariwisata buatan meliputi : a. kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas

(TRMS); b. kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman; c. kawasan agrowisata hortikultura; dan

d. kawasan pariwisata buatan lain yang ditetapkan kemudian.

Arahan perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui

program: a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;

b. penyediaan fasilitas penunjang wisata; c. pembinaan masyarakat sadar wisata; d. peningkatan promosi pariwisata;

e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan

Page 200: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

3.4.2 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Telaahan terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 perlu untuk dilakukan guna melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan pariwisata di

Kabupaten Banjarnegara sebagaimana disebutkan bahwa RIPARDA disusun dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Adapun tujuan dari RIPARDA adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan;

2. memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;

3. memudahkan pengawasan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah;

4. mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan

kepariwisataan; 5. mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal

dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan 6. mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang

berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian

budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu.

Disebutkan dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030

bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

1. pembangunan destinasi pariwisata daerah;

2. pembangunan pemasaran pariwisata daerah; 3. pembangunan industri pariwisata daerah; dan

4. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

3.4.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah merupakan

dokumen pendukung dari telaahan aspek lingkungan terhadap kebijakan, rencana dan program dalam memberikan rekomendasi penyempurnaan untuk memastikan prinsip pembangunan

berkelanjutan telah terintegrasi didalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banjarnegara Nomor ..... Tahun

..... tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banjarnegara memiliki tujuan sebagai berikut :

1. memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana

dan/atau program RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

Page 201: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang mengedepankan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. 3. Meningkakan kapasitas dan kompetensi pelaku pembangunan

dalam integrasi pembangunan dan berkelanjutan dan KRP

melalui fasilitasi dan menjadikan referensi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan dalam setiap penyusunan

dan evaluasi kebijakan, rencana dan / atau program RPJMD.

Disebutkan dalam Dokumen KLHS Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017-2022 bahwa Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam

terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan

wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata hutan pinus di Kecamatan Pagedongan.

Kawasan pariwisata budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan. Kawasan pariwisata

buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar

Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura. Dalam KLHS Banjarnegara menyebutkan, kegiatan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan tidak memberikan pengaruh

terhadap kondisi lingkungan hidup. Walaupun begitu KLHS tetap menggaris bawah terhadap pengembangan pembangunan

kepariwisataan di Banjarnegara tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan berpedoman pada RTRW, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis Bidang Pariwisata yang menjadi fokus perhatian dan upaya

peningkatan kedepan yaitu : 1. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata unggulan

2. Kurangnya lokasi obyek wisata yang menjadi primadona kabupaten 3. Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dan ekraf 4. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan

kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran 5. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata

6. Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata Isu Isu Strategis Bidang Kebudayaan yang menjadi fokus perhatian dan

upaya peningkatan kedepan yaitu : 1. Semakin meningkatnya pengaruh budaya luar yang dapat mengurangi

nilai-nilai budaya dan tradisi adat masyarakat 2. Lunturnya nilai tradisional dikenal masyarakat luas

3. Lemahnya Pembinaan masyarakat penganut tradisi 4. Lunturnya kesenian dan perfilman yang di kenal di kabupaten 5. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah

Page 202: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

6. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang, disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap benda cagar

budaya 7. belum optimalnya pengelolaan Museum sebagai daya tarik wisata

Page 203: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi

Pimpinan Daerah, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pariwisata

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah : a. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator berupa :

- Jumlah kunjungan wisatawan

- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

b. Berkembangnya destinasi pariwisata dengan indikator berupa :

- Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata

2. Tujuan 2 : Lestarinya seni dan budaya daerah Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah : a. Berkembangnya seni dan budaya daerah dengan indikator berupa :

- Persentase kelompok seni budaya yang aktif b. Lestarinya bangunan cagar budaya dengan indikator berupa :

- Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik

3. Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan prima

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah : a. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan

indikator berupa :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Page 204: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-

2018 2019 2020 2021 2022

Meningkat-kan kualitas pariwisata

Meningkat-nya kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan

1.142.

308

1.176.

577

1.211.

875

1.248.

231

1.285.

678

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

3% 3% 3% 3% 3%

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

500. 000

0 100. 000

150. 000

200. 000

Berkembang-nya destinasi pariwisata

Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata

25 25 25 25 25

Lestarinya seni dan budaya

Berkembang-nya seni dan budaya daerah

Persentase kelompok seni budaya yang aktif

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

Lestarinya bangunan cagar budaya

Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik

47,95 47,95 47,95 47,95 47,95

Terwujud-nya pelayanan prima

Meningkat-nya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

78,5 79 79 79 80

Page 205: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik

(website dan iklan TV, promosi di koran, pemasangan baliho dan pembuatan kalender event), serta optimalisasi SDM

pengelola TIC dalam penyebarluasan informasi melalui IT 2. Meningkatkan jumlah pelaku wisata yang professional dan

terstandarisasi melalui program fasilitasi dan pelatihan

3. Meningkatkan keaktifan dan kualitas Pokdarwis melalui program pembinaan sosialisasi, dan bintek

4. Meningkatkan program pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan objek wisata

5. Meningkatkan pelayanan dan kualitas destinasi wisata baru

dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada 6. Mengembangkan objek destinasi pariwisata ungulan melalui

peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan obyek

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal

8. Melibatkan masyarakat dan pemangku adat di dalam melestarikan nilai-nilai budaya

9. Penyusunan informasi sejarah penting daerah dengan

memperkaya materi / dokumen sejarah kabupaten 10. Melakukan pengkajian untuk menyempurnakan perbup dalam

upaya peningkatan perlindungan benda cagar budaya serta meningkatkan pengelolaan Museum

11. Revitalisasi Pelayanan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Pengembangan TIC dan peningkatan promosi dan pemasaran objek wisata dengan prioritas pada obyek wisata unggulan daerah

2. Penetapan, penyiapan dan pelaksanan standarisasi pelaku wisata

Page 206: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

3. Peningkatan pembinaan dan pengiriman kelompok sadar wisata pada event nasional

4. Peningkatan program pariwisata ekonomi kreatif, hunian (home stay) dan jasa pariwisata

5. Peningkatan program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana obyek wisata 6. Peningkatkan penataan objek destinasi pariwisata ungulan dan

pembangunan obyek wisata potensial (Wisata Air, dan Wisata Agro)

7. Pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya difokuskan pada adat

yang hampir punah 8. Peningkatan festival dan kegiatan budaya yang melibatkan

masyarakat luas

9. Penyusunan dokumen dan penguatan sejarah daerah 10. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilik BCB,

pelestarian BCB di Museum, dan peningkatan manajemen pengelolaan museum

11. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Keterkaitan strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Page 207: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

VISI : “Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera”

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatkan kualitas

pariwisata

a. Meningkatnya kunjungan

wisatawan

Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik (website dan iklan TV,

promosi di koran, pemasangan baliho dan pembuatan kalender event), serta

optimalisasi SDM pengelola TIC dalam penyebarluasan informasi melalui IT

Pengembangan TIC dan peningkatan

promosi dan pemasaran objek wisata dengan prioritas pada obyek wisata

unggulan daerah

Meningkatkan jumlah pelaku wisata yang professional dan terstandarisasi melalui

program fasilitasi dan pelatihan

Penetapan, penyiapan dan pelaksanan

standarisasi pelaku wisata

Meningkatkan keaktifan dan kualitas

Pokdarwis melalui program pembinaan sosialisasi, dan bintek

Peningkatan pembinaan dan

pengiriman kelompok sadar wisata pada event nasional

Meningkatkan program pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan objek wisata

Peningkatan program pariwisata ekonomi kreatif, hunian (home stay) dan jasa pariwisata

b. Berkembangnya destinasi pariwisata

Meningkatkan pelayanan dan kualitas

destinasi wisata baru dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada

Peningkatan program pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata

Mengembangkan objek destinasi pariwisata

ungulan melalui peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan obyek

Peningkatkan penataan objek destinasi pariwisata ungulan dan pembangunan obyek wisata potensial (Wisata Air, dan

Wisata Agro)

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis

Page 208: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

2

Lestarinya seni

dan budaya daerah

a. Berkembangnya seni dan budaya daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal

Pelestarian tradisi dan nilai-nilai

budaya difokuskan pada adat yang hampir punah

Melibatkan masyarakat dan pemangku adat di dalam melestarikan nilai-nilai budaya

Peningkatan festival dan kegiatan

budaya yang melibatkan masyarakat luas

Penyusunan informasi sejarah penting daerah dengan memperkaya materi / dokumen sejarah kabupaten

Penyusunan dokumen dan penguatan

sejarah daerah

b. Lestarinya

bangunan cagar budaya

Melakukan pengkajian untuk menyempurnakan perbup dalam upaya

peningkatan perlindungan benda cagar budaya serta meningkatkan pengelolaan

Museum

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilik BCB, pelestarian

BCB di Museum, dan peningkatan manajemen pengelolaan museum

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

3 Terwujudnya pelayanan

prima

Meningkatnya nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Revitalisasi pelayanan Peningkatan tata kelola pemerintahan

Page 209: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program :

- Persentase administrasi perkantoran yang terlayani

1. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator kinerja program :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi

6. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

7. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 11. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Indikator kinerja program :

- Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun

13. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja program :

- Persentase pengembangan SDM Aparatur

14. Kegiatan Diklat Pengembangan Aparatur e. Program Pengembangan Nilai Budaya

Indikator kinerja program :

- Pengembangan Kelompok Seni Budaya Banjarnegara

15. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Page 210: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

16. Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

17. Kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar

f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator kinerja program :

- Pelestarian Benda Cagar Budaya Banjarnegara

18. Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

19. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

20. Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata

g. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya

Indikator kinerja program :

- ...

21. Kegiatan Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Indikator kinerja program :

- Pentas budaya dalam dan luar daerah

22. Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

23. Kegiatan Penyelenggaraan dialog kebudayaan 24. Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 25. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

i. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator kinerja program :

- Presentase kunjungan wisatawan

- Presentase pendapatan pariwisata

26. Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

27. Kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 28. Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 29. Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan

di luar negeri 30. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan pemasaran pariwisata 31. Kegiatan pengembangan statistik wisata terpadu 32. Kegiatan Pemilihan duta wisata

33. Kegiatan pameran promosi pariwisata 34. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan event pariwisata 35. Kegiatan fasilitasi forum pariwisata

j. Program pengembangan destinasi pariwisata

Indikator kinerja program :

- Pengembangan obyek / destinasi tertata / terbangun

- Pembangunan fasilitas pendukung destinasi

Page 211: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

36. Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan 37. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata 38. Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 39. Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata

40. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

k. Program pengembangan Kemitraan Indikator kinerja program :

- Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata

41. Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

42. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

43. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

l. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Indikator kinerja program :

- Persentase pemenuhan tiket wisata

44. Kegiatan pengelolaan benda berharga

m. Program bidang cipta karya Indikator kinerja program :

- Penyediaan dokumen perencanaan destinasi

45. Kegiatan penyusunan DED prasarana wilayah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel

6.1.

Page 212: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

Meningkat-kan kualitas pariwisata

Meningkat-nya kunjungan wisatawan

1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Presentase kunjungan wisatawan

1 1 1 1 1 1

1 Pameran Promosi Pariwisata

Jumlah pelaksanaan pameran promosi pariwisata

Kali 5 3 4 0 0 0 0 0 4

Jumlah daerah tujuan promosi

Lokasi 4 3 3 0 0 0 0 0 3

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah pelaksanaan survey IKM

Kali 6 6 8 0 0 0 0 0 8

Program pengembangan

pemasaran pariwisata

Presentase pendapatan

pariwisata

1 1 1 1 1 1

3 Pemilihan duta wisata

Jumlah penyelenggaraan Pemilihan duta wisata

Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Page 213: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

kabupaten

Jumlah peserta pemilihan duta wisata

orang 76 76 60 30 30 30 30 30 210

4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah pelaksanaan roadshow / travel dialog / famtrip

Kali 6 3 2 1 1 1 1 1 7

Jumlah penyediaan material promosi

Expl.

25.000

16.000

7.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 17.000

Jenis material promosi

Jenis 5 6 3 1 1 1 1 1 8

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata pemda

orang

644.619

761.913

786.150

700.000

700.000

750.000

750.000

800.000

4 .486.15

0

Jumlah Pendapatan Obyek Wisata pemda

Rp. 5.593 .953.0

00

7.153 .833.0

00

8.243 .798.0

00

8.000 .000.0

00

8.000 .000.0

00

8.100 .000.0

00

8.100 .000.0

00

8.150 .000.0

00

48.593 .798.00

0

5 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Pariwisata

Jumlah event pariwisata

Kegiatan

2 1 9 2 2 2 2 3 20

Page 214: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

6 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Pemeliharaan web site pariwisata

Tahun 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Jumlah penulisan berita di web pariwisata

Kali 84 84 84 25 25 25 25 25 209

7 Pengembangan statistik wisata terpadu

Jumlah dokumen data pariwisata

Buku 100 100 200 400 400 450 450 500 2400

8 Fasilitasi Forum Pariwisata

Jumlah fasilitasi / sosialisasi dengan stake holder pariwisata

Kali 4 2 5 3 4 4 5 5 26

9 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Jumlah pelaksanaan kerjasama pariwisata

Kali 4 4 6 8 8 8 10 10 50

10 Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

Jumlah wisatawan obyek wisata

pemda ter-asuransi

orang 644

.619

761

.913

786

.150

700

.000

700

.000

750

.000

750

.000

800

.000

4.486

.150

Program pengembangan Kemitraan

Prosentase peningkatan kapasitas

1 1 1 1 1 1

Page 215: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

msyarakat dan pelaku wisata

11 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata

Kali 3 3 5 5 5 5 5 6 31

13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Pelatihan / pembinaan masyarakat desa wisata

Kali 4 4 5 5 5 5 5 6 31

Berkembangnya destinasi pariwisata

Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata

Program Bidang Cipta Karya

Penyediaan dokumen perencanaan destinasi

2 10 10 10 10 10

14 Penyusunan DED Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

Dokumen

0 2 2 10 10 10 10 10 52

Page 216: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

parwisata

Program pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan obyek / destinasi tertata / terbangun

5 1 1 1 1 1

15 Pengembangan objek pariwisata unggulan

Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Situs, Asset, dan Fasilitas KWDT

Paket 4 5 6 2 2 2 2 3 17

16 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

4 6 0 0

Ketersediaan Lahan Pengembangan Obyek Wisata

M2 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Penyelenggaraan Pekan Lebaran

Lokasi 2 2 2 1 1 1 1 1 7

Page 217: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

Jumlah penyelenggaraan Showbiz obyek wisata

Kali 30 57 36 30 30 30 30 30 186

Program pengembangan destinasi pariwisata

Pembangunan fasilitas pendukung destinasi

1 2 2 2 2 2

18 Pengembangan daerah tujuan wisata

Tersedianya fasilitas pengelola dan fasum obyek wisata potensial

Paket 2 0 2 0 0 0 0 0 2

19 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS

Tersedianya peralatan perlengkapan operasionalisasi UPT

Tahun 1 1 1 0 0 0 0 0 1

20 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

Tersedianya peralatan perlengkapan operasionalisasi UPT

Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Lestarinya seni dan budaya

Berkembangnya seni dan budaya daerah

Persentase kelompok seni budaya yang aktif

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pengembangan Kelompok Seni Budaya Banjarnegara

1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230

Page 218: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

21 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah pelaksanaan siaran radio Banyumasan

Kali 30 21 12 0 0 0 0 0 12

22 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah bantuan kelompok seni Group 0 0 0 20 20 20 20 20 100

23 Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar

Jumlah Penyelenggaraan apresiasi pelajar

Kali 40 21 1 1 1 1 1 1 6

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelestarian Benda Cagar Budaya Banjarnegara

73 73 73 73 73 73

24 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah pelestarian adat budaya Banjarnegara

Kegiatan

8 9 8 8 8 8 8 8 48

25 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

Jumlah Benda Cagar Budaya terpelihara di Banjarnegara

Paket 0 2 1 2 2 2 2 2 11

Page 219: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

26 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara ke TMII

Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 6

b. Lestarinya bangunan cagar budaya

Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya

27 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pentas budaya dalam dan luar daerah

10 6 6 6 6 6

28 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara

Kali 2 2 2 2 2 2 2 2 12

Page 220: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

daerah di daerah

29 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara ke luar daerah

Kali 4 4 3 3 3 3 3 3 18

31 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumah fasilitasi festival seni dan budaya

Kali 5 2 4 0 0 0 0 0 4

Terwujudnya pelayanan prima

Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang terlayani

1 1 1 1 1 1

32 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pembiayaan rekening air, listrik, telepon, internet

rekening

180 192 60 60 60 60 60 60 360

33 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan SKPD yang memiliki Honorarium

orang 144 144 144 144 144 144 144 144 864

Page 221: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah terpenuhinya kebutuhan bahan pembersih kantor

Bulan 0 6 12 6 6 6 6 6 42

35 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

Bulan 12 12 12 6 6 6 6 6 42

36 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

Jumlah PTT dan THL memiliki honorarium

orang 17 26 26 26 26 26 26 26 156

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi

1 1 1 1 1 1

37 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor baru

Jenis 2 4 8 2 2 2 2 2 18

38 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor baru

Jenis 2 6 4 2 2 2 2 2 14

Page 222: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dipelihara

Bulan 3 4 12 6 6 6 6 6 42

40 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas dipelihara

Unit 0 0 4 2 2 2 2 2 14

41 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Jenis 5 5 4 0 0 0 0 0 4

42 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Jenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor dipelihara

Unit 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen laporan

capaian kinerja yang tersusun

1 1 1 1 1 1

44 Penyusunan laporan capaian

Jumlah tersedianya Jenis 0 4 2 2 2 2 2 2 12

Page 223: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Akhir

Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

K K K K K K K K K

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pengembangan SDM Aparatur

0,1 0 0 0 0 0

45 Diklat Pengembangan Aparatur

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur

Orang 0 0 30 0 0 0 0 0 30

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase pemenuhan tiket wisata

1 1 1 1 1 1

46 Pengelolaan Benda Berharga

Tersedianya tiket wisatawan masuk obyek wisata pemda

Tahun 0 0 1 1 1 1 1 1 6

Page 224: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan kualitas pariwisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan

1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

264

.484.200

270

.646.500

252

.856.500 - - - - -

252

.856.500

1 Pameran Promosi Pariwisata 245

.555.000

239

.000.000

208

.886.500 - - - - -

208

.886.500

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

18 .929.200

31 .646.500

43 .970.000

- - - - - 43

.970.000

Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.064

.093.590

1.265

.039.150

1.629

.521.000

800

.000.000

880

.000.000

968

.000.000

1.064

.800.000

1.171

.280.000

6.513

.601.000

3 Pemilihan duta wisata 138

.000.000

200

.000.000

198

.800.000

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

809

.310.000

4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

454

.783.190

526

.591.150

487

.257.000

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

1.097

.767.000

5 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Pariwisata

183

.972.500

146

.567.000

488

.663.000

200

.000.000

220

.000.000

242

.000.000

266

.200.000

292

.820.000

1.709

.683.000

6 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

74

.578.000

148

.798.000

155

.055.000

25

.000.000

27

.500.000

30

.250.000

33

.275.000

36

.602.500

307

.682.500

7 Pengembangan statistik wisata terpadu

19

.850.000

24

.384.000

29

.025.000

50

.000.000

55

.000.000

60

.500.000

66

.550.000

73

.205.000

334

.280.000

8 Fasilitasi Forum Pariwisata 45

.697.400

53

.723.500

97

.816.000

75

.000.000

82

.500.000

90

.750.000

99

.825.000

109

.807.500

555

.698.500

9 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

64

.712.500

82

.475.500

82

.905.000

150

.000.000

165

.000.000

181

.500.000

199

.650.000

219

.615.000

998

.670.000

Page 225: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

10 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

82 .500.000

82 .500.000

90 .000.000

100 .000.000

110 .000.000

121 .000.000

133 .100.000

146 .410.000

700 .510.000

Program pengembangan Kemitraan 179

.060.000

262

.392.520

205

.890.000

200

.000.000

220

.000.000

242

.000.000

266

.200.000

292

.820.000

1.426

.910.000

11 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata - - - - - - - - -

12 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

81

.400.000

115

.526.600

110

.720.000

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

721

.230.000

13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

97

.660.000

146

.865.920

95

.170.000

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

705

.680.000

Berkembangnya destinasi pariwisata

Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata

Program Bidang Cipta Karya -

240 .342.000

29 .495.000

200 .000.000

220 .000.000

242 .000.000

266 .200.000

292 .820.000

1.250 .515.000

14 Penyusunan DED Prasarana Wilayah -

240

.342.000

29

.495.000

200

.000.000

220

.000.000

242

.000.000

266

.200.000

292

.820.000

1.250

.515.000

Program pengembangan destinasi pariwisata

7.070

.455.680

3.615

.792.800

3.575

.462.440

1.250

.000.000

1.375

.000.000

1.512

.500.000

1.663

.750.000

1.830

.125.000

11.206

.837.440

15 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.785

.265.000

1.210

.603.000

3.176

.165.940

1.000

.000.000

1.100

.000.000

1.210

.000.000

1.331

.000.000

1.464

.100.000

9.281

.265.940

16 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3.957

.690.680

2.000

.845.750 - - - - -

17 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

327 .500.000

404 .344.050

399 .296.500

250 .000.000

275 .000.000

302 .500.000

332 .750.000

366 .025.000

1.925 .571.500

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.538 .548.040

2.327 .687.764

2.862 .787.725

450 .000.000

495 .000.000

544 .500.000

598 .950.000

658 .845.000

5.610 .082.725

Page 226: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18 Pengembangan daerah tujuan wisata

676 .977.500

- 433

.292.000 - - - - -

433 .292.000

19 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS

1.584

.395.540

1.730

.056.576

1.724

.889.626 - - - - -

1.724

.889.626

20 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

277

.175.000

597

.631.188

704

.606.099

450

.000.000

495

.000.000

544

.500.000

598

.950.000

658

.845.000

3.451

.901.099

Lestarinya seni dan budaya

Berkembangnya seni dan budaya daerah

Persentase kelompok seni budaya yang aktif

Program Pengembangan Nilai Budaya

205 .446.500

206 .463.800

135 .469.600

275 .000.000

302 .500.000

332 .750.000

366 .025.000

402 .627.500

1.814 .372.100

21 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

50

.000.000

44

.115.000

57

.751.000 - - - - -

57

.751.000

22 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya - - -

200

.000.000

220

.000.000

242

.000.000

266

.200.000

292

.820.000

1.221

.020.000

23 Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar 155 .446.500

162 .348.800

77 .718.600

75 .000.000

82 .500.000

90 .750.000

99 .825.000

109 .807.500

535 .601.100

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

419

.833.600

629

.009.450

1.004

.961.700

725

.000.000

797

.500.000

877

.250.000

964

.975.000

1.061

.472.500

5.431

.159.200

24 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

260

.000.000

395

.187.150

742

.431.500

500

.000.000

550

.000.000

605

.000.000

665

.500.000

732

.050.000

3.794

.981.500

25 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

- 74

.972.800 41

.436.000 100

.000.000 110

.000.000 121

.000.000 133

.100.000 146

.410.000 651

.946.000

26 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

159

.833.600

158

.849.500

221

.094.200

125

.000.000

137

.500.000

151

.250.000

166

.375.000

183

.012.500

984

.231.700

b. Lestarinya

Persentase benda cagar

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya - - - - - - - - -

Page 227: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

bangunan cagar budaya

budaya dalam kondisi baik

27 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah - - - - - - - - -

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.086

.480.200

931

.341.550

618

.274.800

400

.000.000

440

.000.000

484

.000.000

532

.400.000

585

.640.000

3.060

.314.800

28 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

144

.212.700

124

.645.100

130

.235.800

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

740

.745.800

29 Penyelenggaraan dialog kebudayaan - - - - - - - - -

30 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

423

.967.500

410

.721.450

341

.459.000

300

.000.000

330

.000.000

363

.000.000

399

.300.000

439

.230.000

2.172

.989.000

31 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

518 .300.000

395 .975.000

146 .580.000

- - - - - 146

.580.000

Terwujudnya pelayanan prima

Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

509

.592.066

560

.042.138

933

.544.900

885

.000.000

973

.500.000

1.070

.850.000

1.177

.935.000

1.295

.728.500

6.336

.558.400

32 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

92

.021.316

32

.274.128

53

.013.900

90

.000.000

99

.000.000

108

.900.000

119

.790.000

131

.769.000

602

.472.900

33 Penyediaan jasa administrasi keuangan

51 .120.000

58 .320.000

61 .200.000

66 .000.000

72 .600.000

79 .860.000

87 .846.000

96 .630.600

464 .136.600

34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -

9

.815.000

20

.120.000

20

.000.000

22

.000.000

24

.200.000

26

.620.000

29

.282.000

142

.222.000

35 Penyediaan bahan logistik kantor 134

.705.750

159

.883.510

277

.392.000

150

.000.000

165

.000.000

181

.500.000

199

.650.000

219

.615.000

1.193

.157.000

36 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

231 .745.000

299 .749.500

521 .819.000

559 .000.000

614 .900.000

676 .390.000

744 .029.000

818 .431.900

3.934 .569.900

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

712

.641.075

746

.303.575

862

.727.797

200

.000.000

220

.000.000

242

.000.000

266

.200.000

292

.820.000

2.083

.747.797

Page 228: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

37 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

96 .500.000

358 .600.000

403 .573.147

50 .000.000

55 .000.000

60 .500.000

66 .550.000

73 .205.000

708 .828.147

38 Pengadaan peralatan gedung kantor 198

.250.000

191

.937.000

87

.005.000

50

.000.000

55

.000.000

60

.500.000

66

.550.000

73

.205.000

392

.260.000

39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

43

.725.000

100

.630.000

209

.441.000

50

.000.000

55

.000.000

60

.500.000

66

.550.000

73

.205.000

514

.696.000

40 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - -

112 .708.650

50 .000.000

55 .000.000

60 .500.000

66 .550.000

73 .205.000

417 .963.650

41 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

75

.412.075

95

.136.575

50

.000.000 - - - - -

50

.000.000

42 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - - - - - - - - -

43 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

298

.754.000 - - - - - - - -

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30

.638.500

34

.678.000

58

.009.000

20

.000.000

22

.000.000

24

.200.000

26

.620.000

29

.282.000

180

.111.000

44 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30

.638.500

34

.678.000

58

.009.000

20

.000.000

22

.000.000

24

.200.000

26

.620.000

29

.282.000

180

.111.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - -

79 .812.500

- - - - - 79

.812.500

45 Diklat Pengembangan Aparatur - -

79

.812.500 - - - - -

79

.812.500

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- - 155

.392.600

100

.000.000

110

.000.000

121

.000.000

133

.100.000

146

.410.000

765

.902.600

Page 229: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Akhir Renstra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

46 Pengelolaan Benda Berharga - -

155 .392.600

100 .000.000

110 .000.000

121 .000.000

133 .100.000

146 .410.000

765 .902.600

J U M L A H 14.081

.273.451

11.089

.739.247

12.404

.205.562

5.505

.000.000

6.055

.500.000

6.661

.050.000

7.327

.155.000

8.059

.870.500

46.012

.781.062

Page 230: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara

langsung menunjukan kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Tahun 2017-2022

No. Indikator Sasaran

Satuan Kondisi Awal Target Capaian Setiap Tahun Target

Akhir Renstra

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Jumlah

kunjungan wisatawan

Orang 1.494.

905 1.585.477

1.142.308

1.176.577

1.211.875

1.248.231

1.285.678

1.142.308

2 Persentase peningkatan

kunjungan wisatawan

% 13,12 6,04 3 3 3 3 3 3

3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sektor Pariwisata

Ribu Rupiah

1.559.880

1.089.965

500.000

0 100.0

00 150.0

00 200.0

00 200.00

0

4 Prosentase peningkatan daya saing

obyek wisata

% 25 25 25 25 25 25 25 25

5 Persentase

kelompok seni budaya

yang aktif

% 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

6 Persentase benda cagar

budaya dalam

kondisi baik

% 47,95 47,95 47,95 47,95 47,95 47,95 47,95 47,95

7 Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

Nilai 78,46 79,42 78,5 79 79 79 80 80

Page 231: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen resmi perencanaan jangka

menengah 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022. Perubahan kondisi faktor internal maupun eksternal yang begitu reaktif dan dinamis memungkinkan untuk berpengaruh terhadap keberhasilan

pencapaian target-target yang tercantum dalam dokumen ini, untuk itu perubahan atau gerakan ekstrim menjadi sangat dimungkinkan guna dapat

mereview dan mencapai target yang telah dituliskan dalam dokumen perencanaan ini.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen

perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Sesuai dengan kewenangannya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara merupakan pejabat yang bertanggung

jawab untuk mengawal, mengarahkan, dan mengendalikan kinerja dinas yang dipimpinnya sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai. Dukungan dan sumbang saran dari semua

pihak sangat diharapkan agar pelaksanaan dan pencapaian target dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu

diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Page 232: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian

target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat

Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk menjadi pedoman dan arah bagi pencapaian kinerja dinas selama tahun 2017 – 2022. Semoga dokumen ini

dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi semua pihak dalam membuat perencanaan program dan kegiatan selama tahun 2017-2022 sehingga dapat

memberikan kontribusi dan partisipasi berarti bagi pencapaian visi Kabupaten Banjarnegara yaitu “Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera”.

Page 233: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV. R. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pada tahun 2017 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2017-2022. Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan

fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, maka Dinas Pertanian dan Perikanan perlu menyusun

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas

Pertanian dan Perikanan, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017-2021

Page 234: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Diagaram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas

Pertanian dan Perikanan

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2021. Selain itu Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Rancangan

Renstra Dinas

Pertanian dan

Perikanan

Penelaahan

RTRW

Penelaahan

KLHS

Perumusan tujuan Renstra K/L

Dan Renstra

Provinsi

Perumusan Isu

strategis

berdasarkan

Tugas dan

Fungsi

Analisis

Gambaran

pelayanan

perangkat

Penelaahan

Data dan

Informasi

Perumusan sasaran

Perumusan Strategi

Perumusan Kebijakan

Perumusan rencana program

dan kegiatan, kelompok

sasaran dan pendanaan

indikatif

Perumusan Indikator kinerja

mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD

Page 235: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 6. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4660); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan; 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 16. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan

perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

18. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan

Barang-Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Page 236: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas

Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha

Peternakan;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan

Tanaman; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina

Hewan; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya

Tanaman;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan

Pangan 33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Page 237: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan,

Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penetapan dan

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

44. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan; 45. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan

Pangan; 46. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk

Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

47. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan

Menghadapi Pandemi Influenza 48. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 49. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 65); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran

Page 238: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 210);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215); 58. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ( Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 232);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Nomor ......, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor ......);

60. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara (Berita

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun2016 Nomor 79, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 83).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja,

permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Banjarnegara yaitu: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan selama kurun waktu

tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati

Banjarnegara. 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2017-2022

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pertanian

dan Perikanan. 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dan

Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan

Page 239: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-

2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Perikanan tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan, telaahan

Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perikanan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Perikanan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Perikanan

tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan.

Page 240: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari : 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan

2. Seksi Usaha Tanaman Pangan; d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :

1. Seksi Produksi Holtikultura; dan

2. Seksi Usaha Hortikultura; e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi Perkebunan; dan

2. Seksi Usaha Perkebunan; f. Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan; dan 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner;

g. Bidang Perikanan, terdiri dari : 1. Seksi Produksi Perikanan; dan

2. Seksi Usaha Perikanan; h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Page 241: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

2.1.2

Kepala

Jabatan Fungsional

Sekretariat

UPTD

Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Bidang Tanaman

Pangan

Seksi Produksi

Tanaman Pangan

Seksi Usaha

Tanaman Pangan

Bidang

Hortikultura

Seksi Produksi

Hortikultura

Seksi Usaha

Hortikultura

Bidang

Perkebunan

Seksi Produksi

Perkebunan

Seksi Usaha

Perkebunan

Bidang

Peternakan

Seksi Produksi,

Pengembangan dan

Usaha Peternakan

Seksi Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Bidang

Perikanan

Seksi Produksi

Perikanan

Seksi Usaha

Perikanan

Page 242: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

2.1.3 Uraian Tugas Dinas Pertanian danPerikanan sesuai dengan Peraturan

Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas

Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan dibidang tanaman pangan, hotikultura,

perkebunan, peternakan dan perikanan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan dan perikanan;

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas pertanian

dan Perikanan; 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program

kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan;

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan;

4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan;

5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan;

6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

Page 243: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas

Pertanian dan Perikanan; dan 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja

dilingkungan Distankan. 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemanyauan, evaluasi sertalapaoran kebijakan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan

Peternakan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi

dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan.

b. Bidang Tanaman Pangan Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan

perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian,

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budidaya,

penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta

pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan

Page 244: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah,

serta pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

3) Pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana

pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta

pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta

pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan; 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana

pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta

pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta

pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah,

serta pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta

pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang tanaman pangan

dibantu 2 seksi yaitu:

1) Seksi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian, serta pengelolaan budidaya pertanian bidang tanaman pangan;

2) Seksi Usaha Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang

kegiatan usahanya dalam daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta

pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

c. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

Page 245: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah,

penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengelolaan dan pemasaran hasil

pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang holtikultura;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang holtikultura;

3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan

sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang holtikultura;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang holtikultura;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan

bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta

pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang holtikultura;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang hortikultura dibantu 2 seksi yaitu: 1) Seksi Produksi Hortikultura, mempunyai tugas melakukan

Page 246: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan dibidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian dan pengelolaan budidaya pertanian

bidang hortikultura. 2) Seksi UsahaHortikultura, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang

kegiatannya dalam daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura.

d. Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian

dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca

panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha

pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana

pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan penggunaan

sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan;

Page 247: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta

pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha

pertanian bidang perkebunan; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin

usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha

pertanian bidang perkebunan; Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perkebunan

dibantu 2 seksi dengan tugas:

1) Seksi Produksi perkebunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian dan pengelolaan budidaya pertanian bidang perkebunan.

2) Seksi Usaha Perkebunan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang

kegiatan usahanya dalam daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta

pengembangan usaha pertanian bidang perkebunan.

e. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan peredaran

benih/bibit ternak dan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit

ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak

dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahanpenggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan

hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah,

Page 248: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah,

pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer ( toko,

retail, sub distributor) obat hewan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Peternakan

menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam daerah,

pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahanpenggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin

usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan,

penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan

produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah,

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan

penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor) obat hewan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan obat

hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan

pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahanpenggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan,

penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan

produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan

Page 249: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan

penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor) obat hewan;

3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan

peredaran benih/bibit ternak dan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah,

penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan

wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit

ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah

penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta

pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan

persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan

rekomendasi izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor) obat hewan;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan obat

hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan

rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahanpenggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan,

penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan

produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah,

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan

penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor) obat hewan;

Page 250: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan Sumber Daya Genetic (SDG) hewan dalam

daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi

lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahanpenggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin

usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,

rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan pemasukan hewan dan

produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah,

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan

pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor) obat hewan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peternakan

dibantu 2 seksi dengan tugas :

1) Seksi Produksi, Pengembangan dan usaha Peternakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam

daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah,

pengawasan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak

dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain,pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan

lahan penggembalaan umum, dan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;

2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam

daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa

Page 251: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izizn usaha pengecer ( toko,retail, sub

distributor) obat hewan. f. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan

dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan

menyelenggarakan fungsi : 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan

nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin

usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan

usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) dibidang

pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha

perikanan; 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil

dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan

ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen,

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan

tempat pelelangan ikan (TPI), penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan,

penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penerbitan

Page 252: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan

dibantu oleh 2 seksi dengan tugas: 1) Seksi Produksi Perikanan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan

pengelolaan pembudidayaan ikan; 2) Seksi Usaha Perikanan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

(TPI), penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah,

penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

g. UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas ) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi dalamkelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional

dikoordinasikan olehketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perikanan 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2016 sebanyak 266 orang, terdiri dari 156 PNS dan 110 non PNS. Dilihat dari

pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 110 orang, dan SMA Sederajat sejumlah 102 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel 2.1. sebagai berikut:

Page 253: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Tingkat Pendidikan Kategori

Jumlah PNS Non PNS

1 SMP Sederajat 2 3 5

2 SMA Sederajat 32 70 102

3 D3 26 17 43

4 S1 90 20 110

5 S2 6 0 6

6 S3 0 0 0

Jumlah 156 110 266

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 82 orang pada tahun 2016, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Golongan Jumlah

1 Golongan II 29

2 Golongan III 82

3 Golongan IV 45

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Banjarnegara meliputi tanah, alat angkutan, alat bengkel/ukur, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat

studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan air/irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Perangkat Daerah Tahun 2016

No Aset Jumlah Kondisi

TANAH

1. Perkebunan Lain-lain 1 Baik

2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2 Baik

3. Tanah Bangunan Pembibitan 2 Baik

4. Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya 10 Baik

ALAT BESAR

5. Electric Generating Set Lain-lain 1 Baik

6. Electric Generating Set Lain-lain 2 Baik

7. Station Wagon 10 Baik

ALAT ANGKUTAN

8. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 7 Baik

9. Sepeda Motor 171 Baik, sebagian

rusak

10. Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain

4 Baik

ALAT BENGKEL/UKUR

Page 254: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

No Aset Jumlah Kondisi

11. Perkakas Bengkel Lain-lain 1 Baik

12. Af Generator Tone Generator 1 Baik

13. PH Meter 2 Baik

14. Alat Ukur Kadar Air 3 Baik

15. ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 28 Baik

16. Timbangan 25 Baik

17. Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg 1 Baik

18. Timbangan Cepat Kapasitas 10 Kg 2 Baik

19. Timbangan Cepat Kapasotas 100 Kg 2 Baik

20. Alat Timbangan Lain-lain 1 Baik

21. Alat Timbangan Biasa Lain-lain 4 Baik

ALAT PERTANIAN

22. Traktor Tangan dengn peralatannya 32 Baik

23. Alat Panen/Pengolahan Lain-lain 40 Baik

24. Container 6 Baik

25. Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain

70 Baik

26. Alat Processing Lain-lain 63 Baik

27. Alat Pasca Panen Lain-lain 6 Baik

28. Alat Produksi Perikanan Lain-lain 37 Baik

29. Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer) 1 Baik

30. Penyemprot Mesin (Power Spayer) 3 Baik

31. Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 38 Baik

32. Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain 126 Baik

33. Alat Perontok Mesin (Power Theresar) 2 Baik

34. Alat Panen Lain-lain 1 Baik

35. Cold Storage (Kamar Pendingin) 1 Baik

36. Alat Penyimpanan Lain-lain 5 Baik

37. Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester) 1 Baik

38. Alat Laboratorium Lain-lain 11 Baik

ALAT KANTOR RUMAH TANGGA

39. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 28 Baik

40. Mesin Absen (Time Recorder) 1 Baik

41. Mesin Stensil Listrik Folio 1 Baik

42. Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 Baik

43. Lemari Besi 13 Baik

44. Rak Besi/Metal 15 Baik

45. Rak Kayu 16 Baik

46. Filling Besi/Metal 70 Baik

47. Brand Kas 9 Baik

48. Kardek Kayu 4 Baik

49. Lemari Kaca 16 Baik

50. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya

1 Baik

51. Papan Visuil 4 Baik

52. Papan Pengumunan 53 Baik

53. Papan Tulis 5 Baik

54. Copy Board/Elektrik White Board 3 Baik

55. Alat Penghancur Kertas 1 Baik

56. Display 5 Baik

57. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 28 Baik

58. LCD Projector 5 Baik

59. Lemari Kayu 5 Baik

60. Rak Kayu 1 Baik

Page 255: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

No Aset Jumlah Kondisi

61. Meja Kayu/Rotan 14 Baik

62. Kursi Besi/Metal 4 Baik

63. Kursi Kayu/Rotan/Bambu 149 Baik

64. Zice 50 Baik

65. Tempat Tidur Kayu (lengkap) 4 Baik

66. Meja Rapat 66 Baik

67. Meja Tulis 107 Baik

68. Meja Podium 1 Baik

69. Meja Tambahan 1 Baik

70. Meja Periksa Pasien 2 Baik

71. Kursi Rapat 75 Baik

72. Kursi Tamu 15 Baik

73. Kursi Putar 5 Baik

74. Kursi Biasa 98 Baik

75. Kursi Lipat 80 Baik

76. Meja Komputer 3 Baik

77. Kasur 8 Baik

78. Meja Biro 121 Baik

79. Sofa 2 Baik

80. Mesin Penghisap Debu 2 Baik

81. Mesin Potong Rumput 7 Baik

82. Alat Pembersih Lain-lain 3 Baik

83. Lemari Es 2 Baik

84. AC Unit 24 Baik

85. Kipas Angin 1 Baik

86. Cold Room Storage 1 Baik

87. Kompor Gas 6 Baik

88. Tabung Gas 1 Baik

89. Alat Dapur Lain-lain 3 Baik

90. Televisi 1 Baik

91. Loudspeaker 6 Baik

92. Compact Disc 1 Baik

93. Karaoke 1 Baik

94. Microphone 8 Baik

95. Unit Power Supply 5 Baik

96. Tustel 3 Baik

97. Tangga Alumunium 1 Baik

98. Alat Rumah Tangga Lain-lain 61 Baik

99. Pompa Kebakaran 1 Baik

100. Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain 1 Baik

101. P.C Unit 62 Baik

102. Lap Top 42 Baik

103. Note Book 37 Baik

104. Personal Komputer Lain-lain 4 Baik

105. Hard Disk 9 Baik

106. Floopy Disk Unit 1 Baik

107. Storage Modul Unit 4 Baik

108. Printer 46 Baik

109. Scanner 2 Baik

110. CPU 1 Baik

111. Monitor 5 Baik

112. Printer 28 Baik

113. External 1 Baik

114. Peralatan Personal Komputer Lain-lain 7 Baik

Page 256: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

No Aset Jumlah Kondisi

115. Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik

116. Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik

117. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

118. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

119. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

120. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

121. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

122. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 57 Baik

123. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 6 Baik

124. Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II

1 Baik

125. Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III

1 Baik

126. Meja Tamu Ruangan Biasa 6 Baik

127. Kursi Kerja Pejabat Eselon V 4 Baik

128. Lemari Buku untuk Perpustakaan 7 Baik

129. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 7 Baik

130. Buffet Kayu 1 Baik

ALAT STUDIO Baik

131. Camera + Attachment 38 Baik

132. Proyektor + Attachment 7 Baik

133. Compact Disc. Player 1 Baik

134. Microphone/Wireless Mic 24 Baik

135. Peralatan studio Visual Lain-lain 90 Baik

136. Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain 2 Baik

137. Off Air TV Monitor 1 Baik

138. Camera Electronic 5 Baik

139. Video Monitor 1 Baik

140. Lensa Kamera 7 Baik

141. Peralatan studio Video dan film A Lain-lain

1 Baik

142. Alat Pengolah Data 21 Baik

143. Peralatan Computing Lain-lain 1 Baik

144. Amplifier 1 Baik

145. Loudspeaker 2 Baik

146. Megaphone 2 Baik

147. Sound System 2 Baik

148. Pesawat Telephone 1 Baik

149. Facsimile 1 Baik

150. Alat Komunikasi Lain-lain 4 Baik

151. Alat Komunikasi Sosial Lain-lain 1 Baik

ALAT KEDOKTERAN

152. Stetoscope 3 Baik

153. Trocart 1 Baik

154. ALat Kedokteran Umum Lain Lain 10 Baik

155. Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain 22 Baik

156. Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 3 Baik

157. Spuit 2 cc, 5cc, 10cc 100 Baik

158. Jarum Suntik No. 12, 14, 16, 19, 20 5 Baik

159. Paratus 55 cc Lengkap dengan Syringe dan Jarum

20 Baik

ALAT LABORATORIUM Baik

160. PH Meter 2 Baik

161. Microscope Binokular 1 Baik

Page 257: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

No Aset Jumlah Kondisi

162. Elemeyer Glass 1 Baik

163. Tabung Reaksi 102 Baik

164. Penanggas 1 Baik

165. Thermometer 4 Baik

166. Automatic Timer 5 Baik

167. Autoclave 2 Baik

168. PH Meter 2 Baik

169. Analitical Balance 1 Baik

170. Micro Pippetes 4 Baik

171. Buret/Peralatan Titrasi 2 Baik

172. Lacto Meter 1 Baik

173. Suction Needle (2.6 MM dia) 10 Baik

174. Alat Lab. Pertanian Lain-Lain 259 Baik

175. Micropipette 1 Baik

176. Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain) 48 Baik

177. Gelas Kimia 2 Baik

178. Gelas Ukur 12 Baik

179. Moisture Tester 2 Baik

180. Soil PH Meter 2 Baik

181. DO Meter 2 Baik

182. ALat Lab. Lingkungan Lain-lain 32 Baik

183. Alat Laboraorium Penunjang Lain-lain 20 Baik

BANGUNAN GEDUNG

184. Bangunan Gedung Kantor Permanen 36 Baik

185. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 Baik

186. Bangunan Gudang Tertutup Permanen 11 Baik

187. Bangunan Gudang Lain-lain 1 Baik

188. Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain

1 Baik

189. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

1 Baik

190. Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium

1 Baik

191. Bangunan Kesehatan Lain-lain 2 Baik

192. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen

2 Baik

193. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen

4 Baik

194. Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen

5 Baik

195. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain

2 Baik

196. Gedung Garasi/Pool Permanen 1 Baik

197. Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain 1 Baik

198. Gedung Pemotongan Hewan Permanen 2 Baik

199. Bangunan Gedung Pabrik Permanen 1 Baik

200. Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen

2 Baik

201. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

5 Baik

202. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 26 Baik

203. Rumah Negara Golongan III Type A Permanen

4 Baik

204. Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat 2 Baik

Page 258: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

No Aset Jumlah Kondisi

Peristirahatan Permanen

JALAN / JEMBATAN

205. Tugu Peringatan Lainnya 1 Baik

206. JUMLAH MONUMEN Baik

207. Jalan Desa Lain-lain 1 Baik

208. Jalan Khusus 2 Baik

209. Jalan Khusus Lain-lain 8 Baik

BANGUNAN AIR/IRIGASI

210. Saluran Muka 2 Baik

211. Saluran Induk 13 Baik

212. Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 4 Baik

213. Saluran Induk Pembuang 1 Baik

214. Tanggul Banjir 3 Baik

215. Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 3 Baik

216. Kolam Pasang 2 Baik

217. Bak Penampung/Kolam Ukur 3 Baik

218. Waduk Air Bersih/Air Baku Lain-lain 3 Baik

219. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum

1 Baik

220. Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain 2 Baik

221. Bangunan Pembawa Air KOtor Lain-lain 1 Baik

222. Lain-lain 14 Baik

INSTALASI

223. Instalasi Air Bersih Lain-lain 1 Baik

224. Instalasi Air Kotor Lain-lain 1 Baik

225. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain 1 Baik

226. Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 1 Baik

227. Lain-lain 2 Baik

JARINGAN

228. Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil

1 Baik

229. Jaringan Distribusi Lain-lain 2 Baik

TANAMAN

230. Kelapa 82 Baik

231. Durian 35 Baik

232. Rambutan 88 Baik

233. Tanaman Holtikultura Lain-lain 16 Baik

Page 259: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan 1. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Capaian kinerja untuk tanaman pangan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu untuk produksi padi, jagung dan kedelai berdasarkan angka sementara (ASEM) tahun 2016. Capaian tertinggi

adalah produksi komoditas padi yang mencapai 83,26% dari target produksi 170.611,82 ton tercapai 133.423,99 ton. Untuk komoditas

jagung capaian kinerja tahun 2016 baru mencapai 44,80% yaitu sebanyak 52.605,05 ton dari target 117.410,38 ton. Produksi kedelai tahun 2016 baru mencapai 18% dari target capaian yang

ditetapkan sebesar 611,22 ton tercapai hanya 110,00 ton. Realisasi produksi komoditas hortikultura untuk komoditas

durian, dan pisang pada tahun 2016 melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja produksi durian tahun 2016 adalah 166,70% dari target produksi 2.384.687,58 kg terealisasi 3.975.300

kg. Realisasi produksi pisang adalah 27,2% dari target sebanyak 10.325.268,25 kg tahun 2016 tercapai 16.923.700 kg atau tercapai 163,91 %. Produksi salak tidak mencapai target yang ditetapkan

sebanyak 242.149.311,8 tercapai 96,38 % dari target tahun 2016 atau terealisasi 233.391.800 kg. Untuk produksi komoditas

hortikultura sayuran, komoditas yang diukur kinerjanya adalah komoditas kentang dimana capaian kinerja tahun 2016 adalah mencapai 66,35% dari target kinerja produksi kentang adalah

1.468.974,24 kw tercapai 974.667 kw. Data realisasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

tahun 2012 – 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan

Hortikultura Tahun 2012 – 2016

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

- Produksi padi (ton)

161.606,85

170.658,11

147.609,11

149.762,01

133.423,99

- Produksi Jagung (ton)

79.717,95

81.934,54

78.991,00

64.322,01

52.605,05

- Produksi Kedelai (ton)

323,99 319,16 9,37 99,68 110,00

Peningkatan Produksi Hortikultura Buah-buahan

Durian (kg) 3.093,70 6.442.100 2.794.600 9.586.600 3.975.300

Salak (kg) 379.084.00

0 364.725.20

0 335.636.80

0 360.356.10

0 233.391.80

0

Pisang (kg) 9.738.200 13.458.300 11.614.400 26.073.400 16.923.700

Peningkatan Produksi Hortikultura Sayuran

Kentang (kw) 1.065.400 1.182.188 1.244.840 1.139.034 974.667

Page 260: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

Kinerja produksi padi selama lima tahun relatif baik walaupun

belum mencapai target produksi yang ditetapkan. Produksi padi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menopang ketahanan pangan

daerah.

Gambar 2.1. Gambar Target dan realisasi produksi padi tahun 2012-2016 (ton)

Kinerja produksi jagung selama lima tahun belum mencapai

target produksi yang ditetapkan. Produksi jagung cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menopang ketahanan pangan

daerah. Realisasi produksi jagung selama lima tahun tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.2. Target dan realisasi produksi jagung tahun 2012-2016

Kinerja produksi kedelai selama lima tahun belum mencapai

target produksi yang ditetapkan. Produksi kedelai mengalami penurunan yang drastis dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menopang ketahanan pangan

16

7.2

52

,56

16

7.9

62

,65

16

8.9

18

,00

16

9.6

55

,93

17

0.6

11

,82

16

1.6

06

,85

17

0.6

58

,11

14

7.6

09

,11

14

9.7

62

,01

13

3.4

23

,99

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi

10

9.6

15

,50

11

1.6

86

,02

11

4.2

42

,71

11

5.7

05

,25

11

7.4

10

,38

79

.71

7,9

5

81

.93

4,5

4

78

.99

1,0

0

64

.32

2,0

1

52

.60

5,0

5

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi

Page 261: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

daerah. Gambaran kinerja komoditas pangan kedelai selama lima tahun tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.3. Target dan realisasi produksi kedelai tahun 2012-2016

Kinerja produksi durian selama lima tahun belum mencapai

target produksi yang ditetapkan. Produksi durian mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4. Target dan realisasi produksi durian tahun 2012-2016

Kinerja produksi salak selama lima tahun relatif mencapai target produksi yang ditetapkan. Tetapi satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa kecenderungan produksi salak

menurun dari waktu ke waktu. Kinerja komoditas salak secara lebih jelas tergambar sebagai berikut.

50

1,0

0

52

7,5

5

56

1,1

2

58

3,6

3

61

1,2

2

32

3,9

9

31

9,1

6

9,3

7 9

9,6

8

11

0,0

0

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kedelai (ton) Realisasi produksi kedelai (ton)

1.3

63

.45

8,0

0

1.5

68

.14

1,0

0

1.8

03

.38

9,0

0

2.0

74

.11

6,0

0

2.3

84

.68

8,0

0

3.0

93

,70

6.4

42

.10

0,0

0

2.7

94

.60

0,0

0

9.5

86

.60

0,0

0

3.9

75

.30

0,0

0

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi durian (kg) Realisasi produksi durian (kg)

Page 262: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

Gambar 2.5. Target dan realisasi produksi salak tahun 2012-2016

Kinerja produksi pisang selama lima tahun telah melampaui

target produksi yang ditetapkan kecuali pada tahun 2015. Dilihat dari produksi pisang selama lima tahun menunjukan trend yang

meningkat. Perbandingan antara realisasi dan target kinerja komoditas pisang secara lebih jelas tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.6. Target dan realisasi produksi pisang tahun 2012-2016

Kinerja produksi kentang selama lima tahun belum mencapai

target yang ditetapkan. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa kecenderungan produksi kentang mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Secara rinci produksi kentang tergambar sebagai

berikut:

23

2.7

90

.16

6,6

2

23

5.1

67

.09

2,3

8

23

7.3

95

.46

0,2

8

23

9.7

72

.38

6,0

4

24

2.1

49

.31

1,8

0

37

9.0

84

.00

0,0

0

36

4.7

25

.20

0,0

0

33

5.6

36

.80

0,0

0

36

0.3

56

.10

0,0

0

23

3.3

91

.80

0,0

0

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi salak (kg) Realisasi produksi salak (kg)

8.1

80

.05

9,3

0

8.6

69

.42

8,5

0

9.1

90

.43

7,9

5

9.7

40

.97

8,3

0

10

.32

5.2

68

,25

9.7

38

.20

0,0

0

13

.45

8.3

00

,00

11

.61

4.4

00

,00

26

.07

3.4

00

,00

16

.92

3.7

00

,00

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi pisang (kg) Realisasi produksi pisang (kg)

Page 263: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

Gambar 2.7. Target dan realisasi produksi kentang tahun 2012-2016

Capaian kinerja produktivitas tanaman pangan untuk padi

jagung dan kedelai belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Produktivitas padi pada tahun 2016 baru mencapai 83,26% atau tercapai 52,42 kw/ha dari target produktivias 62,47 kw/ha. Untuk

produktivitas jagung capaian kinerja mencapai 85,9% dari target yang ditetapkan sebanyak 48,20 kw/ha tercapai 41,41 kw/ha pada tahun 2016. Capain produktivitas kedelai tahun 2016 sebesar 97%

dari target produktivitas 12,2 kw/ha tercapai 11,84 kw/ha. Capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2012-2016 terlihat pada tabel di

bawah ini: Tabel 2.5

Realisasi Kinerja produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

- Produktivitas Padi (kw/ha)

59,79 59,44 57,47 61,19 52,42

- Produktivitas Jagung (kw/ha) 43,28 49,01 55,76 51,25 41,41

- Produktivitas Kedelai (kw/ha)

11,41 11,52 10,41 7,79 11,84

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

Produktivitas komoditas pangan padi yang terdiri dari padi

lahan sawah dan lahan bukan sawah belum mencapai target produktivitas yang ditetapkan, bahkan mengalami trend yang menurun. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius

mengingat kecenderungan yang turun dari tahun ke tahun produktivitas padi berpengaruh pada penyediaan pangan daerah

1.2

08

.51

3,0

0

1.2

68

.91

3,0

0

1.3

32

.39

5,0

0

1.3

99

.03

4,0

0

1.4

68

.97

4,0

0

1.0

65

.40

0,0

0

1.1

82

.18

8,0

0

1.2

44

.84

0,0

0

1.1

39

.03

4,0

0

97

4.6

67

,00

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kentang (kw) Realisasi produksi kentang (kw)

Page 264: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

untuk ketahanan pangan. Gambaran kinerja produktivitas padi selama 5 (lima) tahun tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.8. Target dan realisasi produktivitas padi tahun 2012-2016 (kw/ha)

Produktivitas jagung relatif baik untuk mencapai target produktivitas yang ditetapkan, kecuali tahun 2016. Produktifitas

jagung selama 5 (lima) tahun relatif dapat dipertahankan. Perkembangan produktivitas jagung selama 5 (lima) tahun terlihat jelas sebagai berikut:

Gambar 2.9. Target dan realisasi produktivitas jagung tahun 2012-

2016 (kw/ha)

Produktivitas komoditas pangan kedelai belum mencapai target produktivitas yang ditetapkan, bahkan mengalami trend yang

menurun. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat kecenderungan yang turun dari tahun ke tahun

produktivitas padi berpengaruh pada penyediaan pangan daerah untuk ketahanan pangan.

61

58

,47

59

,64

61

,85

61

,12

62

,47

61

,14

59

,79

59

,44

57

,47

61

,19

52

,42

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Produktivitas padi Realisasi Produktivitas padi

43

,97

47

,05

46

,9

47

,5

48

,2

43

,28

49

,01

55

,76

51

,25

41

,41

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Target Produktivitas Jagung Realisasi Produktivitas jagung

Page 265: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

Gambar 2.10. Target dan realisasi produktivitas kedelai tahun 2012-2016 (kw/ha)

Kinerja produktivitas hortikultura buah-buahan yang telah

melampaui target kinerja yang ditetapkan adalah produktivitas

durian dan pisang. Capaian kinerja produktivitas durian adalah sebesar 107,57% dari target sebesar 43,69 kg/phn tercapai 47

kg/phn. Untuk komoditas hortikultura pisang target kinerja sebesar 48,95 kg/phn tercapai 50 kg/phn atau tercapai 102,15%. Sedangkan produktivitas salak baru mencapai 73,62 % dari target sebesar 16,3

kg/phn tercapai 12 kg/phn pada tahun 2016. Produktivitas kentang tercapai 72,44 % dari target sebesar 200,16 kw/ha tercapai 145 kw/ha.

Realisasi kinerja produktivitas tanaman hortikultura selama 5 tahun terakhir tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja dan pertumbuhan produktivitas padi hortikultura

2012-2016

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Buah-buahan

- Produktivitas Durian (kg/phn)

56,82 88,99 34,46 96,71 60,17

- Produktivitas Salak (kg/phn)

24,17 22,76 20,59 21,79 14,08

- Produktivitas Pisang (kg/phn)

39,44 44,33 41,52 63,26 47,82

Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Sayuran

- Produktivitas Kentang (kw/ha)

147,64 142,81 152,24 152,24 170,96

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

8,2

4

8,6

5

11

,2 12

,2

12

,2

11

,41

11

,52

10

,14

7,7

9 1

1,4

8

2012 2013 2014 2015 2016

Target Produktivitas Kedelai Realisasi Produktivitas kedelai

Page 266: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

Produktivitas durian Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD namun

memiliki kecenderungan turun produktivitasnya, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11. Target dan realisasi produktivitas durian tahun 2012-2016 (kg/phn)

Realisasi produktivitas salak apabila dibandingkan dengan

target produktivitas selama lima tahun relatif baik karena mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Namun seperti halnya produktivitas salak terjadi kecenderungan

produktivitas yang menurun. Kondisi ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran dinas pertanian dan perikanan agar

produktivitas salak kembali menunjukan trend positif. Produktivitas komoditas salak terlihat jelas pada gambar berikut ini :

Gambar 2.12. Target dan realisasi produktivitas salak tahun 2012-

2016 (kg/rmpn)

24

,98

28

,73

33

,03

38

,00

43

,69

56

,82

88

,99

34

,46

96

,71

60

,17

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi durian Realisasi produksi durian

15

,67

15

,83

15

,98

16

,14

16

,30

24

,17

22

,76

20

,59

21

,79

14

,08

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi salak Realisasi produksi salak

Page 267: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

Kinerja produktivitas pisang selama lima tahun tercatat sangat baik dapat dilihat dari produktivitas pisang yang telah mencapai

target produksi yang ditetapkan. Terlihat bahwa kecenderungan produktivitas pisang semakin meningkat. Gambaran produktivitas selama lima tahun dibandingkan dengan target secara lebih jelas

terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13. Target dan realisasi produktivitas pisang tahun 2012-2016 (kg/rmpn)

Produktivitas kentang selama lima tahun belum dapat

memenuhi target yang ditetapkan dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat disinyalir telah terjadi degradasi lahan yang menyebabkan penurunan produksi yang

signifikan. Kecenderungan peningkatan produktivitas disebabkan karena penggunaan varietas baru kentang yang cukup baik seperti Tedjo MZ yang lebih tahan terhadap serangan penyakit.

Gambar 2.14. Target dan realisasi produktivitas kentang tahun

2012-2016 (kw/ha) Produksi beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten

Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan

38

,78

41

,10

43

,57

46

,18

48

,95

39

,44

44

,33

41

,52

63

,26

47

,82

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi pisang Realisasi produksi pisang

16

4,6

7

17

2,9

0

18

1,5

5

19

0,6

3

20

0,1

6

14

7,6

4

14

2,8

1

15

2,2

4

15

2,2

4

17

0,9

6

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kentang Realisasi produksi kentang

Page 268: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

capaian yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, seperti Kopi Robusta meningkat dari 875,43 ton menjadi 886,53 ton; Kopi Arabika

meningkat dari sebesar 146,47 ton menjadi 182,20 ton; kelapa dalam meningkat dari sebesar 8.510,90 ton menjadi 9.354,79 ton; Tebu meningkat dari sebesar 5.960,00 menjadi 6.660,65 ton. Sementara itu

Kelapa Deres, Teh, dan Karet selama kurun waktu 2012-2016 produksinya cenderung menurun. Produksi kelapa deres menurun

dari 10.273,31 ton menjadi 9.987,63 ton. Produksi teh menurun dari sebesar 2.177,72 ton menjadi 1.937,51 ton. Karet menurun dari 0,35 menjadi nol. Secara rinci realisasi kinerja peningkatan produksi

perkebunan tahun 2012-2016 tercantum pada tabel berikut: Tabel 2.7

Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun 2012 – 2016

Indikator Kinerja

Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Kopi Robusta Ton 875,43 880,04 865,05 874,70 886,53

Kopi Arabika Ton 146,47 208,75 200,55 173,33 182,20

Kelapa Dalam Ton 8.510,90 9.547,46 9.281,80 8.995,09 9.354,79

Kelapa Deres Ton 10.273,31

9.453,75 10.482,40

9.962,65 9.987,63

Teh Ton 2.177,72 2.646,53 2.527,30 1.996,95 1.937,51

Karet Ton - 0,35 0,36 0,28 0

Tebu Ton - 5.960,00 11.975,75

12.358,21

6.660,65

Produktivitas tanaman perkebunan beberapa jenis komoditas perkebunan menunjukkan peningkatan seperti Kopi Arabika, Kelapa Dalam, dan Tebu, sedangkan Kopi Robusta, Kelapa Deres, Teh, dan

Karet menunjukkan penurunan. Produktivitas perkebunan pada tahun 2016 untuk Kopi Robusta sebesar 0,77 ton/ha, Kopi Arabika 0,73 ton/ha, Kelapa Dalam 1,02 ton/ha, Kelapa Deres 6,74 ton/ha, Teh

1,38 ton/ha, Karet 0 ton/ha, dan Tebu 65,07 ton/ha. Secara rinci perkembangan realisasi kinerja Produktivitas

Tanaman Perkebunan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8

Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Perkebunan

No Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

1 Kopi Robusta ton/ha

0,47 0,47 0,46 0,46 0,77

2 Kopi Arabika ton/ha

0,27 0,38 0,36 0,31 0,73

4 Kelapa Dalam ton/ha

0,7 0,71 0,77 0,75 1,02

4 Kelapa Deres ton/ha

7,18 6,75 7,47 6,61 6,74

5 Teh ton/ha

1,13 1,48 1,34 1,1 1,38

6 Karet ton/ha

0,02 0,01 0,01 0

Page 269: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

7 Tebu ton/ha

0 50 62 57,3 65,07

8 Cakupan bina kelompok petani

% 60,77 25,6 25,00 35,7

Realisasi produktivitas kopi robusta selama kurun waktu tahun

2015-2016 terlihat lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, sedangkan pada tahun 2012-2014 realisasinya lebih tinggi dibandingkan target. Secara rinci

perkembangan realisasi kinerja Produktivitas Tanaman kopi robusta tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.15. Produktivitas Kopi Robusta (ton/ha)

Realisasi produktivitas kopi arabika selama kurun waktu tahun 2015-2016 terlihat lebih rendah dibandingkan target yang telah

ditetapkan dalam Renstra/RPJMD sedangkan pada tahun 2012-2014 realisasinya lebih tinggi dibandingkan target. Secara rinci perkembangan realisasi kinerja Produktivitas Tanaman kopi arabika

tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.16. Produktivitas Kopi Arabika (ton/ha)

0,3

6

0,4

0

0,4

5

0,5

0

0,5

5

0,4

7

0,4

7

0,4

6

0,4

6

0,7

7

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kopi robusta Realisasi produksi robusta

0,2

0

0,2

5

0,3

0

0,3

5

0,4

0

0,2

7

0,3

8

0,3

6

0,3

1 0

,73

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kopi Arabika Realisasi produksi kopi Arabika

Page 270: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

Realisasi produktivitas kelapa dalam selama kurun waktu tahun

2012 dan 2016 terlihat sama dengan target Renstra/RPJMD, sedangkan tahun 2013 dan 2015 lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, dan tahun 2014

realisasi lebih tinggi dibandingkan target. Secara rinci perkembangan realisasi kinerja Produktivitas Tanaman kelapa dalam tercantum pada

gambar berikut ini.

Gambar 2.17. Produktivitas Kelapa Dalam (ton/ha)

Realisasi produktivitas kelapa deres selama kurun waktu tahun

2012 dan 2016 terlihat lebih rendah dibandingkan target Renstra/RPJMD, kecuali tahun 2013 dengan realisasi lebih tinggi dibandingkan target. Secara rinci perkembangan realisasi kinerja

Produktivitas Tanaman kelapa deres tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.18. Produktivitas Kelapa Deres (ton/ha)

Realisasi produktivitas teh selama kurun waktu tahun 2012 dan 2013 terlihat realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang telah

0,7

0

0,7

2

0,7

4

0,7

6

0,7

8

0,7

0

0,7

1

0,7

7

0,7

5 1

,02

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kelapa dalam Realisasi produksi kelapa dalam

8,0

0

8,2

0

8,4

0

8,6

0

8,8

0

7,1

8

6,7

5

7,4

7

6,6

1

6,7

4

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi kelapa deres Realisasi produksi kelapa deres

Page 271: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, sedangkan tahun 2015 dan 2016 realisasi lebih rendah dibandingkan target. Secara rinci perkembangan

realisasi kinerja Produktivitas teh tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.19. Produktivitas Teh (ton/ha)

Realisasi produktivitas karet pada tahun 2013 dan 2014 terlihat

realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, sedangkan tahun 2015 dan 2016 realisasi lebih rendah dibandingkan target. Secara rinci perkembangan realisasi

kinerja Produktivitas karet tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 2.20. Produktivitas Karet (ton/ha) Realisasi produktivitas tebu pada tahun 2013 dan 2014 terlihat

realisasi lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJMD. Secara rinci perkembangan realisasi kinerja

Produktivitas tebu tercantum pada gambar berikut ini.

1,0

0

1,0

0

1,2

0

1,3

0

1,4

0

1,1

3

1,4

8

1,3

4

1,1

0 1

,38

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi teh Realisasi produksi teh

0,16 0,19

0,36

0,31

0,02 0,01 0,01 - -

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi karet Realisasi produksi karet

Page 272: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

Gambar 2.21. Produktivitas Tebu (ton/ha)

2. Peternakan

Pencapaian produksi peternakan di Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan beberapa indikator produksi sapi, sapi perah, kambing dan domba. Apabila kita membandingkan data tahun 2015 dan 2016

komoditas ternak yang mengalami peningkatan populasi selama tahun 2015 – 2016 adalah sapi potong dan kambing. Populasi ternak sapi potong tahun 2016 meningkat sebanyak 5,43 persen atau menjadi

30.505 ekor apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 28.934 ekor. Sedangkan ternak kambing meningkat populasinya

sebanyak 8,54 persen menjadi 194.198 ekor pada tahun 2016. Populasi ternak yang mengalami penurunan adalah ternak sapi

perah dan domba. Populasi ternak sapi perah mengalami penurunan

sebanyak 9,87% apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dari 1.500 ekor menjadi hanya 1.352 ekor tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun 2015 populasi ternak domba mengalami penurunan sebanyak

4,09% dari 68.005 ekor pada tahun 2015 menjadi 65.221ekor pada tahun 2016. Kecenderungan yang makin turun populasi ternak sapi

dan domba dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian yang serius agar populasi dapat dipertahankan bahkan dapat meningkat.

Untuk data produksi komoditas ternak, pada tahun 2016 hanya

produksi telur yang mengalami peningkatan. Sedangkan produksi daging dan susu menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan produksi daging adalah sebanyak 9,1% dari tahun 2015

sebesar 1.458.87 ton menjadi 1.326.128 kg pada tahun 2016. Produksi telur tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah

meningkat 34,81% dimana produksi telur tahun 2015 adalah 2.709,12 ton menjadi 3.620.95 ton tahun 2015. Produksi susu tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun 2015 produksi susu Kabupaten Banjarnegara sebanyak 503 liter menjadi 54.020 liter tahun 2016.

Secara rinci realisasi kinerja populasi ternak dan produksi komoditas peternakan Kabupaten Banjarnegara tercantum pada tabel berikut ini.

70

,00

75

,00

80

,00

80

,00

80

,00

-

50

,00

62

,00

57

,30

65

,07

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2012 2013 2014 2015 2016

Target produksi tebu Realisasi produksi tebu

Page 273: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

Tabel 2.9 Realisasi Kinerja Populasi Ternak dan Produksi Komoditas Peternakan

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2015

Peningkatan Populasi Ternak

- Sapi (ekor) 37.067 32.899 36.346 28.934 30.505

- Sapi Perah (ekor) 3.022 3.276 3.135 1.500 1.352

- Kambing (ekor) 191.194 185.998 186.381 178.924 194.198

- Domba (ekor) 111.909 102.305 104.222 68.005 65.221

Produksi Komoditas

Peternakan

Produksi daging (kg) 2.129.273 1.849.500 1.711,080 1.458.870 1.440.198

Produksi telur 2.709,12 3.620.95 4.881, 26

Produksi susu (ltr) 259.087 220.187 217.403 503 54.020

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

Selama lima tahun ada kecenderungan target populasi ternak

sapi perah tidak tercapai. Bahkan terjadi trend penurunan populasi ternak sapi perah, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.22. Target dan realisasi populasi ternak sapi perah tahun 2012-2016 (ekor)

Selama lima tahun terjadi kecenderungan target populasi ternak sapi potong juga tidak tercapai dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2016. Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, seperti terlihat pada gambar berikut.

29

10

2.9

54

29

98

30

43

30

89

2.8

67

3.0

02

3.2

76

3.3

01

2.5

43

1.3

52

2011 2012 2013 2014 2015 2016

target populasi sapi perah realisasi populasi sapi perah

Page 274: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

Gambar 2.23. Target dan realisasi populasi ternak sapi potong tahun

2012-2016 (ekor) Realisasi populasi ternak kambing bisa dikatakan tidak

mencapai target populasi yang sudah ditetapkan, namun terdapat kecenderungan populasi yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk populasi kambing selama lima tahun yang menunjukan trend yang

meningkat, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.24. Target dan realisasi populasi ternak kambing tahun 2012-2016 (ekor)

Selama kurun waktu tahun 2012-2016 ada kecenderungan

populasi ternak domba semakin menurun dan tidak mencapai target

yang telah ditetapkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat ternak domba (terutama ternak domba batur)

merupakan ternak unggul asli Kabupaten Banjarnegara yang sudah ditetapkan sebagai galur tersendiri oleh Kementrian Pertanian RI. Perbandingan realisasi dan target populasi domba selama lima tahun

secara jelas terlihat pada gambar di bawah ini.

34

83

5

35

.35

7

35

88

8

36

42

6

36

97

2

34

.32

0

37

.06

7

32

.89

9

34

.86

3

30

.33

6

30

.50

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

target populasi sapi potong realisasi populasi sapi potong

18

87

57

19

2.5

32

19

63

83

20

03

11

20

43

17

19

1.4

94

18

5.9

98

18

6.3

81

19

3.1

13

19

4.1

98

2012 2013 2014 2015 2016

target kambing realisasi

Page 275: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

Gambar 2.25. Target dan realisasi populasi ternak domba tahun 2012-2016 (ekor)

3. Perikanan Trend produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 meningkat sebanyak 41,70% dari tahun 2015, dimana produksi tahun 2015 sebanyak 17.874,44 ton menjadi 25.329,63 ton tahun 2016. Sebaliknya,

produksi perikanan tangkap cenderung menurun. Produksi perikanan tangkap tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan produksi sebanyak 3,86 persen dari 1.250 ton

tahun 2015 menjadi 1.201,8 ton tahun 2016. Data produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap

tahun 2012-2016 tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1

Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap

Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Peningkatan Produksi perikanan

Produksi perikanan budidaya (ton)

6.729,11 9.987,18 14.846,56

17.874,44 25.329,63

Produksi perikanan tangkap (ton)

1.290,77 1.320,10 1.338,00 1.250,00 1.201,8

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pertanian dan Peternakan 2016

Apabila dibandingkan dengan target produksi perikanan

budidaya menunjukan kinerja yang sangat baik, terutama dalam pencapaian target produksi perikanan budidaya. Perbandingan produksi perikanan budidaya tergambar sebagai berikut :

11

0.0

04

11

1.1

04

11

2.2

15

11

3.3

37

14

4.4

71

11

0.8

76

11

1.9

09

10

2.3

05

10

4.2

22

68

.98

1

65

.22

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016

target domba realisasi 110,876

Page 276: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

Gambar 2.26. Target dan realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2012-2016

Apabila dibandingan dengan target produksi, terlihat bahwa

realisasi produksi tangkap belum mencapai target yang ditetapkan selama kurun waktu tahun 2012-2016. Secara rinci produksi perikanan tangkap dibandingkan target selama lima tahun tercantum

pada gambar berikut ini.

Gambar 2.27. Target dan realisasi produksi perikanan tangkap

tahun 2012-2016

90

09

,95

10

96

7,9

4

13

30

8,9

3

16

45

3,6

6

20

25

4,0

7

80

19

,9

99

87

,18

14

84

6,5

6

17

87

4,4

4

25

32

9,6

3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2012 2013 2014 2015 2016

Target Produksi perikanan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

12

82

13

08

13

34

13

60

,7

13

81

,4

10

39

,07

13

20

,1

13

20

,1

12

50

12

01

,8

0

500

1000

1500

2012 2013 2014 2015 2016Target Produksi tangkap Realisasi Produksi tangkap

Page 277: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2012-2016

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Produktivitas padi

atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1 - Produktivitas padi

kw/ha 58,47 59,64 61,85 62,12 62,47 59,79 59,44 51,44 61,19 61,52 102,3 99,7 83,2 98,5 98,48

2 - Produktivitas Jagung

kw/ha 43,97 47,05 46,9 47,5 48,20 43,28 49,01 55,76 51,25 58,00

98,4 104,2 118,9 107,9 120,33

3 - Produktivitas Kedelai

kw/ha 8,24 8,65 11,2 12,2 12,2 11,41 11,52 10,14 7,81 10,14

138,5 133,2 90,5 64,0 83,11

Produktivitas Tanaman Hortikultura

4. - Durian kg/ pohon

24,98 28,73 33,03 38 43.69 62,1 88,99 34,46 159 121,00 248,6 309,7 104,3 418,4 276,95

5. - Salak kg/ pohon

15,67 15,83 15,98 16,14 16,30 13,27 14,26 23,66 22 12,00 84,7 90,1 148,1 136,3 73,62

6. - Pisang kg/ pohon

38,78 41,1 43,57 46,18 48,95 33,82 49,74 41,52 75 45,00 87,2 121,0 95,3 162,4 91,93

7. - Kentang kw/ha 164,67 172,9 181,55 190,63 200,16 147,64 142,81 152 155,77 138,06

89,7 82,6 83,7 81,7 68,97

8. Kontribusi sektor pertanian/ peternakan/

perikanan terhadap PDRB

% 35,23 34,88 34,53 34,19 33,85 35,86 37,95 101,8 108,8 - -

Page 278: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

9. Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

% 32,7 32,37 32,05 31,73 31,41 33,33 101,9 -

Jumlah Populasi Ternak

10. - Sapi ekor 34.835 35,357 35.888 36.426 36.972 37.977 32,899 34.863 28.934 30.505 109,0 93,0 97,1 79,4 82,51

11. - Sapi Perah ekor 2.910 2,954 2.998 3.043 3.089 3.025 3.276 3.301 150 1.352 104,0 110,9 110,1 4,9 43,77

12. - Kambing ekor 188.757 192,532 196.383 200.311 204.317 191.194 185,998 185.405 178.924 194.198 101,3 96,6 94,4 89,3 95,05

13. - Domba ekor 110.004 111,104 112.215 113.337 114.471 111.909 102,305 104.220 68.005 65.221 101,7 92,1 92,9 60,0 56,98

Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

14. - Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

% 64,71 66,67 71,27 59,72 72,7 74,93 70,56 79,61 42,53 115,8 105,8 111,7 71,2

15. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras)

terhadap PDRB

% 4,46 4,46 4,5 4,5 4,60 1,63 NA 36,5 - -

Produktivitas perkebunan

16. Kopi Robusta (ton/ha)

ton/ha 0,36 0,4 0,45 0,5 0,55 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 130,6 117,5 102,2 92,00 83,64

17. Kopi Arabika (ton/ha)

ton/ha 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,27 0,3 0,36 0,31 0,32 135,0 120,0 120,0 88,57 80,00

Page 279: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

18. Kelapa Dalam (ton/ha)

ton/ha 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,7 0,7 0,77 0,75 0,78 100,0 97,2 104,1 98,68 100,00

19. Kelapa Deres (ton/ha)

ton/ha 8 8,2 8,4 8,6 8,8 7,18 8,29 7,47 6,6 6,67 89,8 101,1 88,9 76,74 75,80

20. Teh (ton/ha) ton/ha 1 1 1,2 1,3 1,4 1,13 1,2 1,01 1,1 1,1 113,0 120,0 84,2 84,62 78,57

21. Karet (ton/ha) ton/ha 0,16 0,19 0,26 0,31 0,2 0,36 0 0 125,0 189,5 - -

22. Tebu (ton/ha) ton/ha 70 75 80 80 80 60 60 53,62 58,99 65,07 85,7 80,0 67,0 73,74 81,34

23. Kontribusi

Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

% 76,51 79,57 81,95 84,41 86,10 NA - - -

24. Cakupan bina kelompok petani

% 15,06 17,66 20,26 22,86 25,45 60,77 25,6 25,00 35,7 403,5 145,0 - 109,36 140,28

Page 280: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara

No Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

7.207.063.500

7.338.600.000

9.061.700.000

21.473.645.000

20.519.362.100

6.676.080.570

6.882.503.850

8.214.767.800

3.879.125.250

517.966.300 92,63 93,78 90,65

18,06

2,52

2 Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

2.268.734.00

0

2.355.200.00

0

4.180.100.00

0

4.824.556.00

0

6.186.722.00

0

2.207.846.30

0

1.856.903.12

4

3.742.143.44

0

553.321.000 97,32 78,84 89,5

2

11,4

7

3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- - 75.200.000 77.300.000 36.475.000 - - 72.183.800 58.086.000 95,99

75,14

4 Program

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

- 245.500.000 175.500.000 201.800.000 178.693.000 240.415.300 144.141.850 191.107.400 97,93 82,1

3

94,7

0

5 Program Pengembangan

Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan

Air Tawar

- 201.400.000 107.100.000 116.600.000 124.752.500 189.400.700 82.952.200 108.666.324 94,04 77,45

93,20

6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

689.357.000 775.772.000 843.660.000 1.212.651.000

1.440.851.400

207.058.813 617.058.561 697.450.603 1.018.056.139

275.313.909 30,04 79,54 82,67

83,95

19,11

7 Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

365.035.000 816.655.000 957.957.000 928.500.000 2.960.581.00

0

336.812.360 721.808.849 841.717.471 853.489.548 1.094.588.71

0

92,27 88,39 87,8

7

91,9

2

36,9

7

8 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 71.100.000 83.900.000 81.300.000 152.000.200 28.955.700 55.108.500 76.842.200 50.576.550 27.961.900 96,52 77,51 91,59

62,21

18,40

9 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

60.000.000 369.600.000 441.400.000 257.800.000 400.276.400 52.566.200 336.965.300 335.713.800 181.720.468 119.332.500 87,61 91,17 76,06

70,49

29,81

10 Program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

/ Perkebunan

144.500.000 352.400.000 389.008.000 653.303.000 299.225.000 138.738.000 324.517.500 264.224.650 522.816.850 79.946.050 96,01 92,09 67,9

2

80,0

3

26,7

2

11 Program Peningkatan

467.000.000 220.000.000 76.295.000 438.300.000 289.330.500 399.479.450 207.651.600 69.593.000 260.166.600 162.363.950 85,54 94,39 91,22

59,36

56,12

Page 281: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

No Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan

12 Program

Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.922.625.00

0

4.272.836.00

0

3.458.800.00

0

3.468.944.00

0

2.098.492.00

0

2.719.706.87

0

4.026.479.00

0

3.061.617.30

0

465.131.150 3.239.600 93,06 94,23 88,5

2

13,4

1

0,15

13 Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian / Perkebunan

Lapangan

338.100.000 169.100.000 261.900.000 621.210.000 870.649.500 308.516.000 154.473.600 242.093.250 595.831.350 91,25 91,35 92,44

95,91

0,00

14 Program

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

110.000.000 347.100.000 1.347.200.00

0

623.500.000 385.000.000 97.660.900 306.900.250 1.284.385.20

0

484.654.700 88,78 88,42 95,3

4

77,7

3

0,00

15 Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

2.519.287.500

5.257.770.000

4.540.000.000

2.619.400.000

945.607.500 2.378.270.325

4.143.296.400

4.185.950.150

936.203.500 94,40 78,80 92,20

35,74

0,00

16 Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

100.000.000 - - - 98.408.000 98,41

17 Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

604.783.000 1.535.006.000

366.800.000 - 573.528.325 514.863.200 170.477.000 94,83 33,54 46,48

18 Program

Pengembangan Budidaya

Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

- - 3.557.400.00

0

123.700.000 3.167.316.45

0

115.070.650 89,0

3

93,0

2

Page 282: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi

(eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi tantangan dalam memproduksi bahan pangan yang cukup.

2. Ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan industri, perumahan dan

sektor-sektor lainnya. 3. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada

perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering

terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

4. Berkurangnya tenaga muda di sektor pertanian atau dengan kata lain sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus, lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor

lainnya. 5. Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan

lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menyebabkan biaya angkut tinggi dan kurang efisien, sementara harga pangan tidak stabil.

6. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.

7. Pola pangan masyarakat yang mengarah pada jenis komoditas pangan tertentu menjadi tantangan dalam diversifikasi pangan.

8. Kebiasaan masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas yang sifatnya sebagai tabungan yang sifatnya mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak terjadi

cukup tinggi. Sewaktu-waktu dengan mudah untuk dijual terutama pada saat musim tanam dimulai, atau pada saat usaha

ternak lainnya gagal/sedang mengalami kerugian dan saat dimulainya tahun ajaran baru serta hari-hari besar.

9. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat terhadap layanan

keswan-kesmavet 10. Beberapa daerah di jateng masih endemis penyakit hewan

menular (Anthrax, Brucellosis, Hog cholera, Rabies, Avian

Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten, dan adanya Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis)

11. Terjadinya pendangkalan di waduk dan aliran sungai, serta pola tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mempengaruhi penurunan produksi perikanan.

Page 283: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

2.4.2 Peluang Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang

dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang

berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai

berikut: 1. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal

usaha.

2. Adanya berbagai program dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam membangun bendungan, jaringan irigasi dan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.

3. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam

pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.

4. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat

dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah

provinsi.

Page 284: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Dinas Pertanian dan Perikanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan. 2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

b. Permasalahan terkait Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

1) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi pupuk, karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan, dosis yang tidak

tepat sesuai yang dianjurkan, pengguna subsidi yang tidak tepat. 2) Petani banyak menggunakan benih yang tidak layak (kurang

bermutu)

3) Kurang memadainya sarana produksi pertanian, dan distribusi tidak merata

4) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi. 5) Infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sumber-sumber

air embung, dam parit) masih kurang memadai dibandingkan

kebutuhannya 6) Petani belum menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka

pencegahan serangan OPT

7) Kurangnya ketersediaan sarana penanggulangan bencana pertanian berupa kekeringan

8) Kewenangan yang terbatas terkait Penerbitan izin usaha pertanian 9) Terjadinya degradasi lahan pertanian 10) Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

11) Mutu produk pertanian masih belum sesuai dengan standar/permintaan pasar

12) Pendapatan petani masih rendah 13) Ketersediaan data pertanian dan perikanan yang tidak selalu

uptodate dan falid

14) Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang 15) Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan

pupuk dan obat-obatan kimia.

c. Permasalahan terkait Peternakan

1) Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas. 2) Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas

pengawasan

3) Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif

4) Belum berkembangnya wilayah sumber bibit 5) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha

produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan

hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

Page 285: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

6) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

7) Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai 8) Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum

diterapkan secara maksimal 9) Belum ada ketentuan tarif pelayanan 10) Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan

keswan-kesmavet 11) Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan

menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.

12) Masih banyak pemotongan ternak di luar Rumah Potong Hewan.

d. Permasalahan terkait Perikanan

1) Pendapatan nelayan kecil masih rendah

2) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan

3) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)

4) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha

pertanian 5) Kualitas benih ikan masih kurang 6) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal

7) belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan

8) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian

dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi

Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti

mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi

Page 286: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga

menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat

bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan

serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual,

ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan

pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat

yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa

bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya

pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat

terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar

melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan

dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi-misi yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasayarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan

baik selama 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka

persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih

Page 287: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal. Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang

tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu

Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

konsep tata kelola yang baik Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk

menciptakan good and clean government. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua,

diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur

yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian

dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas.

Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean government. Meski demikian, banyaknya permasalahan di

bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin

luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Perikanan

mengarah pada pencapaian unsur visi: Peningkatan perekonomian

masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-2, Misi ke-3, Misi ke-4, dan Misi ke-5. Misi ke-2

yaitu: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan tujuan yang terkait:

Page 288: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

Meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran yang terkait: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik. Misi ke-3 yaitu

Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan yang terkait:

Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, dengan sasaran yang terkait: Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan. Misi ke-4 Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien,

Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional, dengan tujuan yang terkait: Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan, dan sasaran yang terkait: Meningkatnya kemandirian daerah. Misi ke-5 yaitu

Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar, dengan tujuan yang terkait:

Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, dengan sasaran yang terkait: Meningkatnya ketahanan pangan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Page 289: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 2: Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tujuan: Meningkatkan

kualitas layanan publik Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik Misi 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan Tujuan: Meningkatkan kinerja perekonomian daerah Sasaran: Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola

Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional Tujuan:

Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan Sasaran: Meningkatnya kemandirian daerah Misi 5. Mewujudkan

1) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi pupuk, karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan, dosis yang tidak tepat sesuai yang dianjurkan, pengguna subsidi yang tidak tepat.

2) Petani banyak menggunakan benih yang tidak layak (kurang bermutu)

3) Kurang memadainya sarana

produksi pertanian, dan distribusi tidak merata

4) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.

5) Infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sumber-sumber air embung, dam parit) masih kurang memadai dibandingkan kebutuhannya

6) Petani belum menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka pencegahan serangan OPT

7) Kurangnya ketersediaan sarana penanggulangan bencana pertanian berupa kekeringan

8) Kewenangan yang terbatas terkait Penerbitan izin usaha pertanian

9) Terjadinya degradasi lahan pertanian

10) Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

11) Mutu produk pertanian masih belum sesuai dengan standar/permintaan pasar

12) Pendapatan petani masih rendah

13) Ketersediaan data pertanian dan perikanan yang tidak selalu uptodate dan falid

14) Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang

15) Meningkatnya dampak

kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-

obatan kimia. 16) Mutu benih/bibit ternak

masih kurang berkualitas. 17) Kurangnya pengawasan

peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan

18) Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif

19) Belum berkembangnya wilayah sumber bibit

20) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin

Ketersediaan lahan

garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan..

Ancaman perubahan

iklim global yang menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

Berkurangnya

tenaga muda di sektor pertanian

Lokasi pertanian

dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga biaya angkut tinggi dan kurang efisien, sementara harga pangan tidak stabil.

Pola pikir dan

perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu.

Kebiasaan

masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas yang sifatnya sebagai tabungan yang sifatnya mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak terjadi

cukup tinggi.

Tuntutan pelayanan

prima dari masyarakat terhadap layanan keswan-kesmavet

Beberapa daerah di

jateng masih endemis penyakit hewan menular (Anthrax, Brucellosis, Hog cholera, Rabies,

Adanya produksi

bibit unggul bermutu di Balai Benih Ikan (BBI), bantuan pupuk bersubsidi, pengadaan pestisida/obat-

obatan, alat mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan kios saprodi pertanian.

Adanya fasilitas

dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Adanya berbagai

program dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam membangun bendungan, jaringan irigasi dan merehabilitasi

jaringan irigasi yang rusak.

Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik

Meningkatnya dukungan kebijakan dari

pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan

melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Page 290: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar Tujuan: Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan

usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

21) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

22) Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai

23) Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal

24) Belum ada ketentuan tarif pelayanan

25) Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet

26) Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.

27) Masih banyak pemotongan

ternak di luar Rumah Potong Hewan.

28) Pendapatan nelayan kecil masih rendah

29) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan

30) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)

31) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha pertanian

32) Kualitas benih ikan masih kurang

33) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal

34) belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan

35) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.

36) Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan obat-obatan.

37) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.

38) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

Avian Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten

Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis)

Meningkatnya tuntutan keamanan pangan asal ternak

Meningkatnya

pencemaran air, sehingga menyebabkan produksi perikanan tangkap semakin

menurun.

Moratorium ASN

teknis kesehatan hewan

Ketersediaan tanah

untuk membangun Puskeswan dan IB belum ada

Bangunan dan

petugas RPH masih sangat terbatas

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Page 291: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian

Pertanian adalah : 1. Mewujudkan kedaulatan pangan. 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani. 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian,

maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan

pertanian. 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang

pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula

2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Sesuai dengan tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran ke-: (1)

Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; dan (5)

Peningkatan pendapatan keluarga petani. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian

sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Pertanian

Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging

dan gula 2. Peningkatan

1) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi pupuk, karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan, dosis yang tidak tepat sesuai yang dianjurkan, pengguna subsidi yang tidak tepat.

Ketersediaan lahan

garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan..

Ancaman perubahan

iklim global yang

Adanya produksi bibit unggul bermutu di

Balai Benih Ikan (BBI), bantuan pupuk

Page 292: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Pertanian

Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

komoditas

bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

3. Peningkatan pendapatan keluarga petani

2) Petani banyak menggunakan

benih yang tidak layak (kurang bermutu)

3) Kurang memadainya sarana produksi pertanian, dan distribusi tidak merata

4) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.

5) Infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sumber-sumber air embung, dam parit) masih kurang memadai dibandingkan kebutuhannya

6) Petani belum menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka pencegahan serangan OPT

7) Kurangnya ketersediaan sarana penanggulangan bencana pertanian berupa kekeringan

8) Kewenangan yang terbatas terkait Penerbitan izin usaha pertanian

9) Terjadinya degradasi lahan pertanian

10) Terjadinya alih fungsi lahan

dari pertanian ke non pertanian

11) Mutu produk pertanian masih belum sesuai dengan standar/permintaan pasar

12) Pendapatan petani masih rendah

13) Ketersediaan data pertanian dan perikanan yang tidak selalu uptodate dan falid

14) Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang

15) Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.

16) Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas.

17) Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan

18) Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual

ternak fluktuatif 19) Belum berkembangnya

wilayah sumber bibit 20) Kewenangan yang terbatas

terkait dengan pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

21) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian

menyebabkan

bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

Berkurangnya tenaga

muda di sektor pertanian

Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan

budidaya yang relatif kecil, sehingga biaya angkut tinggi dan kurang efisien, sementara harga pangan tidak stabil.

Pola pikir dan perilaku petani yang

masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas

yang sifatnya sebagai tabungan yang sifatnya mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak terjadi cukup tinggi.

Tuntutan pelayanan

prima dari masyarakat terhadap layanan keswan-kesmavet

Beberapa daerah di jateng masih endemis penyakit hewan menular (Anthrax,

Brucellosis, Hog

cholera, Rabies, Avian Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten

Ancaman penyakit menular asal ternak

(zoonosis)

Meningkatnya tuntutan keamanan pangan asal ternak

Moratorium ASN

teknis kesehatan

bersubsidi,

pengadaan pestisida/obat-obatan, alat mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan kios saprodi pertanian.

Adanya fasilitas

dari pemerintah untuk memperkuat

modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Adanya

berbagai program dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam membangun bendungan, jaringan irigasi dan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.

Perkembangan

teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik

Meningkatnya

dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana

Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Page 293: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Pertanian

Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

izin usaha pengecer (toko,

retail, sub distributor) obat hewan.

22) Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai

23) Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal

24) Belum ada ketentuan tarif pelayanan

25) Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet

26) Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.

27) Masih banyak pemotongan ternak di luar Rumah Potong Hewan.

hewan

Ketersediaan tanah untuk membangun Puskeswan dan IB belum ada

Bangunan dan

petugas RPH masih sangat terbatas

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan

Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola

sumber daya kelautan ndan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber

daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan

memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan

nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk

kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah

dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan

penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya

kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat

kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Page 294: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan

budidaya 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan

perikanan

6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat 7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu: 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan Indikator

Kinerja : a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari

40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019. b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7%

pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019

2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja : a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan

Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada

tahun 2019. b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada

tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.

3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.

b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.

c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015

menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019. d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015

menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019. e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun

2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.

f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.

g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan

Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.

5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan

Page 295: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

Berkelanjutan,dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.

6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, dengan Indikator

Kinerja: Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di

Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten,

Profesional, dan Berkepribadian, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85

pada tahun 2019. 8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah

Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi

AA pada tahun 2019. 10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan

Akuntable, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP

dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Pertanian dan

Perikanan mendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 sampai dengan sasaran strategis ke-6. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian

Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan

Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat KP

2. Terwujudnya

kedaulatan dalam

pengelolaan SDKP

3. Terwujudnya pengelolaan SDKP

yang partisipatif,

bertanggung

jawab dan

berkelanjutan

4. Tersedianya Kebijakan

1) Pendapatan nelayan

kecil masih rendah 2) Nelayan belum

menaati kaidah

penangkapan ikan

yang

memperhatikan kelestarian

lingkungan

3) Banyaknya

pembudidaya ikan

yang belum

menerapkan cara budidaya ikan yang

Ketergantungan pada penggunaan

pakan ikan pabrikan masih sangat besar,

sedangkan harga

pakan ikan pabrikan

cukup tinggi dan

cenderung selalu naik;

Siklus produksi usaha pembesaran

untuk beberapa

jenis ikan ekonomis

tertentu cukup

Munculnya usaha pakan mandiri skala

rumah tangga di kelompok

pembudidaya ikan

dan penggunaan

pakan alami sebagai

alternatif;

Kesadaran pembudidaya ikan

dalam menerapkan

teknologi budidaya

dan melakukan

segmentasi usaha;

Page 296: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

Sasaran Jangka Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Pembangunan KP

yang Efektif

5. Terselenggaranya

Tata Kelola Pemanfaatan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan yang

Adil, Berdaya

Saing dan Berkelanjutan

6. Terselenggaranya

Pengendalian dan

Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan yang

partisipatif.

baik (CBIB)

4) Sumberdaya air

terbatas dan konflik

kepentingan dengan usaha pertanian

5) Kualitas benih ikan

masih kurang

6) Sarana produksi

perikanan terutama

pakan tergolong mahal

7) belum

berkembangnya

usaha peningkatan

nilai tambah produk perikanan

8) Pemanfaatan

sumberdaya

perikanan untuk

budidaya belum

optimal, seperti sawah untuk mina

padi.

panjang;

Terjadinya kegagalan panen

karena serangan

hama dan penyakit ikan;

Terbatasnya jumlah induk unggul yang

dimiliki oleh UPR;

Konsumsi ikan di Kabupaten

Banjarnegara yang

relatif masih rendah;

Penguasaan teknologi

pengolahan hasil

perikanan yang

masih terbatas;

Berkurangnya populasi ikan di

perairan umum.

Wawasan sebagian masyarakat

terhadap usaha

perikanan budidaya

masih rendah;

Usaha pembudidayaan

ikan yang masih konvensional/tradisi

onal;

Perbandingan antara jumlah

penyuluh/petugas

teknis perikanan dengan pelaku

usaha perikanan

tidak seimbang;

Kompetensi penyuluh/petugas

teknis perikanan

belum sesuai yang dibutuhkan.

Penurunan kualitas perairan umum dan

perilaku masyarakat

di sekitar DAS yang

belum mentaati

kaidah penangkapan ikan yang ramah

lingkungan.

Kesadaran pembudidaya ikan

untuk menerapkan

CPIB dan CBIB;

Kesadaran pembudidaya ikan dalam menggunakan

induk unggul;

Kecenderungan masyarakat dalam

mengkonsumsi menu

yang sehat;

Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk

memanfaatkan

teknologi pengolahan

hasil perikanan yang

sesuai dengan

standar keamanan pangan;

Tumbuhnya kesadaran kelompok

masyarakat untuk

melaksanakan

restocking secara swadaya.

Potensi sumberdaya perairan yang sangat

mendukung usaha

pembudidayaan ikan;

Pemanfaatan media teknologi informasi

dan komunikasi dan sinergitas dengan

stakeholder terkait

dalam aplikasi

pengembangan

perikanan budidaya;

Tumbuhnya penyuluh perikanan swadaya dan penggiat usaha

perikanan;

Kesadaran untuk meningkatkan

kompetensi dengan

memanfaatkan media

informasi dan komunikasi dalam

menyerap teknologi

perikanan.

Tumbuhnya kelompok masyarakat

dan stakeholder yang ikut berperan dalam

pelestarian

sumberdaya hayati

perairan.

Page 297: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan

selama periode tahun 2013-2018, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan

selama periode tahun 2013- 2018 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai

wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah Sasaran Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode

tahun 2013-2018 adalah : 1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia

Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra

Kementerian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Page 298: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian da Perikanan Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah

Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Terwujudnya

peningkatan

produksi tanaman pangan,

hortikultura dan

perkebunan.

2. Terwujudnya

peningkatan

kemampuan Sumber Daya

Manusia

Pertanian dan

Perkebunan.

1) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi pupuk, karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan, dosis

yang tidak tepat sesuai yang dianjurkan, pengguna subsidi yang tidak tepat.

2) Petani banyak menggunakan benih yang tidak layak (kurang bermutu)

3) Kurang memadainya sarana produksi pertanian, dan distribusi tidak merata

4) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.

5) Infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sumber-sumber air embung, dam parit) masih kurang memadai dibandingkan kebutuhannya

6) Petani belum menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka pencegahan serangan OPT

7) Kurangnya ketersediaan sarana penanggulangan bencana pertanian berupa kekeringan

8) Kewenangan yang terbatas terkait Penerbitan izin usaha pertanian

9) Terjadinya degradasi lahan pertanian

10) Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

11) Mutu produk pertanian masih belum sesuai dengan

standar/permintaan pasar 12) Pendapatan petani masih

rendah 13) Ketersediaan data

pertanian dan perikanan yang tidak selalu uptodate dan falid

14) Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang

15) Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.

Ketersediaan lahan garapan cenderung

terus menurun

karena alih fungsi lahan..

Ancaman perubahan iklim global yang

menyebabkan

bergesernya pola dan

kalender tanam,

perubahan keanekaragaman

hayati, eksplosi

hama dan penyakit

tanaman dan hewan,

serta pada akhirnya adalah penurunan

produksi pertanian.

Berkurangnya tenaga muda di

sektor pertanian

Lokasi pertanian dan perkebunan

terpencar dengan luasan lahan

budidaya yang relatif

kecil, sehingga biaya

angkut tinggi dan

kurang efisien, sementara harga

pangan tidak stabil.

Pola pikir dan perilaku petani yang

masih berorientasi

pada aspek produksi

tanpa memperhatikan

mutu.

Adanya produksi bibit unggul

bermutu di Balai

Benih Ikan (BBI), bantuan pupuk

bersubsidi,

pengadaan

pestisida/obat-

obatan, alat mesin pertanian (alsintan)

serta pemberdayaan

kios saprodi

pertanian.

Adanya fasilitas dari pemerintah untuk

memperkuat modal usaha seperti Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

dan Kredit

Ketahanan Pangan

dan Energi (KKPE).

Adanya berbagai program dari pemerintah maupun

pemerintah daerah

dalam membangun

bendungan, jaringan

irigasi dan merehabilitasi

jaringan irigasi yang

rusak.

Perkembangan teknologi pertanian,

perkebunan dan

peternakan yang semakin baik

Meningkatnya dukungan kebijakan

dari pemerintah

Pusat dalam

mendorong

pengembangan pertanian dan

perikanan melalui

Dana Alokasi

Khusus,

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Page 299: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

Jawa Tengah Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut:

1) Mengembangkan sistem informasi utk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat, akurat; dengan sasaran: Tersedianya data yg berkualitas utk mendukung evaluasi dan perumusan

kebijakan 2) Meningkatkan koordinasi/fasilitasi/pembinaan lingkup

peternakan; dengan sasaran: Terwujudnya sinergitas

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 3) Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan,

dengan sasaran: Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan

4) Meningkatkan kapasitas SDM teknis dan non teknis sesuai

dengan kompetensinya. Sasaran: Terwujudnya SDM peternakan yang profesional

5) Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sasaran: Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan

Halal (ASUH). 6) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis

peternakan Sasaran: 1) Meningkatnya skala usaha peternakan;

2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan; 3) Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan

peternak. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan selama Tahun 2013 – 2018 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara adalah tujuan ke-4, tujuan ke-5 dan tujuan ke-6.

Page 300: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra

Perangkat Daerah Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1) Tersedianya

data yg

berkualitas utk

mendukung

evaluasi dan perumusan

kebijakan

2) Terwujudnya

sinergitas

pembangunan

peternakan dan kesehatan

hewan

3) Meningkatnya

skala usaha

peternakan; 4) Meningkatnya

ketersediaan

pangan asal

hewan yang

Aman, Sehat,

Utuh dan Halal (ASUH).

5) Meningkatnya

nilai tambah

dan daya saing

produk peternakan;

6) Meningkatnya

kapasitas SDM

dan

kelembagaan

peternak

Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas.

Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan,

termasuk petugas

pengawasan

Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi,

sementara nilai harga jual ternak fluktuatif

Belum berkembangnya wilayah sumber bibit

Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian

izin usaha produksi

benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas

pemeliharaan hewan,

rumah sakit hewan/pasar

hewan, rumah potong

hewan.

Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko,

retail, sub distributor)

obat hewan.

Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai

Peraturan mengenai pelayanan keswan

kesmavet belum diterapkan secara

maksimal

Belum ada ketentuan tarif pelayanan

Belum semua kecamatan memiliki tempat

pelayanan keswan-

kesmavet

Belum ada pengawasan terhadap ancaman

penyakit hewan menular

strategis akibat lalu lintas

ternak antar kabupaten.

Masih banyak pemotongan ternak di luar

Rumah Potong Hewan.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap

ternak sebagai

komoditas yang

sifatnya sebagai

tabungan yang sifatnya mudah untuk

diuangkan sehingga

menyebabkan mutasi

ternak terjadi cukup

tinggi.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat terhadap layanan

keswan-kesmavet

Beberapa daerah di jateng masih endemis

penyakit hewan

menular (Anthrax,

Brucellosis, Hog cholera, Rabies, Avian

Influenza), mobilisasi

ternak sangat bebas

antar kabupaten

Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis)

Meningkatnya tuntutan keamanan pangan asal

ternak

Meningkatnya pencemaran air,

sehingga menyebabkan

produksi perikanan tangkap semakin

menurun.

Moratorium ASN teknis kesehatan hewan

Ketersediaan tanah untuk membangun

Puskeswan dan IB

belum ada

Bangunan dan petugas RPH masih sangat

terbatas

Perkembangan teknologi

peternakan

yang semakin

baik

Meningkatnya dukungan kebijakan dari

pemerintah

Pusat dalam

mendorong

pengembanga

n peternakan melalui Dana

Alokasi

Khusus,

Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan.

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah

Page 301: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka

melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu: “Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa

Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi:

a. Misi ke-1: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.

b. Misi ke-2: Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Tengah. c. Misi ke-3: Mewujudkan peningkatan produksi perikanan

tangkap dan budidaya. d. Misi ke-4: Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan

keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

e. Misi ke-5: Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan,

berdaya saing serta memiliki nilai tambah. f. Misi ke-6: Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas

sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

g. Misi ke-7: Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

h. Misi ke-8: Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

i. Misi ke-9: Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan

Berdasarkan rumusan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dislutkan Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 disajikan

pada tabel 3.5... Tabel 3.5

Tujuan Renstra Dinlutkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Mewujudkan

kesejahteraan masyarakat

pesisir, nelayan

dan pembudidaya

ikan. (M1)

Meningkatkan

kesejahteraan nelayan

(TM1-01)

Tercapainya

peningkatan pendapatan nelayan

Pendapatan nelayan

meningkat sebesar 8,47%/Tahun

(sat : Rp/Kap/Th)

Tercapainya

diversifikasi usaha

nelayan

Jumlah bantuan alat bantu

perbengkelan (sat : unit)

Meningkatkan

kesejahteraan pembudidaya ikan

(TM1-02)

Tercapainya

peningkatan pendapatan

pembudidaya ikan

Pendapatan pembudidaya

ikan meningkat sebesar 5,87 %/Tahun

(sat : Rp/Kap/Th)

Meningkatkan

kesejahteraan

petani garam,

taruna pesisir dan

wanita pesisir (TM1-03)

Tercapainya

peningkatan

pendapatan petani

garam

Pendapatan petani garam

meningkat sebesar 13,9

%/Tahun

(sat : Rp/Kap/Th)

Tercapainya

peningkatan pendapatan taruna

pesisir

Pendapatan taruna pesisir

meningkat sebesar 4,06%/Tahun

(sat : Rp/Kap/Th)

Page 302: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Tercapainya

peningkatan

pendapatan wanita

pesisir

Pendapatan wanita pesisir

meningkat sebesar 3,9

%/Tahun (sat :

Rp/Kap/Th)

Penguatan

Kelembagaan Dinas Kelautan

dan Perikanan

Provinsi Jawa

Tengah. (M2)

Meningkatkan

pelaksanaan urusan

pemerintahan

daerah bidang

kelautan dan

perikanan

(TM2-01)

Meningkatnya

pengelolaan, dan penyelenggaraan di

bidang keuangan,

umum kepegawaian,

hukum, humas,

organisasi dan tata

laksana, ketatausahaan,

rumah tangga dan

perlengkapan di

lingkungan Dinas

Pengelolaan dan,

penyelenggaraan di bidang keuangan, umum

kepegawaian, hukum,

humas, organisasi dan tata

laksana, ketatausahaan,

rumah tangga dan

perlengkapan di lingkungan Dinas (sat : bln)

Tercapainya

peningkatan PAD

Tercapainya Peningkatan

PAD sebesar 5%/th

Meningkatkan perencanaan

pengembangan

sektor kelautan

dan perikanan

(TM2-02)

Meningkatnya kualitas

perencanaan

program/kegiatan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Dokumen perencanaan, meliputi Renja, Lakip,

Laptah, RKA, Renstra

masing-masing sebanyak 1

dokumen.

Meningkatkan

kualitas database

sektor kelautan

dan perikanan

(TM2-03)

Tersedianya data dan

informasi di sektor

kelautan dan

perikanan yang

berkualitas

Penyediaan buku statistik

perikanan tangkap,

perikanan budidaya, P2HP,

dan KP3K, masing-masing

sebanyak 75 buku.

Pelaksanaan kegiatan validasi statistik perikanan

tangkap dan budidaya

dalam bentuk data data

yang valid (sat : kali)

Mewujudkan

peningkatan produksi

perikanan

tangkap dan

budidaya

(M3)

Meningkatkan

jumlah produksi perikanan

tangkap dan

perikanan

budidaya

(TM3-01)

Terlaksananya

peningkatan produksi perikanan

tangkap

Peningkatan produksi

perikanan tangkap sebesar 3,44%/tahun

Terlaksananya

modernisasi nelayan

kecil

Penyediaan sarana

penangkapan ikan yang

modern bagi nelayan kecil

Terlaksananya

peningkatan

produksi perikanan budidaya

Peningkatan produksi

perikanan budidaya

sebesar 7,59%/tahun

Terlaksananya

sertifikasi CBIB

Pelaksanaan Sertifikasi

CBIB dan surveillance (sat

: unit)

Terlaksananya upaya

untuk mendorong

Kab/Kota memiliki dokumen

perencanaan

(materplan dan DED)

minapolitan

budidaya ikan.

Pertemuan koordinasi

pelaksanaan minapolitan di

Jawa tengah (sat : kali)

Terlaksananya peningkatan produk

benih berkualitas

Peningkatan produk benih berkualitas unggul melalui

pengembangan broodstock

Page 303: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

unggul melalui

pengembangan

broodstock center

Nila, Lele, Mas dan

Gurami di Balai Perbenihan dan

Budidaya Ikan Air

Tawar (BPBIAT)

Muntilan dan Balai

Perbenihan dan

Budidaya Ikan Air Payau - Laut

(BPBIAPL) Maribaya

center Nila, Lele, Mas dan

Gurami di Balai Perbenihan

dan Budidaya Ikan Air

Tawar (BPBIAT) Muntilan;

Peningkatan produk benih

berkualitas unggul melalui pengembangan broodstock

center udang vannamei

dan windu di Balai

Perbenihan dan Budidaya

Ikan Air Payau - Laut

(BPBIAPL) Maribaya

Terlaksananya

peningkatan

kesehatan

lingkungan usaha budidaya

Pelaksanaan monitoring,

pemantauan hama dan

penyakit ikan di Jawa

Tengah (35 Kab/kota) (sat : kali)

Pelaksanaan CBF (Culture

Base Fisheries) dan

pengadaan Benih Ikan di

Jawa Tengah (sat : kali)

Pelaksanaan kegiatan

pemantauan uji kualitas air di perairan Budidaya

(sat : kali)

Pelaksanaan kegiatan

jaringan informasi

kesehatan ikan dan

lingkungan (sat : kali)

Peningkatan

distribusi calon induk unggul hasil Broodstock Center

dan produksi benih

unggul BPBIAT

Muntilan;

Pelaksanaan distribusi

Induk Unggul hasil Broodstock Center BPBIAT

Muntilan meliputi Ikan

nila, lele, dan Gurami

Pelaksanaan Sertifikasi CPIB.

Pencapaian UPR/HSRT dan BBI yang bersertifikat CPIB

Mewujudkan

perbaikan sistem

distribusi dan

jaminan

keamanan

pangan yang berasal dari

sumberdaya ikan.

(M4)

Meningkatkan

ketersediaan

protein hewani

yang berasal dari

sumberdaya ikan

(TM4-01)

Terlaksananya

peningkatan

konsumsi makan

ikan di Jawa Tengah

Peningkatan konsumsi

makan ikan di Jawa

Tengah sebesar

4,86%/tahun yaitu

peningkatan sebesar 0,93

kg/kap/th.

Terlaksananya Peningkatan akses

pasar domestik

melalui : Safari

Gemar Makan Ikan

(GEMARIKAN), Gelar Produk Perikanan

Pelaksanaan Safari Gemar Makan Ikan

(GEMARIKANdan Gelar

Produk Perikanan

Meningkatkan

hasil perikanan yg

memenuhi

jaminan mutu dan

keamanan produk

hasil perikanan (TM4-02)

Terlaksananya

Pembinaan Pasar

Ikan Tradisional dan

UMKM

Pelaksanaan Pembinaan

pasar ikan tradisional dan

UMKM dan Apresiasi

Pembinaan Mutu Daerah

Mewujudkan

produk kelautan

Meningkatkan

jumlah dan ragam

Terlaksananya

peningkatan volume

Peningkatan volume ekspor

sebesar 2,7%/tahun dan

Page 304: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

dan perikanan

yang memenuhi

jaminan mutu

dan keamanan

hasil perikanan dan berdaya

saing serta

memiliki nilai

tambah. (M5)

produk olahan

yang memenuhi

jaminan mutu dan

keamanan hasil

perikanan serta ekspor produk

perikanan (TM5-

01)

ekspor produk dan

nilai ekspor produk

hasil perikanan

nilai ekspor produk hasil

perikanan

Terlaksananya

peningkatan jumlah UMKM pengolah,

dan pemasar produk

hasil perikanan

Peningkatan jumlah UMKM

pengolah, dan pemasar produk hasil perikanan

Terlaksananya

pembinaan UMKM

pengolah dan pemasar produk

hasil perikanan

Pelaksanaan pembinaan

UMKM pengolah dan

pemasar produk hasil perikanan

Terlaksananya

peningkatan jumlah

produk olahan hasil

perikanan

Peningkatan jumlah

produk olahan hasil

perikanan (sat : ton/th)

Mewujudkan

peningkatan kualitas dan

kuantitas

sumberdaya

manusia

kelautan dan perikanan. (M6)

Meningkatkan

kualitas sumberdaya

manusia

penyuluh

perikanan

(TM6-01)

Terpenuhinya

penyuluh perikanan bersertifikat

Pengusulan penyuluh

perikanan untuk memperoleh sertifikat

penyuluh (sat : orang)

Meningkatkan

keterampilan dan

keahlian nelayan,

pembudidaya dan

pengolah/pemasa

r ikan (TM6-02)

Terlaksananya

kegiatan pelatihan

bagi nelayan,

pembudidaya ikan,

pengolah dan

pemasar ikan

Pelaksanaan kegiatan

pelatihan bagi nelayan,

pembudidaya ikan,

pengolah dan pemasar ikan

Mewujudkan peningkatan

sarana dan

prasarana

kelautan dan

perikanan. (M7)

Meningkatkan sarana dan

prasarana Unit

Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa

Tengah

(TM7-01)

Terlaksananya Pengembangan

sarana dan

prasarana Pelabuhan

Perikanan Pantai

(PPP)

Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP)

Terlaksananya pelayanan

kepelabuhanan

perikanan

penyediaan data dan informasi di Pusat

Informasi Pelabuhan

Perikanan (PIPP) / Surat

Persetujuan Berlayar

(SPB)/Surat Keterangan

Pendaratan Ikan (SKPi)/Surat Hasil

Tangkapan Ikan (SHTI)/cek

fisik kapal

Terlaksananya

pengusulan SPDN

baru

Pengusulan SPDN baru

kepada Kementerian

Kelautan dan Perikanan RI

Terlaksananya pengadaan server

untuk kartu BBM

nelayan

Pengadaan server untuk kartu BBM nelayan

Terlaksananya

pengadaan dan

pencetakan Kartu

(BBM) nelayan

Pengadaan dan pencetakan

Kartu (BBM) nelayan

Terlaksananya

Pengembangan

Pengembangan sarana dan

prasarana UPTD Bidang

Page 305: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

sarana dan

prasarana UPTD

Bidang Perikanan

Budidaya

Perikanan Budidaya

Terlaksananya

kegiatan pengujian mutu, pengawasan

pengolahan hasil

perikanan dan

sertifikasi mutu yang

sudah terakreditasi

SNI, ISO/IEC 17025.2008 dan

memiliki analis

pengujian dan

inspektur mutu yang

memiliki standar kompetensi

Pengembangan sarana dan

prasarana Laboratorium Pengujian dan Pengawasan

Mutu Hasil Perikanan

(LPPMHP)

Mewujudkan peningkatan daya

dukung lahan

dan pengelolaan

sumberdaya

kelautan dan perikanan yang

ramah

lingkungan dan

berkelanjutan.

(M8)

Menjaga kelestarian

sumberdaya

kelautan dan

perikanan

(TM8-01)

Terlaksananya pelestarian

sumberdaya

kelautan dan

perikanan

Pengadaan apartemen ikan, reservat perairan umum

serta terlaksananya

penebaran benih ikan di

perairan umum dan laut

serta bantuan alat tangkap ramah lingkungan

Mencegah

kerusakan

wilayah pesisir

dan pulau-pulau

kecil (TM8-02)

Terlaksananya

pencegahan

kerusakan wilayah

pesisir dan pulau-

pulau kecil

Pencegahan kerusakan

wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil

Meningkatkan

rencana zonasi

wilayah pesisir

dan pulau-pulau

kecil

(TM8-03)

Terlaksananya

rencana zonasi

wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil

Penyusunan rencana

zonasi wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil

Meningkatkan identifikasi

potensi dan

pendayagunaan

pulau-pulau kecil

(TM8-04)

Terlaksananya identifikasi dan

pendayagunaan

pulau-pulau kecil

Pelaksanaan identifikasi dan pendayagunaan pulau-

pulau kecil

Mewujudkan kelembagaan

masyarakat

pengawas yang

berperan dalam

kegiatan

pengawasan. (M9)

Meningkatkan peran masyarakat

pengawas dalam

kegiatan

pengawasan

sumber daya

kelautan dan perikanan

(TM9-01)

Terlaksananya pembinaan

masyarakat

pengawas dalam

kegiatan pengawasan

sumber daya

kelautan dan perikanan

Pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan

pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan

Meningkatkan

pengawasan

sumberdaya

kelautan dan

Terlaksananya

pengawasan

sumberdaya

kelautan dan

Pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan

serta penegakkan

peraturan kelautan dan

Page 306: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

74

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

perikanan serta

penegakkan

peraturan

kelautan dan

perikanan (TM9-02)

perikanan serta

penegakkan

peraturan kelautan

dan perikanan

perikanan

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Page 307: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

75

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Perangkat Daerah Provinsi L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan

2. Tercapainya diversifikasi

usaha nelayan

3. Tercapainya peningkatan

pendapatan pembudidaya

ikan 4. Tercapainya peningkatan

pendapatan petani garam

5. Tercapainya peningkatan

pendapatan taruna pesisir

6. Tercapainya peningkatan pendapatan wanita pesisir

7. Meningkatnya pengelolaan,

dan penyelenggaraan di

bidang keuangan, umum

kepegawaian, hukum, humas,

organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga

dan perlengkapan di

lingkungan Dinas

8. Tercapainya peningkatan PAD

9. Meningkatnya kualitas perencanaan

program/kegiatan Dinas

Kelautan dan Perikanan

10. Tersedianya data dan

informasi di sektor kelautan

dan perikanan yang berkualitas

11. Terlaksananya peningkatan

produksi perikanan tangkap

12. Terlaksananya modernisasi

nelayan kecil 13. Terlaksananya peningkatan

produksi perikanan budidaya

14. Terlaksananya sertifikasi

CBIB

15. Terlaksananya upaya untuk

mendorong Kab/Kota memiliki dokumen

perencanaan (materplan dan

DED) minapolitan budidaya

ikan.

16. Terlaksananya peningkatan produk benih berkualitas

unggul melalui

pengembangan broodstock

center Nila, Lele, Mas dan

Gurami di Balai Perbenihan

dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Muntilan dan Balai

Perbenihan dan Budidaya

1) Pendapatan nelayan kecil

masih rendah

2) Nelayan belum

menaati kaidah

penangkapan ikan

yang memperhatikan

kelestarian

lingkungan

3) Banyaknya

pembudidaya ikan yang belum

menerapkan cara

budidaya ikan

yang baik (CBIB)

4) Sumberdaya air

terbatas dan konflik

kepentingan

dengan usaha

pertanian

5) Kualitas benih ikan masih kurang

6) Sarana produksi

perikanan

terutama pakan

tergolong mahal

7) belum berkembangnya

usaha

peningkatan nilai

tambah produk

perikanan 8) Pemanfaatan

sumberdaya

perikanan untuk

budidaya belum

optimal, seperti

sawah untuk mina padi.

Ketergantungan pada penggunaan

pakan ikan

pabrikan

masih sangat

besar,

sedangkan harga pakan

ikan pabrikan

cukup tinggi

dan

cenderung selalu naik;

Siklus produksi

usaha

pembesaran

untuk

beberapa jenis ikan ekonomis

tertentu

cukup

panjang;

Terjadinya kegagalan

panen karena serangan

hama dan

penyakit ikan;

Terbatasnya jumlah induk

unggul yang dimiliki oleh

UPR;

Konsumsi ikan di

Kabupaten

Banjarnegara

yang relatif masih rendah;

Penguasaan teknologi

pengolahan

hasil

perikanan

yang masih terbatas;

Berkurangnya populasi ikan

di perairan

umum.

Munculnya usaha pakan mandiri skala

rumah tangga

di kelompok

pembudidaya

ikan dan

penggunaan pakan alami

sebagai

alternatif;

Kesadaran pembudidaya

ikan dalam menerapkan

teknologi

budidaya dan

melakukan

segmentasi

usaha;

Kesadaran pembudidaya

ikan untuk

menerapkan

CPIB dan

CBIB;

Kesadaran pembudidaya ikan dalam

menggunakan

induk unggul;

Kecenderungan masyarakat

dalam

mengkonsumsi menu yang

sehat;

Tumbuhnya kesadaran

masyarakat

untuk memanfaatkan

teknologi

pengolahan

hasil

perikanan

yang sesuai dengan

standar

keamanan

pangan;

Tumbuhnya

Page 308: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

76

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Perangkat Daerah Provinsi L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Ikan Air Payau - Laut

(BPBIAPL) Maribaya

17. Terlaksananya peningkatan

kesehatan lingkungan usaha

budidaya 18. Peningkatan distribusi calon

induk unggul hasil Broodstock

Center dan produksi benih

unggul BPBIAT Muntilan;

19. Pelaksanaan Sertifikasi CPIB

20. Terlaksananya peningkatan konsumsi makan ikan di

Jawa Tengah

21. Terlaksananya Peningkatan

akses pasar domestik melalui

: Safari Gemar Makan Ikan

(GEMARIKAN), Gelar Produk Perikanan

22. Terlaksananya Pembinaan

Pasar Ikan Tradisional dan

UMKM

23. Terlaksananya peningkatan volume ekspor produk dan

nilai ekspor produk hasil

perikanan

24. Terlaksananya peningkatan

jumlah UMKM pengolah, dan

pemasar produk hasil perikanan

25. Terlaksananya pembinaan

UMKM pengolah dan pemasar

produk hasil perikanan

26. Terlaksananya peningkatan jumlah produk olahan hasil

perikanan

27. Terpenuhinya penyuluh

perikanan bersertifikat

28. Terlaksananya kegiatan

pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah

dan pemasar ikan

29. Terlaksananya Pengembangan

sarana dan prasarana

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

30. Terlaksananya pelayanan

kepelabuhanan perikanan

31. Terlaksananya pengusulan

SPDN baru

32. Terlaksananya pengadaan server untuk kartu BBM

nelayan

33. Terlaksananya pengadaan

dan pencetakan Kartu (BBM)

nelayan

34. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD

Bidang Perikanan Budidaya

35. Terlaksananya kegiatan

Wawasan sebagian

masyarakat

terhadap

usaha

perikanan budidaya

masih rendah;

Usaha pembudidaya

an ikan yang

masih

konvensional/tradisional;

Perbandingan antara jumlah

penyuluh/pet

ugas teknis

perikanan dengan

pelaku usaha

perikanan

tidak

seimbang;

Kompetensi penyuluh/petugas teknis

perikanan

belum sesuai

yang

dibutuhkan.

Penurunan kualitas perairan

umum dan

perilaku

masyarakat di

sekitar DAS yang belum

mentaati

kaidah

penangkapan

ikan yang

ramah lingkungan.

kesadaran

kelompok

masyarakat

untuk

melaksanakan restocking

secara

swadaya.

Potensi sumberdaya

perairan yang

sangat mendukung

usaha

pembudidayaa

n ikan;

Pemanfaatan media teknologi

informasi dan

komunikasi

dan sinergitas

dengan

stakeholder terkait dalam

aplikasi

pengembangan

perikanan

budidaya;

Tumbuhnya penyuluh

perikanan

swadaya dan

penggiat usaha

perikanan;

Kesadaran untuk meningkatkan

kompetensi

dengan

memanfaatkan

media

informasi dan komunikasi

dalam

menyerap

teknologi

perikanan.

Tumbuhnya kelompok

masyarakat

dan

stakeholder

yang ikut

berperan dalam

pelestarian

sumberdaya

Page 309: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

77

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Perangkat Daerah Provinsi L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

pengujian mutu, pengawasan

pengolahan hasil perikanan

dan sertifikasi mutu yang

sudah terakreditasi SNI,

ISO/IEC 17025.2008 dan memiliki analis pengujian dan

inspektur mutu yang memiliki

standar kompetensi

36. Terlaksananya pelestarian

sumberdaya kelautan dan perikanan

37. Terlaksananya pencegahan

kerusakan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil

38. Terlaksananya rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

39. Terlaksananya identifikasi

dan pendayagunaan pulau-

pulau kecil

40. Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam

kegiatan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan

41. Terlaksananya pengawasan

sumberdaya kelautan dan

perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan

perikanan

hayati

perairan.

Page 310: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

78

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau

dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara

Tahun 2011-2031, Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas: a. kawasan tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan peternakan; dan d. kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan

pertanian tanaman pangan terdiri atas: a. lahan irigasi; dan b. lahan bukan irigasi. Lahan irigasi dengan luas kurang lebih 13.294 (tiga

belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi: a. Kecamatan Banjarmangu; b. Kecamatan Banjarnegara;

c. Kecamatan Bawang; d. Kecamatan Kalibening; e. Kecamatan Karangkobar;

f. Kecamatan Mandiraja; g. Kecamatan Madukara;

h. Kecamatan Pagedongan; i. Kecamatan Pagentan; j. Kecamatan Punggelan;

k. Kecamatan Purwanegara; l. Kecamatan Purwareja Klampok; m. Kecamatan Rakit;

n. Kecamatan Sigaluh; o. Kecamatan Susukan;

p. Kecamatan Wanadadi; dan q. Kecamatan Wanayasa.

Lahan bukan irigasi dengan luas kurang lebih 5.785 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

a. Kecamatan Batur; b. Kecamatan Bawang; c. Kecamatan Kalibening;

d. Kecamatan Banjarnegara; e. Kecamatan Mandiraja; f. Kecamatan Madukara;

g. Kecamatan Pagedongan; h. Kecamatan Pagentan;

i. Kecamatan Pandanarum; j. Kecamatan Karangkobar; k. Kecamatan Pejawaran;

l. Kecamatan Punggelan; m. Kecamatan Purwanegara;

n. Kecamatan Purwareja Klampok; o. Kecamatan Rakit;

Page 311: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

79

p. Kecamatan Sigaluh; q. Kecamatan Susukan;

r. Kecamatan Wanadadi; dan s. Kecamatan Wanayasa.

Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 12.147 (dua belas ribu seratus empat puluh tujuh) hektar.

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 56.573 (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi : a. Kecamatan Banjarmangu;

b. Kecamatan Banjarnegara; c. Kecamatan Batur;

d. Kecamatan Bawang; e. Kecamatan Kalibening; f. Kecamatan Karangkobar;

g. Kecamatan Madukara; h. Kecamatan Mandiraja;

i. Kecamatan Pagedongan; j. Kecamatan Pagentan; k. Kecamatan Pandanarum;

l. Kecamatan Pejawaran; m. Kecamatan Punggelan; n. Kecamatan Purwanegara;

o. Kecamatan Purwareja Klampok; p. Kecamatan Rakit;

q. Kecamatan Sigaluh; r. Kecamatan Susukan; s. Kecamatan Wanadadi; dan

t. Kecamatan Wanayasa. Kawasan peternakan terdiri atas :

a. pengembangan ternak besar; b. pengembangan ternak kecil;

c. pengembangan unggas; dan d. pengembangan aneka ternak.

Pengembangan ternak besar dan pengembangan ternak kecil terdapat di seluruh kecamatan. Sementara itu pengembangan ternak

unggas meliputi : a. Kecamatan Mandiraja; b. Kecamatan Purwanegara;

c. Kecamatan Wanadadi; d. Kecamatan Banjarmangu; e. Kecamatan Banjarnegara;

f. Kecamatan Madukara; g. Kecamatan Rakit;

h. Kecamatan Punggelan; i. Kecamatan Pagentan; j. Kecamatan Pejawaran; dan

k. Kecamatan Wanayasa.

Page 312: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

80

Pengembangan aneka ternak berada di seluruh Kecamatan. Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, unggas, dan

aneka ternak pelaksanaannya diarahkan pada lahan pertanian bukan irigasi dan hortikultura.

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 72.568 (tujuh uluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar berupa perkebunan rakyat.

Pengembangan komoditas perkebunan rakyat meliputi : a. purwaceng; b. carica;

c. aren; d. cengkeh;

e. gelagah arjuna; f. kakao; g. kapuk randu;

h. kapulaga; i. kayu manis;

j. kelapa dalam; k. kelapa deres; l. kelapa hibrida;

m. kemukus; n. kina; o. kopi arabika;

p. kopi robusta; q. lada;

r. melati gambir; s. pala; t. panili;

u. nilam v. teh; dan w. karet.

Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat meliputi :

a. Kecamatan Rakit; b. Kecamatan Mandiraja. c. Kecamatan Purwanegara;

d. Kecamatan Bawang; dan e. Kecamatan Wanadadi.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara

akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan

tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian dan Perikanan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang

pertanian terkait dengan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan

adaptasi.

Page 313: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

81

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. a. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan.

b. Produksi dan produktivitas pertanian serta populasi ternak cenderung menurun.

c. Berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian.

d. Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.

e. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia.

f. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk

budidaya perikanan dengan sektor yang lain. g. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM petugas teknis.

h. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan

ikan yang ramah lingkungan. i. Degradasi lahan pertanian akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan

kimia.

Page 314: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

82

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi pertanian dalam menunjang ketersediaan

pangan daerah

2. Meningkatkan populasi ternak guna menunjang ketersediaan pangan daerah

3. Meningkatkan produksi perikanan dalam menunjang ketersediaan

pangan daerah 4. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan

5. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya produksi komoditas pertanian tanaman pangan 2. Meningkatnya produksi komoditas hortikultura

3. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan 4. Meningkatnya populasi ternak

5. Meningkatnya produksi perikanan 6. Meningkatnya mutu dan nilai tambah produksi dan pengolahan hasil

pertanian dan perikanan.

7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan 8. Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas

Pertanian dan Perikanan 9. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Page 315: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

83

Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/

Sasaran Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target Akhir

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

produksi

pertanian

dalam

menunjang

ketersediaan pangan

daerah

Pertumbuhan

sektor pertanian

% 2,85 2,85 2,5 s.d. 3,5 2,5 s.d. 3,5 2,7 s.d. 3,7 2,7 s.d. 3,7 3 s.d. 4 3 s.d. 4

Meningkatnya

produksi

komoditas pertanian

tanaman

pangan

Produksi Padi (ton) ton 157.291,70 158.078,16 158.868,55 159.662,89 160.461,21 161.263,51 162.069,83 162.069,83

Produksi jagung

(ton)

ton 64.500,00 65.145,00 65.796,45 66.454,41 67.118,96 67.790,15 68.468,05 68.468,05

Produksi Kedelai

(ton)

ton 100,00 49,50 61,88 77,34 96,68 120,85 151,06 151,06

Produksi ubi kayu

(ton)

ton 210.000,00 212.100,00 214.221,00 216.363,21 218.526,84 220.712,11 222.919,23 222.919,23

Meningkatnya

produksi

komoditas

hortikultura

Produksi durian

(ton)

ton 3.975,00 4.173,75 4.382,44 4.601,56 4.831,64 5.073,22 5.326,88 3.975,00

Produksi salak (ton)

ton 233.391,00 234.558,76 235.496,99 236.203,49 236.675,89 236.912,57 237.149,48 233.391,00

Produksi pisang

(ton)

ton 17.769,15 17.024,54 17.109,66 17.178,10 17.229,63 17.264,09 17.281,36 17.769,15

Produksi kentang

(ton)

ton 97.466,00 98.440,66 99.031,30 99.526,46 99.924,57 100.224,34 100.424,79 97.466,00

Produksi Cabai

(ton)

ton 13.441,00 13.508,21 14.183,62 14.892,80 15.637,44 16.419,31 17.240,27 13.441,00

Meningkatnya

produksi

komoditas

perkebunan

Produksi kopi ton

1.068,73 1.118,73 1.168,73 1.218,73 1.268,73 1.318,73 1.368,73 1.068,73

Produksi kelapa

dalam ton

9.354,79 9.033,50 9.050,10 9.070,30 9.088,60 9.107,00 9.125,30 9.354,79

Produksi kelapa

deres ton

9.987,63 9.987,63 9.987,63 9.987,63 9.987,63 9.987,63 9.987,63 9.987,63

Produksi teh ton

1.948,15 1.989,50 1.996,50 2.003,50 2.010,50 2.017,60 2.024,60 1.948,15

Produksi tembakau ton

112,05 120,50 131,80 133,10 133,60 134,30 135,60 112,05

Page 316: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

84

Produksi lada ton 112,05 115,25 117,50 119,25 120,50 121,00 121,50 112,05

Meningkatkan

populasi

ternak guna

menunjang ketersediaan

pangan

daerah

Populasi ternak

utama

ekor 300.031 300.870 301.830 302.793 303.758 304.724 305.694 300.031

Meningkatny

a populasi

ternak

Sapi ekor 31.194,00 31.318 31.506 31.695 31.885 32.076 32.269 31.194

Kambing domba ekor 260.780,00 261.302 261.824 262.348 262.873 263.398 263.925 260.780

Domba batur ekor 8.057 8.250 8.500 8.750 9.000 9.250 9.500 8.057

Meningkatkan

produksi

perikanan

dalam

menunjang

ketersediaan pangan

daerah

Produksi

perikanan

ton 21.250

21.250

21.750

22.250

22.750

23.250

23.750

21.250

Meningkatnya

produksi perikanan

Produksi

perikanan budidaya

ton 20.000 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 22.000

Produksi

perikanan tangkap

ton 1.201,8 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Produksi benih

ikan

ekor 1.719.900.000 1.719.900.000 1.890.900.000 2.079.900.000 2.287.989.000 2.516.787.900 2.768.466.690 1.719.000.000

Meningkatkan

kemampuan petani,

pembudidaya

ikan dan

peternak

dalam

pembangunan pertanian

Meningkatnya

jumlah petani,

pembudidaya

ikan dan

peternak yang

mendapatkan

pembinaan dalam

penerapan

teknologi

tepat guna

dan spesifik lokal di bidan

pertanian,

perikanan

dan

peternakan

Cakupan bina

kelompok pembudidaya ikan

% 16,70 24,00 17,58 18,10 20,00 24,00 30,00 30,00

Cakupan bina

kelompok tani

% 19,37 25,45 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Meningkatkan

pendapatan

Nilai Tukar Petani

(umum) % 102,93 102,93

102 s.d.

103

102 s.d.

103

103 s.d.

104

103 s.d.

104

103 s.d.

105

103 s.d.

105

Page 317: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

85

petani,

pembudidaya ikan dan

peternak

Konsumsi ikan

(kg/kapita/th)

kg/kapit

a/ tahun

20,04 20,04 21,30 21,50 21,70 21,90 22,50 22,50

Meningkatkan mutu dan

nilai tambah

hasil

pertanian dan

perikanan

Meningkatnya mutu dan

nilai tambah

produksi dan

pengolahan

hasil

pertanian dan perikanan

Jumlah Pengolah Hasil Tanaman

Pangan

Kelompok

Jumlah Pengolah

Hasil Hortikultura

Kelompo

k

0 0 2 3 3 5 5 18

Jumlah Kelompok

Pengolah Hasil

Perkebunan yang

Menerapkan Good Manufacture

Practice (GMP)

Kelompo

k

Jumlah pengolah produk

peternakan

Unit

Jumlah Kelompok

Pengolah dan Pemasar Hasil

Perikanan

Kelompo

k

55,00 58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 75,00 75,00

Jumlah Kelompok

Pengolah dan Pemasar Hasil

Perikanan yang

menerapkan GMP

Kelompo

k

Jumlah kelompok tanaman pangan

yang menerapkan

GAP

Kelompok

Page 318: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

86

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Jumlah kelompok

tanaman hortikultura yang

menerapkan GAP

Kelompo

k

Jumlah Ternak

yang ber SKLB

Ekor NA NA 150 200 250 300 350 350

Jumlah unit

usaha pangan asal

hewan yang

bersertifikat pra NKV (nomor

kontrol veteriner)

Unit

usaha

3 3 3 3 3 3 3 3

Jumlah kelompok

yang menerapkan CBIB

Kelompo

k

NA NA 30 30 40 45 50 200

Meningkatkan

akuntabilitas dan kualitas

pelayanan

Dinas

Pertanian dan

Perikanan

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Dinas

Pertanian dan

Perikanan

Nilai SAKIP Dinas

Pertanian dan Perikanan

Skor 43,67 (C) 48,00 (C) 53 (CC) 58 (CC) 63 (B) 68 (B) 73 (BB) 73 (BB)

Meningkatnya

Kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan Dinas

Pertanian dan

Perikanan

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Skor 65 68 70 72 74 76 78 78

Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah

Dinas

Pertanian dan

Perikanan

PAD Dinas Pertanian dan

Perikanan

Rupiah 325.875.650 318.961.200 507.388.600 325.500.000 325.500.000 325.500.000 325.500.000 325.500.000

Page 319: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

87

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan

dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: a. Menjamin kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman pangan

tersedia dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat

b. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan

c. Menyediakan prasarana pertanian yang memadai d. Menjamin kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman

hortikultura tersedia dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat

e. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian hortikultura

f. Menyediakan prasarana pertanian yang memadai g. Menjamin kebutuhan sarana produksi perkebunan tersedia dalam

jumlah, waktu dan mutu yang tepat

h. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan i. Menyediakan prasarana perkebunan yang memadai j. Menjamin kebutuhan sarana produksi peternakan tersedia dalam

jumlah, waktu dan mutu yang tepat k. Meningkatkan penerapan inseminasi buatan pada ternak

l. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia peternakan m. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan n. Meningkatkan pelestarian sumberdaya genetik ternak

o. Menjamin kebutuhan sarana produksi perikanan tersedia dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat

p. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dalam

perbenihan perikanan q. Menyediakan prasarana perikanan yang memadai

r. Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

s. Mengembangkan jaringan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

t. Meningkatkan mutu produk hasil pertanian dan perikanan u. Memberdayakan petani, pembudidaya ikan dan nelayan miskin

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan pada wilayah pengembangan

b. Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokal di bidang pertanian

c. Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian pada wilayah

pengembangan

Page 320: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

88

d. Fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura pada wilayah pengembangan

e. Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokal di bidang pertanian

f. Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian pada wilayah pengembangan

g. Fasilitasi penyediaan sarana produksi perkebunan pada wilayah

pengembangan h. Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi

tepat guna dan spesifik lokal di bidang perkebunan

i. Fasilitasi penyediaan infrastruktur perkebunan pada wilayah pengembangan

j. Fasilitasi penyediaan sarana produksi peternakan pada wilayah pengembangan

k. Peningkatan fasilitasi inseminasi buatan pada ternak

l. Peningkatan kemampuan teknis dan kelembagaan petani m. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis

n. Pengembangan pusat pembibitan rakyat Domba Batur o. Fasilitasi penyediaan sarana produksi perikanan pada wilayah

pengembangan

p. Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi perbenihan tepat guna dan spesifik lokal di bidang perikanan

q. Fasilitasi penyediaan infrastruktur perikanan pada wilayah pengembangan

r. Peningkatan fasilitasi sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

s. Peningkatan fasilitasi bisnis dan promosi hasil pertanian dan

perikanan t. Peningkatan kemampuan dan fasilitasi sarana produksi pertanian

dan perikanan.

u. Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Page 321: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

89

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatka

n produksi

pertanian

dalam menunjang

ketersediaan

pangan

daerah

Meningkatny

a produksi

komoditas

pertanian tanaman

pangan

Menjamin kebutuhan sarana produksi

pertanian tanaman

pangan tersedia dalam

jumlah, waktu dan mutu yang tepat

Meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia pertanian

tanaman pangan

Menyediakan prasarana pertanian yang memadai

Fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian tanaman

pangan pada wilayah

pengembangan

Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi tepat

guna dan spesifik lokal di

bidang pertanian

Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian pada

wilayah pengembangan

Meningkatny

a produksi

komoditas hortikultura

Menjamin kebutuhan sarana produksi

pertanian tanaman

hortikultura tersedia

dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat

Meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia pertanian

hortikultura

Menyediakan prasarana pertanian yang memadai

Fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian

hortikultura pada wilayah

pengembangan

Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi tepat

guna dan spesifik lokal di

bidang pertanian

Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian pada

wilayah pengembangan

Meningkatny

a produksi

komoditas perkebunan

Menjamin kebutuhan sarana produksi

perkebunan tersedia

dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat

Meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia perkebunan

Menyediakan prasarana perkebunan yang

memadai

Fasilitasi penyediaan sarana produksi perkebunan pada

wilayah pengembangan

Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam

penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokal di

bidang perkebunan

Fasilitasi penyediaan infrastruktur perkebunan

pada wilayah pengembangan

Meningkatka

n populasi

ternak guna

menunjang ketersediaan

pangan

daerah

Meningkatny

a populasi

ternak

Menjamin kebutuhan sarana produksi

peternakan tersedia

dalam jumlah, waktu dan

mutu yang tepat

Meningkatkan penerapan inseminasi buatan pada

ternak

Meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia peternakan

Meningkatkan pengendalian penyakit

hewan

Meningkatkan pelestarian sumberdaya

genetik ternak

Fasilitasi penyediaan sarana produksi peternakan pada

wilayah pengembangan

Peningkatan fasilitasi inseminasi buatan pada

ternak

Peningkatan kemampuan teknis dan kelembagaan

petani

Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

Zoonosis

Pengembangan pusat pembibitan rakyat Domba

Batur

Page 322: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

90

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatka

n produksi

perikanan dalam

menunjang

ketersediaan

pangan

daerah

Meningkatny

a produksi

perikanan

Menjamin kebutuhan sarana produksi perikanan

tersedia dalam jumlah,

waktu dan mutu yang tepat

Meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia perikanan dalam

perbenihan perikanan

Menyediakan prasarana perikanan yang memadai

Fasilitasi penyediaan sarana produksi perikanan pada

wilayah pengembangan

Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya ikan

dalam penerapan teknologi perbenihan tepat guna dan

spesifik lokal di bidang

perikanan

Fasilitasi penyediaan infrastruktur perikanan

pada wilayah pengembangan

Meningkatka

n mutu dan nilai tambah

hasil

pertanian

dan

perikanan

Meningkatny

a mutu dan nilai tambah

produksi dan

pengolahan

hasil

pertanian

dan perikanan

Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian dan perikanan

Mengembangkan jaringan pemasaran hasil pertanian

dan perikanan

Meningkatkan mutu produk hasil pertanian

dan perikanan

Memberdayakan petani, pembudidaya ikan dan nelayan miskin

Peningkatan fasilitasi sarana pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian dan perikanan

Peningkatan fasilitasi bisnis dan promosi hasil pertanian

dan perikanan

Peningkatan kemampuan dan fasilitasi sarana produksi

pertanian dan perikanan

Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses budidaya dan pengolahan hasil

pertanian dan perikanan

Meningkatkan

akuntabilitas

dan kualitas

pelayanan

Dinas Pertanian

dan

Perikanan

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Dinas

Pertanian

dan Perikanan

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta

pelaporan kinerja Dinas

Pertanian dan perikanan

Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta

pelaporan kinerja Dinas

Pertanian dan perikanan

yang akuntabel

Meningkatny

a Kepuasan masyarakat

terhadap

pelayanan

Dinas

Pertanian

dan Perikanan

Meningkatkan penerapan standar pelayanan Dinas

Pertanian dan Perikanan

Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana

penunjang pelayanan.

Meningkatnya

Pendapatan

Asli Daerah

Dinas

Pertanian

dan Perikanan

Meningkatkan pelayanan retribusi Dinas Pertanian

dan Perikanan

Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana

pelayanan penunjang peningkatan retribusi Dinas

Pertanian dan Perikanan

Page 323: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

91

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

a. Penyusunan data base potensi produksi pangan b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

c. Pengembangan diversifikasi tanaman d. Pengembangan pertanian pada lahan kering e. Pengembangan perbenihan/perbibitan

f. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

h. DAK bidang pertanian i. Fasilitasi Pembangunan Pertanian

2. Program pengembangan budidaya perikanan

a. Pengembangan bibit ikan unggul

b. Pembinaan dan pengembangan perikanan c. DAK Bidang Perikanan

d. Pengembangan Kawasan Minapolitan

3. Program pengembangan perikanan tangkap

a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

4. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

a. Sarana dan prasarana hasil perikanan

5. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar a. Restocking perairan umum

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a. Pemberdayaan petani lahan marginal

7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

b. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan d. Penyediaan sarana produksi obat-obatan pertanian

e. Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Buah-Buahan f. Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Sayuran g. Pengembangan komoditas unggulan hortikultura cabe rawit

h. Pengembangan komoditas unggulan Aneka Kacang dan Umbi

Page 324: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

92

i. Pengembangan komoditas unggulan Tanaman Serealia j. Rintisan Komoditas Unggulan

10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan b. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b. Peningkatan keamanan produk pangan asal ternak

12. Program peningkatan produksi hasil peternakan

a. Pembibitan dan perawatan ternak b. Pengembangan agribisnis peternakan c. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan

d. Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat e. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)

13. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

a. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel dibawah

Page 325: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

93

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja perangkat

daerah Penanggung-

jawab Tahun 0

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target Rp target Rp

2.02 Pangan 3,440,000,000

3,590,500,000

4,020,500,000

5,095,500,000

16,146,500,000

Meningkatkan produksi pertanian dalam menunjang ketersediaan pangan daera

h

Meningkatnya produksi komoditas pertanian tanaman pangan

Produksi Padi (ton)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Produksi padi

ton 133423.99

158,868.5

5

2,202,000,00

0

159,662.8

9

3,440,000,00

0

160,461.2

1

3,590,500,000

161,26

4

4,020,500,000

162,069.83

5,095,500,000

162,069.83

DKP, DISTANKAN dan Bagian Perekonomian

Produksi jagung

(ton)

Produksi jagung

ton 52605.05

65,796

.45

66,454

.41

67,118

.96

67,790

.15

68,468.05

68,468.05

Produksi Kedelai (ton)

Produksi kopi

ton 1068.73 1,168.73

1,218.73

1,268.73

1,318.73

1,368

.73

1,368

.73

Produksi ubi

kayu (ton)

Produksi durian

ton 3975.3 4,3

82.44

4,6

01.56

4,8

31.64

5,0

73.22

5,326

.88

5,326

.88

Meningkatnya produk

Produksi durian

Produksi cabai

ton 13441 14,183

14,892

15,637

16,419

12,240.27

12,240.27

Page 326: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

94

si komoditas hortikultura

(ton) .62 .80 .44 .31

Produksi salak (ton)

Produksi lada

ton 112.05 117.5

119.25

120.5

121 121.5 121.5

Produksi pisang (ton)

Produksi kelapa dalam

ton 9354.79 9050.1

9070.3

9088.6

9107

9125.3

9125.3

Produksi kentan

g (ton)

Produksi kelapa deres

ton 9987.63 9987.6

3

9987.6

3

9987.6

3

9987.6

3

9987.63

9987.63

Produksi Cabai (ton)

1 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersedianya data tanaman pangan yang up date

paket

1 320,000,000

1

340,000,000

1

380,000,000

1

300,000,000

1

350,000,000

5

1,690,000,000

Meningkatnya produksi komoditas

perkebunan

Produksi kopi

2 Penanganan pasca panen dan pengolah

an hasil pertanian

Jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem pasca panen

sesuai GMP, GHP dan standar mutu yang tepat (perkebunan)

klpk

3 225,000,000

3

350,000,000

4

400,000,000

4

450,000,000

5

500,000,000

19

1,925,000,000

Produksi kelapa dalam

unit pengolahan hasil gula kelapa, unit

pengolah kopi, bintek

Page 327: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

95

Produksi kelapa deres

3 Pengembangan diversifikasi tanaman

Fasilitasi kegiatan operasional UPTD. BBH, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perbenihan hortikultura:

kebun dan lab kutur

3 kebun dan 1

lab kultur

510,000,000

3 kebun dan 1

lab kultur

550,000,000

3 kebun dan 1

lab kultur

600,000,000

3 kebun dan 1

lab kultur

3 kebun dan 1 lab kultu

r

#VALUE!

1,660,000,000

Produksi teh

Biaya operasional UPTD Balai Benih Hortikultura

- produksi benih buah-buahan:

btg 5100

5200

5300

5400

5500 26,500

Produksi tembakau

- produksi benih tanaman hias

paket

1 1 1 1 1 5

Produksi lada

- produksi benih

tanaman obat

paket

1 1 1 1 1 5

Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perta

nian dan perikanan

Meningkatnya mutu dan nilai tambah produksi dan pengolahan

hasil pertanian dan perikanan

Jumlah Pengolah Hasil Tanaman Pangan

- produksi benih kentang G0

knol 12100

12200

12300

12400

12500

61,500

Page 328: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

96

Jumlah Pengolah Hasil Hortikultura

- produksi kultur jaringan

botol

5100

5200

5300

5400

5500 26,500

Jumlah Kelompok Pengolah Hasil Perkebunan

yang Menerapkan Good Manufacture Practice (GMP)

- pemeliharaan pohon induk

ha 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 38

Jumlah pengolah produk peternakan

Pembangunan screen house

unit 1

Jumlah kelompok tanaman pangan yang menerapkan GAP

Pembangunan pagar UPTD BBH

unit 1

Page 329: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

97

Jumlah kelompok tanaman hortikultura yang menerapkan GAP

4 Pengembangan pertanian pada lahan kering

Sarana produksi pengembangan talas begug

paket

1 150,000,000

1 200,000,000

1 250,000,000

1 300,000,000

1

350,000,000

5

1,250,000,000

Pengembangan

lahan kering ubi kayu

sarana produksi

pengembangan ubi kayu sulawi

paket

1

5 Pengembangan perbenihan/perbibitan

Operasionalisasi UPTD Balai Benih Padi Palawija

Tahun

1 350,000,000

1 380,000,000

1 400,000,000

1 440,000,000

1

480,000,000

5

2,050,000,000

Operasionalisasi UPTD Balai Benih Padi

Palawija

- produksi benih padi

Ton 20 21 22 23 24

- operasional Alsintan

paket

1 1 1 1 1 5

6 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian

Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan

ha 100 285,000,000

200

900,000,000

100

900,000,000

100

900,000,000

100

900,000,000

3,885,000,000

Page 330: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

98

intensifikasi tanaman perkebunan

7 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Distankan

kegiatan

45 62,000,00

0

45 70,000,00

0

45 80,000,000

45

90,000,000

45 100,000,000

225

402,000,000

Monitori

ng, evaluasi dan pelaporan kegiatan Distankan

8 DAK Bidang Pertanian

Pembangunan sumber air

unit 15.00

15.00

15 15 15 75

Pembangunan jalan usaha tani

unit 4.0

0

4.0

0

4 4 4 20

Pembangunan BPP

unit 1

DAK bidang pertanian

9 Fasilitasi Pembangunan

Pertanian

Fasilitasi pembangunan pertanian

tahun

1 300,00

0,000

1 330,00

0,000

1 360,000,00

0

1

390,000,00

0

1

420,000,00

0

5

1,800,000,

000

Fasilitasi pembangunan pertanian

Page 331: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

99

3 Belanja Langsung Urusan Pilihan

Meningkatkan produksi

perikanan

dalam menunjang ketersediaan pangan daerah

Meningkatnya produksi perikan

an

Produksi perikanan budida

ya (ton)

3.01 Kelautan dan Perikanan

1,288,000,00

0

1,400,000,000

2,400,000,000

2,900,000,000

7,988,000,000

Produk

si perikanan tangkap (ton)

3.01 .

20

Program

pengembangan budidaya perikanan

Produksi

perikanan budidaya

ton

25,617

20,500

21,000

1,060,000,000

21,500

1,100,000,000

22,000

2,100,000,000

22,500

2,550,000,000

22,500

DISTANKAN

Produksi benih ikan (ekor)

Produksi benih ikan

ekor

1,719,99

3,510

1,890,900,000

2,079,990,000

2,287,989,000

2,516,787,900

2,768,466,690

2,768,466,690

Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan

Meningkatnya mutu dan nilai tambah produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Jumlah kelompok yang menerapkan CBIB

10 Pengembangan bibit ikan unggul

Operasionalisasi UPTD Balai Benih Ikan

th 1

300,000,000

1

430,000,000

1

430,000,000

1

430,000,000

1

430,000,000

5

2,020,000,000

Operasionalisasi UPTD

Produksi benih ikan

ekor 7,100,

7,200,

7,200,

7,200,

7,200,000,

35,900,000

Page 332: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

100

Balai Benih Ikan

000,000

000,000

000,000

000,000

000 ,000

Produksi calon induk unggul

ekor 12,000

16,000

20,000

24,000

72,000

11 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Jumlah Rumah tangga miskin yang terfasilitasi

unit 20

20

20

20

20

100

Peningkatan pendapatan RTM

Rp/bulan

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

3,500,000

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Peningkatan kemampuan teknis perikanan pada RTM

RTM

20

20

20

20

20

100

12 DAK Bidang Perikanan

DAK bidang perikanan

13 Pengembangan Kawasan Minapolitan

Pengembangan kawasan

minapolitan

Peningkatan kawasan minapadi

eksotis

ha 2 2 2 2 2 10

Page 333: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

101

Pengenalan budidaya ikan di sekolah

sekolah

14 16 20 23 25 98

magang budidaya ikan nila bagi kelompok

klpk

10 10 10 10 10 50

Pelatihan CPIB dan CBIB untuk

kelompok

klpk

15 15 25 25 30 110

3.01 . 21

Program pengembangan perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap

ton 1201.8 1250

1250

48,000,000

1250

50,000,000

1250

50,000,000

1250 50,000,000

1250 198,000,000

DISTANKAN

14 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Hibah perahu bagi kelompok nelayan

buah

10 10 10 10 10 50

Pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan tangkap

Hibah rompi pelampung bagi

kelompok nelayan

buah

3.01 .

23

Program

Optimalisasi pengelolaan dan

Konsumsi ikan

kg/kap/th

20.04

21.30

0 21.

5

180,000,000

22

250,000,000

22

250,000,000

23

300,000,000

23

980,000,000

Page 334: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

102

pemasaran produksi perikanan

15 Sarana dan prasarana hasil perikanan

Peningkatan kapasitas poklahsar melalui pelatihan pengolahan /pengemasa

n hasil perikanan

lokasi

8 8 180,000,000

8 250,000,000

8 250,000,000

8 300,000,000

40

980,000,000

Sarana dan prasarana hasil perikanan

Magang bagi kelompok pengolah

klpk

2 2 2 2 2 10

3.01 . 24

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Produksi perikanan tangkap

ton 1201.8 1250

1250

1250

1250

1250 1250 DISTANKAN

16 Restocking perairan umum

Jumlah benih ikan yang ditebar

ekor 240,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

1,140,000,000

Restocking perairan

umum

3.03 Pertanian

9,472,000

9,758,852,000

10,750,000,000

10,759,852,000

40,740,704,000

Page 335: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

103

,000

3.03 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Produksi jambu air

ton 156 170 170 300,000,000

180 300,000,000

192 300,000,000

205 500,000,000

205 1,400,000,000

Peningkatan kemampuan

lembaga petani

17 Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

300,000,0

00

300,000,000

300,000,000

500,000,000

1,400,000,000

Penyuluhan dan bimbingan pemanfatan dan produktivitas lahan tidur

Peningkatan sistem insentif dan disinsent

if bagi petani/k

elompok

Pemberdayaan petani lahan

Pengembangan kawasan jambu air

ha 10 10 10 10 10 10 50

Page 336: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

104

marginal

3.03 . 16

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pelaksanaan event promosi

kali 12 4 6 1,000,000,000

4 530,000,000

6 1,000,000,000

4 530,000,000

4 3,060,000,000

DISTANKAN

18 Promosi atas hasil

produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

pelaksanaan event promosi

kali 12 4 6 1,000,

000,000

4

530,000,00

0

6

1,000,000,

000

4 530,000,00

0

24

3,060,000,

000

pameran/promosi

3.03 . 17

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

300,000,000

300,000,000

600,000,000

1,000,000

1,201,000,000

Produksi

padi

ton 133423.

99

158

868.55

159

662.89

160

461.21

161

263.51

1620

69.83

1620

69.83

Produksi jagung

ton 52605.05

65,796.45

66,454.41

67,118.96

67,790.15

68,468.05

68,468.05

Produksi ton 1068.73

Page 337: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

105

kopi 1,168.73

1,218.73

1,268.73

1,318.73

1,368.73

1,368.73

Produksi durian

ton 3975.3 4,382.44

4,601.56

4,831.64

5,073.22

5,326

.88

5,326

.88

Produksi cabai

ton 13441 14,183.62

14,892.80

15,637.44

16,419.31

12,240.27

12,240.27

Produksi

lada

ton 112.05 117

.5

119

.25

120

.5

121 121.5 121.5

Produksi kelapa dalam

ton 9354.79 9050.1

9070.3

9088.6

9107

9125.3

9125.3

Produksi kelapa deres

ton 9987.63 9987.6

3

9987.6

3

9987.6

3

9987.6

3

9987.63

9987.63

3.03 . 18

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3,090,000,000

3,390,000,000

3,690,000,000

3,890,000,000

14,060,000,000

DISTANKAN

Produksi Kopi

ton 1,168.73

1,218.73

3,090,000,000

1,268.73

3,390,000,000

1,318.73

3,690,000,000

1,368.73

3,890,000,000

1,368.73

Produksi lada

ton 117.50

119.25

120.50

121.00

121.5

0

121.5

0

Produksi padi

ton 158,86

8.55

159,66

2.89

160,46

1.21

160,461.2

1

162,069.83

162,069.83

Produksi Jagung

ton 65,796

66,454

67,118

67,790

68,468.05

68,468.05

Page 338: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

106

.45 .41 .96 .15

20 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Banykanya kelompok tani yang mengikuti SL Perkebunan

klpk

5 200,000,000

5 330,000,000

15 750,000,000

15

750,000,000

15

750,000,000

55

Bintek lada dan kopi,

perluasa

n lada dan kopi

Fasilitiasi sarana perkebunan

ha 50 100 450 450 300

21 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Hibah alsintan

unit 20 700,000,000

25

800,000,000

30

1,200,000,000

35

1,000,000,000

40

1,400,000,000

150

unit 1 1 2 1 2 7

unit 5 200,000,0

00

6

300,000,0

00

7

350,000,000

8

400,000,000

9

450,000,000

35

22 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Operasionalisasi UPTD Perkebunan

th 1 235,000,000

1

400,000,000

1

450,000,000

1

500,000,000

1

500,000,000

5

Page 339: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

107

Pembangunan dan pemeliharaan kebun induk dan benih unggul perkebunan

ha 3 3

3

3

3

15

Fasilitasi

laboratorium APH

unit

1

1

1

1

4

23 Penyedia

an sarana produksi obat-obatan pertanian

stock

insektisida

liter 700

185,000,000

725

193,750,000

750

121,500,000

775

125,750,000

800

130,000,000

756,000,000

Buffer stock obat pertanian

stock fungisida

liter 400 425 450 475 500 2,250

24 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Buah-Buahan

Pengembangan kawasan durian

ha 20 20 20 20 20 100

Pengembangan komoditas unggulan hortikult

ura durian

Pengembangan kawasan pisang

ha 10 10 10 10 10 50

Page 340: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

108

25 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Sayuran

Pengembangan kawasan bawang merah

ha 2 2 2 2 2 10

Pengemb

angan komoditas unggulan

hortikultura cabe rawit

26 Pengembangan komoditas unggulan Aneka Kacang dan Umbi

Peningkatan produksi tanaman talas, singkong, kacang tanah, kedelai, kacang hijau

ha 100 250,000,000

110

275,000,000

120

300,000,000

130

325,000,000

140

350,000,000

600

1,500,000,000

Pengemb

angan komoditas unggulan kacang dan umbi

27 Pengembangan komoditas unggulan

Tanaman Serealia

Peningkatan produksi tanaman padi

ha 30 500,000,000

40

640,000,000

50

780,000,000

60

920,000,000

70

1,060,000,000

250

3,900,000,000

Page 341: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

109

Pengembangan komoditas unggulan serealia

Peningkatan produksi tanaman jagung

ha 40 50 60 70 80 300

28 Rintisan Komoditas

Unggulan

Pengembangan kawasan nangka

ha 20 20 20 20 20 100

Pengembang

an kawasan petai

ha 10 10 10 10 10

50

Pengembangan kawasan jengkol

ha 10 10 10 10 10 50

Meningkatkan mutu dan nilai tambah

hasil pertanian dan perikanan

Meningkatnya mutu dan nilai tambah produksi dan

pengolahan hasil pertanian dan perikanan

3.03 . 19

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Cakupan bina kelompok tani

% 39.2 90 90 1,358,

852,00

0

90 1,358,852,000

90 1,358,852,000

54 1,358,852,000

54 5,435,408,000

DISTANKAN

29 Peningkatan kapasita

s tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya kapasitas SDM

Petugas Pertanian dan Perikanan

orang

152 152 152 152 152 760

Page 342: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

110

Rapat koordinasi koordinator petugas pertanian, training penyuluh pertanian, temu teknis

Koordinasi petugas lapangan

kec 20 20 20 20 20 100

Diseminasi teknologi ke petugas pertanian

orang

300 300 300 300 300 1,500

30 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Tersedianya programa penyuluhan pertanian di berbagai tingkatan sebagai bahan

penyusunan rencana penyuluhan

desa,

kec, kab

149 des

a, 20

Kec, 1

kab

149 des

a, 20

Kec, 1

kab

149 des

a, 20

Kec, 1

kab

149 des

a, 20

Kec, 1

kab

149 desa,

20 Kec,

1 kab

#VALUE!

Page 343: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

111

Lomba kelompok tani dan petani komoditas perkebunan, program penyuluhan, penilaian

kelas

kelompok, penumbuhan posluhdes, pelatihan penyuluh swadaya, pelatihan kwt, ATC, pendampingan penyusunan RDKK, rembug KTNA, lomba usaha tani bagi PP swadaya, bantuan

p

Terfasilitasinya penilaian kelas kelompok tani

poktan

2479

2479

2479

2479

2479 12,395

Page 344: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

112

Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan kelembagaan pelaku utama

posluhdes

20 20 20 20 80

Meningkatn

ya Perilaku, Sikap dan Ketermpilan Penyuluh

Pertanian Swadaya

ora

ng

90 90 90 90 90

450

Meningkatnya Perilaku, Sikap dan Keterampilan KWT

orang

600 600 600 600 600 3,000

Meningkatnya Perilaku dan Sikap generasi muda peduli dan cinta pertanian

siswa

3000

3000

3000

3000

3000 15,000

Terfasilitasi

rembug kec dan kab bagi KTNA

Meningkatkan mutu dan nilai

tambah hasil pertanian

Meningkatnya mutu dan nilai tambah

produksi dan pengolahan hasil

Jumlah Ternak yang ber SKLB

3.03 . 20

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak

430,000,000

430,000,00

0

430,000,00

0

430,000,00

0

1,720,000,000

DISTANKAN

Page 345: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

113

dan perikanan

pertanian dan perikanan

Jumlah unit usaha pangan

asal hewan yang berserti

fikat pra NKV (nomor kontrol veteriner)

Mempertahankan status bebas 4 penyakti

zooonis

kejadian

0 0 0 0 0 0 0

31 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

mempertahankan bebas 4 penyakit zoonosis (anthrax, rabies, brucellosis, hog chollera),

penurunan kejadian avian influenza

Page 346: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

114

(AI)

32 Peningkatan

keamanan produk pangan asal ternak

peningkatan keamanan produk pangan asal ternak

Meningkatkan populasi ternak guna menunjang ketersediaan panga

n daera

h

Meningkatnya popula

si ternak

Sapi (ekor)

3.03 . 21

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Populasi domba batur

ekor 8057 8500

8750

2,543,148,00

0

9000

3,000,000,000

9250

2,721,148,000

9500 3,100,000,000

11,364,296,000

DISTANKAN

Kambing domba - Sapi (ekor)

ekor 31194 31506

31695

31885

32076

32269

32269

Domba batur

- Kambing

domba

ekor 260780 261824

262348

262873

263398

263925

263925

-domba batur

ekor 8057 8500

8750

9000

9250

9500 9500

Page 347: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

115

33 Pembibitan dan perawatan ternak

Terlaksananya pembibitan ternak

kambing dan domba, terlaksan

anya inseminasi buatan, terlaksananya pengembangan hijauan pakan ternak

34 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)

Terbangunya irigasi

km 2 3,000,000,00

0

3

3,500,000,00

0

3

4,000,000,000

4

4,500,000,000

4

5,000,000,000

20,000,000,000

Pembangunan

jalan usaha tani

Terbangunya jut

lokasi

20 25 30 35 40

Page 348: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

116

3.03 . 23

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

150,000,000

150,000,00

0

150,000,00

0

150,000,00

0

600,000,000

DISTANKAN

- Sapi (ekor)

ekor 31194 31506

31695

31885

32076

32269

- Kambing domba

ekor 260780 261824

262348

262873

263398

263925

-domba batur

ekor 8057 8500

8750

9000

9250

9500

Ternak yang ber SKLB

ekor 150 300 250 300 350

35 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

terlaksananua sekolah lapang peternakan terpadu,

terlaksananya uji bahan pakan/pakan

Jumlah unit usaha

pangan asal hewan yang bersertifikat pra NKV

unit 212 3 3 3 3 3

Page 349: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

117

3.03 . 24

Program Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan

300,000,000

300,000,000

300,000,00

0

500,000,00

0

800,000,00

0

2,200,000,000

DISTANKAN

Penguatan ekonomi

masyarakat

Fasilitasi sarana produksi

perkebunan

ha 50 300,00

0,000

100

330,00

0,000

100

450,000,00

0

100

450,000,00

0

100

450,000,00

0

Fasilitasi pasca panen

KT 4 2

2

2

2

Pembinaan kelembagaan

asosiasi

4 2 2 2 2

Sarana penyuluhan perlindungan dan peningkatan kualitas

unit 1

Produksi kopi

ton 1068.73 1,168.73

1,218.73

1,268.73

1,318.73

1,368

.73

1,368

.73

Program Pelayana

n Administrasi Perkantoran

Survai kepuasan

masyarakat

poin 76.8 76.

80

1,0

90,000,00

0

77.

00

1,2

15,000,00

0

78.

40

1,380

,000,000

79.

58

1,555

,000,000

80.00

1,603

,000,000

80.00

1,790

,000,000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengk

Tersedianya jasa listrik, air dan telepon

paket

3 3.0

0

220,000,000

3.0

0

250,000,000

3.0

0

300,000,00

0

3.0

0

350,000,00

0

3.00

400,000,000

3.00

450,000,000

Page 350: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

118

apan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honor pengelola keuangan

kegiatan

43 43.00

80,000,00

0

43.00

90,000,00

0

43.00

100,000,00

0

43.00

120,000,00

0

43.00

13,000,000

43.00

150,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi

jenis

10 10.00

20,000,00

0

10.00

25,000,00

0

10.00

30,000,000

15.00

35,000,000

20.00

40,000,000

20.00

40,000,000

Penyediaan bahan logistik

kantor

jumlah bahan logistik

kantor yang terpenuhi

paket

1 1.0

0

500,00

0,000

1.0

0

550,00

0,000

1.0

0

600,000,00

0

1.0

0

650,000,00

0

1.00

700,000,00

0

1.00

700,000,00

0

Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

Jumlah jasa administrasi perkantoran PTT dan THL yang terpenuhi

orang

20 20.00

270,000,000

20.00

300,000,000

20.00

350,000,00

0

20.00

400,000,00

0

20.00

450,000,000

20 450,000,000

Program

Peningkatan Sarana dan Prasaran

Survai

kepuasan masyarakat

poin 78.6

77.00

1,785,000,00

0

78.40

1,785,000,00

0

79.58

1,785,000,000

80.00

1,785,000,000

80.00

1,785,000,000

80

1,785,000,000

Page 351: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

119

a Aparatur

Pembangunan gedung

kantor

unit gedung kantor yang dibangun

atau diperbaiki

unit 5 5.0

0

1,000,

000,00

0

5.0

0

1,000,

000,00

0

5.0

0

1,000,000,

000

5.0

0

1,000,000,

000

5.00

1,000,000,

000

5 1,000,000,

000

Pengada

an perlengkapan gedung kantor

jumlah

perlengkapan gedung kantor yang tersedia

unit 10

10.00

400,000,000

10.00

400,000,000

10.00

400,000,00

0

10.00

400,000,00

0

10.00

400,000,000

10

400,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

jumlah rumah dinas yang terpelihara

unit 9 9.0

0

45,000,00

0

9.0

0

45,000,00

0

9.0

0

45,000,000

9.0

0

45,000,000

9.00

45,000,000

9 45,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

unit 25 25.00

170,000,000

25.00

170,000,000

25.00

170,000,00

0

30.00

170,000,00

0

40.00

170,000,000

40 170,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung

Jumlah perlengkapa

n gedung kantor yang terpelihara

jenis

5 5.0

0

170

,000,000

5.0

0

170

,000,000

5.0

0

170,0

00,000

5.0

0

170,0

00,000

5.00

170,0

00,000

5 170,0

00,000

Page 352: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

120

kantor

Program Peningkatan Kapasita

s Sumber Daya Aparatur

Survai kepuasan masyarakat

poin 76.8 76.80

50,000,00

0

77.00

50,000,00

0

78.40

50,000,000

79.58

50,000,000

80.00

50,000,000

80 50,000,000

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah bintek yang diikuti

paket

5 5.0

0

50,000,00

0

5.0

0

50,000,00

0

5.0

0

50,000,000

5.0

0

50,000,000

5.00

50,000,000

5 50,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanga

n

Survai kepuasan masyarakat

poin 76.8 76.80

30,000,00

0

77.00

35,000,00

0

78.40

40,000,000

79.58

45,000,000

80.00

50,000,000

80 50,000,000

Page 353: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

121

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggara kordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

kali 10 10.00

30,000,00

0

10.00

35,000,00

0

10.00

40,000,000

10.00

45,000,000

10.00

50,000,000

10 50,000,000

5,457,000,000

17,285,000,000

18,004,352,000

20,605,500,000

22,243,352,000

45,893,704,000

Page 354: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian

dan Perikanan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk

mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif

maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai

ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan

yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Target indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan selama lima tahun, sehingga

perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut

ini.

Page 355: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Tahun 2017-2022

No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Awal Kinerja

Target Kinerja

2016 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pertumbuhan sektor

pertanian % 2,85

2,5 ±

0,1

2,5 ±

0,1

2,7 ±

0,1

2,7 ±

0,1 3 ± 0,1

2 Nilai Tukar Petani

(umum) % 102,93

102 s.d.

103

102 s.d.

103

103 s.d.

104

103 s.d.

104

104 s.d.

105

Page 356: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

BAB 8 PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi

kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Renja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pertanian dan Perikanan tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut: 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan agar

mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian

dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka

Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan

Renstra secara berkala. 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional

dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas

Pertanian dan Perikanan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Page 357: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH IV. S. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan. Perangkat daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun yang berisi tujuan, sasaran , strategi, kebijakan ,

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan

sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap OPD akan

menjabarkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Rencana Statejik ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yan ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

. Beberapa fungsi Rencana strategis ini antara lain; sebagai alat

kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome/hasil yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalkan resiko dan mengoptimalkan hasil,

menjadi media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber

daya.

Page 358: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara disusun melalui

penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara yang

menempatkan Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai penopang peningkatan pendapatan daerah khususnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor

perindustrian dan perdagangan.

Renstra juga disusun dengan memperhatikan Renstra

Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah

sehingga terwujud keterpaduan program yang saling memperkuat.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua

hal mendasar, yaitu :

1) Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai

OPD dalam lima tahun kedepan; 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan

yang telah ditetapkantercapai. Renstra Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara merupakan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan Perindustrian ,Perdagangan., Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Hal ini tertuang dalam kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mendorong ekonomi masyarakat dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara “ Banjarnegara Bermartabat

dan Sejahtera “

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan ,Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara

adalah :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Page 359: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725); 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –

2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5 )

Page 360: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana

telah doubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturab Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah

19) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Permbangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);

20) Peraturan Dearah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28 );

21) Peraturan Dearah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 ( Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 65 );

22) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009

Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 215; 25) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra adalah untuk memberikan

arah dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi UKM dalam 5 (lima) tahun ke

depan dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai.

Page 361: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan , Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut :

1) Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 5 ( Lima ) Tahunan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, terarah dan terukur.

2) Menggambarkan tentang kondisi daerah saat ini dan mengarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara

3) Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian

Perdagangan , Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAGKOP UKM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM 2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM

2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindagkop

UKM

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERINDAGKOP UKM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindagkop UKM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindagkop UKM

BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Disperindagkop UKM

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Page 362: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM)

2.1. Tugas , Fungsi dan Sruktur Organisasi Disperindagkop UKM

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara terilhat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian ,

2.1.2 Uraian Tugas

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM .

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud

di atas, Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil dan menengah;

2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan menengah;

3) Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan

menengah;

Page 363: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

4) Pembinaan dan fasilitasi dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan

menengah; 5) Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian,

perdagangan, pengelolaan pasar , koperasi usaha kecil dan

menengah ; 6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD

8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan , sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas

a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan

menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas. c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas. d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian,

perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta

pedoman pelaksanaan tugas. f. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam

penyelenggaraan kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan

dapat berjalan lancar; h. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan

pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan,

pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan.

i. Menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas. k. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan

mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Page 364: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Dinas

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyusun konsep kebijakan teknis kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.

f. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan inspektorat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon

anggaran yang ditetapkan. j. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. k. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,

l. Menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia

pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi m. Menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan

Page 365: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan

barang/jasa di lingkungan dinas. n. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan,

administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum, kerjasama,

keorganisasian dan ketatalaksanaan. o. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja p. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

serta pedoman pelaksanaan tugas. f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub

bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam

melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal. g. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.

h. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator

Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku, j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

Page 366: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan

naskah dinas lingkup sub bagian keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.

f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh

hasil kerja yang optimal. g. Menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka

pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan. h. Menyiapkan bahanusulan pencairan anggaran baik di lingkup

sekretariat, bidang dan Unit pelaksana Teknis sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku. i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja

j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas.

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. d. Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan

naskah dinas lingkup sub bagian umum dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

Page 367: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

serta pedoman pelaksanaan tugas. f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) sub

bagian umum dan kepegawaiandalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

g. Melaksanakanketatausahaan dinas dengan mengelola surat-

menyurat, kearsipan dan dokumentasi h. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola

barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana

dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan badan. i. Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan,

hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan j. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji

berkala, pemberhentian/pensiun, karis/karsu, taspen,

pengiriman peserta diklat, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar/izin belajar dan administrasi kepegawaian lainnya.

k. Menyiapkan sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dinas maupun penerimaan kunjungan tamu dinas

l. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman.

m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perindustrian

a. Menyusun rencana dan program kegiatanbidang perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknisbidang agro industri dan

aneka industri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

Page 368: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

yang berkaitan dengan bidang perindustrian guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyusun konsep penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil,izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha

industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan

informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin

perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah pada sektor agro industri;

j. Mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha agro industri;

k. Mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan

usaha aneka industri; l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Agro Industri

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi agro industri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi agro industri sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi agro industri dalam melaksanakan tugas

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi agro industri guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penetapan rencana pembangunan industri kabupaten padasektor agro industri;

Page 369: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

j. Menyiapkan bahan penyusunan konseppenerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil,izin usaha industri

(IUI) menengah padasektor agro industri; k. Menyiapkan bahan penyusunan konseppenerbitan

rekomendasi izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri

kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor agro industri;

l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin

perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah

padasektor agro industri; m. Melaksanakanpeningkatan dan pengembangan usaha agro

industri;

n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja; o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Aneka Industri

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi aneka industri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi aneka industri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) seksi aneka industri dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan seksi aneka industri guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penetapan rencana

pembangunan industri kabupaten padasektor aneka industri; j. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan

Page 370: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil,izin usaha industri (IUI) menengah padasektor anekaindustri;

k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan rekomendasi izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan

izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor anekaindustri;

l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penyampaian laporan

informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin

perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah padasektor anekaindustri;

m. Melaksanakanpeningkatan dan pengembangan usaha aneka industri;

n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan

a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang perdagangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

tugas; c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis bidang bina usaha dan

promosi serta sarana perdagangan dan kemetrologian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan bidang perdagangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyusun konsep penerbitan rekomendasi izin pengelolaan

pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan

Page 371: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri,

penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C

untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), rekomendasi

penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

j. Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;

k. Mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,

penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah);

l. Mengarahkan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang

pentingdi tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam

Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Bina Usaha dan Promosi

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi bina usaha dan

promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

tugas; c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi bina usaha dan

promosi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

serta pedoman pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Page 372: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

Prosedur (SOP) seksi bina usaha dan promosi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan seksi bina usaha dan promosi guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; i. Menyiapkan bahan penyusun konsep penerbitan rekomendasi

izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

j. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan

rekomendasi izin tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat

tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba

lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

l. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat izin

usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

m. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) serta rekomendasi

penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

n. Melaksanakanpemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan

berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;

o. Melaksanakanpenyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah;

p. Melaksanakanpenyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah);

q. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

r. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana Perdagangan dan Kemetrologian

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi sarana

perdagangan dan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

tugas; c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

Page 373: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi sarana perdagangan dan kemetrologian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) seksi sarana perdagangan dan kemetrologian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang

optimal; g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan seksi sarana perdagangan dan kemetrologian guna mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas; i. Melaksanakanpemantauan harga dan stok barang kebutuhan

pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah dan

menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;

j. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;

k. Melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat

Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

l. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan

pengawasan; m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

Page 374: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

serta pedoman pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) bidang pengelolaan pasar dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan pasar guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; i. Mengarahkan pelaksanaanpengelolaaan pendapatan pasar; j. Mengarahkan pelaksanaan pemungutan retribusi;

k. Menyusun konsep penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya;

l. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah

kerjanya, pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan

pasar; m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendapatan Pasar

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendapatan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi pendapatan pasar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pendapatan pasar dalam melaksanakan tugas

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

Page 375: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi pendapatan pasar guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; i. Melaksanakanpengelolaaan pendapatan pasar; j. Melaksanakan pemungutan retribusi;

k. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian tanah dan sarana pendukung lainnya;

l. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja; m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kebersihan, Keamanan dan

Kenyamanan

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi sarana, prasarana dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

tugas; c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi sarana, prasarana

dan kebersihan, keamanan dan kenyamanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) seksi sarana, prasarana dan kebersihan,

keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan seksi sarana, prasarana dan

kebersihan, keamanan dan kenyamanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Melaksanakanpembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;

j. Melaksanakanpembinaan terhadap pengelola sarana

distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; k. Melaksanakanpembinaan, pengawasan dan penataan

Page 376: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar ; l. Melaksanakanpelayanan kebersihan, keamanan dan

kenyamanan di lingkungan pasar; m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja; n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang

optimal; g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyusun konsep penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

memfasilitasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi;

j. Menyusun konsep penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

dalam Daerah; k. Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan

koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaan dalam

Daerah; l. Mengarahkan pelaksanaanperlindungan koperasi yang

Page 377: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

keanggotaannya dalam Daerah,penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah

keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta perlindungan koperasi yang keanggotaannya

dalam Daerah; m. Mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang

dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro

dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; n. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan

prestasi kerja; o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Koperasi

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja

dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi koperasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi koperasi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas

yang berkaitan dengan seksi koperasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan

rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan konsep pemberian rekomendasi pendirian koperasi, merger, pemisahan, peleburan dan pembubaran koperasi;

j. Melaksanakan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan

Page 378: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

wilayah keanggotaan dalam Daerah; k. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang

wilayah keanggotaan dalam Daerah serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaan dalam Daerah;

l. Melaksanakan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;

m. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;

n. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;

o. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

p. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

a. Menyusun rencana dan program kegiatan seksi

Usahamenengah, kecil dan mikroberdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyusun konsep kebijakan teknis seksi Usahamenengah,

kecil dan mikro sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

serta pedoman pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) seksi Usahamenengah, kecil dan mikro dalam

melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal; g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Usahamenengah, kecil dan mikro guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Melaksanakanpemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan,

penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

j. Melaksanakanpengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; k. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan

Page 379: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan

Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

Tabel 2.1

Komposisi Personil Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

No Tingkat

Pendidikan

Kategori Jumlah

PNS Non PNS

1. SD Sederajat 10 6 16

1. SMP Sederajat 16 3 19

2. SMA Sederajat 59 13 72

3. D3 7 1 8

4. S1 20 - 20

5. S2 4 - 4

6. S3 - - -

Jumlah 116 23 139

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2016

No Golongan Jumlah

1. Golongan I 16

2. Golongan II 57

3. Golongan III 36

4. Golongan IV 7

2.2.2. Sumber Daya Asset/ Modal

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten

Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Page 380: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

Sarana dan Prasarana Disperindagkop UKM

Tabel 2.3

Jumlah Asset di Dinas Perindagkop UKM Tahun 2016

No Uraian Jumlah Harga

1. Tanah 2 4

persil

72.731.996.000

2. Alat Berat ( Dump Truk ) 2 unit 461.600.000

3. Alat Angkutan

Station Wagon 5 unit Sepeda motor 23 unit

Gerobag sampah 41 unit

69 unit 890.061.048

4 Alat bengkel dan Ukur

Timbangan 3 unit Generator 1 unit

4 unit 30.350.000

5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

487 unit 1.368.667.301

6 Alat Studio dan Komunikasi 23 unit 127.225.589

7 Alat Laboratorium

Higrometer 1 Thermometer 1

2 unit 1.400.000

8. Alat – alat persenjataan / keamanan

1 7.400.000

9. Gedung Gedung Kantor 1 Garasi 2

Gedung pasar 113 Monumen 1

117

121.160.518.116

10. Bangunan / Irigasi Saluran / drainase

7 369,731.000

11. Instalasi

Listrik PDAM

4 135.355.100

Jumlah 197.284.304.154,-

2.3. Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi

UKM sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang

Pengembangan Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjarnegara . Penyelenggaraan Pelayanan yang

dilaksanakan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dinas

Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM melakukan upaya dan

Page 381: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

Pelayanan Bagian Sekretariat : 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 3) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 4) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan seterusnya.

5) Penyusunan Buku Inventaris Aset SKPD. 6) Penyusunan Laporan Keuangan

Pelayanan Bidang Industri : 1) Pemberian rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah,

izin perluasan usaha Industri (IUI); 2) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan SDM bagi Industri Kecil; 3) Pelayanan data Industri Kecil Menengah.

Pelayanan Bidang Perdagangan :

1) Penyusunan Rekomendasi Izin Pengelolaan pasar rakyat.

2) Rekomendasi pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan

3) Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan

penyimpanan barang (SKPB)

4) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba ( SPTW )

5) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

6) Rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar ( PKAPT ) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.

7) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan

berbahaya di tingkat daerah.

8) Pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan

pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah.

9) Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah.

10) Pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan

penggunaan pupuk bersubsidi.

11) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

12) Pelaksanaan pemberian surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada pelaku usaha mikro untuk sektor industri dan

perdagangan

Page 382: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

Pelayanan Bidang Pengelolaan Pasar :

1) Penyusunan rencana kebijakan pengelolaan pendapatan pasar

2) Pemungutan retribusi pasar;

3) Penerbitan hak pakai los/kios, pemakaian tanah dan sarana pendukunglainya;

4) Penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar

5) Penyusunan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi

perdagangan

6) Pembinaan dan penataan pedagang tetap dan tidak tetap

7) Penyusunan pelayanan kebersihan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar

8) Penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana dan

prasarana pasar

Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

1) Sosialisasi pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan koperasi

2) Pemberian Ijin usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten

3) Pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang , cabang

pembantu, kantor kas

4) Pelayanan data UMKM

5) Fasilitasi dan pembinaan UMKM

Page 383: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 – 2016

NO Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

2012 - 2016

Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Kontrubusi sektor industri

terhadap PDRB

% 12.74 12.76 12.77 12.78 12.79 12.49 12.30 12.29 12.78 NA 98.03 96.36 96.24 100 NA

2. Kontribusi industri rumah

tangga terhadap PDRB

sektor industri

% 3.41 2.64 2.89 3,16 3.46 NA NA NA NA NA - - - - -

3. Pertumbuhan Industri Unit 19.551 19.829 20.107 20.385 20.663 21.085 21.965 21.996 22.108 22.367 107,8 110,7 109.4 108.4 108.24

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

4. Cakupan Bina Kelompok

Pedagang

Klpk 8.442 9.445 10.673 12.167 13.870 8.446 9.460 10.688 13.555 13.870 100,04 100,15 100,14 111,4 100

5. Jumlah Usaha Mikro Kecil

Menengah

Unit 23.562 23.798 24.036 24.276 24.519 23.621 23.874 24.098 26.667 26.892 100,25 100,31 100,25 109,8 109,6

6. Kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB

% 13.56 13.62 13.71 13.76 13.82 12.72 12.66 12,8 13,45 „NA 93.8 92,9 93,36 97.74 NA

7. Eksport Bersih Perdagangan Rp.000

.000

25.518 26.284 27.073 27.885 28.722 50.783 60.638 60.401 65.267 62.577 199 230,7 223.10 234.05 217.8

8. Cakupan Bina Kelompok

Pedagang

klpk 9.620 10.101 10.660 11.193 11.753 10.342 11.400 11.660 11.860 14.025 107.5 112.8 106.9 105.9 119.33

Page 384: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

No

Program Anggaran pada Tahun Ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

815,100,000 825,199,000 865,880,000

1,080,567,000

1,253,127,000

596,000,228 768,052,936 813,093,593 972,028,311 1,088,948,032 73 93 94 90 87

2

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1,675,348,000

445,056,000 271,000,000 317,947,000 906,263,000

1,600,634,500

440,229,100 266,164,100 311,422,500 868,008,532 96 99 98 98 96

3

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

25,000,000 50,000,000 25,000,000 75,000,000

24,675,000 46,432,000 24,913,900 27,298,500

99 93 100 36

4

Peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

25,000,000 30,000,000 110,000,000 40,000,000

19,827,800 25,840,400 90,270,600 34,333,389

79 86 82 86

5

Penciptaan

iklim usaha

usaha kecil

menenengah

yang

kondusif

255,000,000 595,000,000 425,000,000 856,000,000 695,000,000 221,259,100 537,164,750 379,706,010 819,138,835 626,397,531 87 90 89 96 90

6

Pengembangan

kewirausahaan

dan keunggulan

kompetitif usaha

kecil menengah

157,852,000 322,500,000 481,600,000 340,000,000 500,000,000 143,918,500 287,569,000 416,188,971 294,261,954 435,925,200 91 89 86 87 87

Page 385: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

7

Pengembanga

n sistem

pendukung

usaha bagi

usaha mikro

kecil

menengah

266,300,000 342,200,000 450,000,000 550,758,000 669,637,000 210,904,500 281,867,070 394,145,704 469,106,015 613,195,448 79 82 88 85 92

8

Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

111,500,000 110,000,000 490,000,000 230,000,000 420,000,000 102,900,000 94,360,000 410,013,000 212,541,000 334,428,915 92 86 84 92 80

9

Peningkatan

dan

pengembanga

n pengelolaan

keuangan

daerah

200,000,000 200,000,000 200,000,000 140,000,000 230,000,000 180,265,284 177,602,705 166,385,601 99,802,075 173,138,079 90 89 83 71 75

10

Peningkatan

kapasitas

iptek sistem

produksi

70,000,000 410,000,000 200,000,000 25,553,000 70,000,000 68,815,000 317,824,750 192,537,500 5,278,000 60,903,700 98 78 96 21 87

11

Pengembanga

n industri

kecil dan

menengah

115,000,000 250,000,000 250,000,000 150,000,000 90,000,000 113,217,500 224,283,040 231,088,500 141,062,250 69,407,752 98 90 92 94 77

12

Peningkatan

Pembinaan

kemampuan

teknologi

industri

170,000,000 160,000,000 510,000,000 280,000,000 340,000,000 166,198,000 153,199,500 439,242,715 39,425,890 267,185,017 98 96 86 14 79

13

Penataan

Struktur

industri

40,000,000 38,172,500 95

14

Peningkatan

efisiensi

perdagangan

980,000,000

1,902,626,000

2,045,000,000

13,604,000,000

14,761,649,000

931,746,336 1,835,794,474

1,933,363,340

2,900,920,428

14,047,918,275

95 96 95 21 95

Page 386: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

dalam negeri

15

Perlindungan

konsumen

dan

pengamanan

perdagangan

120,000,000 74,789,000 109,784,000 105,000,000 110,000,000 114,974,500 63,039,760 103,232,090 104,940,837 97,241,050 96 84 94 100 88

16

Peningkatan

dan

pengembanga

n eksport

20,000,000 15,000,000 17,565,000 14,600,000 88 97

Jumlah

4,996,100,000

5,687,370,000

6,393,264,000

17,814,825,000 20,160,676,000 4,506,570,948

5,225,489,885

5,832,033,524 6,485,112,595

18,744,329, 420

Page 387: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan

melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa

strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan

Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten

Banjarnegara harus menganalisis empat faktor yaitu kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor industri, dan

perdagangan. Untuk mengAnalisis keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan

strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten

Banjarnegara untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor industri, ,perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara .

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi ( eksternal dan dapat

mengancam Eksistensi organisasi masa depan.

Tantangan Bidang Perindustrian meliputi :

1. Keterbatasan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banjarnegara, sehingga diperlukan pola pembinaan

berjenjang, bertahap dan berkelanjutan; 2. Banyaknya permintaan kebutuhan produksi meliputi peralatan

dan bahan baku dari Industri Kecil dan Menengah; 3. Keterbatasan narasumber yang dapat memacu iklim

pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Kecil Menengah;

4. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk IKM sehingga membuat perputaran modal lambat dan kesempatan IKM

memperbaiki produk sedikit; 5. Sulitnya hasil produk IKM untuk dipasarkan melalui pameran

atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga

diperlukan inovasi untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informatika;

6. Terbatasnya Akses IKM untuk mencari bahan penunjang

produksi dan mencari informasi terkait pengembangan produk sehingga diperlukan pemahaman pemanfaatan teknologi dan

perbaikan akses transportasi;

Page 388: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

Tantangan Bidang Perdagangan meliputi :

1. Pelaku usaha kurang memahami regulasi tentang import dan eksport yang benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 2. Persaingan pemasaran produk di era pasar bebas 3. Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena faktor

manajemen dan masih banyak petani yang belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut.

4. Kurangnya koordinasi antara provinsi dan daerah.

Tantangan Bidang Pengeloloaan Pasar

1. Sebagian besar kondisi bangunan pasar kurang representative

dimana setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas bangunan serta kurang tertatanya pasar berakibat pada kekurangnyamanan aktivitas pasar;

2. Belum memadainya pengelola pasar dalam pengurusan pasar serta belum tersedianya perangkat komputer/jaringan WiFi di

masing-masing pasar sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan pasar.

3. Prilaku pedagang pasar yang masih kurang memahami

peraturan/regulasi dan K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan), yang berakibat pada minimnya kedisiplinan para

pedagang dalam menata pasar sehingga menjadikan pasar kelihatan kurang tertib, kurang rapid an kurang bersih;

4. Tumbuhnya toko swalayan dengan cepat sampai ke desa-desa

sehingga mengurangi pengunjung pada pasar rakyat dan bisa mematikan pasar rakyat;

Tantangan Bidang Koperasi UKM meliputi :

1. Koperasi dan UMKM berada dilingkungan yang terus berubah. Para pelaku KUMKM di Kabupaten Banjarnegara harus mampu

mengelola perubahan itu untuk eksistensi dalam jangka panjang; 2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu

tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang

lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional;

3. Persoalan teknis seperti Sumber Daya Manusia , pembiayaan, pemasaran, teknologi produksi, dan kelembagaan KUMKM sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam

membaca dan menyikapi perubahan variabel eksternal strategis yang diduga;

4. Persaingan usaha yang makin ketat dan kompetitif, sehingga

dibutuhkan kretifitas, inovasi dan pengembangan diversifikasi produk;

5. Standar mutu, desain dan kemasan (packaging) produk, brand produk, sesuai dengan ketentuan global.

Page 389: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi ( eksternal dan memberikan peluang

berkembang bagi organisasi dimasa depan

Peluang Bidang Perindustrian meliputi :

1. Keterbatasan SDM IKM merupakan peluang bagi Bidang Perindustrian untuk membina IKM secara bertahap, berjenjang

dan berkelanjutan; 2. Kerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, Akademisi) untuk

membina IKM terutama bantuan alat produksi dan bahan

baku; 3. Pemanfaatan bahan baku lokal dan limbah untuk produk IKM

yang berdaya saing; 4. Tingginya keinginan IKM untuk mengembangkan produk dan

memasarkan produk.

Peluang Bidang Perdagangan meliputi : 1. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM

2. Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pengembangan KUKM yang belum tergarap

secara optimal. 3. Potensi investasi yang belum terekspose melalui kegiatan

Dinas Perindagkop UKM.

4. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal bagi IKM,UKM serta Koperasi

5. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha

Peluang Bidang Pengelolaan Pasar

Peluang Bidang Koperasi UKM meliputi 1. Tingginya keinginan masyarakat untuk mendirikan koperasi.

2. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha. 3. Banyaknya potensi sumber daya alam dan SDM bagi

pengembangan KUKM yang belum terserap secara optimal.

4. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM. 5. Terjalinnya kemitraan dalam rangka penguatan permodalan

antara BUMN dan KUKM.

Page 390: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERINDAGKOP UKM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindagkop UKM

Dinas Perindustrian ,Perdagangan , Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja dinas dalam menjalankan

tugas dan fungsi pelayananya pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi pada sektor industri antara lain adalah

seperti rendahnya produktivitas. Pada sektor perdagangan permasalahan yang timbul lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya sistem distribusi nasional yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang

masih terkonsentrasi di tempat-tempat yang ramai sehingga perlu daya dorong pengembangan perdagangan sampai ke pedalaman; selain itu pedagang kecil pada sektor informal dan PKL relatif belum mendapat

tempat berwirausaha yang layak sehingga menimbulkan disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah seperti yang berkaitan dengan

kebersihan, keamanan, kenyamanan usaha sehingga perlu diatasi dengan solusi yang terkoordinasi dan komperhensif. Pada Sektor Koperasi UKM permasalahan yang timbul adalah Kualitas sumber daya manuasia

koperasi , KUMKM yang rendah serta kurangnya jiwa kewirausahaan sehingga produknya belum bisa bersaing dengan Kabupaten Lain.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Permasalahan Sekretariat. a. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan pendukung layanan dinas; b. Terbatasnya personil sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dinas

kurang berjalan dengan baik; c. Belum tercukupinya kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai

kompetensinya; d. Rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur; e. Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan secara optimal

2. Permasalahan Bidang Perindustrian a. Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih bardaya

saing

b. Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM di Kabupaten Banjarnegara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang

bisa mengelola data; c. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan IKM

kurang maksimal;

d. Terbatasnya anggaran baik dari APBD II maupun dari APBD I untuk pembinaan IKM sehingga tidak semua IKM terfasilitasi;

e. Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat

dalam hal pembinaan IKM di Banjarnegara 3. Permasalahan Bidang Perdagangan

a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan, terlihat dari kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB hanya sebesar 14,96%.

b. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) sangat rendah, terlihat dari persentase UDKM

yang terfasilitasi kegiatan promosi/pameran. Ekspor bersih

Page 391: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

perdagangan pada tahun 2016 menurun menjadi 62,5 milyar rupiah dari capaian tahun 2015 yang sebesar 65,2 milyar rupiah.

c. Sebagian besar pasar tradisional belum memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan pasar.

d. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata. Hal ini terlihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang baru 14.025 kelompok.

e. Pelaksanaan metrologi legal di daerah masih terdapat banyak kendala, antara lain belum tersedianya SDM bidang kemetrologian

yang kompeten, belum tersedianya sarana prasarana gedung dan peralatan.

4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Pasar

a. Kondisi bangunan pasar yang ada di Banjarnegara kurang memadai /representative

b. Perilaku pedagang pasar yang masih kuran memperhatikan K3 (

Kebersihan, Keamanan dan Keterteiban Pasar c. Belum memadaianya Sumber Daya Manusia pengelola pasar

d. Belum adanya regulasi lengkap yang mengatur pengelolaan pasar e. Tumbuhnya toko swalayan dengan cepat yang bisa mematikan

pasar rakyat

f. Database pedagangan pasar belum akurat g. Belum adanya fasilitas laptop/computer dan jaringan wi-fi disetiap

pasar untuk mendukung kegiatan pengelolaan pasar

5. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM.

a. Kualitas SDM KUMKM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman;

b. Pengelolaan manajemen KUMKM yang lemah; c. Produktivitas usaha rendah;

d. Akses terhadap sumber daya produktif lemah yaitu : informasi, teknologi, pasar dan pembiayaan / modal;

e. Masih lemahnya kapasitas serta kualitas sumber daya manusia

dari pengelola KUMKM; f. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya kompetensi dari

aparatur Pembina KUMKM;

g. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

(Peningkatan martabat masyarakat Banjarnegara melalui pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata).

Untuk menjalankan visi tersebut ,maka misi- misinya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik;

Page 392: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi

kerakyatan; 4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,

produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; 5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) visi tersebut diwujudkan dalam 8 (delapan) program prioritas unggulan sebagai berikut :

1. Infrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana transportasi Peningkatan sarana jaringan irigasi Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

2. Pendidikan Pendidikan yang murah dan berkualitas

Beasiswa miskin Peningkatan sarana dan prasarana sekolah

Peningkatan kualitas guru

3. Kesehatan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Pendirian rumah sakit baru

4. Pemerintahan Deregulasi pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi Pembangunan database secara terpadu

5. Pertanian Peningkatan nilai tambah produk lokal

Penguatan sentra produk unggulan

6. Pariwisata Pengembangan eko-wisata berbasis pro poor tourism

7. Perekonomian Modernisasi pasar tradisional Perluasan jaringan pemasaran

Peningkatan akses permodalan UKM dan usaha baru

8. Sosial :

Peningkatan jaminan sosial bagi keluarga miskin

Berdasarkan Perturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Banjarnegara merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

Page 393: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banjarnegara, Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab.

Banjarnegara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan ,

pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil menengah , b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perindustrian,

perdagangan , pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil menengah c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan ,

pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil menengah

d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang bidang perindustrian, perdagangan , pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil menengah

e. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan , pengelolaan pasar, koperasi usaha kecil menengah

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Banjarnegara

mendukung Misi ke 3 (tiga ) yaitu “ Mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkersinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan” serta Prioritas Program Unggulan ke 7 (tujuh yaitu

Perekonomian : Modernisasi pasar tradisional, Perluasan jaringan pemasaran, Peningkatan akses permodalan UKM dan usaha baru .

Beberapa faktor pendorong pencapaian visi tersebut antara lain :

1. Keinginan IKM untuk berkembang dan potensi sumber daya alam yang melimpah

2. Tekhnologi informasi yang sangat diperlukan untuk memperluas

jaringan pemasaran produk. 3. Penyelenggaraan pameran / expo secara rutin dilaksanakan di tingkat

nasional maupun regional

4. Adanya PKL yang berjualan secara rapi tanpa mengganggu keindahan kota

5. Amanat UU 23 tahun 2014 yang mewajibkan layanan metrologi legal,dimungkinkan adanya PAD yang masuk dan melindungi konsumen terhadap ketepatan ukuran

6. Antusias pedagang untuk tetap berjualan di pasar rakyat dan pemerataan kesempatan memperoleh penghasilan/pekerjaan

7. Pasar rakyat masih menjadi pilihan bagi sebagaian besar masyarakat kita dalam berbelanja

8. Antusias pengelola pasar untuk terus memajukan pasar masih ada

9. Tuntutan zaman yang menghendaki Kwalitas pelayanan, pengelolaan pasar yang prima

10. Antusias pedagang untuk tetap berjualan di pasar rakyat dan

pemerataan kesempatan memperoleh penghasilan/pekerjaan 11. Target PAD yang terus meningkat setiap Tahun

Page 394: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

12. Tuntutan zaman yang menghendaki Kwalitas pelayanan, pengelolaan pasar yang prima

13. Jumlah koperasi yang cukup banyak dan keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi tinggi

14. Berkembangnya jumlah UMKM yang cukup tinggi serta kesadaran dan motivasi masyarakat semakin tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi UKM

Selain faktor pendorong pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Masa Bhakti Tahun 2017-2022, terdapat pula

faktor penghambat atara lain :

1. Terbatasnya anggaran, mobilitas dan SDM

2. Kurang mampu bersaing di era pasar bebas serta kurangnya dukungan permodalan.

3. Belum optimalnya penyediaan fasilitas bagi usaha dagang kecil dan

menengah. 4. Belum tersedianya lahan yang strategis untuk lokasi penataan PKL

5. Belum adanya SDM, perlatan dan gedung kemetrologian 6. Pembeli menjadi kurang tertarik berbelanja di Pasar rakyat sehingga

menghambat pencapaian PAD

7. Kurangnya tingkat kenyamanan pengunjung ke pasar rakyat 8. Mangemen pengelolaan pasar menjadi kurang maksimal 9. Pelayanan, pembinaan,pengendalian kegiatan pasar menjadi

terhambat 10. Kurangnya jumlah pengunjung ke pasar rakyat

11. Target pendapatan kurang maksimal 12. Pelayanan, pelaporan kegiatan pengelolaan pasar tidak maksimal 13. Tidak ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta sanksi

tegas bagi pengelola yang melanggar aturan perkoperasian 14. Pajak 1 % dari omzet sama dengan perusahaan

15. Adanya regulasi yang tidak memihak UMKM

Page 395: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Disperindagkop UKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran RPJM

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Misi

Mewujudkan Pembangunan

Daerah Yang Berkesinambungan Dan

Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan

1. Diberlakukannya pasar

bebas menuntut

produk lebih bardaya saing

2. Membuat data yang

valid mengenai jumlah IKM

di Kabupaten Banjarnegara memerlukan

biaya yang tidak sedikit

dan SDM yang bisa mengelola

data; 3. Terbatasnya

SDM Apatur Sipil Negara sehingga

pembinaan IKM kurang maksimal;

4. Terbatasnya anggaran

baik dari APBD II maupun dari

APBD I untuk pembinaan

IKM sehingga tidak semua

IKM terfasilitasi;

5. Minimnya

akses informasi

maupun

1. Terbatasnya anggaran,

mobilitas dan SDM

2. Kurang mampu bersaing di era pasar bebas

serta kurangnya dukungan

permodalan. 3. Belum

optimalnya

penyediaan fasilitas bagi usaha dagang

kecil dan menengah.

4. Belum tersedianya lahan yang

strategis untuk lokasi penataan

PKL 5. Belum adanya

SDM, perlatan

dan gedung 6. Pembeli menjadi

kurang tertarik

berbelanja di Pasar rakyat

dengan kondisi bangunan belum baik

sehingga menghambat pencapaian PAD

7. Kurangnya tingkat

kenyamanan pengunjung ke pasar rakyat

8. Pelayanan,Pembinaan,

pengendalian

1. Keinginan IKM untuk

berkembang dan potensi

sumber daya alam yang melimpah

2. Tekhnologi informasi

yang sangat diperlukan untuk

memperluas jaringan pemasaran

produk. 3. Penyelenggar

aan pameran / expo secara rutin

dilaksanakan di tingkat

nasional maupun regional

4. Adanya PKL yang berjualan

secara rapi tanpa

mengganggu keindahan kota

5. Amanat UU 23 tahun 2014 yang

mewajibkan layanan

metrologi legal,dimungkinkan

adanya PAD yang masuk

Melindungi

Page 396: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran RPJM

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

kegiatan dari pemerintah

pusat dalam hal pembinaan

IKM di Banjarnegara

6. Belum optimalnya perkembanga

n sektor perdagangan

7. Cakupan

Fasilitasi pengembang

an usaha dagang kecil dan

menengah masih

rendah 8. Penataan

pedagang

kaki lima 9. Pelaksanaan

metrologi

legal 10. Kondisi

bangunan pasar yang belum

representative dan

memenuhi standar bangunan

pasar yang baik serta Sumber daya

Manusia Pengelola

pasar yang masih rendah

11. Belum adanya

regulasi pengelolaan pasar yang

lengkap dan

kegiatan pasar menjadi

terhambat 9. Pelayanan,

pelaporan

kegiatan pengelolaan

pasar tidak maksimal

10. Tidak ada

Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Menteri serta sanksi tegas

bagi pengelola yang melanggar aturan

perkoperasian 11. Pajak 1 %

dari omzet sama dengan perusahaa

12. Adanya regulasi yang tidak memihak

UMKM

konsumen terhadap

ketepatan ukuran

6. Antusias

pedagang untuk tetap

berjualan di pasar rakyat dan

pemerataan kesempatan memperoleh

penghasilan/pekerjaan

7. Pasar rakyat masih menjadi

pilihan bagi sebagaian

besar masyarakat kita dalam

berbelanja 8. Antusias

pengelola

pasar untuk terus

memajukan pasar masih ada

9. Tuntutan zaman yang

menghendaki Kwalitas pelayanan,

pengelolaan pasar yang

prima 10. Target PAD

yang terus

meningkat setiap Tahun

11. Tuntutan

zaman yang menghendaki

Kwalitas pelayanan, pengelolaan

pasar yang

Page 397: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran RPJM

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

akomodatif 12. Berkembang

nya toko modern dengan pesat

13. Belum adanya data

base pedagang pasar yang

akurat 14. Belum

adanya

sarana penunjang

kegiatan pengelolaan pasar

15. Peraturan perundang -

undangan tentang koperasi

kurang komprehensif

16. Disharmoni antara UU

No 25 / 1992 dengan UU No 1 / 2013

yang tidak disertai

penjelasan memadai sehingga

Koperasi – LKM (pendirian

koperasi oleh Kementerian

Koperasi dan pengawasan oleh OJK)

17. Kebijakan yang kurang

berpihak pada koperasi

18.

prima 12. Berkemba

ngnya jumlah UMKM yang cukup tinggi

kesadaran dan motivasi

masyarakat semakin tinggi

terhadap pelaksanaan pembanguna

n di sektor koperasi

UKM

Page 398: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran RPJM

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Keterbatasan jumlah

aparatur dan belum semua apartur

kompeten dibidangnya

serta keterbatasan sarana dan

prasaran

Tujuan

Meningkatkan kinerja

perekonomian daerah

Sasaran

1. Meningkatnya kinerja

UKM dan koperasi

2. Meningkatn

ya kinerja sektor industri

3. Meningkatnya kinerja

sektor perdagangan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah 3.3.1. Telaahan Rensta Kementerian Perindustrian

Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia telah mampu

berperan dalam mendukung pencapaian Visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan RPJMN

2015 – 2019, serta mendukung tercapain tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu visi

pembangunan Industri tahun 2015 -2019 adalah :

“ Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan

Struktur Industri yang Kuat berbasiskan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan misi tersebut , diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian

Page 399: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

Perindustrian, sebagai berikut :

a. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri Nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya

saing, maju dan berwawasan lingkungan; b. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui

pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan

meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan

kerja;

d. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan

nasional.

Tabel 3..2

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara

berdasarkan Sasaran Renstra Kemeteria Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementerian Perindustrian

Permasalahan Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatnya

penguasaan pasar dalam dan luar negeri.

Terbatasnya

sarana promosi

Kurang

minatnya masyarakat terhadap

produk IKM

IKM mempunyai

produk yang Unik

2 Meningkatnya peran IKM dalam

perekonomian nasional

Diperlukan data yang valid untuk

menghitung kontribusi IKM

terhadap perekonomian daerah yang

berdampak pada perekonomian nasional

Persebaran IKM dengan

lokasi dan produk yang

beraneka macam memerlukan

konsentrasi khusus untuk pendataan

IKM

Produk IKM yang bervariasi dapat

meningkatkan produk unggulan

daerah

3. Meningkatnya pemberdayaan konsumen,

standarisasi,pengendalian mutu,

Belum terlayaninya kegiatan layanan

metrologi legal

Belum siapnya SDM dan sarana

dan prasarana

Kewajiban untuk melaksanakan layanan tera secara

mandiri

Page 400: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

tertib ukur, dan

pengawasan barang/jasa

4. Meningkatnya promosi citra

produk ekspor (Nation branding)

Belum terciptanya

produk yangakan dibranding

Belum tersedianya

anggaran

Keharusan untuk mengenalkan icon

produk Banjarnegara

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar

Negeri yang berkelanjutan

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh

dan berkualitas

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor

perdagangan

Tujuan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

dalam membangun sektor perdagangan periode 2015 -2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

2. Peningkatan pengamanan perdagangan;

3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding; 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan

jasa; 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);

8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi,

SRG dan pasar lelang; 9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan

barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Peningkatan perlindungan konsumen; 11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi; 13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; 14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan

berbasis kajian;

Page 401: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kemeterian Perdagangan beserta faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Kemeterian Perdagangan

Permasalahan

Pelayanan Disperndagkop

UKM

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Belum memadainya

sarana dan prasarana logistik /pasar

rakyat

Belum banyaknya

sarana dan prasarana sub bidang

perdagangan / pasar yang

representative

Belum tersedia anggaran yang

untuk merevitalisasi pasar agar lebih

representative

Kewajiban menyediakan

fasilitas pelayanan pasar yang

baik ke masyarakat

2. Rendahnya

kualitas sarana dan

prasarana dagang pasar tradisional

Belum adanya

perencanaan pembangunan

pasar yang memadai ,integrative,

bersih, nyaman dan sehat

Belum tersedia

anggaran yang untuk

merevitalisasi pasar agar lebih representative,

dan SDM pengelola pasar

yang baik

Kewajiban

memberikan pelayanan

dan pengelolaan yang baik

kepada masyarakat

3.3.3. Renstra Kementerian Koperasi UKM

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya

saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada:

a. Perbaikan kualitas hidup masyarakat;

b. Pengurangan ketimpangan; dan

c. Peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawahdalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut

diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan

yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian

Koperasi dan UKM yaitu:

“ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan

berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan

Page 402: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran

Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam

dan luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem

pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi

masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kemeterian Perdagangan beserta faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran

Jangka Menengah Renstra

Kemeterian Perdagangan

Permasalahan Pelayanan

Disperndagkop

UKM

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1

Meningkatkan kinerja dan

pelayanan prima pada

masyarakat;

SDM aparatur yang menangani

pengawasan terbatas

tidak ada penambahan

personil

meningkatnya partisipasi

gerakan koperasi dalam rangka

melaksanakan kegiatan perkoperasian

2. meningkatkan

kelembagaan dan mengembangk

sarana

prasarana yang belum memadai

minimnya

anggaran pengadaan

Page 403: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

No

Sasaran

Jangka Menengah Renstra

Kemeterian Perdagangan

Permasalahan Pelayanan

Disperndagkop

UKM

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

an sistem pendukung

usaha bagi koperasi.

3. Meningkatkan kualitas SDM

KUKM, Meningkatkan

daya saing produk KUKM, Meningkatnya

akses pembiayaan

KUKM

Keterbatasan jumlah aparatur,

belum semua aparatur

kompeten di bidangnya

Regulasi yang kurang memihak

KUMKM

Jumlah KUMKM yang cukup

tinggi, berkembangnya

Ilmu dan Teknologi, Kesadaran dan

motivasi masyarakat yang

semakin tinggi pelaksanaan pembangunan di

sektor koperasi dan UMKM

3.3.4. Telaahan Rens tra Perangkat Daerah Propinsi 1. Renstra Dinas Perindstrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Tahun

2013-2018, adalah Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah, Pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor

serta perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor

lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra DISPERINDAG yaitu mengembangkan industri berbasis

unggulan daerah. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jawa Tengah memberikan sumbangan paling besar pada

total PDRB Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor merupakan tujuan dari misi kedua yaitu Meningkatkan perlindungan konsumen dan

pengamanan pasar dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan Jawa Tengah. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih

besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal ssebagai defisit perdagangan.

Page 404: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri merupakan tujuan dari misi kedua. Perlindungan konsumen merupakan

perangkat hukum untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen ini perlu agar masyarakat terhindar dari bahan-bahan yang

berbahaya untuk dikonsumsi. Perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban

serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat

Daerah Propinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatnya Kontribusi

sektor industri terhadap PDRB

Diperlukan data yang valid dan

dapat diperbarui secara cepat dan tepat

Keterbatasan SDM / ASN

serta sarana yang tersedia

Banyaknya IKM yang ada

2. Meningkatnya

pertumbuhan Industri.

Pembinaan IKM

belum memadai

Keterbatasan

SDM / ASN dan pendanaan

Kesadaran

masyarakat untuk menekuni

dunia industri

3. Meningkatnya

nilai ekspor non migas; dan

Minimnya kegiatan

ekspor

Kurangnya

akses informasi

Jenis hasil

industri yang unik dan has

4 Menurunnya peredaran

barang dan jasa yang tidak

sesuai standar

Belum optimalnya pengawasan

barang berdedar secara berkala

Masih minimnya

SDM dan banyaknya

produk yang harus diawasai

Kewajiban untuk

melindungi konsumen

5 Meningkatnya nilai ekspor

non migas

Belum terfasilitasi produk nonmigas

untuk mengikuti promosi LN

Ketersediaan anggaran

yang kurang

Produk non migas yang

sudah memiliki kualitas ekspor

Page 405: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

Belum

memadainya sarana dan prasarana

logistic/pasar rakyat

Belum banyaknya

sarana dan prasarana sub bidang

perdagangan/pasar yang representative

Belum

tersedia anggaran yang untuk

merevitalisasi pasar agar

lebih representative

Kewajiban

menyediakan fasilitas pelayanan

pasar yang baik ke

masyarakat

2. Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah “ Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM”.

Misi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah :

a. Mewujudkan koperasi yang sehat dan berkualitas

b. Mengembangkan produk unggulan Jawa Tengah yang berdaya saing

c. Pertumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja d. Mewujudkan sumber daya manusia pengelola koperasi yang

kompeten

e. Mewujudkan aparatur yang profesional berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan

KUMKM Misi Dinas Koperasi dan UMKM yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dsiperindagkop UKM adalah pada misi ke 1, 3, 4 dan 5

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran

Jangka Menengah

Renstra Perangkat

Daerah

Propinsi

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai faktor

Penghambat Pendorong

Rendahnya kualitas sarana dan

prasarana dagang pasar tradisional

Belum adanya perencanaan pembangunan

pasar yang memadai ,integrative,

bersih, nyaman dan sehat

Belum tersedia anggaran yang

untuk merevitalisasi pasar agar

lebih representative,

dan SDM pengelola pasar yang

baik

Kewajiban memberikan pelayanan dan

pengelolaan yang baik kepada masyarakat

Page 406: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

Jumlah

produk ovop Presentase koperasi aktif

terhadap jumlah

koperasi Presentase koperasi

sehat terhadap KSP Presentase

koperasi provinsi

berkualitas Presentase UMKM yang

telah mengakses

kredit Jangkauan pemasaran

produk KUKM Jumlah SDM

KUMKM yang terlatih

- Minat

masyarakat untuk berwirausah

a masih rendah

karena takut untuk mengambil

resiko - Belum

terjaganya

kualitas, kuantitas,

dan kontinuitas produk

KUKM - Banyak

KUKM yang sudah feasible

tetapi belum bankable akibat

lemahnya sistem

administrasi usaha

- Rendahnya

pemahaman

masyarakat tentang UU No.

25/1992

- Minat

aparatur untuk mengikuti

diklat relatif rendah

- Masih rendahnya kompetensi

aparatur Pembina KUKM

- Tingkat perpindahan

pegawai yang cukup tinggi

- Berkembangnya

Ilmu dan Teknologi jumlah UMKM

yang cukup tinggi

- Kesadaran dan motivasi masyarakat

semakin tinggi terhadap pelaksanaan

pembangunan di sektor

koperasi UKM - Dukungan

Pemerintah

Pusat, Kabupaten /

Kota, serta stakeholders dalam

pemberdayaan KUKM cukup tinggi

Page 407: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayahsifat

Dalam kebijakan RTRW Kabupten Banjarnegara terdapat kebijakan berkaitan dengan kawasan industri. Kebijakan kawasan peruntukan

kawasan prindustrian sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar

dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas

kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar. 2. Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi

menimbulkan dampak lingkungan dapat belokasi di luar

kawasan peruntukan industri di seluruh Kecamatan 3. Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar

dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak

lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah berserta Faktor Penghambat dan Pendorog Keberhasilan penanganannya

No

Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait tugas pokok dan fungsi perangkat

daerah

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai faktor

Penghambat Pendorong

1 Kawasan peruntukan

industri untuk kegiatan industri besardan

menengah yang berpotensi menimbulkan

dampak

lingkungan berlokasi di Kecamatan

Susukan dengan luas

kurang lebih lebih 77,5 (tujuh

puluh tujuh koma lima)

hektar.

Investor kurang

tertarik dengan kawasan

industri yang disediakan

Infrastruktur kurang

memadai

Sebagian besar kegiatan agro

industri ramah lingkungan

Minat

masyarakat akan industri kreatif

meningkat

Page 408: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

No

Rencana Tata

Ruang Wilayah terkait tugas pokok dan fungsi

perangkat daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai faktor

Penghambat Pendorong

2. Kegiatan industri menengah yang

tidak berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan dapat belokasi di

luar kawasan peruntukan industri di

seluruh Kecamatan

Belum banyak kegiatan

industri menengah

yang memanfaatkan potensi lokal

Kurangnya promosi

Bahan baku berlimpah

3 Kawasan

peruntukan industri untuk kegiatan industri

besar

dan menengah

yang berpotensi menimbulkan

dampak

lingkungan

berlokasi di Kecamatan Susukan dengan

luas

kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh

koma lima)

hektar.

Investor

kurang tertarik dengan

kawasan industri yang disediakan

Infrastruktur

kurang memadai

Sebagian besar

kegiatan agro industri ramah lingkungan

Minat masyarakat akan industri

kreatif meningkat

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup, sehingga tidak dilakukan telaah terhadap KLHS.

3.5. Penentuan isu – isu strategi

Perkembangan situasi dan kondisi dunia pada saat ini menggambarkan kondisi masyarakat modern, meskipun pada kenyataannya masih banyak kehidupan manusia dalam kondisi terbelakang. Perkembngan teknologi

Page 409: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

dewasa ini memaksa kita berjalan menuju era yang cenderung belum kita pahami, karena pula pesatnya perkembangan ini tidak bisa kita bendung.

Berdasarkan kewenangan yang melekat, tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kab. Banjarnegara menghadapi permasalahan- permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih bardaya saing 2. Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM di Kabupaten

Banjarnegara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang bisa mengelola data;

3. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan IKM kurang maksimal;

4. Terbatasnya anggaran baik dari APBD II maupun dari APBD I untuk

pembinaan IKM sehingga tidak semua IKM terfasilitasi; 5. Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat

dalam hal pembinaan IKM di Banjarnegara

Isu-isu lain yang penting dicermati berkaitan dengan amanat RPJMD Kab. Banjarnegara 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat.

2. Pertumbuhan UMKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih

kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.

3. Masih rendahnya sumberdaya manusia pengelola koperasi, khususnya yang berbasis masyarakat

4. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan,

5. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) sangat rendah

6. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata. 7. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu

direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih

8. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan , kebersihan dan ketertiban pasar

9. Data potensi pasar yang belum tersedia secara akurat

10. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM,

penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah. 11. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan

pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi

masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM menguikuti kegiatan promosi dan pameran produk.

12. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.

13. Terkendalanya tindak lanjut setelah pelatihan /magang yaitu belum bisa membantu peralatan kepada mereka yang benar benar

membutuhkan guna peningkatan kualitas dan kwantitas produk . 14. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM

/ IKM.

Page 410: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang

menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara secara umum adalah “

Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor

perdagangan dan perindustrian berperan utama dalam perekonomian daerah”

Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan industri

,perdagangan, koperasi UMKM adalah:

1) Terwujudnya industri Kecil Menengah ( IKM ) Agro, IKM Aneka,

Ikm olahan berbahan baku lokal dan sumber daya lokal yang mandiri berdaya saing , maju dan industri hijau

2. Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing

3). Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik

4). Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing

5). Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat

6). Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.1

Page 411: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindagkop UKM Tahun 2017 – 2022

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan /

Sasaran

Satuan Target Kinerja Tujuan / Sasaran

Target

Akhir

Renstra

2018 2019 2020 2021 2022

1

Terwujudnya

Koperasi ,

Usaha Mikro

Kecil dan

Menengah yang mandiri,

tangguh dan

berdaya saing

melalui

penguatan sektor

perdagangan

dan

perindustrian ,

berperan utama

dalam perekonomian

daerah

Terwujudnya

industri

berbahan baku dan sumber daya

lokal ,mandiri ,

berdaya saing,

maju dan industri

hijau

Kontribusi industri

pengolahan

terhadap PDRB % 12.74 12.8 12.9 13 13.1 13.1

Pertumbuhan

Industri

% 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Pertumbuhan

Sektor Industri

% 6.1 s.d. 7 6.2 s.d. 7 6.3 s.d. 7 7 s.d. 8 7.1 s.d. 8 7.1 s.d. 8

Terwujudnya

iklim

perdagangan yang

sehat dan

Pertumbuhan

Sektor

Perdagangan

% 8 s.d. 9 8.1 s.d. 9 8.2 s.d. 9 8.3 s.d. 9 8.4 s.d. 9 8.4 s.d. 9

Page 412: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

berdaya saing Kotribusi sektor

Perdagangan besar

dan eceran , reparasi mobil dan

sepeda

% 13.75 13.85 13.95 14 14 14

Cakupan bina kelompok

pedagang

Kelompok 14.225 14.325 14,425 14.525 14.550 14.550

Ekspor

perdagangan U$ 3.700.000 4.000.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000

Terwujudnya

UMKM yang mandiri dan

berdaya saing

Kontribusi UKM

terhadap PDRB % 10 s.d. 11 11 s.d.12 12 s.d. 13 13 s.d.14 14 s.d. 15 14 s.d. 15

Pertumbuhan

UMKM % 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0.97

Terwujudnya pengelolaan

koperasi yang

lebih baik

Prosentase

Koperasi sehat

% 34 s.d. 35 35 s.d. 36 36 s.d. 37 37 s.d. 38 38 s.d.39 38 s/d 39

Meningkatnya Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Survey Nilai Kepuasan

Masyarakat Nilai 81.13 81.14 81.15 81.16 81.16 81.16

Meningkatnya

Nilai Evaluasi

Sakip

Nilai Evaluasi

SAKIP Nilai 51 53.50 56 58 60.10 60.10

Page 413: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

BAB V

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan olehDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Banjarnegara dalam

mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendampingan dan pembinaan IKM 2. Pengembangan agro industri

3. Peningkatan daya saing industri kreatif 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan 5. Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas

pemicu

6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar;

7. Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana kebersihan pasar;

8. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar;

9. Regulasi terhadap pengelolaan pasar dan tariff retribusi;

10. Validasi dan potensi pendapatan daerah. 11. peningkatan pelayanan pengesahan Badan Hukum melalui

fasilitasi Badan Hukum Koperasi, aktivasi koperasi tidak aktif

12. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui penilaian kesehatan KSP/USP, fasilitasi penyusunan SOP /

SOP, fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pengembangan manajemen usaha simpan pinjam

13. fasilitasi pengembangan distribusi dan jaringan kemitraan

usaha bagi KUMKM 14. Fasilitasi peningkatan akses pemasaran melalui pameran,

kontak dagang, temu usaha, peningkatan jaringan pemasaran

baik dalam negeri dan melalui sistem informasi teknologi 15. pengembangan sarana pemasaran melalui pengembangan

pusat belanja outlet - outlet UMKM 16. Fasilitasi peningkatan daya saing produk UMKM melalui

fasilitasi bantuan sarana produksi, sertifikasi HAKI, legalitas

IUMK, sertifikasi organik, pengujian komposisi produk label nutrisi pangan

17. peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan manajemen Usaha Mikro Kecil

5.2. Arah Kebijakan Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kemampuan kewirausahaan

2. Memperluas akses jaringan pemasaran 3. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM

4. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer

5. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif

6. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan

Page 414: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

intelektual 7. Revitalisasi pasar-pasar tradisional

8. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima

9. Meningkatkan pengawasan harga komoditas

10. Meningkatkan pengawasan harga 11. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 12. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah;

13. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan; 14. Penyediaan computer / jaringan WiFi di masing-masing pasar;

15. Penyusunan data potensi pasar 16. Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan Koperasi di

Kabupaten Banjarnegara

17. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.2

Page 415: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017 – 2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

yang mandiri tangguh dan berdaya saing

melalui penguatan

sektor

perdagangan dan

perindustrian berperan

utama dalam

perekonomian daerah

Terwujudnya industri Kecil

Menengah ( IKM ) Agro,

IKM Aneka, Ikm olahan berbahan

baku lokal dan sumber daya lokal

yang mandiri

berdaya saing , maju dan industri

hijau

1. Peningkatan pendampingan dan pembinaan

IKM

2. Pengembangan agro industri

3. Peningkatan daya saing industri kreatif

1. Menguatkan kemampuan kewirausahaan

2. Memperluas

akses jaringan pemasaran

3. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan

UKM

4. Penguatan sektor industri pengolahan

untuk meningkatkan nilai tambah

produksi sektor primer

5. Revitalisasi kelembagaan

industri kreatif

6. Memfasilitasi

peningkatan inovasi dan

perlindungan kekayaan intelektual

Page 416: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya iklim

perdagangan yang sehat dan berdaya

saing

1.Peningkatan kualitas dan

aksesibilitas perdagangan

2.Peningkatan

antisipasi terhadap pergerakan harga

komoditas pemicu inflasi dan tarikan daerah

3.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pasar;

4.Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana

kebersihan pasar;

5.Penguatan

kapasitas kelembagaan

pasar;

6.Regulasi terhadap

pengelolaan pasar dan tarif retribusi;

7.Validasi dan potensi

pendapatan daerah.

1. Revitalisasi pasar-pasar

tradisional

2. Meningkatkan pengelolaan dan

pembinaan pedagang kaki lima

3. Meningkatkan pengawasan

harga komoditas 4. Meningkatkan

pengawasan

harga

5. Optimalisasi

pemanfaatan fasilitas/asset daerah

6. Penyempurnaan terhadap perangkat

peraturan

7. Penyediaan

computer/jaringan WiFi di masing-masing

pasar;

8. Penyusunan

data potensi pasar.

Terwujudnya pengelolaan

koperasi yang lebih baik

1. peningkatan pelayanan

pengesahan Badan Hukum melalui fasilitasi

Badan Hukum Koperasi, aktivasi

koperasi tidak aktif

2. Peningkatan pembinaan dan

pengawasan koperasi melalui

penilaian

Tersusunnya Perda tentang

Pengelolaan Koperasi di Kabupaten

Banjarnegara

Page 417: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

kesehatan KSP/USP,

fasilitasi penyusunan SOP / SOP, fasilitasi

penyusunan laporan keuangan dan

pengembangan manajemen

usaha simpan pinjam

Terwiujudnya UMKM yang mandiri dan

berdaya saing

1. Fasilitasi pengembangan distribusi dan

jaringan kemitraan usaha bagi KUMKM

2. Fasilitasi

peningkatan akses pemasaran melalui pameran, kontak

dagang, temu usaha, peningkatan

jaringan pemasaran baik

dalam negeri dan melalui sistem informasi teknologi

3. Pengembangan

sarana pemasaran melalui pengembangan

pusat belanja outlet - outlet UMKM

4. Fasilitasi

peningkatan daya saing produk UMKM melalui

fasilitasi bantuan sarana produksi, sertifikasi HAKI,

legalitas IUMK, sertifikasi organik,

pengujian komposisi produk label nutrisi

pangan

Peningkatan keahlian dan ketrampilan

Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis

manajerial, vokasional, serta

kompetensi

Page 418: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

manajemen Usaha Mikro Kecil

5.Peningkatan kualitas SDM

UMKM melalui pelatihan

Meningkatnya nilai survey

kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan

masyarakat

Melaksanakan survey kepuasan

masyarakat

Meningkatnya nilai evaluasi

SAKIP

Mensinergikan antara perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kinerja

Melaksanakan evaluasi secara

berkala untuk sinergitas hasil kinerja

Page 419: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 s/d

2022

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran ( PTT ) c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan bahan logistik kantor e. Penyediaan jasa administrasi keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Peningkatan pengembangan sistem pelappran kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

6. Pengembangan industri kecil menengah a. F Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

7. Peningkatan kemampuan

a. Pembinaan kemampuan teknologi industri b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri c. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

8. Pengembangan sentra - sentra industri potensial a. Penyediaan sarana prsarana yang dapat diakses masyarakat

9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

koperasi

b. Pelatihan pengelolaan koperasi c. Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian d. Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

10. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif a. Perencanaan ,koordinasi dan pengembangan usaha kecil

menengah

11. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif a. Peningkatan kerjasama dibidang HAKI

b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

12. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi

UMKM b. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan c. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah

Page 420: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

d. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga , industri kecil dan menengah

13. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri a. Rehabilitasi / pembangunan pasar b. Pemeliharaan rutin / berkala bangunan pasar

c. Pembangunan sarana penunjang pasar d. Peningkatan kapasaitas kelembagaan pasar e. Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan

pelaksanaan operasional f. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM

g. Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah h. Pengembangan pasar lelang daerah i. Gerakan ayo ke pasar

j. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan k. Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana kebersihan pasar

14. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

a. Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir kepada UMKM

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan

daerah c. Pengelolaan benda berharga

d. Penyusunan data potensi pendapatan daerah lainnya

15. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan a. Indeks harga konsumen

b. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

16. Pembinaan pedagangan kaki lima dan asongan a. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan

asongan

17. Peningkatan dan pengembangan eksport a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen

eksport impor

Page 421: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

Rencana Program, Kegiatan , Indikator Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 -2022

Tujuan Sasaran Kode Program

dan

Kegiatan

Indikator Kinerja ,Tujuan, Sasaran ,

Program dan

Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penanggung jawab

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1`9 20 21

Terwujudnya koperasi dan usaha mikro

kecil dan menengah yang mandiri

tangguh dan berdaya saing melalui

penguatan sektor perdagangan dan

perindustrian , berperan utama dalam

perekonomian daerah

Tersedianya sarana dan prasarana

perkantoran menunju pelayanan administrasi

perkantoran yang memadai

Pelayanan administrasi

perkantoran

Terpenuhinya administra

si perkantoran

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2.380.000.000

12 bulan

2.865.000. 000

12 bulan

3.105.000. 000

12 bulan

3.325.000. 000

12 bulan

3.550.000.000

12 Bu lan

3.750.000. 000

Disperindagkop UKM

Penyediaan

jasa peralatan dan perlengkap

an kantor

Jumlah

jasa peralatan dan perlengkap

an kantor terpenuhi

5 5 3 368.000.000 3 400.000.000 3 425.000.

000 3

430.000. 000

3 450.000.

000 3

450.000. 000

Penyediaan jasa administra

Jumlah jasa PTT, THL

16 PTT

11 PTT

11 1.600.000.

000 11

1.700.000. 000

1.6 M 1.800.000.

000 11

1.900.000. 000

11 2.000.000.

000 11

2.200.000. 000

Page 422: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

si

perkantoran ( PTT )

terpenuhi

7

THL

71

THL

71

THL 71 THL

71

THL

71

THL

71

THL

71

THL

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan

dan perlengkapan kantor

3 3 2 61.704.000 2 125.000.000 2 140.000.

000 2

150.000. 000

2 150.000.

000 2

150.000. 000

Penyediaan bahan logisik kantor

Jumlah penyediaan logistik kantor

9 9 12 270.296.000 12 550.000.000 12 650.000.

000 12

750.000. 000

12 850.000.

000 12

850.000. 000

Penyediaan

jasa administrasi

keuangan

Jumlah

pengelola keuangan yang

terpenuhi

12 12 12 80.000.000 12 90.000.000 12 90.000.

000 12

95.000. 000

12 100.000.

000 12

100.000. 000

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana

aparatur yang baik

12 12 12 590.000.000 12 700.000.000 12 775.000.

000 12

1.300.000.000

12 1.000.000.

000 12

1.800.000.000

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah pengadaan peralatan/

perlengkapan gedung/kantor

5 5 6 240.000.000 7 250.000.000 8 250.000.

000 9

300.000. 000

9 350.000.

000 9

350.000. 000

Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

1 1 100.000.000 1 150.000.000 1

175.000. 000

1 200.000.

000 1

200.000. 000

1 200.000.

000

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkap

an gedung

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala

perlengkap

6 6 6 250.000.000 6 300.000.000 6 350.000.00

0 6

400.000.000

6 450.000.00

0 6

450.000.000

Page 423: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

kantor an gedung

kantor yang terpenuhi

Pembangunan Gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

terbangun

1 1 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.00

0 1

400.000.000

1 500.000.00

0 1

500.000.000

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Tersedianya sumber daya

aparatur yang berkualitas

1 1

6 75.000.000 6 100.000.00

0 6

125.000.00

0 6

150.000.00

0 6

150.000.00

0

Pendidikan

dan pelatihan formal

Jumlah

aparatur yang mengikuti pelatihan

1 1

6 75.000.000 6 100.000.00

0 6

125.000.000

6 150.000.00

0 6

150.000.000

Program

peningkatan pengembangan sistem

pelaporan kinarja dan keuangan

Terwujudn

ya peningkatan sistem pelaporan

kinerja SKPD yang baik

8 8 8 20.000.000 8 40.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000

Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah

dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja SKPD yang tersusun.

8 8 8 20.000.000 8 40.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000

Nilai Evaluasi

SAKIP

51

53.5

56

58

60.10

Page 424: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

Terwujudnya

industri kecil menengah ( IKM ) Agro, IKM Aneka ,

IKM berbahan baku lokal

yang mandiri

berdaya saing, maju dan industri

hijau

Peningkata

n kapasitas iptek sistem produksi

Prosentase

meningkatnya kemampuan sumber

daya manusia wirausaha dan tenaga

kerja industri kecil menengah

tentang IPTEK sistem produksi

0,089 60.000.000 0,2 150.000.000 0,31

175.000.

000 0,419 200.000.000 0,527

200.000.

000 30

200.000.

000

Pengembangan sistem

inovasi teknologi

industri

Jumlah IKM yang dibina IPTEK

sistem produksi

30 40 20 60.000.000 30 150.000.000 30 175.000.

000 30 200.000.000 30

200.000. 000

30 200.000.

000

Pengembangan industri

kecil dan menengah

Prosentase peningkatan sumber

daya manusia industri kecil

menengah yang berkualitas

NA 0,3 125.000.000,00 0.3 350.000.000 0.3

425.000. 000

0.3 500 jt 0.3 575 jt 0.3 575 jt

Fasilitasitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan sumber

daya

Jumlah industri kecil menengah

yang dibina untuk memanfaatkan

sumber daya

22.367

50 25 75.000.000,0

0 25 125.000.000 25

150.000. 000

25 175 jt 25 200 jt 25 200 jt

Page 425: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

Pembinaan industri

kecil menengah dalam memperku

at jaringan klaster industri

Jumlah industri

kecil menengah yang dibina

untuk

memperkuat klaster industri

40 25

50.000.000,00

25 100.000.000 25 125.000.

000 25 150 jt 25 175 jt 25 175 jt

Pengemban

gan teknologi industri kecil

menengah

Jumlah

industri kecil

menengah yang dibina

dengan teknologi industri

0 30

30 125.000.000 30

150.000. 000

30 175 jt 30 200 jt 30 300 jt

Peningkatan

kemampuan teknologi industri

Prosentase peningkatan kemampuan indusri kecil menengah tentang

penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi industri

0.402

210.000.000,00

0.846 310.000.000 1,285 345.000.

000 1,721

380.000. 000

2,152 415.000.

000 2,152

390.000. 000

Pembinaan kemampuan teknologi

industri

Jumlah industri

kecil

menengah yang dibina kemampuan teknologi

industri

30 30

75.000.000,00

30 150.000.000 30 175.000.

000 30

175.000. 000

30 175.000.

000 30

150.000. 000

Pengembangan dan pelayanan

teknologi

Jumlah Industri

kecil

menengah

30 20

60.000.000,00

30 100.000.000 39 100.000.

000 30

125.000. 000

30 150.000.

000 30

150.000. 000

Page 426: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

industri yang dibina

melalui pelayanan teknologi industri

Peningkata

n teknologi pengolahan hasil industri

Jumlah

Industri kecil

menengah yang dibina

dengan teknologi industri

25

75.000.000,00

25 60.000.000 25 70.000.

000 25

80.000. 000

25 90.000.

000 25

90.000. 000

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Tersedianya informasi industri kecil menengah

1 1 40.000.000 1 60.000.000 1

60.000. 000

1 100.000.

000 1

100.000. 000

1 100.000.

000

Penyediaan sarana informasi

yang dapat diakses msyarakat

Jumlah sistem informasi

industri kecil menengah

0 1 1 40.000.000 1 60.000.000 1 60.000.

000 1

100.000.

000 1

100.000.

000 100

100.000.

000

Terwujudnya iklim

perdagangan yang sehat dan berdaya saing

Perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Prosentase peningkatan perlindung

an konsumen bidang pengawasa

n

0,25 990.000.000 0,25 150.000.000 0,25

150.000. 000

0,25 150.000.

000 0,25

150.000. 000

0,25 150.000.

000

Koordinasi

peningkatan hubungan kerja

dengan lembaga perlindung

Jumlah

pemantauan harga kebutuhan masyaraka

t

144 40.000.000 192 50.000.000 240

50.000. 000

288 50.000.

000 320

50.000. 000

320 50.000.

000

Page 427: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

an

konsumen

Operasionalisasi dan pengemban

gan UPT kemetrologian daerah

Jumlah

pedagang yang mendapat

fasilitasi metrologi legal

30 950.000.000 50 100.000.000 70

100.000. 000

90 100.000.

000 110

100.000. 000

110 100.000.

000

Peningkatan efisiensi perdaganga

n dalam negeri

Prosentase peningkatan jumlah

pasar yang direhab

16,66

11.238.799.

000 33,33

14.260.000.

000 50

15.510.

000.000 75

17.500.

000.000 91,6

17.645.

000.000 91,6

17.650.

000.090

Rehabilitas

i / pembangunan pasar

Jumlah

bangunan pasar yang direhab

4

9.586.000. 000

3 11.000.000.

000 3

13.000. 000.000

2 14.000. 000.000

2 15.000. 000.000

2 15.000. 000.000

Pemeliharaan rutin / berkala bangunan

pasar

Jumlah bangunan pasar yang terpelihara

10 662.799.000 10 400.000.000 8

400.000. 000

6 250.000.

000 5

250.000. 000

5 250.000.

000

....

Fasilitasi pelayanan dan sarana

prasarana kebersihan pasar

Jumlah pasar yang tergolong

baik 21 480.000.000 21 750.000.000 21

750.000.

000 21

650.000.

000 21

650.000.

000 21

650.000.

000

....

Pengembangan distribusi barang /

pemeliharaan gudang SRG

Jumlah pemeliharaan Gedung SRG

1 50.000.000 1 50.000.000 1

50.000. 000

1 50.000.

000 1

50.000. 000

1 50.000.

000

Prosentase

peningkatan kapasitas sumber daya manusia

11,7

23,5

35,3

47,05

58,8

58,8

Page 428: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

pengelola pasar

Peningkata

n kapasitas kelembagaan pasar

Jumlahpese

rta bintek pengelolaan pasar yang

mengikuti sosialisasi tentang pasar

40 50.000.000 40 200.000.000 40

20.000.

000 40

200.000.

000 40

200.000.

000 40

200.000.

000

Jumlah pedagang yang mengikuti

sosialisasi tentang pasar

150

150

150

150

150

150

Prosentase peningkatan UMKM yang

mengikuti fasilitas promosi

0,019

0,037

0.056

0.074

0.093

0.093

Fasilitasi promosi dan pemasaran

produk komoditas

Jumlah UMKM yang mengikuti

pameran

5 10 250.000.000 10 850.000.000 10

900.000. 000

10 950.000.

000 10

1.000.000.000

10 1.000.000.

000

Fasilitasi

pengembangan potensi daerah

Jumlah

UMKM yang mengikuti pameran

Serayu Expo

20

30 750.000.000

40

1.000.000.000

90

Pengembangan pasar lelang daerah

Jumlah Pedagang yang mengikuti

pasar lelang

10 5 25.000.000 5 80.000.000 5

85.000. 000

5 90.000.

000 5

95.000. 000

5 100.000.

000

Pengembangan

kelembagaan

Jumlah UMKM

yang mendapat

150 50 30.000.000 50 75.000.000 50

80.000.

000 50

85.000.

000 50

100.000.

000 50

100.000.

000

Page 429: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

kerjasama kemitraan

fasilitasi memperlua

s jaringan usahanya

Opersioanl

UPT Pasar Wilayah I

Jumlah

peralatan dan perlengkapan kantor

dan jumlah penyediaan logistik kantor

2 50.000.000 2 50.000.000 2

75.000.

000 2

75.000.

000 2

100.000.

000 2

100.000.

000

Opersioanl

UPT Pasar Wilayah II

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor dan jumlah penyediaan

logistik kantor

2 50.000.000 2 50.000.000 2

75.000. 000

2 75.000.

000 2

100.000. 000

2 100.000.

000

Opersioanl UPT Pasar Wilayah IIII

Jumlah

peralatan dan perlengkapan kantor

dan jumlah penyediaan logistik kantor

2 5.000.000 2 5.000.000 2

75.000. 000

2 75.000.

000 2

100.000. 000

2 100.000.

000

Pembinaan pedagang kaki lima

dan asongan

Prosentase jumlah zonasi

pedagang kaki lima

5 30.000.000 5 40.000.000 5

50.000.

000 5

50.000.

000 5

50.000.

000 5

50.000.

000

Penyuluha

n peningkatan disiplin pedagang

kaki lima dan asongan

Jumlah

pedagang kaki lima yang mendapatk

an penyuluhan aturan

20 30.000.000 25 40.000.000 30

50.000. 000

35 50.000.

000 40

50.000. 000

40 50.000.

000

Jumlah zonasi pedagang kaki lima

5

5

5

5

5

5

Page 430: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

74

Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Prosentase Menigkatny

a pengembangan pengelolaa

n keuangan daerah

15 400.000.000 15 524 jt 15 576 jt 10 633 jt 7 697jt 7 697jt

Pengelolaan jasa penyaluran dana

investasi pinjaman bergulir kepada

UMKM

Prosentase jumlah angsuran pinjaman

bergulir pedagang pasar

5 75.000.000 5 121 jt 5 133 jt 5 146 jt 5 161 jt 5 161 jt

Intensifikasi dan

ekstensivikasi sumber - sumber pendapata

n daerah

Jumlah retribusi

pasar untuk PAD

##########

75.000.000 3.745.865.00

0 121 jt

3.845.865.000

133 jt 3.945.865.000

146 jt 3.945.805.000

161 jt 3.945.805.000

161 jt

Pengelolaan Benda

Berharga

Jumlah ketersediaa

n benda berharga yang dikelola

4 175.000.000 4 282 jt 4 310 jt 4 341 jt 4 375 jt 4 375 jt

Penyusunan data potensi

pendapatan daerah lainnya

Jumlah data potensi

pasar yang disusun

9 75.000.000

Peningkatan dan pengemban

gan eksport

Prosentase peningkatan kapasitas

UMKM dalam ekport import (

difokuskan pada umkm yang bisa

melakukan

0.007 30.000.000 0.15 75.000.000 0.022

75.000. 000

0.30 125.000.

000 0.037

125.000. 000

0.037 200.000.

000

Page 431: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

75

ekport )

Sosialisasi

kebijakan penyederhanaan

prosedur dan dokumen eksport

import

Jumlah

UMKM yang mengetahu

i prosedur ekport import

20

30.000.000 30 75.000.000 30

75.000. 000

30 125.000.

000 30

125.000. 000

30 200.000.

000

Terwujudnya pengelolaan koperasi

yang lebih baik

Peningkatan kualitas kelembaga

an koperasi

Prosentase KSP/ USP koperasi

KJKS/ UJKS koperasi yang sehat

dan cukup sehat

30 30 27 370.000.000 28 460.000.000 29 460.000.

000 30

515.000. 000

30 900.000.

000 30

1.150.000.000

Koordinasi

pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi

Jumlah

pengelola koperasi yang meningkat

pengetahuannya tentang perkoperasi

an

− − 30 60.000.000 60 125.000.000 60 125.000.

000 60

125.000.

000 90

250.000.

000 90

500.000.

000

Pelatihan pengelolaan koperasi

Jumlah koperasi yang

melaksanakan RAT

130 130 140 100.000.000 145 150.000.000 150 150.000.

000 155

150.000.

000 160

350.000.

000 160

350.000.

000

Sosialisasi prinsip -

prinsip

5 10 105 85.000.000 110 85.000.000 115 85.000.

000 120

90.000. 000

125 100.000.

000 125

100.000. 000

Page 432: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

76

pemahama

n perkoperasian

Peningkatan sumber

daya lembaga koperasi

Jumlah partisiasi

lembaga koperasi terhadp pelaksanaa

n HRAKOP

− − − 125.000.000 45 100.000.000 45 100.000.

000 45

150.000. 000

45 200.000.

000 45

200.000. 000

Terwujudnya UMKM yang mandiri dan

berdaya saing

Penciptaan iklim usaha

UKM yang kondusif

Proentase penigkatan kapasitas

sumber daya UMKM

0,37 165.000.000 0,74 400.000.000 1,12

400.000.

000 1,49

500.000.

000 1,85

700.000.

000 1,85

940.000.

000

Perencanaan

Koordinasi ,dan pengembangan usaha

kecil menengah

Jumlah UMKM

100

27.397

40.000.000 27.655 100.000.000 27. 918

100.000. 000

28. 187

200.000. 000

28. 460

250.000. 000

28. 460

350.000. 000

Fasilitasi permasala

han proses produksi

Jumlah UMKM

yang meningkat pengetahuan dan

ketrampilan

40 30 25.000.000 30 100.000.000 30

100.000. 000

30 100.000.

000 30

200.000. 000

30 240.000.

000

Fasilitasi

kemudahan formalisasi

Jumlah

UMKM yang sudah

berijin

400 400 100.000.000 400 200.000.000 400 200.000.

000 400

200.000. 000

400 250.000.

000 400

350.000. 000

Page 433: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

77

badan usaha kecil

menengah

Pengemban

gan kewirausahaan dan keunggula

n kompetitif usaha kecil menengah

Prosentase

peningkatan wirausaha yang

mandiri

0,11 175.000.000 0,22 500.000.000 0,33 500.000.

000 0,44

600.000.

000 ;055

800.000.

000 ;055

800.000.

000

Peningkatan kerjasama dibidang

HAKI

Jumlah UMKM yang

mendapat

fasilitas hak produk

25 22 100.000.000 22 250.000.000 22

250.000. 000

22 300.000.

000 22

400.000. 000

22 400.000.

000

Penyelenggaraan pelatihan kewirausah

aan

Jumlah UMKM yang mengikuti

pelatihan AMT

50 34 75.000.000 34 250.000.000 34

250.000. 000

34 300.000.

000 34

400.000. 000

34 400.000.

000

Pengembangan sistem

pendukung usaha bagi UMKM

Prosentase peningkatan UMKM

dalam mengakses permodalan

0,37 115.000.000 0,74 400.000.000 1,12

400.000. 000

1,48 500.000.

000 1,85

600.000. 000

1,85 850.000.

000

Pemantauan

pengelolaan penggunaa

n dana pemerintah

Prosentase jumlah

pinjaman yang dilunasi

50 52 30.000.000 54 50.000.000 57

50.000. 000

60 50.000.

000 63

75.000. 000

63 75.000.

000

Page 434: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

78

bagi UMKM

Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan

Jumlah UMKM

yang mendapat fasilitas dana

pemerintah (KUR, dll)

200 100 35.000.000 100 150.000.000 100

150.000. 000

100 200.000.

000 100

225.000. 000

100 775.000.

000

Penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tangga , industri

kecil dan industri menengah

Jumlah industri rumah

tangga , industri kecil menengah

yang dibina

94 124 50.000.000 154 200.000.000 174

200.000. 000

204 250.000.

000 234

300.000. 000

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Disperindagkop UKM

Kabupaten Banjarnegara

Page 435: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

79

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 – 2022 sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana tersebut pada tabel

berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2017 - 2022

No Indikator Satuan Kondisi Awal Target Capaian Setiap Tahun Target

Akhir RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Kontribusi UKM

terhadap PDRB

% NA 8 10 s.d. 11

11 s.d. 12

12 s.d. 13

13 s.d. 14

14 s.d. 15

14 s.d.

15

2. Persentase koperasi Sehat

% 33,004 34.79 34 s.d. 35

35 s.d. 36

36 s.d. 37

37 s.d. 38

38 s.d. 39

38 s.d.

39

3. Pertumbuhan sektor

industri

% 6,18 7.55 6,1 s.d.

7

6,2 s.d.

7

6,3 s.d.

7

7 s.d.

8

7,1 s.d. 8

7,1 s.d. 8

4. Pertumbuhan

sektor perdagangan

% 8,01 6.81

8

s.d. 9

8,1

s.d. 9

8,2

s.d. 9

8,3

s.d. 9

8,4

s.d. 9 8,4 s.d.

9

Page 436: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

80

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop UKM

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022

dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai

berikut: 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindagkop UKM Kabupaten

Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada

Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 3. Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka

Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra ini. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai

dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Page 437: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH V. A. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan (Baperlitbang) merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif.

Penyusunan Renstra Baperlitbang berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, memperhatikan Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2015-

2019, Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun

2015-2019, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan

Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

Proses penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017– 2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan

Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Baperlitbang Tahun 2017 - 2022 mengacu pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Baperlitbang dapat dilihat

dalam tabel 1.2 berikut.

Page 438: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara memiliki

kedudukan yang sangat strategis. Renstra Tahun 2017-2022 menjadi

acuan bagi Baperlitbang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Baperlitbang selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022.

Renstra juga menjadi acuan dalam penetapan kinerja dan pelaporan

kinerja dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku

kepentingan pembangunan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai

pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan

dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan

perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan

usaha sistematik dari berbagai pelaku baik umum atau pemerintah

Page 439: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

daerah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan

yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan

aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya. Perencanaan

pembangunan daerah dilaksanakan dengan cara menganalisis kondisi

dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan

kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi

pemecahan masalah, dan melaksanakannya dengan menggunakan

sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah harus

disusun secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder sehingga

dapat berhasil guna dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Baperlitbang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun

1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kabupaten-

Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten kecil di Jawa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Page 440: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Page 441: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4698);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Page 442: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Nomor 32);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Banjarnegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

kurun waktu 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2017–2022 yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Page 443: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

Tujuan dari penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten

Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang dalam mendukung

Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Baperlitbang untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja Baperlitbang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Baperlitbang dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu

tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun

2017-2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan Renstra Baperlitbang, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Baperlitbang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi

Baperlitbang, sumber daya Baperlitbang, kinerja pelayanan

Baperlitbang, serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Baperlitbang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Baperlitbang

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi

dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra

perangkat daerah Provinsi, Telaah RTRW dan KLHS, dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Page 444: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-

2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Baperlitbang yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Renstra perangkat daerah.

Page 445: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,

dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Banjarnegara.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1) Seksi Pertanian dan Pangan; dan

2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari

1) Seksi Pemerintahan dan Sosial; dan

2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan;

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

1) Seksi Infrastruktur Wilayah; dan

2) Seksi Pengembangan Wilayah;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program,

terdiri dari

1) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan

2) Seksi Perencanaan Program;

g. UPTB; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Baperlitbang dapat dilihat

pada gambar 2.1 berikut ini.

Page 446: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

SEKRETARIAT

BIDANG EKONOMI

SEKSI PERTANIAN

DAN PANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA DAN

PARIWISATA

BIDANG PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN

DAN SOSIAL

SEKSI PENDIDIKAN

DAN KESEHATAN

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKSI

INFRASTRUKTUR

WILAYAH

SEKSI PENGEMBANGAN

WILAYAH

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PERENCANAAN

PROGRAM

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN

DAN PERENCANAAN PROGRAM

SEKSI PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA

Page 447: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

2.1.2 Uraian Tugas

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi,

pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan

pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan

perencanaan program;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang

ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial,

infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian,

pengembangan dan perencanaan program;

c. pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi,

pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan

pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan

perencanaan program;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan di bidang

ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial,

infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian,

pengembangan dan perencanaan program;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan

di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial,

infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian,

pengembangan dan perencanaan program;

f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 448: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

Secara rinci uraian tugas masing-masing jabatan

tercantum pada uraian dibawah ini.

1. Sekretariat

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan

administrasi di lingkungan Baperlitbang.

b. Fungsi :

1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Baperlitbang;

2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan Baperlitbang;

3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan

Baperlitbang;

4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana di lingkungan Baperlitbang;

5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi

hukum di lingkungan Baperlitbang;

6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi

dan dokumentasi;

7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Baperlitbang;

8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 449: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

c. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian

Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan

tugas :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan meliputi perencanaan, evaluasi serta

pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program kerja di lingkungan Baperlitbang.

2) Sub Bagian Keuangan: melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang pengelolaan keuangan anggaran di

lingkungan Baperlitbang.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan,

hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,

dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi

di lingkungan Baperlitbang.

2. Bidang Ekonomi

a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang

pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian,

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga

kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber

daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi

kreatif.

Page 450: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

b. Fungsi :

1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan

bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi,

penanaman modal, energi sumber daya mineral,

pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan

bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi,

penanaman modal, energi sumber daya mineral,

pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian

(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan), perikanan, ketahanan pangan,

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan

menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman

modal, energi sumber daya mineral, pariwisata,

kebudayaan dan ekonomi kreatif;

4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan

bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi,

penanaman modal, energi sumber daya mineral,

pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan,

ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja,

transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya

mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

Page 451: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi

Pertanian dan Pangan dan Seksi Pengembangan Dunia

Usaha dan Pariwisata, dengan tugas :

1) Seksi Pertanian dan Pangan : melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang

pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan), perikanan, ketahanan pangan.

2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata :

melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan perencanaan bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,

tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi

sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan

ekonomi kreatif.

3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial,

keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan

daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi :

Page 452: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

1) Perencanaan perumusan kebijakan perencanaan

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan

bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan

perpustakaan;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan

perencanaan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan

bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan

perpustakaan;

3) Pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa,

kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan

olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan

bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian

Page 453: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan

perpustakaan;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perencanaan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan

bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan,

kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan

perpustakaan; dan

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari

2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Sosial dan

Seksi Pendidikan dan Kesehatan, dengan tugas:

1) Seksi Pemerintahan dan Sosial: melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan,

kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan

daerah.

2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan: melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan

bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga,

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

Page 454: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan

kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan,

lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta

statistik dan persandian.

b. Fungsi :

1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan

informatika serta statistik dan persandian;

2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan

informatika serta statistik dan persandian;

3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan

hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan

persandian;

4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan

informatika serta statistik dan persandian;

5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman,

pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup,

komunikasi dan informatika serta statistik dan

Page 455: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

persandian; dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri

dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur Wilayah dan

Seksi Pengembangan Wilayah, dengan tugas:

1) Seksi Infrastruktur Wilayah: melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan perencanaa bidang pekerjaan

umum, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi

dan informatika serta statistik dan persandian;

2) Seksi Pengembangan Wilayah: melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan perencanaa bidang penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program

a. Tugas :

melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang

penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan

tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan,

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah

skala kabupaten, provinsi dan pusat.

b. Fungsi:

1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan

bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan

perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan

pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah, perencanaan program lintas

Page 456: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi

dan pusat;

2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan

bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan

perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan

pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah, perencanaan program lintas

organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi

dan pusat;

3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian

atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi,

rekomendasi izin penelitian dan pengembangan,

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah, perencanaan program lintas organisasi

perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan

bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan

perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan

pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah, perencanaan program lintas

organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi

dan pusat;

5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin

penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, perencanaan

program lintas organisasi perangkat daerah skala

kabupaten, provinsi dan pusat; dan

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan

Page 457: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

Program terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Penelitian

dan Pengembangan dan Seksi Perencanaan Program,

dengan tugas:

1) Seksi Penelitian dan Pengembangan: melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan

bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan

perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan

pengembangan;

2) Seksi Perencanaan Program: melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan perencanaan bidang penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah,

perencanaan program lintas organisasi perangkat

daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan

pengembangan Kabupaten Banjarnegara tercatat sebanyak 56

(lima puluh enam). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan,

dan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Baperlitbang Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana

Tabel 2.2.

Page 458: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Baperlitbang Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan

Kategori Jumla

h PNS Non PNS

L P L P

1 SMP Sederajat 1 0 0 0 1

2 SMA Sederajat 7 4 7 2 20

3 D3 0 0 1 1 2

4 S1 13 7 1 3 24

5 S2 7 2 0 0 9

6 S3 0 0 0 0 0

JUMLAH 28 13 9 6 56

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa

tingkat pendidikan terendah adalah SMA sederajat dan

tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2). Tingkat pendidikan

pegawai Baperlitbang yang paling banyak adalah pendidikan

S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

b. Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di

Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara terbanyak adalah

pegawai Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima). Secara

lengkap komposisi pegawai Baperlitbang Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel

2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No Golongan L P Jumlah

1 Golongan II 8 1 9

2 Golongan III 13 12 25

3 Golongan IV 7 0 7

JUMLAH 28 13 41

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk memperlancar tugas dan fungsi Baperlitbang

Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana

sebagaimana Tabel 2.4.

Page 459: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Perangkat Daerah Tahun 2017

No Jenis Satuan Jumlah Ket

1 Tanah M2 1.478

2 Gedung Kantor M2 754

3 Gedung Garasi M2 150

4 Station Wagon Unit 4

5 Sepeda Motor Unit 23

6 GPS Unit 2

7 Alat Ukur/Test klinis Lain-lain

Unit 1

8 Mesin Ketik Manual Portabel

Unit 8

9 Mesin Ketik Manual Standar

Unit 6

10 Lemari Besi Unit 7

11 Rak Besi/Metal Unit 2

12 Rak Kayu Unit 1

13 Filing Besi/Metal Unit 21

14 Brand Kas Unit 1

15 Alat Penghancur Kertas Unit 1

16 Alat Pemotong Kertas Unit 1

17 Perforator Besar Unit 1

18 OHP Unit 1

19 Alat Kantor Lainnya Unit 9

20 LCD Projector Unit 9

21 Lemari Kayu Unit 4

22 Meja Kayu Buah 54

23 Kursi Besi/Metal Buah 104

24 Kursi Kayu Buah 25

25 Meja Tulis Buah 5

26 Meja Podium Buah 1

27 Kursi Rapat Buah 1

28 Kursi Putar Buah 7

29 Meja Komputer Buah 7

30 Jam Elektronik Unit 4

31 Air Conditioner Unit 7

32 Kompor Gas Unit 1

33 Tabung Gas Unit 1

34 Televisi Unit 2

35 Cassette Recorder Unit 1

36 Wireless Mic Unit 1

37 UPS Unit 1

38 Camera Unit 16

39 Dispenser Unit 1 Rusak

40 Alat Rumah Tangga Lain-

lain

Unit 16

41 Personal Computer Unit 22

42 Laptop/Notebook Unit 34

43 Printer Unit 31 9 rusak

berat

Page 460: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

No Jenis Satuan Jumlah Ket

44 Monitor Unit 4

45 Meja Rapat Pejabat Eselon

III

Buah 1 Rusak

berat

46 Meja Kerja Pejabat Eselon III

Buah 1

47 Meja Tamu Buah 4

48 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis

Unit 9

49 Mikro Film Unit 1

50 CD Player Unit 1 Rusak

51 Peralatan Visual Lainnya Unit 4

52 Film Projector Unit 1

53 Layar Film Unit 2

54 Faksimili Unit 1

55 Sound System Unit 3

56 Wireless Amplifier Unit 2

57 Alat Rumah Tangga Lain-lain

Unit 16

58 Generator Unit 1

59 Panel ATS/Jaringan Set 1

60 Server Unit 1

61 Mesin Absen Unit 1

62 Komputer Tablet Unit 6

63 Sofa unit 3

64 CCTV Set 1 Sumber: Daftar Aset Tetap Bappeda per 31 Desember 2016

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa tugas dan

fungsi Baperlitbang sebagian besar telah didukung dengan adanya

sarana dan prasarana yang memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen

Renstra pada Periode sebelumnya (2011-2016) sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Page 461: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011-2016

NO Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Awal 2011

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

2011-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Laporan

Keuangan (CaLK)

dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100

2 Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan buku penjagaan

dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

3 Tersusunnya Kartu Inventaris

Barang (KIB) dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

4

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengendalian Operasional

Kegiatan (POK), Rencana Kerja anggaran (RKA), Rencana Kerja Operasional (RKO), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Rencana Kerja (Renja)

dokumen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100 100 100 100

Page 462: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

NO Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal

2011

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

5 Keikutsertaan aparatur perencana dalam bintek, seminar, diklat, workshop dan lokakarya

bintek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

6

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

7

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah

ditetapkan dgn Peraturan Daerah (PERDA)

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

8

Tersusunnya Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,39 5,42 5,61 5,89 6,07 5,23 5,44 5,31 5,47 5,41 97,9592 99,631 95,7219 92,87 89,13

11 Laju Inflasi Kabupaten Persen 7,23 7,13 7,52 7,34 7,03 4,55 8,35 7,78 2,97 2,87 62,9322 117,111 103,457 40,46 40,83

12 PDRB perKapita rupiah 8.011.94

0 8.898.06

0 9.882.19

0 10.975.16

0 12.189.010 13.050.000 14.330.000 16.010.000

17.570.000

19.000.000

109,345 113,924 114,297 160,09 155,88

13 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks 0,52 0,5 0,49 0,48 0,47 0,55 0,55 0,49 0,48 0,47 105,769 110 106,122 100,00 100,00

14 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00

Page 463: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

NO Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal

2011

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

15 Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi dan investasi

dokumen 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 166,667 100 100 100,00 100,00

16 Penduduk di atas garis kemiskinan Persen 82,11 84,52 86,92 89,32 91,72 81,13 81,29 82,23 81,63 82,54 98,8065 96,1784 94,6042 91,39 89,99

17 Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosbud

dokumen 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 100 100 200 100,00 200,00

18

Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pedoman penataan ruang

pembangunan

dokumen 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 100 100 100 100,00 100,00

19

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincian

melalui peta analog dan peta digital

Persen 33,30 66,60 100 100 100 50 dan

20 66,6 dan

66,6 100 dan

100 100 dan

100 100 dan

100 150 100 100 100 100

20 Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan DAK, TP dan Dekonsentrasi

dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

21 Terlaksananya evaluasi RKPD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Ketaatan terhadap RTRW Persen 50 50 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 464: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

NO Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal

2011

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

23

Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses

penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program

pemanfaatan ruang

Persen 33,30 66,60 100 100 100 66,60 66,60 100 100 100 200 100 100 100 100

24 Tersedianya Banjarnegara Dalam angka (BDA) Kab. Banjarnegara yang informatif

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

25 Tersedianya Buku PDRB Kab. Banjarnegara

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

26 Profil daerah Kab. Banjarnegara dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

27 Teroptimalisasinya Simrenbangda dan Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

28 Terselenggaranya kerjasama Barlingmascakeb

paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

29 Terselenggaranya penelitian dan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

Page 465: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

Tabel 2.6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011-2016

No

Program Kondisi

Awal

2011

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

529.628.000 609.500.000 613.520.000 703.531.000 796.227.000 396.128.261 489.148.426 529.098.116 617.074.471 681.659.820 74,79 80,25 86,24 87,71 85,61 10,90 14,69

2

Program Peningkatan

Peningkatan Sarana Dan Prsarana Aparatur

313.262.500 455.000.000 515.000.000 523.000.000 490.000.000 287.366.400 418.343.900 470.130.950 511.609.850 469.430.275 91,73 91,94 91,29 97,82 95,80 13,42 14,63

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

- 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 38.130.300 49.856.500 39.880.100 47.839.900

76,26 99,71 79,76 95,68 - 10,23

4 Program Pengembangan

Data/Informasi 694.260.000 629.230.000 960.000.000 490.000.000 525.000.000 547.732.650 473.732.150 767.815.560 417.610.000 444.087.580 78,89 75,29 79,98 85,23 84,59 0,35 2,32

5 Program Kerjasama

Pembangunan - 150.000.000 125.000.000 125.000.000 225.000.000 - 128.922.550 92.989.250 108.451.200 173.163.600

85,95 74,39 86,76 76,96 21,11 16,14

6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

- 355.000.000 465.000.000 453.000.000 510.000.000 - 264.196.400 320.627.650 301.179.911 389.450.750

74,42 68,95 66,49 76,36 13,66 14,87

7

Program Peningkatan

Kapasitas kelembagaan

perencanaan Pembangunan daerah

104.830.000 100.000.000 100.000.000 175.000.000 185.000.000 84.129.000 86.834.400 87.122.700 168.080.000 149.908.900 80,25 86,83 87,12 96,05 81,03 19,03 21,42

Page 466: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

N

o Program

Kondisi

Awal 2011

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

8

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 20.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 13.456.000 27.854.000 24.019.500 6.448.000

67,28 92,85 80,07 21,49 16,67 6,69

9 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.226.147.5

00 875.000.000 930.000.000 955.000.000

1.450.000.0

00

1.095.512.2

70 716.253.850 848.512.600 879.274.200

1.316.709.9

63 89,35 81,86 91,24 92,07 90,81 8,04 9,31

10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

820.000.000 510.000.000 749.275.000 575.000.000 405.000.000 775.697.315 431.534.122 568.932.150 437.884.950 329.684.725 94,60 84,61 75,93 76,15 81,40 (10,93) (15,07)

11 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya 775.000.000 750.000.000 515.000.000 365.000.000 635.000.000 563.162.900 588.556.725 383.580.690 317.764.060 579.838.492 72,67 78,47 74,48 87,06 91,31 2,57 8,75

12

Program Perencanaan

Prasaranan Wilayah dan Sumber Daya Alam

332.500.000 330.000.000 675.000.000 525.000.000 400.000.000 306.694.600 261.823.000 412.441.400 450.776.900 334.814.900 92,24 79,34 61,10 85,86 83,70 14,44 6,62

13 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi 100.000.000

92.843.900

92,84

(100,00)

14 Program Perencanaan tata

Ruang 181.500.000 250.000.000 500.000.000

250.000.000 165.819.600 196.480.500 367.001.590

130.604.335 91,36 78,59 73,40

52,24 12,58 1,76

15 Program Penataan daerah

Otonomi Baru

100.000.000

74.580.000

74,58

16 Program Perbaikan gizi masyarakat

40.000.000

39.960.000

99,90

Page 467: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

N

o Program

Kondisi

Awal 2011

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

17 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

150.000.000

124.537.450

83,02

18 Program penguatan kelembagaan pengarustamaan

gender dan anak

75.000.000

73.910.500

98,55

19

Program penciptaan iklim

usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

250.000.000

195.950.750

78,38

Total 5.077.128.000 5.183.730.000 6.227.795.000 4.969.531.000

4.315.086.896 4.181.992.323 4.925.963.156 4.273.605.142

84,99 80,68 79,10 86,00

(24,49) (24,63)

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.5 dan 2.6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa

program kegaiatan yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

Misalnya : Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang hanya ada pada tahun 2012, Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam yang hanya ada pada tahun 2016, dan lain lain.

Page 468: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi

pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun

mendatang.

a. Banyaknya peraturan yang harus dipedomani dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Adanya tuntutan penyediaan dokumen perencanaan yang

inovatif, kreatif dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah.

c. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dan

mendapatkan akses terhadap informasi pembangunan daerah.

d. Adanya persaingan antar daerah baik regional maupun

nasional dalam mengembangkan potensi daerah.

e. Tuntutan akan konsistensi antar dokumen perencanaan baik

tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan perangkat

daerah.

f. Pemenuhan terhadap pemecahan masalah daerah yang

membutuhkan sumber-sumber pendanaan alternatif diluar

APBD Kabupaten Banjarnegara yang sangat kompetitif.

g. Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan daerah

yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan

pengembangan.

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi

pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun

mendatang.

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman

perencanaan pembangunan di daerah.

b. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan

untuk mendukung penyediaan data dan informasi.

c. Potensi pembiayaan keuangan dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Swasta, NGO maupun lembaga donor

yang makin terbuka sebagai akibat dari penerapan SDG’s.

Page 469: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

d. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan daerah sehingga memicu para

perencana untuk menyusun dokumen perencanaan yang

berorientasi kepada pemecahan masalah.

e. Peluang untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-

masalah di tingkat regional, seperti BARLINGMASCAKEB.

f. Peran CSR yang makin menguat dalam mendukung

pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten

Banjarnegara.

g. Meningkatnya peran perguruan tinggi sebagai mitra di dalam

penelitian dan pengembangan.

Page 470: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Baperlitbang

Sumber daya Baperlitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia

(SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar

pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan

fungsi pelayanan perangkat daerah, maka ada beberapa permasalahan

yang dihadapi oleh dinas selama 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu :

1. Sekretariat

a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan

Peneliti yang memadai;

c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang

perencanaan pembangunan daerah;

d. Belum optimalnya koodinasi antar bagian di Baperlitbang

e. Belum semua SDM memahami regulasi perencanaan

penganggaran

f. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi

g. Belum optimalnya pengelolaan aset di Baperlitbang

h. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

lingkungan Baperlitbang

i. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan

Renja).

j. Belum tepat waktu dalam pelaporan keuangan

k. Belum optimalnya penyediaan bahan-bahan bagi pelayanan

administratif

Page 471: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

2. Bidang Ekonomi

a. Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti

b. Adanya amanat peraturan perundang-undangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan multi sektor bidang

ekonomi

c. Belum optimalnya fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif

dan pengembangan ekonomi lokal

d. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah untuk

meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing, serta

strategi branding UKM dan IKM

e. Belum tersedianya perencanaan dalam pengembangan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan, serta pengembangan wisata.

f. Belum optimalnya koordinasi bidang ekonomi dalam meningkatan

kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas (Renja, KUA

PPAS) di masing-masing perangkat daerah yang dibina.

3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

a. Belum tercapaiannya kinerja penanggulangan kemiskinan sesuai

target.

b. Belum semua Desa Target TMMD tersentuh Program TMMD

c. Belum optimalnya koordinasi bidang Pemkesos dalam

meningkatan kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas

(Renja, KUA PPAS) di masing-masing perangkat daerah yang

dibina.

d. Penyediaan data Pendidikan Untuk Semua (PUS) tidak sesuai

dengan target waktu yang ditetapkan.

e. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang pendidikan

sesuai kebutuhan.

f. Masih kurangnya kualitas monitoring, evaluasi dan pengawasan

distribusi serta peredaran garam beryodium.

g. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang kesehatan

sesuai kebutuhan.

h. Belum semua dokumen perencanaan responsif gender.

Page 472: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Belum optimalnya informasi dan implementasi perencanaan

pengembangan wilayah

b. Belum optimalnya perencanaan kawasan strategis kabupaten

yang memberikan multiplier effect terhadap pengembangan

wilayah disekitarnya

c. Belum tersedianya database potensi wilayah secara detail

d. Belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah, sehingga

terjadi disparitas/ kesenjangan pembangunan wilayah utara dan

selatan

e. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas teknis dalam

penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah

f. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang

(struktur dan pola ruang) dalam pengembangan wilayah

g. Masih tumpang tindih kewenangan penyusunan dokumen

perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan

dinas teknis

h. Belum tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

sumberdaya alam.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program

a. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan, perencanaan

pembangunan daerah

b. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan dan

penganggaran

c. Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana.

d. Masih belum terintegrasinya hasil musrenbang desa dan

kelurahan dalam e-planning and e-budgeting.

e. Belum tersedianya Rencana Induk Kelitbangan.

f. Belum optimalnya penyelenggaraan kerjasama

g. Belum banyak institusi (OPD) yang mengusulkan penelitian

untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan.

h. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan perencanaan bidang

penelitian

i. Belum optimalnya koordinasi dengan perguruan tinggi dalam

penyelenggaraan penelitian

Page 473: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

j. Belum optimalnya pelayanan rekomendasi ijin penelitian.

k. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan

penelitian

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan

periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Baperlitbang yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

a. Visi

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 - 2022, Visi pembangunan daerah jangka

menengah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, adalah :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui

penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana

terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Yang Bermartabat

Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya

harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi

setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga

menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama

bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan

kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap

warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai

manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain

baik di level regional maupun nasional secara terhormat.

Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya

Page 474: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Yang Sejahtera

Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya

aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi,

sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu

keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan

pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-

hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk

mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah

pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi

harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena

pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan

produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok

visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi

kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari

berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu

dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan,

sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada

kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan

meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui

peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan

dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus

dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan

dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel 3.1

memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Page 475: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

Tabel. 3.1 Perumusan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO POKOK VISI MISI

1

Kabupaten

Banjarnegara menjadi

Kabupaten yang bermartabat

Pemenuhan

hak dasar

Mewujudkan tata

kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai

dan demokratis

Mewujudkan

kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan cakupan menuhan hak dasar

2 Kabupaten Banjarnegara menjadi

Kabupaten yang sejahtera

Peningkatan kualitas pelayanan

pemerintahan

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif,

transparan dan akuntabel dengan tenaga

profesional

Peningkatan

perekonomian masyarakat berbasis

sektor unggulan dengan tetap

menjaga kualitas

lingkungan hidup

Mewujudkan

pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada

pengembangan ekonomi kerakyatan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah

Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka Baperlitbang sebagai salah

satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara, dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya memiliki peran penting mendukung pencapaian misi

pertama.

Sedangkan analisis Permasalahan, faktor pendorong dan

faktor penghambat dalam peningkatan kinerja pelayanan

Baperlitbang dalam upaya mendukung pencapaian misi tersebut

dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Page 476: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

Tabel 3.2 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Uraian Permasalahan

Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi: Mewujudkan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan berdasarka

n konsep tata kelola yang baik

Tidak adanya inventarisasi dan tindak

lanjut dari hasil

penelitian-penelitian yang bisa

dijadikan pijakan penyelenggara

an pemerintahan

yang baik.

Belum optimalnya kapasitas,

kualitas, kuantitas

dan pemerataan SDM dalam

pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; Belum

tersedia SDM dengan jabatan

fungsional Perencana

dan Peneliti yang memadai;

Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten

Banjarnegara; Peraturan

Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitan dan Pengembangan

Kabupaten Banjarnegara;

Lembaga

strategis perencanaan yang memiliki

kewenangan koordinatif;

Banyak pegawai dengan tingkat

pendidikan Sarjana dan

sebagian Pasca Sarjana;

Komitmen dan

etos kerja pegawai yang tinggi;

Sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

Page 477: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2017-2022

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah: ”Menjadi

Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas,

Sinergis, dan Kredibel”. Pengertian kata berkualitas, sinergis dan

kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai

berikut.

1. Berkualitas: perencanaan yang dihasilkan menjadi

acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam

menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan

kegiatannya masingmasing; dan kelembagaan menerapkan

prinsip-prinsip good and clean governance.

2. Sinergis: produk perencanaan dan penganggaran yang

dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor,

antara pusat dan daerah, dan antardaerah.

3. Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas

pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based

dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan

(delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke

depan.

Dalam rangka mencapai visi, misi Kementerian

PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan,

penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan

nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu,

antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap

program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/

Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan

nasional; dan

3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang

baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Page 478: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung

pelaksanaan Misi ke-1 dan Misi ke-2. Tujuan dan sasaran

Kementerian PPN/Bappenas pada misi ke-1 dan Misi ke-2 yaitu:

Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas,

sinergis, dan kredibel, dengan sasaran: Terwujudnya perencanaan

pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”,

yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur

dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan

rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) %

rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang

ditindaklanjuti K/L.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor

Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan

Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.3

Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan

Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Uraian Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Visi:

”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan

Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan

Kredibel”.

Tujuan: Mewujudkan perencanaan

pembangunan nasional yang

berkualitas, sinergis, dan kredibel.

Sasaran: Terwujudnya perencanaan

pembangunan nasional yang

berkualitas, sinergis,

Belum

optimalnya kapasitas, kualitas,

kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi;

Belum tersedia SDM

dengan jabatan fungsional

Perencana dan Peneliti yang

memadai;

Peraturan

Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Peraturan Bupati Nomor 81

Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi serta Tata Kerja

Badan

Page 479: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

Uraian Permasalahan

Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

dan kredibel”, yaitu terlaksananya

rencana pembangunan nasional yang

diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan

nasional dengan rencana kerja K/L

dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) %

rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.

Perencanaan, Penelitan dan

Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;

Lembaga strategis perencanaan

yang memiliki kewenangan

koordinatif; Banyak pegawai

dengan tingkat

pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca

Sarjana; Komitmen dan

etos kerja pegawai yang tinggi;

Sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

3.3.2 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri

Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan

Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah

dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri,

yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan

memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,

kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,

serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan

pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

Page 480: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan

keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan

antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran

dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan

efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan

berpihak kepada rakyat.

Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3 yang terkait

dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

adalah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai

adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri

terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah Meningkatkan

kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional, melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan

antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Page 481: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor

Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran

Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.4 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi,

tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Uraian Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Visi Kementerian

Dalam Negeri yaitu : “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik,

Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi

Bangsa”. Misi ke-2:

Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

umum melalui harmonisasi

hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta

meningkatkan pendayagunaan

administrasi kependudukan.

Tujuan Kementerian

Dalam Negeri pada Misi ke-3:

Belum

optimalnya koordinasi

pelaksanaan, perencanaan pembangunan

daerah Belum

optimalnya

keselarasan antar dokumen

perencanaan dan penganggaran.

Belum optimalnya fasilitasi dalam

pengembangan ekonomi kreatif

dan pengembangan ekonomi lokal

Belum optimalnya

pengembangan potensi ekonomi daerah untuk

meningkatkan nilai tambah, kualitas dan

daya saing, serta trategi

branding UKM dan IKM

Belum

optimalnya perencanaan

kawasan strategis

Belum

optimalnya kapasitas,

kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

Belum tersedia SDM dengan jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti yang

memadai;

Peraturan

Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016

tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banjarnegara

; Peraturan

Bupati

Nomor 81 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan, Penelitan dan

Pengembangan

Kabupaten Banjarnegara;

Lembaga strategis

perencanaan yang

Page 482: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

Uraian Permasalahan

Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

a. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan

di Daerah. Sasaran yang

ingin dicapai adalah:

b. Meningkatnya

kualitas pelaksanaan otonomi daerah

untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat dan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah;

c. Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik dalam penyelenggaraa

n pembangunan daerah;

d. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

di daerah.

kabupaten yang memberikan

multiplier effect terhadap pengembangan

wilayah disekitarnya

memiliki kewenangan

koordinatif; Banyak

pegawai

dengan tingkat pendidikan

Sarjana dan sebagian

Pasca Sarjana;

Komitmen

dan etos kerja pegawai yang

tinggi; Sarana dan

prasarana kerja yang memadai.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah adalah "Profesional,

Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."

Page 483: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang

perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda Provinsi

Jawa Tengah secara proaktif berperan dalam menentukan arah

pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan

analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan

koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta

menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang

merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;

2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan

statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif

pemangku kepentingan;

5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan

inovatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan

misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013 – 2018,

dijabarkan dengan fokus pada :

a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;

b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;

c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan

statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;

d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif

pemangku kepentingan;

e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan

inovatif.

Page 484: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor

Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan

Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Page 485: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

Tabel 3.5 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan dan sasaran

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

a. Meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas SDM; b. Mewujudkan

sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;

c. Mewujudkan pengelolaan sistem database

perencanaan dan statistik daerah

yang akurat berbasis teknologi

informasi; d. Meningkatkan

kualitas perencanaan serta koordinasi

internal, horisontal, dan vertikal dengan

melibatkan secara aktif

pemangku kepentingan;

e. Meningkatkan

kualitas pengendalian, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan pembangunan yang terpadu

dan inovatif.

Belum optimalnya

koordinasi pelaksanaan,

perencanaan pembangunan daerah

Belum optimalnya keselarasan antar

dokumen perencanaan dan

penganggaran. Belum

optimalnya

fasilitasi dalam pengembangan

ekonomi kreatif dan pengembangan

ekonomi lokal Belum

optimalnya

pengembangan potensi ekonomi

daerah untuk meningkatkan nilai tambah,

kualitas dan daya saing, serta trategi branding

UKM dan IKM Belum

optimalnya perencanaan kawasan strategis

kabupaten yang memberikan

multiplier effect terhadap pengembangan

wilayah disekitarnya

Belum optimalnya

kapasitas, kualitas,

kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

Belum tersedia SDM

dengan jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti

yang memadai;

Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara;

Peraturan Bupati

Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan

, Penelitan dan Pengembang

an Kabupaten

Banjarnegara;

Lembaga

strategis perencanaan

yang memiliki kewenangan

koordinatif; Banyak

pegawai

dengan tingkat

pendidikan

Page 486: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

Tujuan dan

sasaran

Permasalahan

Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

Sarjana dan sebagian

Pasca Sarjana;

Komitmen

dan etos kerja pegawai yang

tinggi; Sarana dan

prasarana kerja yang memadai.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu

kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Baperlitbang ditentukan dengan metode

diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Baperlitbang. Dari diskusi

tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu stretegis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

2. Belum optimalnya kualitas perencanaan multi sektor di bidang

ekonomi.

3. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang pemkesos yang

sesuai kebutuhan.

4. Belum optimalnya perencanaan, penataan infrastruktur dan

pengembangan wilayah, sehingga terjadi disparitas pembangunan

wilayah utara dan selatan.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan

pengembangan.

6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Baperlitbang.

7. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Baperlitbang.

Page 487: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff.

Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian

tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas;

2. Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah;

3. Terwujudnya Pelayanan Prima.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakanya dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Rumusan sasaran hendaknya memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan;

2. Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah;

3. Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah;

4. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan .

2. Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah

Tujuan 2. Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan

daerah.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah

Page 488: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah.

Tujuan 3. Terwujudnya Pelayanan Prima.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah

meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Page 489: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Kond

isi

Awal

2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Tersusunya dokumen

perencanaan

yang

berkualitas

Meningkatnya Keselarasan

dokumen perencanaan

persentase

keselarasan antar

dokumen

perencanaa

n

pembangun

an daerah

% 90 91 92 93 94 94

Program Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase keselarasan

program

RKPD, KUA

PPAS dan

Renstra dengan

RPJMD

% 85 90 91 92 93 94 94

Penyusunan

RKPD

Dokumen

RKPD

dokume

n 85 2 2 2 2 2 2

Penyusunan KUA

dan PPAS

Dokumen KUA

dan PPAS

dokume

n 2 2 2 2 2 2 2

Evaluasi RKPD Laporan Akhir

Evaluasi RKPD

dokume

n 2 1 1 1 1 1 1

Penyusunan RPJMD

Dokumen RPJMD 2022 -

2027

dokumen

1 0 0 0 0 1 1

Penyusunan

Review RPJMD

Dokumen

Review RPJMD

dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Penyusunan Raperda dokume 2 0 0 1 0 1 1

Page 490: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

Raperda RPJMD RPJMD 2022-

2027 dan Review RPJMD

2017-2022

n

Pengembangan e

planing dan e

budgeting

e planing yang

terintegrasi e

budgeting

dokume

n 1 1 1 1 1 1 1

Program Program

pengembangan data/informasi

prosentase

data base dan informasi yang

tersedia

% 85 0,9 0,95 1 1 1 1

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

Sektoral dan DAK

Laporan Akhir

Monev

Kegiatan

Sektoral dan

DAK

dokume

n 1 1 1 1 1 1 1

Pendamping penyusunan

profil daerah

jumlah dokumen data

informasi

pembangunan

daerah

dokume

n 2 2 2 2 2 2 2

Meningkatnya

capain kinerja pembangunan

daerah

Persentase

capaian indikator

kinerja

RPJMD

% 70 75 80 85 100 100

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan SDA

Persentase

capaian

kinerja

bidang/urusan Prasarana

Wilayah

% 70 70 75 80 85 100 100

Kajian pola

penggunaan

lahan Kab.

Banjarnegara

Dokumen

kajian pola

penggunaan

lahan Banjarnegara

dokume

n 0 1 0 0 0 0 0

Pemetaan geologi Peta geologi dokume 0 1 0 0 0 0 0

Page 491: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

kawasan dataran

tinggi Dieng

kawasan

dataran tinggi Dieng

n

Penyusunan

neraca sumber

daya alam spasial

daerah

Dokumen

neraca sumber

daya alam

spasial daerah

dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Kajian

pengembangan jalan

Banjarkebuka

(Banjar-

Kebumen-

Pekalongan)

Dokumen

kajian pengembanga

n jalan

Banjarkebuka

dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Penyusunan

buku saku infrastruktur dan

penataan ruang

Buku saku

infrastruktur dan penataan

ruang

dokumen

0 1 0 0 0 0 0

Penyusunan

RPIJM (Rencana

Program Investasi

Jangka Menengah)

Dokumen

RPIJM dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Program

perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat

tumbuh

Persentase

capaian

kinerja

bidang/urusa

n Prasarana

Wilayah

% 43 70 75 80 85 100 100

Kajian infrastruktur

kawasan strategis

Dokuman kajian

infrastruktur

kawasan

strategis

dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Optimalisasi

perencanaan pengembangan

wilayah

terlaksananya

koordinasi perencanaan

pengembanga

Bulan 0 0 12 12 12 12 12

Page 492: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

n wilayah

Penyusunan

master plan Kota Purwareja-

Klampok

Dokumen

master plan Kota

Purwareja-

Klampok

dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Penyusunan

master plan

drainase

Dokumen

master plan

drainase

dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Program perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

Persentase capaian

kinerja

bidang/urusa

n Prasarana

Wilayah

% 43 70 75 80 85 100 100

Asistensi

pengembangan kota

asistensi

pengembangan kota

bulan 0 0 12 12 12 12 12

Optimalisasi

pokja AMPL

adanya

koordinasi

pokja AMPL

bulan 12 12 12 12 12 12 12

Penyusunan

master plan

infrastruktur perkotaan

Dokumen

master plan

infrastruktur perkotaan

dokume

n 1 1 0 0 0 0 0

Koordinasi

pengembangan

kota dan

penanganan

perumahan

koordinasi

pengembanga

n kota dan

penanganan

perumahan

Bulan 0 0 12 12 12 12 12

Program

pengembangan

wilayah

perbatasan

Persentase

capaian

kinerja

bidang/urusa

n Prasarana

Wilayah

% 43 60 65 70 75 75 75

Penyusunan perencanaan

Dokumen perencanaan

dokumen

- 1 2 2 2 2 2

Page 493: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

pengembangan

perbatasan

pengembanga

n perbatasan

Laju Pertumbuha

n Ekonomi

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Persentase capaian

kinerja

bidang/urusa

n Ekonomi

% 55 70 75 80 85 100 100

Laju Inflasi

Kabupaten

Perencanaan

pengembangan ekonomi lokal

adanya

dokumen pengembanga

n ekonomi

lokal

dokume

n/ rekomen

dasi

1 0 1 1 1 1 1

PDRB per

Kapita

FS Sarana dan

Prasarana

Fasilitas Umum

dokumen

fasilitas umum

dokume

n/

rekomen

dasi

11 1 0 1 0 1 1

Indek Kerimpanga

n Wiliamson

Pengembangan ekonomi hijau

GE-lama I

dokumen pengembanga

n ekonomi

hijau

dokumen/

rekomen

dasi

1 1 1 1 1 1 1

Kontribusi

UKM

terhadap PDRB

Forum

pengenmbangan

FEDEP

Forum

Pengembanga

n Ekonomi (FEDEP)

dokume

n/

rekomendasi

1 1 1 1 1 1 1

Pertumbuha

n Sektor

Industri

Pendamping

FEDEP

Pemantapan

re-organisasi

pengurus

FEDEP

dokume

n/

rekomen

dasi

1 1 1 1 1 1 1

Pertumbuha

n Sektor Perdaganga

n

Penyusunan

Indikator ekonomi daerah

dokumen

indikator ekonomi

daerah

dokume

n/ rekomen

dasi

0 1 1 1 1 1 1

Penyusunan dan

perencanaan

pengembangan

destinasi wisata

kreatif Kab.

pengembanga

n destinasi

wisata kreatif

dokume

n/

rekomen

dasi

0 1 0 0 0 1 1

Page 494: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

Banjarnegara

Perencanaan dan

penyusunan kajian tindak

ketahanan

pangan

kajian tindak

ketahanan pangan

dokumen/

rekomen

dasi

0 0 1 0 0 0 0

Kajian

pengembangan

potensi ekonomi kreatif

Kajian

pengembanga

n potensi ekonomi

kreatif

dokume

n/

rekomendasi

0 0 1 0 0 1 1

Perencanaan dan

pengembangan

kerjasama dunia

usaha/ekonomi

pengembanga

n kerjasama

dunia

usaha/ekonomi

dokume

n/

rekomen

dasi

0 1 0 1 0 1 1

Penyusunan dan

kajian FS

komoditas

unggulan daerah

kajian FS

komoditas

unggulan

daerah

Dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Penyusunan RAD

pangan dan gizi

Jumlah

dokumen RAD pangan dan

gizi

Dokumen

0 0 0 1 0 1 1

Penyusunan

Review Rencana

Induk

Kepariwisataan

Jumlah

dokumen

Review

Rencana

Induk Kepariwisataa

n

Dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Penyusunan

Rencana Induk

Pengembangan

Kawasan Industri

Jumlah

dokumen

Rencana

Induk Pengembanga

n Kawasan

Dokume

n 0 0 0 0 1 0 0

Page 495: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

Industri

Penyusunan

Rencana Pengembangan

Infrastuktur

Pasar Tradisional

Jumlah

Rencana Pengembanga

n Infrastuktur

Pasar

Tradisional

Dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Penyusunan

Grand Desain Pengembangan

Agrowisata

Jumlah

dokumen Grand Desain

Pengembanga

n Agrowisata

Dokumen

0 0 0 0 1 0 0

Penyusunan

rencana induk

pengembangan

kebudayaan

Jumlah

rencana induk

pengembanga

n kebudayaan

Dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Penyusunan Masterplan

Pengembangan

Penanaman

Modal

Jumlah Masterplan

Pengembanga

n Penanaman

Modal

Dokume

n 0 0 1 0 0 0 0

Penyusunan RAD

Ecowisata

Jumlah

Dokumen RAD Ecowisata

Dokume

n 0 0 0 1 0 0 0

Persentase

Penduduk

Miskin

%

17

s.d.

16,5

16,4

s.d.

15,8

15,8

s.d.

15,2

15,2

s.d.

14,6

14,6

s.d.

14

14,6 s.d.

14

Program

Perencanaan

Sosial dan Budaya

Persentase

capaian

kinerja bidang/urusa

n Pemkesos

% 38,4

6

61,5

4

68,2

3

72,8

5

79,4

5 79,45

Persentase

Program yang

mendukung

penurunan

angka kemiskinan

% 38% 38% 39% 39% 40% 40%

Page 496: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

Kegiatan

penunjang program

penanggulangan

kemiskinan

Tersediannya

dokumen SPKD perode

2021-2026

dok 0 0 0 1 1 1 1

Jumlah

pertemuan

koordinasi TKPKD

kali 0 7 7 7 7 7 7

Kegiatan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Tersedian dok

laporan

Lp2KD setiap

tahun

dok 0 1 1 1 1 1 1

Kegiatan

Asistensi TMMD

Dok renum

TMMD dok 0 1 1 1 1 1 1

Kegiatan

pendidikan untuk semua

updating data

PUS kali 1 6 6 6 6 6 6

Kegiatan

Penunjang PUS

dok pelaporan

PUS dok 1 1 1 1 1 1 1

Penyusunan

kajian indeks

biaya pendidikan

dasar

dok kajian

indeks biaya

pendidikan

dasar

dok 0 0 0 1 0 0 0

Kajian Roadmap Rata-rata lama

sekolah

dok roadmap dok 0 0 0 0 1 0 0

Kajian

Pengembangan

sekolah inklusi

dok kajian

pengembanga

n sekolah

inklusi

dok 0 0 0 1 0 0 0

Pengembangan kelembagaan

vokasi di

Kecamatan

dok pengembanga

n

kelembagaan

vokasi

dok 0 0 1 0 0 0 0

Kegiatan GAKI Tersedia data

GAKI melalui dok 1 1 1 1 1 1 1

Page 497: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

SIMGAKI

jumlah titik

pantau pengawasan

titik 0 6 6 6 6 6 6

Jumlah

petugas

internal GAKI

yang dilatih

orang 35 35 35 35 35 35 35

Kegiatan

penyusunan analisa AKI AKB

Dok Analisa

AKI dan AKB dok 0 0 1 0 0 0 0

Program

Pengarusutamaa

n Gender dan

Anak

Persentase

capaian

kinerja

bidang/urusa

n Pemkesos

% 0 38% 44% 49% 54% 59% 59%

Kegiatan

Asistesni PPRG

Jumlah OPD

yang menyusun

analisi Gender

(GBS,

GAP/PROBA)

OPD 0 22 22 22 22 22 22

Jumlah orang

yang memliki kapasitas

SIGA

orang 22 22 22 22 22 22 22

2

Terwujudnya

Inovasi yang

mendukung pembangunan

daerah

Meningkatnya

jumlah

penelitian & inovasi daerah

Presentase

peningkatan

jumlah

penelitian dan inovasi

yang

terjaring

% 0,7 0,75 0,8 0,85 90% 90%

Program Program

Kerjasama

Pembangunan

prosentase

Kerjasama

dengan

perguruan tinggi yang

% 100

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 498: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

ditindaklanjuti

Kerjasama

perguruan tinggi

jumlah

pelaksanaan KKN

jumlah 6 8 9 10 11 12 12

Program Program

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah

Persentase

Hasil Kegiatan

KeLitbangan

yang

dimanfaatkan Stakeholder

yang dijadikan

Rumusan

Kebijakan

% 70% 75% 80% 85% 90% 90%

Pembinaan dan

pengembangan

jaringan kelitbangan

Jumlah

Dokumen RIK paket - 1 0 0 0 0 0

Jumlah

Dokumen

Rencana Aksi

Tahunan

Kelitbangan

paket - 2 3 3 3 4 4

Pengembangan sistem inovasi

daerah

Jumlah Dokumen

Roadmap

Sistim Inovasi

Daerah

paket - 1 0 0 0 0 0

Jumlah

terfasiltasinya

Pemenang Lomba

Krenova

orang 2 3 4 4 4 5 5

Tersusunnya

Riset Unggulan

Daerah

Terbentuk

Dewan Riset

Daerah

dok - 1 0 0 0 0 0

Jumlah Riset

Unggulan Daerah yang

unit - 2 3 4 4 5 5

Page 499: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

dilaksanakan

Fasilitasi

Dewan Riset Daerah

keg - 2 2 3 3 4 4

Penyusunan

Kajian

Pembangunan

Daerah

Aplikasi Data

Base

Kelitbangan

tersusun

paket - 0 1 0 0 0 0

Aplikasi

Pelayanan Rekomendasi

Ijin Penelitian

tersusun

paket - 0 1 0 0 0 0

Jumlah

Rekomendasi

Penelitian

unit - 400 450 500 550 600 600

3 Terwujudnya Pelayanan

Prima

Meningkatnya Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Skor/Nilai

SKM skor 81 82 83 84 85 85

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

Tercukupinya

kebutuhan

untuk pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

pembayaran

listrik, air,

internet dan telepon

Bulan 12 12 12 12 12 12 12

penyediaan jasa

administrasi

keuangan

terpenuhinya

kebutuhan

pembayaran

pengelola

APBD SKPD

Bulan 12 12 12 12 12 12 12

penyediaan peralatan dan Bulan 12 12 12 12 12 12 12

Page 500: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

peralatan dan

perlengkapan kantor

perlengkapan

kantor

penyediaan

bahan logistik

kantor

bahan logistik

kantor dan

terfalitasinya

perjalanan

dinas

Bulan 12 12 12 12 12 12 12

penyediaan jasa administrasi

perkantoran

(PTT), ( Jasa

Tenaga

pendukung

operasional kantor/THL)

terpenuhinya gaji PTT dan

THL

Bulan 12 12 12 12 12 12 12

Program

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persentase

sarna

prasarana

dalam kondisi

baik

% 100 100 100 100 100 100 100

pengadaan perlengkapan

gedung kantor

perlengkapan gedung kantor Paket 0 1 1 1 1 1 1

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

terpeliharanya

kondisi

gedung kantor

Bulan 12 12 12 12 12 12 12

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 12

Program

Peningkatan

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan

Persentase

aparatur

perencanaan

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

% 100 100 100 100 100 100 100

Page 501: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

Daerah

Peningkatan

kemampuan

teknis aparat perencana

Jumlah

aparatur

baperlitbang yang

mengikuti

kegiatan

peningkatan

kemampuan

teknis

Orang 0 15 15 15 10 5 5

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Persentase keselarasan

antar

dokumen

internal

Baperlitbang

% 70 75 100 100 100 100 100

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

LKjIP, PK, RKT, POK,

RKA, RKO,

Renja ,DPA,

DPPA. LRA,

Neraca dan

CaLK.

Dok 13 13 13 14 14 14 14

Dokumen Renstra, LKPJ

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase

capaian Aksi

PPK

% 85 85 85 85 85 85 85

Rencana Aksi

Daerah (AD)

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

laporan

pelaksanaan

dokumen Rencana Aksi

Pencegahan

dok 4 4 4 4 4 4 4

Page 502: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

dan

Pemberantasan Korupsi

Page 503: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran

Baperlitbang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan melalui

intensitas koordinasi antar OPD dan Bidang; intensitas verifikasi

dan konsultasi dengan OPD dan bidang; Intensitas monitoring dan

Evaluasi

2. Meningkatkan kualitas dok perencanaan pemkesos melalui

penyusunan dokumen sesuai dengan ketentuan, penigkatan

kapasitas OPD yang menjadi tanggungjawab pemkesos, dan

menindaklanjuti dokumen perencanaan kedalam dokumen

pelaksanaan kegiatan diOPD

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui

kajian sesuai kebutuhan OPD, rekomendasi /isi kajian yang dapat

menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengakomodir

kebutuhan PD dan masyarakat pembangunan ekonomi

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur

dan pengembangan wilayah melalui peningkatan koordinasi dengan

OPD teknis, pengembalian fungsi perencanaan pembangunan

kepada bappelitbang, penyusunan kajian, penyusunan data base

infrastruktur dan pengembangan wilayah

5. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan Yang Berkualitas

melalui Peningkatan kualitas dan jumlah yang digunakan sebagai

dasar penyusunan kegiatan untuk OPD penjaringan gagasan

kepada OPD, penerbitan SE bupati agar kegiatan yang disusun

berdasarkan hasil penelitian.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas

SDM, peningkatan koordinasi antar bidang, perluasan akses

informasi, pemeliharaan aset-aset, penyediaan sarana dan

prasarana pendukung, penyediaan bahan-bahan perencanaan,

akuntabilitas pelaporan keuangan tepat waktu, dan meningkatkan

aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

Page 504: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja)

dengan RPJMD dan RKPD, penyusunan panduan menyusun

Renstra dan Renja, sinkronisasi program kegiatan antar bidang,

penyusunan sistem data, penguatan SDM perencana dan workshop

telaah Renstra dan Renja lebih awal

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas keselarasan antar dokumen perencanaan

dengan fokus pada dokumen APBD dengan RKPD dan RKPD dengan

RPJMD.

2. Penyusunan dokumen pemkesos difokuskan pada dokumen

perencanaan pemkesos yang strategis

3. Peningkatan kualitas dokumen pembangunan ekonomi dengan

fokus pada pertanian dan pangan, pengembangan duania usaha

dan pariwisata.

4. Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan daerah dengan

fokus pada peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan

pengembangan wilayah

5. Meningkatkan jumlah penelitian yang digunakan sebagai dasar

penysunan kegiatan dengan fokus pada OPD teknis yang

mengampu prioritas

6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada penguatan

sumberdaya manusia khususnya ketersediaan aparatur fungsional

perencana dan peneliti.

7. Peningkatan kualitas dokumen peerencanaan dan pelaporan dengan

fokus pada keselarasan antara dokumen Renstra dengan RPJMD

dan Renja dengan RKPD serta dokumen pelaporan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 5.1

Page 505: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Baperlitbang

Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tersusunya dokumen perencanaan yang berkualitas

Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan

Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan melalui intensitas koordinasi antar OPD dan Bidang; intensitas verifikasi dan konsultasi dengan OPD dan bidang; Intensitas monitoring dan Evaluasi

Peningkatan kualitas keselarasan antar dokumen perencanaan dengan fokus pada dokumen APBD dengan RKPD dan RKPD dengan RPJMD.

Meningkatkan kualitas dok perencanaan pemkesos melalui penyusunan dokumen sesuai dengan ketentuan, penigkatan kapasitas OPD yang menjadi tanggungjawab pemkesos, dan menindaklanjuti dokumen perencanaan kedalam dokumen pelaksanaan kegiatan diOPD

Penyusunan dokumen pemkesos difokuskan pada dokumen perencanaan pemkesos yang strategis

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian sesuai kebutuhan OPD, rekomendasi/ isi kajian yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengakomodir kebutuhan PD dan masyarakat pembangunan ekonomi

Peningkatan kualitas dokumen pembangunan ekonomi dengan fokus pada pertanian dan pangan, pengembangan duania usaha dan pariwisata.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui peningkatan

koordinasi dengan OPD teknis, pengembalian fungsi perencanaan pembangunan kepada bappelitbang, penyusunan kajian, penyusunan data base infrastruktur dan pengembangan wilayah

Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas

perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Page 506: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) dengan RPJMD dan RKPD, penyusunan panduan menyusun Renstra dan Renja, sinkronisasi program kegiatan antar bidang, penyusunan sistem data, penguatan SDM perencana dan workshop

telaah Renstra dan Renja lebih awal

Peningkatan kualitas dokumen peerencanaan dan pelaporan dengan fokus pada keselarasan antara dokumen Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD serta dokumen pelaporan keuangan.

Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah

Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas melalui Peningkatan kualitas dan jumlah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan untuk OPD; penjaringan gagasan kepada OPD, penerbitan SE bupati agar kegiatan yang disusun berdasarkan hasil penelitian.

Meningkatkan jumlah penelitian yang digunakan sebagai dasar penysunan kegiatan dengan fokus pada OPD teknis yang mengampu prioritas

Terwujudnya Pelayanan Prima

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar bidang, perluasan akses informasi, pemeliharaan aset-aset, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan bahan-bahan perencanaan, akuntabilitas pelaporan keuangan tepat waktu, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada penguatan sumberdaya manusia khususnya ketersediaan aparatur fungsional perencana dan peneliti.

Page 507: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan RKPD

b. Penyusunan KUA dan PPAS

c. Evaluasi RKPD

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektoral dan DAK

e. Penyusunan RPJMD

f. Penyusunan Review RPJMD

g. Penyusunan Raperda RPJMD

h. Pengembangan e planing dan e budgeting

2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Kegiatan penunjang program penanggulangan kemiskinan

b. Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan

c. Kegiatan Asistensi TMMD

d. Pembinaan OPD terkait dalam penyusunan kualitas Renja, dan

KUA PPAS

e. Kegiatan pendidikan untuk semua

f. Kegiatan Penunjang PUS

g. Penyusunan kajian indeks biaya pendidikan dasar

h. Kajian Roadmap Rata-rata lama sekolah

i. Kajian Pengembangan sekolah inklusi

j. Pengembangan kelembagaan vokasi di Kecamatan

k. Kegiatan GAKI

l. Kegiatan penyusunan analisa AKI AKB

m. Kegiatan Asistesni PPRG

Page 508: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Perencanaan pengembangan ekonomi lokal

b. FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

c. Pengembangan ekonomi hijau GE-lama I

d. Forum pengenmbangan FEDEP

e. Pendamping FEDEP

f. Penyusunan Indikator ekonomi daerah

g. Penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata

kreatif Kab. Banjarnegara

h. Perencanaan dan penyusunan kajian tindak ketahanan pangan

i. Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif

j. Perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia

usaha/ekonomi

k. Penyusunan dan kajian FS komoditas unggulan daerah

l. Penyusunan RAD pangan dan gizi

m. Penyusunan Masterplan pengembangan ekonomi kreatif

n. Penyusunan Masterplan ketenagakerjaan

o. Penyusunan Review Rencana Induk Kepariwisataan

p. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri

q. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastuktur Pasar

Tradisional

r. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Komoditas per

Kecamatan

s. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Agrowisata

t. Penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan

u. Penyusunan Cetak Biru (Masterplan) Pengembangan Penanaman

Modal

v. Penyusunan RAD Ecowisata

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

a. Kajian pola penggunaan lahan Kab. Banjarnegara

b. Pemetaan geologi kawasan dataran tinggi Dieng

c. Masterplan infrastruktur perkotaan

d. Penyusunan neraca sumber daya alam

e. Kajian pengembangan jalan Banjarkebuka (Banjar-Kebumen-

Pekalongan)

Page 509: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

f. Penyusunan buku saku infrastruktur dan penataan ruang

g. Penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka

Menengah)

5. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

a. Kajian infrastruktur kawasan strategis

b. Optimalisasi perencanaan pengembangan wilayah

c. Penyusunan master plan Kota Purwareja-Klampok

d. Penyusunan master plan drainase

6. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan

besar

a. Asistensi pengembangan kota

b. Optimalisasi pokja AMPL

c. Penyusunan master plan infrastruktur perkotaan

d. Koordinasi pengembangan kota dan penanganan perumahan

7. Program pengembangan wilayah perbatasan

a. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

8. Program Program pengembangan data/informasi

a. Pendamping penyusunan profil daerah

9. Program Program Kerjasama Pembangunan

a. Kerjasama perguruan tinggi

10. Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan kelitbangan

b. Pengembangan sistem inovasi daerah

c. Tersusunnya Riset Unggulan Daerah

d. Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah

11. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b. penyediaan jasa administrasi keuangan

c. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d. penyediaan bahan logistik kantor

Page 510: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

74

e. penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), ( Jasa Tenaga

pendukung operasional kantor/THL)

12. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

13. Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

14. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

a. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

a. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 5.1.

Page 511: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

75

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Baperlitbang

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

perangkat daerah

Penanggung-jawab

2017

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir

Renstra

target Rp

(juta) target

Rp (juta)

target Rp

(juta) target

Rp (juta)

target Rp

(juta) target Rp (juta)

Bidang Litbang PP

Meningkatkan

kualitas perencanaan

pembangunan yang aspiratif

dan aplikatif

Meningkatnya

Keselarasan dokumen

perencanaan

Rata-rata

persentase keselarasan

antar dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan

program RKPD, KUA

PPAS dan Renstra dengan

RPJMD

50 90 930 91 1000 92 1.475 93 1.085 94 1.635 92 6.125

Bidang Litbang

PP

Penyusunan

RKPD

Tersusunnya Dokumen

RKPD

dokumen 2 2 400 2 410 2 420 2 430 2 440 10 2.100

Penyusunan KUA dan

PPAS

Tersusunnya Dokumen

KUA dan PPAS

dokumen 2 2 350 2 375 2 375 2 400 2 400 10 1.900

Evaluasi RKPD

Tersusunnya

Laporan Akhir Evaluasi

RKPD

dokumen 1 1 100 1 125 1 150 1 150 1 175 5 700

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

Sektoral dan DAK

Tersusunnya Laporan Akhir

Monev Kegiatan

Sektoral dan DAK

dokumen 1 1 50 1 60 1 60 1 75 1 75 5 320

Page 512: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

76

Penyusunan RPJMD

Tersusunnya Dokumen

RPJMD 2022 -2027

dokumen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 425 1 425

Penyusunan

Review RPJMD

Tersusunnya Dokumen

Review

RPJMD

dokumen 0 0 0 0 0 1 350 0 0 0 0 1 350

Penyusunan Raperda RPJMD

Tersusunnya Raperda

RPJMD 2022-2027

dan Review RPJMD 2017-

2022

dokumen 2 0 0 0 0 1 90 0 0 1 90 2 180

Pengembangan e planing

dan e budgeting

Terlaksananya e planing

yang terintegrasi e

budgeting

dokumen 1 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 5 150

Bidang Pemkesos

Mewujudkan

capaian kinerja

pembangunan daerah

Meningkatnya

capaian kinerja

Pembangunan Daerah

1. Persentase

capaian indikator kinerja RPJMD

2. Persentase Penduduk

Miskin

17,00

16,40

15,80

15,2

14,6

14,6

Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

Persentase capaian kinerja bidang/

urusan Pemkesos

% 38,46 38,46 265 61,54 415 68,23 415 72,85 340 79,45 265 84,62 1.700 Pemkesos

Page 513: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

77

Meningkatkan Kualitas

Kehidup dan

Kesejahteraan Masyarakat

Persentase

Program yang mendukung penurunan

angka

kemiskinan

% 30,00 30,00

Kegiatan penunjang

program penanggulang

an kemiskinan

Tersediannya dokumen

SPKD perode

2021-2026

dok 0 0

200

0

200

1

250

1

275

1

275

3

1.200 Jumlah

pertemuan koordinasi

TKPKD

kali 0 7 7 7 7 7 35

Kegiatan koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Tersedian dok

laporan Lp2KD setiap

tahun

dok 0 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250

Kegiatan Asistensi TMMD

Dok renum TMMD

dok 0 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 225

Kegiatan pendidikan

untuk semua

Jumlah rapat koordinasi

PUS

kali 0 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 30 250

Kegiatan

Penunjang PUS

dok pelaporan

PUS dok 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 5 150

Penyusunan kajian indeks

biaya pendidikan

dasar

dok kajian indeks biaya

pendidikan dasar

dok 0 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 1 75

Kajian Roadmap Rata-rata

lama sekolah

dok roadmap dok 0 0 0 0 0 0 0 1 75 0 0 1 75

Kajian

Pengembangan sekolah

inklusi

dok kajian

pengembangan sekolah inklusi

dok 0 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0 1 75

Page 514: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

78

Pengembangan

kelembagaan

vokasi di Kecamatan

dok pengembanga

n

kelembagaan vokasi

dok 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 1 75

Kegiatan GAKI

Tersedia data GAKI melalui

SIMGAKI

dok 0 1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

200

jumlah titik

pantau pengawasan

titik 0 6 6 6 6 6 30

Jumlah petugas

internal GAKI yang dilatih

orang 0 35 35 35 35 35 175

Kegiatan penyusunan

analisa AKI AKB

dok Analisa AKI dan AKB

dok 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 0 1 75

Kegiatan Asistesni

PPRG

Jumlah OPD yang

menyusun analisi

Gender (GBS, GAP/PROBA)

OPD 0 22

50

22

50

22

50

22

50

22

50

110

250

Jumlah orang yang memliki

kapasitas

SIGA

orang 0 22 22 22 22 22 110

Bidang Ekonomi

Mewujudkan capaian

kinerja pembangunan

daerah

Meningkatnya capaian

kinerja Pembangunan

Daerah

Persentase capaian

indikator kinerja RPJMD

Ekonomi

Page 515: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

79

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Persentase capaian kinerja bidang/

urusan Ekonomi

% 65 70 610 75 1700 80 1755 85 1820 100 1490 100 7375

Perencanaan pengembanga

n ekonomi

lokal

Tersusunnya pengembanga

n ekonomi

lokal

dokumen/ rekomen

dasi 1 0 0 1 210 1 220 1 230 1 240 4 900

FS Sarana dan

Prasarana Fasilitas

Umum

Tersusunnya

dokumen fasilitas umum

dokumen/

rekomen dasi

1 1 100 1 130 1 135 1 140 1 145 5 650

Pengembanga

n ekonomi hijau GE-

lama I

Terlaksanya ekonomi hijau

dokumen/ rekomen

dasi

1 1 100 1 210 1 220 1 230 1 240 5 1.000

Forum

pengenmbangan FEDEP

Terkoordinasinya Forum

Pengembangan Ekonomi (FEDEP)

dokumen/

rekomen dasi

1 1 55 1 100 1 110 1 110 1 120 5 495

Pendamping FEDEP

Pemantapan re-organisasi

pengurus FEDEP

dokumen/ rekomen

dasi 1 1 80 1 80 1 90 1 90 1 100 5 440

Penyusunan

Indikator

ekonomi daerah

Tersusunnya dokumen

indikator ekonomi daerah

dokumen/

rekomen dasi

0 1 75 1 80 1 85 1 85 1 90 5 415

Penyusunan dan

perencanaan pengembanga

n destinasi

wisata kreatif Kab.

Banjarnegara

Tersusunnya pengembanga

n destinasi

wisata kreatif

dokumen/ rekomen

dasi 0 1 100 1 150 1 155 1 155 1 160 5 720

Page 516: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

80

Perencanaan dan

penyusunan kajian tindak

ketahanan pangan

Tersusunnya

kajian tindak ketahanan

pangan

dokumen/ rekomen

dasi 0 0 0 1 150 1 155 1 155 1 160 4 620

Kajian

pengembanga

n potensi ekonomi kreatif

Terlaksanya Kajian

pengembanga

n potensi ekonomi kreatif

dokumen/

rekomen dasi

0 0 0 1 150 1 155 1 155 1 160 4 620

Perencanaan dan

pengembangan kerjasama

dunia usaha/ ekonomi

Terlaksananya

pengembangan kerjasama

dunia usaha/ ekonomi

dokumen/ rekomen

dasi

0 1 100 1 100 1 150 1 200 1 240 5 790

Penyusunan dan kajian FS

komoditas unggulan daerah

Tersusunnya kajian FS

komoditas unggulan daerah

Dokumen 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200

Penyusunan RAD pangan

dan gizi

Jumlah dokumen

RAD pangan dan gizi

Dokumen 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 75 2 125

Penyusunan Review

Rencana

Induk Kepariwisataa

n

Jumlah dokumen Review

Rencana

Induk Kepariwisataa

n

Dokumen 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200

Penyusunan Rencana

Induk Pengembanga

n Kawasan Industri

Jumlah dokumen

Rencana Induk

Pengembangan Kawasan

Industri

Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 1 200

Page 517: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

81

Penyusunan Rencana

Pengembangan Infrastuktur

Pasar Tradisional

Jumlah Rencana

Pengembangan Infrastuktur

Pasar Tradisional

Dokumen 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200

Penyusunan

Grand Desain Pengembangan Agrowisata

Jumlah

dokumen Grand Desain Pengembangan Agrowisata

Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 0 1 300

Penyusunan rencana induk

pengembangan kebudayaan

Jumlah rencana induk

pengembangan kebudayaan

Dokumen 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100

Penyusunan Masterplan

Pengembangan Penanaman

Modal

Jumlah Masterplan

Pengembangan Penanaman

Modal

Dokumen 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150

Penyusunan RAD

Ecowisata

Jumlah

Dokumen RAD

Ecowisata

Dokumen 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 1 150

Bidang IPW

Mewujudkan capaian kinerja

pembangunan daerah

Meningkatnya capaian kinerja

Pembangunan Daerah

Persentase capaian indikator

kinerja RPJMD

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

SDA

Persentase capaian kinerja

bidang/ urusan

Prasarana Wilayah

% 65 70 30 75 1055 80 610 85 65 100 70 410 1.680 IPW

Kajian pola penggunaan lahan Kab.

Banjarnegara

Dokumen kajian pola penggunaan

lahan

Banjarnegara

dokumen 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150

Page 518: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

82

Pemetaan

geologi kawasan

dataran tinggi Dieng

Peta geologi kawasan

dataran tinggi Dieng

dokumen 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

Penyusunan neraca

sumber daya alam spasial

daerah

Dokumen neraca

sumber daya alam spasial

daerah

dokumen 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150

Kajian pengembanga

n jalan Banjarkebuka

(Banjar-Kebumen-

Pekalongan)

Dokumen

kajian pengembanga

n jalan Banjarkebuka

dokumen 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0 0 1 250

Penyusunan buku saku

infrastruktur

dan penataan ruang

Buku saku infrastruktur dan penataan

ruang

dokumen 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30

Penyusunan RPIJM

(Rencana Program Investasi Jangka

Menengah)

Dokumen RPIJM

dokumen 0 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 1 300

Program perencanaan pengembanga

n wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase capaian

kinerja bidang/ urusan

Prasarana

Wilayah

% 65 70 0 75 505 80 310 85 65 100 70 410 950 IPW

Kajian infrastruktur

kawasan strategis

Dokuman kajian

infrastruktur kawasan strategis

dokumen 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 -

Page 519: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

83

Optimalisasi perencanaan

pengembangan wilayah

terlaksananya koordinasi

perencanaan pengembanga

n wilayah

Bulan 0 0 0 12 55 12 60 12 65 12 70 48 250

Penyusunan master plan

Kota Purwareja-

Klampok

Dokumen master plan

Kota Purwareja-

Klampok

dokumen 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300

Penyusunan

master plan drainase

Dokumen

master plan drainase

dokumen 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 1 250

Program perencanaan pengembanga

n kota-kota menengah dan besar

Persentase capaian kinerja

bidang/ urusan

Prasarana Wilayah

% 65 70 500 75 400 80 430 85 430 100 440 410 2.200 IPW

Asistensi pengembanga

n kota

Terlaksananya asistensi

pengembangan kota

bulan 0 0 0 12 100 12 110 12 110 12 120 48 440

Optimalisasi pokja AMPL

Terlaksanany

a koordinasi pokja AMPL

bulan 12 12 200 12 200 12 220 12 220 12 220 60 1.060

Penyusunan master plan

infrastruktur perkotaan

Dokumen master plan

infrastruktur perkotaan

dokumen 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300

Koordinasi pengembanga

n kota dan penanganan perumahan

Terlaksananya koordinasi

pengembanga

n kota dan penanganan perumahan

Bulan 0 0 0 12 100 12 100 12 100 12 100 48 400

Page 520: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

84

Program pengembanga

n wilayah perbatasan

Persentase

capaian kinerja bidang/ urusan

Prasarana Wilayah

% 55 60 150 65 400 70 400 75 400 75 400 345 1.750 IPW

Penyusunan

perencanaan pengembangan perbatasan

Dokumen

perencanaan pengembangan perbatasan

dokumen - 1 150 2 400 2 400 2 400 2 400 9 1.750

Bidang

Litbang dan PP

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas

penyelenggar aan

kelitbangan

Meningkatnya jumlah

penelitian &

inovasi daerah

1. Presentase peningkatan jumlah

penelitian dan inovasi yang terjaring

0%

6%

6%

5%

5%

2. Persentase hasil inovasi, penelitian dan pengembanga

n yang ditindaklanjuti

Program Prog

ram pengembanga

n data/

informasi

prosentase data base dan

informasi yang tersedia

% 85% 90% 150 95% 180 100% 210 100% 220 100% 225 100% 985 Bidang Litbang

dan PP

Pendamping

penyusunan profil daerah

jumlah dokumen

data informasi

pembangunan daerah

DOK 2 2 25 2 30 2 35 2 40 2 50

180

Page 521: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

85

Program Prog ram

Kerjasama Pembangunan

prosentase Kerjasama

dengan

perguruan tinggi yang

ditindak lanjuti

% 0

150

180

210

220

225

985

Kerjasama perguruan

tinggi

jumlah pelaksanaan

KKN

6 8 150 9 180 10 210 11 220 12 225 50 985

Program Prog ram

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Persentase Hasil

Kegiatan

KeLitbangan yang

dimanfaatkan Stakeholder

yang dijadikan Rumusan Kebijakan

%

175

230

190

205

230

1030 Bidang Litbang

dan PP

Pembinaan dan

pengembangan jaringan

kelitbangan

Jumlah

Dokumen RIK paket - 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

Jumlah

Dokumen

Rencana Aksi Tahunan

Kelitbangan

paket - 2 50 3 60 3 60 3 70 4 80 15 320

Pengembangan sistem inovasi

daerah

Jumlah Dokumen Roadmap

Sistim Inovasi

Daerah

paket - 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20

Jumlah

terfasiltasinya

Pemenang Lomba

Krenova

orang 2 3 10 4 15 4 20 4 20 5 20 20 85

Tersusunnya

Riset Unggulan

Terbentuknya Dewan Riset

Daerah

dok - 1 10 0 10 0 10 0 10 0 10 1 50

Page 522: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

86

Daerah Jumlah Riset

Unggulan Daerah yang dilaksanakan

unit - 2 20 3 30 4 40 4 40 5 50 18 180

Fasilitasi Dewan Riset

Daerah

keg - 2 10 2 10 3 15 3 20 4 25 14 80

Penyusunan Kajian

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya

Aplikasi Data Base

Kelitbangan

paket - 0 0 1 50 0 20 0 20 0 20 1 110

Tersusunnya Aplikasi

Pelayanan Rekomendasi

Ijin Penelitian

paket - 0 0 1 50 0 20 0 20 0 20 1 110

Jumlah Rekomendasi

Penelitian unit 300 400 5 450 5 500 5 550 5 600 5 2500 25

Sekretariat

Meningkatkan kualitas

pelayanan

baik internal maupun eksternal

Baperlitbang

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Skor/ Nilai IKM

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase

Tercukupinya kebutuhan

untuk pelayanan

administrasi perkantoran

% 100 100 1.138 100 1.178 100 1.215 100 1.253 100 1.290 100 6.073 Sekretariat

penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan

kantor

terpenuhinya pembayaran listrik, air,

internet dan

telepon

Bulan 12 12 150 12 155 12 160 12 165 12 170 12 800

penyediaan

jasa administrasi

keuangan

terpenuhinya

kebutuhan pembayaran

pengelola APBD SKPD

Bulan 12 12 80 12 85 12 90 12 95 12 100 12 450

Page 523: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

87

penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

terpenuhinya

peralatan dan perlengkapan

kantor

Bulan 12 12 50 12 53 12 55 12 58 12 60 12 275

penyediaan

bahan logistik kantor

tersedianya bahan logistik

kantor dan terfalitasinya perjalanan

dinas

Bulan 12 12 600 12 610 12 620 12 630 12 640 12 3.100

Penyediaan jasa

administrasi perkantoran (PTT), ( Jasa

Tenaga

pendukung operasional kantor/THL)

terpenuhinya gaji PTT dan

THL Bulan 12 12 258 12 275 12 290 12 305 12 320 12 1.448

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase sarna

prasarana

dalam kondisi baik

% 100 100 625 100 650 100 675 100 700 100 725 100 3.375 Sekretariat

pengadaan perlengkapan

gedung kantor

terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

Paket 1 1 225 1 230 1 235 1 240 1 245 1 1.175

pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

terpeliharanya kondisi

gedung kantor

Bulan 12 12 200 12 210 12 220 12 230 12 240 12 1.100

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

Bulan 12 12 200 12 210 12 220 12 230 12 240 12 1.100

Page 524: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

88

Program Peningkatan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase aparatur

perencanaan

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

% 100 100 40 100 45 100 50 100 55 100 160 100 350 Sekretariat

Peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana

Jumlah aparatur

baperlitbang yang

mengikuti kegiatan

peningkatan kemampuan

teknis

Orang

5 40 5 45 5 50 5 55 5 160 25 350

Program

peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Persentase

keselarasan antar

dokumen internal

Baperlitbang

% 70 75 50 100 60 100 70 100 80 100 90 100 350 Sekretariat

penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

tersusunnya LKjIP, PK, RKT, POK,

RKA, RKO, Renja ,DPA, DPPA. LRA, Neraca

dan CaLK.

Dok

13 13 50 13 70 13 70 13 75 14 75 14 340

Tersusunnya Dokumen

Renstra, LKPJ

Page 525: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

89

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase

capaian Aksi PPK

% 85 85 50 85 60 85 70 85 80 85 90 85 350 Sekretariat

Rencana Aksi Daerah (AD) Pencegahan

dan Pemberan tasan

Korupsi

Tersusunnya laporan

pelaksanaan dokumen

Rencana Aksi Pencegahan

dan Pemberan

tasan Korupsi

dok 4 4 50 4 60 4 70 4 80 4 90 20 350

Page 526: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

90

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat

penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian

target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses

perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan

indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci

dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran

untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian

kinerja RPJMD dan Renstra Baperlitbang tahun 2017-2022.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode

2016

Target Capaian Setiap tahun

Kondisi Kinerja

pada Awal Periode 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100%

2 Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan

0 2

dok 2

dok 1 dok

2 dok

2 dok

9 dok

3 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah

0 1

dok 1

dok 1

dok 1

dok 4 dok

Page 527: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

91

strategis dan cepat tumbuh

4 Tersedinya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

2 dok 3

dok 3

dok

4 Kegiat

an

6 dok 4 keg

5 Meningkatnya kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara

48 OPD 24

OPD 20

OPD 24

OPD 20

OPD 24

OPD 112 OPD

6 Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPJMD

39% >90%

>90%

>90% >90%

>90%

7 Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD

68% >90%

>90%

>90% >90%

>90%

>90%

8 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3 dokumen

3

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

15 dok

9 terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintah, kesejahteraan dan sosial

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100%

10 Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2 dok 2

dok 2

dok 2 dok

2 dok

2 dok

10 dok

11 terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg

Page 528: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

92

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima

tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi

kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra

Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Renja Baperlitbang tahun 2023, dengan tetap

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 -

2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Baperlitbang tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Baperlitbang agar mendukung

pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan

kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang

pada Baperlitbang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang

baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Baperlitbang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Baperlitbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja Baperlitbang wajib berpedoman

pada Renstra Baperlitbang.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Baperlitbang, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara

berkala.

Page 529: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

93

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Baperlitbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang tahun 2017-2022

disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati Banjarnegara. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan

pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten

Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat dan

Sejahtera ”dapat tercapai.

Page 530: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH

V.B. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus

dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan perubahan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna

mendukung terselenggaranya good governance dibutuhkan

perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu

tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan

negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan

pembangunan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 272 (1)

menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (3)

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan pula bahwa setiap Perangkat Daerah

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 telah

melaksanakan pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2017-2022.

Kewajiban Pemerintah Daerah setelah Kepala Daerah dilantik adalah

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang

diikuti oleh Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis periode

lima tahun.

Page 531: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

(BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara, sebagai bagian dari Perangkat

Daerah berkewajiban pula menyusun Rencana Strategis (Renstra)

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka

menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan

renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra

diantaranya pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra

bagi semua aparatur di BPPKAD; (2) Penyusunan rancangan Renstra;

(3) Konsultasi Publik; (4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan

(5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra BPPKAD memiliki keterkaitan dengan dokumen

perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten.

Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten

Banjarnegara, Renstra Kementrian Keuangan, dan Renstra Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan

Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas

dan fungsi BPPKAD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan Renstra

Kementerian keuangan, Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(BPPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Hasil

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahapan penyusunan rancangan Renstra dapat digambarkan

dalam bagan alir sebagai berikut:

Page 532: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota

Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis

dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu

Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPPKAD Tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Page 533: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Page 534: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor

20Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

222);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor

10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 213);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten

Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2016 Nomor 28T ambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 229);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

233);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor

9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi

Margasatwa Serulingmas (Lembaran Daerah Kabupaten

Page 535: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 235);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 32 Tahun 20017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banjarnegara.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Banjarnegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Banjarnegara adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk

kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,

permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari

RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima

tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam

mendukung Visi dan Misi kepala daerah

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

Page 536: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur

organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat

daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat

daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga,

telaahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah,

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan

Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan jangka

menengah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan

Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD.

Page 537: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Page 538: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

(BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Susunan organisai BPPKAD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan

2. Seksi Bina Keuangan Daerah;

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Perbendaharaan; dan

2. Seksi Gaji dan Kas Daerah;

e. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, terdiri dari :

1. Seksi Akuntansi; dan

2. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran;

f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Penatausahaan Aset;

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan

3. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset;

Page 539: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

g. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan;

h. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan;

i. UPTB; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu struktur organisasi BPPKAD adalah sebagai

berikut:

Page 540: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

Gambar 2.1

Bagan Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

Sumber : Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 83 Tahun 2016

Page 541: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

2.1.2 Uraian Tugas

Uraian tugas BPPKAD Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Banjarnegara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas :

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi :

1). perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan

kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah,

pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan;

2). pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang anggaran,

perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan

data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

3). pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan

dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah,

pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan;

4). pelaksanaan kebijakan selaku Bendahara Umum Daerah;

5). pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang anggaran,

perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan

data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

6). pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran,

perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan

data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

7). pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

8). pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan

9). pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

Page 542: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan

BPPKAD.

Fungsi :

1). pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BPPKAD;

2). pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja

di lingkungan BPPKAD;

3). pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip

dan dokumentasi di lingkungan BPPKAD;

4). pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan BPPKAD;

5). pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

BPPKAD;

6). pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7). penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPKAD;

8). pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

9). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Tugas :

Bidang Anggaran sebagaimana mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana

kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerjadan anggaran perubahan

(RKAP), inventarisasi rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana

kerjadan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta

penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan,

penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen

pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran

organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran

anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran

anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi

pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan

regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Page 543: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan pedoman

penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana

kerjadan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana

kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran

perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran

pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta

penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan,

pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen

pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah

dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen

pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan

teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan

organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan

keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang, penerbitan

pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran

(RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP),

inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja

dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta

penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan,

pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen

pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah

dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen

pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan

teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan

organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan

keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

3). pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan bidang penerbitan

pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran

(RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP),

inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja

dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta

penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan,

pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen

pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah

Page 544: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen

pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan

teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan

organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan

keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan pedoman

penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja

dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan

anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP)

organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja

daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi,

pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan

anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi

perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran,

revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran

kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi

pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan

regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD);

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran

(RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP),

inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja

dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta

penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan,

pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen

pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah

dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen

pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan

teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan

organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan

keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 545: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas

daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat

perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan

pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi

perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan

dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi

perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D),

penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas

pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti

penerimaan dan pengeluaran kas.

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan

rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan

provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non

gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan

surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat

penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat

perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan

penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji

pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan

pengeluaran kas;

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan

rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan

provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non

gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan

surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat

penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat

perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan

penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji

pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan

pengeluaran kas;

3). pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran

kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi

surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan

pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran

organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat

perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan

dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah

pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan

anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta

Page 546: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan

rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan

provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non

gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara

pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan

surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat

penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat

perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan

penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji

pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan

pengeluaran kas;

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan

bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar

(SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional

bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan

penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan

surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat

perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan

penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji

pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan

pengeluaran kas; dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data

Tugas :

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data mempunyai tugas

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi

perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan

daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah,

pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan

basis data penerimaan dan pengeluaran.

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang verifikasi laporan

keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan

penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas

akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data

penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data

penerimaan dan pengeluaran;

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi

laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan

penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas

akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data

Page 547: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data

penerimaan dan pengeluaran;

3). pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan

organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan

laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi

organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan

pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan

pengeluaran;

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang verifikasi laporan

keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan

penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas

akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data

penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data

penerimaan dan pengeluaran;

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangverifikasi

laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan

penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas

akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data

penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data

penerimaan dan pengeluaran; dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset Daerah

Tugas :

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik

daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah,

penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan

atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan,

pemindahtangananan,pemusnahan dan penghapusan barang

milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang

milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan

rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta

standarisasi barang dan harga.

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan status

penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi

barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran

barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang

milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan

dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik

daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi

perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang

dan harga;

Page 548: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan

status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan

inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah

penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi

fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan,

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan

barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada

organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan

dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi

barang dan harga;

3). pelaksanaan kebijakan bidang penetapan status penggunaan

barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik

daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan

persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah,

pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik

daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi

perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang

dan harga;

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan status

penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi

barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran

barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang

milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan

dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik

daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi

perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang

dan harga;

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan

dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat

perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan

kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan,

pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang

milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang

milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan

rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah

serta standarisasi barang dan harga; dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

Tugas :

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak

Page 549: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan

penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang,

dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan

pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan

BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB).

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian

dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi

pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah,

penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi

keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data

pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)

serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB);

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan,

penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi

pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah,

penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi

keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data

pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)

serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB);

3). pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan

penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan,

penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak

daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding

pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB),

pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan

penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian

dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi

Page 550: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah,

penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi

keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data

pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)

serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB);

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan

administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah,

penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi

keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data

pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)

serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB); dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

Tugas :

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan

bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi

penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB),

pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan

sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan

penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB).

Fungsi :

1). perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian

dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan

Page 551: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi

data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan,

penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim

pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan

dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB);

2). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan,

penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan

dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan,

penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim

pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan

dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB);

3). pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan

penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB),

penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan,

penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim

pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan

dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB);

4). pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian

dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan

BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi

data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan,

penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim

pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan

dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB);

5). pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak

bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi

penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB),

pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data

dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan

Page 552: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan

pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (PBB dan BPHTB); dan

6). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTB

1). Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas

teknis penunjang di lingkungan BPPKAD dapat dibentuk UPTB.

2). UPTB sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala UPTB yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur

dengan Peraturan Bupati tersendiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPPKAD

dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang tersedia di BPPKAD dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit

usaha. Uraian sumberdaya yang dimiliki BPPKAD adalah sebagai berikut

:

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tupoksinya BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

didukung sebanyak 98 SDM yang terdiri dari 66 SDM dengan jenis

kelamin laki-laki dan 32 SDM perempuan. Dilihat berdasarkan tingkat

pendidikannya, sebagian besar jumlah pegawai berada pada tingkat

pendidikan SMA sebanyak 43 orang dan Sarjana sebanyak 43 orang.

Ketersediaan sumberdaya aparatur BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 553: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan

PNS Non PNS

Jumlah

L P L P

1 SD Sederajat 3 0 0 0 3

2 SMP Sederajat 1 0 1 0 2

3 SMA Sederajat 18 5 15 5 43

4 D3 2 0 1 0 3

5 S1 17 18 4 4 43

6 S2 4 0 0 0 4

JUMLAH 45

23 21 9 98

Sementara itu, dilihat berdasarkan golongan kepegawaian, SDM

aparatur paling banyak berada pada golongan III yaitu mencapai

sebanyak 39 orang. Jumlah SDM yang tersedia berdasarkan kelompok

golongan kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No Golongan L P Jumlah

1 Golongan I 3 0 3

2 Golongan II 16 3 19

3 Golongan III 21 18 39

4 Golongan IV 5 2 7

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Ketersediaan sarana dan prasarana dilihat berdasarkan kelompok

tanah, peralatan dan mesin serta gedung yang dimiliki oleh BPPKAD.

Dari seluruh daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD

Kabupaten Banjarnegara, secara keseluruhan dalam kondisi baik.

Page 554: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

Selengkapnya kepemilikan sarana dan prasarana penunjang kerja

BPPKAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi

Jumlah

Kondisi yang

diharapkan

diakhir Renstra Baik Rusak

A Tanah - - - -

B Peralatan dan mesin

1) Mobil 11 - 11

2) Motor 42 - 50

3) Meja dan kursi

eselon II

1 - 1

4) Meja dan kursi

eselon III

7 - 7

5) Meja dan kursi

eselon IV

21 - 21

6) Meja kursi staf 69 - 69

7) Meja kursi rapat 300 - 300

8) Meja kursi tamu 8 - 8

9) Brankas 5 - 5

10) Almari kayu 42 - 42

11) Lap top 52 - 52

12) Filling cabinet 42 - 42

13) Komputer + printer 28 - 28

14) Meja rapat 32 - 32

15) Kursi tunggu

pelayanan

8 - 8

16) Telfon/faxs 1 - 1

17) Intercom 5 - 5

C Gedung 3 - 3

Page 555: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja DPPKAD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan indikator

capaian lima tahun lalu (2012-2017), terdapat enam indikator yang

menjadi ukuran kinerja keuangan di Kabupaten Banjarnegara. Secara

umum, target indikator kinerja pada fungsi lain penunjang keuangan

Kabupaten Banjarnegara sudah tercapai.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan

tren meningkat dari tahun 2012-2016, tercatat pada tahun 2012 sebesar

71,107 milyar, meningkat menjadi sebesar 184,906 milyar. Terjadi

peningkatan sebesar 113,799 milyar. Jika dibandingkan dengan target

kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2016 sebesar 88,418 milyar, maka

tingkat ketercapaiannya tinggi jauh melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi prinsip pengelolaan keuangan, Tahun 2016 Kabupaten

Banjarnegara memiliki status pencapaian WTP, mengalami perbaikan

dibandingkan dengan kondisi Tahun 2012 dengan status WDP. Target

capaian melebihi ekspektasi karena direncana awal Tahun 2011-2014

targetnya yaitu WDP. Kinerja yang masih memerlukan perhatian serius

adalah pada capaian penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan, Tahun 2015 baru tercapai sebesar 71,8% dengan

target pada Tahun akhir RPJMD sebesar 100%. Kemungkinan indikator

tersebut tidak akan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator lainnya yang menunjukkan belum tercapai yaitu

pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan pada kantor BPPKAD.

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan ditargetkan sampai

dengan Tahun 2016 adalah 100%, namun tercapai sebesar 98,67%, ada

penurunan kondisi dibandingkan dengan kinerja Tahun 2014 yang

sudah melebihi target. Indikator yang memerlukan perhatian penting

adalah pada kinerja persentase peningkatan PAD terhadap APBD. Dari

sisi target dan realisasi, prosentase PAD terhadap APBD tercapai sesuai

target, namun dilihat dari sisi kinerja, menurun dari kondisi Tahun

2014 sebesar 11,98% menjadi 10,96%. Untuk lebih jelasnya, indikator

kinerja BPPKAD Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut.

Page 556: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2017

No Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja Tahun Pencapaian Kinerja Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

% 72,93 79,51 86,09 92,67 100 58,08 70,11 71,24 71,8

2 Tersedianya laporan asset yg

mendukung laporan Neraca

Ada ada Ada ada ada ada ada ada ada ada ada

3 Meningkatnya jumlah PAD Rp

Milyar

63,548 65,985 81,747 85,017 88,418 94,271 98,975 161,653 180,561 221,048

4 Rasio PAD terhadap pendapatan

daerah

% 5,68 5,68 6,78 6,77 6,76 7,73 11,52 10,66 10,30 12,04

5 Tersusunnya pengelolaan keuangan

daerah yang tepat waktu

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

6 Opini Laporan Keuangan Opini WDP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP

7 Jumlah penambahan fasilitas

kantor

%

100 100

100 125,02 196,26 99,60 98,67

8 Prosentase tercapainya PAD dari

target yang ditetapkan

%

100 100 121,27 149,99 197,75 126,43 250,00

9 Meningkatnya penerimaan PAD dari

Pajak & retribusi

Milyar

60,647 67,384 38,825

40,164 63,862

66,715

68,146

10 Meningkatnya jumlah PAD ( Rp Milyar 142,62 88,418 94,247 98,975 161,653 180,321 221,048

Page 557: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

No Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja Tahun Pencapaian Kinerja Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

milyar) 8

11 Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah

Jenis

30 30 30

30

30

30

30

12 Meningkatnya prosentase PAD thd

APBD

%

12,32 8,82 8,48

7,04 11,98 11,18 10,96

13 Jumlah data laporan realisasi

anggaran

Dok

5 6 2 4

4

6 6

14 Ketepatan waktu penetapan APBD Dok 6 6 6 6 6 6 6

15 Ketepatan waktu penetapan

Perubahan APBD

Dok

6 6 6

6 6

6

6

16 Ketepatan waktu laporan Keuangan

daerah

Dok

6 6 6 6 6 7 7

17 Tersedianya laporan asset yang

mendukung laporan neraca

Dok

1 1 1 1 1 1 1

18 Persentase hak kepemilikan tanah

pemda

%

92,67 100 58,08

70,11

71,24

71,80

73,50

19 Jumlah SDM yang mengikuti

pelatihan

%

80 100 0 0 0 75 100

Sumber : BPPKAD Banjarnegra, 2017

Page 558: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

Sementara itu, kodisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Banjarnegara dapat dilihat dari sisi pengelolaan APBD yang meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan

bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang

meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain – lain pendapatan

yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah menjadi sumber pendanaan utama dalam

pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya peningkatan

pendapatan khususnya pendapatan asli daerah menjadi prioritas

dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal yang akan berbanding

lurus dengan keleluasaan ruang dalam pencapaian visi kepala

daerah. Dalam Tahun 2012-2016 kebijakan pendapatan meliputi :

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui

optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi daerah,

pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana

Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, serta bukan pajak.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta

sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

d. Mengembangankan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

dengan memanfaatkan potensi daerah.

e. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dari

tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari sebesar 1.193 milyar

rupiah menjadi sebesar 1.836 milyar rupiah. Perkembangan

pendapatan daerah selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada

Gambar berikut.

Page 559: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.2 Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Dilihat dari masing-masing unsur pendapatan dalam APBD,

sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 seluruh unsur

pendapatan daerah menunjukkan peningkatan. PAD meningkat dari

sebesar 94 milyar menjadi 221 milyar; Dana Perimbangan meningkat

dari sebesar 795 milyar menjadi 1.264 milyar; Lain-lain pendapatan

yang sah meningkat dari sebesar 304 milyar menjadi 351 milyar.

Peningkatan PAD menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara

ada upaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari

potensi daerah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi tersebut

masih bisa ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Secara rinci

perkembangan besarnya masing-masing unsur pendapatan daerah

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.3 Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2012-2016

Pendapatan; 2012; 1.193

Pendapatan; 2013; 1.278

Pendapatan; 2014; 1.403

Pendapatan; 2015; 1.694

Pendapatan; 2016; 1.836

M

I

L

Y

A

R

PENDAPATAN ASLI DAERAH;

2012; 94

PENDAPATAN ASLI DAERAH;

2013; 97

PENDAPATAN ASLI DAERAH;

2014; 162

PENDAPATAN ASLI DAERAH;

2015; 181

PENDAPATAN ASLI DAERAH;

2016; 221

DANA PERIMBANGAN;

2012; 795

DANA PERIMBANGAN;

2013; 880

DANA PERIMBANGAN;

2014; 916

DANA PERIMBANGAN;

2015; 1.024

DANA PERIMBANGAN;

2016; 1.264

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH; 2012; 304

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH; 2013; 301

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH; 2014; 326

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH; 2015; 489

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH; 2016; 351

M

I

L

Y

A

R

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Page 560: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah

Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel

berikut ini.

Page 561: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

I PENDAPATAN 1.193.098.804.187 1.278.214.546.549 1.403.398.262.639 1.693.503.657.927 1.836.015.079.137

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 94.271.467.989 97.487.398.933 161.652.537.773 180.561.068.549 221.048.387.512

A Pendapatan Pajak Daerah 13.613.379.687 14.130.087.658 33.766.018.838 38.507.263.101 41.588.878.900

Pajak Hotel 130.304.850 147.491.575 161.682.400 218.357.250 575.617.116

Pajak Restoran 910.388.039 1.125.044.588 1.259.461.560 1.834.508.771 2.677.577.519

Pajak Hiburan 31.015.536 83.788.300 164.398.000 235.204.800 316.196.240

Pajak Reklame 225.253.590 292.776.093 413.352.327 494.192.112 577.846.176

Pajak Penerangan Jalan 8.897.815.618 10.090.011.936 12.243.379.541 13.895.464.409 14.657.097.038

Pajak Parkir 14.359.700 34.471.600 54.129.800 100.691.000 125.962.700

Pajak Air Tanah 102.339.811 100.477.439 110.206.341 186.768.495 182.836.922

Pajak Sarang Burung Walet 9.050.000 3.454.000 2.300.000 2.550.000 3.450.000

Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

1.095.495.626 807.459.752 984.572.673 1.321.710.849 1.786.432.689

Pajak Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

2.197.356.917 1.445.112.375 1.866.055.554 2.217.831.398 2.411.709.349

Pajak Bumi dan Bangunan - - 16.506.480.642 17.999.984.017 18.274.153.151

B Hasil Retribusi Daerah 25.209.609.960 25.949.993.258 30.095.952.132 25.221.990.217 26.557.123.984

Page 562: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Retribusi Jasa Umum 18.422.497.812 19.145.024.084 22.070.733.160 16.091.674.764 16.272.283.386

Retribusi Jasa Usaha 6.182.055.612 5.947.099.666 7.252.611.106 7.919.832.585 9.223.758.308

Retribusi Perizinan Tertentu 605.056.536 857.869.508 772.607.866 1.210.482.868 1.061.082.290

C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

8.611.972.016 4.839.654.543 8.273.386.823 8.784.507.069 27.392.347.558

Bagian Laba Atas Penyertaan

Modal Pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

8.611.972.016 4.839.654.543 8.273.386.823 8.784.507.069 27.392.347.558

D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

46.836.506.326 52.567.663.474 89.517.179.980 108.047.308.162 125.510.037.070

Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan

755.910.000 150.285.000 477.393.000 953.599.665 2.255.233.100

Penerimaan Jasa Giro 8.008.420.948 9.050.487.838 11.752.257.291 8.867.195.830 8.201.730.715

Penerimaan Bunga Deposito 5.538.630.112 7.832.328.731 11.770.958.865 23.637.671.163 20.922.328.716

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(TGR)

19.300.000 - 8.000.000 45.037.500 27.587.500

Pendapatan Denda Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

817.224.074 154.625.593 863.155.119 1.175.528.015 1.203.627.976

Pendapatan Denda Pajak - - 92.958.340 201.710.952 170.239.673

Pendapatan Denda Retribusi 229.255.400 893.970.500 610.582.000 419.540.770 73.040.224

Page 563: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Jaminan

- - 537.541.650 1.731.315.000 217.943.500

Pendapatan Dari Pengembalian 2.645.214.114 1.519.094.174 1.235.286.518 1.779.778.004 718.683.814

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 84.765.000 88.408.500 83.884.000 80.888.226 88.080.591

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 19.592.500 291.114.819 383.740.566 250.190.557 70.972.898

Likuidasi BUMD 38.625.000 370.745 19.361.783 - -

Penerimaan kelompok

masarakat/perorangan

11.392.138 - - - -

Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan

Daerah

- - - - 866.423.807

Pendapatan Denda Atas

Pelanggaran PERDA

- - - 1.000.000 2.750.000

Pendapatan dari pihak ketiga -

PLTMH

9.765.400 398.731.440 350.974.375 807.626.561 126.343.013

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pada FKTP

- - 15.657.777.000 25.375.507.500 28.576.109.500

Penerimaan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

28.658.411.640 32.188.246.134 45.673.309.473 42.720.718.419 61.988.942.043

2 DANA PERIMBANGAN 794.742.431.657 879.697.277.639 915.782.706.561 1.023.677.501.207 1.264.069.069.612

A Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

45.615.657.657 46.788.081.639 28.672.247.561 27.425.449.207 35.379.420.897

Bagi Hasil Pajak 44.575.702.509 45.892.139.410 27.283.335.635 26.423.084.859 34.067.401.242

Page 564: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam

1.039.955.148 895.942.229 1.388.911.926 1.002.364.348 1.312.019.655

B Dana Alokasi Umum 681.395.924.000 763.426.566.000 826.044.419.000 862.810.552.000 976.642.965.000

Dana Alokasi Umum 681.395.924.000 763.426.566.000 826.044.419.000 862.810.552.000 976.642.965.000

C Dana Alokasi Khusus 67.730.850.000 69.482.630.000 61.066.040.000 133.441.500.000 252.046.683.715

Dana Alokasi Khusus 67.730.850.000 69.482.630.000 61.066.040.000 133.441.500.000 252.046.683.715

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

304.084.904.541 301.029.869.977 325.963.018.305 489.265.088.171 350.897.622.013

A Pendapatan Hibah - - - 494.950.000 1.584.596.500

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - - - 404.000.000 1.584.596.500

Pendapatan Hibah Dari

Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta Dalam Negeri

- - - 90.950.000 -

B Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

41.348.952.791 45.919.891.242 62.150.613.000 90.807.648.727 87.805.222.513

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 41.348.952.791 45.919.891.242 62.150.613.000 90.807.648.727 87.805.222.513

C Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

168.674.789.000 187.940.193.360 209.121.660.000 249.252.174.000 5.000.000.000

Dana Penyesuaian 168.674.789.000 187.940.193.360 209.121.660.000 249.252.174.000 5.000.000.000

Page 565: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

D Bantuan Keuangan Dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya

92.809.990.000 67.169.785.375 54.690.745.305 73.900.261.444 88.623.500.000

Bantuan Keuangan Dari Provinsi 92.809.990.000 67.169.785.375 54.690.745.305 73.900.261.444 88.623.500.000

E BEC-TF 1.251.172.750 - - - -

Basic Education Capacity -Trust

Fund

1.251.172.750 - - - -

F Dana Desa - - - 74.810.054.000 167.884.303.000

Dana Desa - - - 74.810.054.000 167.884.303.000

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Page 566: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

Proporsi Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total

pendapatan di Kabupaten Banjarnegara cenderung meningkat dari

sebesar 7,90% pada tahun 2012 menjadi 12,04% pada tahun 2016.

Untuk lain-lain pendapatan yang sah trennya cenderung fluktuatif,

pada tahun 2012 proporsinya terhadap total pendapatan sebesar

25,49%, angka tersebut sempat turun pada angka sekitar 23%

selama tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2015 meningkat

kembali ke angka 28,89%. Tahun selanjutnya proporsi tersebut

turun ke angka 19,11%, sejalan dengan dipindahnya dana sertifikasi

guru ke pos Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Hal ini berpengaruh

pada proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan di

tahun 2016 yang menjadi sebesar 68,85%, padahal proporsi tersebut

selama tahun 2012-2015 menunjukkan kecenderungan penurunan

proporsi dari sebesar 66,61% menjadi 60,45%. Secara rinci

perkembangan proporsi masing-masing unsur pendapatan selama

tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.4 Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap

Total Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten

Banjarnegara selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan

kondisi yang fluktuatif. Laju pertumbuhan tahunan menggunakan

metode penghitungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) untuk

PAD di Kabupaten Banjarnegara sebesar 23,74%, sedangkan untuk

dana perimbangan sebesar 12,30%, dan untuk lain-lain pendapatan

yang sah sebesar 3,64%.

7,90 7,63 11,52 10,66 12,04

66,61 68,82

65,25 60,45

68,85

25,49 23,55 23,23

28,89

19,11

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Page 567: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.5 Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan

Tahun 2012-2016

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan

Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten

Banjarnegara sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang

sah. Proporsi Lain-lain PAD yang sah meningkat dari sebesar 49,68%

pada tahun 2012 menjadi sebesar 56,78% dari PAD pada tahun

2016. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan status RSUD menjadi

BLUD, sehingga pendapatan yang awalnya masuk retribusi daerah

berubah menjadi lain-lain PAD yang sah. Selain itu, mulai tahun

2014 terdapat ada penambahan Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sejak masuknya

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai komponen Pendapatan

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014, pos Pendapatan Pajak

Daerah menjadi terbesar kedua setelah Lain-Lain PAD yang Sah

dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap PAD.

Secara rinci proporsi masing-masing unsur PAD dapat dilihat

pada Gambar berikut ini.

3,41

65,82

11,70

22,42 10,69

4,10

11,78

23,48

-1,00

8,28

50,10

-28,28

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Page 568: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.6 Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2012-

2016

2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening

kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah

dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam

peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus

bagi perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Belanja daerah

mengedepankan efisiensi anggaran, serta pemenuhan terhadap hak-

hak dasar masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk

mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan

daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif,

akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 kebijakan belanja daerah

di Kabupaten Banjarnegara meliputi :

1. Peningkatan proporsi belanja untuk penanganan isu strategis

dan komitmen nasional.

14 14 21 21 19

27 27

19

14 12

9 5 5 5 12

50

54 55

60 57

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Page 569: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

2. Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai implementasi

kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

3. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan

dalam urusan wajib dan pilihan.

4. Penguatan penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Banjarnegara lima tahun

terakhir mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

pendapatan daerah. Pada tahun 2012 besarnya belanja daerah

sebesar 928,71 milyar, pada tahun 2016 menjadi sebesar 2.017,38

milyar rupiah. Perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada

Gambar berikut.

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.7 Besarnya Belanja Daerah Tahun 2012-2016

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel di bawah

ini.

Belanja; 2012; 1.111

Belanja; 2013; 1.175

Belanja; 2014; 1.350

Belanja; 2015; 1.612

Belanja; 2016; 2.017

M

I

L

Y

A

R

Page 570: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

Tabel 3.2.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

B BELANJA 1.111.145.362.420 1.175.474.028.855 1.349.769.030.982 1.612.219.383.363 2.017.382.964.152

1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

737.973.515.382 781.887.100.388 854.474.012.682 1.006.718.186.686 1.197.162.112.203

a Belanja Pegawai 659.051.815.412 691.175.989.654 760.812.434.745 821.320.137.328 856.172.010.242

b Belanja Bunga - - - - -

c Belanja Subsidi - - - - -

d Belanja Hibah 33.276.897.258 42.984.831.000 43.668.654.501 6.983.336.930 47.938.730.295

e Belanja Bantuan Sosial 10.192.900.000 10.301.440.000 11.610.224.000 7.732.320.000 16.154.575.000

f Belanja Bagi Hasil 490.443.212 1.415.716.234 1.530.927.373 3.865.528.375 4.958.044.000

g Belanja Bantuan Keuangan 34.851.834.500 35.972.074.200 36.681.772.063 166.490.637.613 270.943.647.240

h Belanja Tidak Terduga 109.625.000 37.049.300 170.000.000 326.226.440 995.105.426

2 BELANJA LANGSUNG 373.171.847.038 393.586.928.467 495.295.018.300 605.501.196.677 820.220.851.949

a Belanja Pegawai 24.364.186.390 34.568.503.875 38.228.244.837 36.807.538.322 42.780.678.214

Page 571: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

b Belanja Barang dan Jasa 190.506.821.530 183.100.414.305 250.571.611.837 238.882.183.435 289.904.543.606

c Belanja Modal 158.300.839.118 175.918.010.287 206.495.161.626 329.811.474.920 487.535.630.129

SURPLUS / DEFISIT 81.953.441.767 102.740.517.694 53.629.231.657 81.284.274.564 -181.367.885.015

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Page 572: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

Selama tahun 2012-2016, besarnya belanja tidak langsung dan

belanja langsung selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari

besarnya belanja, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan

belanja langsung. Belanja tidak langsung meningkat dari 738 milyar

pada tahun 2012 menjadi 1.197 milyar pada tahun 2016, sedangkan

belanja langsung meningkat dari 373 milyar menjadi 820 milyar,

seperti terlihat pada Gambar 3.7.

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.8 Besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun

2012-2016

Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2012-2016

terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap

total belaja daerah, dengan kecenderungan proporsi belanja

langsung meningkat, sedangkan proporsi belanja tidak langsung

semakin menurun. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja

daerah meningkat dari sebesar 33,58% menjadi sebesar 40,66%.

Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung menurun dari sebesar

66,42% menjadi 59,34%. Kecenderungan peningkatan proporsi

belanja langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah

Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan pembangunan

daerah.

Secara rinci proporsi masing-masing unsur belanja daerah

terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar

berikut.

Belanja Tidak Langsung; 2012;

738

Belanja Tidak Langsung; 2013;

782

Belanja Tidak Langsung; 2014;

854

Belanja Tidak Langsung; 2015;

1.007

Belanja Tidak Langsung; 2016;

1.197

Belanja Langsung; 2012;

373

Belanja Langsung; 2013;

394

Belanja Langsung; 2014;

495

Belanja Langsung; 2015;

606

Belanja Langsung; 2016;

820

M

I

L

Y

A

R

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Page 573: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.9 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun

2012-2016

Rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah memberikan

gambaran mengenai beban belanja yang harus dikeluarkan untuk

gaji dan tunjangan pegawai. Semakin tinggi angka rasionya maka

semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja

pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung

dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang

dialokasikan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih

terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan pelayanan

publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan

direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang

lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan

bahwa selama lima tahun terakhir Rasio belanja pegawai pada

belanja tidak langsung terhadap belanja daerah cenderung menurun

dari sebesar 59,31% pada tahun 2012 menjadi 42,44% pada tahun

2016. Angka pada tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan

proporsi yang tinggi (berada di atas 50%) hal ini mengakibatkan

ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan daerah.

Seiring dengan berkurangnya jumlah pegawai, tahun 2016 angka

proporsi ini turun ke angka 42,44%. Hal ini tentunya mengakibatkan

pembiayaan pembangunan dapat lebih leluasa. Perkembangan rasio

belanja pegawai pada belanja tidak langsung terhadap belanja

daerah dapat dilihat pada Gambar berikut.

Belanja Tidak Langsung;

2012; 66,42

Belanja Tidak Langsung;

2013; 66,52

Belanja Tidak Langsung;

2014; 63,31

Belanja Tidak Langsung;

2015; 62,44

Belanja Tidak Langsung;

2016; 59,34

Belanja Langsung;

2012; 33,58

Belanja Langsung;

2013; 33,48

Belanja Langsung;

2014; 36,69

Belanja Langsung;

2015; 37,56

Belanja Langsung;

2016; 40,66

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Page 574: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.10 Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2012-2016

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin

besarnya porsi belanja modal terhadap belanja daerah. Belanja

Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar

negeri. Belanja modal yang besar akan memberikan dampak yang

positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selama tahun 2012-

2016 proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja menunjukkan

peningkatan namun relatif kecil, berkisar antara 14,25% hingga

24,17%. Proporsi belanja modal terhadap belanja langsung juga

cenderung meningkat dari 42,42% menjadi 59,44%. Peningkatan

Belanja Modal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat agar

daerah bisa mengalokasikan belanja modal yang lebih besar

sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Perkembangan proporsi belanja modal terhadap belanja daerah

dan terhadap belanja langsung dapat dilihat pada Gambar berikut.

; 2012; 59,31 ; 2013; 58,80 ; 2014; 56,37

; 2015; 50,94

; 2016; 42,44

Page 575: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.11 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan

Terhadap Belanja Langsung Tahun 2012-2016

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan

pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang

perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah

meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat

berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana

cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian

pinjaman daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun

2012-2016 adalah:

1) Memperkuat penyertaan modal daerah dalam BUMD.

2) Meningkatkan besaran SILPA dari sisi pelampauan pendapatan.

3) Menurunkan besaran SILPA dari sisi belanja.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2015 penerimaan pembiayaan

daerah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kencenderungan

meningkat dari sebesar 98,12 milyar pada tahun 2012 menjadi

400,47 milyar pada tahun 2016. Perkembangan pengeluaran

pembiayaan juga fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari

sebesar 7,10 milyar pada tahun 2012 menjadi sebesar 23,61 milyar

pada tahun 2016. Peningkatan SiLPA terutama disebabkan oleh Sisa

Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya. seperti terlihat pada

Gambar berikut.

Belanja Modal terhadap Total

Belanja; 2012;

14,25

Belanja Modal terhadap Total

Belanja; 2013;

14,97

Belanja Modal terhadap Total

Belanja; 2014;

15,30

Belanja Modal terhadap Total

Belanja; 2015;

20,46

Belanja Modal terhadap Total

Belanja; 2016;

24,17

Belanja Modal terhadap

Belanja

Langsung;

2012; 42,42

Belanja Modal terhadap

Belanja

Langsung;

2013; 44,70

Belanja Modal terhadap

Belanja

Langsung;

2014; 41,69

Belanja Modal terhadap

Belanja

Langsung;

2015; 54,47

Belanja Modal terhadap

Belanja

Langsung;

2016; 59,44

Belanja Modal terhadap Total Belanja

Belanja Modal terhadap Belanja Langsung

Page 576: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

4) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2012-

2016

Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah

Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Penerimaan Pembiayaan;

2012; 98,12

Penerimaan Pembiayaan;

2013; 173,83

Penerimaan Pembiayaan;

2014; 270,35

Penerimaan Pembiayaan;

2015; 319,24

Penerimaan Pembiayaan;

2016; 400,47

Pengeluaran Pembiayaan;

2012; 7,10

Pengeluaran Pembiayaan;

2013; 8,15

Pengeluaran Pembiayaan;

2014; 5,46

Pengeluaran Pembiayaan;

2015; 6,20

Pengeluaran Pembiayaan;

2016; 23,61

M

I

L

Y

A

R

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Page 577: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

48

Tabel 3.3.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

C PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

98.119.742.986 173.834.364.426 270.346.074.653 319.243.575.054 400.471.589.332

1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

96.361.022.986 172.977.104.753 269.915.801.537 318.518.806.310 394.324.349.618

2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -

3 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -

4 Penerimaan Kembali Pinjaman

dana bergulir

2.720.000 840.259.673 430.273.116 724.768.744 -

5 Penerimaan Kembali Dana

investasi Daerah

1.756.000.000 17.000.000 - - 6.147.239.714

6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -

D PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH

7.096.080.000 8.147.000.000 5.456.500.000 6.203.500.000 23.612.500.000

1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -

2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

6.986.000.000 8.147.000.000 5.456.500.000 6.203.500.000 23.612.500.000

Page 578: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

49

3 Pembayaran Pokok Utang 110.080.000 - - - -

4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -

PEMBIAYAAN NETTO 91.023.662.986 165.687.364.426 264.889.574.653 313.040.075.054 376.859.089.332

SILPA 172.977.104.753 268.427.882.120 318.518.806.310 394.324.349.618 195.491.204.317

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Page 579: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

50

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, perlu dukungan anggaran untuk

melaksanakan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan.

Dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, program peningkatan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah memiliki

rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir

yaitu mencapai 46,61%, dari rata-rata target pertumbuhan sebesar

67,08%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur termasuk

memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran terendah, dengan target rata-

rata pertumbuhan sebesar 4,43% dan rata-rata realisasi pertumbuhan

sebesar 3,93%.

Target dan realisasi anggaran berdasarkan masing-masing

program di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2012-2016

disampaikan melalui tabel berikut :

Page 580: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

51

Tabel 2.5

No Program

Target Anggaran Realisasi Anggaran Rasio Target dan Realisasi Rata-Rata

Pertumbuhan

2012 (000) 2013 (000) 2014 (000) 2015 (000) 2016 (000) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Target Realisa

si

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

17.306.163 10.223.116 11.781.483 17.306.163 17.446.991 16.660.385 9.907.785 11.480.796 16.660.385 15.888.52

1

96,27 96,92 97,45 96,27 91,07 7,07 6,82

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

8.304.646 11.717.570 12.199.207 8.304.646 10.089.350 7.931.909 11.444.868 10.637.479 7.931.909 8.642.994 95,51 97,67 87,20 95,51 85,66 4,43 3,93

3. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

135.000 150.000 335.000 135.000 145.000 124.134 100.415 225.104 124.134 97.503 91,95 66,94 67,20 91,95 67,24 24,91 20,07

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Pencapaian

Kinerja dan

Keuangan

150.000 188.310 198.286 150.000 160.000 143.445 159.629 157.456 143.445 138.026 95,63 84,77 79,41 95,63 86,27 2,16 0,34

5. Program

Peningkatan

Penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan

16.773.355 5.944.990 23.437.261 16.773.355 1.224.500 14.263.626 4.032.444 11.569.738 14.263.626 1.155.041 85,04 67,83 49,36 85,04 94,33 67,08 46,16

Page 581: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

52

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

tanah

6. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

7.917.622 5.469.724 7.685.826 7.917.622 8.458.671 7.110.467 4.561.028 6.592.129 7.110.467 7.501.769 89,81 83,39 85,77 89,81 88,69 4,20 5,51

Page 582: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan BPPKAD Kabupaten

Banjarnegara adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan

untuk menggugah kemampuan sumberdaya BPPKAD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Peluang merupakan sebuah kondisi

yang muncul dan menjadi sebuah kesempatan bagi sumerdaya BPPKAD

untuk mendorong percepatan pencapaian target-target yang dibebankan

kepada BPPKAD. Kondisi tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan BPPKAD untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai

berikut:

2.4.1 Tantangan

Kondisi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di BPPKAD

Kabupaten Banjarnegara yang mendorong pada peningkatan motivasi

kerja adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya amanat berbagai peraturan perundangan yang

mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai landasan

dalam menyelenggarakan layanan dibidang Keuangan Kabupaten

Banjarnegara.

2. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPPKAD memiliki

tantangan dalam penyediaan data dan informasi yang mampu

diakses secara luas, mudah dicermati dan dipahami oleh

masyarakat sebagai bagian dari upaya transparansi.

3. Target peningkatan pendapatan daerah dalam upaya mendorong

pada perwujudan kemandirian daerah memberikan motivasi besar

bagi BPPKAD untuk membangun strategi yang efektif dalam

meningkatkan potensi-potensi daerah.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah terhadap

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan

meningkat intensitasnya.

5. Tingkat kecepatan dan ketepatan BPPKAD dalam memberikan

pelayanan dibidang penganggaran pada seluruh OPD di Kabupaten

Banjarnegara.

6. Mendukung pencapaian misi pemerintah Kabupaten Banjarnegara

melalui misi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,

efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga

profesional

2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang berkaitan dengan pengembangan

peningkatan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara adalah

sebagai berikut :

Page 583: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

54

1. Dukungan regulasi atas perubahan struktur organisasi dan tugas

serta fungsi BPPKAD melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan Perbup

Nomor 82 Tahun 2016, sebagai bagian dari peluang dalam

meningkatkan kinerja layanan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

2. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang

kepada BPPKAD dalam pengembangan aplikasi informasi sistem

keuangan yang mendukung kemudahan aparatur dalam

menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

3. Besarnya potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terolah

secara optimal memberikan peluang bagi BPPKAD untuk lebih

kreatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah.

4. Menciptakan SDM aparatur yang profesional dengan peningkatan

kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, dalam

menjawab tantangan peningkatan kualitas pelayanan dibidang

pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Banjarnegara.

Page 584: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

55

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat

daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Berkaitan dengan Kesekretariatan

a. Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi serta

pelaporan;

b. Bendaharawan OPD masih dianggap sebagai bendaharawan

BUD;

c. SDM di Sekretariat di tiap Sub Bagian masih kurang;

d. Belum optimalnya pengoperasian Simda OPD;

e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil

Negara;

f. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang kinerja aparatur;

g. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan sistem informasi

yang ada ;

h. Belum optimalnya pengembangan kapasitas pegawai.

2. Permasalahan Bidang Anggaran

a. Dalam penyusunan anggaran OPD belum mendasarkan

pada Analisis Standar Belanja;

b. Rendahnya kemampuan OPD dalam menentukan kode

rekening belanja;

c. Waktu yang tersedia untuk penyusunan APBD terlalu

pendek;

d. Proses otorisasi RKA-DPA masih manual sehingga

membutuhkan waktu yang lama;

e. lemahnya kompetensi SDM perencana anggaran pada OPD;

f. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan

penganggaran dalam satu database;

g. Belum optmalnya kapasitas pengelolaan keuangan di OPD.

3. Permasalahan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Belum optimalnya kapasitas Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Penerimaan OPD;

b. Kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran terhadap

Peraturan Keuangan Daerah;

c. Kurangnya SDM penatausahaan keuangan daerah pada

OPD;

d. Belum optimalnya pengadministrasi gaji terhadap

aturan/ketentuan yang berlaku terkait gaji ASN;

Page 585: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

56

e. Adanya perubahan aturan keuangan baik dari

pusat/propinsi ditengah perjalanan tahun anggaran yang

akan berpengaruh pada kelancaran dan ketepatan

penyerapan anggaran.

4. Permasalahan Bidang Akutansi dan Pengolahan Data

a. Kurangnya pemahaman Petugas akuntansi dalam

penyusunan Laporan Akuntansi berbasis akrual;

b. Belum tertibnya administrasi Penatausahaan Barang

Daerah;

c. Sering terjadi penggantian Petugas Akuntansi karena mutasi

pegawai;

d. Kurangnya staf pengampu pada Bidang Akuntansi dan

Pengolahan Data;

e. Belum tersedia SIM penerimaan dan pengeluaran Daerah.

5. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya;

b. Kurangnya kompetensi petugas pengelola pendapatan daerah

di seluruh perangkat daerah;

c. Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak

dan retribusi daerah dipengaruhi ketersediaan regulasi yang

mengatur sanksi, dan petugas penegakan;

6. Permasalahan bidang PBB dan BPHTB

a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak PBB dan BPHTB

dalam melaksanakan kewajibannya;

b. Kurangnya kompetensi petugas pengelola PBB dan BPHTB di

seluruh perangkat daerah;

c. Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar PBB

dan BPHTB dipengaruhi ketersediaan regulasi yang mengatur

sanksi, dan petugas penegakan.

7. Permasalahan terkait dengan Aset Daerah:

a. Banyak aset tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak

911 bidang dari 1280;

b. Ketentuan tarif penetapan pemanfaatan aset daerah tidak

sesuai dengan obyek dan harga pasar;

c. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah;

d. Kemampuan SDM pengelola aset belum profesional (status

kepegawaian belum PNS, dan rendah kapasitas);

e. Tim penilai pemerintah daerah belum memiliki kompetensi

sebagai penilai;

f. Belum tersedianya sarana prasarana yang representatif dalam

pengamanan aset;

g. Sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah belum

terintegrasi secara online;

Page 586: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

57

h. Mekanisme dalam penyusunan laporan belum selaras dengan

ketentuan;

i. Belum dimilikinya SOP dalam penyusunan laporan aset

daerah;

j. Perencanaan kebutuhan barang terlambat ditetapkan (DPA

ditetapkan baru aset diusulkan kebutuahnnya);

k. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang memadahi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022

merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada

saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah

sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b. Misi

Misi-misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah :

1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman,

damai dan demokratis

2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan konsep tata kelola yang baik

3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan

dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,

efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga

profesional

5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah

mendukung pencapaian misi ke 4. Adapun keterkaitan visi, misi,

tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Page 587: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

58

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

SATUA

N

1

.

Mewujudka

n Tata

Kehidupan

Masyarakat

Yang Tertib,

Aman,

Damai Dan

Demokratis

1.1.

Meningkatka

n

kondusivitas

wilayah

1.1.1

.

Meningkatnya

ketenteraman,

ketertiban dan

keamanan

lingkungan

Indeks

ketenteraman dan

ketertiban

Masyarakat

Angka

1.2.

Meningkatka

n

kesiapsiagaa

n dan

penanggulan

gan bencana

1.2.1

.

Meningkatnya

kualitas

kesiapsiagaan

bencana

Persentase desa

tangguh bencana %

1.2.2

.

Meningkatnya

kualitas

ketanggapdarurat

an bencana

Kecepatan

penanggulangan

bencana

Menit

1.3.

Meningkatka

n kesadaran

masyarakat

terhadap

nilai-nilai

kehidupan

bermasyarak

at dan

berdemokrasi

1.3.1

.

Meningkatnya

penghargaan

masyarakat

terhadap nilai-

nilai kebudayaan

dan kearifan

lokal

Indeks

Kebudayaan Angka

1.3.2

.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam kehidupan

berdemokrasi

Presentase pemilih

dalam pemilu %

2

.

Mewujudka

n Kualitas

Penyelengg

araan

Pemerintah

an

Berdasarka

n Konsep

Tata Kelola

Pemerintah

an Ya

ng Baik

2.1.

Meningkatka

n kualitas

layanan

publik

2.1.1

.

Meningkatnya

efektivitas dan

transparansi

layanan publik

Indeks Kepuasan

Layanan

Masyarakat

Angka

2.2.

Meningkatka

n kualitas

penyelenggar

aan

pemerintaha

n daerah

2.2.1

.

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Nilai AKIP

Kabupaten

Banjarnegara

Angka

2.2.2

.

Meningkatnya

kapasitas

Aparatur

2.2.3

.

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

pemerintahan

desa

Persentase

penyampaian

laporan

pertanggungjawab

an pemerintah

%

Page 588: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

59

VISI:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

SATUA

N

desa yang tepat

waktu

3

Mewujudka

n

Pembangun

an Daerah

Yang

Berkesinam

bungan

Dan

Berbasis

Pada

Pengemban

gan

Ekonomi

Kerakyatan

3.1.

Meningkatka

n

ketersediaan

dan kualitas

infrastruktur

3.1.1

.

Meningkatnya

sarana

infrastruktur

jalan dan

jembatan

Persentase jalan

kabupaten dalam

kondisi baik

%

3.1.2

.

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

jaringan irigasi

Persentase

jaringan irigasi

dalam kondisi baik

%

3.2.

Meningkatka

n kinerja

perekonomia

n daerah

3.2.1

.

Meningkatnya

kinerja sektor

pertanian dan

perikanan

Pertumbuhan

sektor pertanian %

Nilai Tukar Petani %

3.2.2

.

Meningkatnya

kinerja sektor

pariwisata

Jumlah kunjungan

wisatawan Orang

3.2.3

Meningkatnya

kinerja UKM dan

koperasi

Kontribusi UKM

terhadap PDRB %

Persentase

koperasi aktif %

3.2.4

.

Meningkatnya

jumlah investasi

Persentase

peningkatan nilai

investasi

%

3.2.5

.

Meningkatnya

kesempatan kerja

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

%

3.2.6

.

Meningkatnya

kinerja sektor

industri

Pertumbuhan

sektor industry %

3.2.7

.

Meningkatnya

kinerja sektor

perdagangan

Pertumbuhan

sektor

perdagangan

%

3.2.7

.

Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

agregat daerah

Laju Pertumbuhan

Ekonomi %

PDRB per kapita Rupiah

3.2.8

.

Meningkatnya

stabilitas harga Laju inflasi %

3.3.

Meningkatka

n

pemerataan

pembanguna

n wilayah

3.3.1

.

Meningkatnya

pemerataan

pembangunan

antar wilayah

kecamatan

Indeks Williamson Angka

3.4. Meningkatka 3.4.1 Meningkatnya Indeks Kualitas Angka

Page 589: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

60

VISI:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

SATUA

N

n daya

dukung dan

daya

tampung

lingkungan

. kualitas

lingkungan hidup

yang meliputi

kualitas udara,

kualitas air

sungai, dan

tutupan lahan

Lingkungan Hidup

(IKLH)

4

Mewujudka

n Tata

Kelola

Keuangan

Daerah

Yang

Efektif,

Efisien,

Produktif,

Transparan

Dan

Akuntabel

Dengan

Tenaga

Profesional

4.1.

Mewujudkan

reformasi

tata kelola

keuangan

4.1.1

.

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Opini Badan

Pemeriksa

Keuangan

Opini

4.1.2

.

Meningkatnya

kemandirian

daerah

Rasio kemandirian

keuangan daerah %

5

Mewujudka

n

Kemartabat

an Dan

Kesejahtera

an

Masyarakat

Melalui

Peningkata

n Cakupan

Pemenuhan

Hak Dasar

5.1.

Meningkatka

n cakupan

pemenuhan

kebutuhan

dan layanan

dasar yang

berkualitas

5.1.1

.

Meningkatnya

ketahanan

pangan

Pencapaian skor

Pola Pangan

Harapan (PPH)

%

5.1.2

.

Meningkatnya

cakupan rumah

layak huni

Rasio rumah layak

huni %

5.1.3

.

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

pendidikan

Angka Rata-rata

Lama Sekolah Tahun

Angka Harapan

Lama Sekolah Tahun

5.1.4

.

Meningkatnya

kualitas dan

cakupan

pelayanan

kesehatan

Angka usia

harapan hidup Tahun

5.1.5

.

Meningkatnya

peran serta

perempuan

dalam

pembangunan

Indeks

Pemberdayaan

Gender

Angka

5.1.6

.

Meningkatnya

cakupan air

Ketersediaan air

baku

liter/

detik

Page 590: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

61

VISI:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

SATUA

N

bersih

5.2.

Meningkatka

n

penanganan

masalah

kesejahteraa

n sosial

5.2.1

.

Meningkatnya

jumlah penduduk

di atas garis

kemiskinan

Persentase

penduduk di atas

garis kemiskinan

%

5.2.2

.

Meningkatnya

penanganan

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

Persentase

Penurunan PMKS %

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

No Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1

Misi : Mewujudkan

Tata Kelola

Keuangan Daerah

Yang Efektif,

Efisien, Produktif,

Transparan Dan

Akuntabel Dengan

Tenaga Profesional

·

Belum optimalnya

kualitas pelayanan

kesekretariatan

terhadap kinerja

OPD;

Belum optimalnya

pengelolaan

anggaran dan

penyusunan

renstra OPD;

belum optimalnya

penyerapan dana

pada triwulan

II/Semester I;

Belum optimalnya

kapasaitas tenaga

akuntasi pada

masing-masing

OPD; belum

optimalya

pengelolaan aset

daerah; belum

optimalnya

· Belum

optimalnya

kapasitas

Sumerdaya

aparatur.

· Terbatasnya

personil

yang

melayani

dan

mengelola

BPPKAD.

· Belum

optimalnya

SIMDA dan

belum

tersedianya

SIM

Peneriman

dan

Pengeluaran

· Adanya

komitmen

kepala daerah

untuk

meningkatkan

kualitas

Pengelolan

keuangan

· Adanya

kerjasama

yang baik

antara

BPPKAD

dengan OPD

lainny

2

Tujuan :

Mewujudkan

reformasi tata

kelola keuangan

3.

Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

Meningkatnya

kemandirian

daerah

Page 591: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

62

No Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

pengelolaan

penapatan daerah

lainnya dan belum

optimalnya

pemungutan PBB

dan BPHTBs

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPPD

Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

a. Tujuan Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan

dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang

besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi

pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan

fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat

yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita

bangsa dapat terwujud.

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam

transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan

keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan

negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta

optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan

peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Tujuan

Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi

perpajakan serta

3. Reformasi kepabeanan dan cukai;

4. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang handal untuk

5. Optimalisasi penerimaan negara;

6. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran,

pelaksanaan anggaran, dan

7. Transfer ke daerah;

8. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan

pembiayaan anggaran;

9. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai

serta perbatasan;

10. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance,

dan penguatan

Page 592: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

63

11. Kelembagaan

b. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan

sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah

menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang

diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada

tahun 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya

kesinambungan fiskal adalah :

a. Meningkatnya tax ratio;

b. Terjaganya rasio utang pemerintah;

c. Terjaganya defisit anggaran.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi

penerimaan negaradan reformasi administrasi perpajakan

serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:

a. Penerimaan pajak negara yang optimal;

b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang

optimal;

c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs

clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata

dwelling time.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan

pembangunan sistem PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP)

yang handal untuk optimalisasi penerimaan negaraadalah

PNBP yang optimal.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan

kualitas perencanaanpenganggaran, pelaksanaan anggaran,

dan transfer ke daerah adalah:

a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang

Adil dan Transparan.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan

kualitas pengelolaankekayaan negara dan pembiayan anggaran

adalah:

a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan

fiskal.

6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan

pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan

adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung

fungsi community protection serta melaksanakan fungsi

sebagai border management.

7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan

kesinambungan reformasibirokrasi, perbaikan governance, dan

penguatan kelembagaan adalah:

a. Organisasi yang fit for purpose;

b. SDM yang kompetitif;

Page 593: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

64

c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;

d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan

keuangan kementerian

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian Sasaran Kementrian Keuangan

daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan

Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan terjaganya

kesinambungan fiskal

· Belum

terintegrasinya

sistem informasi

perencanaan dan

penganggaran

dalam satu

database;

· Dalam

penyusunan

anggaran OPD

belum

mendasarkan

pada Analisis

Standar Belanja;

· Waktu yang

tersedia untuk

penyusunan

APBD terlalu

pendek;

· Proses otorisasi

RKA-DPA masih

manual sehingga

membutuhkan

waktu yang lama;

· Sering terjadi

penggantian

Petugas

Akuntansi karena

mutasi pegawai;

· Masih rendahnya

kesadaran wajib

pajak dalam

melaksanakan

kewajibannya;

· Kurangnya

kompetensi

· lemahnya

kompetensi

SDM

perencana

anggaran

pada OPD;

· Belum

optmalnya

kapasitas

pengelolaan

keuangan di

OPD

· Rendahnya

kemampuan

OPD dalam

menentukan

kode

rekening

belanja;

· Belum

tertibnya

administrasi

Penatausaha

an Barang

Daerah;

· Kurangnya

staf

pengampu

pada Bidang

Akuntansi

dan

Pengolahan

Data;

· Belum

tersedia SIM

penerimaan

dan

· Regulasi

daerah

yang

cukup

kuat

· Dukung

an

kebijaka

n yang

baik;

· Empat

kali WTP

a. Meningkatnya tax

ratio;

b. Terjaganya rasio

utang pemerintah;

c. Terjaganya defisit

anggaran

2.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan optimalisasi

penerimaan negara dan

reformasi administrasi

perpajakan serta

reformasi kepabeanan

dan cukai

a. Penerimaan pajak

negara yang optimal;

b. Penerimaan negara di

sektor kepabeanan

dan cukai yang

optimal;

c. Percepatan waktu

penyelesaian proses

kepabeanan (customs

clearance) untuk

mendukung upaya

penurunan rata-rata

dwelling time.

3.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan pembangunan

sistem Penerimaan

Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang handal

Page 594: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

65

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

untuk optimalisasi

penerimaan negara

petugas pengelola

pendapatan

daerah di seluruh

perangkat daerah;

· Belum optimalnya

penegakan hukum

dalam membayar

pajak dan

retribusi daerah

dipengaruhi

ketersediaan

regulasi yang

mengatur sanksi,

dan petugas

penegakan;

· Kurangnya

kompetensi

petugas pengelola

PBB dan BPHTB

di seluruh

perangkat daerah;

pengeluaran

Daerah.

· Masih

rendahnya

kesadaran

wajib pajak

PBB dan

BPHTB

dalam

melaksanak

an

kewajibanny

a;

· Belum

optimalnya

penegakan

hukum

dalam

membayar

PBB dan

BPHTB

dipengaruhi

ketersediaan

regulasi

yang

mengatur

sanksi, dan

petugas

penegakan.

PNBP yang optimal

4.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan peningkatan

kualitas perencanaan

penganggaran,

pelaksanaan anggaran,

dan transfer ke daerah

a. Perencanaan dan

Pelaksanaan

Anggaran yang

berkualitas;

b. Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan

Daerah yang Adil dan

Transparan.

5.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan peningkatan

kualitas pengelolaan

kekayaan negara dan

pembiayan anggaran

a. Pengelolaan kekayaan

negara yang optimal;

b. Pembiayaan yang

aman untuk

mendukung

kesinambungan fiskal

6.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan peningkatan

pengawasan di bidang

kepabeanan dan cukai

serta perbatasan

optimalisasi pengawasan

dalam rangka

mendukung fungsi

community protection

serta melaksanakan

fungsi sebagai border

management.

7.

Sasaran strategis yang

ingin dicapai dalam

tujuan kesinambungan

reformasi birokrasi,

perbaikan governance,

dan penguatan

kelembagaan

a. Organisasi yang fit for

purpose;

b. SDM yang kompetitif;

Page 595: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

66

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

c. Sistem informasi

manajemen yang

terintegrasi;

d. Peningkatan

kepercayaan publik

terhadap pengelolaan

keuangan

kementerian

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas PPAD Provinsi Jawa

Tengah dalam rangkapencampaian Misi adalah :

1) Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional,

dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.

2) Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah,

efisiensi dan efektif.

3) Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional

prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.

4) Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin,

beretoskerjatinggi, inovatif dan berprestasi.

5) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.

6) Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target

yang ditetapkan.

7) Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan

lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.

8) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah

yang efektif danefisien.

9) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan

asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan

daerah.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD

Provinsi JawaTengah dalam periode waktu 2013 – 2018 adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.

b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.

c. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.

d. Meningkatnya kepuasan publik .

e. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.

f. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya

produktivitas kerja dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

g. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan

pendukung.

Page 596: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

67

pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan

publik.

h. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.

Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan

pendapatan lain-lain.

i. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.

j. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset

daerah.

k. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan

Aset Daerah (Dinas PPAD) Provinsi Jawa Tengah Provinsi yang

terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan

Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah

(DPPAD) Provinsi Jawa Tengah Provinsi beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1.

Meningkatnya kapasitas

dan produktifitas kerja

aparatur

· Belum

terintegrasinya

sistem informasi

perencanaan dan

penganggaran

dalam satu

database;

· Dalam

penyusunan

anggaran OPD

belum

mendasarkan

pada Analisis

Standar Belanja;

· Waktu yang

tersedia untuk

penyusunan

APBD terlalu

pendek;

· lemahnya

kompetensi

SDM

perencana

anggaran

pada OPD;

· Belum

optimalnya

kapasitas

pengelolaa

n

keuangan

di OPD

· Rendahnya

kemampua

n OPD

dalam

menentuka

n kode

· Regulasi

daerah

yang

cukup

kuat

· Dukung

an

kebijaka

n yang

baik;

· Empat

kali WTP

2.

Terwujudnya efisiensi

dan efektifitas

pelaksanaan pekerjaan

3.

Tersajinya informasi yang

cepat, lengkap dan

akurat

4. Meningkatnya kepuasan

public

5.

Meningkatnya ketepatan,

kecepatan dan efisiensi

kerja

6.

Terwujudnya suasana

kerja yang kondusif,

meningkatnya

produktivitas

kerja. dan Meningkatnya

kualitas pelayanan public

Page 597: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

68

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

7.

Meningkatnya kapasitas

dan kualitas sarana

utama dan pendukung.

pelayanan sehingga

terwujud peningkatan

kepuasan pelayanan

public

· Proses otorisasi

RKA-DPA masih

manual sehingga

membutuhkan

waktu yang lama;

· Sering terjadi

penggantian

Petugas

Akuntansi karena

mutasi pegawai;

· Masih rendahnya

kesadaran wajib

pajak dalam

melaksanakan

kewajibannya;

· Kurangnya

kompetensi

petugas pengelola

pendapatan

daerah di seluruh

perangkat daerah;

· Belum optimalnya

penegakan hukum

dalam membayar

pajak dan

retribusi daerah

dipengaruhi

ketersediaan

regulasi yang

mengatur sanksi,

dan petugas

penegakan;

· Kurangnya

kompetensi

petugas pengelola

PBB dan BPHTB

di seluruh

perangkat daerah;

rekening

belanja;

· Belum

tertibnya

administra

si

Penatausa

haan

Barang

Daerah;

· Kurangnya

staf

pengampu

pada

Bidang

Akuntansi

dan

Pengolaha

n Data;

· Belum

tersedia

SIM

penerimaa

n dan

pengeluara

n Daerah.

· Masih

rendahnya

kesadaran

wajib pajak

PBB dan

BPHTB

dalam

melaksana

kan

kewajibann

ya;

· Belum

optimalnya

penegakan

hukum

dalam

membayar

PBB dan

BPHTB

dipengaruh

i

ketersediaa

n regulasi

yang

mengatur

sanksi,

dan

8.

Meningkatnya

pendapatan asli daerah

dari unsur pajak

daerah.Peningkatan

pendapatan daerah dari

unsur retribusi dan

pendapatan lainlain

9. Meningkatnya

pemanfaatan aset daerah

10.

Meningkatnya kejelasan

atas administrasi dan

status aset daerah

11.

Meningkatnya

pendapatan daerah dari

sektor pemanfaatan asset

Page 598: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

69

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

petugas

penegakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata

ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang

saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah

tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar

yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan

dengan menggunakan metode FGD dengan rumusan isu strategis :

1. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Sekretariat dalam

menunjang kinerja Perangkat Daerah

2. Rendahnya penyerapan anggaran oleh Perangkat Daerah

terutama pada sampai dengan Triwulan II atau Semester I.

3. Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran

4. Rendahnya kompetensi SDM dalam penyusunan laporan

keuangan dan kurang tersedianya data pendukung laporan

keuangan

5. Masih rendahnya kontribusi OPD dalam mewujudkan laporan

keuangan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

6. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

Pendapatan Dearah yang berimplikasi pada rendahnya

kemandirian keuangan daerah, disebabkan oleh masih

rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya;

7. Masih rendahnya kontribusi aset daerah terhadap PAD.

Page 599: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

70

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan

misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan.

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan

dan penatausahaan aset daerah secara tertib, akuntabel dan

transparan.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong

kemandirian keuangan daerah.

3. Terwujudnya pelayanan prima guna meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintah.

4.2. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari

satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan

dan penatausahaan aset daerah secara tertib, akuntabel dan

transparan. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut

adalah :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Indikator kinerjanya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat

Daerah.

2) Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah, dengan indikator

kinerja adalah :

a. Ketepatan waktu penetapan Perda APBD

b. Penyerapan Belanja APBD

c. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan

Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

2. Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna

mendorong kemandirian keuangan daerah.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator

kinerja adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Page 600: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

71

3. Tujuan : terwujudnya pelayanan prima guna mendorong

akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan, sasaran dan indiktor sasaran serta target indikator

sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Page 601: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

72

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan target Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2018 – 2022

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Awal Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstra 2016 2018 2019 2020 2021 2022

1. Terwujudnya

pelayanan

prima.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Perangkat

Daerah

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah.

1. Nilai Sistem

Akuntabilita

s Kinerja

Instansi

(SAKIP)

Perangkat

Daerah

2. Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Predikat Cc Cc Cc Cc Cc B B

2. Meningkatkan

Kinerja

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan

penatausahaa

n aset daerah

secra tertib,

akuntabel dan

Meningkatnya

kualitas dan

ketepatan waktu

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan

aset daerah

1. Ketepatan

waktu

penetapan

Perda APBD

Tepat atau

tidak tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

2. Penyerapan

APBD

% 89,50 92,52 93,02 93,52 94,02 94,52 94,52

Page 602: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

73

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Awal Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstra 2016 2018 2019 2020 2021 2022

transparan.

3. Ketepatan

waktu

penyampaian

Laporan

Keuangan

Daerah

Tepat atau

tidak tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

3. Meningkatkan

pendapatan

asli daerah

guna

mendorong

kemandirian

keuangan

daerah

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah

Kabupaten

Banjarnegara

Rasio PAD

terhadap

pendapatan

daerah

% 10,30 9,02 9,11 9,27 9,38 9,48 9,48

Page 603: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

74

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan

eksternal, BPPKAD menetapkan strategi sebagai suatu cara

untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran peningkatan tertib surat menyurat, kearsipan,

administrasi pembayaran gaji pegawai, pembayaran fasilitas

air dan listrik.

b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana dan

Prasarana penunjang kinerja Aparatur melalui Pemeliharaan

rutin dan berkala. Pengadaan secara berkala. Melakukan

identifikasi kebutuhan sarpras per bidang.

c. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan

serta evaluasi dan pelaporan perangkat daerah.

Mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai

kebutuhan, optimalisasi ketersediaan data perencanaan,

meningkatkan disiplin pencatatan administasi keuangan

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di

lingkungan BPPKAD dengan cara mengikutsertakan dalam

bimtek internal dan eksternal sesuai kebutuhan,

pengadaan pegawai secara Perjanjian kerja waktu tertentu

(Kontrak jangka panjang), melaksanakan bimbingan mental

secara rutin.

e. Meningkatkan persentase target penyerapan dana per

triwulan melalui sosialisasi, pembinaan pengelola keuangan,

rapat koordinasi.

f. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan

dan pelatihan.

g. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu laporan APBD

sesuai dengan SAP (Standar Akuntasi Pemerintah) melalui

peningkatan kualitas SDM secara bertahap, pendampingan

intensif pada OPD, pemantauan dan pengawasan kepada

OPD.

h. Meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) dalam memenuhi

kewajibannya melalui sosialisasi, pemeriksaan pajak,

pembinaan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum.

i. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah

pengelola retribusi dalam pengelolaan retribusi dan sumber

pendapatan lainnya.

j. Integrasi sistem informasi perencanaan dengan sistem

informasi penganggaran.

Page 604: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

75

k. Meningkatkan persentase target penyerapan dana per

triwulan melalui sosialisasi, pembinaan pengelola keuangan,

rapat koordinasi.

l. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset melalui

inventarisasi aset daerah

2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran adalah:

a. Peningkatan kualitas penyelenggaran adminisrasi

perkantoran terutama pada pelayanan surat menyurat dan

pengarsipan

b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sarana dan

Prasarana dengan fokus pada sarana dan prasarana

penunjang pelayanan kepada masyarakat dan OPD lain.

c. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan

pembangunan khususnya renstra, renja dan RKA terutama

pada penyediaan data perencanaan OPD.

d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan OPD terutama

pada pelaporan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan.

e. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur terutama di

bidang Penyuluhan pajak, juru sita, penilai asset, analis

keuangan, pemetaan dan pengukuran PBB, kemampuan

pelayanan di front desk.

f. Meningkatkan ketersediaan Aparatur terutama di bidang

hukum, IT, dan pemeliharan jaringan, petugas keamanan

kantor.

g. Peningkatan ketepatan penyusunan APBD terutama

berkaitan dengan proses penyusunan RKA dan KUA dan

PPAS.

h. Peningkatan Penyerapan dana sesuai dengan target

terutama pada OPD yang belum mampu menyerap dana

sesuai target.

i. Optimalisasi Diklat dan Bintek yang difokuskan pada

keterampilan teknis penatausahaan keuangan, penilai objek

pajak dan petugas akuntansi.

j. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap, pendampingan

intensif pada OPD, Pemantauan dan pengawasan kepada

OPD dilakukan pada seluruh OPD secara bertahap

diprioritaskan pada OPD yang memiliki alokasi relatif besar

dan yang memiliki UPT.

k. Peningkatan pembinaan wajib pajak yang tidak patuh,

selanjutnya pemeriksanaan, pemberian sanksi denda,

penyegelan, dan penyitaan aset wajib pajak.

l. Optimalisasi penerimaan retribusi difokuskan pada obyek

retribusi yang memiliki potensi cukup besar.

Page 605: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

76

m. Peningkatan ketepatan penyusunan APBD terutama

berkaitan dengan proses penyusunan RKA dan KUA dan

PPAS.

n. Peningkatan Penyerapan dana sesuai dengan target

terutama pada OPD yang belum mampu menyerap dana

sesuai target.

o. Optimalisasi pengamanan aset daerah terutama pada tanah

pemkab bersertifikat; dan kerjasama dengan BPN/ ATR.

Secara rinci strategi dan kebijakan BPKKD dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran terilhat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017 - 2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Terwujudnya

pelayanan prima

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

perangkat

daerah

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan

aset daerah

1. Meningkatkan

pelayanan baik

internal

maupun

eksternal

Peningkatan

kualitas

penyelenggaran

adminisrasi

perkantoran

terutama pada

pelayanan surat

menyurat dan

pengarsipan

2. Meningkatkan

Kinerja

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan

aset daerah

secara tertib,

akuntabel dan

transparan

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Perangkat

Daerah

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

peningkatan

tertib surat

menyurat,

kearsipan,

administrasi

pembayaran

gaji pegawai,

pembayaran

fasilitas

air,telephon

dan listrik.

Peningkatan

kualitas

penyelenggaran

adminisrasi

perkantoran

terutama pada

pelayanan surat

menyurat dan

pengarsipan

2. Meningkatkan

kualitas dan

Ketersediaan

Sarana dan

Peningkatan

kualitas dan

ketersediaan

Sarana dan

Page 606: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

77

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Prasarana

penunjang

kinerja

Aparatur

melalui

Pemeliharaan

rutin dan

berkala.

Pengadaan

secara berkala.

Melakukan

identifikasi

kebutuhan

sarpras per

bidang.

Prasarana dengan

fokus pada sarana

dan prasarana

penunjang

pelayanan kepada

masyarakat dan

OPD lain.

3. Meningkatkan

perencanaan

dan

pengelolaan

keuangan serta

evaluasi dan

pelaporan

perangkat

daerah

mengirimkan

aparatur untuk

mengikuti

bimtek sesuai

kebutuhan,

optimalisasi

ketersediaan

data

perencanaan,

meningkatkan

disiplin

pencatatan

administasi

keuangan

1. Peningkatan

kualitas

penyusunan

perencanaan

pembangunan

khususnya

renstra, renja

dan RKA

terutama pada

penyediaan data

perencanaan

OPD

2. Peningkatan

kualitas

pengelolaan

keuangan OPD

terutama pada

pelaporan dan

penyusunan

Page 607: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

78

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

laporan

pertanggungjawa

ban keuangan

4. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDM

Aparatur di

lingkungan

BPPKAD

mengikutsertaka

n dalam bimtek

internal dan

eksternal

sesuai

kebutuhan,

pengadaan

pegawai secara

Perjanjian kerja

Waktu tertentu,

Kontrak jangka

panjang,

bimbingan

mental.

1. Meningkatkan

Kompetensi SDM

Aparatur

terutama di

bidang

Penyuluhan

pajak, juru sita,

penilai asset,

analis keuangan,

pemetaan dan

pengukuran

PBB,

kemampuan

pelayanan di

front desk.

2. Meningkatkan

ketersediaan

Aparatur

terutama di

bidang hukum,

IT, dan

pemeliharan

jaringan,

petugas

keamanan

kantor

2. Meningkatnya

kualitas dan

ketepatan waktu

pengelolaan

pendapatan,

keuangan dan

aset daerah

1. Integrasi

sistem

informasi

perencanaa

n dengan

sistem

informasi

Peningkatan

ketepatan

penyusunan APBD

terutama

berkaitan dengan

proses

penyusunan RKA

Page 608: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

79

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

penganggar

an

dan KUA dan

PPAS.

2. Meningkatk

an

persentase

target

penyerapan

dana per

triwulan

melalui

sosialisasi,

pembinaan

pengelola

keuangan,

rapat

koordinasi.

Peningkatan

Penyerapan dana

sesuai dengan

target terutama

pada OPD yang

belum mampu

menyerap dana

sesuai target

3. Meningkatka

n sumber

daya

aparatur

melalui

pendidikan

dan

pelatihan

Optimalisasi diklat

dan bintek yang

difokuskan pada

keterampilan teknis

penatausahaan

keuangan, penilai

objek pajak dan

petugas akuntansi

4. Meningkat

kualitas dan

ketepatan

waktu

laporan

APBD sesuai

dengan SAP

(Standar

Akuntasi

Pemerintah)

melalui

peningkatan

kualitas

SDM secara

bertahap;

pendamping

an intensif

peningkatan

kualitas SDM secara

bertahap;

pendampingan

intensif pada OPD,

Pemantauan dan

pengawasan kepada

OPD dilakukan pada

seluruh PD secara

bertahap

diprioritaskan pada

OPD yang memiliki

alokasi relatif besar

dan yang memiliki

UPT

Page 609: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

80

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

pada OPD,

Pemantauan

dan

pengawasan

kepada OPD,

5. Meningkatk

an

pengelolaan

dan

pemanfaata

n aset

melalui

inventarisa

si aset

daerah

Optimalisasi

pengamanan aset

daerah terutama

pada tanah

pemkab

bersertifikat; dan

kerjasama dengan

BPN/ ATR

3. Meningkatkan

pendapatan asli

daerah guna

mendorong

kemandirian

keuangan

daerah

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah.

1. Meningkatkan

kesadaran WP

dalam

memenuhi

kewajibannya

melalui

sosialisasi,

pemeriksaan

pajak,

pembinaan

kepada wajib

pajak, dan

penegakan

hukum

Peningkatan

pembinaan wajib

pajak yang tidak

patuh, selanjutnya

pemeriksanaan,

pemberian sanksi

denda,

penyegelan, dan

penyitaan aset

wajib pajak

2. Meningkatkan

kerjasama

dengan

perangkat

daerah

pengelola

retribusi dalam

pengelolaan

retribusi dan

sumber

pendapatan

lainnya

Optimalisasi

penerimaan

retribusi

difokuskan pada

obyek retribusi

yang memiliki

potensi cukup

besar

Page 610: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

81

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan

dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun

diuraikan sebagai berikut:

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

a. Pengelolaan SIMPATDA

b. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Lainnya

c. Penyusunan Data Potensi PDL

d. Pengelolaan Database PBB

e. Pendataan PBB

f. Intensifikasi PBB dan BPHTB

g. Sosialisasi PBB dan BPHTB

h. Pemeriksaan Pajak Daerah

i. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga

j. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

k. Pengelolaan TPTGR

l. Penjaringan dan penelitian RKA-OPD

m. Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA

n. Penjaringan data penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

o. Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

q. Pengelolaan administrasi gaji pegawai

r. pengelolaan kas daerah

s. Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

t. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

u. Penyusunan standart satuan harga

2. Program penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan

pemanfaatan tanah

a. Kegiatan Lelang Tanah

b. Sensus Barang Daerah

c. Kegiatan Pensertifikatan Tanah

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Peningkatan sumber daya manusia pengelola

keuangan daerah

b. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur

c. Bintek Pemeriksaan Pajak

d. Pendidikan dan pelatihan formal terkait pengelolaan pajak

4. Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset

daerah

a. Peningkatan manajemen aset daerah.

Page 611: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

82

b. Asuransi Aset Daerah

c. Monitoring Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah

5. Program Panataan Peraturan Perundang-undangan

a. Penyusunan Regulasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan bahan logistik kantor

e. Penyediaan jasa administrasi (PTT),(Jasa Tenaga Pendukung

Operasional Kantor)

f. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

d. Kegiatan Pengadaan Alat Berat

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

5.1.1 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai

berikut:

No Program Indikator Program

1. Program peningkatan

dan Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

1. Persentase Pertumbuhan PAD

2. Persentase pertumbuhan

Pendapatan PBB dan BPHTB

3. Persentase Pertumbuhan Pajak/

retribusi

4. Tersusunnya dokumen APBD

5. Persentase Perangkat Daerah dan

UPT yang Tertib Administrasi

Page 612: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

83

No Program Indikator Program

Keuangan

6. Presentase kegiatan dalam KUA

PPAS yang terakomodir dalam

APBD.

7. Prosentase penerbitan SP2D tepat

waktu

8. Tersusunnya Laporan Keuangan

Daerah seuai dengan SAP .

9. Tingkat Penyerapan DAK dan

Bantuang Keuangan Prov.

2. Program penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Persentase tanah Pemkab yang

bersertifikat

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase pengawai yang mengikuti

diklat/ bintek

4. Program peningkatan

dan pengembangan

penatausahaan aset

daerah

Persentase Satker yang telah

mengimplementasikan SIMDA BMD

5. Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan.

Terwujudnya Peraturan Perundangan

Pengelolaan Pendapatan,Keuangan

dan Aset Daerah

6. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan publik

7. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kerja Daerah yang memadai

8. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Ketersediaan laporan capaian kinerja

dan keuangan

9. Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologu Informasi

Penyusunan Sistem Informasi

terhadap Layanan Publik

Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 secara rinci tercantum

pada Tabel 5.1.

Page 613: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

84

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Diambil dari

Sheet 3 (Bab IV Plus)

Diambil

dari Sheet

3 (Bab

IV Plus)

Diambil dari

Sheet 3 (Bab IV Plus)

Nama Program Diambil

dari Sheet 3 (Bab IV

Plus)

Tiap Progra

m harus ada

indikator

Program

Tujuan Sasar

an Indikator Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Progra

m (outcome) dan

Kegiatan

(output)

Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat

daerah Penanggun

g-jawab

2016

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

Target Kinerja

Anggaran Rp (juta)

1. Terwujudnya pelayanan prima

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan nilai survey kepuasan masyarakat Perangkat Daerah Peng

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

nilai cc cc cc cc cc b b

2. Nilai Survey kepuasan masyarakat

Kegiatan melaksanakan survey kepuasan masyarakat

% 78.46 80.27 80.47 80.67 80.87 81.07 81.07

Page 614: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

85

elolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase

dokumen

pelaporan

yang tersusu

n

% 100 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Jumlah dokum

en Perencanaan

& Pelapo

ran

dok 6 6 60 6 60 6 60 6 60 6 60 30

300

Sekretariat

Program Nilai % 78.46 80.27 80.47 80.87

Page 615: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

86

Pelayanan Administrasi Perkantoran

survey kepuas

an masyar

akat terhad

ap pelaya

nan publik

80.67 81.07 81.07

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terbayarnya

tagihan Penerangan

Jalan,Listrik,Air dan

Internet

Bulan 12 12 bln 16,500,000

12 bln 17,000,000 12 bln 17,500,000

12 bln 18,000,000

12 bln 18,500,000

60 bulan

87,500,00

0

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor para

pengelola

keuangan

Bulan 12 12 577.187 12 577.187 12 600

12 600

12 600

60 2,954

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan

&perlengkp

kantor

Bulan 12 12 bulan 85 12 bulan 90 12 bulan 95

12 bln 95

12 bulan

95

60 bulan

460

Penyediaan bahan logistik kantor

Terpenuhinya logistik kantor

Bulan 12 12 bln 550 12 bln 600 12 bln 600 12 bln 600 12 bln 600 60 2,950

Penyediaan jasa administrasi (PTT),(Jasa Tenaga Pendukun

Terbayarnya honor THL.P

TT

Bulan 12 12 bln 520 12 bln 520 12 bln 520 12 bln 520 12 bln 520 61 2,600

Page 616: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

87

g Operasional Kantor)

JUMLAH 12

16,501,732

12 17,001,787 12

17,501,

815

12 18,001,8

15

12

18,501,8

15

181

87,508,96

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Daerah

yang memadai

bulan 12 12 12 12 12 12

12

39,359

Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah penambahan fasilitas kantor berupa kendaraan dinas/operasional

Unit 34 68 9,515

136 9,515

136 1,000

136 1,000

136

1,000

612

22,030

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambahan fasilitas kantor.

unit 206 26 350 26 1,529

26 1,500

26 1,500

26

1,500

130

6,379

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Jumlah penambahan fasilitas kantor berupa mebeleur

unit 130 100 150 100 500 100 500

100 500

100

500

500

2,150

Kegiatan Pengadaan Alat Berat

Jumlah pengadaan alat berat unit 0 1 1,000

1

1,00

0

1

1,000

1 1,000

1

1,000

5

5,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

bulan 100 12 bln

300 12 bln

300 12 bln 350 12 bln 350 12 bln 350 60 bulan

1,650

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

bulan 100 12 bln

400 12 bln

400 12 bln 450

12 bln 450

12 bln 450

60 bulan

2,150

Page 617: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

88

kantor

JUMLAH

195

11,715

263

13,2

44

263

4,800

263 4,800

263

4,800

1,247

39,359

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti diklat/ bintek

% 8.77 20

135

40

90

90 90

450

Sekretariat

Kegiatan Peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

Jumlah pengelola keuangan yang mengikuti Bintek/pelatihan

orang 100 90 135 90 135 90 135 90 135 90 135 450

675 Sekretariat

2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

1. Ketepatan waktu Penetapan Perda APBD

Tepat atau Tidak Tepat Waktu

Tepat waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Bidang Anggaran

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penetapan APBD tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Anggaran

Penjaringan dan penelitian

Jumlah RKA yang tersusun dn diteliti

entitas 222 195 90 195 90 195 90 195 90 195 90 990

450

Page 618: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

89

RKA-OPD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- jumlah dokumen penetapan Perda APBD

6 dok 6 dok 6 6 6 6 6 6

30

6

Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA

Jumlah entitas tertib administrasi

entitas 222 195 275 195 300 195 300 195 300 195 300 975

1,475

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah entitas yg terbina & tertib adminisrasi

keuangan

OPD 0 195 250 195 200 195 220

195 242

195

284

195

1,196

Bid.Anggaran

2. Penyerapan Belanja APBD

% 89.50

92.52

93.02

93.52 94.02 94.52 94.52

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100

Tingkat Penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyusunan standart satuan harga

Tersusunnya dokumen standart satuan harga

dok 1 1 120 1 120 1 125

1 125

1 125

5

615

Pengelolaan administrasi gaji pegawai

Jumlah dokumen gaji pegawai yg tersusun

entitas 222 195 425 195 430 195 432

195 434

195

437

975

2,158

Pengelolaan kas daerah

Jumlah dokumen Kasda yg tersusun

dok 12 12 154 12 160 12 170

12 180

12

190

60

854

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Jumlah SP2D yang di terbitkan

dok 222 195 490 195 520 195 550 195 570 195 585 195

2,715

Program Terwujudnya WEB % 1 100 100 100 100 100

Page 619: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

90

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

BPPKAD 100

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik

Terwujudnya SIM BPPKAD

paket 1 75 1 100 1 100 1 100 1 100 1

100

JUMLAH 1,264

1,330 1,377

1,409

1,437

1

1,437

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

Tersusunnya dokumen raperda/Perbup Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

1 2 2 2 2 2 10

Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Tersusunnya dokumen raperda/Perbup Keuangan

Daerah

1 2 75 2 75

2 75

2 75

2

75

10

375

JUMLAH 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 10 375

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pengawai yang mengikuti diklat/ bintek

% 8.77 20

135

40

285 285 285

1,425

Sekretariat

Kegiatan Peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

Jumlah pengelola keuangan yang mengikuti Bintek/pelatihan

orang 100 90 135

90

135

90 135 90 135 90 135 450

675 Sekretariat

Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Bendahara/pengelola SIM Keuangan yang mengikuti Bintek

orang 0 195 215

195

215

195 215 195 215 195 215 975

1075

Bimbingan Teknis Pengelolaan barang milik daerah

Jumlah Pengelola Barang yang mengikuti Bintek

orang 225 250

225

250

225 250 225 250 225 250 1,125

1,250

Bidang Aset

JUMLAH I 510 510

Page 620: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

91

510 600

510

600

600 600 510 600 2,850 3,000

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

3.Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah

Tepat atau tidak

tepat waktu

Tepat

waktu

WTP

WTP

WTP WTP WTP WTP

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen pelaporan

yang tersusun

% 100 100 100

100 100 100

100

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah data laporan realisasi

keuangan

dok (Raperda/Perbup)

6 4 130

4 143

4 157

4 173

4

190.333

20

794

Bid. Akuntansi

JUMLAH 4 130

4 143

4 157.3 4 173.03 4 190.333 20 793.663

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP terselesaikan

% 100 100 100

100 100 100

100

Page 621: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

92

tepat waktu

Penjaringan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah OPD yg menyusun

Laporan realisasi

keuangan

OPD 222 205 100

205

110

205 121 205 133.1 205 146.41 205

611

Bid.Akuntansi

Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Jumlah dokumen

Penerimaan dan

Pengeluaran

dok 0 12 100

12

125

12 150 12 175 12 200 60

750

Bid.Akuntansi

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- Jumlah dokumen laporan Keuangan Daerah

DOK 6 8 8 8 8 8

40

-

Pengelolaan TPTGR Jumlah Kasus yang terselesaikan

Kasus 5 5 100

5 100

5 100 5 100 5 100 25

500

2. Meningkatkan PAD untuk mendorong kemandirian keuangan daerah

1.Meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

% 10.30

9.02

9.11

9.27 9.38 9.48 9.48 4,825

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.Persentase pertumbuhan PAD

% 0.00 1.26

3.80

3.92 4.03 4.14 4.14

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah lainnya

Jumlah PAD Rp (Milyar)

194,120

180.00

0

400

189.547

450

199.025 500 208.977

525 219.425

600 219.425

2,475.00

Bidang PDL Target :

PAD dlm Milyar

Page 622: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

93

Penyusunan Data Potensi Pendapatan

Jumlah Potensi obyek pajak lainnya

OP 2,00

0

2,500

200

2,600

225

2,625 225

2,700 225

2,750

250

13,175

1,125.00

Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah Lainnya

Jumlah dokumen

data pendapatan

lainnya

dok 1 1 235

1 240

1 250

1 250

1

250

1

1,225.00

Penelitian Potensi PAD Jumlah data PPJ/PJU

Kecamatan

10 0 0 0 0 0 -

- -

-

-

-

-

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen

Hasil Monev Pendapatan

Daerah

dok 1 75 1 100

1 100 1

100 1

100

1

1

100.00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2. Persentase pertumbuhan Pajak dan retribusi

% 6.93 3.44

5.77

5.84 5.91 5.97

13,919

3. Persentase pajak terhadap PAD

% 20.20

23.90

25.75

27.6 29.75 31.30

31.30

4. Persentase Pertumbuhan PBB dan BPHTB

% 2.23 2.11

1.38 1.81 2.22

2.22

Pengelolaan Database PBB - Jumlah potensi obyek pajak (PBB)

WP 37,197

30,000

500

37,000

600

37,000 600 37,000 600 37,000

600 178,000

2,900.00

Bid PBB

Pendataan PBB Jumlah obyek pajak PBB yang didata

OP 32,5

53

13,000

300

14,

300

14,000 300 14,000 300 14,000

300 69,000

1,500.00

Page 623: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

94

000

Intensivikasi PBB dan BPHTB Jumlah pajak dari PBB dan BPHTB

Milyar PBB =17.781,992 BPHTB = 2.411,709M

PBB

=18,750 M, BPHTB = 2,6M

1,903.890

PBB =19.050,00 M, BPHTB = 2,7M

1,903.890

PBB =19.350,00 M, BPHTB = 2,8M

1,903.8

90

PBB =19.350,00 M, BPHTB = 2,8M

1,903.89

0

PBB =19.950,00 M, BPHTB = 3 M

1,903.89

0

PBB =19.950,00 M, BPHTB = 3 M

9,519.45

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3.Persentase Retribusi terhadap PAD

% 0.00 0 0.00

0 - -

210

Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga (Pemantauan Benda Berharga pada OPD Pengelola Pendapatan)

OPD Pengelola

Pendapatan

Jumlah OPD

83 83 30 83

40

83 40

83 50

83

50

83

210.00

Bid PDL

Program peningkatan dan 4.Persentase 35.0 41. 4 53.00 59.00 65.00 65.00

Page 624: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

95

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

kepatuhan wajib pajak

0 00 7.00

Kegiatan Pemeriksaan pajak Jumlah data piutang pajak

yang diverifikasi

WP 18 15 75 20

80

22 100

25 100

35

150

117

505

3,645

54,078

3,840

54,122 3,920

54,218 3,955

54,297

4,105

260,699

33,689

Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset daerah

Prosentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD

% 25.03

31.85

32.61

33.37 34.13 34.89

34.89

Asuransi Aset Daerah Jumlah dan Jenis Asuransi

paket 4 3 1,000

3 1,000

3 1,000 3 1,000 3 1,000 15

5,000

Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

Jumlah dokumen laporan aset BMD yg tersusun

dok 1 1 1,200

1 1,200

1 1,330 1 1,350 1 1,400 5

6,480

Inventarisasi aset daerah Penyusunan data base aset daerah

dokumen 0 1 100

1 100

1 100 1 100 1 100 5

500

Penyediaan sarpras pengamanan aset

Jumlah sarana pengaman aset yang baik

unit 1 500

1 200

1 200 1 200 1 200 5

1,300

Pendampingan Penyusunan laporan BMD

Terupdatenya data aplikasi SIMDA BMD

sistem 0 1 75 1 75

1 75 1 75 1 75 1

375

JUMLAH 7 2,8 7 2 7 2,705 7 2,725 7 2,775

Page 625: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

96

75 ,575

Program penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat

29.61

30.27

31.03

31.79 32.55 33.31

33.31

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan Tanah Pemkab

Bidang 9 10 250

10

250

15 250

20 250

25

250

80

1,250

Lelang Tanah Jumlah bidang yg dilelang

bidang 199 199 100

199

90

199 90 199 90 199 90 199

460

JUMLAH

350

209

340 214 340

219 340

224

340

279

1,710

-

Page 626: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

97

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BPPKAD

Kabupaten Banjarnegara adalah ketersediaan indikator kinerja yang

berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan

indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program

pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran

untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam

perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta

program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen

perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja

pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan

menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima

tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat

daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1

berikut ini.

Page 627: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

98

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO Indikator Satu

an

Kondi

si

Awal

Kinerj

a

Target Capaian Setiap Tahun

Target

Akhir

RPJMD

2016

2018 2019 2020 2021 2022

1.

Nilai Sistem

Akuntabilit

as Kinerja

Instansi

(SAKIP)

Organisasi

Perangkat

Daerah

Predik

at

Cc Cc Cc Cc Cc B B

2.1. Ketepatan

waktu

penetapan

Perda APBD

Tepat

atau

tidak

tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepa

t

wakt

u

Tepat

waktu

Tepa

t

wakt

u

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

2.2. Penyerapan

Belanja

APBD

% 89,56 92,5

2

93,02 93,5

2

94,02 94,52 94,52

2.3 Ketepatan

waktu

penyampaia

n Laporan

Keuangan

Daerah

Tepat

atau

tidak

tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepa

t

Wakt

u

Tepat

Wakt

u

Tepa

t

Wakt

u

Tepat

Wakt

u

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

3.

Rasio PAD

terhadap

pendapatan

daerah

% 10,30 9,02 9,11 9,27 9,38 9,48 9,48 8

2

Page 628: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

99

BAB VIII

P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah selama lima

tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta

mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi,

magb ka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023, dengan tetap

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 -

2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang perlu diatur

sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Perangkat Daerah agar

mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra

dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Biidang-

Bidang pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat

tercapai.

3. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan

dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada

Renstra ini.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten

Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan

kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Page 629: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

1

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH V. C. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 telah

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2017 -

2022. Kewajiban pemerintah daerah setelah kepala daerah dilantik adalah menetapkan visi misi yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan selanjutnya Perangkat

Daerah menyusun Rencana Strategis periode lima tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272

menyebutkan bahwa : (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD;

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga

pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap perangkat daerah

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra BKD Kabupaten Banjarnegara disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi BKD sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi Persiapan Penyusunan Renstra diantaranya pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan rancangan dokumen Renstra;

Koordinasi intern dalam penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BKD Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun Renstra mengacu pada tugas dan fungsi BKD sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Page 630: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

2

Renstra BKD Kabupaten Banjarnegara memiliki keterkaitan dengan dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara, Renstra BKD

Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Badan Kepegawaian Nasional serta dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah berpedoman

pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Page 631: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

3

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BanjarnegaraNomor 213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 233); 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah

yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan. Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

adalah :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara ke dalam program dan kegiatan

Badan Kepegawaian Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2017-2022.

2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

3. Memberikan pedoman dan tolak ukur kinerja dalam penyusunan instrumen, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai

berikut : BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur BKD Kabupaten Banjarnegara; Sumber Daya yang ada di

BKD; Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan

Page 632: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

4

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

serta Penentuan isu-isu Strategis. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Kepegawaian Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Strategi dan Kebijakan pembangunan yang

diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indiatif pada Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini mengemukakan mengenai indikator kinerja

BKD Kabupaten Banjarnegara yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP Bab ini berisi tentang penegasan komitmen melaksanakan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2017-2022 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja

Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta Kegiatan Lima Tahunan.

LAMPIRAN

Page 633: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kabupaten

Banjarnegara

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara

mendasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016. BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi BKD Kabupaten Banjarnegara terdiri dari : 1. Sekretaris membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Kepala Bidang Pengembangan membawahi :

a. Kepala Seksi Data dan Formasi. b. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

3. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan membawahi :

a. Kepala Seksi Mutasi. b. Kepala Seksi Pengangkatan dan Kepangkatan.

4. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi: a. Kepala Seksi Pembinaan.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banjarnegara sebagai berikut :

KEPALA BKD

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KABID

PENGEMBANGAN

KABID MUTASI DAN

KEPANGKATAN

PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

KASI DATA

DAN FORMASI KASI MUTASI KASI

PEMBINAAN

KASI DIKLAT

KASI

PENGANGKATAN &

KEPANGKATAN

KASI

KESEJAHTERAAN

Page 634: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

6

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016, Kepala Badan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas Kepala BKD juga menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan

kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan,

mutasi dan kepangkatan serta pembinaan kesejahteraan pegawai; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan

kepangkatan serta pembinaan kesejahteraan pegawai;

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan dan kesejahteraan

pegawai; 6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB;

8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Sekretariat Badan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama,

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BKD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BKD; 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan pogram kerja di

lingkungan BKD:

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi dilingkungan BKD; 4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan BKD; 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

BKD; 6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKD;

Page 635: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

7

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan adalah unsur pelaksana BKD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan

perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, penyusunan formasi pegawai, penyusunan petunjuk teknis pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer dan tenaga

harian lepas, pengelolaan penggunaan sarana computer assisted test, penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta

pendidikan dan pelatihan, pemberian ijin belajar, tugas belajar dan bantuan stimulant tugas belajar serta fasilitasi ujian dinas dan ujian

penyesuaian kenaikan pangkat. Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Bidang Mutasi dan Kepangkatan adalah unsur pelaksana BKD,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penempatan dan pemindahan pegawai,

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, evaluasi kompetensi pegawai dan pensiun pegawai, pengangkatan dan penempatan Calon Aparatur Sipil

Negara, kenaikan jabatan fungsional, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, peninjauan masa kerja Aparatur Sipil Negara serta

penempatan dan pemberhentian tenaga honorer dan tenaga harian lepas. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai adalah unsur pelaksana BKD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, sumpah janji pegawai, pemberian

bimbingan dan konseling, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu suami/istri, kartu pegawai, laporan harta kekayaan pejabat negara,

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tabungan perumahan, penghargaan dan tanda jasa serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Page 636: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2.1 Sumber Daya Manusia / Pegawai

Susunan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara (Keadaan 31 Januari 2017).

a. Komposisi Pegawai menurut Status Kepegawaian

NO STATUS

KEPEGAWAIAN

JUMLAH (ORANG)

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Aparatur Sipil Negara 24 18 42

2. Pegawai tidak tetap 2 0 2

3. Tenaga Harian Lepas 2 4 6

Jumlah 28 22 50 orang

b. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

NO STATUS

KEPEGAWAIAN

JUMLAH (ORANG)

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Pasca Sarjana (S2) 2 3 5

2. Sarjana (S.1) 7 13 20

3. D III 1 1 2

4. SLTA 17 5 22

5. SLTP 1 0 1

Jumlah

28 22 50 orang

c. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan Ruang :

NO PANGKAT GOL.

RUANG

JUMLAH (ORANG)

Laki-laki

Perempuan Jumlah

1. Pembina Utama Muda

IV/c 1 0 1

2. Pembina Tk I IV/b 0 0 0

3. Pembina IV/a 1 2 3

4. Penata Tk.I III/d 3 6 9

5. Penata III/c 0 2 2

6. Penata Muda

Tk.I III/b 4 4 8

7. Penata Muda III/a 2 1 3

8. Pengatur Tk.I II/d 1 1 2

9. Pengatur II/c 3 1 4

10. Pengatur Muda Tk.I

II/bg 5 1 6

11. Pengatur Muda

II/a 3 0 3

12. Juru Muda Tk.I

I/d 0 0 0

13. Juru I/c 1 0 1

14. 2 PTT

2 THL 4 THL

Jumlah 28

orang 22 orang

50

orang

Page 637: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

9

d. Komposisi Pegawai menurut jenis jabatan

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (ORANG)

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Eselon II 1 0 1

2. Eselon IIIa 0 0 0

3. Eselon IIIb 1 2 3

4. Eselon IVa 3 6 9

5. Staf 23 13 36

6. Fungsional 0 1 1

Jumlah 28 orang 22 orang 50 orang

2.2.2 Sarana Prasarana (Aset) Ketersediaan sarana dan prasarana dilihat

berdasarkan kelompok tanah, peralatan dan mesin serta

gedung dan bangunan yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Banjarnegara.

Dari seluruh daftar sarana dan prasarana yang dimiliki secara keseluruhan dalam kondisi baik. Berikut tabel Jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki berdasarkan kondisi di

BKD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2017 :

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi

Jumlah Baik

Kurang Baik

Rusak

A. Tanah - - - -

B. Peralatan dan Mesin

1) Mobil 5 - - 5

2) Sepeda Motor 16 - - 16

3) Mesin ketik 3 - - 3

4) Lemari/ Rak 126 - - 126

5) Papan Visuil/

Pengumuman 3 - - 3

6) Papan Tulis 2 - - 2

7) Overhead

Projektor -

2 - 2

8) Alat Penghancur

Kertas 2

- - 2

9) Alat Kantor

Lainnya 4

- - 4

10) Meja 7 - - 7

11) Genset 1 - - 1

12) Kursi 195 1 - 196

13) Meubelair lainnya 7 - - 7

14) Jam Elektronik 2 - - 2

15) AC Split 18 1 - 19

16) Kipas Angin 1 - - 1

17) Kompor Gas 1 - - 1

18) Televisi 7 - - 7

19) Cassete Recorder 1 - - 1

20) Loudspeaker 4 - - 4

21) Soundsystem 2 - - 2

22) Compact Disc 1 - - 1

23) Wireless - 1 - 1

Page 638: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

10

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi

Jumlah Baik

Kurang

Baik Rusak

24) Megaphone - - - 1

25) Unit Power Supply

- - - 12

26) Tustel/ Handycam

- - - 2

27) Tangga ALumunium

- 1 - 1

28) Dispenser - - - 3

29) Alat Rumah

Tangga Lainnya

- - - 3

30) Alat Pemadam

Portable

- - - 4

31) Personal

Komputer Lain-lain

- -

- 1

32) PC Unit 14 - - 14

33) Laptop/ Notebook 79 - - 79

34) Personal

Komputer Lain-lain

3 -

- 3

35) Printer 27 2 - 29

36) Monitor 7 - - 7

37) Scanner 2 - - 2

38) Server 4 - - 4

39) Router 2 - - 2

40) Peralatan

Jaringan lain-lain 1

- - 1

41) Meja Kerja

Pejabat/ Staf 64

- - 64

42) Meja Tamu 5 - - 5

43) Kursi Kerja

Pejabat/ Pegawai 30

2 - 32

44) Proyektor +

Attachment 4

1 - 5

45) Layar Film 2 - - 2

46) Telephone (PABX) 2 - - 2

47) Facsimile 1 1 - 2

48) Antena 1 - - 1

C Gedung dan

Bangunan

1) Gedung kantor 3 - - 3

2) Gedung garasi

/pool 1

- - 1

3) Gudang tertutup 1 - - 1

D Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

1) Jaringan

Transmisi 1

- - 1

Page 639: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

11

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Kondisi

Jumlah Baik

Kurang

Baik Rusak

E Aset Tetap Lainnya

1) Buku Tentang

Hukum 32

- - 32

2) Alat Tenis Meja 1 - - 1

3) Keramik (Guci,

Piring) 1

- - 1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja BKD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan indikator

capaian lima tahun lalu (2012-2016), terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi ukuran kinerja pembangunan urusan penunjang bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan di Kabupaten

Banjarnegara. Pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparatur daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan mengenai kepegawaian,

pelaksanaan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan fungsi pembinaan

kepegawaian lainnya. Secara rinci kinerja pembangunan urusan penunjang

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Page 640: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

12

Tabel. 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupeten Banjarnegara

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target Kinerja Tahun Realisasi Capaian Kinerja

Tahun Rasio Capaian Kinerja Tahun

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio PNS

Lulusan S1

% 40.1

6

43 46.4

6

49.9

8

53.5

7

51.5

4

53.4

7

57.5

4

59.8 60 128.3

4

124.3

5

123.8

5

119.6

5

112

2. Rasio PNS

Lulusan S2/S3

% 1.79 1.84 1.98 2.07 2.2 2.61 2.75 2.87 2.8 2.8 145.8

1

149.4

6

144.9

5

135.2

7

127.2

7

3. Rasio pejabat

struktural yang mengikuti diklatpim

% 60.1

2

66.2

6

71.1

7

76.0

7

80.9

8

65.5

8

68.6

3

74.2

9

85.6 78 109.0

8

103.5

8

104.3

8

112.5

3

96.32

4 Rasio penanganan

pelanggaran disiplin aparatur

% 51.43

69.23

83.33

90.91

100 84.61

64.61

100 90.4 100 164.51

93.327

120 99.439

100

5 Rasio PNS yang mengikuti

diklat teknis

% 8.31 8.96 9.74 10.53

10.87

9.66 11.15

13.12

18.4 26.6 116.25

124.44

134.7 174.74

244.71

Page 641: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

13

Secara keseluruhan, dari keempat indikator kinerja diatas rata-rata tercapai realisasi atas targetnya. Indikator rasio PNS yang

mengikuti diklat teknis mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan indikator rasio PNS lulusan S1 dan rasio PNS lulusan S2/S3 memiliki trend yang fluktuatif. Salah satu faktor yang

mendorong pencapaian target adalah karena adanya kesadaran para aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan SDM nya dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga memberikan

kemudahan pada aparatur dalam pemberian ijin belajar untuk melanjutkan studi program D-IV/S1 pada universitas/perguruan

tinggi di Banjarnegara dan sekitarnya sejumlah 107 orang. Selain itu didukung adanya pemberian bantuan stimulasi belajar dalam bentuk tugas belajar dan ikatan dinas. Pada tahun 2016 pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas kepada PNS yang melanjutkan ke jenjang S1/DIV/S2 sejumlah 46 orang.

Pada indikator Rasio penanganan pelanggaran disiplin

aparatur, memiliki trend yang fluktuatif. Pada tahun 2016 semua kasus yang masuk sudah ditangani sehingga capaian kinerja

penanganan pelanggaran disiplin mencapai 100% (93 kasus). Berdasarkan jumlah kasus yang masuk (93) dengan rincian

sampai dengan SK penjatuhan hukuman disiplin = 11 kasus, dalam

proses PTUN Surabaya = 1 kasus, sampai dengan terbit SK izin perceraian = 20 kasus, dalam proses di MA = 1 kasus, dalam proses

penjatuhan hukuman disiplin = 8 kasus, dalam proses pemeriksaan= 2 kasus, dalam proses pembinaan perceraian 10 kasus dan sampai dengan pembinaan saja = 40 kasus.

Indikator Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim memiliki trend kenaikan, hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan dan tidak memenuhi target. Dikarenakan terdapat

aparatur yang sedianya mengikuti diklatpim namun berhalangan tidak bisa mengikuti sehingga capaiannya tidak 100%.

Page 642: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

14

Tabel. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupeten Banjarnegara

No Uraian

Anggaran pada Tahun (dalam ribuan) Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan) Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata

Pertumbuhan

(dalam ribuan)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggar

an

Reali

sasi

1.

Program Pelayanan

Administrasi

Kantor

430,18

0

442,81

0

485,58

0

528,1

26

592,5

16

363,13

0.9

255,40

9.6

458,89

9.5

478,35

5.6

563,36

2.5

84.4

1

57.6

8

94.5

1

90.5

8

95.0

8 40,584 3

2.

Program

Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

352,00

0

571,00

0

255,00

0

456,5

00

1,176,

500

140,87

3.1

210,12

2.5

233,46

0.6

433,50

6.8

1,167,0

51.7

40.0

2

36.8

0

91.5

5

94.9

6

99.2

0

206,12

5 15

3.

Program

Fasilitasi

Pindah/ Purna

Tugas

70,000 70,000 85,000 75,00

0

84,00

0

68,121.

1

42,264.

4 69,520

52,689.

5

51,603.

4

97.3

2

60.3

8

81.7

9

70.2

5

61.4

3 3,500 -9

4.

Program Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

2,093,

000

2,470,0

00

2,854,0

00

4,964,

500

2,903,

900

1,886,2

47.9

1,130,7

07.9

2,031,9

04.5

3,941,8

62.8

2,533,3

35.3

90.1

2

45.7

8

71.1

9

79.4

0

87.2

4

202,72

5 -1

5.

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

29,500 35,000 35,000 35,00

0

50,00

0

19,115.

0

27,576.

5

32,133.

8

28,980.

0

48,190.

0

64.8

0

78.7

9

91.8

1

82.8

0

96.3

8 5,125 8

Page 643: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

15

No Uraian

Anggaran pada Tahun (dalam ribuan) Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan) Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata

Pertumbuhan

(dalam

ribuan)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggar

an

Reali

sasi

6.

Program

Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1,866,4

00

1,410,5

00

1,530,

000

1,657,

300

1,978,

500

1,216,7

57.3

414,36

0.4

962,40

3.1

914,22

9.0

984,26

1.1

65.1

9

29.3

8

62.9

0

55.1

6

49.7

5 28,025 -4

7.

Program

Pendidikan dan

Kedinasan

- 150,00

0 - -

- 0.0 - - - - 0.00 - - - 0 0

8.

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

- - 40,00

0

75,00

0 - -

38,126.

4

65,631.

1 - -

95.3

2

87.5

1 - 35,000 -8

9.

Program

Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip

Daerah

- - - - 50,00

0 - - - -

38,860.

9 - - - -

77.7

2 0 0

Page 644: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

16

Rasio realisasi pada tahun 2012 tertinggi ada pada Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas. Sedangkan yang terendah ada pada

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rasio realisasi pada tahun 2013 tertinggi ada pada Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. Sedangkan yang terendah ada pada Program Pendidikan dan Kedinasan.

Rasio realisasi pada tahun 2014 tertinggi ada pada Program

Pelayanan Administrasi Kantor, Program Peningkatan Disiplin Aparatu dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan yang terendah ada pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Rasio realisasi pada tahun 2015 tertinggi ada pada Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sedangkan yang terendah ada pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Rasio realisasi pada tahun 2016 tertinggi ada pada Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (99,20%) dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan (96,38%). Sedangkan yang terendah ada pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terutama pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS sebesar 20%.

Secara kuantitatif terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada program Pendidikan dan Kedinasan pada

tahun 2013 realisasinya 0% yaitu pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme dengan output berupa “Jumlah PNS yang paham peraturan perundang undangan yang baru)“. Hal ini

disebabkan karena kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang ASN belum bisa dilaksanakan karena belum terbitnya peraturan tentang petunjuk

pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk teknisnya (juknis) dari pusat tentang ASN.

Ketercapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah didukung oleh beberapa faktor diantaranya prosedur/mekanisme dalam sistem pengelolaan

keuangan daerah yang bagus, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia) yang mencukupi, serta dukungan dari seluruh

aparatur pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yabg ada

pada BKD Kabupaten Banjarnegara masih berkaitan dengan isu

strategis bidang kepegawaian yang ada di pusat dan provinsi. Tantangan adalah suatu bentuk usaha yang memiliki tujuan

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peluang merupakan sebuah kondisi yang muncul dan menjadi sebuah kesempatan bagi sumber

daya BKD untuk mendorong percepatan pencapaian target-target. Kondisi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BKD untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Page 645: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

17

2.4.1 Tantangan Kondisi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan

di BKD Kabupaten Banjarnegara yang mendorong pada peningkatan motivasi kerja adalah sebagai berikut : 1. Belum tersedianya data sumber daya aparatur pada sistem

informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi. 2. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan

kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.

3. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur. 4. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM

aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5. Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir

aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.

6. Belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan

tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

8. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat khususnya aparatur pemerintah mengenai administrasi kepegawaian yang tepat waktu.

2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang berkaitan dengan pengembangan peningkatan kinerja pelayanan BKD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang kepada BKD dalam pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang mendukung tersedianya data

sumber daya aparatur pada sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi.

2. Dukungan regulasi mengenai manajemen aparatur sipil negara sebagai bagian dari peluang dalam meningkatkan kinerja layanan BKD Kabupaten Banjarnegara dan

meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur sipil negara.

3. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memberikan stimulan bantuan tugas belajar dan bimbingan teknis fungsional dalam rangka menciptakan SDM aparatur

yang profesional dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal.

4. Dukungan regulasi mengenai penyelenggaraan promosi

jabatan/seleksi jabatan secara terbuka dalam rangka pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang

jelas dan terukur. 5. Dukungan regulasi mengenai sistem penggajian Aparatur

Sipil Negara, dimana setiap instansi harus menerapkan

sistem kelas jabatan dalam menentukan remunerasi pegawai selain sistem penilaian kinerja. Sehingga

remunerasi pegawai ditentukan oleh kelas jabatan, capaian kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai.

Page 646: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

18

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BKD Kabupaten Banjarnegara Permasalahan di bidang kepegawaian yang saat ini di hadapi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Belum tersedianya data sumber daya aparatur pada sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi.

2. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.

3. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur.

4. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur

pemerintah daerah yang jelas dan terukur. 6. Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak

ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah. 7. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat

khususnya aparatur pemerintah mengenai administrasi

kepegawaian yang tepat waktu. 8. Masih rendahnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja pada BKD

Kabupaten Banjarnegara.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022

merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah

sebagai berikut :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b. Misi

Misi - misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah : 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman,

damai dan demokratis.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan

dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,

produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Page 647: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

19

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI : “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SAT

UAN SASARAN KINERJA

SASARAN

SATUA

N

1.1. Meningkatkan

kondusivitas

wilayah

Indeks

ketenteraman

dan ketertiban

Masyarakat

Ang

ka

1.1.1. Meningkatnya

ketenteraman,

ketertiban dan

keamanan lingkungan

Indeks

ketenteram

an dan

ketertiban Masyarakat

Angka

1.2. Meningkatkan

kesiapsiagaan

dan

penanggulang

an bencana

Persentase

desa tangguh

bencana

% 1.2.1. Meningkatnya

kualitas

kesiapsiagaan

dan ketanggap

daruratan bencana

%

1.3. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

terhadap nilai-

nilai

kehidupan bermasyaraka

t dan

berdemokrasi

Indeks

Kebudayaan

Ang

ka

1.3.1. Meningkatnya

penghargaan

masyarakat

terhadap nilai-

nilai

kebudayaan dan kearifan

lokal

Indeks

Kebudayaa

n

Angka

1.3.2. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

kehidupan

berdemokrasi

Presentase

pemilih

dalam pemilu

%

1.3.3. Meningkatnya

peran serta

perempuan

dalam pembangunan

Indeks

pemberdayaa

n gender

Angka

MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik

2.1. Meningkatkan

kualitas

layanan publik

Survey

Kepuasan

Masyarakat

Angk

a

2.1.1. Meningkatnya

efektivitas dan

transparansi

layanan publik

Survey

Kepuasan

Masyarakat

Angka

2.2. Meningkatkan kualitas

penyelenggaraa

n

pemerintahan

daerah

Indeks Reformasi

Birokrasi

Angka

2.2.1. Meningkatnya kinerja

penyelenggara-

an pemerinta-

han daerah

Nilai AKIP Kabupaten

Banjarnegar

a

Angka

2.2.2. Meningkatnya kualitas

pengelolaan

pemerintahan

desa

Persentase peningkata

n desa

berkemban

g

%

Page 648: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

20

MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

3.1. Meningkatkan

ketersediaan

dan kualitas

infrastruktur

Persentase

jalan

kabupaten

dalam kondisi

baik

% 3.1.1. Meningkatnya

sarana

infrastruktur

jalan dan

jembatan

Persentase

jalan

kabupaten

dalam

kondisi baik

%

3.1.2. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

jaringan irigasi

Luasan

sawah yang teraliri

jaringan

irigasi

dalam

kondisi baik

Ha

3.2 Meningkatkan kinerja

perekonomian

daerah

Laju pertumbuhan

ekonomi

% 3.2.1. Meningkatnya kinerja sektor

pertanian dan

perikanan

Pertumbuhan sektor

pertanian

%

PDRB per kapita (ADHB)

Nilai Tukar Petani

%

3.2.2. Meningkatnya

kinerja sektor

pariwisata

Persentase

peningkata

n

kunjungan wisatawan

%

3.2.3 Meningkatnya

kinerja UKM

dan koperasi

Kontribusi

UKM

terhadap

PDRB

%

Persentase

koperasi sehat

%

3.2.4. Meningkatnya

jumlah investasi

Persentase

peningkatan nilai

investasi

berskala

nasional

%

3.2.5. Meningkatnya

kesempatan kerja

Tingkat

Pengangguran Terbuka

%

3.2.6. Meningkatnya

kinerja sektor industri

Pertumbuh

an sektor industri

%

3.2.7. Meningkatnya

kinerja sektor perdagangan

Pertumbuh

an sektor perdaganga

n

%

3.2.7. Meningkatnya

stabilitas harga

Laju inflasi %

3.3 Meningkatkan

pemerataan

pembangunan

wilayah

Indeks

Williamson

Ang

ka

3.3.1. Meningkatnya

pemerataan

pembangunan

antar wilayah kecamatan

Indeks

Williamson

Angka

Page 649: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

21

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SAT

UAN SASARAN KINERJA

SASARAN

SATU

AN

3.4 Meningkatkan

daya dukung dan daya

tampung

lingkungan

Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

Ang

ka

3.4.1. Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup yang

meliputi

kualitas udara,

kualitas air

sungai, dan tutupan lahan

Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup

(IKLH)

Angka

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif,

Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional

4.1. Mewujudkan

reformasi tata kelola keuangan

Rasio

kemandirian keuangan

daerah

% 4.1.1. Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Opini

Badan Pemeriksa

Keuangan

Opini

4.1.2. Meningkatnya

kemandirian

daerah

Rasio

kemandiria

n keuangan

daerah

%

MISI 5 : Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan

Cakupan Pemenuhan Hak Dasar

5.1. Meningkatkan

cakupan

pemenuhan kebutuhan dan

layanan dasar

yang

berkualitas

Indeks

pembanguna

n manusia

Tah

un

5.1.1. Meningkatnya

ketahanan

pangan

Pencapaian

skor Pola

Pangan Harapan

(PPH)

%

5.1.2. Meningkatnya

cakupan

rumah layak

huni

Persentase

MBR yang

menghuni

rumah layak huni

%

5.1.3.

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

pendidikan

Angka

Rata-rata

Lama

Sekolah

Tahun

Angka

Harapan

Lama Sekolah

Tahun

5.1.4. Meningkatnya

kualitas dan

cakupan

pelayanan

kesehatan

Angka usia

harapan

hidup

Tahun

5.2. Meningkatkan penanganan

masalah

kesejahteraan

sosial

Persentase penduduk

miskin

% 5.2.1. Meningkatnya jumlah

penduduk di

atas garis

kemiskinan

Persentase penduduk

di atas garis

kemiskinan

%

5.2.2. Meningkatnya

penanganan terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

Persentase

Penurunan PMKS

%

Page 650: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

22

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian misi ke

2, yaitu : ”Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas

layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat

dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional. Dalam rangka mendukung misi “Mewujudkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola

yang baik”, terdapat beberapa tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BKD yaitu : 1. Menyediakan data pegawai yang akurat dan up to date, dalam

rangka mewujudkan susunan pegawai yang rasional dan profesional.

2. Melaksanakan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan

dan rekruitmen pegawai yang transparan dan akuntabel. 3. Melaksanakan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

pegawai, dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan

kedisiplinan aparatur pemerintah daerah. 4. Meningkatkan kompetensi profesionalitas aparatur

pemerintah daerah dengan memberikan stimulan tugas

belajar dan ikatan dinas serta memfasilitasi penyelenggaraan diklatpim IV, III dan II dalam rangka meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur. 5. Melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kompetensi

jabatan aparatur dalam rangka mewujudkan sistem

pemerintahan meritokrasi, yakni sistem pembinaan karier aparatur berdasarkan kemampuan, kompetensi dan

profesionalitas yang dimiliki. 6. Menegakkan Prinsip Reward and Punishment dalam

penyelenggaraan pembinaan aparatur dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah. 7. Menyediakan sarana pelayanan administrasi perkantoran

yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya dalam bidang layanan administrasi kepegawaian.

8. Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan

yang akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa

faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang

diuraikan pada tabel berikut :

Page 651: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

23

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran

RPJMD

Permasalahan

Pelayanan BKD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Misi :

Mewujudkan

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan

Berdasarkan

Konsep Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik

1) Belum tersedianya

data sumber daya

aparatur pada sistem informasi

kepegawaian

secara lengkap

dan terintegrasi;

2) Masih kurangnya

jumlah aparatur

dibanding dengan

kebutuhan

pegawai

berdasarkan beban kerja;

3) Banyaknya kasus-

kasus pelanggaran

disiplin aparatur;

4) Masih kurangnya

kompetensi dan

profesionalisme

SDM aparatur

sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

5) Belum

terlaksananya sistem

pengembangan

pola karir

aparatur

pemerintah

daerah yang jelas dan terukur;

6) Belum adanya

sistem yang jelas

dan terukur yang dijadikan tolak

ukur peningkatan

kesejahteraan

aparatur

pemerintah

daerah;

7) Belum optimalnya

pelayanan publik

kepada aparatur

pemerintah mengenai

administrasi

kepegawaian yang

tepat waktu; dan

1) Keterbatasan

anggaran dan SDM

aparatur yang menangani sistem

informasi

kepegawaian;

2) Terbatasnya formasi CPNS yang

disediakan oleh

KemenPAN dan RB;

3) Terbatasnya personil

yang menangani penanganan

kedisiplinan/pembi

naan pegawai;

4) Kurangnya kesadaran PNS

untuk meningkatkan

kompetensi dan

profesionalitasnya

melalui pendidikan

formal dan non formal; dan

5) Belum adanya

penerapan sistem reward kepada

aparatur dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan

aparatur pemerintah

daerah.

1) Perkembangan

teknologi

informasi yang pesat

memberikan

peluang kepada

BKD dalam

pengembangan aplikasi sistem

informasi

kepegawaian;

2) Dukungan

regulasi mengenai

manajemen

aparatur sipil

untuk

meningkatkan kinerja layanan

kepegawaian

serta

meningkatkan

kedisiplinan dan

kesejahteraan aparatur sipil

Negara;

3) Dukungan

anggaran untuk memberikan

stimulan

bantuan tugas

belajar dan

bimbingan

teknis fungsional;

4) Dukungan

regulasi

mengenai penyelenggara-

an promosi

jabatan/seleksi

jabatan secara

terbuka; dan

2. Tujuan :

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

3. Sasaran :

Meningkatnya

kinerja penyelengaraan

pemerintahan

daerah

Page 652: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

24

No

Misi, Tujuan

dan Sasaran

RPJMD

Permasalahan

Pelayanan BKD

Faktor

Penghambat Pendorong

8) Masih rendahnya kualitas sistem

akuntabilitas

kinerja pada BKD

Kabupaten

Banjarnegara.

5) Dukungan regulasi

mengenai sistem

penggajian

Aparatur Sipil

Negara, untuk mewujudkan

kesejahteraan

pegawai.

3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 159 tahun 2000

tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

menyebutkan bahwa untuk pembinaan PNS secara nasional dibangun dan dikembangkan tata laksana jaringan informasi

kepegawaian antara BKD provinsi, BKD kabupaten/kota, dan BKN. BKD mempunyai hubungan fungsional dan professional dengan BKN yang ada di pusat maupun kantor regional.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan strategis di tingkat

nasional dan internasional, khususnya untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pada

dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia aparatur yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan

sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa satu NKRI. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21

menyebutkan bahwa BKN adalah lembaga pemerintah Non Kementrian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Undang-undang

ini juga mengatur bahwa untuk menjadikan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen PNS yaitu kebijakan dan

manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar

belakang politik, ras, agama, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, umur dan kondisi kecacatan.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah

pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan

untuk mengatur sistem Renstranya masing-masing. 3.3.1 Renstra Badan Kepegawaian Negara

Isu strategis dan strategi BKN yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Isu Strategis :

1. Masih kurangnya internalisasi paradigma tata kelola pemerintahan yang baik di instansi pemerintah.

2. Ketersediaan data PNS yang belum lengkap dan terkini.

Page 653: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

25

3. Masih banyak instansi pemerintah yang belum menerapkan NSPK.

4. Belum dimilikinya indikator outcome dalam yang spesifik, terukur secara kuantitatif.

Strategi :

1. Melakukan penghitungan kebutuhan PNS. 2. Mengembangkan dan mengoptimalkan registrasi online.

3. Melaksanakan ujian rekruitmen pegawai dengan menggunakan CAT.

4. Penetapan nomor identitas pegawai ASN.

5. Menerapkan mutasi PNS secara efisien dan akuntabel. 6. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. 7. Pengendalian jabatan ASN di pusat dan daerah.

8. Penetapan status dan kedudukan pegawai ASN. 9. Penggunaan ruang kendali operasi pegawai ASN.

10. Penguatan jaringan dan perangkat keras sistem informasi. 11. Pendataan pegawai ASN dengan handal dan terkini melalui

sensus PNS.

12. Pengelolaan arsip PNS secara terpadu dan modern. 13. Penilaian kinerja individu ASN dan kelembagaan.

14. Penghitungan kompensasi PNS dan kesejahteraan. 15. Promosi melalui assessment center, optimalisasi talent pool

melalui pendataan individual.

16. Pembinaan jabatan fungsional kepegawaian. Selanjutnya sasaran yang hendak dicapai BKN yaitu

“Terselenggaranya Manajemen ASN yang Profesional”.

3.3.2 Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Beberapa isu strategis dari permasalahan bidang SDM aparatur yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018

antara lain : 1. Belum terpenuhinya kinerja pelayanan publik dibandingkan

dengan tuntutan masyarakat. 2. Belum terukurnya kinerja PNS. 3. Belum seimbangnya Etos kerja PNS dengan semangat

profesionalisme. 4. Belum seimbangnya kualitas kompetensi dengan sertifikasi

keahlian dan keterampilan untuk pelayanan tupoksi.

5. Belum seimbangnya kebutuhan PNS baru yang berkualitas dengan semakin banyaknya PNS yang pensiun.

6. Belum terukurnya kebutuhan sistem karier dan kaderisasi pimpinan.

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas;

2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP);

3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment;

Page 654: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

26

5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta sistem informasi kepegawaian

yang terintegrasi; 6. Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sesuai

dengan SOP.

Selanjutnya sasaran yang hendak dicapai BKD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur; 2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi kepegawaian;

3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi; 4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

dan meningkatnya kesejahteraan PNS;

5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan system informasi manajemen kepegawaian;

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah yang terdapat pada Renstra BKN maupun Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah, dapat

dikemukakan beberapa faktor pendorong dari Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, yaitu menyangkut

pengelolaan manajemen kepegawaian guna mewujudkan profesionalisme pegawai yang diiringi dengan peningkatan

kesejahteraan pegawai. Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah

pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang

kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022. Berkaitan dengan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banjarnegara, maka yang menjadi langkah strategi adalah pengaturan regulasi yang mendukung pengembangan potensi dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah, sehingga terdapat

keselarasan ketika pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya, kemudian daerah menindak lanjuti dengan regulasi

yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu kaitannya

dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor- faktor Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan

merusak lingkungan. Namun, apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah tidak terkait langsung dengan perubahan kebijakan dalam RTRW dan KLHS.

Semua program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak terkait langsung, namun juga tidak bertentangan dengan perubahan kebijakan pada Rencana Tata

Page 655: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

27

Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS) Kabupaten Banjarnegara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Badan Kepegawaian Daerah merupakan organisasi perangkat

daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas

aparatur daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, serta

pelaksanaan fungsi pembinaan kepegawaian lainnya. BKN sebagai institusi pusat dari BKD di daerah, menetapkan

sasaran yang hendak dicapai yaitu Terselenggaranya Manajemen

ASN yang Profesional. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai BKD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

daerah adalah: 1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur; 2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi kepegawaian;

3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi; 4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan

meningkatnya kesejahteraan PNS; 5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui

pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah, semua program dan kegiatan tidak terkait langsung namun

juga tidak bertentangan dengan perubahan kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan

KLHS) Kabupaten Banjarnegara. Dari beberapa uraian diatas, dapat ditentukan isu strategis

yang akan ditangani melalui Renstra BKD Kabupaten Banjarnegara

tahun 2018 – 2022 sebagai berikut : 1. Belum tersedianya data sumber daya aparatur pada sistem

informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi. 2. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan

pegawai berdasarkan beban kerja.

3. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur. 4. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.

6. Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

7. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat khususnya aparatur pemerintah mengenai administrasi

kepegawaian yang tepat waktu. 8. Masih rendahnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja pada

BKD Kabupaten Banjarnegara.

Page 656: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BKD Kabupaten Banjarnegara merumuskan tujuan dan

sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut : Tujuan : 1. Mewujudkan susunan pegawai yang rasional dan profesional.

2. Mewujudkan sistem perencanaan dan rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel.

3. Mewujudkan peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparatur pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5. Mewujudkan sistem pemerintahan meritokrasi. 6. Mewujudkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah. 7. Meningkatkan kualitas layanan publik khususnya dalam bidang

layanan administrasi kepegawaian. 8. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran : Dari rumusan tujuan tersebut diatas, sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data pegawai yang akurat dan up to date. 2. Terwujudnya sistem perencanaan dan rekruitmen pegawai yang

transparan dan akuntabel. 3. Terwujudnya peningkatan kinerja dan disiplin PNS. 4. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah

daerah. 5. Terwujudnya sistem pembinaan karier aparatur berdasarkan

kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki. 6. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai

kompetensi.

7. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. 8. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat

Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran

Indikator

Tujuan/ Sasaran

Satua

n

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran

Pada Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Mewujudkan

susunan

pegawai yang rasional dan

profesional

Terwujudnya

sistem

informasi pegawai yang

tepat, akurat dan up to date

Persentase

ketersediaan

sistem informasi

pegawai yang

tepat, akurat dan up to date

% 100 100 100 100 100

Page 657: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rasio PNS

Lulusan S1

% 59,27 60 60,1 60,3 60,49

Rasio PNS

Lulusan

S2/S3

% 2,71 3,09 3,2 3,3 3,4

2. Mewujudkan

sistem perencanaan

dan

rekruitmen

pegawai yang

transparan

dan akuntabel

Terwujudnya

sistem perencanaan

dan

rekruitmen

pegawai yang

transparan

dan akuntabel

Rasio

pemenuhan kebutuhan

formasi PNS

% 0,95 1,30 1,90 2,12 2,43

3.

Mewujudkan

peningkatan

kinerja dan

kedisiplinan

aparatur pemerintah

daerah

Terwujudnya

peningkatan

kinerja dan

disiplin PNS

Persentase

penurunan

pelanggaran

disiplin PNS

% 14 14 14 14 14

4. Meningkat kan

kompetensi

dan profesiona

lisme SDM

aparatur

Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

Aparatur

Pemerintah Daerah

Rasio

aparatur

pemerintah

daerah yang

mengikuti diklat

% 36,00 36,5

0

37,00 37,00 37,5

5

5. Mewujudkan

sistem pemerintahan

meritokrasi

Terwujudnya

sistem pembinaan

karier

aparatur

berdasarkan

kemampuan,

kompetensi dan

profesionali

tas yang

dimiliki

Persentase

penempatan aparatur

pemerintah

daerah

sesuai

kemampuan,

kompetensi dan

profesionali

tas yang

dimiliki

% 100 100 100 100 100

6. Meningkatkan

kesejahteraan aparatur

pemerintah

daerah

Terwujudnya

peningkatan kesejahteraan

pegawai

sesuai

kompetensi

Persentase

fasilitasi pemenuhan

pemberian

hak dan

penghargaan

terhadap

kinerja aparatur

% 80 82 84 86 88

7. Meningkatkan

kualitas

layanan publik

dalam bidang

administrasi kepegawaian

Meningkatnya

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

angka 85 85,25 85,50 85,75 86

8. Mewujudkan

pemerintahan

yang

akuntabel

Terwujudnya

pemerintahan

yang

akuntabel

Nilai Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Nilai 60,01 60,10 60,30 61,00 62,00

Page 658: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi perangkat daerah mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan orientasi waktu serta

serangkaian arah kebijakan. Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

1. Melakukan sensus/pendataan aparatur pemerintah daerah (PNS dan non PNS) secara valid dan akurat.

2. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem manajemen kepegawaian lainnya.

3. Melakukan penghitungan kebutuhan PNS menggunakan analisa

jabatan dan analisa kebutuhan pegawai. 4. Menyusun dokumen formasi PNS. 5. Melakukan ujian rekrutmen pegawai menggunakan CAT.

6. Peningkatan kualitas Pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggung jawabkan.

7. Melaksanakan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur pemerintah daerah secara intensif dan berkelanjutan.

8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah

daerah. 9. Menyediakan dana stimulan bagi PNS yang melaksanakan tugas

belajar. 10. Pembinaan karier bagi aparatur pemerintah daerah. 11. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat struktural.

12. Pemenuhan hak-hak kepegawaian dan penghargaan bagi aparatur pemerintah daerah.

13. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan

administrasi perkantoran yang mengacu pada SOP. 14. Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel.

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang akan diambil BKD kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan tujuan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Terbentuknya data base kepegawaian secara valid dan akurat. 2. Terselenggaranya pengembangan SIMPEG online yang terintegasi

dengan sistem manajemen kepegawaian lainnya.

3. Tersedianya dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja. 4. Tersusunnya dokumen formasi PNS.

5. Terselenggaranya ujian rekrutmen aparatur pemerintah daerah menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

6. Terlaksananya tes Position Competencies Assesment Program (PCAP)

yang digunakan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi. 7. Melaksanakan uji kompetensi untuk jabatan middle manager (eselon

III dan IV) dalam penempatan pejabat struktural.

Page 659: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

31

8. Penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur pemerintah daerah. 9. Pelaksanaan Bimtek Penegakan Disiplin Bagi Kasubag Umpeg.

10. Pelaksanaan Tes Narkoba bagi seluruh aparatur pemerintah daerah. 11. Pelaksanaan diklat prajab, diklatpim dan diklat teknis/fungsional. 12. Terpenuhinya bantuan stimulan tugas belajar kepada PNS yang

melaksanakan tugas belajar. 13. Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya. 14. Terselenggaranya seleksi jabatan secara terbuka dan menyediakan

data talent pool PNS potensial. 15. Fasilitasi Pengurusan Pensiun dan Taspen.

16. Pembekalan ketrampilan bagi PNS pra purna tugas. 17. Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS berprestasi. 18. Fasilitasi pengurusan KGB, cuti, karis/karsu/karpeg, Kartu Taspen,

Pelaporan LHKPN, JKK dan Taperum bagi aparatur. 19. Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian.

20. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. 21. Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKD

kabupaten Banjarnegara dalam lima (5) tahun mendatang ditampilkan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Page 660: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

32

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA

MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Mewujudkan susunan pegawai yang rasional dan profesional

Terwujudnya sistem informasi pegawai yang tepat, akurat dan up to date

1. Melakukan sensus/pendataan aparatur pemerintah daerah (PNS dan non PNS) secara valid dan akurat.

2. Mengembangkan sistem informasi

kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem manajemen kepegawaian lainnya.

1. Terbentuknya data base kepegawaian secara valid dan akurat.

2. Terselenggaranya pengembangan

SIMPEG online yang terintegasi dengan sistem manajemen kepegawaian lainnya.

2. Mewujudkan sistem perencanaan dan rekruitmen pegawai yang transparan dan akuntabel

Terwujudnya sistem perencanaan dan rekruitmen pegawai yang transparan dan akuntabel

1. Melakukan penghitungan kebutuhan PNS menggunakan analisa jabatan dan analisa kebutuhan pegawai.

2. Menyusun dokumen formasi PNS. 3. Melakukan ujian rekrutmen pegawai

menggunakan CAT.

1. Tersedianya dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.

2. Tersusunnya dokumen formasi PNS. 3. Terselenggaranya ujian rekrutmen

aparatur pemerintah daerah menggunakan CAT.

3. Mewujudkan peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

Terwujudnya peningkatan kinerja dan disiplin PNS

1. Peningkatan kualitas Pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Melaksanakan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur pemerintah daerah secara intensif dan berkelanjutan.

1. Terlaksananya tes PCAP yang digunakan untuk Jabatan pimpinan tinggi dan Melaksanakan uji kompetensi untuk jabatan middle manager (eselon III dan IV) dalam penempatan pejabat struktural.

2. Penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan Bimtek Penegakan Disiplin Bagi Kasubag Umpeg di seluruh OPD.

Page 661: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

33

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

4. Pelaksanaan Tes Narkoba bagi seluruh aparatur pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Terwujudnya peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

2. Menyediakan dana stimulan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar.

1. Pelaksanaan diklat prajabatan, diklat struktural maupun diklat teknis dan fungsional bagi aparatur.

2. Terpenuhinya bantuan stimulan tugas belajar kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.

5. Mewujudkan sistem

pemerintahan meritokrasi

Terwujudnya sistem

pembinaan karier aparatur berdasarkan kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki

1. Pembinaan karier bagi aparatur

pemerintah daerah. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi

pejabat struktural.

1. Penempatan aparatur sesuai dengan

kompetensinya. 2. Terselenggaranya seleksi jabatan

secara terbuka dan menyediakan data talent pool PNS potensial.

6.

Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai kompetensi

Pemenuhan hak-hak kepegawaian dan penghargaan bagi aparatur pemerintah daerah.

1. Fasilitasi Pengurusan Pensiun dan Taspen.

2. Pembekalan ketrampilan bagi PNS pra purna tugas.

3. Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS berprestasi.

4. Fasilitasi pengurusan KGB, cuti, karis/karsu/karpeg, Kartu Taspen, Pelaporan LHKPN, JKK dan Taperum bagi aparatur.

5. Fasilitasi pengurusan Kenaikan Pangkat PNS.

Page 662: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

34

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

7.

Meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang administrasi kepegawaian

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran yang mengacu pada SOP.

1. Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian.

2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

8. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel

Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup yang berkualitas dan akuntabel.

Page 663: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan instrumen untuk mewujudkan

visi dan misi BKD. Sama dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyusun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 3. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

1) Fasilitasi Pengurusan Pensiun PNS dan Taspen

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

2) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNS Daerah

4) Kegiatan Pengiriman Diklat Prajabatan 5) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

6) Kegiatan Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin PNS 7) Kegiatan Pemberian Stimulan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Kegiatan pengembangan sistem informasi 2) Kegiatan Validasi dan pendataan tenaga honorer 3) Kegiatan Penerimaan Calon PNS

4) Kegiatan Penyusunan Formasi PNS 5) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

6) Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV dan AIDS

7) Kegiatan Evaluasi Kompetensi Jabatan 8) Kegiatan Penempatan PNS 9) Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi

10) Kegiatan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS 7. Program Pendidikan dan Kedinasan

1) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas bersumber dari APBD Kabupaten

Banjarnegara. Selanjutnya, mengenai Rincian Pagu Indikator Lima Tahunan disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

Page 664: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

36

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah

No Tujuan Sasaran Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program dan Kegiatan

Satuan

Data Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja Akhir

Periode Renstra

2016 2017 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Mewujudka

n susunan

pegawai yang

rasional dan

profesional

Terwujudnya

sistem

informasi pegawai yang

tepat, akurat

dan up to date

Program

Pembinaan

dan Pengembanga

n Aparatur

Persentase

tersedianya

aplikasi sistem informasi pegawai

secara online

mod

ul

1

(100%)

1

(100%)

2 (60%) 70,000,0

00

1

(70%)

125,000,

000

1

(80%)

125,000,00

0

1

(90%)

125,000,00

0

1 (100%) 125,000,00

0

6

modul

(100%)

570,000,00

0

Kegiatan

Pengembanga

n Sistem Informasi

Persentase

tersedianya

aplikasi sistem informasi pegawai

secara online

mod

ul

1

(100%)

1

(100%)

2 (60%) 50,000,0

00

1

(70%)

100,000,

000

1

(80%)

100,000,00

0

1

(90%)

100,000,00

0

1 (100%) 100,000,00

0

6

modul

(100%)

450,000,00

0

Kegiatan

Validasi dan Pendataan

Tenaga

Honorer

Persentase tenaga

honorer yang terdata dan

tervalidasi

oran

g

2,082 0 1,954 20,000,0

00

1,950 25,000,0

00

1,850 25,000,000 1,800 25,000,000 1,770 25,000,000 1,770 120,000,00

0

Page 665: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Mewujudk

an sistem

perencana

an dan

rekruitme

n pegawai

yang

transparan

dan

akuntabel

Terwujudny

a sistem

perencanaan

dan

rekruitmen

pegawai

yang

transparan

dan

akuntabel

Program

Pembinaan

dan

Pengemban

gan

Aparatur

Persentase

pemenuhan

kebutuhan PNS

% 1,029 430,000,

000

0,699 770,000,

000

2,833 770,000,0

00

2,894 770,000,0

00

2,911 770,000,0

00

3,510,000,

000

Kegiatan

Seleksi

Penerimaan

CPNS

Jumlah

tambahan

alokasi formasi

CPNS

oran

g/

form

asi

0 0=CPN

S

umum;

216=Bi

dan

Kemen

kes;

21=TH

L

pertania

n

71 400,000,

000

50 700,000,

000

200 700,000,0

00

200 700,000,0

00

200 700,000,0

00

3,200,000,

000

Kegiatan

Penyusunan

Formasi

PNS

Persentase

pemenuhan

dokumen

formasi PNS

% 500 org 0 100 30,000,0

00

100 70,000,0

00

100 70,000,00

0

100 70,000,00

0

100 70,000,00

0

310,000,0

00

Seleksi

Tenaga

Harian

Lepas

Tersedianya

Tenaga Harian

Lepas yang

kompeten

% 0 100%

(40 org)

- - - - - - - - - - - -

3 Mewujudk

an

peningkat

an kinerja

dan

kedisiplin

an

aparatur

pemerinta

h daerah

Terwujudny

a

peningkatan

kinerja dan

kedisiplinan

PNS

Program

Pembinaan

dan

Pengemban

gan

Aparatur

Persentase

penanganan

pelanggaran

disiplin

% 100 100 100 150,000,

000

100 200,000,

000

100 200,000,0

00

100 200,000,0

00

100 200,000,0

00

100 950,000,0

00

Page 666: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kegiatan

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

Persentase

penanganan

pelanggaran

disiplin

% 93

kasus

(64,14

%)

71

kasus

(88,75

%)

100 100,000,

000

100 150,000,

000

100 150,000,0

00

100 150,000,0

00

100 150,000,0

00

100 700,000,0

00

Kegiatan

Peningkatan

penanggula

ngan

Narkoba,P

MS,HIV

dan AIDS

Jumlah PNS

yang mengikuti

tes Narkoba

oran

g

819

(pejabat

struktur

al)

625 300 50,000,0

00

300 50,000,0

00

300 50,000,00

0

300 50,000,00

0

300 50,000,00

0

250,000,0

00

4 Meningkat

kan

kompetens

i dan

profesiona

lisme

SDM

aparatur

Terwujudny

a

peningkatan

kemampuan

Aparatur

Pemerintah

Daerah

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Persentase

pejabat

struktural yang

mengikuti

diklatpim

% 2,035,00

0,000

2,675,00

0,000

4,635,000,

000

4,730,000,

000

4,830,000,

000

18.90.000.

000

Kegiatan

Diklat

Struk- tural

bagi PNSD

Jumlah pejabat

eselon II dan III

yang terfasilitasi

mengikuti diklat

Struktural

oran

g

23 10 10 360,000,

000

10 375,000,

000

10 375,000,0

00

10 450,000,0

00

10 450,000,0

00

2,010,000,

000

Kegiatan

Penyelengg

araan

Diklatpim

IV

Jumlah pejabat

eselon IV yang

terfasilitasi

mengikuti

diklatpim

oran

g

40 40 40 780,000,

000

40 800,000,

000

40 800,000,0

00

40 850,000,0

00

40 900,000,0

00

4,130,000,

000

Page 667: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kegiatan

Diklat

teknis tugas

dan fungsi

bagi PNSD

Jumlah aparatur

pemerintah

daerah yang

mengikuti diklat

teknis/fungsiona

l

oran

g

144 124 155 410,000,

000

150 400,000,

000

150 400,000,0

00

150 450,000,0

00

150 500,000,0

00

2,160,000,

000

Kegiatan

Pengiriman

Diklat

Prajabatan

Persentase

terfasilitasinya

diklat pra

jabatan bagi

CPNS Gol. II

dan III

oran

g

216 21 cpns

(100%)

75,000,0

00

50

cpns

(100%

)

650,000,

000

200

cpns

(100%

)

2,600,000,

000

200

cpns

(100%

)

2,600,000,

000

200

cpns

(100%)

2,600,000,

000

8,525,000,

000

Kegiatan

Bintek

Implementa

si Peraturan

Per-Uuan

Jumlah aparatur

yang mengikuti

bimtek

implementasi

peraturan

PerUUan

oran

g

0 0 100 80,000,0

00

95 100,000,

000

95 100,000,0

00

- - 280,000,0

00

Kegiatan

Bintek

Penegakkan

disiplin PNS

Jumlah pejabat

struktural yang

mengikuti

bimtek

penanganan

pelanggaran

disiplin PNS

oran

g

260 0 80 80,000,0

00

120 150,000,

000

120 160,000,0

00

120 180,000,0

00

120 180,000,0

00

750,000,0

00

Kegiatan

Pemberian

Stimulan

Tugas

Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah PNS

yang

memperoleh

bantuan tugas

belajar

oran

g

46 26 30 250,000,

000

30 200,000,

000

30 200,000,0

00

30 200,000,0

00

30 200,000,0

00

1,050,000,

000

Page 668: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Mewujud

kan sistem

pemerinta

han

meritokras

i

Terwujud

nya sistem

pembinaan

karier

aparatur

berdasarkan

kemampu

an,

kompetensi

dan

profesionalit

as yang

dimiliki

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Persentase

pejabat

struktural yang

mengikuti uji

kompetensi

%

100 200,000,

000

100 450,000,

000

100 250,000,0

00

100 300,000,0

00

100 450,000,0

00

100 1,650,000,

000

Kegiatan

Evaluasi

Kompetensi

Jabatan

Jumlah PNS

yang mengikuti

Uji Kompetensi

oran

g

614 10 100 org

(16,27%

)

200,000,

000

650

org

(94,03

%)

450,000,

000

50 org

(7,8%

)

250,000,0

00

100

org

(16,27

%)

300,000,0

00

50 org

(7,8%)

450,000,0

00

950 1,650,000,

000

Program

Pembinaan

dan

Pengemban

gan

Aparatur

Persentase

aparatur

pemerintah

daerah yang

dimutasikan

% 100 150,000,

000

100 150,000,

000

100 175,000,0

00

100 200,000,0

00

100 250,000,0

00

100 925,000,0

00

Kegiatan

Penempatan

PNS

Jumlah pejabat

struktural yang

dimutasikan

oran

g

137 759 300 150,000,

000

300 150,000,

000

300 175,000,0

00

300 200,000,0

00

300 250,000,0

00

1,500 925,000,0

00

Jumlah jabatan

fungsional

(umum dan

tertentu) yang

dimutasikan

oran

g

1,600 183 200 200 200 200 200 1,000 -

6 Meningkat

kan

kesejahter

aan

aparatur

pemerinta

h daerah

Terwujudny

a

peningkatan

kesejahteraa

n aparatur

sesuai

kompetensi

Program

Pembinaan

dan

Pengemban

gan

Aparatur

Persentase PNS

yang

mendapatkan

penghargaan

% 100 100 100 130,000,

000

100 430,000,

000

100 500,000,0

00

100 460,000,0

00

100 480,000,0

00

100 2,000,000,

000

Pemberian

Penghargaa

n bagi PNS

berprestasi

Jumlah PNS

yang

mendapatkan

penghargaan

% 134 100 100

orang

30,000,0

00

100

orang

100,000,

000

100

orang

120,000,0

00

100

orang

130,000,0

00

100

orang

140,000,0

00

520,000,0

00

Page 669: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fasilitasi

Kenaikan

Pangkat

PNS

Terprosesnya

kenaikan

pangkat PNS

secara tepat dan

akurat

org 928 1,079 1,000 100,000,

000

850 150,000,

000

700 150,000,0

00

900 150,000,0

00

850 150,000,0

00

700,000,0

00

Fasilitas

Kesejahtera

an PNS

Terpenuhinya

pelayanan KGB,

Cuti,

Karis/Karsu,

karpeg, Kartu

Taspen,

Pelaporan

LKHPN, JKK/

JKM, Taperum

yang cepat dan

inovatif

orang 0 0 0 - 6.046

orang

(100

%)

120,000,

000

6.046

orang

(100

%)

130,000,0

00

6.046

orang

(100

%)

60,000,00

0

6.046

orang

(100 %)

60,000,00

0

6.046

orang

(100

%)

370,000,0

00

Peningkatan

kualitas

kehidupan

kerja

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

kehidupan kerja

PNS

orang 0 0 0 - 200 60,000,0

00

250 100,000,0

00

300 120,000,0

00

350 130,000,0

00

1,100 410,000,0

00

Program

Fasilitasi

Pindah/Purn

a Tugas

PNS

Terwujudnya

kesejahteraan

PNS

oran

g

369 354 373 85,000,0

00

255 100,000,

000

398 100,000,0

00

373 125,000,0

00

375 200,000,0

00

610,000,0

00

Kegiatan

Fasilitasi

Pengurusan

Pensiun

PNS dan

Taspen

Jumlah PNS

yang difasilitasi

dalam

pengurusan

Pensiun dan

Taspen

oran

g

369 354 373 85,000,0

00

255 100,000,

000

398 100,000,0

00

373 125,000,0

00

375 200,000,0

00

610,000,0

00

Page 670: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program

Pendidikan

Kedinasan

Terwujudnya

kesejahteraan

PNS

oran

g

40 40 org

(100%)

150,000,

000

40 org

(100%

)

180,000,

000

40 org

(100%

)

180,000,0

00

40 org

(100%

)

200,000,0

00

40 org

(100%)

200,000,0

00

910,000,0

00

Kegiatan

Peningkatan

Ketrampilan

dan

Profesionali

sme

Jumlah PNS

yang

mendapatkan

pembekalan

purna tugas

oran

g

40 40 org

(100%)

150,000,

000

50 org

(100%

)

180,000,

000

50 org

(100%

)

180,000,0

00

60 org

(100%

)

200,000,0

00

70 org

(100%)

200,000,0

00

910,000,0

00

7 Meningkat

kan

kualitas

layanan

publik

dalam

bidang

administra

si

kepegawai

an

Meningkatn

ya Nilai

Survey

Kepuasan

Masyarakat

Program

Pelayanan

Administra

si Perkanto

ran

Persentase

administrasi

perkantoran

yang terlayani

% 100 100 100 704,681,

250

100 769,610,

625

100 840,756,0

01

100 918,725,1

28

100 1,004,185,

846

100 4,237,958,

850

Kegiatan

Penyediaan

jasa

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

persentase

tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

% 100 100 100 110,775,

000

100 116,313,

750

100 122,129,4

38

100 128,235,9

09

100 134,647,7

05

100 612,101,8

02

Kegiatan

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

Persentase

terbayarnya

honor pengelola

keuangan

dengan baik

% 100 100 100 36,356,2

50

100 39,991,8

75

100 43,991,06

3

100 48,390,16

9

100 53,229,18

6

100 221,958,5

43

Kegiatan

Penyediaan

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

persentase (%)

tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

% 100 100 100 15,750,0

00

100 17,325,0

00

100 19,057,50

0

100 20,963,25

0

100 23,059,57

5

100 96,155,32

5

Page 671: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kegiatan

Penyediaan

bahan

logistik

kantor

persentase

tersedianya

bahan logistik

kantor

% 100 100 100 388,500,

000

100 427,350,

000

100 470,085,0

00

100 517,093,5

00

100 568,802,8

50

100 2,371,831,

350

Kegiatan

Penyediaan

jasa

administrasi

perkantoran

(PTT)

Persentase

terbayarnya

honor PTT dan

THL

dilingkungan

OPD

% 100 100 100 153,300,

000

100 168,630,

000

100 185,493,0

00

100 204,042,3

00

100 224,446,5

30

100 935,911,8

30

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur yang

terpenuhi

% 100 100 100 557,250,

000

100 361,482,

188

100 379,556,2

97

100 398,534,1

11

100 418,460,8

17

100 2,115,283,

413

Kegiatan

Pengadaan

perlengkapa

n gedung

kantor

persentase

tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

yang memadai

% 100 80 100 300,000,

000

100 91,369,6

88

100 95,938,17

2

100 100,735,0

80

100 105,771,8

34

100 693,814,7

74

Kegiatan

Pemeliharaa

n rutin/

berkala

gedung

kantor

persentase

terpenuhinya

gedung kantor

yang

memerlukan

pemeliharaan

% 100 75 100 42,000,0

00

100 44,100,0

00

100 46,305,00

0

100 48,620,25

0

100 51,051,26

3

100 232,076,5

13

Kegiatan

Kegiatan

Pemeliharaa

n rutin/

berkala

perlengkapa

n gedung

kantor

persentase

terpenuhinya

perlengkapan

gedung kantor

yang

memerlukan

pemeliharaan

% 100 100 100 215,250,

000

100 226,012,

500

100 237,313,1

25

100 249,178,7

81

100 261,637,7

20

100 1,189,392,

126

Page 672: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 Mewujudk

an

pemerinta

han yang

akuntabel

Terwujudny

a

pemerintaha

n yang

akuntabel

Program

Peningkatan

pengemban

gan sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Persentase

pemenuhan

dokumen

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja OPD

yang tersusun

% 100 100 100 60,000,

000

100 50,000,

000

100 50,000,00

0

100 50,000,00

0

100 50,000,00

0

100 260,000,0

00

Kegiatan

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja OPD

Tersedianya

dokumen

laporan

keuangan,

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

dok 7 7 7 60,000,

000

6 50,000,

000

6 50,000,00

0

6 50,000,00

0

6 50,000,00

0

6 260,000,0

00

Page 673: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

45

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banjarnegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

N

o Indikator

Sat

uan

Kondisi Awal

Target Capaian Setiap Tahun Target Akhir

RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Persentase ketersediaan sistem informasi pegawai yang tepat, akurat dan up to date

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Rasio PNS lulusan S1

% 61 59,27 60 60,1 60,3 60,5 60,5

3. Rasio PNS lulusan S2 dan S3

% 2,69 2,71 3,09 3,2 3,3 3,4 3,4

4. Rasio pemenuhan kebutuhan formasi PNS

% 35,23 0,95 1,30 1,90 2,12 2,43 0,95

5. Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS

% 23,66 14 14 14 14 14 14

6. Rasio aparatur pemerintah daerah yang mengikuti diklat

% 35,23 36,00 36,50 37,00 37,00 37,55 36,00

7. Persentase penempatan aparatur pemerintah daerah sesuai

kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki

% 100 100 100 100 100 100 100

Page 674: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

46

No

Indikator Satuan

Kondisi Awal

Target Capaian Setiap Tahun Target Akhir

RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8. Persentase fasilitasi pemenuhan pemberian hak dan penghargaan terhadap kinerja aparatur

% 70,58 80 82 84 86 88 88

9. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai 84,57 85 85,25 85,50 85,75 86 86

10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai 54,09 60,01 60,10 60,30 61,00 62,00 62,00

Page 675: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN … · program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

47

BAB VIII PENUTUP

Untuk memenuhi semua ketentuan normatif peraturan perundangan

mengenai perencanaan nasional dan daerah maka perlu disusun rangkaian

dokumen perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagi berikut : 1. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra BKD)

Merupakan dokumen perencanaan teknis operasional lima tahunan yang disusun oleh BKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menjabarkan RPJM Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan pembangunan. 2. Rencana Kerja BKD (Renja BKD) Perencanaan pembangunan tahunan Satuan Kerja merupakan Dokumen

Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BKD, dengan kata lain Renja BKD merupakan penjabaran dari Renstra BKD.

Renstra BKD selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan lima tahunan, juga berguna sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BKD.

Untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja

yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten serta indikator sasaran yang realistis dan akuntabel. Sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan

pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara : 1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan; 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;

3. Kinerja nyata dengan kinerja standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan BKD lima

tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan di depan, sangat ditentukan oleh kemauan kuat (good will) dan ketetapan hati (komitmen) dari semua pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan serta adanya dukungan dana yang

mencukupi. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.