RENCANA KINERJATAHUNAN (R KT) BALAI … fileInstrumen Evaluasi RKT.....38. Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai …

Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 i

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG

TAHUN 2017

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI

Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 ii

KATA PENGANTAR

Pada awal tahun pelaksanaan anggaran, setiap Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM

Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana

Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi

Bapelkes Semarang Tahun 2015-2019, yang menjadi acuan dan pedoman bagi setiap

penanggung jawab kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2017 Bapelkes Semarang adalah sebagai perangkat

untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian

realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai

keberhasilan organisasi. Diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan,

pelaksanaan kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 lebih terarah dan fokus pada

pencapaian output kegiatan.

Semoga dengan adanya Rencana Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 dapat memberi

manfaat dalam upaya peningkatan kinerja di Bapelkes Semarang.

Semarang,Kepala Bapelkes Semarang,

Taufik Hidayat, SKM, M.KesNIP 196710201994031012

Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1

B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 2

C. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 2

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA 2016.......................................................................... 4

A. Capaian Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2016...................................................... 4

B. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2016 .................................................................... 6

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2017....................................................................... 8

A. Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 ...................................................... 8

B. Rencana Kegiatan Tahun 2017 .................................................................................... 8

C. Rencana Kerja Tahun 2017........................................................................................ 26

D. Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2017 ................................................................. 35

E. Kesenjangan Rencana Kegiatan dengan Rencana Kerja Tahun 2017........................ 36

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2017 ...................................................... 37

BAB V EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN ....................................................... 38

BAB VI PENUTUP............................................................................................................. 42

Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ................................................ 4

Tabel 2. Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017............................................. 8

Tabel 3. Rencana Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2017...................................... 35

Tabel 4. Instrumen Evaluasi RKT ................................................................................... 38

Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.

2361/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Kesehatan, Bapelkes Semarang adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah Badan PPSDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI.

Bapelkes Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan dan

Pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapelkes Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia kesehatan dan masyarakat;

2. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan

pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

3. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia dan masyarakat;

4. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi

dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia dan masyarakat;

5. Penyiapan pengembangan kemitraan;

6. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan

7. Pelaksanaan urusan ketatausahaah dan kerumahtanggaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Bapelkes Semarang

menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT Tahun 2017 merupakan penjabaran

atau turunan dari dokumen Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kementrian

Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Bapelkes Semarang Tahun 2015-2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjelasan rinci dari form RKT

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT

juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output-output Bapelkes

Semarang yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2017 sebagai dasar

penetapan Pagu Anggaran dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2017.


B. Landasan HukumRencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang disusun berdasarkan dokumen hukum

sebagai berikut:

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. PP No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga.

3. Permenkes No.1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan.

4. Permen PAN dan RB No.25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2016 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2016-2019.

Disamping landasan hukum di atas, penyusunan RKT Bapelkes Semarang Tahun

2017 ini juga mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Bapelkes Semarang tahun

2015-2019

C. Sistematika PenulisanRencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 ditulis dengan

sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan singkat tentang perkembangan Bapelkes Semarang, dikaitkan

dengan upaya perencanaan tahunan, landasan hukum dan landasan operasional

untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2016

Memuat resume hasil capaian kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2016 dan


rekomendasi hasil evaluasi tahun 2016 sebagai dasar penyusunan rencana kinerja

tahun 2017.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Memuat penjabaran seluruh kegiatan Bapelkes Semarang tahun 2017 untuk mencapai

indikator kinerja tahun 2017 dan kesenjangan dalam penganggarannya

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2017

Memuat penjabaran kegiatan yang akan direncanakan tahun 2017.

BAB V EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Memuat langkah-langkah monitoring dan evaluasi kegiatan Bapelkes Semarang

tahun 2017.

BAB VI PENUTUP LAMPIRAN:

Form Rencana Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017.


BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2016Capaian Kinerja Bapelkes Semarang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.Realisasi Pencapaian Kinerja Utama

Bapelkes Semarang Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pelaksanaanpelatihan teknis,jabatanfungsional,penjengjangan,dan prajabatanbagi aparaturkesehatan

Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis, jabatan fungsional,penjenjangan, danprajabatan.

1077 912 84,68

Jumlah : a + b + c 1077 912 84,68

2. pelaksanaanpelatihan bidangkesehatan bagimasyarakat

Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan di bidangkesehatan

- - -

Jumlah : poin 1 + 2 + 3 1077 912 84,68

3. PelaksanaanpengembanganDiklat Kesehatan

a. Jumlah dokumen hasilkajian kebutuhanpelatihan (TNA)

b. Jumlah kurikulumpelatihan yang disusun.

c. Jumlah modul pelatihanyang disusun.

1

1

1

1

1

1

100

100

100

Jumlah : a + b + c 5 5 100

4. Pelaksanaanpengendalianmutu diklat

a. Jumlah pelatihan yangterakreditasi

b. Jumlah pelatihan yangdievaluasi (EvaluasiPasca Pelatihan)

8

1

8

1

100

100


5. Pengembangansumber dayakesehatan

a. Jumlah SDM yangdikembangkankapasitasnya

b. Jumlah Laboratoriumpembelajaran kelas yangdikembangkan

c. Jumlah laboratoriumpembelajaran lapanganyang dikembangkan

80

-

-

80

-

-

100

-

-

Target kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 pada awalnya ditetapkan

sebanyak 4.722 orang peserta. Seiring dengan berjalannya tahun anggaran terjadi

perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan kementerian keuangan untuk

melakukan efisiensi anggaran di semua kementerian. Efisiensi tersebut berimbas

dengan dipotongnya beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di setiap satuan kerja.

Efisiensi anggaran di Bapelkes Semarang berakibat dengan dihapuskannya beberapa

kegiatan yang telah ada di DIPA termasuk beberapa kegiatan pelatihan. Penghapusan

kegiatan pelatihan secara otomatis mengurangi jumlah sasaran peserta latih yang

dalam hal ini berakibat berkurangnya output/target dari yang telah ditetapkan semula

yaitu sebesar 1077 orang. Dari target setelah adanya efisiensi, diperoleh gambaran

secara umum bahwa target kinerja kegiatan utama Bapelkes Semarang tahun 2016

sedikit menurun ( 0,82 % dari 1086 orang menjadi 1077 orang pada tahun 2017. Dari

target 1077 orang tersebut, sebanyak 912 aparatur (84,68%) dilatih pada tahun 2016.

Capaian realisasi target peserta latih tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat

kendala antara lain adalah tidak semua calon peserta yang diundang memenuhi

undangan untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud, ada peserta yang didiskualifikasi

karena tidak memenuhi persyaratan pelatihan yang akan diikuti serta adanya tugas

lain yang dibebankan peserta sehingga calon peserta tidak dapat mengkikuti pelatihan

yang diajukan. Sedangkan pelatihan-pelatihan yang melibatkan kebijakan pusat seperti

TKHI dan Diklat Pim mengalami kendala seperti kuota petugas Haji yang berkurang

ataupun jumlah peserta yang akan mengikuti Diklat Pim berkurang karena sebagian

calon peserta mengikuti diklat di instansi lain.

Sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, jumlah kegiatan kajian

kebutuhan dokumen (TNA) dan kurikulum modul yang dikembangkan masing-masing

berjumlah 1 (satu) dokumen. Realisasi selama 2016 tercapai 100% dimana semua

kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan.

Sebanyak 34 pelatihan/angkatan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran

2016. Setiap pelatihan yang akan dilaksanakan di Bapelkes Semarang sebelum

dilaksanakan telah diajukan untuk diakreditasi. Tujuan Akreditasi Pelatihan adalah


untuk memperoleh pengakuan terhadap program pelatihan yang telah dilakukan

apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan kompetensi yang akan

dicapai, sehingga memberikan jaminan kepada peserta latih akan penyelenggaraan

pelatihan yang bermutu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang

dilakukan di Bapelkes Semarang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan

sesuai dengan kompetensinya.

Evaluasi Paska Pelatihan merupakan salah satu upaya untuk memonitoring

hasil pelatihan yang telah dilaksanakan di Bapelkes Semarang. Pada tahun 2016 EPP

dilakukan terhadap Diklat PIM Tingkat IV pola baru sebanyak 1 angkatan. Diklat PIM IV

merupakan salah satu diklat yang dibutuhkan oleh pejabat eselon IV yang bertujuan

untuk membentuk pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional

yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi

bawahan dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah

direncanakan. Peserta diklat PIM IV terdiri atas tenaga struktural maupun calon

Struktural. Tujuan akhir evaluasi paska pelatihan dilakukan untuk mendapatkan

gambaran manfaat Diklat PIM Tingkat IV Pola Baru terhadap peningkatan kinerja di

tempat masing-masing.

Pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan tahun 2016 terealisasi sebesar

100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian mutu diklat

2016 juga sudah terealisasi sebesar 100%, dimana dari 8 jenis pelatihan yang

ditargetkan, seluruhnya berhasil diakreditasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) Bapelkes Semarang yang dikembangkan

kapasitasnya pada tahun 2016 adalah sebanyak 80 orang, Jenis kegiatan yang diikuti

oleh aparatur meliputi workshop/seminar/kaji banding/sosialisasi serta pelatihan ASN.

B. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2016Hasil evaluasi kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2016 menunjukkan adanya

permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2016 sebanyak 2 kali menyebabkan

dipotongnya beberapa kegiatan termasuk diantaranya kegiatan pelatihan.

Pemotongan tersebut berakibat berkurangnya target kinerja Bapelkes Semarang dari

semula 4722 orang menjadi 1077 orang peserta latih.

2. Perubahan pagu awal anggaran sebesar Rp. 44.889.526.000,00 setelah mengalami

efisiensi menjadi sebesar Rp. 27.016.270.000,00. Dari pagu anggaran setelah hanya

terserap sebesar 76,55%, dimana sisa anggaran DIPA tahun 2016 adalah sebesar

Rp. 6.335.515.345,00.


3. Capaian indikator kinerja utama Bapelkes Semarang mengalami penurunan pada

tahun 2016 (84,68%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi

dikarenakan adanya pengurangan jumlah kuota untuk pelatihan TKHI, pengiriman

jumlah peserta Diklat PIM IV yang tidak sesuai dengan target awal, adanya beberapa

calon peserta yang batal mengikuti diklat dikarenakan tugas lain maupun adanya

diskualifikasi Karen tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. Target kegiatan penunjang indikator kinerja Bapelkes Semarang meliputi

pengembangan pelatihan dan kurikulum modul pelatihan, pengendalian mutu

pelatihan, dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Bapelkes Semarang tercapai

sebesar 100%.

5. Anggaran tidak terserap lebih banyak pada kegiatan pelatihan, terutama untuk

anggaran perjalanan dinas peserta dimana pada saat perencanaan anggaran

perjalanan dinas peserta dialokasikan maksimal dari standar biaya yang ada

sedangkan pada saat pelaksanaan peserta berasal dari daerah yang dekat.

Dari hasil evaluasi tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai

berikut:

1. Membuat perencanaan khususnya perencanaan pelatihan yang lebih terkoordinasi

dengan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan agar sasaran dan asal peserta pelatihan

dapat diketahui dari awal perencaan.

2. Membina komunikasi yang lebih intensif dengan instansi pembina agar informasi

mengenai program pelatihan pada tahun berjalan bisa terpantau untuk

mengantisipasi segera atas perubahan kebijakan pelatihan. Koordinasi juga

bertujuan untuk penyususnan rencana program untuk tahun berikutnya yang lebih

jelas dan terarah.

3. Membangun sistem perencanaan yang lebih baik, melibatkan semua unsur, dan

didukung oleh tim perencanaan yang solid.

4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap serapan anggaran maupun

capaian out kinerja.


BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

A. Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017

Bapelkes Semarang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan PPSDM Kesehatan, Bapelkes

Semarang mengelola kegiatan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan

prajabatan bagi aparatur kesehatan.

Dalam melihat pencapaian output maka dibutuhkan indikator yang digunakan

sebagai tolak ukur dalam pencapaian target kinerja 2017. Tabel 2 berikut adalah

indikator kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017.

Tabel 2.Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017

KEGIATAN OUTPUTINDIKATORKINERJA

KEGIATANTARGET

2017

PelaksanaanPelatihan SumberDaya Manusia (SDM)Kesehatan

SDM Kesehatanyang dilatih

Jumlah Sumber DayaManusia (SDM) KesehatanYang Mendapat SertifikatPada PelatihanTerakreditasi

1.897

Pada tahun 2017, Indikator Kinerja Bapelkes Semarang mengalami

penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 4.722 orang menjadi 1.897 orang.

Perubahan target menyesuaikan kebijakan dari Pusat Pelatihan Kesehatan

tentang jumlah dan sebaran peserta latih di BBPK dan Bapelkes Nasional.

B. Rencana Kegiatan Tahun 20171. Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi SDM Kesehatan;

a. Pelaksanaan Pelatihan Teknis

Untuk tahun 2017, pelatihan teknis akan diarahkan pada pelatihan prioritas yang

mendukung program Kementrian Kesehatan dan pelatihan unggulan Bapelkes

Semarang, yaitu pelatihan:


1) Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia

Dalam Pelayanan Kesehatan Haji, berdasar Keputusan Menkes

No:442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kesehatan Haji Indonesia dan Keputusan Menkes Nomor

400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekruitmen Petugas Kesehatan

Haji Indonesia, peran Petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Kelompok Terbang (Kloter) sangat penting dan menentukan kesuksesan

pelayanan kesehatan haji secara keseluruhan. Pada tahun 2017 jumlah

kloter TKHI yang dilatih di Bapelkes Semarang berjumlah 178 kloter. Tugas

TKHI Kloter adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan

kesehatan terhadap jemaah kelompok terbangnya serta tugas-tugas

administrasi di asrama embarkasi, selama perjalanan, selama di Arab Saudi

sampai di asrama debarkasi.

Agar petugas TKHI dapat menjalankan tugasnya seperti tersebut di atas

dan mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul selama

bertugas, Pusdiklat SDM Kesehatan dalam merancang pelatihan diawali

dengan melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan, melalui: penelusuran

laporan tim pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji

tahun sebelumnya, penggalian pengalaman para pakar profesional

kesehatan dan petugas TKHI yang bertugas tahun sebelumnya. Proses

pelatihan akan berpusat pada peningkatan wawasan terhadap pengetahuan,

sikap dan ketrampilan baik individual maupun tim dalam memberikan

pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah

kelompok terbangnya serta tugas-tugas administrasi.

Penyelenggaraan pelatihan TKHI di Bapelkes Semarang melibatkan

berbagai pihak yang berkepentingan dan berkompeten. Selain bekerjasama

dengan Pukeshaji Kemenkes RI Bapelkes Semarang juga berkoordinasi

dengan Dinkes Propinsi Jawa Tengah dalam hal kepesertaan dan aturan

administrasi. Kurikulum, modul, dan pengendalian mutu mengacu pedoman

Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI.

2) Pelatihan SISKOHATKES Bagi Petugas Pengelola Kesehatan Haji Pra

Embarkasi dan PAska Embarkasi.

Penyelanggaraan Ibadah Haji dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, jumlah pesera haji yang banyak memerlukan pengelolaan yang

terpadu untuk mempermudah dalam menyajikan data peserta haji. Data yang

dimaksud juga meliputi data kesehatan para peserta. Untuk pengelolaan

data tersebut diperlukan sitem komputerisasi yang terpadu.


Pentingnya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan belum

sepenuhnya dipahami oleh para petugas kesehatan haji. Dengan adanya

Siskohatkes diharapkan tersedianya data dan informasi epidemiologi

kesehatan haji sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan haji dalam

mewujudkan kemandirian jemaah haji pada bidang kesehatan. Siskohatkes

bermanfaat untuk membantu petugas haji dalam mengetahui serta

menyajikan laporan harian dan kejadian-kejadian penting yang dialami oleh

jemaah haji sehingga penyampaian pelaporan dan pemantauan jemaah haji

dapat lebih efisien.

Untuk memberikan pemahaman petugas pengelola haji tentang

pentingnya Siskohatkes diperlukan pelatihan. Untuk itu pada tahun 2017

Bapelkes Semarang bekerjasama dengan Pusat Haji akan menyelengarakan

pelatihan Siskohatkes yang diperuntukkan bagi petugas pengelola

Kesehatan haji yang bertugas pada saat pra embarkasi maupun pasca

embarkasi.

3) Pelatihan One Health

Dikembangkanya pelatihan One Health berawal dengan adanya

ancaman terhadap status kesehatan kita, baik secara global maupun lokal

makin meningkat. Hal dapat menciptakan masalah serius bagi Indonesia jika

negara ini tidak dapat secara efektif mengatasi ancaman tersebut. Pandemi

terbaru (SARS, H5N1, dan H1N1), perdagangan global ternak, perubahan

iklim, ekologi patogen dan bioterorisme semuanya berhubungan dengan

ancaman dan harus ditangani secara profesional dengan menggunakan

pendekatan One Health (OH), di mana tim dengan multidisiplin bekerja baik

secara lintas-disiplin maupun secara lintas-sektoral untuk merespon. Hal ini

perlu keterlibatan dari orang-orang yang sejalan dengan visi untuk

meningkatkan status kesehatan di Indonesia.

Konsep One Health (satu kesehatan, satu ilmu kedokteran, dan satu

dunia) memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dampak tinggi penyakit pada

antarmuka ekosistem hewan-manusia. Ini adalah sebuah pendekatan untuk

menghadapi tantangan yang kompleks pada titik pertemuan antara hewan,

manusia, dan kesehatan lingkungan termasuk penyakit darurat pandemi,

krisis pangan global, dan perubahan iklim; koordinasi yang terpadu dan

diperluas bekerja pada berbagai sektor dan secara profesional untuk

meningkatkan jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan.

Pendekatan satu kesehatan membawa pada kesempatan untuk berinovasi


dan mengumpulkan pengalaman dari fakultas dan lembaga lainnya.

Kesadaran dalam akademik yang berasal dari kolaborasi multidisiplin sangat

penting untuk mengenali dan menanggapi diversifikasi risiko kesehatan.

4) Pelatihan Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP

Program studi Dokter Layanan Primer Setara spesialis akan

diselenggarakan oleh Fakultas-fakultas Kedokteran dengan akreditasi

tertinggi di seluruh Indonesia. Beberapa fakultas kedokteran telah

menyatakan kesediaannya dan siap menyelenggarakan program studi ini

dalam tahun akademik 2016-2017.

Salah satu perangkat yang perlu disiapkan adalah pembimbing

lapangan (perseptor) yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama

(FKTP). Menurut standar pendidikan DLP yang disusun oleh Pokja DLP

pada tahun 2015, tercantum bahwa rasio pembimbing: peserta sekurangnya

adalah 1:3, dan terutama berperan pada tahap kedua program studi. Pada

tahap kedua yang disebut sebagai tahap magang (setelah tahap pengayaan

dan sebelum tahap praktik) tersebut, peserta prodi DLP akan bekerja di

FKTP di bawah pengawasan pembimbing (perseptor).

Selain untuk memenuhi kebutuhan prodi DLP tersebut, pembimbing

lapangan juga diperlukan oleh program pendidikan DLP masa transisi.

Program pendidikan DLP masa transisi yang berlangsung selama 6 bulan

merupakan program yang disesuaikan dengan pencapaian pembelajaran

masa lampau yang telah direkognisi sebelumnya. Program pendidikan masa

transisi ini bukan hanya di dalam kelas, namun termasuk pelatihan

ketrampilan klinis dan proses magang dan praktik di FKTP.

Memahami bahwa DLP merupakan profesi yang baru di Indonesia,

sehingga pembimbing lapangan prodi DLP angkatan pertama bukan DLP,

namun merupakan dokter praktik di layanan primer yang dinilai telah

berpengalaman melalui proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta

telah mengikuti pelatihan di bawah ini.

Oleh karena itu pelatihan pembimbing lapangan untuk DLP ini

merupakan pelatihan terstruktur yang diselenggarakan oleh Badan PPSDM

Kesehatan melalui Bapelkes Semarang bekerja sama dengan 6 (enam)

Fakultas Kedokteran terakreditasi A untuk menyiapkan pembimbing-

pembimbing lapangan sebelum diluluskannya DLP dari program studi DLP

baik kurikulum regular maupun prodi DLP masa transisi.

5) Pelatihan Perencanaan Kesehatan Daerah

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan


memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan

kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari

pembangunan kesehatan di suatu negara, diantaranya adalah pemerataan

pelayanan kesehatan dan akses (equitable access to health care) dan

pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi

kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting

kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya

kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan

efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri.

Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health

care financing) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat

memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya

secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan

pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak

kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy) akan

mendorong tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas

diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada

perkembangan sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan itu sendiri pada

akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada

negara berkembang. Penggunaan yang berlebihan dari pelayanan

kesehatan dengan teknologi tinggi adalah salah satu penyebab utamanya.

Penyebab yang lain adalah dominasi pembiayaan pelayanan kesehatan

dengan mekanisme pembayaran tunai (fee for service) dan lemahnya

kemampuan dalam penatalaksanaan sumber-sumber dan pelayanan itu

sendiri (poor management of resources and services).

Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara

diarahkan kepada beberapa hal pokok yakni; kesinambungan pembiayaan

program kesehatan prioritas, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai

perorangan (out of pocket funding), menghilangkan hambatan biaya untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan dalam akses pelayanan,

peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya (resources) serta

kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa.

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan

kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan

termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.


Agar pembiayaan kesehatan tepat menuju sasaran, maka perlu

didukung basis data terpadu. Basis data terpadu selama ini memanfaatkan

data base untuk jaminan sosial yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS). Sumber daya pengelola pembiayaan kesehatan perlu menguasai

keahlian perencanaan pembiayaan kesehatan terpadu berbasis data

(penguatan program) yang salah satu peningkatannya ditempuh dengan

pelatihan.Salah satu sasaran yang perlu dilatih adalah bagi pengelola

program dari Kementrian Kesehatan.

6) Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP

Untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan dasar

khususnya Puskesmas kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya

peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan

pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang

berkesinambungan baik pelayanan klinis, upaya Puskesmas dan

manajerial.

Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama lainnya merupakan salah satu mekanisme regulasi yang

bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja

pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu untuk mememnuhi persyaratan

Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya yang akan

kerjasama dengan BPJS dipersyaratan lulus akreditasi sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes nomor 71

tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional

Dalam pelaksanaan akreditasi dilakukan penilaian dengan

menggunakan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia. Agar Puskesmas, dan Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dapat memenuhi standar akreditasi

dibutuhkan pendampingan oleh fasilitator yang kompeten agar

Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dapat

membangun sistem pelayanan yang didukung oleh tata kelola yang baik

dan kepemimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk

menyediakan pelayanan yang mutu, aman, dan terjangkau bagi

masyarakat secara berkesinambungan. Untuk itu, perlu terlebih dahulu

dilakukan Pelatihan bagi calon pendamping akreditasi Puskesmas yang


akan melaksanakan pendampingan akreditasi baik Puskesmas, dan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya.

7) Pelatihan Manajemen Puskesmas

Puskesmas saat ini berada dalam lingkungan yang kompetitif.

Masyarakat pengguna tidak hanya membandingkan mutu, namun juga

sampai melakukan penuntutan. Dalam paradigma baru tersebut, terlihat

bahwa kualitas menjadi andalan dalam persaingan, berfokus pada persaingan

konsumen, bersemangat tinggi untuk melakukan improvement secara

berkelanjutan serta menggunakan system organisasi berkualitas untuk

menjaga konsistensi kualitas produk dan jasa yang disediakan bagi

pasien/masyarakat.

Puskesmas mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pusat pembangunan

berwawasan kesehatan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pembinaan

peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Ketiga fungsi tersebut

belum semua tingkat manajemen di puskesmas memahami secara

mendalam apalagi bila dibandingkan dengan peningkatan kinerja staf

puskesmasnya.

Bapelkes Semarang mempunyai pengalaman dalam bidang diklat

manajemen di puskesmas, dan sudah melatih beberapa Kabupaten/kota baik

di Jawa maupun secara regional. Berkenaan dengan hal tersebut maka

diperlukan adanya pelatihan manajemen puskesmas bagi pimpinan dan staf

Puskesmas sehingga diharapkan adanya perubahan yang berdampak

terhadap meningkatnya pelayanan di Puskesmas.

8) Pelatihan Preceptor DLP

Kompetensi dokter layanan primer (DLP) lebih tinggi dibandingkan

dengan dokter biasa yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter

Indonesia (SKDI) 2012. Dengan kompetensi yang lebih tinggi diharapkan DLP

bisa menjaga masyarakat tetap sehat dan dapat menyelesaikan sebagian

besar masalah kesehatan yang muncul di masyarakat. Untuk menjadi DLP,

dokter mempelajari sebagian kecil ilmu kedokteran spesialis.DLP adalah

dokter setara dokter spesialis di bidang generalis yang menerapkan ilmu

kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, dan kesehatan masyarakat.

Pada prinsipnya kualitas layanan primer tidak hanya dipengaruhi oleh

kompetensi dokter. Ada banyak faktor yang ikut berkontribusi. Meski

demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan primer

yang memiliki DLP lebih bagus dibandingkan yang tidak memiliki DLP

sekalipun memiliki fasilitas dan kelengkapan tenaga kesehatannya sama.


Pendidikan kedokteran di Indonesia mengacu pada World Federation

of Medical Education. Menurut acuan tersebut, pendidikan kedokteran terbagi

tiga, yakni pendidikan dasar kedokteran, pendidikan lanjut, dan pendidikan

berkelanjutan. Pendidikan dasar kedokteran ialah ketika seseorang menjalani

pendidikan di fakultas kedokteran lalu menyelesaikan program internsip.

Kemudian pendidikan dokter lanjutan ialah pada saat dokter melanjutkan

belajar di program spesialis.

Untuk menjadi DLP, seorang dokter tidak cukup hanya mengikuti

workshop, pelatihan, atau seminar saja. Tiga hal tersebut adalah bentuk

pendidikan berkelanjutan yang tidak didesain agar pesertanya memiliki

standar kompetensi tertentu. Program pendidikan DLP memiliki kurikulum dan

bentuk uji kompetensi. Sehubungan dengan akan dibukanya program studi

(Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP) di 17 Fakultas Kedokteran Universitas

yang terakreditasi A, dibutuhkan penyiapan dosen-dosen yang akan menjadi

pengelola program studi DLP. Guna mendukung persiapan pembukaan Prodi

DLP tersebut Kemenkes RI memfasilitasi lima jenis pelatihan DLP bagi calon

dosen program studi DLP. Kelima pelatihan tersebut, yaitu: Training of trainer

DLP bagi dosen home based dan pengelola Prodi; Pelatihan dosen pendidik

klinis Prodi DLP; Pelatihan Asesor Recognition Prior Learning (RPL)-DLP;

Pelatihan calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP; dan Pelatihan perseptor

Prodi DLP.

Tahun 2016, Bapelkes Semarang telah menyelenggarakan Pelatihan

Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan

tersebut, maka dilakukan Pelatihan Perseptor Prodi DLP pada tahun 2017.

Perseptor dipersiapkan untuk memberikan dukungan pada calon Dokter DLP

dalam memahami perannya. Lama Kegiatan pelatihan untuk perseptor ini

didesain 6 hari dengan jam pembelajaran sebanyak 50 JP.

9) Pelatihan Sistem Pengendali Internal

Pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada

tindakan da n k eg ia t an ya n g d i lak uk an s ec ara t e ru s m ener us

o leh p im p ina n dan s e lu r uh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamananaset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien, memberikan informasi keuangan secara akurat, menjaga aset

yang dimiliki oleh negara, dan menjaga ketaatan terhadap peraturan


perundang-undangan.

Unsur-unsur pengendalian terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko,

aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan. Lin gk un ga n

Pe ng en da l ia n d iban gu n m e la lu i penegakan integritas dan nilai etika,

komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang

dan tanggung jawab yangtepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang

sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat

pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Penilaian resiko d im u la i de ng an p ene t ap an m ak sud da n

tu j ua n I n s ta ns i Pem er i n ta h ya ng j e las da n konsisten. Selanjutnya

Instansi pemerintahan mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko

yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Terhadap

resiko yang telahteridentif ikasi, dianalisis untuk mengetahui

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.P im p ina n i ns ta ns i

p em er i n ta h m erum usk an p en dek a ta n m ana j em en d an

k eg ia ta n pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

Kegiatan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dapat

membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi

Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentif ikasi

selama proses penilaian risiko. Aktif itas pengendalian meliputi reviu

atas kinerja Instansi Pemerintah, pembinaan SDM, pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset, penetapan dan

reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas

transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu

atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan

kejadian penting.

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan

komunikasi.Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang

relevan dan dapat diandalkan baik i n f o r m a s i k e u a n g a n

m a u p u n n o n - k e u a n g a n , y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n

p e r i s t i w a eksternal dan internal. Informasi tersebut harus

direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan

lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang m em er l uk an d a lam ben tuk

s e r ta d a lam k e r angk a wak t u ya n g m em ungk ink an


ya n g bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung

jawab operasional.

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau

terakhir. P e m a n t a u a n S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e r n a l

d i l a k s a n a k a n m e l a l u i p e m a n t a u a n berkelanjutan, evaluasi

terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviulainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain

yang terkait dalam pelaksanaantugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan

melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian.

Atas dasar pentingnya sistem pengendalian internal seperti disebut diatas,

maka Bapelkes Semarang merasa perlu menyelenggarakan pelatihan sistem

pengendalian internal (SPI). Tujuannya adalah agar organisasi dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

10) Pelatihan Tim Pengendali Mutu (TPM)

Semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi

masyarakat berdampak terhadap perubahan sistem nilai dan orientasi di

masyarakat, terutama tuntutan akan mutu produk baik berupa barang maupun

jasa pelayanan. Hal ini hendaknya menjadi dorongan bagi setiap organisasi

maupun instansi milik pemerintah untuk berbenah dalam meningkatkan

kualitas produknya menjadi lebih bermutu baik berupa barang maupun jasa

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

Upaya meningkatkan mutu produk secara berkesinambungan dapat

dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem mutu dalam pengelolaan

organisasi/instansi terkait. Dengan penerapan sistem mutu dalam

pengelolaannya maka organisasi/instansi akan selalu berusaha menghasilkan

produk barang maupun jasa pelayanan yang sesuai atau bahkan melebihi

standar yang ditentukan serta berfokus pada kepuasan pelanggan, baik

internal maupun eksternal.

Institusi diklat sebagai suatu organisasi pemerintah dalam tugas

sehari-harinya menyelenggarakan diklat sebagai bagian dari penyelenggara

kepentingan publik diharapkan secara profesional secara intensif dan optimal

melaksanakan pengembangan aparatur yang kompetitif. Kinerja institusi diklat

sebagai organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka

tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui

seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang

yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal dalam


mewujudkan Aparatur yang kompeten. Mendukung dan mewujudkan diklat

berbasis kompetensi yang menghasilkan aparatur kompeten dibutuhkan

komitmen semua pihak.

Upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem

mutu dalam pengelolaan kediklatan. Salah satu di antara rangkaian kegiatan

dalam penerapan sistem mutu yang mengacu pada prinsip Perencanaan,

Pelaksanaan, Pemeriksaan dan Tindakan (Plan, Do, Check, Action/PDCA)

adalah dilaksanakannya penjaminan mutu internal. Dengan adanya kegiatan

penjaminan mutu internal pihak penyelenggara diklat dapat mengetahui

keadaan manajemen mutu yang sedang berlangsung, dan dapat menentukan

sistem mutu, sehingga dapat segera melakukan perbaikan sebelum timbul

permasalahan. Akreditasi institusi diklat tidak berhenti pada penilaian, serta

dicapainya status akreditasi, akan tetapi ditindaklanjuti dengan penerapan

standar yang telah disusun secara terus-menerus. Agar terjadi proses

perbaikan yang berkesinambungan, dalam penerapannya diperlukan

pengendalian mutu antara lain melalui kegiatan penjaminan mutu internal.

Namun demikian pelaksanaan penjaminan mutu internal tidak selalu harus

menunggu sampai institusi diklat terakreditasi dahulu, karena kegiatan ini

dapat juga dilaksanakan pada setiap penyelenggara diklat yang responsif

terhadap upaya peningkatan mutu diklat.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Bapelkes Semarang sebagai

lembaga diklat Kementrian Kesehatan mengadakan Pelatihan Tim Pengendali

Mutu

11) Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (untuk ASN)

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah menduduki proses

keempat dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan pemerintah yaitu,

perencanaan (planning), pemograman (programming), penganggaran

(budgeting), pengadaan (procurement) dan pemanfaatan dan pemeliharaan

(operation and maintenance).

Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu

harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan,

terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dengan demikian

tentu sangat dibutuhkan seseorang yang ahli dalam kegiatan tersebut, yang

dibuktikan dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yaitu tanda bukti

pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di

bidang pengadaan barang/jasa.


Semakin tingginya volume pengadaan barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memadai baik secara kuatintas maupun kualitas agar proses pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat terselenggara secara efektif

dan efisien serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam

perundang–undangan. Saat ini pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah

dilaksanakan secara E- Procurement. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang

mampu melakukan tahapan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah

dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang sesuai dengan prinsip–

prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu : Efisien, Efektif,

terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif.

Penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang dan jasa diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang proses

pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan kemampuan peserta

dalam memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah,

kebijakan, serta peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa

pemerintah, meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prinsip

pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan

meningkatkan pengetahuan peserta tentang penyimpangan yang biasa terjadi

dalam pengadaan barang/jasa.

b. Pelaksanaan Pelatihan Fungsional

1) Pelatihan Jabatan Fungsional Umum

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Kesehatan, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional

tertentu diperlukan jabatan fungsional umum sebagai dasar dalam

perencanaan dan penempatan pegawai. Peraturan Menteri Kesehatan No

73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan

Kementrian Kesehatan mengatur secara lengkap ketentuan, pengusulan,

uraian tugas, dan hal-hal lain mengenai jabatan fungsional umum.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak

disyaratkan dengan angka kredit. Meski tidak disyaratkan angka kredit,

namun kompetensi seorang pemegang jabatan fungsional umum harus tetap

diperhatikan. Seorang pemegang jabatan fungsional umum selayaknya


memahami benar apa yang menjadi tugas dan fungsinya dan mampu

mengoptimalkan kinerjanya. Karena itu, Bapelkes Semarang memandang

perlu diselenggarakan pelatihan jabatan fungsional umum.

2) Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS

dan pengembangan sistem manajemen PNS Manajemen PNS adalah

keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat

profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban

kepegawaian, yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan

dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan

kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan

pelaporan.

Bahwa dalam upaya mewujudkan Analis Kepegawaian yang

profesional, dipandang perlu untuk melakukan penataan jabatan yang

berbasis kompetensi;bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang

kriteria Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian dalam rangka

mewujudkan Analis Kepegawaian yang professional. Secara spesifik,

Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian ditujukan untuk memberikan

pedoman dalam :

1. Melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Analis

Kepegawaian;

2. Melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Analis

Kepegawaian; dan

3. Dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian antara lain digunakan

sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan Analis Kepegawaian;

2. Menilai unjuk kerja Analis Kepegawaian;

3. Melakukan sertifikasi profesi Analis Kepegawaian;

4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kepegawaian;


5. Sinergitas antara perolehan angka kredit sebagai syarat kenaikan

jabatan/pangkat dengan peningkatan kompetensi;

6. Implementasi sertifikasi profesi dan uji kompetensi dalam program

penyelengaraan pengelolaan Analis Kepegawaian.

Mengingat pentingnya fungsi analisis kepegawaian dan semakin

besarnya kebutuhan tenaga fungsional analisis kepegawaian, maka

Bepelkes Semarang memandang perlu pelaksanaan jabfung Analis

Kepegawaian tingkat Ahli.

3) Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung

dengan adanya sumber daya manusia kesehatan yang professional, untuk

itu Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh)

jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang

dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan

profesinya masing-masing. Jabatan fungsional adalah jabatan karier yang

hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan

fungsional fisikawan medis.

Jabatan fungsional fisikawan medis ditetapkan melalui surat

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/12/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan

Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis terdiri dari jenjang

jabatan terampil dan jenjang jabatan ahli.

Angka kredit yang telah dikumpulkan oleh seorang fisikawam medis

sesuai dengan ketentuan dapat digunakan sebagai dasar untuk kenaikan

jabatan atau pangkat. Dasar lain yang digunakan untuk penghitungan angka

kredit adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dilakukan oleh profesi maupun

kedinasan. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan kompetensi pemangku jabatan fungsional fisikawan

medis. Pelatihan yang diselenggarakan mengacu pada Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 725/Menkes/SK/V/2003 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.

4) Pelatihan Jabatan Fungsional Psikologi Klinis







profesinya masing-masing.


tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka

mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan

mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna

didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem

karier dan sistem prestasi kerja. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah

jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat

diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan

fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan

jabatan fungsional keterampilan. Kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan

angka kredit.

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang

didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan

sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan

akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah

kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan

teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan

sertifikasi yang ditentukan. Jabatan fungsional psikolog klinis ditetapkan

melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

No.PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan

Angka Kreditnya.

Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang

diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh

oleh pejabat yang berwenang. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pemangku jabatan

fungsional psikolog klinis. Pelatihan yang diselenggarakan mengacu pada

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di


Bidang Kesehatan.

5) Pelatihan Jabatan Fungsional Ocupasi Terapis






profesinya masing-masing.


tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka

mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan

mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna

didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem

karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak

tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-

tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional

keterampilan. Kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas

yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang

didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan

sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan

akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah

kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan

teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan

sertifikasi yang ditentukan.

Jabatan fungsional okupasi terapi ditetapkan melalui surat keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/123/M.PAN/12/2005

tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapi dan Angka Kreditnya. Jabatan

Fungsional Okupasi Terapi terdiri dari jenjang jabatan terampil. Okupasi

terapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.


Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan kompetensi pemangku jabatan fungsional okupasi terapi.

Pelatihan yang diselenggarakan mengacu pada Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 725/Menkes/SK/V/2003 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.

2. Pelatihan Penjenjangan Bagi Aparatur

a. Pelatihan PIM IV

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang

melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan

demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum

mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan,

sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global

dewasa ini. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah lemahnya

kemampuan dalam menuangkan visi negara, pemerintahan pusat dan daerah ke

dalam kebijakan strategis, termasuk lemahnya kapasitas dalam memimpin

implementasi kebijakan strategis tersebut.

Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon IV

memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh

stakeholder stratejik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara

efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan

operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi

bawahan dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah

direncanakan.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon IV seperti

tersebut di atas, penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV

yang bertujuan sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan

menjadi pemimpin operasional dirasakan tidak cukup. Diperlukan sebuah

penyelenggaraan Diklat Pim Tingkat IV yang inovatif, yaitu penyelenggaraan

Diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah

dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Diklat pim Tingkat IV seperti ini, peserta

dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit

kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang


signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan

keberhasilan peserta tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin

dibangun dalam penyelenggaraan Diklat Pim Tingkat IV. Dengan demikian,

pembaharuan Diklat Pim Tingkat IV ini diharapkan dapat menghasilkan alumni

yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan

kinerjanya dalam memimpin perubahan.

b. Pelatihan Prajabatan

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang

melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan

demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum

mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan,

sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global

dewasa ini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan

dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan-keputusan strategis

mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai

sektor pembangunan ditetapkan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut,

diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi

standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas

jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS

profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu

jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN

menjadi profesional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini

dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi

inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu

PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani

masyarakat.

Untuk membentuk PNS profesional, dibutuhkan pembaharuan atas pola

penyelenggaraan diklat yang ada saat ini dan yang didukung oleh semua pihak.

Praktik penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola pembelajaran klasikal

yang didominasi dengan metode ceramah, menunjukkan bahwa tidak mudah

untuk membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS, terutama proses internalisasi

pada diri masing-masing peserta. Berdasakan pertimbangan akan hal tersebut


maka dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang

memungkinkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar

profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi

pada tempat tugas/tempat magang, sehingga peserta merasakan manfaatnya

secara langsung. Dengan demikian nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut terpatri

kuat dalam dirinya. Melalui pembaharuan Diklat Prajabatan ini diharapkan dapat

menghasilkan PNS yang profesional, yang dewasa ini sangat dibutuhkan untuk

mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada,

sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa.

C. Rencana Kerja Tahun 2017Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bapelkes Semarang Tahun 2017 merupakan

rencana kerja dengan output yang telah ditetapkan oleh eselon I (Badan PPSDM

Kementrian Kesehatan RI) dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk

penganggaran. Untuk tahun 2017, perencanaan meliputi tugas pokok Bapelkes

Semarang yaitu menyelenggarakan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan

dan prajabatan. Sumber pembiayaan akan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara tahun 2017. Adapun rencana kerja tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelatihan Teknis

a. Pelatihan TKHI.

Rencana Pelatihan TKHI untuk tahun 2016 yang akan dianggarkan untuk

mencapai output meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Persiapan (dengan Puskeshaji, Pusdiklat Aparatur,

Dinkes Propinsi Jawa Tengah, dan fasilitator luar Bapelkes

Semarang)

2) Pemanggilan Peserta (koordinasi dengan Puskeshaji)

3) Penyiapan Modul dan Bahan Ajar

4) Pelaksanaan Pelatihan

5) Pengadministrasian aspek keuangan maupun non keuangan

6) Pelaksanaan Evaluasi Saat Pelatihan

7) Pengendalian Mutu Pelatihan (oleh Pusdiklat Aparatur)

8) Penyusunan Laporan Pelatihan

9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ke Puskeshaji

Output yang dihasilkan dari Pelatihan TKHI adalah sebagai berikut:

1) Tenaga dokter dan perawat calon TKHI di wilayah Jawa Tengah dan

Yogyakarta yang dilatih dalam Pelatihan TKHI.

2) Dokumen Laporan akhir Pelatihan


b. Pelatihan SISKOHATKES bagi Petugas Pengelola Kesehatan Haji Pra-

Embarkasi dan Paska embarkasi.

1) Pengajuan Akreditasi Pelatihan

2) Koordinasi dan Persiapan (dengan Puskeshaji, Pusdiklat Aparatur,

Dinkes Propinsi Jawa Tengah, dan fasilitator luar Bapelkes

Semarang)

3) Pemanggilan Peserta (koordinasi dengan Puskeshaji)





8) Pengendalian Mutu Pelatihan (oleh Pusdiklat Aparatur)


10) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ke Puskeshaji

Output yang dihasilkan dari Pelatihan SISKOHATKES adalah sebagai

berikut:

1) Tenaga pengelola kesehatan HAJI di wilayah Jawa Tengah dan

Yogyakarta yang dilatih dalam Pelatihan SISKOHATKES.


c. Pelatihan One Health


2) Koordinasi dengan Pusdiklat Aparatur

3) Koordinasi dan Persiapan (pertemuan internal Bapelkes Semarang)

4) Pemanggilan Peserta, Nara Sumber, dan Fasilitator





9) Pengendalian Mutu Pelatihan


Output yang dihasilkan dari Pelatihan One Health adalah sebagai berikut:

1) Telah terlatihnya aparatur kesehatan yang tugasnya berkaitan pelayanan

kesehatan primer.


d. Pelatihan Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP

Rencana Pelatihan Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP untuk tahun


2017 meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:


2) Koordinasi dengan Pusdiklat Aparatur dan Fakultas Kedokteran








10)Penyusunan Laporan Pelatihan

Output yang dihasilkan dari Pelatihan Calon pembimbing Lapangan Prodi

DLP adalah sebagai berikut:

1) Telah terlatihnya tenaga pembimbing lapangan Prodi Dokter Layanan Primer

di Fakultas Kedokteran .


e. Pelatihan Perencanaan Kesehatan Daerah

Rencana Pelatihan Perencanaan Kesehatan Daerah untuk tahun 2017

meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:


2) Koordinasi dan Persiapan (dengan Pusdiklat Aparatur, Dinkes

Propinsi Jawa Tengah, dan fasilitator luar Bapelkes Semarang)

3) Pemanggilan Peserta dan Undangan Nara Sumber serta Fasilitator

Luar






Output yang dihasilkan dari Pelatihan Renkesda adalah sebagai berikut:

1) Perencana daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan program

dan anggaran di intansi masing-masing yang dilatih mengenai

menajemen perencanaan di Bapelkes Semarang


f. Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP

Rencana Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP untuk tahun 2016 meliputi

tahapan pelaksanaan sebagai berikut:









8) Pengendalian Mutu Pelatihan (Internal Bapelkes)


Output yang dihasilkan dari Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP adalah

sebagai berikut:

1) Telah terlatihnya aparatur yang akan menjadi pendamping akreditasi FKTP di

wilayah Jawa Tengah dan DIY.


g. Pelatihan Manajemen Puskesmas

Rencana Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP untuk tahun 2016 meliputi

tahapan pelaksanaan sebagai berikut:


2) Koordinasi denga Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Dinkes Propinsi







9) Pengendalian Mutu Pelatihan (Internal Bapelkes)


Output yang dihasilkan dari Pelatihan manajemen puskesmas adalah sebagai

berikut:

1) Telah terlatihnya aparatur yang bertugas di puskesmas dalam bidang

manajerial.


h. Pelatihan Preceptor DLP

Rencana Pelatihan Preseptor DLP untuk tahun 2017 meliputi tahapan

pelaksanaan sebagai berikut:


2) Koordinasi dengan Pusdiklat Aparatur dan Fakultas Kedokteran









10)Penyusunan Laporan Pelatihan

Output yang dihasilkan dari Pelatihan Calon pembimbing Lapangan Prodi

DLP adalah sebagai berikut:

1) Telah terlatihnya tenaga pendukung Prodi Dokter Layanan Primer di Fakultas

Kedokteran .


i. Pelatihan Sistem Pengendali Internal

Rencana Pelatihan Sistem Pengendali Internal untuk tahun 2017 yang akan

dianggarkan untuk mencapai output meliputi tahapan pelaksanaan sebagai

berikut:

1) Koordinasi dan Persiapan (dengan Badan Diklat Keuangan dan

pertemuan internal Bapelkes Semarang)

2) Pemanggilan Peserta

3) Penyiapan Modul dan Bahan Ajar (pemesanan dari badan diklat

keuangan




7) Pengendalian Mutu Pelatihan oleh Badan Diklat Keuangan


Output yang dihasilkan dari Pelatihan Sistem Pengendali Internal adalah

sebagai berikut:

1) Tim Satuan Pengendali Internal Pemerintah dari Unit Vertikal Kementrian

Kesehatan RI di wilyah Jateng, DIY, Jatim, Bali, dan NTB Jawa Tengah yang

dilatih untuk meningkatkan mengembangkan system pengendalian internal di

instansinya masing-masing.


j. Pelatihan Tim Pengendali Mutu

Rencana Pelatihan TPM untuk tahun 2017 yang akan dianggarkan untuk

mencapai output meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:



2) Koordinasi dengan Pusdiklat Aparatur dan Lembaga Administrasi Negara









Output yang dihasilkan dari Pelatihan TPM adalah sebagai berikut:

1) Telah terlatihnya aparatur Kementrian Kesehatan pada seksi yang tugasnya

berkaitan dengan pengendalian mutu pelatihan.


k. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rencana Pelatihan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi tahapan

pelaksanaan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Persiapan (dengan Pusdiklat Aparatur, LKPP, dan

pertemuan persiapan internal Bapelkes Semarang)


3) Permohonan Nara Sumber dan Fasilitator Luar






Output yang dihasilkan dari Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa adalah

sebagai berikut:

1) Terlatihnya aparatur yang akan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

Unit Vertikal Kementrian Kesehatan RI di wilayah Jawa Tengah, DIY, Jatim,

Bali, dan NTB yang mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang

2) Dokumen Laporan akhir Pelatihan.

2. Pelaksanaan Pelatihan Fungsional

a. Pelatihan Jabatan Fungsional Umum

Rencana Pelatihan Jabatan Fungsional Umum 2016 yang akan dianggarkan


untuk mencapai output, meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:


2) Koordinasi dan Persiapan (internal)







Output yang dihasilkan dari Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi

Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Tenaga jabatan fungsional umum (dua jenis JFU) yang mengikuti pelatihan

Jabatan Fungsional Umum di Bapelkes Semarang.


b. Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli

Rencana Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli 2017 yang

akan dianggarkan untuk mencapai output meliputi tahapan pelaksanaan

sebagai berikut:


2) Koordinasi dan Persiapan (internal)







Output yang dihasilkan dari Pelatihan Jabatan Fungsional Analis

Kepegawaian Ahli adalah sebagai berikut:

1) Pemegang jabatan fungsional analis kepegawaian terampil/calon pemegang

jabatan fungsional analis kepegawaian ahli yang mengikuti pelatihan Jabatan

Fungsional analis kepegawaian di Baplekes Semarang.


c. Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis

Rencana Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 2017 yang akan


berikut:



2) Koordinasi dan Persiapan







Output yang dihasilkan dari Pelatihan Jabatan Fisikawan Medis adalah sebagai

berikut:

1) Tenaga calon pemegang jabatan fungsional Fisikawan Medis yang mengikuti

pelatihan Jabatan Fungsional.


d. Pelatihan Jabatan fungsional Psikologis Klinis

Rencana Pelatihan Jabatan Fungsional Psikologi Klinis 2017 yang akan


berikut:









Output yang dihasilkan dari Pelatihan Jabatan Psikologi Klinis adalah sebagai

berikut:

1) Terlatihnya tenaga calon pemegang jabatan fungsional Psikologi Klinis yang

mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional.


e. Pelatihan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis

Rencana Pelatihan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis 2017 yang akan


berikut:










Output yang dihasilkan dari Pelatihan Jabatan Okupasi Terapis adalah sebagai

berikut:

1) Terlatihnya tenaga calon pemegang jabatan fungsional Okupasi Terapis yang

mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional.


3. Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan

a. Pelatihan Kepemimpinan Tk IV

Rencana Diklatpim IV Tahun 2017 yang akan dianggarkan untuk mencapai

output meliputi tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1) Pengajuan Akreditasi Pelatihan ke Lembaga Administrasi Negara

2) Koordinasi dan Persiapan dengan Biro Kepegawaian Kemenkes RI

3) Pemanggilan Peserta (oleh Biro Kepegawaian Kemenkes RI)

4) Penyiapan Modul dan Bahan Ajar (Pemesanan melalui LAN)



7) Pelaksanaan Evaluasi (Ujian dan Evaluasi Penyelenggaraan oleh

LAN dan Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI)

8) Pengendalian Mutu Pelatihan (oleh Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI)


Output yang dihasilkan dari Diklatpim IV adalah sebagai berikut:

1) CPNS Kemenkes RI yang mengikuti Diklatpim IV


3) Dokumen Pengendalian Mutu Pelatihan untuk dilaporkan

Kepala sebagai t indak lanjut perbaikan pelatihan

berikutnya.

b. Pelatihan Prajabatan Gol II dan III

Rencana Diklat Prajabatan Golongan II dan III Tahun 2017 yang akan


berikut:

1) Pengajuan Akreditasi Pelatihan ke Lembaga Administrasi

Negara


2) Koordinasi dan Persiapan dengan Biro Kepegawaian Kemenkes

RI

3) Pemanggilan Peserta (oleh Biro Kepegawaian Kemenkes RI)

4) Penyiapan Modul dan Bahan Ajar (Pemesanan melalui LAN)



7) Pelaksanaan Evaluasi (Ujian dan Evaluasi Penyelenggaraan oleh LAN

dan Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI)

8) Pengendalian Mutu Pelatihan (oleh Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI)


Output yang dihasilkan dari Diklat Prajabatan Gol II dan III adalah sebagai

berikut:

1) CPNS Kemenkes RI yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III


3) Dokumen Pengendalian Mutu Pelatihan untuk dilaporkan Kepala

sebagai t indak lanjut perbaikan pelatihan berikutnya.

D. Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Tabel 3.

Rencana Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2017

Kode Kegiatan Jumlah

2076 Pelatihan SDM Kesehatan Rp 23.759.288.000,00

2076.501 Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi SDMKesehatan Rp. 12.366.163.000,00

2076.601 Pelatihan Penjenjangan Bagi Aparatur Rp. 1.183.246.000,00

2076.951 Layanan Internal Rp. 2.053.882.000,00

2079

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya pada ProgramPengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan

Rp. 19.726.805.000,00

2079.603 Sarana dan Prasarana Rp. 735.276.000,002076.604 Gedung/Bangunan Rp. 4.550.843.000,002079.994 Layanan Perkantoran Rp 13,702.121.000,00

Jumlah Rp 43.486.093.000,00


Rencana Anggaran Bapelkes Semarang sebesar Rp.43.486.093.000,00.

Anggaran ini untuk membiayai dua kegiatan besar yaitu Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 23.759.288.000,00 dan Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar

Rp. 19.726.805.000,00

E. Kesenjangan Rencana Kegiatan dengan Rencana Kerja Tahun 2017Rencana kerja Bapelkes Semarang yang berkaitan dengan indikator kinerja

Bapelkes Semarang diupayakan bersesuaian dengan rencana kegiatan yang disusun.

Meski demikian, rencana kerja dibuat untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang

mungkin berbeda dengan harapan dari penyusunan rencana kegiatan. Koordinasi yang

luas mencakup koordinasi dengan instansi pembina, LAN, pihak ketiga penyelenggara

diklat sangat teknis, dan Bapelkes Mitra merupakan salah satu alternatif mengatasi

kesesenjangan yang mungkin timbul dari rencana kegiatan dan rencana kerja. Baik

rencana kegiatan maupun rencana kerja tahun 2017 bersifat sentralisasi pusat sebagai

dampak kebijakan Kementrian Kesehatan tahun tersebut.

Sentralisasi kegiatan Bapelkes Semarang memunculkan potensi perubahan-

perubahan pada rencana kerja yang telah disusun. Karena itu, rencana kerja yang

disusun bersifat terbuka dan fleksibel. Tahapan dalam rencana kerja memungkinkan

dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Dalam hal penyusunan rencana kerja berkaitan dengan penganggaran

terdapat beberapa kelemahan yang muncul dan memungkinkan timbul ketidaksesuaian

dengan rencana kegiatan. Pertama, rencana kegiatan yang telah tersusun merupakan

instruksi pusat yang belum memiliki pedoman baku dalam penyelenggaraan kegiatan

(ketidaktersediaan kurikulum, ketidakjelasan lama pelatihan, siapa yang berkompeten

memfasilitasi, ketidakjelasan kebutuhan spesifik untuk pelatihan tertentu, dan

sebagainya). Hal ini berimbas pada penyusunan anggaran yang kurang akurat sesuai

kebutuhan meskipun telah diminimalisir tingkat kekurangtepatannya. Anggaran pelatihan

yang belum didukung pedoman penyelenggaraan diklat tersebut diantisipasi dengan

mendasarkan diri pada anggaran yang pelatihan yang dianggap sejenis pada tahun

sebelumnya. Kedua, mempertimbangkan fakta pada tahun anggaran sebelumnya,

kebijakan diklat cukup rentan mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada

kemungkinan perubahan kegiatan dan revisi anggaran. Karena itu penyusunan rencana

kerja berkaitan dengan anggaran dibangun dengan mempersiapkan alternatif kegiatan

lain yang tidak terlalu berbeda besaran anggarannya. Ini menjadi tugas dari seksi

penyelenggaraan diklat untuk mempersiapkan rencana alternatif tersebut.


BAB IV.

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2017

Pada Tahun 2017 Bapelkes Semarang merencanakan beberapa

pengembangan dalam mendukung kinerjanya. Beberapa fokus yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017 adalah:

1. Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan

bagi aparatur kesehatan bersifat terpusat sesuai program nasional Kementrian

Kesehatan. Seluruh pelaksanaan direncanakan akan dikoordinasikan dengan

Pusdiklat Aparatur, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Anggaran, Lembaga

Administrasi Negara, Pihak Ketiga Penyelenggara Diklat, dan Balai Pelatihan

Kesehatan Daerah mitra Bapelkes Semarang.

2. Pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan berupa kajian kebutuhan pelatihan

(TNA), kurikulum pelatihan yang disusun, dan modul pelatihan yang disusun

direncanakan tersentralisasi oleh Pusdiklat Aparatur dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) PPSDM Kesehatan sebagai eksekutor kegiatan. Sebagai salah satu UPT,

Bapelkes Semarang akan menjadi pelaksana kegiatan dengan konsep dan desain

dikembangkan oleh Pusdiklat Aparatur.

3. Pelaksanaan pengendalian mutu diklat diarahkan pada pengajuan akreditasi

pelatihan kesehatan kepada Pusdiklat Aparatur yang telah habis masa berlakunya,

akreditasi diklat non kesehatan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Evaluasi

Paska Pelatihan. Untuk kegiatan evaluasi paska pelatihan (EPP) direncanakan akan

terkoordinir dengan Pusdiklat Aparatur.

4. Peningkatan Prasarana kantor berupa gedung/bangunan Asrama, pembangunan

sumur artesis, penambahan lokasi/tempat parkir kendaraan serta peningkatan

fasilitas layanan olah raga bagi peserta dan karyawan Bapelkes Semarang.

5. Dukungan terhadap kinerja Bapelkes Semarang juga diwujudkan dalam

perencanaaan berupa rencana pengadaan AC untuk Auditorium, sarata komunikasi

berupa telp PABX dan televisi untuk setiap kamar asrama serta pengadaan

dispenser sebagai penggantian fasilitas kantor.


BAB V

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ditentukan

bahwa RKT merupakan salah satu materi evaluasi AKIP. Komponen-komponen

evaluasi RKT adalah: a) pemenuhan RKT, b) kualitas RKT dan c) implementasi RKT.

Evaluasi RKT diperlukan karena merupakan komponen penilaian dalam

pelaksanaan evaluasi AKIP. Tujuan evaluasi RKT adalah untuk memberikan informasi

mengenai capaian indikator pemenuhan, kualitas, dan implementasi RKT.

Implementasi evaluasi RKT disesuaikan dengan kondisi Balai Pelatihan

Kesehatan Semarang. Pelaksana evaluasi RKT di Balai Pelatihan Kesehatan

Semarang adalah Sub. Bagian Tata Usaha. Instrumen yang digunakan untuk

mengevaluasi RKT sesuai Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.Instrumen Evaluasi RKT

Komponen Penjelasan Jadwal KeteranganPemenuhan RKT

a) Dokumen RKTtelah ada

Dokumen RKT adalahdokumen rencana kinerjatahunan yang isinyaminimalsesuaidenganformulir RKT. Penilaiandilakukan terhadapkeberadaan dokumenRKT dengan ya/tidak.

Minggu IIJanuari TAberjalan

b) Dokumen RKTtelah memuatsasaran program,indikator kinerjasasaran, dan targetkinerja tahunan

RKT telah memuatkeseluruhan substansikomponen tersebut

c) DokumenPenetapan Kinerja(PK) telah ada

Penetapan kinerjaditunjukkan dengankeberadaan dokumen

Minggu IFebruaritahunberjalan

d) Dokumen PKdisusun segerasetelah anggarandisetujui

Penilaian dilakukandengan menjawabya/tidak


e) Dokumen PK telahmemuat sasaran,program, indikatorkinerja, dan targetjangka pendek

PK telah memuatkeseluruhan subtansikomponen tersebut.Bobot penilaian a/b/c/d/edidasarkan pada %pemenuhansubtansi komponen tersebutdalam dokumen RKT

f) PK telahmenyajikanindikator kinerjakeluaran/yangdipersamakan

PK telah memuatkeseluruhan subtansikomponen tersebut.Bobot penilaian a/b/c/d/edidasarkan pada %pemenuhansubtansi komponentersebut dalam dokumenRKT

Kualitas RKT

a) Sasaran telahberorientasikeluaran (output)

Sasaran telahberkualitas keluaran(output). Bobotpenilaian a/b/c/d/edidasarkan pada % targettahunan

b) Kegiatanmerupakan carauntuk mencapaisasaran

Kegiatan yangdirencanakan dalam RKTmemiliki hubungan sebabakibat secara logis dengansasaran dalam RKT.Bobot penilaian a/b/c/d/edidasarkan pada %kegiatan yang memilikihubungan sebab akibatdengan sasarannya.

c) Indikator kinerjasasaran telahmemenuhi kriteriaindikator kinerjayang baik

Kualitas indikatorkinerja sasaran dalamRKT telah memenuhikriteria SMART. Bobotpenilaian a/b/c/d/edidasarkan pada %indikatorkinerja sasaran yangberkualitas baik (SMART).

d) Target kinerjaditetapkan denganbaik

Target kinerja telahdisesuaikan dengantarget jangkamenengah dalam RAK


e) Dokumen PK telahselaras dengandokumen PKatasannya dandokumen RAK

PK telah memuatsasaran, indikator kinerjadan target tahunan yangada dalam Rencana AksiKegiatan. Bobot penilaiana/b/c/d/e didasarkan pada% sasaran, indikator kinerjakegiatan dan target dalamPK relevan denganRencana Aksi Kegiatan.

f) Dokumen PK telahmenetapkan hal-halyang seharusnyaditetapkan (dalamkontrakkinerja/tugas fungsi)

PK telah menetapkan hal-halyang perlu ditetapkan dalamkontrak kinerja/tugas fungsi.

Implementasi RKT

a) Target kinerja yangdiperjanjikan telahdigunakan untukmengukurkeberhasilan

Keberhasilan kinerjadihitung berdasarkanpencapaian kinerjadibandingkan dengantarget kinerja. Bobotpenilaian a/b/c/d/edidasarkan pada %realisasi capaian kinerjadibandingkan targetkinerja

b) Rencana aksi ataskinerja telahdimonitorpencapaiannyasecara berkala

Monitoring rencana aksiatas kinerja dilakukansecara berkala satusemester sekali.

Minggu II Junidan Minggu IIDesember tahunberjalan

c) Rencana aksi ataskinerja telahdimanfaatkan dalampengarahan danpengorganisasiankegiatan

Rencana aksi atas kinerjadigunakan dalampengarahan danpengorganisasian. Bobotpenilaian a/b/c/d/edidasarkan % indikatorkinerja kegiatan danluaran (output) dalamRKA.


Keterangan bobot penilaian:

Jawaban Kriteria Nilai

A Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100% ) 1

B Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80% ) 0,75

C Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%) 0,5

D Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) 0,25

E Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20% ) 0


BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan

operasional dari Rencana Aksi Kegiatan Bapelkes Semarang dan Rencana Aksi

Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran

maupun pengawasan. RKT Balai Pelatihan Kesehatan Semarang memuat sasaran,

indikator kinerja dan target capaian tahun 2017.

Kegiatan yang dikelola Balai Pelatihan Kesehatan Semarang memerlukan

proses dan waktu yang tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi

seluruh komponen di Lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Semarang.

Pada prinsipnya setiap kegiatan mungkin akan menghadapi kendala yang

bisa terjadi pada input, proses dan output. Evaluasi kondisi capaian kinerja pada tahun

2016 dapat menjadi masukan terhadap antisipasi kendala yang mungkin muncul pada

tahun 2017. Prediksi terhadap arah kebijakan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan

sumber daya yang tersedia dan mengurangi potensi permasalahan di tahun 2017.

Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan yang ditargetkan akan dapat dicapai

optimal.

31

RENCANA KINERJATAHUNAN (R KT) BALAI … fileInstrumen Evaluasi RKT.....38. Rencana Kinerja Tahunan Bapelkes Semarang Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai …

Documents