RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ( RENJA ) - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BPBD.pdf · Kinerja Tahun 2015 untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

( RENJA )

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 80 Telp. / Fax. (0334) 888722

Email : [email protected]

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO No. 80

LUMAJANG - 67313

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 188/037/427.66 /2015

Tentang

RENCANA KINERJA

BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Rencana Strategis (RENSTRA)

2015 – 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang telah ditetapkan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Rencana

Kinierja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


2

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014

tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;


tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;


tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2015, yang selanjutnya disebut RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015.

Pasal 2

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.


3

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan

disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 2 Januari 2015

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

RIBOWO , S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 19560520 198003 1 018


i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan

pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Renstra

Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang Tahun

2015 – 2019, diperlukan penyusunan Rencana Kinerja sebagai jaminan

obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2015 yang terangkum

dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana

Kinerja Tahun 2015 untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Badan

Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini akan

memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan

kegiatan di Tahun 2015.

Lumajang, 2 Januari 2015


KABUPATEN LUMAJANG

ttd

RIBOWO , S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 19560520 198003 1 018


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

BAB. I : PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Umum ......................................................................... 1

B. Kedudukan ................................................................. 5

C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................ 6

D. Susunan Organisasi .................................................... 7

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ................................... 8

F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan ............................. 10

BAB. II : RENCANA STRATEGIS ................................................. 11

A. Visi dan Misi................................................................ 11

B. Tujuan ......................................................................... 13

C. Sasaran ...................................................................... 14

D. Tugas Pokok dan Fungsi Tahun 2015 ........................ 16

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ............................... 36

A. Program Utama .......................................................... 36

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ..................................... 37

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ........................... 38

BAB. IV : PENUTUP ........................................................................ 39


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019,

maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD

(Renstra-SKPD) 2015 - 2019. Sebagaimana tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang telah

tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Untuk

mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kinerja


2

SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2015.

2. Maksud Dan Tujuan :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di

Bidang Penanggulangan Bencana Alam, sehingga tujuan program

dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2015 dapat

tercapai.

b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan

koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi

kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

d. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana

alam.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Lumajang;

b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan

Penanggulangan Bencana;


3

d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi

Penanggulangan Bencana pada masa depan;

e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk

menghadapi masa depan;

f. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat

terjadi Bencana.

3. Ruang Lingkup.

- Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lumajang adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di

bidang penanggulangan bencana.

- Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki

kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka

penyusunan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur;


4

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7) Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;


5

9) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun

2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan

Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati

Lumajang Provinsi Jawa Timur;

10) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005

tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 Tahun 2014

tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

13) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013

tentang Penaggulangan Bencana .

14) Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :

188/0371/427.67/2013 tentang Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun

2015 – 2019.

B. KEDUDUKAN

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur

pendukung tugas Bupati di Bidang Penanggulangan

Bencana


6

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Pelaksana ;

3. Kepala Badan berkedudukan dibawah Kepala Badan yang

dijabat Eks Officio oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung

jawab kepada Bupati.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2

tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, bahwa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi

secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

c. Menyusun, menetapkan, dan mengiformasikan peta rawan

bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan

bencana;


7

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan

setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi denngan bertindak

cepat dan tepat, efektif, dan efesien ; dan

b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

D. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,

terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah ;


8

c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :

1). Sekretariat, membawahi :

a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b). Sub Bagian Keuangan

2). Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

membawahi :

a). Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

b). Sub Bidang Logistik

3). Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi,

membawahi ;

a). Sub Bidang Kedaruratan ;

b). Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

4). Kelompok Jabatan Fungsional.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ada faktor

lingkungan yang mempengaruhi, adapun faktor – faktor lingkungan

tersebut meliputi :

a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yang berhasil diidentifikasi

antara lain :


9

Tabel 11

Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL

No Kekuatan - S No Kelemahan – W

S 1 Struktur organisasi yang

formal.

W 1 Seringnya penggantian / mutasi

pejabat.

S 2 Tersedianya peraturan yang

mengatur tentang

kebencanaan

W 2 Belum dimanfaatkannya sarana

dan prasarana secara optimal.

S 3 Sumber pembiayaan yang

cukup untuk kelancaran

pelaksanan tugas.

W 3 Sarana / prasarana kerja yang

kurang memadai.

S 4 Kualitas dan kuantitas yang

seimbang.

W 4 Tidak seimbangnya antara

kemampuan dengan beban kerja

yang ditangani (the right man on

the right place)

S 5 Motivasi dan etos kerja yang

tinggi

W 5 Lemahnya pelaksanaan evaluasi

dan waskat.

FAKTOR EKSTERNAL

No Peluang - O No Tantangan - T

O 1 Makin meningkatnya

hubungan birokrasi secara

vertikal dan horisontal

T 1 Rendahnya kesiapan infrastruktur

kebencanaan yang dimiliki

masyarakat

O 2 Partisipasi masyarakat T 2 Rendahnya kesadaran

masyarakat dalam kesiapan

menghadapi bencana

O 3 Perkembangan teknologi T 3 Keanekaragaman bencana alam

yang terjadi

O 4 Kerjasama dengan pihak lain

dalam bidang kebencanaan

T 4 Kejadian bencana alam yang

setiap saat mengancam.

O 5 Potensi ormas kebencanaan T 5 Lemahnya manajemen

penanggulangan bencana alam.


10

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

FAKTOR INTERNAL

No Kekuatan - S No Kelemahan – W

1. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas.

1. Sarana / prasarana kerja yang kurang memadai.

2. Kualitas dan kuantitas yang seimbang.

2. Tidak seimbangnya antara kemampuan dengan beban kerja yang ditangani (the right man on the right place)

FAKTOR EKSTERNAL

No Peluang - O No Tantangan - T

1. Partisipasi masyarakat dan

dunia usaha

1. Kejadian bencana alam yang

setiap saat mengancam.

2. Kerjasama dengan pihak lain

dalam bidang kebencanaan

2. Keanekaragaman bencana

alam yang terjadi


11

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun

melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur,

maka ditetapkan Visi :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LUMAJANG YANG TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung didalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam

mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Lumajang yang terjalin

secara sinergi dan dinamis seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan secara terpadu.

2. Kabupaten Lumajang, menjadikan suatu hal yang penting dalam

membangun dan mengembangkan segala aspek kehidupan dalam

sistem pemerintahan.


12

3. Tangguh, dapat diartikan ”siap” dan ”mampu”.

Pengertian ”siap” disini dimaksudkan merupakan kesiapan

masyarakat dalam menghadapi bencana serta mampu mengatasi

bencana alam.

Pengertian ”mampu” disini dimaksudkan bahwa masyarakat

mampu melakukan tindakan recovery (pemulihan) pada pasca

bencana, dan tidak tergantung / menunggu bantuan dari

Pemerintah.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi

tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh

anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh

karena itu misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SERTA

PENYEDIAAN LOGISTIK YANG MEMADAI BAGI KORBAN

BENCANA.

2. MENINGKATKAN FUNGSI PENANGANAN KEDARURATAN,

REHABILITASI DAN REKONTRUKSI AKIBAT BENCANA.


13

Penjelasan Misi :

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan

bencana alam serta menyediaan logistik yang memadai bagi

korban bencana antara lain dengan :

a) Sosialisasi – sosialisasi kebencanaan terhadap

masyarakat yang berada di daerah rawan bencana

b) Pembinaan / pelatihan kesiapsiagaan bencana alam

terhadap perangkat dan aparat desa serta tingkat

Kecamatan dan Kabupaten.

c) Latihan terpadu / geladi lapang penanggulangan bencana

alam Erupsi Gunung Semeru dan Tsunami.

d) Pengiriman aparat dalam seminar / pelatihan / workshop

kebencanaan tingkat nasional, dll.

2. Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan

rekontruksi akibat bencana, antara lain dengan :

a) Membangun shelter-shelter sebagai tempat yang aman

bagi masyarakat yang terancam bahaya tsunami;

b) Pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana;

c) Rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai

dan tebing yang mengancam dan menimbulkan bencana.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan


14

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin diraih.

Tabel 8

MISI – TUJUAN

M I S I TUJUAN

Meningkatkan pencegahan dan

kesiapsiagaan penanggulangan

bencana alam serta menyediaan

logistik yang memadai bagi

korban bencana.

1. Meningkatnya fungsi pencegahan

dan kesipsiagaan menghadapi

bencana

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar

korban bencana

Meningkatkan fungsi penanganan

kedaruratan, rehabilitasi dan

rekonstruksi akibat bencana.

1. 1

.

2. 2

.

1. Tertanganinya keadaan darurat

secara cepat dan tepat

2. Berfungsinya kembali fasilitas umum

dan infrastruktur yang rusak akibat

bencana

C.SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


15

Tabel 9 TUJUAN – SASARAN

No TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Meningkatnya

fungsi

pencegahan

dan

kesipsiagaan

menghadapi

bencana

1. Meningkatnya

masyarakat

sadar bencana

1. Jumlah masyarakat yang

mengikuti Sosialisasi / bintek

kebencanaan .

2. Meningkatnya

jumlah Desa

tangguh .

1. Jumlah Desa yang telah

membentuk Organisasi Desa

Tangguh.

2. Jumlah aparat / perangkat

yang mengikuti Sosialisasi /

bintek kebencanaan .

3. Adanya regulasi

yang memadai

1. Jumlah Perda kebencanaan

yang

telah disusun

2. Jumlah renkon ( rencana

kontijensi ) yang telah disusun

2 Terpenuhinya

kebutuhan

dasar korban

bencana

1. Tersedianya

kebutuhan dasar

korban bencana

1. Prosentase kebutuhan air

2. Prosentase pemenuhan

kebutuhan sandang


pangan


kebutuhan penampungan /

hunian sementara

2. Tersedianya

pelayanan untuk

korban bencana


kebutuhan layanan kesehatan


kebutuhan layanan psikososial

3 Tertangani

keadaan

darurat secara

cepat dan tepat

Berkurangnya

resiko bencana

1. Prosentase penurunan korban

jiwa

2. Prosentase penurunan

kerugian harta benda dan

infrastruktur

4 Berfungsinya

kembali fasilitas

umum dan

infastruktur

yang rusak

akibat bencana

Rehabilitasi dan

rekonstruksi

fasilitas umum dan

infrastruktur yang

rusak akibat

bencana

1. Prosentase penanganan

rumah rusak akibat bencana

2. Prosentase perbaikan dan

pembangunan infrastruktur

yang rusak akibat bencana


16

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT DILINGKUNGAN BPBD

KABUPATEN LUMAJANG TAHIN 2015

I. KEPALA BADAN

Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah, mempunyai

tugas :

a. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana

daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan

tepat, efektif dan efisien;serta

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Berencana Daerah, mempuyai

fungsi :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat,

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang

undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;


17

d. Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanganan

bencana;

e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana;

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

kepada Bupati;

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati

sesuai tugas pokok dan fungsinya;

II. UNSUR PENGARAH

a. Unsur Pengarah mempunyai fungsi perumusan kebijakan

penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan,

saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam

penanggulangan bencana.

III. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disebut dengan Unsur Pelaksana adalah unit organisasi yang

melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang meliputi

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara

terintegrasi.


18

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yamg membantu

Kepala BPBD dalam menyelanggarakan tugas dan fungsi unit Unsur

Pelaksana serta menkalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

A. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja BPBD

untuk jangka menengah dan jangka panjang;

b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,

operasional dan strutural penanggulangan bencana di

Kabupaten Lumajang;

c. mengkoordinir bawahan dalam rangka penyusunan

perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana yang

menjadi tanggungjawab BPBD Kabupaten Lumajang;

d. menetapkan standar pelayanan dan kebutuhan minimal

penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang;

e. menetapkan prosedur kerja dan prosedur penanggulangan

bencana di Kabupaten Lumajang;

f. mengkoordinasikan dan menetapkan peta rawan bencana di

kabupaten Lumajang


19

g. mengkoordinasikan dan menetapkan besaran dan

penggunaan anggaran penanggulangan bencana di

Kabupaten Lumajang;

h. menetapkan dan mengatur pengelolaan dan penyediaan

sumber daya/logistik penanggulangan bencana;

i. mengusulkan status keadaan darurat bencana dan

komandan penanganan darurat bencana kepada Bupati

Lumajang melalui Kepala BPBD;

j. menetapkan dan mengendalikan sumber ancaman bahaya

bencana dan timbulnya bencana, kegiatan penanggulangan

bnecana bukan oleh BPBD, pembangunan dan tata ruang

serta pengumpulan dan penyaluran bantuan uang,

barangdan jasa untuk penanggulangan bencana di

Kabupaten Lumajang;

k. menetapkan dan mengatur pelaksanaan kerja sama,

pendidikan dan pelatihan serta gladi/simulasi dalam rangka

penanggulangan bencana;

l. membina bawahan untuk peningkatan kinerja, prestasi dan

karier dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

m. mengevaluasi dan melaporkan kinerja pelakssnssn

penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD;


20

n. melaksanakan perintah tugas lain dari kepala BPBD sesuai

fungsi, tugas dan wewenang serta ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dilingkup

Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja

sekretariat;

b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ke

dalam dan keluar guna menyusun program kerja BPBD

serta perumusan kebijakan BPBD dan penanggulangan

bencana;

c. membina dan mengatur penmyediaan dan layanan

administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga,

humas dan protokol :

d. membina dan mengevaluasi kinerja bawahan, kinerja

bidang dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi, dan

karier ;

e. memfasilitasi dan malayani pelaksanaan tugas dan

fungsi Unsur Penengah Penanggulangnan Bencana ;

f. mengatur dan mengendalikan penggunaan,

pemeliharaan, dan perawatan sarana prasarana

perkantoran dan operasional penanggulangan bencana;


21

g. mengatur pengelolaan data dan informasi kebencanaan

secara elektronik maupun administrasi ;

h. membina, mengatur dan mengendalikan administrasi

pengelolaan tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol ;

i. mengendalikan tata hubungan kerja di lingkup BPBD ;

j. melaksanakan pembinaan peraturan perundang-

undangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

k. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengaduan

masyarakat ;

l. mengesahkan surat-surat keluar sesuai kewenangan ;

m. mendisposisi surat-surat masuk sesuai kewenangan ;

n. melaksanakan kerjasama sesuai kewenangan ;

o. mengatur dan mengendalikan penerapan standar

pelayanan dan kebutuhan minimal serta prosedur kerja ;

p. mengevaluasi dan melaporkan sesuai kegiatan

Sekretariat BPBD kepada Kepala Pelaksana BPBD ;

q. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan Kepala

Pelaksana BPBD sesuai tugas pokok fungsi dan

ketentuan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ;

b. pembinaan dan pelayanan ;


22

c. fasilitasi .

1.1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas :

a. menyusun program kerja Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian untuk jangka pendek, menegah dan panjang ;

b. mengjatur pelaksanaan pengiriman, penerimaan dan

pendistribbusian tata naskah dinas serta pengelolaan

kepustakaan BPBD ;

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas

dan keprotokolan, perlengkapan serta penyimpanan dan

pemelliharaan ;

d. Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi urusan

umum dan kepegawaian ;

e. Melayani administrasi, akomodasi dan humas protokol kepada

Unsur Penngarah serta lingkup Unsur Pelaksana ;

f. Melaksanakan tata kelola kepegawaian lingkup Unsur

Penngarah dan lingkup Unsur Pelaksana ;

g. Melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja bawahan ;

h. Menyiapkan dan melayani kebutuhan rapat-rapat, administrasi

dan trasnportasi Unsur Pengarah dan Lingkup unsur

Pelaksana ;


23

i. Mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemelilharaan

pengamanan dan penggunaan barang-barang inventaris

sebagai aset BPBD ;

j. Menyusun prosedur kerja Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian ;

k. Melaksanakan pengelolaan sumnber data dan informasi

administrasi dan teknis operasional pelaksanaan

penanggulangan bencana ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

m. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaris ;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan ;

b. Pelaksanaan ;

c. Penyiapan dan pelaporan ;

d. Monitoring dan evaluasi ;

1.2. Kepala Sub. Bagian Keuangan

Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Sub. Bagian Keuangan untuk jangka

pendek, menengah dan panjang ;


24

b. Menyusun renncana operasional Sub. Bagian Keuangan

sebagai pedoman kerja sehari-hari ;

c. Menghimpun dan menyiapkan data keuangan sebagai bahan

penyusunan program ;

d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka tata kelola

keuangan program kerja pembangunan maupun rutin ;

e. Melaksanakan verifikasi administrasi dan pembukuan

anggaran ;

f. Memberikan pelayanan intern dilingkkup BPBD baik yang

bersifat administrasi maupun fisik uang ;

g. Meminta dan menghimpun data laporan penggunaan

keuangan guna bahan laporan ;

h. Menyusun prosedur kerja yang ada dalam lingkup Sub.

Bagian Keuangan ;

i. Membantu mengevaluasi penggunaan keuanngan ;

j. Menyimpan, merawat dan menyiapkan data-data/ dokumen

tenntang keuangan Pusat/Daerah ;

k. Memberikan saran dan pertimbangankepada Sekretaris ;

l. Melaporkan hasil kegiatan rutin kepada Sekretaris ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan ;


25

b. Pelaksanaan ;

c. Penyiapan dan pelaporan ;

d. Monitoring dan evaluasi.

2. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik :

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data-data lapangan yang terkait

erat dengan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik pada

sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana ;

b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang

Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ;

c. Mengumpulkan kebijakan teknis pengelolaan logistik tata

keloladan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan ;

d. Mengkoordinasikan kebijakan teknis tentang pengelolaan logistik

serta tata kelola penncegahan dan kesiapsiagaan ;

e. Menyusun pedoman dan standar kebutuhan, penyediaan,

pendistribusian dan pemanfaatan logistik pada sebelum, saat dan

sesudah bencana ;

f. Menyusun pedoman dan standar tata kelola pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana ;

g. Menyusun pedoman dan standar tata kelola invstigasi dalam

upaya mengurangi resiko bencana ;


26

h. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan logistik serta tata kelola

pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka koordinasi

sinkronisasi dan kerjasama kebencanaan ;

i. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam hal

penanggulangan bencana sesuai perintah dan ketentuan yang

berlaku ;

j. Melaksanakan penyediaan, penyiapan dan pendistribusian

logistik dalam rangka penanggulangan bencana ;

k. Melaksanakan pencegahan kesiapsiagaan sesuia pedoman dan

ketentuan yang berlaku ;

l. Memantau, mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan

pengelolaan logistik serta pelaksanaan investigasi, pencegahan

dan kesiapsiagaan ;

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Logistik serta

Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

n. Mengatur dan membina kinerja bawahan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas dan karier bawahan ;

o. Melaporkan dan memberikan bahan pertimbangan bidang

Penceghan, Kesiapsiagaan dan Logistik kepada kepala

Pelaksana BPBD ;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana BPBD.


27

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik fungsi :

a. Penyusuna rencana teknis ;

b. Perumusan kebijakan teknis ;

c. Koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kerjasama ;

d. Monitoring dan evaluasi.

II.I. Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai

tugas:

a. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait kegiatan

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan

dan Kesiapsiagaan bencana ;

d. Menyusun pedoman dan standar kerja pelaksanaan pencegahan

dan kesiapsiagaan bencana ;

e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

f. Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pencegahan

prabencana, pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan ;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan

prabencana, penguranngan resiko bencana dan kesiapsiagaan

prabencana, peringatan dini dan investigasi bencana ;


28

h. Mengarahkan kinerja bawahan serta meningkatkan karier dan

prestasi kerja bawahan ;

i. Menyiapakan dan melaksanakan monitoringdan evalukasi

kegiatan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

j. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana ;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik .

Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai

fungsi :

a. Pengumpulan dan anallisa data ;

b. Menyusun pedoman teknis ;

c. Penyiapan bahan kebijakan ;

d. Pelaksanaan dan pengendalian.

II.II. Sub. Bidang Logistik

Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai tugas :

a. Membuat analisa kebutuhan logistik dalam rangka

penanggulangan kebencanaan, sesuai tipe dan jenis bencana

serta ketentuan yang berlaku ;

b. Menyiapkan hasil analisa kebutuhan logistik dalam rangka

penyusunan kebijakan teknis ;


29

c. Membuat konsep kebijakan teknis yang berupa pedoman dan

standar pengelolaan logistik ;

d. Menyusun renncana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang

Logistik sebagai pedoman kerja ;

e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama

dalam hal dukunngan logistik ;

f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidanng

dukungan logistik ;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi di bidang Logistik ;

h. Menyiapkan dan menngatur pendistribusian logistik ;

i. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bawahan serta

pembinaan prestasi kinerja bawahan ;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bidang

Logistik ;

k. Mengarahkan pelaksanaan tuga-tugas bawahan serta membina

prestasi kinerja bawahan ;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bidang

Logistik ;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepda Kepala Bidang

Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik


30

Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan analisa data ;

b. Menyusun pedoman teknis ;

c. Penyiapan bahan kebijakan ;


III. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi

Kepala Sub. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi

mempunyai tugas :

a. Menganalisa data kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi unntuk

mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan kegiatan dan

program kerja ;

b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Bidang

Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi ;

c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana,

pada saat pasca bencana penanganan pengungsi pada saat

tanggap darurat serta rekontruksi sarana prasarana, kehidupan

sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

d. Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

kedaruratan , rehabillitasi dan rekontruksi, baik ke dalam maupun

ke luar dengan instansi terkait ;

e. Menyimpan pedoman dan standar operasional di bidang

Kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi ;


31

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kedaruratan,

rehabilitasi dan rekontruksi ;

g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di

bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana,

penanganan pengungnsi, pelaksanaan rekontruksi sarana

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

h. Mengarahkan dan membina dalam rangka peningkatan karir dan

kinerja di bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi ;

i. Mengatur pelaksanaan tugas teknis bawahan dalam rangka

terwujudnya target kinerja pelaksanaan kedaruratan, rehabilitasi,

dan rekontruksi ;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap

darurat, rehabilitasi dan rekontruksi ;

k. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas tanggap darurat,

rehabilitasi dan rekontruksi kepada Kepala Pelaksana BPBD ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana BPBD.

Kepala Sub. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi

mempunyai fungsi :

a. Menyusun program, kegiatan dan standar kerja ;

b. Perumusan kebijakan teknis ;

c. Koordinasi , sinkronisasi dan kerja sama ;


32

d. Pelaksanaan teknis ;

e. Pengendalian.

III.I Kepala Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap

darurat;

b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja

Sub. Bidang Kedaruratan ;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di

bidang penanggulangan bencana dan penanganan bencana ;

e. Membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi ;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

penanggulangan bencana dan penanganan pengungnsi pada

saat tanggap darurat ;

h. Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi pada saat tangap darurat ;

i. Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas

dalam rangka peningkatan karir dan kinerja kedaruratan ;


33

j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan malalui

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat ;

k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang kedaruratan kepada

Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan rekontruksi ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Kepala Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan data ;

b. Penyiapan bahan kebijakan ;

c. Menyusun pedoman teknis ;


III.II. Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai

tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data rehabilitasi pasca

bancana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial

masyarakat dan pelayanan publik ;

b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja

Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana,

kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;


34

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di

bidang rehabillitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

e. Membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar di bidang

rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana,

kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang rehabilitasi pasca

bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial


g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

rehabilitasi dan rekontruksi ;

h. Menyiapkan bahan sosiallisasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekontruksi ;

i. Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas

dalam rangka peningkatan karir dan kinerja rehabilitasi dan

rekontruksi ;

j. Melaksanakan pengendaliandan pengawasan melalui

monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi pasca

bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial


k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Rehabilitasi dan

Rekontruksi ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;


35

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi mempunyai

fungsi :

a. Pengumpulan data ;

b. Penyiapan bahan kebijakan ;

c. Menyusun pedoman teknis ;



36

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ada 1

program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran

adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah

ini

Program Utama dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2015

No. PROGRAM KEGIATAN

1. Pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

1. Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

2. Pengadaan logistik dan obat-

obatan bagi korban bencana

alam

3. Pembinaan Desa Tangguh

4. Penanganan Kedaruratan

Bencana Alam

5. Latihan terpadu

penanggulangan bencana

alam

6. Operasional Tim SAR

7. Operasional Tim Reaksi

Cepat


37

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN

LUMAJANG TAHUN 2015

No SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana

1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan .

2100 orang

2. Jumlah aparat / perangkat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan .

550 orang

2. Meningkatnya jumlah Desa tangguh .

Jumlah Desa yang telah membentuk Organisasi Desa Tangguh .

11 Desa

3. Adanya regulasi yang memadai

1. Jumlah Perda kebencanaan yang telah disusun

2 Buah

2. Jumlah renkon ( rencana kontijensi ) yang telah disusun

5 buah

4 Tersedianya kebutuhan dasar korban bencana

1. Prosentase pemenuhan kebutuhan air

75%

2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sandang

75%

3. Prosentase pemenuhan kebutuhan pangan

75%

4. Prosentase pemenuhan kebutuhan penampungan / hunian sementara

75%

5 Tersedianya pelayan untuk korban bencana

1. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan

75%

2. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan psikososial

75%

6 Berkurangnya resiko bencana

1. Prosentase penunuran korban jiwa

100%

2. Prosentase penururnan kerugian harta benda dan infrastruktur

7 Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencan

1. Prosentase penangan rumah rusak akibat bencana

100%

2. Prosentase perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana

75%


38

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang

telah ditetapkan, sebesar Rp. 4.631.001.087,00 yaitu untuk Belanja

Langsung sebesar Rp.3.567.460.000,00 dan untuk Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 1.063.541.087,00.

Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja

Tahun 2015.


39

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam

menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana

DaerahKabupaten Lumajang

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan,

peningkatan dan perluasan dari Pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya dan

mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

DaerahKabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas

dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh

anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan

berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana

Kinerja Tahun 2015 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin

Lumajang, 2 Januari 2015


KABUPATEN LUMAJANG

ttd

RIBOWO, S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 19560520 198003 1 018

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ( RENJA ) - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BPBD.pdf · Kinerja Tahun 2015 untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten

Documents