Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah segabai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan (sustainable). RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu : a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedala visi misi rencana pembangunan jangka menengah. b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara funsional melakukan perencaaan ( khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dn kompetensi lembaga perencana)
311
Embed
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157120... · Renstra SKPD Renja SKPD RPJMD ... misi dan arah kebijakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 -
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5
(lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat
sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan
RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem Perencanaan Nasional pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun Perencanaan
Pembangunan Daerah segabai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaan pembangunan
daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat
dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan (sustainable).
RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan
umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan
program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana
strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang
merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana
yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system
Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :
a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah
telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian
dijabarkan kedala visi misi rencana pembangunan jangka menengah.
b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana
profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara funsional melakukan
perencaaan ( khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dn kompetensi
lembaga perencana)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 2 -
c) Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang.
d) Pendekatan Bottom up dan top down, dimana perencanaan dilakukan sesuai
jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik
ditingkat Nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun
Desa/kelurahan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang dan
memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional.
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-
2019 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan
rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya,
dokumen RPJM ini juga merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan idil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan
landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:
1) Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 3 -
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10) Peraturan Pemerintah Nomon 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 4 -
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 122).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih
lanjut dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana
indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra
SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 5 -
pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
kerangka pendanaan dan pagu indikatif; serta urusan wajib yang mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
Sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,
penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan
lainnya baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Hubungan RPJMD Kabupaten
Pinrang Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut :
Gambar 1-1. Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Gambar 1-1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan karena keberhasilan pembangunan di daerah
seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan
pembangunan nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Nasional dalam
kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional dan
Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013-2018 menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merancang pembangunan di daerah
sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional dan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahunan untuk kesejahteraan
rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Tahun 2014-2019 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan
dalam RKPD.
RPJM Nasional
RTRW Prov. Sul-Sel
RPJMDProv.Sul-Sel
RPJP KabupatenPinrang
RKPD KabupatenPinrang
RTRW KabupatenPinrang
Renstra SKPD
Renja SKPD
RPJMD KabupatenPinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 6 -
2) RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan
pelaksanaan RPJPD Tahun 2009-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD
selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang periode Tahun 2014-2019, juga berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
3) Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan
pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pinrang dan
Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pinrang.
4) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu dan
berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan
sangat mempengaruhi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pinrang selama masa
kepemimpinannya. Dalam konteks ini adalah sangat penting bagi SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD, kemudian
menerjemahkan kedalam Renstra SKPD, dan disajikan secara sistematis serta
terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas
SKPD, serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
5) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun
dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pinrang yang memuat : a)
rancangan kerangka ekonomi daerah, b) program prioritas pembangunan
daerah, dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang
selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6) Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a)
program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok
sasaran; dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
1.4 Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD, yang meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 7 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta telaah RPJM Nasional, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Pinrang, dan RTRW Kabupaten Pinrang.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari: Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan lima tahun kedepan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini memuat isu-isu strategis, meliputi: Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2019.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisikan strategi umum maupun strategi operasional yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAANNYA
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serja pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 8 -
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan yang berkaitan dengan pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya, serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
1.5 Maksud dan Tujuan
a Maksud adalah Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat
Kabupaten Pinrang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.
b Tujuan adalah :
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan
pembangunan daerah 5 tahun kedepan
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 tahun
kedepan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam Tujuandan Sasaran
pembangunan daerah tahun 2019 s/d 2019, yang disertai dengan program
prioritas untuk masing-masimh SKPD tahun 2014 s/d 2019 dengan
berpedoman kepada RPJPD 2009 – 2029
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan inikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun
2014 sampai dengan 2019.
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator
Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah
periode Tahun 2014 – 2019.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 9
B A B II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Kab. Pinrang
2.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi
Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah
administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi
81 Lingkungan dan 168 Dusun.
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.
Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Pinrang Tahun 2013
No KECAMATAN LUAS AREA
(km2) KELURAHAN DESA LINGKUNGAN DUSUN
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 74.2 2 8 5 22
2 Mattiro Sompe 96.99 2 7 4 19
3 Lanrisang 73.01 1 6 3 16
4 Mattiro Bulu 132.49 2 7 6 19
5 Watang sawitto 58.97 8 - 17 -
6 Paleteang 37.29 6 - 14 -
7 Tiroang 77.73 5 - 13 -
8 Patampanua 136.85 4 7 13 19
9 Cempa 90.3 1 6 2 15
10 Duampanua 291.86 5 10 10 27
11 Batulappa 158.99 1 4 4 11
12 Lembang 733.09 2 14 5 41
TOTAL 1961.77 39 69 96 181 Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota
Makassar terletak pada koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan
dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada
perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua
jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari
arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah
Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju
Propinsi Sulawesi Barat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 10
2.1.1.3 Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar,
mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran
yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl).Dataran yang
terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di
bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang
berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten
Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Ketinggian 0 – 100 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di
wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan
Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, Patampanua dan
Kecamatan Cempa
- Ketinggian 100 – 400 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa
wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan
Paleteang.
- Ketinggian 400 – 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah
meliputi Kecamatan Duampanua.
- Ketinggian di atas 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian
Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang
No Kecamatan Ketinggian Dari Permukaan Laut (M Dpl)
1 Januari 106 264 75 380 103 93 2 Pebruari 90 242 103 121 47 116 3 Maret 91 295 29 88 86 102 4 April 147 130 63 90 88 179 5 Mei 155 94 69 82 121 128 6 Juni 148 222 192 34 19 64 7 Juli 50 143 52 35 8 52 8 Agustus 26 199 34 34 2 35 9 September 109 80 8 42 21 32 10 Oktober 82 698 29 55 136 121 11 Nopember 96 571 221 55 155 133 12 Desember 129 391 282 79 143 176
Rata-Rata Per Bulan 102,42 277,42 96,42 91,25 77,41 102,58
Sumber : Bps Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 16
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2012 adalah
1.967,7 km2.Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas
Kabupaten Pinrang. Kondisi penutup lahan di wilayah Kabupaten Pinrang pada
tahun 2009 menunjukkan bahwa empat jenis penutup lahan, yaitu sawah 53.181
hektar (27,11%), kebun campur 46.741 hektar (23,83%), hutan 29.227 hektar
(14,90%), dan tegalan/ladang sebanyak 26.840 hektar (13.68%). Areal tambak
15.665 hektar atau (7,99%) sementara lahan mangrove hanya 41 hektar atau
(0,02%) dan lahan terbuka 10.124 hektar atau (5,16%) dan kawasan permukiman
5.482 atau (2,79%).
Tabel 2.5
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Kabupaten Pinrang Tahun 2010
NO JENIS LUAS AREAL
PENUTUP LAHAN Km² Km² %
1 2 3 4 5
1 Permukiman 5.482 54,82 2,79
2 Sawah 53.181 531,81 27,11
3 Kebun Campur 46.741 467,41 23,83
4 Lahan Terbuka 10.124 101,24 5,16
5 Semak Belukar 7.005 70,05 3,57
6 Ladang / Tegalan 26.840 268,40 13,68
7 Hutan 29.227 292,27 14,90
8 Tambak 15.665 156,65 7,99
9 Mangrove 41 0,41 0,02
10 Tubuh air 1.870 18,70 0,95
JUMLAH 196,177 1.961,77 100,00
Rincian area tutupan Lahan Kabupaten Pinrang secara detail dapat dilihat pada peta berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 17
Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Kabupaten Pinrang
menurut Perda No. 14 tahun 2012 tentang RTRW Pinrang tercatat 71.605 yang
termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 36,50 % dari luas Kabupaten
Pinrang seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 18
Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi Provinsi Sulawesi Selatan
dan RTRW Kabupaten Pinrang
NO KECAMATAN LUAS AREA
(Ha) Hutan
Lindung (Ha)
Hutan Produksi
Terbatas (Ha)
Luas Kawasan
Persentase
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 7.420 - 1.129 1.129 15.22
2 Mattiro Sompe 9.699 - - - -
3 Lanrisang 7.301 - - - -
4 Mattiro Bulu 13.249 - 1.324 1.324 9.99
5 Watang sawitto 5.897 - - - -
6 Paleteang 3.729 - - - -
7 Tiroang 7.773 - - - -
8 Patampanua 13.685 646 - 646 4.72
9 Cempa 9.030 - - - -
10 Duampanua 29.186 1.542 5.574 7.116 24.38
11 Batulappa 15.899 8.627 2.121 10.748 67.60
12 Lembang 73.309 34.353 16.289 50.642 69.08
Pinrang 196.177 45.168 26.437 71.605 36.50
Sumber : SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulsel. Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pinrang
Berdasarkan tabel di atas persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah
Kecamatan Lembang dengan luas 50.642 Ha diikuti oleh Kecamatan Batulappa
seluas 10.748 Ha. Dari datatersebut di atas terlihat pula bahwa Kawasan Hutan
Lindung ini merupakan 23,02 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, sedangkan
Hutan Produksi Terbatas 13,48 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Sistem Perkotaan dan Jaringan Prasarana
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang
diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang
nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di
wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang.
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan
mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan
guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 19
perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas
lingkungan.
Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi
antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat
Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh
peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya
air secara terpadu.Rencana struktur ruang wilayah nasional dan Provinsi Sulawesi
Selatan di Pinrang meliputi system perkotaan, system jaringan transportasi, system
jaringan energy, system jaringan telekomunikasi dan system jaringan sumber daya
air. Sedangkan rencana pola ruang di Kabupaten Pinrang mencakup kawasan
lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan
provinsi serta kawasan strategis nasional dan provinsi.
Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pinrang
Sistem Perkotaan Nasional
Sistem Perkotaan Provinsi
Sistem Perkotaan Kabupaten
PPK PPL
1 2 3 4 KAPET Parepare di Pinrang terdiri atas : Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Lembang
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Pinrang
Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa
Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa
Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe
Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu
Pusat Permukiman perdesaanWaetuoe di Kecamatan Lanrisang
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Pusat Permukiman perdesaanLembang Mesakada di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua
Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang
Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Kassa Di Kecamatan Batulappa
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Kawasan Perkotaan Tadokkong di Kecamatan Lembang
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Sistem Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-pare yang merupakan Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dengan arahan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 20
agroindustri dan perikanan. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana
arahan RTRW Provinsi selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional
sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan
dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan
kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau
beberapa kecamatan yakni kawasan perkotaan Pinrang yang sesuai dengan RTRW
Kabupaten Pinrang meliputi sebagian Kecamatan Watang Sawitto, sebagian
Kecamatan Paleteang dan sebagian Kecamatan Tiroang.
Adapun system perkotaan eksisting dan direncanakan meliputi Pusat
Pelayanan Kawasan Watang Suppa, Alitta, Teppo, Lampa Pekkabata, Kassa dan
Tadokkong. Selain itu, Pusat Permukiman Perdesaan berupa rencana Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari PPL Lero, Langnga, Waetuoe, Tadangpalie,
Bungi, Lembang Mesakada, Sali Sali, dan Basseang.
Data Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi
di Kabupaten Pinrang secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.8
Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pinrang
No Sistem Jaringan
Transportasi Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Komunikasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1 2 3 4 5
1 Ruas Batas Provinsi Sulawesi
Barat – Batas Kota Pinrang
sepanjang 43,554 (empat
puluh tiga koma lima lima
empat) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) Bakaru di Kecamatan
Lembang dengan kapasitas 126
(seratus dua puluh enam)
megawatt
Peningkatan Station Telepon
Otomat (STO) di Kecamatan
Watang Sawitto
Air permukaan yang bersumber
dari WS Saddang sebagai
wilayah sungai lintas provinsi
yang meliputi DAS Kariango,
DAS Rappang, dan DAS Karajae
2 Ruas jalan Sultan Hasanuddin
sepanjang 0,891 (nol koma
delapan sembilan satu)
kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) Suppa di
Kecamatan Suppa dengan
kapasitas 62 (enam puluh dua)
megawatt
Rencana telepon nirkabel
berupa menara Base
Transceiver Station (BTS)
dikembangkan tidak
mengganggu aktivitas
sekitarnya
Bendung, yaitu Bendung Benteng
dan Bendung Pasolengan di
Kecamatan Duampanua, ,
Bendung Padang Lolo dan
Bendung Taccipi di Kecamatan
Patampanua dan Bendung Kalosi
di Kecamatan Lembang
3 Ruas jalan Ahmad Yani
sepanjang 2,804 (dua koma
delapan kosong empat)
kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) Sawitto di
Kecamatan Patampanua dengan
kapasitas 1,5 (satu koma lima)
megawatt
Rencana penggunaan Tower
Base Transceiver Station
(BTS) secara terpadu
Bendungan yaitu Bendungan
Bakaru di Kecamatan Lembang
4 Ruas Batas Kota Pinrang –
Batas Kota Parepare
sepanjang 20,154 (dua puluh
koma satu lima empat)
kilometer
Rencana pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga
Surya Terpusat di Kecamatan
Lembang, Kecamatan
Batulappa, dan Kecamatan
Embung, yaitu Embung Watang
pulu di Kecamatan Suppa, dan
Embung Watang Kasa I dan
Embung Watang Kasa II di
Kecamatan Batu Lappa, Embung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 21
Duampanua (I-IV/B) Binanga Karaeng I dan Embung
Binanga Karaeng II di Kecamatan
Lembang, dan Embung
Malimpung di Kecamatan
Patampanua
5 Ruas jalan Jenderal Sudirman
sepanjang 2,912 (dua koma
sembilan satu dua) kilometer
Rencana pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi dengan kapasitas
25 (dua puluh lima) Mwe
sumber air permukaan lainnya
berupa mata air yang meliputi
mata air Pakeng, mata air
Taddokkong, dan mata air Tuppu
di Kecamatan Lembang, mata air
Rajang, dan mata air Massewae
di Kecamatan Duampanua, dan
mata air Tapporang di
Kecamatan Batulappa
6 Ruas Pinrang –Rappang
sepanjang 19,68 (sembilan
belas koma enam delapan)
kilometer
Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT) kapasitas 150 (seratus
lima puluh) KV yang
menghubungkan GI Bakaru – GI
Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang -
GI Parepare, dan GI Parepare –
GI Suppa
Cekungan Air Tanah (CAT) yang
meliputi: Cekungan Air Tanah
(CAT) lintas kabupaten, yaitu
CAT Sidenreng Rappang yang
melintasi Kecamatan Watang
Sawitto, Kecamatan Paleteang,
Kecamatan Tiroang, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa,
Kecamatan Lanrisang,
Kecamatan Cempa, Kecamatan
Patampanua, dan Kecamatan
Duampanua
No
Sistem Jaringan
Transportasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan
Komunikasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Sumber Daya
Air
7 Ruas jalan Pincara –
Malimpung – Malaga Batas
Kabupaten Enrekang
sepanjang 22,50 (dua puluh
dua koma lima nol) kilometer
Gardu Induk (GI) Bakaru dengan
kapasitas 20 (dua puluh) MVA
terdapat di Kecamatan Lembang
dan GI Pinrang dengan
kapasitas 20 (dua puluh) MVA di
Kecamatan Watang Sawitto
DI Saddang dengan luas
pelayanan 42.931 (empat puluh
dua ribu sembilan ratus tiga puluh
satu) hektar
8 Ruas jalan Tuppu – Bakaru
sepanjang 20,00 (dua puluh
koma nol) kilometer
DI Taccipi di Kecamatan
Patampanua dengan luas
pelayanan 1.568 (seribu lima
ratus enam puluh delapan) hektar
9
Daerah Irigasi (DI) yang terdiri
dari 87 (delapan puluh tujuh) DI
meliputi total luas pelayanan
9.557 (sembilan ribu lima ratus
lima puluh tujuh) hektar terdapat
di sebagian wilayah Kecamatan
Lembang, Kecamatan
Duampanua, Kecamatan
Patampanua, Kecamatan
Batulappa, dan Kecamatan
Mattiro Bulu
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan untuk
mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pinrang dan mendorong
peningkatan intensitas aktivitas ekonomi wilayah, untuk itu dalam
pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang
terkoneksi secara nasional dan regional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 22
Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai
dengan interaksi dan kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu
didorong.Sistem prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong
kegiatan ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar
pusat kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah
pengembangan atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya melalui hubungan antara
kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan
dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antar pusat pertumbuhan dengan
wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan/ pusat dan sub
pusat pelayanan wilayah.Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan
struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem
prasarana wilayah dengan dua pola, yaitu: pertama; peningkatan prasarana wilayah
untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan prasarana
wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten
Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan,
dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah.
Perencanaan sistem transportasi yang merupakan sistem jaringan prasarana
utama wilayah di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk mencapai tujuan
pengembangan wilayah secara lokal, regional dan nasional. Secara lokal, arahan
perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut:
1. Mencapai integrasi antar-kecamatan di Kabupaten Pinrang melalui pembenahan
sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas
antar-kecamatan.
2. Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan dan sistem
kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik penggantian
antarmoda.
3. Mendukung peningkatan produksi pertanian pada sentra-sentra produksi
tanaman pangan di daerah perdesaan melalui ketersediaan jaringan prasarana
jalan.
4. Mengantisipasi pertambahan travel demand dimasa yang akan datang melalui
pengembangan kuantitas dan kualitas prasarana jaringan jalan.
Kemudian keterkaitan dengan sistem transportasi regional diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan kelancaran
arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan struktur dan
fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan
pelayanan dalam wilayah kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan
prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 23
2. Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan
antarkota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek moda
angkutan umum.
Lalu, keterkaitan dengan sistem transportasi nasional diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada koridor-koridor jaringan jalan
arteri primer memanfaatkan peluang tingginya intensitas pergerakan pada
kawasan tersebut.
2. Peningkatan aksesibilitas antar PKL Pinrang dengan pusat perkotaan lainnya
yang ada diluar wilayah Kabupaten Pinrang utamanya dengan PKN.
2.1.2.2 Kawasan Budidaya
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi :
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk dua puluh tahun, dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.9 Arahan Pola Ruang Kabupaten Pinrang
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 2 3 4
1 Kawasan Hutan Lindung 45,168 23.00
2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 26,437 13.48
3 Kawasan Hutan Bakau (mangrove) 150 0.08
4 Kawasan tambak 12,155 6.20
5 Kawasan perkebunan 24,417 12.45
6 Kawasan Pertanian Lahan Basah 44,861 22.87
7 Kawasan Pertanian Lahan Kering 30,914 15.76
8 Kawasan Permukiman 5,482 2.79
9 Sempadan Sungai 6,593 3.36
Total 196,177 100
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 24
Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang diterapkan
azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologiskawasan
dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi
kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap
memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.
a. Hutan Produksi Terbtas (HPT)
Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di wilayah
Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Duampanua
Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa dengan luas keseluruhan
adalah 26.435,90 Ha.Hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Pinrang
juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Saddang.Untuk
meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka hutan produksi yang
ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan vegetasi hutan
utamanya tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi kuat sebagai penjaga
tata air.
Tabel 2.10 Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Pinrang
No Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas (Ha) Persentase (%)
1 2 3 4 1 HPT di Kecamatan Suppa 1,129 4.27
2 HPT di Kecamatan Mattiro Bulu 1,324 5.01
3 HPT di Kecamatan Duampanua 5,574 21.08
4 HPT di Kecamatan Batulappa 2,121 8.02
5 HPT di Kecamatan Lembang 16,289 61.61
Total 26,437 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 25
b. Kawasan Pertanian
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di
Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan
sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha
(22,87 % luas wilayah Kabupaten Pinrang). Jenis komoditi tanaman pangan
selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu,
kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi
tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara
merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal
persawahan yang produktif dengan sumber pengairan dari irigasi teknis.
SedangkanKawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan
yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman
palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 26
kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal
yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha.
Tabel 2.11 Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering
No Kecamatan
Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering
Luas (Ha) Persentase (%) Luas (Ha) Persentase
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Suppa 1,716 3.83 2503 8.10
2 Lanrisang 3,714 8.28 1015 3.28
3 Mattiro Bulu 4,822 10.75 3698 11.96
4 Mattiro Sompe 3,679 8.20 878 2.84
5 Paleteang 3,137 6.99 2251 7.28
6 Tiroang 4,835 10.78 2413 7.81
7 Watang sawitto 4,033 8.99 834 2.70
8 Patampanua 4,464 9.95 4394 14.21
9 Cempa 4,237 9.45 2240 7.25
10 Duampanua 7,671 17.10 7359 23.81
11 Batulappa 458 1.02 1798 5.82
12 Lembang 2,093 4.67 1530 4.95
Total 44,861 100.00 30,914 100.00 Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan
di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial
pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan Kemiri. Luas
areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah
seluas 24.417 ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial
dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang. Komoditi perkebunan lainnya
yang banyak dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, Jambu Mete, dan Kemiri. Untuk
kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian
200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif
diarahkan pada areal dengan ketingggian > 400 m dpl
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 27
Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pinrang
dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut, 2)
budidaya payau, dan 3) budidaya air tawar. Arahan pengembangan komoditas
perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang
windu, bandeng, dan kepiting bakau, b) komoditas perikanan budidaya laut
berupa rumput laut, kerapu, dan sejenisnya, dan c) komoditas budidaya air tawar
berupa ikan karper, ikan mas, dan ikan nila. Pertimbangan arahan
pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang
tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya cukup
prospek. Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk
pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih
diarahkan di wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe,
Kecamatan Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan
Lembang dengan total areal seluas ± 13.559 ha. Jenis komoditi perikanan
budidaya payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang dan
Rumput Laut.
Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Selat
Makassar yang membentang dari selatan sampai barat kearah laut lepas sejauh
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang.
Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada
kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 28
persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam keseluruhan 1.364 ha
yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan.
Tabel 2.13 Arahan Kawasan Perikanan
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
No KAWASAN LOKASI
1 2 3
1 Kawasan Perikanan Tangkap kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa,
kawasan pesisir dan lau Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe,kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan peisisir dan laut Kecamatan Lembang
2 Kawasan buididaya perikanan laut dan rumput laut
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
3 Kawasan budidaya perikanan air payau komidtas udang dan bandeng
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
4 Kawasan budidaya perikanan air tawar
Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Duampanua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 29
d. Kawasan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain :
1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai
sejarah/budaya lokal dan keindahan alam,
2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata
tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 30
dikawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata
sejarah dan konservasi budaya.
Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusahaan
obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa
untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah
harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak
menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun
dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.
Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan merupakan salah
satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui pengembangan
kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu
menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect).
Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Kabupaten
Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
Tabel 2.14 Kawasan Pariwisata Kabupaten Pinrang
NO KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA LOKASI
1 Makam Tuan Fakki Kecamatan Tiroang
2 Makam Pallipa Putee Kecamatan Mattiro Sompe
3 Masjid Tua Tondo Bunga Kecamatan Lembang
4 Makam Raja – raja Kaballangan Kecamatan Duampanua
5 Masjid Tua At Taqwa Jampue Kecamatan Lanrisang
6 Saoraja Datu Lanrisang Kecamatan Lanrisang
7 Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero , Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara
Kecamatan Suppa
8 Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara’na
Kecamatan Paleteang
9 Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto
Kecamatan Watang Sawitto.
10 Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla , Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan , Permandian Balaloang Permai , Goa Paniki , dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang
Kecamatan Lembang;
11 Goa Batu Lappa Kecamatan Batulappa
12 Bukit Tirasa , Air Terjun Lamoro , Permandian Pasandorang , dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng
Kecamatan Duampanua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 31
13 Bulu Paleteang Permandian Air Panas Sulili Kecamatan Paleteang
14 Batu Moppangnge Kecamatan Patampanua
15 Pantai Ammani , dan Pantai Ujung Tape Kecamatan Mattiro Sompe
16 Pantai Wakka Kecamatan Cempa 17 Pantai Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero , Pantai
Ujung Labuang , Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru, Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo , Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang
Kecamatan Suppa
18 Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe Kecamatan Lanrisang
19 Danau Buatan PLTA Bakaru Kecamatan Lembang
20 Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung
Kecamatan Patampanua
21 Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan
Kecamatan Suppa
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
a. Potensi Banjir
Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan,
Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di
kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa. Hal tersebut disebabkan oleh
posisi geografis Pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS Sungai
Saddang.
Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah aliran
sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya wilayah
tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi,
jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti penggunaan lahan
untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan kegiatan-kegiatan
peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap merugikan dan
mengancam kehidupan.
Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang adalah
banjir, dan tanah longsor sepanjang jalan dari Kampung Lome sampai dengan
Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini merupakan
daerah yang sangat relatif rendah dan menjadi jalur pembuangan air dari
sungai saddang saat ini air meluap khususnya pada musim hujan lebat.
b. Longsor
Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti daerah
lemosusu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang terjadi
karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh kemiringan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 32
lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi Vulkanik), tingkat
pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan struktur manusia.
c. Abrasi dan Sedimentasi Pantai
Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material
lempung berpasir.Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh aktivitas
gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai disebabkan oleh
angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah
dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat secara kontinu. Proses
pergerakan gelombang datang pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin
yang menuju ke pantai secara bersamaan gerak gelombang yang menuju pantai
berpasir secara tidak langsung mengakibatkan pergesekan antara gelombang
dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi
yang kemudian membawa material disekitar pantai termasuk yang
mengakibatkan pengikisan pada daerah pantai (erosi).
Tabel 2.15 Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi
Abrasi dan Sedimentasi Keterangan
Kecamatan Suppa Desa Lero & Desa Tasiwalie
Sekitar Muara Sungai
Kecamatan Lanrisang Dusun Jampue & Desa WaetuwoE
Kecamatan Mattirosompe
Kel. Langnga & Kel. Pallameang
Sumber : Hasil Survey Tahun 2010
d. Tsunami
Posisi Indonesia yang terletakpada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di
dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat
dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjangterjadinya
sejumlah bencana.
Berdasarkan posisinya tersebut, maka hampir di seluruh Indonesia kecuali
daerah Kalimantan yang relatif stabil, namun demikian pada gambar tersebut
menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten
Pinrang terletak pada jalur gempa bumi yang relatif stabil. Hal ini dapat dirasakan
selamah ini riwayat histories Kabupaten Pinrang masih relatif aman dari bahaya
bencana gempa dan tsunami, walaupun demikian kewaspadaan tetap perlu
untuk di junjung tinggi mengingat posisi geografis Kabupaten Pinrang
berhadapan dengan Selat Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 33
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 34
2.1.4. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 361.293 jiwa pada Tahun 2013 (Data BPS
2014), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.115 jiwa (48,47 %) dan perempuan
sebanyak 186.178 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 1,00 % dibandingkan Tahun
2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lk
360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352
jiwa (51,48 %).Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur
pada Tahun 2013, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 35
mencapai 62,82 %,jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai
30,81 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai
6,37 %.Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mengalami
peningkatan sebesar 1,86%, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok
umur tua (65 Tahun ke atas) mengalami kenaikan 1,02, sedangkan jumlah
penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) menurun 2.88 %.
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2009 Inflasi di Kabupaten Pinrang Mencapai 11,69%, dan pada tahun 2013 menjadi 4,32 %. 2.2.1.4 Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Salah satu indicator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakt
pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 40
tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indicator untuk menentukan
tingkat perdapatan perkapita di suatu wilayah.
Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2009 s/d
2013 setiap tahunnya mengalami kenaikan atas dasar harga berlaku, sedangkan
untuk atas dasar harga konstan dari tahun 2009 s/d 2013 juga mengalami kenaikan
setiap tahunnya dengan gambaran pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.23 PDRB Perkapita Kab. Pinrang Tahun 2009-2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 51
perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan
usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah
raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik,
kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
2.3.1.1. Urusan Pendidikan
a. Pendidikan Dasar
a.a. Angka Partisipasi Sekolah
Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi
Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI,
Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid
SD/MI, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas ratarata
murid SD /SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) jenjang pendidikan dasar
SD dan SMP/ sederajat mengalami peningkatan setiap tahunnya kurun waktu
2009–2013
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pinrang Tahun 2009 – 2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Murid Usia 7- 12 tahun 52.332 50.340 51.292 51.710 48.309 2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
7-12 Tahun
46.908
47.478
48.080
48.705
48.977 3 APS / SD / MI 111.56 106.03 106.69 106.17 101,38 4 SMP / MTs 5 Jumlah Murid Usia 13 - 15 tahun 15.685 19.652 19.674 19.847 19.355 6 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
Sumber : Data BPS, Dikpora f.a. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP /MTS ke
SMA/SMK
Berdasarkan data menunjukkan bahwa angka melanjutkan pendidikan dari
jenjang SD/MI kejenjang SMP/MTs untuk kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
peningkatan setiap tahun, pada tahun 2009 angka melanjutkan dari SD /MI ke
SMP/MTs dicapai 99,00 % dan pada tahun 2013 menjadi 99,99 %. Untuk
jenjang melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA / SMK pada tahun 2009
dicapai 99,75 % dan pada tahun 2014 dicapai 99,90 % atau mengalami
kenaikan setiap tahunnya hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat /
siswa untuk melanjukan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi sangat
menonjol sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus Dari Pemerintah.
Tabel 2.51
Angka Melanjutkan Sekolah Sekolah 2009 -2013
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7
1 Angka Melanjutkan (AM ) dari SD/MI ke SMP/ MTs ( % ) 99 99 99 99,99 99,99
2 Angka Melanjutkan (AM ) dari SMP/MTs ke SMA / SMK ( % )
99,75 99,75 99,80 99,80 99,90
Sumber : Data BPS, Dikpora f.b. Guru yang Memenuhi kualifikasi S1 / D IV Kulaifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru
dengan melalui pendidikan khusus keahlian, Guru yang qualified adalah guru yang
memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah dietapkan berdasarkan ketentuan yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 59
berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kulaifikasi
akademik dengan bidang keilmuan yang relefan dengan bidang studi atau mata
pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah sehingga mereka disebut kompoten untuk
bidang pekerjaannya.Guru yang memenuhi kulifikasi S1 / D IV.Pada tahun 2009
jumlah guru yang memenuhi sebanyak 5.870 guru dan pada tahun 2014 menjadi
5.920 guru.
Tabel 2.52
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 – D IV tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Guru Ijaza S1 - D IV 5.870 5.883 5.894 5.900 5.920
2 Jumlah Guru SD - SMA 5.888 5.893 5.902 5.915 5.937
3 Guru Memenuhi Kulaifikasi S1- D IV 99,69 99,83 99,86 99,75 99,71
Sumber : Dikpora 2.3.1.2 Kesehatan
a. Rasio Posyandu Persatuan Balita
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu
adalah suatu upaya menyinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat
meliputi perbaikan kesehatan dan gizi , pendidikan dan perkembangan anak,
peningkatan ekonomi keluarga , ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan
sosial.
Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang
mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi , Gizi, dan penanggulangan diare.
Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat utamanya adalah bayi, Anak Balita,
Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui, Pasangan Usia Subur (PUS).
Berdasarkan data tersebut dibawah ini menunjukkan jumlah posyandu dan jumlah
balita yang ada di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
peningkatan, pada tahun 2009 jumlah posyandu sebanyak 350 Dan pada tahun
2013 manjadi 354, dan untuk jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 24.477anak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 60
dan pada tahun 2013 menjadi 24.175 Balita atau menagalami penurunan sekitar
302 Balita.
Tabel 2.53 Rasio Posyandu persatuan balita Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Posyandu 350 353 353 353 354
2 Jumlah Balita 24.477 23.738 23.267 23.343 24.175
3 Rasio Posyandu Persatuan Balita 14.43 14,90 15,10 15,10 14,60
Sumber : Dinkes
b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pinrang apada tahun
2009 sebesar 0,20 Dan pada tahun 2013menjadi 0,17 % atau mengalami
penurunan sekitar 0,03%
Tabel 2.54 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Puskesmas dan Jumlah Pustu
67
61
61
62
62
2
Jumlah Penduduk
342.119
350.925
353.367
354.652
360.019
3 Rasio Puskesmas, pustu persatuan Penduduk
0.2
0.17
0.17
0.18
0.17
Sumber : Dinkes
c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
Penyediaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Oleh Pemerintah adalah untuk
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaankesehatan yang
dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan kesehatan masayakarat serta melaksanakan rujukan.
Pada tahun 2009 Jumlah Rumah sakit di kabupaten Pinrang sebanyak 3 Unit , dan
pada tahun 2013 menjadi 3 Unit, dalam jangka waktu lima tahun tidak terjadi
penambahan rumah sakit akan tetapi fasilitas dan kelengkapan lainnya tetap
menjadi kebutuhan utama .
Tabel 2.55
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 61
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Rumah Sakit Negeri 1 1 1 1 1
2 Jumlah Rumah Sakit Swasta 2 2 2 2 2
3 Total R.Sakit Negeri dan
Swasta
3 3 3 3 3
4 Jumlah Penduduk 342.119 350.925 353.367 354.652 360.019
5 Rasio Rumah Sakit dan
Penduduk
0.0088 0.0086 0.0085 0.0085 0.0083
Sumber : BPS, Dinkes
d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk
Jumlah Dokter di kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebanyak 48 Dokter, pada
tahun 2014 bertambah menjadi 60 dokter dengan rasio pada tahun 2009 sekitar
0,14 dan tahun 2013 sekitar 0,17 hal ini menunjukkan kenaikan yang tidak dibarengi
dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan dilayani.
Tabel 2.56
Rasio Dokter Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 - 2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Dokter Umum 34 34 39 46 36
2 Jml Dokter Spesialis &Gigi 14 17 19 24 24
3 Total Dokter 48 56 58 70 60
4 Jumlah Pendudk 342.119 350.925 354.652 360.019 361.293
5 Rasio Dokter Persatuan Penduduk 0.14 0.16 0.16 0.19 0.17
Sumber : Dinkes
e. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk.
Jumlah Tenaga Medis di kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
penambahan jumlah dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga medis sekitar 48
orang dan pada tahun 2014 naik menjadi 60 orang dengan rasio tenaga medis
dengan jumlah penduduk sekitar 0,17
Tabel 2.57 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 62
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah tenaga Medis 48 56 58 70 60
2 Jumlah Penduduk 342.119 350.925 353.367 354.652 360.019
3 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk
0.14 0.16 0.16 0.20 0.17
Sumber : Dinkes
f. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh tenaga Kesehatan yang Memeliki
kompetensi Kebidanan
Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar
oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas, Perawatan dan Rumah Sakit
pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan Obstetrik dan
Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal emergensi
Komprehensif) dimana pada tahun 2009 cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2009 sebanyak
98,84 %. dan pada tahun 2013 sebanyak 96,08 % perkembangan ini menunjukkan
bahwa resiko kematian ibu melahirkan dapat ditekan sekecil mungkin.
Tabel 2.58
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memeliki Kompetensi Kebidanan Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Ibu Hamil 8.705 8.400 8.420 7.332 7.415
2 Jumlah Bidan 145 146 170 169 160
3 Cakupan pertolongan persalianan olehtenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan ( % )
98.84 95,00 97,00 104,00 96,08
Sumber : Dinkes
g. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI )
Salah Satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang
merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di
seluruh desa/kelurahan Sesuai dengan Keputusan Menkes Ri dan Riskesdas (2010)
menyatakan UCI adalah suatu keadaaan tercapainya imunisasi dasar secara
lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Pertumbuhan pencapaian
Desa/Kelurahan UCI selama ini belum secara merata mencapai 100% bahkan
masih banyak yang belum mencapai target. Dari data di bawah ini menunjukkan
bahwa dari 108 Desa Kelurahan yang baru terjangka UCI pada tahun 2009
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 63
sebanyak 94 Desa dan pada tahun 2013 sudah mencapai 101 Desa/Kel atau
sekitar 93,52 %.
Tabel 2.59 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI ) Kab. Pinrang Tahun
Kawasan permukiman perkotaan di kota kota besar di Indonesia identik dengan
adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya
didiami oleh golongan menengah kebawah , untuk Kabupaten Pinrang pada tahun
2009 sebanyak 22 Ha Dan pada tahun 2013 sebanyak 19,5 ha dengan persentase
lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2009 sampai tahun 2014 sekitar 0,017
%
Tabel 2.72 Lingkungan Permukiman Kumuh
N0
Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Kawasan Kumuh ( Ha ) 22 21 20,6 20 19,5
2. Luas Wilayah Kota ( Ha ) 1.082 1.093 1.099 1.110 1.121
3. Persentase Lingkungan Permukiman
Kumuh
0,020 0,019 0,019 0,018 0,017
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang 2.3.1.4 Perumahan
a. Rumah Tangga Bersanitasi
Rumah tangga bersanitasi sekurang kurangnya mempunyai akses untuk
memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air besih, pembuangan air besar ( tinja ),
pembunagan air limba ( air bekas ) dan tempat pembuangan sampah dan
mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Persentase
rumah tangga yang bersanitasi dapat dilihat dari data pada tahun 2009 sebanyak
79,92 % dan pada tahun 2013 menjadi 83,43 % , hal ini menunjukkan tingkat
perkembangan atas kebutuhan sanitasi masih belum optimal sehingga dibutuhkan
kerja keras untuk mencapai angka diatas nilai kewajaran atau target universal akses
yakni akses sanitasi yang layak 100 %.
Tabel 2.73 Rumah Tangga Bersanitasi
N0 Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 70
Bidang / Urusan 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 1. Jumlah Rumah tangga Bersanitasi 64.650 65.742 68.668 69.396 70.400
2. Jumlah Rumah Tangga 80.894 81.914 82.761 83.610 84.384
3. Persentase 79,92 80,26 82,97 83 83,43 Sumber Data : POKJA AMPL Kab. Pinrang b. Lingkungan Permukiman Kumuh Lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebesar 163
dan pada tahunh 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga
mencapai 153 Penurunan persentase pemukiman kumuh ini dibarengi dengan
meningkatnya kualitas pemukiman lingkungan. Secara detail dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.74 Lingkungan Kumuh Kabupaten Pinrang
N0 Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 1. Luas Area Lingkungan Kumuh 163 161 158 155 153 2. Luas Area permukiman
keseluruhan 5.462 5.482 5.499 5.516 5.531
3. Persentase lingkungan kumuh 2,98 2,94 2,87 2,81 2,27
Sumber Data :Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang
2.3.1.5. Penataan Ruang
a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB
Rasio ruang terbuka hijau per satuan HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 50,19 .peningkatan rasio ini tentunya tidak
lepas dari peran pemerintah yang meningkatkan ruang terbuka hijau.
Tabel 2.75
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber PHL/HGB
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Ruang Terbuka Hijau 429,38 429,38 438,14 451,69 451,69
2. Luas Wilayah ber HPL/HGB
(Km²)
8,60 8,60 8,85 9,00 9,00
3. Luas Wilayah 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77
Di tahun 2009 jumlah kegiatan olahraga di kabupaten pinrang berjumlah 5 dan
mengalami kenaikan di tahun 2013 dengan kegiatan olahraga sebanyak 15 Jumlah
kegiatan olahraga berdasarkan data di bawah ini :
Tabel 2.124 Jumlah Kegiatan Olahraga
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 5 5 11 11 15
Jumlah 5 5 11 11 15
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
e. Lapangan Olahraga
Jumlah lapangan olahraga berdasarkan pada data yang ada mengalami stagnan
(tetap) di mana dalam kurun waktu tahun 2009-2013 jumlah lapangan olahraga
yang ada hanya 5 lapangan olahraga. Jumlah lapangan olahraga dapat dilihat
berdasarkan data dibawah ini.
Tabel 2.125 Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga
. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 5 5 5 5 10
Jumlah 5 5 5 5 10
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 95
2.3.1.19. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Kegiatan Pembinaan Politik daerah
Pembinaan terhadap LSM, OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Pinrang
selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2014) mengalami pasang surut.Di tahun
2009 jumlah pembinaan sebanyak 4, dan ditahun 2013 jumlah binaan tetap 4.Untuk
pembinaan politik di daerah mengalami peningkatan mulai tahun 2009 ada 5 dan
ditahun 2013 menjadi 11.Pembinaan terhadap LSM, ormas, OKP dan politik
didaerah berdasarkan data di bawah ini.
Tabel 2.126 Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Pembinaan terhadap LSM, OKP dan
OKP
4 2 2 4 4
2. Pembinaan Politik Daerah 5 12 12 12 12
Jumlah 9 16 16 16 16
Sumber data : Kesbang Pol dan Litmas
2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Otonomi Pemerintah Kabupaten Pinrang
1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten
Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
maka seseuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi
telah ditetapkan sebanyak 811 jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.127 Jumlah Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pinrang
No. Uraian Jumlah
1 2 3
1 Eselon II.a 1
2 Eselon II.b 32
3 Eselon III.a 60
4 Eselon III.b 94
5 Eselon IV.a 466
6 Eselon IV.b 258
Jumlah 811
Sumber data : badan Kepegawaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 96
2. Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat di lihat
berdasarkan tabel berikut.:
Tabel 2.128 Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pekerjaan Umum Daerah 6. Dinas PSDA 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Sosial, Pariwisata dan Kebudayaan 9. Dinas Kebersihan Pertamanan Kebakaran 10. Dinas Pertanian dan Peternakan 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi 13. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 15. Dinas Koperasi dan UKM 16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral 18. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 19. Badan Lingkungan Hidup 20. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 21. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 22. Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan 23. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 25. Inspektorat Kabupaten 26. Rumah Sakit Umum Lasinrang 27. Kantor Ketahanan Pangan 28. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 29. Kantor Polisi Pamong Praja 30. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 31. Kantor Kecamatan Lembang 32. Kantor Kecamatan Duampanua 33. Kantor Kecamatan Batulappa 34. Kantor Kecamatan Cempa 35. Kantor Kecamatan Patampanua 36. Kantor Kecamatan Tiroang 37. Kantor Kecamatan Mattiro Sompe 38. Kantor Kecamatan Paleteang 39. Kantor Kecamatan Watang Sawitto 40. Kantor Kecamatan Mattiro Bulu 41. Kantor Kecamatan Lanrisang 42. Kantor Kecamatan Suppa
Sumber data : badan Kepegawaian
b. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Secara umum rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di kabupaten
Pinrang masih sangat rendah.Peningkatannya pun tergolong rendah. Pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 97
tahun 2009 rasio hanya pada kisaran 0,43 % dan pada akhir tahun 2013 hanya
naik sekitar % yakni 4,39 %.
Tabel 2.129 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah polisi pamong praja 15 15 38 157 160
2. Jumlah penduduk 342.118 354.652 354.652 360.019 361.293
Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000 penduduk
0.43
0.43
1.07
4.37
4,39
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018/ Satpol PP
c. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Pinrang masih sedikit lebih baik dari rasio
Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2009 rasio Linmas sebesar 29,63 % dan
pada tahun 2013 justru mengalami penurunan yakni 28,59 % atau
mengalamipenurunan sebesar 1,04 %. Tabel Rasio tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.130 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
jumlah demonstrasi di Kabupaten Pinrang cenderung didominasi oleh bidang
politik. Hal ini disebabkan oleh dinamika perpolitikan sebagai imbas kondisi
nasional. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.181 Jumlah Demonstrasi
No. Jenis kriminal Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 1. Bidang politik 1 4 22 18 14
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 121
2. Bidang ekonomi 0 0 0 0 0 3. Kasus pemogokan tenaga
kerja 0 0 0 0 0
4. Jumlah demonstran/ unjuk rasa 1 4 22 18 14
Sumber data : Kesbang Pol dan Linmas
2.4.4. Fokus Sumber daya Manusia
2.4.4.1. Ketenaga Kerjaan
a. Tabel Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indicator
yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara maju atau
Negara yang berkembang.Semakin tinggi persentase defendency ratio
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi.Jika makin rendah menunjukkan rendahnya beban yang
ditanggungpenduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi.Ada 2 kelompok usia ketergantungan di
Kabupaten Pinrang yaitu kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan
kelompok usia tidak produktif (usia<15 dan 64> tahun) yang dapat dilihat dari
tabel berikut :
Tabel 2.182 Rasio Ketergantungan
No. Penduduk Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 1. Jumlah penduduk usia < 15
tahun 128.143 132.052 114.811 121.292 111.302
2. Jumlah penduduk usia >64 tahun 9.596 10.280 21.845 19.250 23.010
3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2) 137.739 142.332 136.656 140.542 134.312
4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 204.379 211.035 217.996 219.477 226.981
5. Rasio ketergantungan (3)/(4) 67 67 63 64 59
2.5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan
2.5.1. Keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN , RPJMD Prov, RPJMD Kab.
Keterkaitan tersebut dapat dilihatasebagai berikut :
RPJPN
2005 -2025
R P J M N
2009 - 2014
RPJMD SUL - SEL
2013-2018
RPJMD KAB. PINRANG
2014-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 122
V I S I V I S I V I S I V I S I INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA BTAHUN 2018
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN, AKSELERASI PRODUKTIVITAS KAWASAN, DAN REVITALISASI PERAN POROS UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL
1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap berdasarkan falsafah pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berbudaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum
4. Mewujudkan Indonesia Aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Misi 1. Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera Misi 2. Memperkuat Pilar Pilar Demokrasi Misi 3. Memperkuat Dimensi keadilan di semua bidang
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
PRIORITAS
PRIORITAS/
AGENDA TUJUAN TUJUAN
Peningkatan Kemampuan SDM dan Teknologi
Kondisi aman dan damai yang makin mantap
Kesejahteraan rakyat terus membaik
Pelaksanaan
Agenda I Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat Agenda II Perbaikan tata kelola Pemerintahan
1. Meningkatkan kualitas kehidupan religious masyarakat dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, meningkatkan kualitas
1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 123
Pembangunan yang berkelanjutan
Daya saing semakin kuat dan kompetitif
Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan energy
Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh
Agenda III Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV Penegakan hukum dan Pemberantasan korupsi
kesejahteraan social, meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan , meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
4. Meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
6. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memelihara harmoni social dan kesatuan bangsa.
7. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan local
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
12. Mengembangkan daya tarik investasi
13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan public
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokras
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 124
INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014-2019
agroindustri 20. Mengoptimalkan
fungsi infrastruktur wilayah
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 125
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) 14,031,572,484.00 18,917,779,450.89 20,945,530,133.50 24,816,975,226.95 28,355,200,574.20 19.57
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 12,937,857,000.00 93,625,401,948.00 146,431,683,520.00 85,508,242,000.00 89,517,237,000.00 160.78
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
142 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
143 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
144 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (19.714.096.989,95) (9.380.365.492,30) 6.962.431.861,48 27.253.701.919,27 69.689.284.478,56
- - - - -
145 EKUITAS DANA INVESTASI - - - - -
146 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,75 19.863.332.404,75
147 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,79 19.863.332.404,75
148 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
149 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
150 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
151 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
152 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
153 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
154 Jumlah Ekultas Dana Investasi 1.663.273.976.267,50 1.794.968.586.649,74 2.337.736.201.522,10 1.990.373.248.753,27 1.862.327.435.151,37
155 EKUITAS DANA CADANGAN - - - - -
156 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
157 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
158 REKENING KORAN - PPKD - - - - -
159 Rekening Koran - PPKD - - - - -
160 Rekening Koran - PPKD - - - - -
161 Jumlah Ekultas Dana Cadangan - - - - -
162 JUMLAH EKUITAS DANA 1.643.559.879.277,55 1.785.588.221.157,44 2.344.698.633.383,58 2.017.626.950.672,54 1.932.016.719.629,93
163 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.676.137.563.804,99 1.818.411.278.582,63 2.359.487.892.298,02 2.027.542.793.661,62 1.939.737.495.604,65
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 137
Memperhatikan tabel 3.4. bahwa dari aspek Kewajiban daerah terlihat bahwa
kewajiban pemerintah daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada
tahun 2009 sebesar Rp. 32,57 milyar turun menjadi Rp. 7,72 Milyar, sedangkan
equitas dana lancar memperlihatkan posisi sisa lebih perhitungan juga mengalami
peningkatan dari tahun 2009 s/d tahun 2013, meskipun terjadi penurunan pada
tahun 2011.
Berdasarkan data neraca Daerah Kabupaten Pinrang sebagaiamana yang
diperlihatkan pada tabel 3.4. serta hasil perhitungan rasio keuangan daerah
sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam komdisi sehat sebagaiamana yang
ditujukkan oleh neraca serta rasio-rasio keuangan tahun 2009-2013 yang hasilnya
menunjukkan kondisi positif.
Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
No. Uraian 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
1 2 3 4 5
1. Rasio lancar (Current ratio) 1,49 3,48 10,22 2. Rasio quick (quick ratio) 1,16 3,4 9,31 3. Rasio total hutang terhadap total
asset 0,006268 0,004891 0,00398
4. Rasio hutang terhadap modal 0,006308 0,004915 0,003996 5. Rata-rata umur piutang 1,34 1,46 1,4 6. Rata-rata umur persediaan dst Rasio ... (lainnya)
Sumber: DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014 Rasio lancar (current ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan sumber daya dalam bentuk asset lancer untuk menyelesaikan setiap
kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan
12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannnya melihat likuiditas yaitu
kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka rasio
tersebut semakin baik, (makin besar dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan
setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai
dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannya melihat likuiditas yaitu
kempuan memnuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka tersebut
semakin baik (makin besar dari 1 % , maka rasio ini makin baik))
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 138
Rasio lancar dan Rasio cepat Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 ( lebih
besar dari 1% ) menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek pemerintah
Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut dapat didanai dari asset lancer dalam
periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut jatuh tempo.
Rasio total hutang terhadap asset adalah rasio keuangan yag menyajikan
bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah
daerah (rasio yang tujuannya melihat solvabilitas yaitu kemampuan Pemerintah
daerah memenuhi atau melunasi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
total hutang terhadap total asset (aktiva) semakin beresiko/Tidak baik (makin kecil
dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio hutang terhadap modal adalah rasio yang menyajikan bahwa setiap
kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana/modal
pemerintah daerah (rasio yang tujuannya melihat solvebilitas yaitu kemampuan
pemerintah daerah memenuhi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
hutang terhadap modal, semakin beresiko/tidak baik (makin kecil dari 1 %, maka
rasio ini makin baik).
Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio total hutang terhadap modal
Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 ( lebih kecil dari 1% ) menunjukkan bahwa
semua total kewajiban pemerintah Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut
dapat didanai dari ekuitas dana/modal dalam periode yang sama, apabila kewajiban
tersebut jatuh tempo.
Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan yang
menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu
beberapa hari oleh pemerintah daerah.
Rata-rata umur piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2011-2013
dari hasil perhitungan yang diperoleh sebesar 1,34% pada tahun 2011 dan 1,40 %
pada tahun 2013 artinta bahwa piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dapat
terealisasi menjadi kas dalam waktu 2 (dua) hari.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan
daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum
dan pembangunan daerah secara umum, oleh karena itu, upaya optimalisasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 139
sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan
secara terpadu dan sinergi antar SKPD/Unit kerja Pengelola pendapatan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 telah
memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi
yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP
selama 2 tahun berturut turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabujpaten
Pinrang dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini sejalan dengan prioritas
pertama RPJMN 2010-2014 yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapaitarget pendapatan
daerahyang meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Perimbangan
Daerah, serta Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah, dalam rangka
memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi
pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Kebijakan pendapatan daerah
dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi
daerah khususnya pajak dan retribusi yang diperkirakan potensinya belum
terealisir secara optimal;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui perencanaan target,
pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;
3. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang
pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari
lembaga pemerintah non departemen,baik dalam rangka realisasi dana
perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa
mengganggu substansi proses pembangunan; dan
5. Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dari pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif
yang lebih besar.
Untuk mewujudkan kebijakan pendapatan sebagaimana tersebut di atas,
pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya
inovasi dan kreasi dari SKPD penghasil PAD, sehingga upaya penggalian dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 140
upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan.
Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah:
1. Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan
regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan,
diantaranya dengan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah
semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara
optimal memenuhi target yang ditetapkan;
2. Pengembangan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBD dan APBD
Provinsi baik berupa tambahan dana perimbangan, bagi hasil, dan bantuan
keuangan maupun melalui dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
3. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi SKPD penghasil dan
instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder;
4. Mengupayakan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah
daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah
daerah sebagai lembaga pelayan publik.
b. Kebijakan Belanja Daerah
Tabel 3.6. yang disajikan akan menampilkan perbandingan antara total
belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya
1.1. Pendapatan Asli Daerah 67,154,886,674.69 78,235,156,465.77 90,338,135,171.02 104,313,444,681.98 121,128,771,964.73 139,084,463,212.90 6,07
1.1.1. Pajak daerah 12,215,473,886.13 14,230,974,961.12 16,432,506,787.61 18,974,615,587.65 22,033,323,620.38 25,299,463,858.43 18,19
1.1.2. Retribusi daerah 8,038,439,934.96 9,364,748,228.95 10,813,474,779.97 12,486,319,328.43 14,499,114,004.18 16,648,410,246.58 11,17
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 8,045,155,423.63 9,372,571,744.60 10,822,508,593.49 12,496,750,672.90 14,511,226,881.37 16,662,318,692.91 11,98
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 38,849,101,941.31 45,259,038,015.45 52,260,611,196.44 60,345,327,748.52 70,072,994,581.60 80,460,361,968.66 57,85
1.2. Dana Perimbangan 780,199,450,516.06 908,929,041,685.87 1,049,540,364,434.67 1,211,904,258,812.72 1,407,263,225,333.52 1,615,870,838,282.39 77,84
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 34,406,795,767.76 40,083,770,738.35 46,284,730,071.57 53,444,977,813.64 62,060,308,237.21 62,060,308,237.21 4,41
1.2.2. Dana alokasi umum 671,907,766,784.43 782,769,690,699.87 903,864,161,851.14 1,043,691,947,689.51 1,211,935,089,657.23 1,391,587,965,928.79 86,12
1.2.3. Dana alokasi khusus 73,884,887,963.87 86,075,580,247.65 99,391,472,511.96 114,767,333,309.56 133,267,827,439.09 153,022,968,385.34 9,47
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 161,271,959,193.39 187,881,144,408.09 216,946,357,448.02 250,507,958,945.23 290,889,841,927.24 334,010,300,462.02 16,09
1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) 33,189,769,202.00 38,665,939,519.18 44,647,560,362.80 51,554,537,950.93 59,865,129,468.63 68,739,319,835.08 20,58
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 104,762,264,692.03 122,047,591,407.49 140,928,353,798.23 162,729,970,130.82 188,962,041,315.94 216,973,091,180.13 64,96
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 21,658,824,119.67 25,232,437,694.01 29,135,895,805.27 33,643,218,886.34 39,066,505,770.83 44,857,583,352.05 13,43
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 152
3.3.2. Proyeksi SilPA Proyeksi SiLPA tahun 2014-2019 menggunakan data SiLPA kurun waktu
ditunjukkan melalui Tabel 3.11 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA yang
cukup besar yaitu 70,28% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa
tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan
lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit
anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut
ini :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 153
Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2019, disajikan pada tabel 3.15 dan tabel 3.16 sebagai berikut:
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Tabel. 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 2,064,000,000.00 1.38 2,092,483,200.00 2,121,359,468.16 2,150,634,228.82 2,180,312,981.18 2,210,401,300.32 2,240,904,838.26
B Belanja Langsung 18,986,272,067.00 16.87 21,651,904,634.62 24,699,166,188.64 28,184,808,591.07 32,174,651,601.47 36,745,216,765.48 41,985,707,194.98
1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 11,651,846,010.00 13.22 13,192,220,052.52 14,936,231,543.47 16,910,801,353.51 19,146,409,292.45 21,677,564,600.91 24,543,338,641.15
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8-8,5 berada pada rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dapat disertai Pemerataan.
Pertumbuhan Ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas dan belum merata.
Peningkatan dan Pemerataan kemampuan
daya beli masyarakat Terbukanya kesempatan kerja Berkurangnya jumlah penduduk miskin. Peningkatan kegiatan usaha ekonomi
1.2 Laju Inflasi Kabupaten Menekan laju inflasi dibawah rata-rata Provinsi Sul-Sel. Sekitar 4,2 s/d 5,25.
Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya/khususnya barang impor)/nilai Dollar
Upaya Pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat
Kebijakan fiscal (Menaikkan pajak) Pengendalian harga dan distribusi barang.
Hingga September 2013 penduduk miskin mencapai 18,672 RTM atau 5,20 % dan jumlah penduduk Kab.Pinrang 360.019 atau berada dibawah rata-rata (11,66 %)Provinsi.
Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan
Kurangnya inovasi baru.
Mengembangkan kwirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah.
Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru.
Peningkatan Inovasi baru berbasis Inovasi Teknologi Tepat guna.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 160
Penurunan angka kriminalitas guna mendukung Kab.pinrang wilayah yang aman dan tertib, untuk berinvestasi.
Penanganan Laporan masyarakat yang memakan waktu yang lama.
Sosialisasi Peraturan-peraturan yang berhubungan pelanggaran.
Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi.
Peningkatan Penanganan Laporan tindak kriminal dengan tepat.
Pelatihan pra generasi muda.
II Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf Sangat rendah dibanding target Provinsi (2012:88,73). Pinrang (2012 : 99,86)
Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti program Koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), Kelompok belajar Usaha (KBU) Frekuensinya masih sangat rendah.
Banyak lansia yang tidak bisa membaca. Angka partisipasi sekolah masih rendah (SD,
SMP, SMA sederajat)
Memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatn koordinasi dengan sinergitas antar pemangu kepentingan.
Mengembangkan Perpustakaan Taman Desa. Peningkatan sarana pendidikan melalui mobil
unit perpustakaan keliling
1.2 Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target prestasi pada tahun 2012, Provinsi sebesar 7,92 dan Kabupaten 7,25.
Masih rendahnya tingkat kualitas partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya partisipasi orang tua murid membina anaknya di luar sekolah
1.3 Angka Partisipasi pasar SD/MI
Menurun dari tahun 2008-2012 (110, 80-102, 09) Kurangnya akses dan layanan pendidikan di jenjang SD/MI
Dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan.
1.4 Angka pendidikan yang
ditamatkan Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD, SMP, semakin lama semakin menurun presentasenya.
Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena faktor biaya.
Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 161
Meningkatkan kualitas dan Ketrampilan tenaga kerja
Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan.
Optimalisasi Balai latihan kerja (BLK) meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitik beratkan pada pelatihan berbasis kompetensi.
III Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah Klub Olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
Peningkatan jumlah dan pembinaan kualitas klub olahraga;
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga;
Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga
I Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 % pada tahun 2009 menjadi 97,16 persen pada tahun 2013. mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partisipasi sekolah diatas rata-rata provinsi.
Angka partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata karena masih kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan/Pegunungan.
Meningkatkan kualitas pelayanan pendid menjadikan pada semua jenjang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 163
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.
Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 142,5 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 133,8.
Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu.
Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khusunya di daerah-daerah terpencil/pegunungan.
1.1.3 Rasio guru/murid Rasio dari tahun 2009 ke 2013 mengalami penurunan tetap lebih tinggi dari rasio ideal 1 : 25 begitu pula untik SMP/MTs terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil/gunung kurang diminati calon pendidik.
Program Pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rektrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik
Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.1.4 Rasio guru/murid perkelas rata-rata
Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi di tahun 2013 untuk SMP mencapai 1 : 40.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati.
Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik
Di perlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rekrutmendan penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik.
Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.2 Pendidik Menengah 1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah Capaian APS masih dibawah rata-rata, Sulawesi
Selatan 59,55 % ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian Provinsi Sul-Sel.
Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang Menengah.
Memfasilitasi UPTD Kecamatan kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah perlu ditempuh dalam suatu lokasi.
Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin dan Unit Cost BOS SMA.
1.2.2 Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung menurun. Tahun 2009 = 5, tahun 2012=4.
Beberapa lokasi/ pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolahnya.
Perlu dibuka jelas jauh didaerah terpencil/Pegunungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 164
1.2.3 Rasio guru terhadap murid Capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang
pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 pinrang pada tahun 2013 mencapai 1 : 38.
Ditribusi penempatan dan Pemerataan guru belum optimal.
Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat dan Provinsi.
1.2.4 Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata.
Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata selama periode 2009-2014 menunjukkan rasio yang memadai walaupun bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2009 s/d 2013 semuanya melampaui standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.
Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak kelompok belajar.
Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori.
1.2.5 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
pada tahun 2013 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Program pendidikan gratis.
1.3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD. Tahun 2013 kondisi ruang kelas yang rusak mencapai 1500 % atau yang baik mencapai 8500 %
Kurangnya Anggaran Pembangunan. Banyaknya Sekolah sudah tua dan perlu
direhabilitasi.
Perlu penempatan/aturan lebih awal di terima Kabupaten. Diintensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke Perbaikan sarana kelas.
Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah kabupaten ke Musrenbang lebih focus ke perbaikan sarana kelas.
1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2009 kondisi baik untuk SMP 70% naik menjadi 90% ditahan 2013. Begitu pula untuk SMA dari 62% tahun 2009 naik/ada perbaikan sehingga menjadi 86%. Tahun 2013.
Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.
Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi pusat perlu ditingkatkan.
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
APK PAUD Pinrang mengalami peningkatan. Tahun 2009 (47,69) sampai 2013 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata Provinsi tahun 2009 (50,84) dan 2013 (55,24)
Partisipasi Masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di Usia dini.
Biaya Penyelenggaraan pendidikan di Lembaga PAUD terbatas.
Sosialisasi tenaga pendidikan bagi anak usia dini berbagai media dan dakwah.
Mendorong masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 165
Rasio menunjjukkan adanya penurunan dari tahun 2009 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2013. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SM angka putus sekolah diupayakan dibawah 1 %.
Tidak optimalnya pendataan dan analisisnya
terhadap penyebab putus sekolah Bantuan subsidi belum memenuhi target dan
sasaran.
Pemantapan pendataan pendidikan terutama peneyebab putus sekolah .Program retrival perlu dikembangkan,diupayakan kembali.
1.5.3. Angka putus sekolah (APS)SMA /SMK/MA
Menurunnya angkaPutus Sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA)
Masih terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Meningkatnya dukungan terhadap dukungan peleyanan pendidikan.
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka kelulusan (AL) SD/MI
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah Dasar (SD) Mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik,
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk Fasilitasi penyediaan saranan dan Prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.2 Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP) mencapai 100%.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa disekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.3. Anka Kelulusan (AL) SMA/SMK/SM
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga ketrampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari tahun 2009 mencapai 70% menjadi 90% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%
Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 166
Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya kejenjang pendidikan lebih tinggi.
Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM mengalami peningkatan baik di jenjang SD maupun SM Dari tahun 2009, jumlah guru yang disertifikasi 199 pada tahun 2009, naik menjadi 2.352 pada tahun 2013 atau naik……………..
Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school di UKM/PTN/PTS
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita
Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu.
Meningkatnya pemerataan posyandu.
2.2. Rasio Puskesmas,Poliklinik,Pustu Persatuan Penduduk.
Rasio puskesmas tahun 2013 sebesar 5/100.000 penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk. Rasio Pustu tahun 2013 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk
Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.
Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan.
Koordinasi antar tingkatan pamerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.
2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
Rasio RS tahun 2013 sebesar 1,14/100.000 penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk.
Jika Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah tempat tidur kelas III masih kurang.
Perlu peningkatan kelas Rumah sakit Peningkatan jumlah tempat tidur kelas III.
2.4 Rasio Dokter persatuan penduduk
Capaian rasio tenaga 2013 : dr spesialis 5/100.000 penduduk, dr.umum 15/100.000 pddk, dr.gigi 7/100.000 penduduk
Tidak meratanya persebaran dokter didaerah-daerah terpencil/pegunungan.
Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatatan disesuaikan dengan kebutuhan diunit pelayanan kesehatan.
2.5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk
Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama didaerah-daerah terpencil/pegunungan/pesisir
Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan didaerah pegunungan/Pesisir pantai.
Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya di daerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 167
Capaian tahun 2013 sebesar 60,28% masih dibawah target (60%).
Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi
komplikasi masih rendah
Peningkatan kapasitas Bidan
2.7
Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Capaian tahun 2013 sebesar……………%, sudah melebihi target (95%).
Tidak semua Bidan Desa menetap di Wilayah
kerjanya. ANC (Antenatal Care) terpadu yang
berkualitas belum optimal Tidak semua Persalinan oleh Tenaga
kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penegakan Regulasi tentang Bidan Desa Peningkatan Kapasitas SDM kesehatan Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana
Pelayanan Kesehatan
2.8 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat Perawatan
Capaian 2013 sebesar 100 % sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan
Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan :
Adanya penyakit penyerta.
Penanganan Medis secara intensif Penanganan gizi buruk di tingkat Rumah
Tangga (Pasca Rawat).
2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.
Capaian tahun 2013 sebesar 100 % telah melebihi target 100%
Angka bebas jentik masih rendah. Masih terjadi KLB DBD dibeberapa lokasi.
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
Penyemprotan lingkungan Rumah warga.
2.1.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Capaian 2009-2013 telah mencapai 100 % dan telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)
Peningkatan ketersediaan obat di rumah sakit/Balai Kesehatan Masyarakat.
Membuat Jejaring antara Rumah sakit dengan Penyedia Layanan daerah.
2.1.2 Cakupan Kunjungan Bayi Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 88% dan pada tahun 2013 telah berhasil dicapai sebesar 97,40 %
Kurangnya perhatian ibu Bayii atau kurang informasi
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap Bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan Prasarana.
2.1.3 Cakupan Pembantu Puskesmas
Peningkatan jumlah dan Pelayanan PUSTU pada wilayah pegunungan/pesisir.
Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan Puskesmas dan Pustu/Poskesdes.
Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh inftrastruktur dan SDM yang memadai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 168
3.1 Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik
Kinerja Transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 499 km pada tahun 2009 menjadi 573,61 km pada tahun 2013 dengan kondisi baik mencapai 28,13 % (161,38 Km), Sedang rusak 308,54 Km (53,78%) dan rusak berat 103,69 Km ( 18,07%).
Rendahnya kinerja jaringan anggaran jalan. Prioritisasi Pembangunan dan Preservasi jalan pada kawasan strategis di desa-desa.
3.2 Rasio Jaringan Irigasi Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengariri lahan budidaya seluas ………………km2, tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81 % yang menunjukkan bahwa masih terdapat 1 % luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan.
Masin besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.
Terbatasnya koordinasi antar provinsi dan Pusat (Balai besar PSDA).
Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola Sumberdaya air.
3.3 Rasio Tempat ibadah persatuan penduduk
1,39 pada tahun 2013 Masih terbatasnya Ummat shalat berjamaah di mesjid setiap waktu.
Mesjid, terisi minimal 75 % jamah setiap waktu shalat.
3.4
Persentase rumah tinggal bersanitasi.
Persentase Rumah tangga bersanitasi adalah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 99% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.
Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi
terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh Masyarakat.
Peningkatan rumah tangga yang dapat
mengakses sanitasi yang layak. Peningkatan Pemahaman masyarakat akan
pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
3.5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio Daya Tampung TPS terhadap jumlah penduduk adalah 0,23 yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Kab.Pinrang.
Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 169
3.6 Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,60 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.
Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.
Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun.
Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR.
Masih terdapat 13,89 % luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan fasilitas umum yang memadai dan terpadu.
3.8 Lingkungan Permukiman Peningkatan kualitas lingkungan Belum optimalnya cakupan pelayanan dan
Permukiman. Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana,
sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
4. Perumahan
4.1 Rumah Tangga Pengguna air bersih
Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai………………..% yang menunjukkan bahwa 5.577 sudah terlayani oleh air bersih baik PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.
Terbatasnya anggaran yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khusunya pada masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Rumah Tangga pengguna listrik sudah mencapai 78.793 yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 100%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kab.Pinrang di dominasi oleh RT Pengguna listrik dengan daya 900 Watt sebesar 36.450
Persentase pemanfaatan energi baru masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah.
Pengengan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di pedesaan dan melakukan pengembangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 170
kumuh Rasio luas pemukiman yang tertata 13,98 persen. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi
lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan pemukiman kumuh.
Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh.
Optimalnya Peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
5. Penataan Ruang 5.1 Rasio ruang terbuka hijau
persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL adalah 45.168 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar.
Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.
Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan lainnya.
6. Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen
RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Desa/Kelurahan telah memiliki RPJP Desa/Lurah. Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sarana pembangunan.
Pemda Kabupaten yaitu telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
Optimalisasi dan Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dan Renstra SKPD serta RPJM Desa/Lurah.
RPJMD yang partisipatif dengan semua stakeholders.
Pemda Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan (UU No.25 tahun 2004, PP No.8 tahun 2008 dan permendagri 54 tahun 2010.
Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Semua SKPD Kabupaten memiliki Renstra yang ditetapkan oleh PERKADA.
SKPD Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 171
6.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan renstra SKPD dan RKPD dan Renja SKPD.
Konsistensi antara dokumen RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)/RPJPD.
Belum optimalnya konsistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPD.
Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen Perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Perhubungan
7.1 Jumlah uji Kir angkutan umum Darat
Tersedia data KIR kendaraan di Dinas Perhubungan dan Kominfo.
Belum optimalnya penyajian data KIR. Semua Kendaraan di KIR Tepat waktu.
7.2 Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal darat
Jumlah Pelabuhan laut adalah 1 dan jumlah terminal Bis antar kota 1 dan antar kecamatan 3 unit dan unit rencana pengembangan lapangan terbang Ex.Jepang di Malimpung.
Belum terintegrasinya transportasi antar daerah serta belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan laut Marabombang dan terminal Darat.
Belum terbangunnya Bandara. Ex.Jepang di Malimpung.
Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan pedesaan.
Tersedia transportasi antara-antara daerah, tujuan wisata dan ekonomi lainnya.
8. Lingkungan Hidup
8.1 Persentase Penanganan sampah
Timbunan sampah pada tahun 2013 sudah mencapai 66,96 M3/tahun yang meningkat dari tahun 2009 yang timbunan sampahnya sebesar 32.258 juta M3/tahun.
Penanganan sampah masih berfokus pada timbunan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat tentang kebersihan.
Menigkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan.
Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan.
8.2 Persentase Penduduk berakses air minum.
Cakupan air bersih di Kab.pinrang pada tahun 2012 sudah mencapai 6.069 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 5.577
Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pansimas.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 172
perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
8.3 Persentase luas permukiman yang tertata.
Rasio luas permukiman tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 menjadi 86,11 pada akhir tahun 2013. Luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar tahun 2013.
Masih terdapat 0,23% luasan kawasan pemukiman penduduk layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
8.4 Pencemaran status mutu air.
Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kecamatan dari 3 sungai lintas yang ada di pinrang.
Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan system data dan informasi yang terintegrasi.
Belum adanya system informasi jarak jauh secara online.
Peningkatan kapasitas SDM dan Institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan Evaluasi.
8.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2013 belum ada dari perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya.
Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatn guna mengoptomalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL.
8.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai pada tahun 2013 belum mencapai 0,01.
Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional; dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
8.7 Penegakan hukum lingkungan
Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 4 kasus di tahun 2013 semuanya sudah mendapat penanganan.
Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta system informasi lingkungan yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 173
Sampai dengan tahun 2013, jumlah tanah yang disertifikasi seluas 1.036.663 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 600 bidang
Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang.
9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara
……………..dari total kasus pada tahun 2013. Kurangnya administrasi pendukung.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk.
90 % dari total yang memiliki pada tahun 2013. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran
70 % dari total kelahiran pada tahun 2013 Kurangnya kesadran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.3 Rasio pasangan berakte nikah
90 % dari total yang menikah tahun 2013 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman tentang administrasi kependudukan.
10.4 Kepemilikan KTP 92 % dari total penduduk wajib KTP Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
31.52 % dari total jumlah penduduk Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Pinrang
Tersedia database kependudukan skala Kabupaten yang akurat.
Pengoperasian dan pemeliharaan system Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan sipil pada server yang ada, sehingga proses penyediaan database dilakukan server
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database kependudukan yang berkualitas dan akurat.
Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan system informasi dan database
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 174
manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kecamatan
kependudukan (Propinsi dan Pusat).
11. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% Partisipasi perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 5 %. 31,5 % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten Pinrang % partisipasi perempuan di Jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 2 %.
Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif.
Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di Lembaga Pemerintah (eksekutif).
Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakila perempuan di Jabatan strategis pemerintah.
Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga.
Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, tokoh perempuan (Toma, Toga, Toda)
11.3 Rasio KDRT Semakin tahun terjadi penurunan. Tahun 2013 mencapai 2 kasus.
Masih adanya korban KDRT di kalangan Perempuan dan anak.
Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kec./Desa dalam lembaga terpadu.
Peningkatan ketahanan keluarga. Peningkatan Upaya KIE (Komunikasi,
Informasi dan Edukasi)kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati Perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan Penanganan kasus KDRT.
Optimalisasi Penerapan SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
11.4 Partisipasi angkatan kerja Perempuan.
Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah disbanding laki-laki.
Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi.
Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis.
Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di Perusahaan/Lemabaga swasta.
11.5 Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2013 tidak ada, dan terjadi trend peningkatan kasus KDRT setiap tahun.
belum menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas sektor.
Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 175
kekerasan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga sehat
12.1 Rata-rata jumlah anak. 1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2013. Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan dikalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana.
Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak.
Penyebarluasan KIE Genre (Generasi berencana.
12.2 Rasio Akseptor KB Tahun 2013 mencapai 38.777 persen. Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya didaerah terpencil, pegunungan, pesisir pantai.
Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas.
12.3 Cakupan peserta KB aktif. 38.701 persen di tahun 2013. Masih rendahnya partisipasi KB pria Akses ber KB masyarakat miskin dan terpencil
(pegunungan dan pesisir) masih rendah.
Mendorong kepesertaan KB Pria. Mambangun kemitraan dengan lintas
stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada Masyarakat.
12.4 Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Tahun 2013 = 8.924 KK Tingginya persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja.
Penguatan ketahanan ekonomi keluarga Peningkatan partisipasi berKB Bimbingan serta pengajaran tentang dampak
negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga.
13. Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
Masih adanya arti sosial di Masyarakat. Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.
Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan.
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
13.2 PMKS yang memperoleh bantuan Sosial
Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS.
Belum tersedianya criteria PMKS yang akan
Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat.
Memperluas jangkauan pelayanan kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 176
15.2 Persentase Koperasi besar Meningkatnya jumlah koperasi besar sebanyak 3
unit. Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki
kemampuan (akreditasi) manajeria. Peningkatan manajerial pengelola usaha
melalui lembaga yang terakreditasi.
15.3 Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah
Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 116 unit usaha kecil
Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas
Wawasan kewirausahaan masih kurang Skim kredit khusus untuk UMK yang murah
dan mudah tidak tersedia. Tidak adanya regulasi untuk pengembangan
UMK.
Peningkatan teknis manajerial pengelola UMK Penyediaan skim khusus bagi UMK. Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK.
15.4 Persentase jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha kecil sebanyak 10 unit usaha menengah
Kurangnya kemitraan usaha Tidak bersedia reward bagi pelaku usaha
yang berhasil.
Medorong terciptanya kerjasama usaha Penyediaan reward bagi pelaku UMK.
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2 Kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah
Masih banyaknya event Daerah yang belum teragendakan pelaksanaannya.
Perlu Inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan kedalam event daerah.
17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada…. gedung
Belum tersedia Gedung kesenian yang refresentatif.
Perlu adanya peningkatan sarana gedung kesinian.
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi dan pemuda
Optimalisasi hubungan pemuda Belum terpolanya perberdayaan pemuda Memfaslitasi secara terbatas baik teknis, management maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
18.2 Jumlah organisasi olahraga
Peningkatan jumlah organisasi yang terbina Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan olahraga
Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
18.3 Jumlah kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Belum optimalnya koordinasi antara Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 178
20.6 Penegakan perda 91% pada tahun 2013 Terbatasnya PPNS Penegak Perda Makin tingginya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang undangan
20.7 Cakupan patrol petugas
satpol PP 361 pada tahun 2013 Masih kurangnya intensitas cakupan patrol
petugas satpol PP Masih kurangnya sarana prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas satpol pp
21. Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan
Tersedianya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan
Regulasi ketahanan pangan masih kurang Sanksi terhadap pelanggaran peraturan
keamanan pangan belum optimal Berkembangnya lahan sawah produktif
menjadi areal perumahan.
Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal
Pembuatan PERDA Perlindungan pangan tersedia dan ditegakkan.
21.2 Ketersediaan pangan
utama Ketersediaan pangan utama (beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk
Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan pertumbuhan penduduk lebih dari 1%
Tingkat produksi utama (beras) Pengendalian pertumbuhan penduduk (2 orang
anak cukup)
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rat jumlah kelompok binaan = 2 klp binaan Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa (hanya 1 binaan kelompok pada masing-masing LPM)
Pembinaan terhadap kelompok binaan agar meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing masing LPM pada setiap desa (menjadikan 2 kelompok binaan pada masing masing LPM)
22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Rata-rata kelompok binaan PKK = …….. klp binaan Masih ada PKK didesa dan kelurahan yang belum membina kelompok sesuai dengan jumlah kelompok binaan yang harus dibina
Pengoptimalan fungsi dan tanggung jawab kelompok penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing masing POKJA
22.3 Jumlah LSM 54,3 % (25 LSM Aktif dari 46 LSM) Data LSM aktf terinventaris dengan baik pada setiap kecamatan, desa dan kelurahan. Khusunya LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat
Pendataan dan inventarisasi data LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat disetiap desa / kelurahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 180
22.4 LPM Berprestasi LPM dapat menjadi pelopor Pemberdayaan di
masyarakat. Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam menialai kinerja kelembagaan LPM dibidang pemberdayaan masyarakat
Pemberian penilaian kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM
22.5 PKK aktif ………….% (……PKK aktif dari …….PKK) Desa / kelurahan yang letaknya terpencil (daerah pegunungan sulit dilakukan pembinaan oleh TP PKK desa, kecamatan dan kabupaten
Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap desa/kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan kader PKK desa
22.6 Posyandu aktif 57,06% (….posyandu aktif 202 total posyandu) Masih ada sebagian posyandu yang belum
memliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak
Meningkatkan sumber daya manusia kader posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada posyandu didesa khususnya didaerah pegunungan
22.7 Swadaya masyarakat
terhadap program pemberdayaan masyarakat
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 65,50 %.
Masih rendahnya program-program pemerintah yang meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat .
Belum terdatanya dengan baik konstribusi swadaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, khususnya bidang pemberdayaan Masyarakat.
Mengiatkan program-program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya.
22.8 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Persentase peran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan parasarana terbangun sebesar 70%
Kurang berfungsinya kelompok masyarakat pemelihara pembangunan yang didesa/kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat
Mengaktifkan dan memfungsikan kembali kelompok kelompok pemelihara pasca program pembangunan pemberdayaan masyarakat didesa/kelurahan serta menganggarkan pada APBD kegiatan pemelihraan pasca program pemeberdayaan masrakat
22.9 Pembinaan desa/kelurahan pasca lomba P2WKSS
Semua Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba P2WKSS tertdata.
Tidak terbinanya Desa/kelurahan yang telah mengikuti lomba P2WKSS serta kesadaran warga masyarakat sangat rendah.
Belum adanya evaluasi Desa/Kelurahan Ex.perlombaan PWKSS.
Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba desa program P2WKSS tetap konsisten. Melanjutkan pemeliharaannya.
terbina dan partisipasi memelihara desa/lurah tetap.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 181
25.1 Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat
Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai
Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan
Belum adanya gedung perpustakaan yang refresentatif
Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan
(pustakawan)
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan peran dan pemahaman
masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan
Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan
25.2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun masih rendah
Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat
Peningkatan fasilitas dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat
25.3 Koleksi buku yang tersedia
diperpustakaan kabupaten/kecamatan di Desa/Kelurahan
Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan masih tersedia
Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang
Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu.
II Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya perhektar
Produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 0,58 % tetapi peningkatan luas panen lebih besar sebesar 2,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen.
Tersedianya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk
Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana
Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T
Pengendalian OPT dan Pengawalan teknologi Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Pengembangan Sumber air irigasi alternatif
seperti embung dll. Fasilitas penyediaan alsintan dan lembaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 183
berimbang. perhubungan. Belum adanya data penelitian kandungan
hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk berimbang.
penyedia alsintan. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha
tani lainnya.
1.2 Konstribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling tinggi disbanding sektor lainnya.
Konstribusi sektor perkrbunan terhadap PDRB meningkat.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan darit ahun 2009 sampai tahun 2012 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 52.98.
Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.
Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip 5 T. Peningkatan jalan penghubung dari pusat
produksi ke pasar dan industry. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha
tani lainnya. Penyediaan sarana pengolahan yang memadai
disektor perkebunan. Perbaikan dan peningkatan mutu hasil
perkebunan.
1.3 Konstribusi sektor Tabama Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB paling tinggi dibanding sub sektor lainnya.
Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 56,50% tahun 2009 menjadi 52,98% pada tahun 2013.
Ketersediaan Agroinput memenuhi prinsip 5 T Peningkatan jalan penghubung dari sentra
produksi ke pasar dan industri. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha
tani lainnya. Terlaksananya system Agribisnis dan
Agroindustri dengan baik pada pendekatan kawasan
1.4 Konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB… Produktifitas tanaman perkebunan belum optimal, masih dibawah potensi kemampuan lahan.
Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitasi serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Penggangngu Tanaman (OPT) dan anomaly iklim
1.5 Cakupan bina kelompok petani
Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha melalui pembinaan meningkat.
Belum optimalnya kasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 184
peningkatan kualitas produksi pertanian Belum optimalnya peran dan fasilitasi
pemerintah dalam memacu peningkatan produksi dan usaha kelompok tani
peningkatan kualitas produksi pertanian. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah
guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.
1.6 Produksi daging dari berbagai komoditas ternak.
Target pada tahun 2013 diharapkan sebesar 2 persen pertahun namun terjadi penurunan sebesar………. Persen dari yang ditargetkan.
Rendahnya produksi daging. Terbatasnya areal RPH dan yang sudah ada
0,20 Ha sudah tak layak.
Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan teknologi produksi dan manajemen produksi .
Tersedianya lahan RPH untuk dibangun sesuai standar mutu pelayanan.
1.7 Penyuluhan Teknologi Ternak dan Keswan
Peningkatan kelompok tani ternak terbina dan pengendalian Keswan optimal.
Kurangnya tenaga penyuluh peternakan dan dokter hewan untuk pembinaan dan pengawasan.
Tersedianya tenaga penyuluh yaitu dokter Hewan.
2. Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan , yakni dari 26.049 ribu ha tahun 2009 menjadi 26.049 ribu Ha tahun 2013 atau dari 0 persen menjadi 0 persen.
Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan peningkatan kapasitas polisi hutan.
2.2 Kerusakan kawasan hutan Kerusakan hutan masih 15 % dibandingkan dengan luas 46 Ha
Besarnya laju dsforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Belum tersedianya data base. Luas perjenis tanaman hutan.
Penyelesaian tat batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan.
Tersedia data.
2.3 Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Konstribusi sektor kehutanan masih dibawah 1 %.
Secara ekonomi konstribusi sektor kehutanan masih rendah namun konstribusi manfaatnya belum dianalisis.
Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 185
3.1 Pertambangan tanpa izin Penanganan pertambangan tanpa izin masih dibawah 47 %.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang.
Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tat ruang dan penegakan hukum.
3.2 Konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Konstribusi masih pada tahun 2013= 10,64 % masih dibawah capaian tahun 2009 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang
Belum adanya data yang tersedia.
Tersedia data base dan hasil penelitian. Adanya Perencanaan Pengembangan sesuai
tata ruang. Tersedianya tenaga terampil.
4. Pariwisata
4.1 Kunjungan Wisata Kunjungan mengalami peningkatan tiap tahunnya sebesar……………..persen, yakni dari………….orang tahun 2009 meningkat menjadi ……………….jiwa tahun 2013
Belum Optimalnya sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Masih banyak DTW baru yang belum terbina
Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW
Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur
Pelatian masyarakat dalam industry wisata spesifik
4.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi terhadap PDRB rata rata …….. % selama 5 tahun
Masih rendahnya promosi pada segmen pasar internasional
Belum semua lokasi DTW dimiliki oleh pemda dan bersertifikat
Perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
Lokasi dibina, dikembangkan pemerintah dan masyarakat serta lahan jelas status pengelolaannya/Pemilikan.
5. Kelautan dan perikanan
5.1 Produksi perkanan Jumlah produksi ikan pada tahun 2013 adalah sebesar ……… atau …………. % dari produk perikanan
Belum terintegrasinya system produksi dari hulu ke hilir
Kualitas armada penangkap ikan masih rendah
Penyakit udang masih menjadi ancaman Untuk peningkatan produksi.
Mutu produksi perikanan kurang berdaya
Memanfaatkan potensi yang ada dengan menarapkan teknologi serta membangunan jejaring bisnis perikanan
Pengembangan sektor hulu kehilir dan revitalisasi system produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrilisasi
Pembinaan dan pengawasan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 186
5.2 Konsumsi ikan Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar …………….dimana konsumsi ikan dicapai sebesar 45,80% sementara target daerah hanya sebesar 30 kg
Persaingan konsumsi protein hewan lain Penurunan stock ikan laut / pesisir oleh
nelayan tradisional
Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan
Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan
Komuditas perikanan dimasukkkan dalam undang undang pangan strategis
Tersedia sarana dan prasarana pembantu mutu.
5.3 Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat bantuan dipinrang mengalami peningkatan….
Kurangnya monitoring terhadap keberhasilan kelompok nelayan
Belum terintegrasinya system produksi dari hulu kehilir
Terbatasnya modal usaha.
Inovasi teknologi pada usaha perikanan Pengelolaan potensi dengan berbasis
komuditas, kawasan serta pembenahan system dan managemen usaha kelembagaan
Pembinaan kawasan mina politan belum optimal
5.4 produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Jumlah produk kelompok ……% dari produk daerah yaitu ; Pembudidaya 88 kelompok Tangkap 60 kelompok Pengolah 22 kelompok Pelestari 4 kelompok
Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, bbm, system rantai dingain, pelabuhan perumahan)
Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah
Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
Optimalisasi program bbm solar, puket dan ….
6. Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Rata rata 12,68 % selama 5 tahun Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Sulsel
Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB
Peningkatan koordinasi antar tingkatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 187
Rata rata pengeluaran perkapita sebulan untuk pengeluaran makanan …. Pada tahun 2012 adalah sebesar ………..….% atau mengalami penurunan sebesar … poin jika dibandingkan dengan tahun 2011
Konsumsi rumah tangga per kapita masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapit meningkat dari hamper berimbang yakni dari …persen menjadi ….
Konsumsi non pangan lebih rendah disbanding konsumsi pangan perkapita
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 188
1.3 Produktivitas total daerah PDRB meningkat signifikan dari tahun ketahun Masih didominasi sektor pertanian yang pemasarannya dalam bentuk komoditi primer / bahan baku
Industry pengolahan pertanian meningkat Sarana produksi pertanian meningkat Tersedia Hasil Riset & Teknologi ttg kesuburan
Tanah.
2. Pertanian
2.1 Nilai tukar petani Nilai tukar petani di Pinrang berada diatas rata-rata Kabupaten tetangga.
Adanya perbedaan harga antara Pemerintah (Bulog) dan Tengkulak di lokasi panen.
Kemampuan daya beli masyarakat meningkat Jumlah produksi hasil pertanian meningkat Semua Produksi ditangani Pemerintah
II Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
1. Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dibanding pertambahan panjang jalan
Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru
Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru
1.2 Jumlah orang / barang
terangkut angkutan umum Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat Pengguna tani, sering tidak tertib sehingga
kecelakaan lalu lintas. Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya
transportasi kedaerah
2. Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sudah mencapai ……….. Yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya …………….. program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRW.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap
Adanya upaya pengendalian pemabfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan
Upaya mewujudkan singkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalilan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 189
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke Warung.
warung yang sehat dan halal. Masih terbatasnya jumlah warung yang
terdaftar dan tersertifikasi.
dan halal Peningkatan kapasitas dan pemahaman
masyarakat akan pengelolaan warung yang sehat dan halal.
3.3 Jenis, kelas dari jumlah hotel/wisma
Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha hotel / wisma
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas hotel/wisma
Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hotel/wisma
Masih terdapat beberapa hotel/wisma yang sesuai dengan syarat dan persyaratan
Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan hotel/wisma
Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian hotel/wisma
4. Lingkungan Hidup
4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Cakupan penggunaakn air bersih sebesar ….%, dengan total rumah tangga sebesar 5.577 RT yang menggunakan air bersih
Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman
Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT
Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga
Peningkatan upaya konservasi sumber air baku
5. Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik
Kebutuhan listrik di Kab.Pinrang pada tahun 2013 sebesar 115.136.690 Kwh didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 54%, disusul oleh kebutuhan untuk perkotaan sebesar 24%, dan sisanya untuk kebutuhan publik.
Persentase pemanfaatan energy baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah
Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energy local khusunya energy baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi
5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Persentase rumah tangga yang nmenggunakan listrik di Kabupaten Pinrang didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 50 % dari seluruh rumah tangga pengguna listrik
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah
Semakin tinggi permintaan sambungan baru untuk RT
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi local khusunya energy baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan desa Mandiri Energi di Kecamatan Lembang dan Batulappa*
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 191
1.1 Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminalitas provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2009-2013) pada tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 203 Kasus menjadi 495 kasus
Masih tingginya angka kriminalitas akibat sosialisasi hokum yang kurang
Masih rendahnya pendidikan Kurangnya jumlah aparat penegak hokum
Peningkatan kualitas dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi penegak hokum
Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengaktifkan kantibmas
1.2 Jumlah demo Tingginya jumlah demonstrasi dan menurun dari tahun ketahun
Masih rentang aksi demonstrasi Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi
yang benar
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi
Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa
1.3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Jenis jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola pemda telah ditetapkan secara CloseList berdasarkan UU 28 TAhun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Masih terdapat pungutan ditingkat Kabupaten yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi didaerah
Pengawasan atas implementasi perda pajak dan retribusi daerah di tingkat kabupaten
1.4 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Perda yang masih berkaitan dengan investasi masih belum mendukung pengembangan iklim usaha di Kab.pinrang.
Kurangnya dukungan legislasi yang mendukung pengembangan investasi yang terealisasi di Kab.Pinrang
Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha
1.5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Desa swasembada sebesar ….. desa dari sejumlah …. Desa/kelurahan
Masih lemahnya peran, kapasitas dan kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan
Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa
IV Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja 152.718 penduduk yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka mencapai ……% (6.930 orang)
Tingginya urbanisasi ke kota pinrang Kurangnya keterampilan bekerja Pendapatan tenaga kerja disektor pertanian
rendah
Meningkatnya kegiatan agro industry Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor
perkebunan dari Negara tetangga / Malaysia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 192
10.4 Kepemilikan KTP 198,300 218,500 232,000 235,000 241,000 242,000 242,000 10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran 117,035 127,541 134,600 147,637 157,886 168,099 168,099 10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ada ada ada ada ada ada ada 10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11,1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 55,37 55.9 56 57 58 60 60
11,2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 23,60 24 24 25 25 30 30
11,3 Rasio KDRT 32 30 25 20 15 10 10
11,4 Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) 3,2 3.1 3 2.5 2 1.5 1.5
11,5 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 34,3 35 37 38 39 40 40
11,6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 0 0 0 0 0 0 0
12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 297
12,1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 3,6 3.5 3.4 3.3 3.1 2.5 2.5
19,12 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 75 75 75 75 75 75 75
19,13 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) 91% 93% 95% 96% 97% 99% 99%
19.14 Sistem informasi manajemen pemda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 19,15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20 KETAHANAN PANGAN
20,1 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 20.2 Ketersediaan pangan utama Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21,1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 4 5 6 7 7 8 8
21,2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1,79 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 21,3 Jumlah LSM 45 45 45 45 45 45 45 21.4 LPM berprestasi 13 14 14 14 15 15 15
24.1 Jumlah jaringan komunikasi 10 10 10 10 10 10 10 24.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 20 20 20 20 20 20 20 24.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal 16 16 16 16 17 17 17 24.4 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 24.5 Pameran/expo 1 2 2 3 3 2 3
25 PERPUSTAKAAN
25.1 Jumlah perpustakaan 85 85 86 86 86 87 87 25.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) 18.125 19,031 19,127 19,223 19,319 19,415 19,415
25.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku) 23.53 2.3 2.5 2.75 3.5 3.5 3.5
II. PELAYANAN URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8
1.2 Konstribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
5.1 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 12.016,41 12.142,92 12.270,92 12.400,20 12.531,87 12.662,95 12.662,95 5.2 Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 33,374 38.258,43 42.084,40 46,187,46 50.857,23 56,287,03 56,287,03 5.3 Komsumsi ikan 45 Kg 45 Kg 45 Kg 45 Kg 46 Kg 46 Kg 46 Kg 5.4 Luas kawasan minapolitan yang efektif (lokasi) 300 400 600 700 900 1000 1000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 302
5.5 Cakupan bina kelompok tani perikanan Pokdakan: 74 Penangkap :
300 RTP 84 94 104 114 124 124
6 PERDAGANGAN
6.1 Kontribusi expor Perdagangan terhadap PDRB (%) 12,5 % 12.75% 13.00% 13.25% 13.50% 13.75% 13.75%
95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2
2,3 Luas wilayah industri 9,64 Ha 9,64 Ha 9,64 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha 2,4 Luas wilayah kebanjiran 8,287 Ha 8,000Ha 7,500 Ha 7,500 Ha 7,500 Ha 7,000 Ha 7,000 Ha 2,5 Luas wilayah kekeringan 1.720 Ha 1.720 Ha 1.720 Ha 1.500 Ha 1.250 Ha 1.250 Ha 1.250 Ha 2.6 Luas wilayah perkotaan 1.121 Km2 1.250 Km2 1.250 Km2 1.250 Km2 1.300 Km2 1.300 Km2 1.300 Km2
3
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jenis dan jumlah bank dan cabang 9 9 9 9 9 10 10
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 3 3 3 3 3 4 4
Jenis, kelas dan jumlah restoran
Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel 12 12 12 13 14 14 14
4 LINGKUNGAN HIDUP
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 86,5 88.3 90.21 91.9 93.7 95.50% 95.50%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 304
5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rasio ketersediaan daya listrik 1 1 1 1 1 1 1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 90 92 94 96 98 100 100
Persentase rumah tangga yang menggunakan HP/telepon 82% 82.10% 80.20% 80.30% 80.40% 80.50% 80.50%
6
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Angka kriminalitas 13,542 14,157 14,649 14,937 15,142 15,47 15,47 Jumlah demo 3 3 4 5 4 0 0 Lama proses perijinan 30/40 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 6 6 6 7 7 8 8
Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha 8 8 8 9 9 10 10
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 71% 76% 81%7 87% 92% 100% 100%
seluruh komoditas unggulan secara signifikan dan bermakna. Komoditas
unggulan Kabupaten Pinrang meliputi komoditas beras, jagung, hortikultura,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan diharapkan terus
meningkat secara signifikan dan bermakna selama periode 2014-2019. Mayoritas
komoditas unggulan tersebut adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, dan zat
gizi lainnya atau secara general dikenal dengan bahan pangan. Produktivitas
yang akseleratif tersebut dicapai melalui pendekatan usaha berbasis agribisnis
dengan mengintegrasikan pendekatan on form dan off farm secara seimbang
berbasis kawasan. Kawasan pengembangan meliputi seluruh kawasan yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya selaku kawasan agropolitan,
minapolitan, maupun kawasan unggulan dan cepat tumbuh. Pilihan pendekatan
kawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk,
kelayakan implementasi teknis pengendalian hama dan penyakit, mitigasi
bencana, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penciptaan peluang
investasi, serta fasilitasi dan pelayanan pemerintahan.
Produktivitas kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan
mentah (raw material) akan tetapi beberapa komoditas telah diproduksi dalam
bentuk olahan dan barang jadi sesuai dengan peluang dan permintaan pasar,
posisi daya saing komoditas unggulan serta ketersediaan sumberdaya
(resources) diantaranya keterampilan (skill) para pelaku usaha dan infrastruktur
yang tersedia. Proses industrialisasi dikembangkan untuk mendorong nilai
tambah (added value) usaha masyarakat dan daya saing produk unggulan
Kabupaten Pinrang. Peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan melalui
pengembangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) produk unggulan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 213
daerah. Produk unggulan Kabupaten Pinrang dirancang berorientasi pasar dan
berdiversifikasi produk. Produk unggulan tertentu seperti padi, jagung, kakao,
dan udang diorientasikan untuk memenuhi permintaan pasar dunia.
Kecenderungan peningkatan volume permintaan pasar dunia terhadap produk-
produk pertanian organik akan dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah
dan daya saing produk unggulan tersebut. Strategi diversifikasi produk dan
perluasan pasar dikelola secara proporsional dengan tetap mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Industrialisasi dikembangkan untuk merespons amanah pemerintah
provinsi dan pusat yang telah mempercayakan Kabupaten Pinrang sebagai
sentra produksi beberapa komoditas unggulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2008 telah menetapkan Kabupaten Pinrang sebagai sentra
utama pengembangan budidaya ikan air tawar dan udang windu di Sulawesi
Selatan. Sebelumnya pada Program Swasembada Pangan awal era
pemerintahan Orde baru (Pelita I), Kabupaten pinrang telah ditetapkan menjadi
salah satu daerah lumbung pangan nasional yang di Sulawesi Selatan dikenal
dengan Program Lappoase. Industrialisasi udang secara nasional telah dimulai di
Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pada tahun 2012 dan implementasinya di
Kabupaten Pinrang secara konkrit akan dimulai pada tahun 2014. Industrialisasi
udang merupakan konkritisasi implementasi kebijakan nasional pada Sektor
Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dikenal dengan Program Minapolitan.
Pemerintah pusat telah menetapkan kawasan pertambakan di Kabupaten
Pinrang menjadi Kawasan Minapolitan pada tahun 2010. Pada tahun 2012
bagian tertentu dari kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang dimasukkan dalam
skema perencanaan pengembangan Industri Udang Nasional. Pengembangan
masing-masing kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
integrasi secara harmonis masing-masing kawasan andalan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
“Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional” bermakna
diperkuat atau dipertegasnya kembali posisi (positioning) atau peran yang telah
diemban Kabupaten Pinrang sebelumnya melalui upaya konkrit secara
komprehensif dan sistematis. Peran poros utama pemenuhan pangan nasional
Kabupaten Pinrang selama ini telah berkontribusi secara langsung dan tidak
langsung dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang secara
langsung telah meningkatkan produktivitas pertanian terutama komoditas beras
Kabupaten Pinrang. Eksistensi Bendungan Benteng ikut mengairi areal
persawahan dan meningkatkan produktivitas komoditas beras kabupaten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 214
tetangga khususnya Kabupaten Wajo dan Sidrap selaku lumbung pangan
nasional lainnya di Sulawesi Selatan. Peran masyarakat Pinrang selaku pelaku
usaha telah berkontribusi nyata dalam distribusi barang dan jasa untuk
pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Secara keseluruhan hal tersebut
menegaskan pembuktian peran penting Kabupaten Pinrang dalam pemenuhan
pangan nasional. Kontribusi Kabupaten Pinrang dalam penyediaan dan
pemenuhan pangan nasional sangat beragam dan beberapa diantaranya adalah
komoditas ekspor. Selain itu keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Bakaru sebagai pemasok utama tenaga listrik di Sulawesi Selatan sangat vital
peran dan fungsinya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional.
Pada periode 2014-2019 peran Kabupaten Pinrang diharapkan akan
meningkat signifikan dan bermakna berkaitan dengan meningkatnya produksi
dan daya saing komoditas unggulan khususnya beras, jagung, kakao, udang
windu, dan udang vaname. Dengan berfungsi dan meningkatnya kapasitas
layanan Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa dan semakin
membaiknya infrastruktur jalan hingga pelosok-pelosok desa diharapkan arus
barang dan jasa keluar dan masuk semakin meningkat dari dan ke Kabupaten
Pinrang yang pada gilirannya akan mempercepat laju dan pertumbuhan ekonomi
daerah, regional, dan nasional. Mengacu pada posisi strategis selaku produsen
komoditas unggulan, kepemilikan infrastruktur vital pembangunan, dan koridor
distribusi barang dan jasa secara regional dan nasional, maka Kabupaten
Pinrang dapat diposisikan sebagai salah satu poros utama Pembangunan
Nasional. Poros dalam pengertian mekanika adalah titik sumbu keseimbangan
momen beban sehingga medan gaya dapat menyanggah beban ataupun pilar
yang berdiri di atasnya. Poros dapat bermakna sumbu putar mesin penggerak
sehingga mesin atau roda pembangunan dapat bekerja dan berfungsi secara
optimal. Bila poros patah akan berakibat fatal terhadap tegaknya pilar
pembangunan ataupun kinerja mesin dan roda pembangunan. Peran Kabupaten
Pinrang selaku poros utama pembangunan diharapkan sangat strategis dan vital
dalam menentukan struktur dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Pinrang 2014-2019 akan lebih dihargai dan dihormati
oleh komunitas dan entitas lain. Hal ini harus dimaknai dan diapresiasi secara
kolektif oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud
nyata esensi penegakan harkat dan harga diri. Keberhasilan memerankan poros
utama pemenuhan pangan nasional akan berdampak pada tumbuh dan
tenggaknya respek dan posisi tawar (bargaining position) masyarakat dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 215
Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap entitas dan daerah lain, pemerintah
provinsi, serta pemerintah pusat. Keberhasilan mengembang fungsi dan peran
poros utama pemenuhan pangan nasional adalah sebuah kehormatan dan harga
diri (siri na passe) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Peran poros
utama pemenuhan pangan nasional adalah bentuk lain dari penyediaan barang
dan jasa yang berdampak luas secara simultan (multiplier effect) terhadap
perputaran ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
peningkatan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan
daya saing daerah.
5.2. Misi
Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk
mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kab. Pinrang 2014-
2019 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan agama,
pemeliharaan kerukunan beragama, pelestarian keragaman dan kekayaan
buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda dan remaja,
dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial,
pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan
proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan
tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 216
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan
masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif,
penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan
pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan
optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta
pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan
tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan
keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,
perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana,
perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan
pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan
kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta
kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi
pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat,
peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan
komoditas unggulan.
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi
fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan
dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya
tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan
saluran irigasi, jalan tani, jalan antar kecamatan dan antar desa,
sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan
degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan
bencana.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 217
pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari
masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok
visi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk
jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai
atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui
beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis
daerah.
Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan
dalam tabel sebagai berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 218
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
No. Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (1)
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2)
Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan (2)
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan potensi pariwisata (3)
Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai (sipakelebbi), saling menghormati (sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase) dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)
Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4)
Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)
2.
Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa (5)
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik (6)
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7)
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan (7)
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 219
partisipasi dalam pembangunan (8) 3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas
pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (9)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10)
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (9)
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13) Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14) Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia (10)
.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16) Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17) Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan (11)
Berkurangnya penduduk miskin (19)
Mengembangkan daya tarik investasi (12) Meningkatnya nilai investasi (20)
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (13)
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 220
Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan (14)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan (23) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)
Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (15)
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik (16)
Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 222
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 222
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang bersama
seluruh pemangku kepentingan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten
Pinrang secara berkelanjutan.
6.1. Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan agaimana
sasaran akan dicapai. Dengan demikian strategi dirumuskan untuk setiap
sasaran. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arahkebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk
menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu
pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk
menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran
pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi
pencapaian target sasaran.
Menurut Permendagri 54/2010, arsitektur perencanaan pembangunan
daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan
pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi
pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang
menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu
yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan
daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari
implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam
perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan
dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah
yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3)
perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 223
Tabel 6.1. Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi
1.
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2)
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya,Kekayaan Budaya dan Potensi pariwisata (3)
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2)
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)
Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3)
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 224
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7)
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hokum (6)
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (9)
Meningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10)) Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10)
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 225
dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13)
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya local (14)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17)
12. Mengembangkan daya tarik investasi Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18)
13. 14
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 226
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25) Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26)
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional (21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)
15 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30) Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa (25)
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pelaporan keuangan pada SKPD (26)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan Organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 227
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36)
Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31) Berkembangnyapembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37) 19. Mengembangkan sistem agribisnis dan
agroindustri Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan (38)
Pengembangan terminal agribisnis bagi perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah (33) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35)
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45) Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 228
6.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu
ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan
strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
dikerangkakan dalam dua tahapan. Pertama, penyusunan arah kebijakan dari
setiap strategi, dalam arti mengarahkan rumusan strategi agar lebih terfokus
dalam mewujudkan sasaran. Kedua, pemetaan arah kebijakan tersebut dalam
kerangka tahunan, dalam arti menetapkan arah kebijakan yang diprioritaskan
setiap tahun untuk lima tahun masa berlaku RPJMD. Dengan demikian, arah
kebijakan ini tidak hanya memberi arah dan fokus bagi implementasi strategi,
tetapi juga menjadi kerangka prioritisasi atas tahun pelaksanaan dari strategi-
strategi tersebut.
Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2109 dalam arti
penentuan fokus dan arah dari setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 229
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)
Pemenuhan sarana, fasilitas dan situasi kondusif bagi kegiatan keagamaan dan kerukunan ummat beragama (1) Terpeliharanya toleransi dan kerukunan
antar ummat beragama (2)
2. 3.
Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan potensi pariwisata (3) Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir
mungkar) (4)
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2) Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai (sipakalebbi), saling menghotmati (sipakatau), saling tolong-menolong (sipakamase) sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3).
Pelibatan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan kekayaan budaya (2) Revitalisasi adat-istiadat, nilai-nilai asli dan kearifan lokal dalam melestarikan dan mengembangkan keragaman dan kekayaan budaya (3)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 230
4 Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4).
Pelibatan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4)
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5 Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)
Penguatan semangat kegotong-royongan serta kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)
6 Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, politik dan hukum (7)
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi, politik dan hukum yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7)
Mendorong kesadaran ber-demokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan terhadap hokum (6)
Pengembangan kesadaran demokrasi, kapasitas organisasi politik dan kepatuhan terhadap hukum (6)
7 Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan (8)
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa (7)
Peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (9)
Meningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (8)
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 231
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9)
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10)
Peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10)
9 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11)
Penuntasan buta aksara dan peningatan minat baca (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12)
Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan pada seluruh jenjang (12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/ tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13)
Peningkatan kualitas tenaga pendidik/kependidikan, proses pembelajaran dan manajemen sekolah (13)
10 Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi teknis dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya local (14)
Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja (14)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 232
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15)
Pengarusutamaan gender, pem-berdayaan perempuan dan perlindungan anak (15)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)
Revitalisasi keluarga berencana secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)
Penyelenggaraan keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11 Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17)
Kordinasi penanggulangan kemiskinan (17)
12 Mengembangkan daya tarik investasi
Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18)
Pengembangan daya tarik dan daya saing investasi (18)
13 14
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19)
Penguatan gerakan koperasi dan pengembangan UKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan
Peningkatan produksi dan pemguatan sistem agribisnis pertanian tanaman pangan, Meningkatnya produksi dan tambah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 233
15
produk perkebunan (23) pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)
perkebunan, peternakan dan perikanan (20)
Meningkatnya produksi dan tambah produk peternakan (24)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26)
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional (21)
Penguatan ketahanan pangan 21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/ prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)
Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (22)
Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)
Penanganan fakir miskin, anak terlantar dan PMKS lainnya (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16 Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24)
Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 234
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)
Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan Desa (25)
Penguatan kapasitas pelayanan pemerintah desa (25)
17 Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31)
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaporan keuangan pada SKPD (26)
Peningkatan kualitas laporan keuangan (26)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Peningkatan kompetensi dan penempatan SDM aparatur sesuai dasar kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatnya penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)
Peningkatan kualitas Struktur dan kelembagaan organisasi (28)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29)
Peningkatan kualitas perencanaa-an pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)
Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18 Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36)
Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31)
Pengembangan kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31)
Berkembangnya pembangunan terpadukawasan minapolitan (37)
19 Mengembangkan sistem Meningkatnya koridor perdagangan Pengembangan terminal agribisnis bagi Pengembangan agribisnis,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 235
agribisnis dan agroindustri produk unggulan (38) perdagangan produk unggulan (32) agroindustri dan koridor perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34)
Peningkatan kapasitas irigasi/ pengairan (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35)
Peningkatan kualitas perumahan dan penataan pemukiman (35)
21 Memelihara daya dukung lingkungan hidup
Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43)
Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Pelestarian hutan dan lingkungan hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)
Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37)
Peningkatan kapasitas penanganan bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)
Penguatan kapasitas pelayanan / penanganan sampah dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)(38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 236
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 236
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh
untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas
pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah perumusan
rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan
program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi
pembangunan daerah.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka
kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2019 Kabupaten Pinrang
ditampilkan pada Tabel 7.1. berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 237
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang 2014-2019
No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Indikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
jawab Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2019)
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
1.
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama
Fasilitasi peyelenggaraan ibadah dan hari keagamaan
Jumlah pegawai syara,guru mengaji yang diberi bantuan dan kegiatan keagamaan serta peringatan hari kegamaan yang difasilitasi
- 1758 pegwai syara - Pemberangkatan haji
dan 5 hari keagamaan setiap tahun
- 1780 pegawai syara - Pemberangkatan haji dan 5
hari keagamaan
Program Pengembangan Kehidupan Beragama
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Kesra (Setda)
2.
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama
Pembinaan kerukunan ummat beragama
Jumlah tokoh agama/ lembaga keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan kerukunan ummat beragama
50 org / 1 kali per tahun (FKUB)
50 org / 2 kali per tahun (FKUB) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
3.
Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan
Pelestarian keragaman budaya
Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permainan lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappadendang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal= 3 nilai utama (sipakatau, sipakalebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permain-an lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappaden-dang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal=3 nilai utama (sipakatau, sipaka-lebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pelestarian kekayaan budaya
Jumlah situs, cagar dan benda budaya yang dilestarikan
13 lokasi 17 lokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan
Jumlah kunjugan wisata domestik dan mancanegara
26.503 orang 35.000 orang Program Pengembangan destinasi pariwisata
Pariwisata Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 238
4. Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)
Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan.
Pembinaan karakter pemuda dan remaja
Jumlah pemuda/ remaja/siswa berprestasi provinsi/ nasional/ internasional
Tingkat Provinsi =5 orang; Tingkat Nasional = 3 orang
Tingkat Provinsi = 9 orang; Tingkat Nasional = 5 orang
Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
Pembinaan olah raga
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi internasional, nasional dan provinsi
Nasional = 1 orang; Provinsi = 3 orang
Nasional = 6 orang; Provinsi = 10 orang
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
5.
Terkendalikan-nya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan
Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 kasus
5 kasus
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Frekuensi patroli dalam sehari
2 kali sehari
3 kali sehari
Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
6. Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa.
Deteksi dini dan penanganan konflik sosial serta penguatan kesatuan bangsa
Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM yang ditemani bermitra
Jumlah kegiatan FPK=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 1 kal/tahun; Komida= 4 kali/tahun LSM = 40; Ormas = 43
Jumlah kegiatan FPK=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 2 kal/tahun; Komida= 6 kali/tahun; LSM = 70; Ormas = 80
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 239
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
7.
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hukum
Pembinaan demokrasi dan politik
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan
13.
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa
Pemberantasan buta huruf
Angka Melek Huruf (AMH)
99,78% 100% Program pendidikan non formal
Pendidikan Dikpora
Pengembangan minat baca
Jumlah pengunjung perpustakan
17.313 22.096 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
Pengembangan arsip daerah
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
17 SKPD 43 SKPD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
14.
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan
Penyelenggaraan pedidikan anak usia dini
APK PAUD 46,96% 62% Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun
APM SD/MI APM SMP/MTs
98,65% 87,53%
100% 100%
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan pendidikan menengah
APM SMA/SMK/MA 63,92% 73,86% Program Wajib Belajar Pendidikan dua belas tahun
Pendidikan Dikpora
15.
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas
Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan
Jumlah/% PTK kualifikasi S1 dan tersertifikasi
Kualifikasi S1 = 3.283 guru Bersertifikasi = 2.630 guru
Kualifikasi S1 = 3.718 guru Bersertifikasi = 3.718 guru
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Aplikasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran
Jumlah sekolah yg mengaplikasikan TI dalam pembelajaran
- SD= 18 dari 323 SD (5,57%)
- SMP = 13 dari 52 SMP (25%)
- SMA = 18 dari 18 SMA (100%)
35%
80%
100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 241
- SMK = 7 dari 9 SMK (77,7%)
100%
Peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah
Jumlah/% sekolah yg menerapkan MBS dengan baik
SD = 323 SMP = 52 SMA = 18 SMK = 9
100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
16.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yg mencapai peningkatan kompetensi teknis
120 orang 160 orang Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Ketenagakerja an
Disnakertrans
Mendorong lahirnya wirausaha baru di pedesaan
Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan
1 kelompok (5-10 org)tahun
1 kelompok (5-10 org)/tahun
Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan
Ketenagakerja an
Disnakertrans
17.
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat
Pengarusutama-an gender dalam perencanaan dan penganggaran
Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG
8 SKPD 32 SKPD Program Perencanaan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan /Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bappeda/ BKBD dan PP
Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi
Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi
34 kelompok 34 kelompok Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
Perlindungan anak Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya
30 Kasus 28 Kasus Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
18.
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
Penyelenggaraan keluarga berencana
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
7.966 (60,85%) 9.161 (75,00%) Program Pelayanan Kontrasepsi
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBD dan PP
Pembinaan kesejahteraan
% keluarga PS dan KS1 20.450 KK (21,70%) 11.161 KK (10,70) Progman Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan
BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 242
keluarga Keluarga Sejahtera
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
19.
Berkurangnya penduduk miskin
Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha
Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Jumlah kegiatan SKPD yg dikordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD
101 kegiatan 135 kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda/ BPMPD
20.
Meningkatnya daya saing investasi
Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi
Perbaikan pelayanan investasi
Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA
- Rp. 633.500.747.786 Rp. 4.333.500.747.786 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi
Penanaman Modal
BP2TPM
Jumlah Proyek PMDN/PMA
- - PMDN : 594 Investor - - PMA : 1 Investor -
- PMDN : 4.644 Investo - PMA : 11 Investor
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Tenaga Kerja
PMDN/PMA - 2.101 orang 5.000 Orang
21. Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM
Peningkatan gerakan koperasi
% koperasi aktif - 68 % (212/313)
- 78 % (250/323)
Program Peningkatan kulaitas kelembagaan Koperasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
Peningkatan kapasitas UMKM
Jumlah dan prosentase UMKM yang telah dibina
- 85 UMKM / 1192 dan 7 %
500 UMKM / 3692 dan 13 % Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
22.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis
Peningkatan produksi pertanian
Jumlah dan nilai produksi tanaman pangan utama
- Padi: 604.975 ton Nilai: Rp. 2.117.412.500 - Jagung: 94.942 ton Nilai Rp. 256.343.400
- Padi: 624.910 ton Nilai: Rp. 3.437.005.000 - Jagung: 102.868 ton Nilai Rp. 462.906.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 243
Jumlah dan Niai Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan
- Cabe Besar: 402 ton dgn Nilai Produksi Rp. 3.015.000.000
- Cabe Rawit: 180 ton dgn Nilai Produksi Rp. 900.000.000
- Bawang Merah: 125 ton dgn Nilai Produksi Rp. 6.875.000.000
- Tomat: 279 ton dgn Nilai Produksi Rp. 837.000.000
- Pisang: 17.682 ton dgn Nilai Produksi Rp. 26.523.000.000
- Salak: 1.645 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.402.500.000
- Rambutan: 1.423 ton dgn Nilai Produksi: 6.403.500.000
- Durian: 1.297 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.782.000.000
- Mangga: 11.873 ton dgn Nilai Produksi Rp. 53.428.500.000
- Semangka: 61 ton dgn Nilai Produksi Rp. 335.500.000
- Cabe Besar: 689 ton dgn Nilai Produksi Rp. 5.167.500.000
- Cabe Rawit: 307 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.535.000.000
- Bawang Merah: 215 ton dgn Nilai Produksi Rp. 2.365.000.000
- Tomat: 476 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.428.000.000
- Pisang: 30.329 ton dgn Nilai Produksi Rp. 45.493.500.000
- Salak: 2.795 ton dgn Nilai Produksi Rp. 12.577.500.000
- Rambutan: 2.439 ton dgn Nilai Produksi: 10.975.500
- Durian: 2.222 ton dgn Nilai Produksi Rp. 13.332.000.000
- Mangga: 20.364 ton dgn Nilai Produksi Rp. 91.638.000.000
- Semangka: 103 ton dgn Nilai Produksi Rp. 566.500.000
23. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan
Peningkatan produksi perkebunan
Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama
Kakao: 14.109 ton Kopi: 2.583 ton
Kakao: 19.356 ton Kopi : 3.100 ton
Peningkatan produksi perkebunan
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
24.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan
Peningkatan produksi peternakan
Jumlah dan Nilai Produksi Daging dan Telur
- Daging: 412 ton dengan Nilai Produksi Rp. 32.960.000.000
- Telur: 21.310 ton dengan Nilai Produksi Rp. 319.650.000
- Daging: 607 ton dengan Nilai Produksi Rp. 57.665.000.000 - Telur: 25.199 ton dengan Nilai Produksi Rp. 377.985.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan
25.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
Peningkatan produksi perikanan
Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 33.374 ton
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 56.287,03ton
- Nilai Produksi = Rp.
- Program Penigembangan Budidaya
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 244
perikanan - Nilai Produksi = Rp. 551.336.800
- Volume produksi perikanan tangkap = 12.016,41 ton
- Nilai Produksi = Rp. 120.164.100
1.299.370.855
- Volume produksi perikanan tangkap = 12.662,95 ton
Nilai Produksi = Rp. 168.417.235
Perikanan - Program
Pengembangan Perikanan Tangkap
26. Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional
Penguatan cadangan pangan dan distribusi pangan
Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional
30 Ton
90 Ton Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
27.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha
Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan
Kelas kelompok tani Kelas Pemula= 1.391 Kelas Madya= 146 Kelas Lanjut= 116 Kelas Utama= 29
Kelas Pemula= 1.087 Kelas Madya= 442 Kelas Lanjut= 124 Kelas Utama= 29
Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian BP4K
Penguatan klinik pertanian terpadu
Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik
Klinik Pertanian = 4 unit Klinik Pertanian = 12 unit Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Pertanian BP4K
28.
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS
Peningkatan kualitas rehabilitas sosial
Jumlah PMKS yang ditangani
- Fakir Miskin = 42 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 50 orang - Rumah tak layak huni= 80
- Fakir Miskin = 192 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 250 orang - Rumah tak layak huni= 180
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sosial Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
29. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (26)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM instansi pelayanan publik
Penigkatan kualitas pelayanan perizinan
Jumlah dan jenis ijin yang dikeluarkan/tahun
Ijin Usaha:1.588 izin Ijin Non Usaha:536 izin Izin penanaman modal:595 izin
Ijin Usaha: 2.227 izin; Izin Non Usaha: 754 izin; Izin penanaman modal= 1.002 izin
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 246
dan Persandian
33 Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi
Penataan struktur organisasi perangkat daerah
Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah yang terfasilitasi
18 permohonan
53 permohonan
Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
Perbaikan tata laksana perangkat daerah
Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP; Jumlah penerapan peraturan/kebijakan di bidang tata laksana
5 SKPD; 1 peraturan 45 SKPD; 6 peraturan Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
34
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Perbaikan proses dan mekanisme perencanaan
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan dasar regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD=tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD tidak sesuai; Renja SKPD tidak sesuai; RKPD tidak sesuai
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah infromasi informasi pembangunan yang dipublikasikan
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Program Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
35.
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah
Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dan
Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti mencakup Rekomendasi Administrasi dan Rekomendasi Keuangan
Terlaksananya pameran pembangunan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis Web
404
476
535
626
676 12 SKPD
01 URUSAN WAJIB
01 PENDIDIKAN
01 07 Program pendidikan Anak Usia Dini -APK PAUD 46,96 49,21
197 53,25
229
58
260
60
318
62
365 65,25 Dikpora
01 08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -APK SD/MI 106,09 106,30 40.407,5 106,61 46.658,5 106,93 52.789,9 107,25 64.704,9 107,56 74.296,5 107,88 Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 252
05 11 Program Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Cakupan Layanan Irigasi (Ha)
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis 42.931 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis
42.951 Ha
24.564
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis Teknis
42.971 Ha
31.090
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis
42.991 Ha
35.735
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis L.DI.
Teknis 43.011
43.231
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis
43.031 Ha
50.077
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis
43.031 Ha
157.486 Dinas PSDA
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani (Ha) Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9942 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9972 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 10.002 Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0322
Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.062 Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0922
Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0922
Ha
Dinas PSDA, Dinas
Pertanian dan Peternakan
05 12 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Cakupan ketersediaan air baku 4 DI. /Thn 5 DI. /Thn
3.001 6 DI. /Thn 3.465 6 DI. /Thn
4.001 6 DI. /Thn 4.646 6 DI. /Thn
5.334 6 DI. /Thn 5.334 Dinas PSDA
05 13 Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Cakupan luas lahan yang terairi embung dan tingkat 6 Lokasi/
Paket/thn 6 Lokasi/ Paket/thn
1.852
6 Lokasi/ Paket/thn
2.138
6 Lokasi/ Paket/thn
2.469
6 Lokasi/ Paket/thn
2.867
6 Lokasi/ Paket/thn
3.292
36 Lokasi/ Paket
3.292
Dinas PSDA
04 14
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 100%
51% 8%
917 8%
1.059 7%
1.467 18%
2.840 8%
1.631 100%
7.914 Dinas PU
05 15 Program Pengendalian Banjir Jumlah titik lokasi
genangan dan luas genangan
Lokasi genangan=….
titik; luas genangan=….
.m2
300 m/5 lks 551 300 m/5 lks
636 300 m/5
lks
734 300 m/5
lks
852 300 m/5
lks
979 1.500 m/25
lks
979
Dinas PSDA
04 16
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan sarana dan prasarana desa
65% 69% 24.282 75%
30.612 78% 36.684 85%
39.760 95% 38.317 100%
169.655 Dinas PU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 257
01 4 PERUMAHAN
04 07 Program Pengembangan Perumahan
Tersedianya 5.000 unit rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat
2178 rumah 600 3.669
800 4.236
1200 14.674
1500 18.460
900 22.746
5000 63.784
Dinas PU
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
rumah yang diperbaiki=142
; Luas Pemukiman
Kumuh 20,64 Ha
rumah yang
diperbaiki=180; Luas
Pemukiman Kumuh
26,68 Ha
rumah yang diperbaiki=23
0; Luas Pemukiman
Kumuh 32,71 Ha
rumah yang
diperbaiki=280; Luas Pemukiman Kumuh 38,75 Ha
rumah yang
diperbaiki=340; Luas Pemukiman Kumuh 44,78 Ha
rumah yang
diperbaiki=370; Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha
rumah yang telah diperbaiki=1400; Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha
04 08 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK
4 Unit 1 Unit 2.570 1 Unit
2.977 1 Unit 3.726 1 Unit 1 Unit
4.978 5 Unit 14.251 Dinas KPK
04 09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Jumlah unit lokasi pemakaman pemerintah yang ditata dan unit pemakaman umum yang dibina
1 Lokasi/3 lokasi 1 Lokasi
20 1 Lokasi 50 1 Lokasi
70 1 Lokasi 90 1 Lokasi
100 2 Lokasi 330 Dinas KPK
01 5 PENATAAN RUANG
04 07 Program Perencanaan
Tata Ruang 2.751
455 489
710 815 11 5.221
Bappeda, Dinas PU
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang efektif dimanfaatkan dalam penataan ruang
1 Dokumen 9 Dokumen
Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 1 Dokumen
Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 0%
1 Dokumen
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 258
dan Perkebunan,
Dinas Perindagem
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan Peternakan
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif 300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif 40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
04 08 Program Pemanfaatan Ruang
Cakupan pelayanan izin pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW
20% 20% 147 40%
169 10% 196
10% 227
20% 261
100% 1.000
Dinas PU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 259
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan Peternakan
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif 300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif
40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 260
04 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
100% 100% 110 100%
127 100% 159 100%
213 100% 245 100%
854 Dinas PU
01 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
06 07 Program Pengembangan Data / informasi
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah informas pembangunan yang dipublikasikan
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
286
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
330
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
381
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
443
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
508
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun Bappeda
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan 85% 87%
286 90%
330 92%
381 95%
443 98%
508 98% Bappeda
06 08 Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta & masyarakat 90 91
165 93
191 94
220 95
256 96
294 96 Bappeda
06 09 Program Perencanaan Pengemb. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dokumen perencanaan strategis yang disusun
12 kecamatan 12
kecamatan 746
12 kecamatan
861
12 kecamatan
994
12 kecamatan
1.155
12 kecamatan
1.326 Bappeda
06 10 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi dan penyusunan dokumen pengembangan wilayah 12 kecamatan
12 kecamatan
168
12 kecamatan
194
12 kecamatan
224
12 kecamatan
260
12 kecamatan
298 Bappeda
06 11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
% jumlah aparat perencana dan kelompok/masyarakat yang terlatih 50
456 55
526 60
608 65
706 70
410 75 Bappeda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 261
06 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = tidak sesuai; Renja SKPD = tidak sesuai; RKPD = tidak sesuai
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
570
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
658
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
759
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
882
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 272
21 11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri Aparat Pengawas 43 Aparatur 43 Aparatur
36 43 Aparatur 40
43 Aparatur
45
43 Aparatur
50
43 Aparatur
57
215 Aparatur
228 Inspektorat
21 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD 7 dokumen 17
Dokumen 6 20 Dokumen
7 22
Dokumen
7 24
Dokumen 8
25 Dokumen
10
108 Dokumen
38 Inspektorat
18 13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah kegiatan penyedian Informasi yang dilaksanakan secara efektif
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
123
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
142
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
164
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
190
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
219
5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klipping)
838
Bag. Humas (setda)
18 14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk Hukum yang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
895
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.034
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.194
25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.386
25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.592
105 Perda, 310 Perbup, 2.500 Keputusan bupati
6.102
Bag. Hukum (Setda)
Jumlah perkara dan permasalahan hukum PEMDA yang terselesaikan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
10 Perkara, 50 Permasalahan
Jumlah perda/ranperda serta produk hukum lainnya yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat
10 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
15 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
105 perda/ranperda dan 26 peraturan perundang-undangan
Jumlah KADARKUM yang aktif
3 KADARKUM
6 KADARKUM
9 KADARKUM
12 KADARKUM
15 KADARKUM
18 KADARKUM
18 KADARKUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 273
Jumlah jenis dokumentasi produk hukum dan informasi hukum yang kelola sesuai dengan standar
6 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
7 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
8 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
Jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi online hukum
1 sistem website ( www.hukum.pinrangkab.go.id )
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
18 15 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
52
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
60
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
69
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
80
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
92
5 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
353
Bag. Pemerintahan
(setda)
22 16 Program Pendidikan Kedinasan
1.684.825.000 20%
1.853 20%
2.039 20%
2.242 20%
2.467 20%
2.713 20%
12.999 BKD
22 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM aparatur yang meningkat kometensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis
Latpim IV = 60 orang, Prajabatan = 161 orang, Diklat Teknis = 5 orang
Latpim IV = 108 orang, Prajabatan = 311 orang, Diklat Teknis = 44 orang
1.230
Latpim IV = 156 orang, Prajabatan = 461 orang, Diklat Teknis = 83 orang
1.353
Latpim IV = 204 orang, Prajabatan = 611 orang, Diklat Teknis = 122 orang
1.488
Latpim IV = 252 orang, Prajabatan = 761 orang, Diklat Teknis = 161 orang
1.637
Latpim IV = 300 orang, Prajabatan = 911 orang, Diklat Teknis = 200 orang
1.801
Latpim IV = 300 orang, Prajabatan = 911 orang, Diklat Teknis = 200 orang
8.627 BKD
22 18 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
1.127.404.000 20%
1.240 20%
1.364 20%
1.501 20%
1.651 20%
1.816 20%
8.699 BKD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 274
22 19 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Terpenuhinya pemberian penghargaan kepada PNS yang memasuki Masa Purna Bakti
130.295.000 20%
143 20%
158 20%
173 20%
191 20%
210 20%
1.005 BKD
18 20 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum
Jumlah Laporan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, trantib, linmas, kepndudukan, kerjasama serta keagrariaan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
83
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
96
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
111
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
129
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
148
5 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
566
Bag. Pemerintahan
(Setda)
18 21 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah data untuk perumusan kebijakan tugas peningkatan kesejahteraan rakyat yang akurat
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
109
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
125
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
145
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
168
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
193
15 Data ( 5 Data tugas pendidikan & Kesehatan, 5 Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, 5 Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
740
Bag. Adm, Kesra (Setda)
Jumlah rekomendasi pemberian batuan di bidang kesra yang yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
100 rekomendasi
100 rekomendas
i
100 rekomendasi
100 rekomenda
si
100 rekomenda
si
100 rekomend
asi
500 rekomendasi
18 22 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan
Jumlah Laporan data untuk perumusan kebijakan tugas kemasyarakatan yang akurat
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
152
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
176
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
203
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
236
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
271
15 Laporan Data ( a. 5 Data kesbang dan Politik, b. 5 Data Pemuda dan Olahraga, c. 5 Data Pemberdayaan Masyarakat )
1.037
Bag. Adm. Kemas (Setda)
Jumlah rekomendasi kegiatan kemasyarakatan yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
2.500 rekomendasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 275
peraturan yang berlaku
Jumlah kerjasama pelaksanaan KKN, KKLP, PKL siswa/mahasiswa yang efektif
8 Kerjasama 3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
15 Kerjasama
18 23 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah kontrak halaman dengan media yang tepat guna
9 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.051
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.214
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.401
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.627
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.869
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
7.162
Bag. Humas (Setda)
Jumlah jenis bulletin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang
Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional
30 Ton 30 Ton 665
50 Ton 750
65 Ton 859
75 Ton 1.023
90 Ton 1.260
90 Ton 1.260
Kantor Ketahanan
Pangan
01 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
26 07 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah rumah tangga miskin yang difasilitasi
BPMPD
- Bedah Rumah 10 unit 25 unit
547 30 Unit 628 60 unit
733 85 unit 847 105 unit
973 105 unit
- Jumlah Kelompok
Usaha Mikro' 34 Kelompok 34 Kelompok
351
98 Kelompok
409
132 kelompok
466
167 kelompok
546
201 kelompok
627
201 kelompok
26 08 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Jumlah BUMDES yang aktif 9 Lembaga 21
Lembaga
50 36 Lembaga 63
50 Lembaga
65
60 Lembaga
75
69 Lembaga
713
69 Lembaga
BPMPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 280
26 09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
Rata-rata jumlah kelompok masyarakat yg dibina oleh LPM/LKD/LKK melalui bantuan P2DM
LKD=3 Klp;LKK=3 Klp
(69 LKD;39 LKK)
5 Kelompok 687
6 Kelompok 794
7 Kelompok
916
8 Kelompok
1.064
8 Kelompok
1.222
8 Kelompok
BPMPD
26 10 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan Desa
Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa
Swadaya : 69 69 Desa 322 60 Desa
372 52 Desa 430 51 Desa
499 35 Desa 580
35 Desa
BPMPD
Swakarsa : 0 0 Desa 9 Desa 17 Desa 18 Desa 25 Desa 25 Desa
Swasembada
: 0 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 9 Desa 9 Desa
26 11 Program Peningkatan Peran Perempuan di Petrdesaan
Jumlah kelompok perempuan yang aktif 14 kelompok 25
kelompok
404 36 kelompok 466
47 kelompok
538
56 kelompok
625
63 kelompok
718
63 kelompok BPMPD
01 23 STATISTIK
06 07 Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah
% Tingkat ketersediaan data statistik daerah 70 75
472 80
545 85
629 90
730 95
838 98 Bappeda
01 24 KEARSIPAN
27 07 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Jumlah SKPD yang melakukan perbaikan sistem adminstrasi kearsipan melalui pengumpulan, pengklasifikasian, katalog, jaringan dan sistem database kearsipan
29 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Prosentase SD hutan yang dilindungi 70% 75% 34 80% 39 85% 44 90% 51 95% 58 100% 66 BP4K
29 11 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Prosentase hutan yang dikembangkan 70% 75% 34 80% 39 85% 44 90% 51 95% 58 100% 66 BP4K
30 12 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Terinventarisirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km
- 10 Km 180
15 Km 195
15 Km 195
15 Km 195
15 Km 195
Terinventarisirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km
958
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
02 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
32 07 Program Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah Penambang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pengawsan
210 org 150 org 45 125 org
34 150 org 45 125 org
34 125 org 35 675 org
193 Dinas
Perindagem
32 08 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang berpotensi Merusak Lingkungan
Jumlah Penambang yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan
4 IUP
5 Izin Usaha
Pertambangan
31
5 IUP 32
5 IUP 33
5 IUP 25
5 IUP 26
25 IUP 131
Dinas Perindagem
32 09 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Jumlah PLTS Rumah Tangga yang menikmati Listrik Pedesaan
5 Rumah Tangga
20 Rumah Tangga
350
25 Rumah Tangga
438
28 Rumah Tangga
490
20 Rumah Tangga
600
20 Rumah Tangga
700
50 Rumah Tangga
2.574
Dinas Perindagem
02 04 PARIWISATA
12 07 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara
26.503 orang 28.152
50
29.801
55
31.450
60
33.099
65
35.000
70
35.000
300
Dinsosbudpar
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 286
12 08 Pengembangan destinasi pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana parawisata
1 lokasi 2 lks 290
2 lks 571
2 lks 670
2 lks 800
2 lks 900
3.231
Dinsosbudpar
12 09 Pengembangan kemitraan Jumlah keikutsertaan lomba di luar daerah
1 kali 2 kali 137
2 kali 182
2 kali 203
2 kali 219
3 kali 275
1.017
Dinsosbudpar
-
05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
31 07 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Jumlah desa pesisir yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan 6 Desa 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 30 desa 2.530
Dinas Kelautan dan
Perikanan
29 07 Program Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok 7 Kelompok 9 kelompok 820 11 kelompok 945 13 klpk 1.070 13 klpk 1.180 13 klpk 1.305 1.305
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 09 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 287
31 14 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase Kelompok yang telah dilatih dalam hal penguatan kelembagaan manajemen usaha 10% 15% 300 20% 320 20% 335 20% 400 15% 340 340
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 15 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah konsumsi ikan
41,87 kg/kap/thn
42,17 kg/ kap/ thn 600
42,47 kg/ kap/ thn 612
42,77 kg/ kap/ thn 639
43,07 kg/ kap/ thn 661
43,37 kg/ kap/ thn 760
43,37 kg/ kap/ thn 760
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 16 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Volume dan nilai Produksi Perikanan Budidaya 33.374,00 ton
Rp 551.336,8 Juta
38.258,43 ton dan Rp. 679.633,51 Juta 925
42.084,40 ton dan Rp. 796.584,62
Juta 1.025
46.187,46 ton dan Rp. 926.417,09 Juta 1.125
50.857,23 ton dan Rp. 1.097.868,59 Juta 1.200
56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370,86 Juta 1.400
56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370,86 Juta 1.400
Dinas Kelautan dan
Perikanan
29 16 Program Penyuluhan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Prosentase kajian kawasan budidaya
laut,air payau dan air tawar
70% 75% 57 80% 65 85% 74 90% 84 95% 96 100% 110
BP4K
31 17 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan
informasi dan data statistik Kelautan dan perikanan yang akuntabel 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 105 3 dokumen 110 3 dokumen 115 3 dokumen 120 3 dokumen 120
Dinas Kelautan dan
Perikanan
02 06 PERDAGANGAN
32 07 Program Perllindungan Konsumen dan Perdagangan
Terjalinnya Kerja sama dengan LPK
1 Lembaga 2
69
3
80
3
94
4
115
5
13
17 371 Dinas
Perindagem
Jumlah Sengketa yang diselesaikan oleh BPSK
5 7 130
10 135
12 135
16 135
19 135
69 670
Dinas Perindagem
Persentase Peningkatan Pengawasan Barang Beredar
70% 75%
76
80%
86
85%
105
90%
13
90%
151
90% 431 Dinas
Perindagem
Jumalh UPT yang mendapat Keer
314 Unit 325 51
356 80
400 100
425 120
450 163
1956 406
Dinas Perindagem
32 08 Peningkatan dan
Pengembangan ekspor Pameran/Promosi Prodak Unggulan
5 kali 5 kali 150
5 kali 120
6 kali 150
6 kali 150
6 kali 200
28 Pasar 770
Dinas Perindagem
32 09 Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan terjual
1 unit terminal agribisnis
1 unit terminal
agribisnis
2 unit terminal
agribisnis
2 unit terminal
agribisnis
3 unit terminal
agribisnis
3 unit terminal
agribisnis
3 unit terminal
agribisnis
Dinas Perindagem
Pembangunan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar
5 pasar 5 pasar 1.700
7 Pasar 2.100
8 Pasar 2.500
9 Pasar 2.900
10 Pasar 3.400
39 Pasar 12.600 Dinas
Perindagem
Peningkatan
Pengelolaan Pasar 11 Pasar 11 Pasar
35 13 Pasar
400 13 Pasar
420 13 Pasar
450 13 Pasar
450 13 Pasar
1.755
Jumlah Rekomendasi SIUP/TDP yang dikeluarkan untuk perusahaan atau perorangan.
200 rekomendasi
200 rekomendas
i
96
200 rekomendasi
21
200 rekomenda
si
21
200 rekomenda
si
21
200 rekomend
asi
21
1.000 rekomenda
si
180
Jumlah Distributor dan Pengecer yang mendapatkan sosialisasi
50 orang rekomendasi
100 rekomendas
i
38
100 rekomendasi
38
100 rekomenda
si
38
100 rekomenda
si
38
100 rekomend
asi
38
500 rekomenda
si
190
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 288
perdagangan produk dalam negeri
Jumlah frekuensi pasar lelang dalam penjualan komoditi unggulan
2 kali 4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30
20 kali 150
32 10 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan 50% dari PKL yang terdata
Dinas Perindagem
02 07 INDUSTRI
32 07 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Jumalah Produk IKM yang bersertifikasi 40 Ikm 7
100 7 127 8
151 8 172 9
215 79 765
Dinas Perindagem
32 08 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumalah Wirausaha baru di sektor Industri
2912 Unit Usaha
3.000
175
3.060
235
3.152
275
3.246
341
3,344
426
18,714
1.452
Dinas Perindagem
32 09 Program Penataan Struktur Industri
Meningkatnya Persentase Nilai Produksi Sektor Industri
1582 Juta 0,7 326 1%
377 2,50% 396 2,50%
435 3% 470 3%
2.004 Dinas
Perindagem
32 10 Program Sentra - sentra
Industri Potensial Keikutsertaan dalam Pameran Ekspo
2 Kali Pameran 2 Kali
150 2 Kali 128 2 Kali
180 2 Kali 215 2 Kali
225 2 Kali 898
Dinas Perindagem
02 08 TRANSMIGRASI
13 07
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
terpenuhinya kesejahteraan dan fasilitas warga transmigrasi 7 Paket