Rencana Strategis 2017 - ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/RenstraKecama...Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi Kantor Camat Lembar menyusun rencana

PEMERINTAH KABUPATENLOMBOK BARAT

KECAMATAN LEMBAR

LOMBOK BARAT UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABATDILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU

Rencana Strategis

2017

Lombok Barat Maju , Mandiri dan Bermartabat menuju Lombok Barat Bangkit dilandasi Nilai Patut Patuh Patju 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga pemerintah di sektor pelayanan,Kecamatan Lembar

Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat menyelenggarakan

pemerintahan yang baik (Good Governance) yakni pemerintah yang

berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsive dan

partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan sosial bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang baik serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi

daerah, Kecamatan Lembar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Strategis – SKPD untuk lima tahun

kedepan, yaitu Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perencanaan Strategis tahun 2014 - 2019 ini merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Kabupaten Lombok Barat

tahun 2014 - 2019, yang disusun dalam rangka mendukung Visi – Misi Bupati /

Wakil Bupati Lombok Barat, Kecamatan Lembar memilik Visi “TerwujudnyaPelayanan Publik Yang Prima, Transparan Dan Akuntabel Di KecamatanLembar Kabupaten Lombok Barat“. Disamping itu, Rencana Strategis ini

disusun pula berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok

Barat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan

Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019.

1.2.LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Lembar

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Lembar dimaksudkan untuk

memberikan pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam mencapai visi

dan misi yang dimaksud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014-2019 adalah:

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Lembar sebagai penjabaran visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan

ancaman dalam suatu strategi pelaksanaan pelayanan yang prima

kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang memadai.


3. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar,

rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tupoksi dan kewenangan

Kecamatan Lembar yang dilimpahkan oleh Bupati Lombok Barat.

4. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Lembar.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA.

Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi Kantor Camat

Lembar menyusun rencana strategis (RENSTRA), dimana RENSTRA Kantor

Camat Lembar sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan diantaranya

yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimana RENSTRA Kantor Camat

Lembar harus tetap mengacu dan bersinergi dengan dokumen tersebut

karena RENSTRA SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Lombok Barat

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD

merupakan penjabaran dari visi dan misi RENSTRA.Untuk mencapai tujuan

dari visi dan misi Kecamatan Lembar maka disusunlah DPA SKPD sebagai

dokumen anggaran SKPD dalam menunjang pendanaan selama satu tahun

sehingga visi dan misi SKPD dapat diwujudkan.

3. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan dari DPA SKPD yang telah di eksekusi oleh

bagian keuangan SKPD yang mana dokumen tersebut juga tidak bisa

terlepas dari RENSTRA SKPD.

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD.

RenstraSKPD Kecamatan Lembar Tahun 2014 – 2019 terdiri dari tujuh

bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum


1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAKSANAANTUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KABUPATEN LOMBOKBARAT.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DANFUNGSI

3.1. Kondisi Umum

3.2. Analisis SWOT

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGIS,KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATENLOMBOK BARAT

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan

4.4. Sasaran

4.5. Indikator

4.6. Strategi

4.7. Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPDKABUPATEN LOMBOK BARAT.


BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DANSASARAN SKPD

BAB VII. PENUTUP.


BAB IIGAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT2.1. Kedudukan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) berkedudukan dan

memiliki fungsi yaitu:

Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan

guna pencapaian tujuan organisasi kecamatan.

Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak

organisasi kecamatan agar terorganisir secara baik dalam rangka

efektivitas organisasi kecamatan.

Dalam proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai

bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka

otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan

pembangunan pada tingkat regional, kondisi ini disadari sebagai suatu hal

yang tidak dapat dihindari terutama terhadap sistem perencanaan

pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen

publik yang baru.

Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru

tersebut diharapkan mampu merubah orientasi lama yang menekankan

pada proses sekedar tindakan “administrasi“ menuju proses yang lebih

menekankan pada “tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaankegiatan (policy making and policy implementation)”.

Daerah yang demokratis, desentralistis dan berorientasi pada

transparansi serta pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu sistem

akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah baik di pusat

maupun di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut

dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan

strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban

kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.


Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 10 (sepuluh)

kecamatan Lembar yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dengan luas

wilayah 70,29 Km2 dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Gerung

dan Kecamatan Sekotong. Kecamatan Lembar merupakan daerah yang

sangat potensial di bidang agrowisata dan pertanian yang sudah dikenal

di dalam negeri dan internasional, selain juga termasuk kawasan

pemukiman perumahan.

Kecamatan Lembar terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa dengan 82 dusun :

NO. DESA JUMLAHDUSUN

1. Jembatan Gantung 6

2. Jembatan Kembar Timur 8

3. Jembatan Kembar 6

4. Lembar 7

5. Lembar Selatan 11

6. Labuan Tereng 13

7. Eyat Mayang 7

8. Sekotong Timur 12

9. Mareje Timur 8

10. Mareje 9

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gerung

Sebelah Timur : Lombok tengah

Sebelah Selatan : Sekotong

Sebelah Barat : Selat Lombok

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Lembar

Adapun susunan organisasi Kecamatan Lembar sesuai denganPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 seperti berikut ini :

1. Camat.


2. Sekretaris Kecamatan.

a. Sub Bagian Program. dan Keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Seksi Pemerintahan.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Lembar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

a. Tugas Pokok

CAMAT

KASI PEM KASI PMD KASI KESOS KASI PELUM KASI EKBANG

SEKRETARIS

KASUBBAG PROGRAM &KEUANGAN

KASUBBAGUMUM & KEPEG

JABATANFUNGSIONAL


Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupatiuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa dan atau kelurahan; dan

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang

meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Sekretaris Camat

a. Tugas pokok

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat

mempunyai fungsi :


Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan

pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah

Kecamatan;

Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan

Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

a.Sub Bagian Program dan Keuangan

b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung pada sekretaris.

a) Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, serta

menyusun laporan.dan menyusun anggaran serta penatausahaan dan

menyusun pertanggungjawaban keuangan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah

tangga.

3. Seksi Pemerintahan

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.


b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan

mempunyai fungsi :

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang

penyelenggaraan pemerintahan;

Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa

dan/atau kelurahan;

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau

kelurahan di tingkat kecamatan;

Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

kecamatan kepada Camat; dan

Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi

pertanahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban


ketentraman dan ketertiban umum dan berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas pokok


Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi Ketentraman dan

ketertiban mempunyai fungsi :

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

di wilayah kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban

kepada camat.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan


pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan

kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program


kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan;

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit

kerja pemerintah maupun swasta;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan

pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial


kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan bertanggungjawab

langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan,

kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan

Sosial mempunyai fungsi:

Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan haji,

serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan.


petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan


Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

kecamatan;


petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana di Kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah

kecamatan kepada camat.

7. Seksi Pelayanan Umum

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidangpenyelenggaraan

pelayanan umum, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung

kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa

atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan umum

mempunyai fungsi :

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;

Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;


Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

di wilayah kecamatan kepada camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada camat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat;

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja; dan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Kondisi Umum

3.1.1. Kondisi Fisik

Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 10 (sepuluh)

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat dengan daerah

pegunungan yang berbukit bukit di bagian Selatan dan melandai ke

arah utara dengan ketinggian 0-700 m dari permukaan laut, curah hujan

relative banyak di bagian utara ( wilayah pegunungan dan berbukit

bukit, atas luas wilayah Kecamatan Lembar yaitu 70.29 KM2 dengan

mewilayahi 10 desa dan 87 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak

55,270 jiwa yg terdiri dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak

30.658 KK sesuai dengan data bulan Desember tahun 2015.

Kecamatan ini dijadikan sebagai wilayah pemukiman di Kabupaten

Lombok Barat mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan

Kecamatan Sekotong dan juga merupakan jalur transportasi yang

cukup sibuk sebagai jalur wisata.

3.1.2. Kondisi Ekonomi

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Lembar sekarang

dipilah menjadi pemukiman 774,8Ha, tanah sawah 2.383Ha yang terdiri

dari 26 subak, tanah tegalan/perkebunan 1283Ha, dan tanah lain

lainnya 67,5Ha struktur perekonomian di kecamatan Lembar masih

bercorak agraris yang dibuktikan dengan pegunungan lahan sawah

secara optimal oleh masyarakat dengan mengetahui potensi ekonomi

yang ada di wilayah Kecamatan Lembar, maka strategi pembangunan

apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pedesaan di samping hal tersebut, mata pencaharian yang

lain ada dari industri kecil dagang dan buruh bangunan.


3.1.3. Kondisi Sosial Budaya

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkanbahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumberkehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agamamenunjukkan bahwa mayoritas penduduk memeluk agama Islam dansebagian lainnya beragama Hindu dan Budha.

Kebudayaan daerah di Kecamatan Lembar tidak lepas dan

diwarnai oleh agama Hindu oleh konsep universalnya : “Tri Hita

Karana” (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia

dan tuhannya, manusia dengan manusia dengan lingkungannya) pada

umumnya.

Potensi Wilayah

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar

pembangunan selama tahun 2014 - 2019 mendatang adalah sebagai

berikut :

1. Sumber Daya Alam: lahan/tanah perkebunan sangat luas, seperti

tanaman mangga,rambutan dan pepaya yang terdapat di Desa

Jembatan Gantung, Jembatan Kembar Timur dan Desa Lembar.

2. Potensi Sumber Daya Manusia: jumlah penduduk yang cukup

padat mata pencaharian sebagai pedagang, pengerajin dan buruh

bangunan

3. Letak geografis yang strategis wilayahnya terhampar dari

pegunungan sampai ke pantai dan dilintasi oleh jalan nasional dan

serta objek wisata yaitu pantai Cemare yang menjadi tempat wisata

masyarakat pulau Lombok khususnya masyarakat Kecamatan

Lembar didukung oleh beberapa kesenian tradisional yang ada di

Desa Lembar .

3.2. Analisis SWOT

Dengan memperhatikan stakeholders baik dari internal Kantor

Camat Lembarmaupun instansi lain serta kondisi lingkungan

masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis


dengan menerapkan SWOT Analysis. Berdasarkan atas analisis

tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui

kekuatan-kekuatan (strenghts) dan kelemahan-kelemahan

(weaknesses) yang dimiliki organisasi. Sedangkan hasil pengamatan

terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-

kesempatan (opportunities) yang dapat diraih dan ancaman-ancaman

(threats) yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal

organisasi akan dapat dianalisis strategi yang akan dilaksanakan

seperti :

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman;

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; dan

Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman.

3.2.1. Kekuatan-kekuatan (strenghts)

Sumber Daya Manusia ( SDM ).

Sumber Daya Manusia (SDM ) Kantor Camat Lembar pada

umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana,

dan SLTA /sederajat dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman

kerja yang cukup memadai dibidang pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan

melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan

kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif

terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan

dan kemasyarakatan.

Sarana dan Prasarana.

Kantor Camat Lembar sedikit demi sedikit telah mempunyai sarana

dan prasarana kerja yang memadai sebagai pendukung kegiatan

operasional seperti mebeulair, kursi dan meja, komputer serta

kendaraan baik roda empat maupun roda dua.


3.2.2. Kelemahan-kelemahan (weaknesses)

Dukungan dana

Dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang

memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku dimana

hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian

kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang

representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.

Lemahnya manajemen SDM.

SDM Kantor Camat Lembar apabila dilihat dari kualitas maupun

kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari manajemen SDM

dirasakan masih lemah terutama dalam hal penempatan pegawai

dimana seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang

dimilikinya. Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme

kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Lembar perlu

diadakan diklat teknis maupun manajerial terutama yang

menyangkut pelayanan publik.

Kurangnya sarana dan prasarana

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada

Kantor Camat Lembar masih sangat kurang apabilabandingkan

dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang

ada sebagian besar kondisinya sudah rusak sehingga belum dapat

melaksanakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

3.2.3. Kesempatan-Kesempatan (Opportunities)

Tuntutan Masyarakat

Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun

perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut


transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas

publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Lembar

memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA

sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai

pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut

serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang ketentuannya berdasar pada UU Nomor 32

Tahun 2004 merupakan paket Undang-undang yang baru

diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU

Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki

manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil

bagi pemerintah pusat dan daerah.

3.2.4. Ancaman-ancaman (Threats)

Perangkat Hukum

Belum diberikannya kewenangan Camat dalam mengambil

kebijakan-kebijakan sehingga sangat sulit untuk mengambil

keputusan-keputusan. Peranan Camat hanya sebagai katalisator

dan dinamisator saja, sehingga untuk melaksanakan kebijakan

publik perlu dibuat perangkat hukum yang mengatur kewenangan

Camat, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat sebagai

pelayanan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

3.2.5. Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success factors)

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berperan dalam

pencapaian organisasi. Faktor ini berfungsi untuk lebih memfokuskan

strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi

secara efektif dan efisien.


Faktor penentu keberhasilan Kantor Camat Lembar sebagai berikut :

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut

sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya

suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan

fungsi kantor camat. Komitmen yang diharapkan terutama berupa

dukungan nyata berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap

program yang dilaksanakan, pengambilan keputusan yang

dilandasi dengan data dan informasi yang jelas dan akurat.

b. SDM Aparatur Pemerintah

SDM Kantor Camat Lembar pada umumnya mempunyai latar

belakang akademis SLTA sederajat dan Sarjana dari berbagai

disiplin ilmu namun dalam pelaksanaan tugas sebagai

pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu

ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai pelayanan yang prima

melalui pola diklat berkelanjutan sehingga SDM akan dapat

meningkat kemampuan dan pengetahuannya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sarana dan Prasarana Pendukung

Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu

keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan

yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak

yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan

klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak terjadi

sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan prima.


d. Dana yang cukup memadai

Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi

faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mewujudkan suatu

pelayanan prima baik dibidang pemerintahan maupun

kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup

memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat

secara optimal. Selama ini Kantor Camat Lembar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh

dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh

secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan. Melalui sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam

Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang

dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk

mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh

dana yang cukup memadai.


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan

sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

4.1.VISI

Visi Kecamatan Lembar adalah “Terwujudnya Pelayanan Publik YangPrima, Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Lembar”

4.2.MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan Lembar

sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas

pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan

publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan;

2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4.3.TUJUAN

Tujuan dari pada Visi dan Misi tersebut di atas adalah :

Misi 1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas

pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan

publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu

Misi 2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur

dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tujuan :Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPB


4.4.SASARAN

Sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

4.5.INDOKATOR

Yang menjadi indikator untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut

adalah :

Tercapainya Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tercapainya Nilai AKIP.

4.6.STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Kantor Camat Lembar merupakan rencana menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program

operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki

serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah,

dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Berikut adalah Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran di

kecamatah Lembar :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur/petugas

dalam memberikan pelayanan publik.

2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian,

pengelolaan keuangan dan aset.

4.7.KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,


misi dan visi instansi pemerintah. Kebijakan Kantor Camat Lembar terdiri dari

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini

adalah camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih

dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 1 :

- Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas

pelayanan publik;

Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan.


BAB VRENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPDCAMAT LEMBAR

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Lembar 2014 – 2019 disusun

dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2014 – 2019 Rencana Kerja Kantor Camat Lembar mendukung Visi dan

Misi Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun kedepan Kantor Camat

Lembar mempunyai tugas yang cukup berat dalam menyelesaikan tugas di

bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman/ketertiban dan

tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tugas–tugas

tersebut Kecamatan Lembar berencana melaksanakan 4 program dan 25

kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II dan sumber-sumber

dana lainnya. Adapun alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan

program/ kegiatan di kecamatan Lembar adalah pada tabel 5.1 terlampir.


BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti

bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja,

evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan

proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Lembar.

6.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerjadengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjaudari aspek input, output, outcome, benefit maupun impact.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah

evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Kecamatan Lembar,

guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang:

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyatadengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-halyang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan(hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akandilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi kegiatan

Efisiensikegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untukmenggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yangsama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan outputdari suatu kegiatan.

Selama tahun 2015, dari sejumlah 21 kegiatan strategis yang

dilaksanakan, Kecamatan Lembar telah berhasil melaksanakan semua kegiatan


secara efisien yaitu 95,27% dari seluruh kegiatan. Kegiatan yang tidak efisien

hanya pada penyediaan sumber daya air dan listrik karena anggaran yang

dibutuhkan sangat sedikit dibanding jumlah anggaran yang disediakan dan

yang kedua adalah kegiatan yang memang memiliki anggaran lebih yang

digunakan untuk membayar gaji pegawai non PNS. Ketidakefisienan kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

Kelemahan dalam penetapan indikator outputyang terlalu tinggi.

Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga

kegiatan/program biaya tidak bisa direalisasikan sepenuhnya.

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien ini akan dilakukan evaluasi yang

lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu

kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas

kegiatan difokuskan pada capaian indikator outcome, benefit dan impact dari

kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a)Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan

mencapai target outcome/benefit/impactyang telah ditetapkan untuk

kegiatan yang bersangkutan.

(b)Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan

bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian

sasaran strategisnya.

2.1. Kegiatan yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka

rata-rata outcome/benefit/impact minimal 100%. Selama tahun 2015,

tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang


dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Lembar adalah

95,27% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 95,27%

ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih

daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja

masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang

dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara

efektif, antara lain adalah tingginya komitmen para

pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik

ditopang tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara

lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan

validitas data realisasi kinerja.

2.2. Kegiatan yang Kurang Efektif

Selama tahun 2015, dari 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor

Camat Lembar berdasarkan DPA SKPD semuanya berkategori efektif.

Namun perlu disadari bahwa SKPD Kecamatan Lembar tidak hanya

melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA SKPD Kecamatan saja, namun

terbentang luas dan banyak pekerjaan diluar DPA SKPD yang tetap

dilaksanakan oleh SKPD KecamatanLembar. Kegiatan-kegiatan tersebut

adalah rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi dalam struktur

organisasi kecamatan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

SKPD Kecamatan Lembar namun pelaksanaannya belum menemui

sasaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Kegiatan yang kurang/tidak

efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang uncontrolable,

lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan

lemahnya pembinaan dari atasan langsung.

Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola

kegiatan,akandilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/keterampilan

personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Kecamatan Lembar

memandang bahwa SDM merupakan salah satu aset penting yang harus terus

ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya.


sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih

mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Kecamatan Lembar

akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa

peningkatan pemahaman masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan

kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab

kegiatan.

2.3. Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan

yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome/benefit/impact nya, hal ini

sesuai/sejalan dengan tugas masing-masingseksi yaitu :

a.Sekretariat

Subag. Umum dan Kepegawaian

Subag.Keuangan dan.Program

b.Ekonomi dan Pembngunan

c. Kesejahteraan Sosial

d.Pemerintahan

e.Pelayanan Umum

f. Ketentraman dan Ketertiban

Kinerja dan keberhasilan dari masing-masing seksi tersebut bisa

diukur pelaksanaan kegiatannya mengingat instansi Kantor Camat Lembar

adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga

apabila masyarakat memerlukan pelayanan dari pemerintah kecamatan

tentunya sebagai pelayanan masyarakat pemerintah kecamatan dengan

siap sedia untuk melayani.

Hambatan dalam penentuan indikator klinerja outcome/benefit/

Impact adalah kemampuan pengelola kegiatan yang masih rendah dalam

merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku.

Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan kadang-kadang adalah kegiatan

yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten sehingga SKPD Kecamatan


Lembar hanya sebatas SKPD perantara program dan kegiatan dari

Kabupaten sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya.

6.2.ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

LaporanAkuntabilitas Kinerja Kecamatan Lembar tahun 2015 memuat

data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan

agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan,

faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah

secara lebih luas dan mendalam. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, sesuai Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan atas dasar program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kantor Camat Lembar yang terdiri dari kegiatan yang

memang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan dan juga kegiatan

yang rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi walaupun tidak tercantum

dalam APBD/ DPA SKPD Kecamatan Lembar.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan

rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya. Dalam

pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh dalam sistem

LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua sumber yaitu (1) data

internal dan (2) data eksternal baik data primer maupun data sekunder.

Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan

menghitung persentase capaian dengan rumus sebagai berikut:

Pengukuran kinerja Kecamatan Lembar dilakukan dengan menilai kinerja

kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai

indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran, dan hasil,

sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Kemudian pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran

kinerja kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS).


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan

Lembar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama

yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamata Lembar yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD menjadi tugas Kecamatan Lembar untuk mewujudkanya

sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lembar.

Kecamatan Lembar sebagai penunjang dalam upaya tersebut merumuskan

indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.3. Indikator KINERJA SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

RPJMDTahun 0Tahun

1Tahun 2 Tahun 3

Tahun

4

Tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Tercapainya

Nilai

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

publik

- - - Puas PuasSangat

Puas

Sangat

Puas

2. Tercapainya

Nilai AKIP - - - CC B B B


BAB VII

PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Lembar menyatukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

serta Program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu

merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan

landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk

maju.

Keberhasilan seluruh rencana program pembangunan di daerah

tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kreatifitas, aktivitas,

kemandirian serta sikap mental, semangat, ketaatan dan kedisiplinan

pelaksana di jajaran Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Program Pembangunan Kecamatan Lembar Lombok Barat ini disusun

untuk dilaksanakan dan dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada

setiap akhir anggaran sebagai bahan laporan Kecamatan Lembar Kabupaten

Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Lembar, Juni 2017

Camat Lembar,

Hasanudin, SHNIP. 19630821198703 1 015

2015 2016 2017 2018 2019

Misi Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakankualitas pelayanan dan membangun kepercayaanmasyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien,transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

65%

Misi Meningkatkan kemamapuan, profesionalisme kinerjaaparatur dalam menyelenggarakan pemerintahankecamatan

cc(60%)

60 65 70 75

Tabel 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LEMBAR

TARGET (%)TARGETTUJUAN SASARAN

INDIKATORSASARANINDIKATOR TUJUANTUJUAN

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik padaOPD

Meningkatktnya AkuntabilitasKinerja

Meningkatnya Akuntabilitas kinerjaPemerintah Kecamatan

Nilai Akip55

Meningkatnya Indeks Kepuasan MayrakatMeningkatkan Kualitas Pelayan

70 75 80Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Nilai IKM 60 65

Indikator Kinerja,Tujuan, Sasaran,

Program (0utcome) danKegiatan (outcome)

Data CapaianPada Tahun

AwalPerencanaan

2015 2016 2017 2018 2019

KondisiKerja pada

akhirperiodeRenstra

1.1.1.27 meningkatkan IKM 34.789.600 84.675.850 93.143.435 102.457.779 c. Lembar

1.1.1.83 meningkatkan IKM 38.500.000 c. Lembar

1.1.1.83.1 Pengendalian Kenyaman Lingkungan 38.500.000 c. Lembar

1.1.1.82 46.140.650 50.754.715 c. Lembar

1.1.1.81 92.281.300 101.509.430 c. Lembar

1.1.1.81.2 92.281.300 101.509.430 c. Lembar

1.1.1.67 9.150.000 64.365.000 70.801.500 c. Lembar

1.1.1.67.1 Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan 9.150.000 64.365.000 70.801.500 c. Lembar

1.1.1.85 17.500.000 19.250.000 c. Lembar

1.1.1.85.1 Pembinaan Organisasi Perempuan 17.500.000 19.250.000 c. Lembar

1.1.1.57 Program Perencanaan Kecamatan 11.336.000 16.015.000 16.015.000 17.500.000 19.250.000 c. Lembar

1.1.1.57.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 11.336.000 16.015.000 16.015.000 17.500.000 19.250.000 c. Lembar

1.1.1.86 4.988.000 4.771.000 4.048.250 4.453.075 4.898.383 c. Lembar

1.1.1.86.1 Penyusunan profil/monografi 4.988.000 4.771.000 4.048.250 4.453.075 4.898.383 c. Lembar

2.1.1.6 Nilai AKIP 14.380.000 12.006.000 16.057.200 63.162.920 69.479.212 c. Lembar

2.1.1.6.1 8.365.000 7.295.000 6.669.000 7.335.900 8.069.490 c. Lembar

Terwujudnya tata kelola Pemerintahanyang baik pada OPB Meningkatnya Akuntabilitaskinerja Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Program Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Gender

Nilai IKM

Terlaksananya pembinaanorganisasi perempuan

Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar keagamaan

Terlaskananya kegiatanpengendalian kenyamananlingkungan

Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Nilai IKM

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelarasan Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah

Terselenggaranya festival budayadaerah

Nilai IKM

Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Nilai IKM

Terlaksananya musrenbangkecamatan

Program Pengembangan Data/Informasi Nilai IKM

Tersusunnya profil opd

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan PelayananKeagamaan

Nilai IKM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LEMBARPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

TABEL 5

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaPerangkat

DaerahPenanggung

Jawab

LokasiProgram dan KegiatanKodeSasaran

Meningkatnya Indeks KepuasanMayarakat

Program Penataan Daerah Otonomi Baru




AwalPerencanaan

2015 2016 2017 2018 2019

KondisiKerja pada

akhirperiodeRenstra

Tujuan


DaerahPenanggung

Jawab


2.1.1.6.2 1.600.000 1.256.000 1.256.000 1.381.600 1.519.760 c. Lembar

2.1.1.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000 22.000.000 c. Lembar

2.1.1.6.5 4.415.000 3.455.000 3.455.000 3.800.500 4.180.550 c. Lembar

2.1.1.6.10 4.677.200 5.144.920 5.659.412 c. Lembar

2.1.1.6.16 8.500.000 9.350.000 c. Lembar

2.1.1.6.18 Penyusunan laporan kepegawaian 8.000.000 8.800.000 c. Lembar

2.1.1.6.24 9.000.000 9.900.000 c. Lembar

2.1.1.1Program pelayanan administrasiperkantoran

Nilai AKIP 279.868.400 285.219.400 313.332.700 350.665.970 385.732.567 c. Lembar

2.1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat 6.000.000 6.000.000 c. Lembar

2.1.1.1.2 7.800.000 9.900.000 17.700.000 19.470.000 21.417.000 c. Lembar

2.1.1.1.6 26.900.000 38.560.000 37.590.000 41.349.000 45.483.000 c. Lembar

2.1.1.1.7 37.615.000 37.615.000 37.441.900 41.186.090 45.304.699 c. Lembar

2.1.1.1.8 10.676.000 9.109.000 13.041.000 14.345.100 15.779.610 c. Lembar

2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 13.482.600 9.205.200 11.709.200 12.880.120 14.168.132 c. Lembar

2.1.1.1.115.425.600 3.422.000 3.157.600 3.473.360 3.820.696 c. Lembar

2.1.1.1.12 3.644.200 4.668.200 4.631.500 5.094.650 5.604.115 c. Lembar

2.1.1.1.15 1.200.000 1.760.000 1.660.000 1.826.000 2.008.600 c. Lembar

2.1.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.600.000 10.500.000 11.250.000 12.375.000 13.612.500 c. Lembar

2.1.1.1.18 122.125.000 132.280.000 139.151.500 153.066.650 168.373.315 c. Lembar

2.1.1.1.19 Terbayarnya gaji tenag kontrak 41.400.000 28.200.000 36.000.000 39.600.000 43.560.000 c. Lembar

2.1.1.2 129.465.600 160.437.000 138.384.000 274.172.400 301.589.640 c. Lembar

2.1.1.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas 44.000.000 48.400.000 c. Lembar

2.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.000.000 66.000.000 c. Lembar

2.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.300.000 13.361.400 8.000.000 26.950.000 c. Lembar

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tersedianya perlengkapan gedungkantor

Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester(LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan(LPBT)

Penyediaan Jasa Tenaga KerjaAdministrasi/Teknis Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya ahan bacaan berupakoran

Tersedianya makan dan minumanrapat

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD danPendapatan SKPD

Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP)

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

TErsedianya komponen instalasilistrik

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedainya baragn cetaka ndanpenggandaan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraandinas kecamtan lembar

Terbayarnya honor pengelolakeuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya jasa kebersihankantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya ari dan listrik




AwalPerencanaan

2015 2016 2017 2018 2019

KondisiKerja pada

akhirperiodeRenstra

Tujuan


DaerahPenanggung

Jawab


2.1.1.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 7.000.000 7.700.000 8.470.000 c. Lembar

2.1.1.2.14 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer 22.420.000 15.200.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 c. Lembar

2.1.1.2.19 Pengadaan alat kebersihan TErsedianya alat kebersihan kantro 5.100.000

2.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.950.000 9.950.000 10.945.000 c. Lembar

2.1.1.2.24 TErpeliharanya kendaraan dinas 95.745.600 96.825.600 96.384.000 106.022.400 116.624.640 c. Lembar

2.1.1.2.28 4.000.000 20.000.000 15.000.000 16.500.000 c. Lembar

2.1.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 18.150.000 27.200.000 26.000.000 28.600.000 31.460.000 c. Lembar

2.1.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18.150.000 27.200.000 26.000.000 28.600.000 31.460.000 c. Lembar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Rencana Strategis 2017 - ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/RenstraKecama...Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi Kantor Camat Lembar menyusun rencana

Documents