Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan … · pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ... 17 huruf c dan k Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP ... Lampiran UU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Disampaikan dalam :

PELATIHAN PENYELENGGARAAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN –

TINGKAT DASAR I

Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Bandung, ……..2018

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta pelatihan mampu memahami urgensi, dasar hukum dan prosedur penyusunan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Menjelaskan URGENSI RP3KP

2. Menjelaskan DASAR HUKUM RP3KP

3. Menjelaskan Prosedur Penyusunan RP3KP

3

CAKUPAN MATERI

1) URGENSI RP3KP

2) DASAR HUKUM RP3KP

3) Prosedur Penyusunan RP3KP

4

URGENSI RP3KP 1

2

Kawasan yang di-RENCANA-kan dan tertata baik

Kawasan yang berkembang secara ALAMI mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya

1

Dalam pertumbuhan perumahan dan permukiman dapat dikelompokkan sebagai :

Esensi Rumah/Perumahan

dalam Konstelasi Ruang Perkotaan

Rumah/perumahan memiliki dimensi spasial: Membutuhkan lahan

Menimbulkan bangkitan/tarikan pergerakan

Perlu dukungan infrastruktur

Lokasi Perumahan Mobilitas Lokasi Kerja/Aktivitas Lainnya

Aspek Penting: Kelayakan dan Keberlanjutan

Keterjangkauan/affordability

Supply-demand

Penyelenggaraan Perumahan yang baik merupakan salah satu

persyaratan/kriteria menuju kota yang berkelanjutan

7

Backlog

Kumuh

RTLH

Squatters

PSU

Penyediaan Lahan

Pembiayaan

Kelembagaan

1

2

3

4

5

6

7

8

Problem dan Isu Utama PKP

Target RPJMN Sektor Perumahan 2015-2019

7,6 juta unit

Target Penanganan

2,2 juta unit

Backlog Perumahan (penghunian)

Rumah Tidak Layak Huni

3,4 juta unit

Target Penanganan

1,5 juta unit Hingga 2019

9

1. Dalam merumuskan grand stategy PKP?

2. Program dan kegiatan penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasinya?

3. Bagaimana mengalokasikan ruang untuk tipologi perumahan dan permukiman?

4. Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

RP3KP

diperlukan untuk

memuat rencana

sektor PKP yang

belum

“terjawab”

dalam RTRW,

antara lain:

DASAR HUKUM RP3KP 2

Landasan Hukum

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

UUD 1945 Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang

pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas

penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya

dilaksanakan oleh pemerintah”.

“Setiap Orang/Keluarga/Rumah

Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang

Layak Huni”

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

12

» Pasal 23, Rencana tata ruang sebagai hasil dari pelaksanaan perencanaan tata ruang merupakan acuan pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah.

» Pasal 97 ayat 1 huruf f tentang program pembangunan sektoral dan Pasal 98 RENCANA SEKTOR BIDANG PERUMAHAN sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisk.

13

» Pasal 13, Tugas Pemerintah, huruf a, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

» Pasal 14, Tugas Pemerintah Provinsi, huruf e, menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) lintas kabupaten/kota.

» Pasal 15, Tugas Pemerintah kabupaten/kota, huruf e menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota.

UU 1/2011 tentang PKP

PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

» Pasal 4 ayat (3) bahwa obyek yang menjadi pembinaan pemerintah adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP).

PP 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP

Dasar Hukum Penyusunan RP3KP

RP3KP untuk :

Skenario pembangunan

“Grand Design”

perumahan dan

kawasan permukiman di

daerah (Provinsi,

Kabupaten, dan Kota

Merefleksikan

akomodasi terhadap

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

perumahan dan kawasan

permukiman yang layak

huni

Acuan bagi seluruh

pelaku pembangunan

(stakeholder) perumahan

dan kawasan

permukiman dalam

menyusun dan

menjabarkan

kegiatannya masing-

masing

Grand

Design

Indikasi

Program dan

Kegiatan RP3KP

Fase Pemanfaatan RTRW

RENCANA SEKTOR

RTRW NASIONAL

RTRW Provinsi

RP3KP Provinsi

RTRW Kab./Kota

RP3KP Kab./Kota

RDTR Kab./Kota RKP

JAKSTRANAS PKP

RP3

RPJP Nasional RPJM Nasional

RPJP Provinsi RPJM Provinsi

RPJP Kab./Kota RPJM Kab./Kota

UU 26/2007 Penataan Ruang

UU 1/2011

PKP UU 17/2007

Sistem Perencanaan Pembangunan

Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

15

Fase Pemanfaatan

RTRW

HARUS DAPAT MENJAWAB :

1. Backlog 2. RTLH 3. Rumah Liar 4. Kumuh 5. PSU 6. Pembiayaan 7. Tanah

Pendukung

PK

• PSU • Tanah • Pembi-

ayaan

Grand

Design

Indikasi

Program dan

Kegiatan

RP3KP :

1. Merupakan skenario pembangunan

(“Grand Design”) perumahan dan

kawasan permukiman di daerah (Provinsi,

Kabupaten, dan Kota);

2. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman di

daerah;

3. Merefleksikan akomodasi terhadap

aspirasi masyarakat dalam pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman.

PP 14/2016

Rencana Sektor

Kawasan

permukiman Perumahan

RKP RP3

Pembangunan baru

Pengembangan

yang ada

Pembangunan

kembali

RP3KP

UU 1/2011

Hierarki Perencanaan Bidang PKP: RP3KP, RKP, dan RP3

Perumahan

Kawasan Permukiman

PB

Kebutuhan

Rumah Pembangunan baru

Pembangunan dan

Pengembangan

Pembangunan

kembali

16

Umur Rencana RP3KP 20 Tahun

Perda RTRW (2010) (2030)

20 th

(2018) (mulai RP3KP)

(2038) 20 th

CONTOH :

Umur Rencana RP3KP 20 Tahun

17

Persiapan

Penyusunan

Penyusunan

Rencana Legislasi

Pemanfaatan

Rencana

Evaluasi

Kebutuhan Penyesuaian

Rencana dengan kebijakan

& Kondisi Terkini

SIKLUS RP3KP

18

Masa berlaku RP3KP selama 20 tahun, dan dapat direvisi

jika ada perubahan

PROSEDUR PENYUSUNAN

RP3KP 3

POLA PIKIR RP3KP

Planning: goals, resources, future, actions, societal sense.

1.Housing Stock

2.Housing typology

3.Land Profile

a.Land availability:

a.Land value: map- register

b.Topographycal + land covers

4.Finance

5. Organizational Capacity

• Landmap

• Sattelite Image

• Survey input

Frame a Vision (Aims & Objectives)

Analysis • Estimation of housing

demand based on

projection

• Trend/preference

• Land availability

• Possible investment

• SWOT

Land

Value

Synthesis Supply demand

matching

• Housing

• Land

• Finance

• Housing

• Land

• Finance

Scenario Building A, B, C, D

Strategy • Land

• Finance

• devt control

• implementation

Action Plan Phasing & organization

• Public

• Private

• Others

Potential

Investors

1

2

3

7

6

5

4

Problems & Issues

Select Scenario

Study Existing

Situation

• Formal,Inf, Swa,organik

• Umum,Khs,Kom,Neg

• Tapak-rusun

• Others

20

PROSES DALAM PROSEDUR PENYUSUNAN RP3KP

Analisis PKP terkait persoalan dan tujuan

pembangunan

Sintesis

Menyusun dan memilih scenario pembangunan dan pengembangan PKP

Menyusun kebijakan dan strategi penanganan pembangunan dan

pengembangan PKP

Menyusun action plan

Susun Profil PKP

Identifikasi problem dan isu PKP

Data Analisis Rencana

1

2

4

5

6

7

8

Tujuan pembangunan PKP

3

Pengumpulan Data PKP

21

SUBSTANSI PENGATURAN

DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG RP3KP

Rencana Lingkungan

Hunian

Perkotaan/Perdesaan dan

Tempat Kegiatan

Pendukung

Rencana PKP di kawasan

strategis perkotaan/

perdesaan

Rencana penyediaan PSU

Rencana PKP untuk

mendukung

pembangunan kawasan

fungsi lain

Rencana penyediaan

perumahan

Rencana pembiayaan

Rencana penyediaan

tanah

Rencana pencegahan dan

peningkatan kualitas

perum & perkim kumuh

KELUARAN

1.Penetapan lokasi PKP: lingkungan hunian, kasiba, kumuh, dst

2.Indikasi program

3.Pengaturan pemanfaatan pengendalian

4.Album peta RP3KP

1 2 3

4 5 6

7 8

RP3KP PROVINSI

Menyusun RP3KP lintas

kabupaten/kota

Pasal 14 huruf f

Merumuskan Jakstra PKP

Pasal 14 huruf a

Memfasilitasi PSU PKP

Pasal 14 huruf g

Mengalokasikan dana pembangunan untuk

perumahan bagi MBR

Pasal 14 huruf h

Memfasilitasi penyediaan PKP terutama

bagi masyarakat MBR

Pasal 14 huruf i

Menyusun dan menyediakan Basis

Data PKP

Pasal 17 huruf a

Memfasilitasi peningkatan kualitas

perumahan dan permukiman kumuh

Pasal 17 huruf h

Mengkoordinasikan pencadangan tanah

bagi pembangunan PKP bagi MBR

Pasal 17 huruf i

Memfasilitasi kerjasama dengan Badan

Hukum dan memberdayakan stakeholder

Pasal 17 huruf c dan k

Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP

TUGAS PROVINSI

Merumuskan dan menetapkan

kebijakan kasiba dan lisiba lintas

kabupaten/kota

Pasal 14 huruf c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

Menyusun rencana dan program

pembangunan dan pengembangan

rumah susun

Pasal 81 huruf a

Merumuskan Jakstra PKP di bidang

rusun

Pasal 81 huruf b

Melaksanakan SPM rumah susun

Pasal 81 huruf f

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyusunan dan penyediaan basis

data rusun

Pasal 81 huruf g

Mengalokasikan dana pembangunan

untuk rumah susun umum, khusus,

dan negara

Pasal 81 huruf h

Memfasilitasi penyediaan PSU rumah

susun MBR

Pasal 81 huruf j

Memfasilitasi penyediaan rumah

susun MBR

Pasal 81 huruf i

Melakukan pencadangan atau

pengadaan tanah yang sesuai dengan

peruntukan lokasi pembangunan

rusun

Pasal 81 huruf l

Amanat UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

TUGAS PROVINSI

1

2

3

4

5

6

7

8

25

LINGKUP

PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN

PRASARANA, SARANA, DAN

UTILITAS UMUM (PSU)

SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN

REGISTRASI BIDANG PKP

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

Penyelenggaraan PSU permukiman

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

TUGAS PROVINSI

26

LINGKUP PENGATURAN WILAYAH PROVINSI

Penanganan PKP pada

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Arahan PKP pada setiap kabupaten dan kota

Penanganan PKP pada lintas daerah kabupaten/kota

1

2

3

Catatan: PKP pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) provinsi dan kabupaten/kota

mendukung program/kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 Ha

27

LINGKUP

SUBSTANSI

RP3KP

PROVINSI

Visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-

strategi

Arahan untuk penanganan

permasalahan PKP pada lingkup

wilayah kewenangan Provinsi

Indikasi program (termasuk penetapan

prioritas) berbasis pada perwilayahan

dan kewenangan provinsi

Pengawasan dan pengendalian berbasis

pada perwilayahan dan kewenangan

provinsi

Mekanisme insentif & disinsentif sesuai

kewenangan provinsi

28

No. Kegiatan Tujuan Kegiatan

Pembahasan

Pihak Terlibat

1. Persiapan a) Penyiapan dan penyepakatan

rencana kerja;

b) Penyiapan Pokja

c) Penyamaan persepsi Pokja;

Konsolidasi

Pokja

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

2. Pendataan Pengumpulan data Konsolidasi

Pokja

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

3.

Perumusan

1) Susun profil (kebijakan, dll.)

2) Identifikasi problem dan isu

3) Susun tujuan

4) Analisis

5) Sintesis (kecocokan suplai dan

demand: rumah, biaya dan tanah)

6) Pembuatan dan pemilihan

skenario

7) Susun kebijakan dan strategi

8) Susun action plan

Menghasilkan dokumen RP3KP

Provinsi:

a) Buku Profil

b) Buku Analisis

c) Buku Rencana dan Album Peta

FGD 1 (Profil)

FGD 2

(Analisis)

FGD 3

(Rencana)

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

4. Konsultasi Publik dan Finalisasi a) Menggali masukan Draf RP3KP

dari masyarakat;

b) Menyempurnakan Draf RP3KP;

c) Menghasilkan Draf RP3KP

yang siap legalisasi.

Konsultasi

Publik

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Masyarakat/DPRD

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

MEKANISME PENYUSUNAN RP3KP PROVINSI

29

BUKU PROFIL

BUKU ANALISIS

BUKU RENCANA

2

3

1 APA YANG DIHASILKAN DALAM DOKUMEN

RP3KP?

30

RP3KP KABUPATEN/KOTA

Perumahan Clustering

32

Perumahan di Negative List

33

Menyusun basis data PKP

Pasal 18 huruf a

Merumuskan Jakstra PKP

Pasal 15 huruf a

Menetapkan lokasi kumuh

Pasal 18 huruf h

Menyediakan PSU Perumahan MBR

Pasal 18 huruf f

Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba

Pasal 15 huruf o

Melakukan koordinasi dengan

provinsi terhadap melaksanakan

jakstra nasional dan provinsi

Pasal 15 huruf j Mencadangkan/menyediakan tanah

untuk pembangunan perumahan dan

permukiman untuk MBR

Pasal 18 huruf e

Memfasilitasi kerjasama dengan Badan

Hukum dan memberdayakan

stakeholder

Pasal 18 huruf c dan g

Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP

TUGAS KABUPATEN/KOTA

Menyusun RP3KP di tingkat

kabupaten/kota

Pasal 15 huruf c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menetapkan zonasi dan lokasi rumah

susun

Pasal 85 huruf g

Menyusun jakstra rumah susun

berpedoman jakstra nasional &

provinsi

Pasal 85 huruf a

Melakukan pencadangan/pengadaan

tanah untuk rumah susun

Pasal 82 huruf l

Memfasilitasi penyediaan rumah susun

untuk MBR

Pasal 82 huruf i

Amanat UU No. 20 Tahun 2011

tentang Rumah Susun

1

2

3

4

TUGAS KABUPATEN/KOTA

LINGKUP

PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN

PRASARANA, SARANA, DAN

UTILITAS UMUM (PSU)

SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN

REGISTRASI BIDANG PKP

1. Rehabilitasi rumah korban bencana

2. Penyediaan rumah yang terkena relokasi program

3. Penerbitan izin pembangunan

4. Penerbitan SKBG

1. Penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman.

2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha

Penyelenggaraan PSU perumahan

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil.

TUGAS KABUPATEN/KOTA

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PKP pada Kawasan kabupaten/ kota

LINGKUP

1

2 3 7

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh luasan

kurang dari 10Ha

37

LINGKUP WILAYAH RP3KP KABUPATEN/KOTA

No. Kegiatan Tujuan Kegiatan

Pembahasan

Pihak Terlibat

1. Persiapan a) Penyiapan dan penyepakatan

rencana kerja;

b) Penyiapan Pokja

c) Penyamaan persepsi Pokja;

Konsolidasi

Pokja

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

2. Pendataan Pengumpulan data Konsolidasi

Pokja

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

3.

Perumusan

1) Susun profil (kebijakan, dll.)

2) Identifikasi problem dan isu

3) Susun tujuan

4) Analisis

5) Sintesis (kecocokan suplai dan

demand: rumah, biaya dan tanah)

6) Pembuatan dan pemilihan

skenario

7) Susun kebijakan dan strategi

8) Susun action plan

Menghasilkan dokumen RP3KP

Provinsi:

a) Buku Profil

b) Buku Analisis

c) Buku Rencana dan Album Peta

FGD 1 (Profil)

FGD 2

(Analisis)

FGD 3

(Rencana)

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

4. Konsultasi Publik dan Finalisasi a) Menggali masukan Draf RP3KP

dari masyarakat;

b) Menyempurnakan Draf RP3KP;

c) Menghasilkan Draf RP3KP

yang siap legalisasi.

Konsultasi

Publik

Pokja Provinsi

Pokja Kabupaten/Kota

Masyarakat/DPRD

Tenaga Ahli Perencanaan

Perumahan

MEKANISME PENYUSUNAN RP3KP Kab/Kota

Visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-strategi

LINGKUP

1

2 7

Perencanaan untuk penanganan permasalahan PKP pada

lingkup wilayah kewenangan kab/kota

4 Indikasi program (termasuk penetapan prioritas) berbasis

pada perwilayahan dan kewenangan kab/kota

5 Pengawasan dan pengendalian berbasis pada perwilayahan

dan kewenangan kab/kota

6 Mekanisme insentif & disinsentif sesuai kewenangan

kab/kota

LINGKUP SUBSTANSI RP3KP KABUPATEN/KOTA

3 7

Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan

Kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap

bangun

APA YANG DIHASILKAN DALAM DOKUMEN

RP3KP?

BUKU PROFIL

BUKU ANALISIS

BUKU RENCANA

2

3

1

KETERKAITAN PERAN/WEWENANG

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN

RP3KP

memberikan

arahan-arahan umum sesuai

kebijakan (fungsi koordinasi

provinsi “turbinwasdal” dan

menyusun rencana KSP dan lintas

kabupaten/kota

Peran Pemerintah Provinsi Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

menetapkan kebijakan lokal,

pengaturan perumahan dan

permukiman yang lebih rinci dan

berperan sebagai pelaksana

operasional program-program

perumahan dan permukiman di

wilayahnya.

No

.

Lo

kasi

Ind

ikasi

Pro

gra

m

Keg

iata

n

Waktu dan Tahapan

Pelaksanaan

Su

mb

er

Pen

dan

aan

Insta

nsi

Pela

ksan

a

Lima Tahun ke-1

Lim

a T

ah

un

ke

-2

Lim

a T

ah

un

ke

-3

Lim

a T

ah

un

ke

-4

Th

-1

Th

-2

Th

-3

Th

-4

Th

-5

1 Desa A

2 Desa B

3 Desa C

4 Desa D

Penyusunan Program dan Kegiatan PKP

Terima Kasih….

LAMPIRAN

Keahlian Bidang

Ahli Perencanaan Wilayah

dan Kota

1) Analisis backlog

2) Kondisi RTLH

3) Arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Ahli Demografi 1) Profil kependudukan

2) Analisis

Ahli Ekonomi 1) Affordability MBR

2) Skema pembiayaan

Ahli Lingkungan 1) Negative list

2) Ketersediaan daya dukung air

Ahli Kebijakan 1) Analisis kebijakan makro bidang PKP

Ahli Pemetaan

1) Penyiapan peta dasar

2) Penyediaan peta tematik

3) Penyediaan peta analisis

4) Penyediaan peta rencana

Ahli Infrastruktur

1) Profil kondisi infrastruktur

2) Kriteria infrastruktur (KPI)

3) Proyeksi kebutuhan infrastruktur

4) Program infrastruktur

KEBUTUHAN TENAGA AHLI

OBJEK PENGATURAN PKP DALAM UU 1/2011

Perumahan

Permukiman

Lingkungan Hunian

Kawasan Permukiman

Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman

Pelayanan Sosial

Kegiatan Ekonomi

Jasa Pemerintahan

Pusat Kws. Perkim

Pusat Lingk. Hunian

Pusat Permukiman

Pusat Perumahan

KAWASAN PERMUKIMAN

adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )

LINGKUNGAN HUNIAN adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)

PERMUKIMAN adalah bagian dari

lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)

PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)

Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain

Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba

KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN

Permukiman/Lisiba (Perumahan Skala besar)

KOTA BARU

46