RENCANA KINERJA TAHUN 2015 - · Prioritas program/kegiatan yang terjabar di dalam Renja tahun 2015 merupakan wujud Satpol PP-WH Aceh dalam memberi dukungannya untuk mencapai visi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Jln. Tgk. H.M. Daud Beureuh No. 129 Telp. 0651-28854 Fax. 0651-23772

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta salawat dan salam kepada Rasulullah,

keluarga, para shahabat dan pengikutnya. Berkat Rahmat Allah SWT, penyusunan

RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015 telah

selesai dilaksanakan. RENJA ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan

nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja tahun 2015 menggambarkan perencanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu (1 tahun), sesuai dengan kebutuhan pada tahun

berjalan dengan memperlihatkan konsistensi antara rumusan rencana program/kegiatan,

anggaran, sumber daya strategis, serta sarana dan prasarana.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015.

Banda Aceh, 19 Maret 2014

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19620910 199102 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA merupakan wujud pelaksanaan

amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja merupakan rumusan perencanaan program/kegiatan tahunan yang

memuat rencana program termasuk didalamnya gambaran tentang isu dan permasalahan

mendesak yang menuntut segera penyelesaiannya. Renja ini diharapkan dapat memberi

gambaran rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan

kebutuhan kekinian dan memperlihatkan konsistensi antara rumusan perencanaan

kegiatan, pengganggaran, sumber daya dan pelaksanaannya.

Prioritas program/kegiatan yang terjabar di dalam Renja tahun 2015

merupakan wujud Satpol PP-WH Aceh dalam memberi dukungannya untuk mencapai

visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) tahun

2015 dijadikan pedoman dan acuan agar perencanaan sesuai dengan sumber daya

strategis dengan penganggaran yang realistis, dimana perumusannya dilakukan pada

tahap awal sebelum penganggaran dimulai.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Aceh ini didasari oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain

adalah:

1. Undang- Undang nomor 2 tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Daerah

Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang- Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

tanggal 1 Agustus 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan

Mahkamah Syariyah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka menengah Nasional 2010-2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005;

9. Tindak lanjut penandatanganan kesepahaman antara Pemerintah Indonesia

dan Gerakan Aceh Merdeka dan perubahan Kebijakan Otonomi Daerah

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2001;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di

Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Peradilan Syariat Islam;


Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;


Minuman Khamar dan sejenisnya;


Maisir (perjudian);


Khalwat (Mesum);

16. Qanun Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 dan 5

Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

17. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

18. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA tahun 2012-2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai Sebagai dokumen

perencanaan satu tahun; sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan

fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; dan sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja tahun 2015 adalah:

1. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PAS) Tahun 2015;

2. Untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, target kinerja dan merumuskan

pagu anggaran untuk satu tahun kedepan;

3. Untuk menyajikan indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh satu

tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Tahun 2014 dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul HIsbah Aceh

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Aceh

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

WILAYATUL HISBAH TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Tahun 2013 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Aceh.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Aceh Tahun 2013 ditujukan untuk mengindentifikasi sejauhmana kemampuan

instansi/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengindentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPA, serta hambatan

dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan pada pelaksanaan renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan

perkiraan pelaksanaan DPA-SKPA tahun berjalan yang belum/baru disahkan. Adapun

tela’ah hasil evaluasi Renja tahun 2013 sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan adalah kegiatan monitoring kegiatan kinerja PPNS se-

kabupaten/kota dan Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se-

kabupaten/kota;

b. Realisasi program/kinerja yang memenuhi target kinerja yang direncanakan

adalah kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/POLRI

dan kejaksaan, Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah,

Pelaksanaan Hari jadi kelembagaan/organisasi, Koordinasi pelaksanaan kegiatan

Pol PP se-kabupaten/kota. Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah;

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja antara lain

dikarenakan kurangnya tenaga PPNS di kabupaten/kota dan alokasi anggaran

yang belum maksimal

Rincian Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan

Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh s/d Tahun

2013 ( tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Aceh

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Tahun 2013 bertujuan untuk menganalisis dan mengindentifikasi program dan kegiatan yang

belum terealisasi atau belum terlaksana 100%, yang selanjutnya program/kegiatan tersebut

dapat diusulkan kembali pada penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa diantara program/kegiatan yang belum

terealisasi adalah kegiatan monitoring kegiatan kinerja PPNS se kabupaten/kota dan kegiatan

Koordinasi pelestarian dan pelaksaksanaan PPNS se-kabupaten/kota. Ketidakberhasilan

kegiatan tersebut disebabkan terbatasnya jumlah tenaga PPNS di kabupaten/kota dan dukungan

anggaran yang belum maksimal.

Penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

tergambar secara rinci pada table 2.2.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SATPOL PP DAN WH S.D TAHUN 2014

PROVINSI ACEH

Nama SKPA :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Kod

e

Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program

Capaian Program

Kinerja Hasil Program Tahun Lalu (n-2) Dan Kegiatan SKPD s/d Tahun Berjalan

Program/Kegiatan (Outcomes)/

(Renstra SKPD)

Dan Keluaran Kegiatan Target Renja

Realisasi Renja

Tingkat Realisasi (Renja SKPD

Realisasi Capaian Program

Tingkat Capaian

Kegiatan (Output) Tahun 2014 s/d Tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) Tahun 2014

Dan Kegiatan s/d Tahun

Realisasi Target

2012 2013 2013 Berjalan 2014 Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4)

Urusan wajib Bidang Urusan

Pemerintahan dan Prioritas

1 19

02

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1 19

02

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat

100% 90% _ _ _ _ 90% 1%

1 19

02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan air

Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk

74% 90% 48;12;12

(struk/bulan)

77% 77% 48;12;12 (struk/bulan) 267 4%

listrik yang dibayar

1 19

02

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK yang dibeli

99% 90% 1 paket 97% 97% 120 item 284 3%

1

19

02

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan

91% _ _ _ _ _

1 19

02

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah item-item alat listrik yang di beli

99% 80% 813 buah 91% 91% 593 item 271 3%

1 19

02

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

96% 100% 90% 90% 1;50;205;1;1;1;4;8;9;5;224;1;12;1

20;1 280 3%

1

19

02

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah frekwensi pembayaran surat khabar dan majalah

79% _ _ _ _ 3240 eks _

1 19

02

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah

99% 100% 53;26 74% 74% 43;19 274 3%

1

19

02

01

22

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran

93% 60% 81% 81% 1;7; 9;11; 3200 ; 1; 1; 30; 1; 304;1767;6600

181 2%

1

19

02

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

19

02

02

03

Pembangunan Gedung Kantor jumlah kegiatan pembangunan kantor

73% 100% 2 paket 97% 97% 4 keg 297 4%

1 19

02

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah mobil dan jumlah sepeda motor yang dibeli

99% 4;4 _ _ 100% _

1

19

02

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah item gedung yang dirawat

91% 100% 4 gedung 96% 96% 4 gedung 296 3%

1 19

02

02

24

Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli

95% 80% 12;2750;62 82% 82% 12;2750;62 262 3%

1 19

02

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop

99% 70%

120 kali;27kali;3

0 kali;18 unit

53% 53% 120 kali;27kali;30 kali;18 unit 223 2%

1 19

02

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

1

19

02

03

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian yang dibeli

92% 100% 393 pasang 91% 91% 1360 pasang 291 3%

1

19

02

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1

19

02

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah peserta yang mengikuti diklat

85% 85% 15 orang 93% 93% 19 orang 278 3%

1

19

02

05

02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

91% _ 46 orang _ _ 30 orang _

1 19

02

05

04

Pembinaan mental fisik aparatur

jumlah personil yang mengikuti pelatihan dasar; jumlah publikasi media ; jumlah pelaksanaan senam per bulan dalam setahun; jumlah tenaga ahli/instruktur yang dibayarkan honorarium; jumlah personil yang diperiksa narkoba

93% 99% 100;300;2;2 90% 90% 100;1000;400;6 289 3%

1

19

02

05

07

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

1 paket keg 97% 90% 88 kali; 13

orang 98% 98% 1 paket keg 281 3%

1 19

02

16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik

_ _ 39% 39% 10 keg 139 1%

1 19

02

16

02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

jumlah yang mengikuti pelatihan teknik pencegahan kejahatan

100% _ 46 orang 50 orang

1 19

02

16

03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

jumlah personil Satpol PP dan WH yang mengikuti pelatihan

100% 98% 48 orang 30 orang

1 19

02

16

04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

jumlah personil yang mengikuti pelatihan siskamswakarsa

100% _ 46 orang _ _

1 19

02

16

06

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

100% 98% 46 orang _

1

19

02

16

07

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini


100% _ 50 orang 35 orang

1 19

02

16

08

Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi

49% 93% 23 kab/kota 7 kab/kota

1

19

02

16

09

Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi

Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT

_ 95% 1 keg

1 19

02

16

10

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota

Jumlah peserta Rakor

100% 98% 12 kali 5 kali

1 19

02

16

11

Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota

Jumlahmonitoring, evaluasi kinerja PPNS se-kab/kota

100% 90% 23 kab/kota 48;30

1 19

02

16

12

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah

Jumlah operasi gabungan, jumlah operasi jumat, jumlah operasi persimpangan jalan

100% 100% 50; 30; 66

kali 48;30

1 19

02

16

13

Koordinasi pelestariaan dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota

100% 100% 12 kab/kota 6 kasus

1 19

02

16

15

Sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah serta ulama se- kab/kota dalam wilayah aceh

jumlah informasi yang dipublish; jumlah peserta pelatihan WEB

50% _ 50; 35 35 orang

1 19

02

16

16

Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat Islam Bagi aparatur

Jumlah personil yang mengikuti diklat

100% _ 64 orang _

1

19

02

16

19

Peningkatan kapasitas Polisi PP Jumlah personil yang mengikuti diklat

100% _ 39 orang

1 19

02

16

20

Peningkatan kapasitas PPNS Jumlah personil yang mengikuti PPNS

100% _ 16 orang

1 19

02

16

21

Pengawasan pelaksanaan Perda,Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum

Jumlah tenaga kontrak yang tersedia; jumlah patroli wilayah perbatasan; Jumlah razia PNS dan razia siswa; Jumlah pam unjuk rasa; Jumlah Pam pejabat; jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub; Jumlah pengawasan personil; Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama; Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

72% _

1000; 15;40; 20;

20;8;96;10;10

1

19

02

16

22

Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun

90% _ 8 kali 8 kali

1 19

02

19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis sengketa

_ _ 22% 20% 20% 3 keg 1%

1

19

02

19

02

Sosialisasi Peran Pol PP dan WH dengan Pengusaha

Jumlah Pengusaha yang mengikuti pertemuan

_ 40 orang 30 orang

1 19

02

19

03

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan

Syariat Islam

Jumlah ulama yang mengikuti Pertemuan

_ 31 orang 35 orang

1

19

02

19

04

Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syariat Islam

Jumlah Peserta yang mengikuti rapat

_ 30 orang 30 orang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH

Pembina Tk. I

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN


No Indikator SPM/Standar IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1. Persentase keterlaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

95% 95% 95% 95% 88% 91% 85% 88%

capaian kinerja diperkirakan meningkat 0-3% dari tahun sebelumnya

2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

75% 75% 75% 75% 82% 91% 85% 88%


3. Persentase peningkatan disiplin aparatur

90% 90% 90% 90% 91% 99% 95% 97%


4. Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH

59% 68% 72% 76% 59% 72% 83% 77%

capaian kinerja diperkirakan meningkat 5% dari tahun sebelumnya

5.


38% 32% 28% 24% 38% 35% 37% 36%


6. Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis sengketa

Belum dapat diukur

29% 36% 43% Belum dapat diukur

27% 24% 25%


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program/kegiatan,

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPA di masa mendatang. Kondisi tersebut

menjadi penting diantisipasi untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang

muncul bagi pelayanan kinerja SKPA. Di samping itu mengabaikan isu-isu strategis

dapat menghilangkan peluang peningkatan layanan kepada masyarakat dalam

jangka panjang.

Identifikasi isu-isu strategis SKPA merupakan hasil analisis internal dan

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA di

masa satu tahun mendatang. Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

N

o

Isu Strategis

Dinamika

Internasional

Dinamika

Nasional

Dinamika Regional/Lokal Lain-

lain 1 2 3 4 5

1

Pelanggaran

HAM oleh Pol

PP dan WH

1. Membubarkan

Satpol PP-WH

2. Munculnya

organisasi

masyarakat

yang kontra

terhadap

pelaksanaan

syariat Islam di

Aceh

1. Isu perdamaian sesuai

dengan MOU Helsinki;

2. Qanun hukum jinayah

belum disosialisasikan;

3. Opini yang berkembang

dalam masyarakat sipil

Aceh bahwa syariat Islam

penghambat HAM;

4. Penegakan syariat Islam

dianggap belum

memenuhi rasa keadilan.

2. Desakan

Peningkatan

kesejahteraan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

1. Menjamurnya

pedagang kaki

lima;

2. Kurang sadar

pajak.

1. Pendidikan/ketrampilan;

2. Pemetaan pasar belum

terkoordinir dengan

baik;

3. Syariat Islam diekspos

sebagai penghambat

investasi daerah;

4. Peningkatan PAD

melalui sektor pajak

belum maksimal.

3. Terbentuk

stigma

negative

terhadap

Agama Islam

1. Terorisme dan

kelompok garis

keras;

1. Isu pemurtadan dan

aliran sesat

4. Kurangnya

kepeduliaan

terhadap

kelompok

rentan

1. Tuna wisma,

pengangguran,

anak-anak

terlantar;

2. Tuna susila

dan seks

bebas;

1. Menjamurnya

tunawisma dan anak

jalanan;

2. Menjamurnya kelompok

punker dan pergaulan

bebas;

3. Penyalahgunaan obat-

obat terlarang/narkoba;

5.

Kehidupan

demokrasi

meningkat

1. Kebebasan

berpendapat

meningkat

1. Maraknya demokrasi

6. Kemajuan

Informasi dan

teknologi tidak

dapat

dibendung

1. Penyalahgunaa

n teknologi

informasi.

1. Peran pendidikan agama

dimaksimalkan;

2. Maraknya situs-situs

porno dikalangan

pelajar;

3. Akselerasi informasi

yang tersebar berdampak

meningkatnya daya kritis

masyarakat Aceh.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Aceh yang terjabar di dalam rancangan awal RKPA adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

meliputi kegiatan:

a. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja;

b. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan

kejahatan;

c. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan

TNI POLRI dan Kejaksaan;

d. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah;

e. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah;

f. Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi dan cegah dini;

g. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan keamanan Pemilu;

h. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP;

i. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota;

j. Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi;

k. Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota;

l. Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kabupatenkota;

m. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH);

n. Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se-kabupaten/kota;

o. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

serta Ulama se-kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;

p. Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat islam bagi aparatur.

q. Peningkatan kapasitas Pol PP;

r. Peningkatan Kapasitas PPNS;

s. Pengawasan pelaksanaan Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub tentang

trantibum;

t. Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan:

a. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun dan kelembagaan

perangkat daerah dan lembaga khusus;

b. Fasilitasi penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP);

c. Pendidikan dan Pelatihan PPNS;

d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

e. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan;

f. Pembinaan mental dan fisik aparatur;

g. Rapat koordinasi teknis;

h. Pendidikan dan pelatihan teknis;

i. Bimbingan teknis pemantapan tupoksi bagi aparatur kabupaten/kota

3. Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala

Daerah, meliputi kegiatan:

a. Koordinasi kerja sama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan

kepala daerah;

b. Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala

daerah;

c. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;

d. Inspeksi dan investasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;

e. Fasilitasi pemeriksaan dan penindakan kasus pelanggaran qanun dan

kebijakan kepala daerah.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

a. Sosialisasi peran Pol PP-WH dengan Pengusaha;

b. Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam pelaksanaan syariat Islam

di Aceh;

c. Rapat koordinasi dalam rangka pengawasan qanun syariat Islam.

Identifikasi kebutuhan Program dan kegiatan pada tahun 2015 dan perbandingan

dengan rancangan program awal RKPA, indicator kinerja dan target capainnya

tergambar secara jelas pada table 2.4.

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH


No Rancangan Awal RKPA

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana Penting

(Rp.000)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banda Aceh Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat

350 lbr ; 1380 bh 14 tetap Banda Aceh Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat

350 lbr ; 1380 bh

14

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan air

Banda Aceh Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk listrik yang dibayar

48;12;12 (struk/bulan)

278 tetap Banda Aceh

Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk listrik yang dibayar

48;12;12 (struk/bulan)

278

Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda Aceh Jumlah item ATK yang dibeli 106 item 198 tetap Banda Aceh Jumlah item ATK yang dibeli 106 item 198

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Banda Aceh Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan

706;209.400 (eks/lbr) 51 tetap Banda Aceh Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan

706;209.400 (eks/lbr)

51

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Banda Aceh Jumlah item-item alat listrik yang di beli 801 26 tetap Banda Aceh Jumlah item-item alat listrik yang di beli

801 26

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Banda Aceh

Jumlah dokumen pengadaan; jumlah alat pendingin; jumlah mesin slip jari dan fringer print; jumlah komputer/pc; jumlah printer; jumlah UPS;jumlah mobeulair, jumlah alat-alat studio; jumlah alat komunikasi.

1;9;7;15;3;1;91;3;1 900 tetap dan

peningkatan anggaran

Banda Aceh

Jumlah dokumen pengadaan; jumlah alat pendingin; jumlah mesin slip jari dan fringer print; jumlah komputer/pc; jumlah printer; jumlah UPS;jumlah mobeulair, jumlah alat-alat studio; jumlah alat komunikasi.

1;9;7;15;3;1;91;3;1

900

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3240 eks 45 tetap Banda Aceh jumlah frekwensi pembayaran surat khabar dan majalah

3240 eks 14

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Banda Aceh Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah

40;19 400 tetap Banda Aceh Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah

40;19 278

10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Banda Aceh

Jumlah honorarium tim pengadaan barang dan jasa; jumlah honorarium pelaksanan kegiatan;jumlah honorarium tim SOP dan ABK; jumlah jam lembur yang dibayarkan; jumlah dekorasi mobil hias; jumlah iuran HT; jumlah publikasi; jumlah pembayaran cleaning service; jumlah pembayaran retribusi sampah; jumlah makan minum tamu; jumlah honorarium staf ahli.

8; 5; 8;20;2660 ; 1; 1; 42; 1; 660;20


Jumlah honorarium tim pengadaan barang dan jasa; jumlah honorarium pelaksanan kegiatan; jumlah jam lembur yang dibayarkan; jumlah dekorasi mobil hias; jumlah iuran HT; jumlah publikasi; jumlah pembayaran cleaning service; jumlah pembayaran retribusi sampah; jumlah makan minum tamu; jumlah kursus, pelatihan dan sosialisasi.

8; 5; 8;20;2660 ; 1; 1; 42; 1;

660;20 660

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Banda Aceh Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

51

Pembangunan Gedung Kantor Banda Aceh jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor

4 kegiatan 500 tetap Banda Aceh jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor

4 kegiatan 500

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Banda Aceh jumlah mobil dan jumlah sepeda motor yang dibeli

4;4 600 tetap Banda Aceh jumlah mobil dan jumlah sepeda motor yang dibeli

4;4 600

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah item gedung yang dirawat 4 gedung 600 tetap Banda Aceh jumlah item gedung yang dirawat

4 gedung 600

Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Banda Aceh

jumlah servis mobil, jumlah mobil yang mendapat minyak/gas dan pelumas;jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak

14;13;18 700 tetap Banda Aceh jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli

14;13;18 700

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Banda Aceh jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop

141 kali;54 kali;51 kali;36 kali



141 kali;54 kali;51 kali;36

kali 130

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Banda Aceh Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

kab/kota jumlah pakaian yang dibeli 1000 pasang 1200 tetap Banda Aceh jumlah pakaian yang dibeli 1000 pasang 1200

4


Penyusunan dan penyempurnan rancangan qanun kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus

Banda Aceh

Jumlah regulasi yang tersedia tentang organisasi tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah (UUPA pasal 244 ayat (3))

1 qanun 200

Penyusunan dan penyempurnan rancangan qanun kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus

Banda Aceh

Jumlah regulasi yang tersedia tentang organisasi tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah (UUPA pasal 244 ayat (3))

1 qanun 200

-fasilitasi penyusunan standar operasional dan Prosedur (SOP)

Banda Aceh

Jumlah jenis SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun SOP pengamanan demonstrasi, SOP pengamanan huru hara, SOP penyelidikan, SOP penyidikan, SOP patroli, SOP penyebaran informasi, SOP Investigasi dan SOP Penahanan, SOP kerjasama dengan instansi terkait, dan SOP Daerah Perbatasan

3 dokumen 150

-fasilitasi penyusunan standar operasional dan Prosedur (SOP)

Banda Aceh

Jumlah jenis SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun SOP pengamanan demonstrasi, SOP pengamanan huru hara, SOP penyelidikan, SOP penyidikan, SOP patroli, SOP penyebaran informasi, SOP Investigasi dan SOP Penahanan, SOP kerjasama dengan instansi terkait, dan

3 dokumen 150

SOP Daerah Perbatasan

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Banda Aceh Jumlah personil yang mengikuti Diklat PPNS dan diksar Satpol PP-WH

27 orang dan 50 orang

1192 _ _ _ _ _

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Banda Aceh frekwensi penyebaran informasi melalui media cetak dan elektornik

70 frekwensi 271

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Banda Aceh frekwensi penyebaran informasi melalui media cetak dan elektornik

70 frekwensi 347 Prioritas

Bimbingan Teknis Implementasi Peundang-undangan

Banda Aceh Jumlah personil yang mengikuti Bimtek Implementasi qanun, Bimtek Restorative Justice dan HAM

48 orang 228 _ _ _ _ _

Pembinaan mental dan fisik aparatur Banda Aceh Jumlah Personil yang mengikuti latihan bela diri, latihan PBB, latihan psikologi kriminal bagi PPNS

400 orang 401 _ _ _ _ _

Rapat Koordinasi Teknis Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah (Rakor kegiatan kinerja PPNS, Rakor kegiatan Satpol PP, Penguatan Pemahaman tehnik penggeledahan dan penyitaan bagi PPNS), Rakor sosialisasi keberadaan Satpol PP dan WH serta Ulama, Rakor Wilayatul Hisbah, Rakor Kehumasan Satpol PP-WH

5 kegiatan 1100 _ _ _ _ _

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Banda Aceh

jumlah personil yang mengikuti diklat teknis pengamanan unjuk rasa, huru hara, sigap kebencanaan, Diklat Teknis PPNS, Diklat teknis kehumasan, Diklat teknis Penegakan Syariat Islam

200 orang 495 _ _ _ _ _

Bimbingan teknis pemantapan tupoksi bagi aparatur kabupaten kota

Banda Aceh jumlah personil yang mengikuti bimtek pemantapan tupoksi

46 orang 220 _ _ _ _ _

5 Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah

Koordinasi kerjasama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah

4 kegiatan 80

Koordinasi kerjasama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah

4 kegiatan 80 _

Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

Tersedianya dokumen tentang statistik dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah yang berbasis web

1 dokumen 100

Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

Tersedianya dokumen tentang statistik dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah yang berbasis web

1 dokumen 100 Prioritas

Evaluasi dan Pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh jumlah informasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

1 dokumen 80

Evaluasi dan Pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh Evaluasi dan Pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

jumlah informasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

1 dokumen

Inspeksi dan investigasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

adanya Inpeksi dan invetigasi serta jumlah laporan tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah oleh badan usaha/perorangan

50 laporan 400

Inspeksi dan investigasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

adanya Inpeksi dan invetigasi serta jumlah laporan tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah oleh badan usaha/perorangan

50 laporan 400 Prioritas

Fasilitasi Pemeriksaan dan Penindakan kasus Pelanggaran Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah

Banda Aceh jumlah kasus yang diselesaikan, 50 kegiatan 120

Fasilitasi Pemeriksaan dan Penindakan kasus Pelanggaran Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah

Banda Aceh jumlah kasus yang diselesaikan, 50 kegiatan 120 Prioritas

6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat serta indeks penurunan tindak kriminal


Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat serta indeks penurunan tindak kriminal


Banda Aceh

- jumlah pertemuan kerja sama antara aparatur keamanan - Jumlah kasus yang dikoordinasi dengan aparat penegak hukum

1 kegiatan 134


Banda Aceh

- jumlah pertemuan kerja sama antara aparatur keamanan - Jumlah kasus yang dikoordinasi dengan aparat penegak hukum

1 kegiatan 134


Banda Aceh

- jumlah kab/kota yang terfasilitasi kerja sama dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan - Jumlah pertemuan dengan aparat hukum

1 kegiatan 248


Banda Aceh

- jumlah kab/kota yang terfasilitasi kerja sama dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan - Jumlah pertemuan dengan aparat hukum

1 kegiatan 248 Prioritas


Banda Aceh jumlah aparat yang mampu melaksanakan siskawakarsa

1 kegiatan 238


Banda Aceh jumlah aparat yang mampu melaksanakan siskawakarsa



kab/kota jumlah kab/kota yang dilakukan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum

1 kegiatan 272


kab/kota

jumlah kab/kota yang dilakukan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum



Banda Aceh jumlah kegiatan pembekalan teknis PULBAKET

1 kegiatan 150


Banda Aceh jumlah kegiatan pembekalan teknis PULBAKET


Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan keamanan PEMILU

Banda Aceh jumlah penyelenggaraan keamanan PEMILU

1 kegiatan

Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan keamanan PEMILU

jumlah penyelenggaraan keamanan PEMILU

1 kegiatan

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

Banda Aceh jumlah kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

1 kegiatan 187

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

Banda Aceh jumlah kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP


Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota

kab/kota Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi

1 kegiatan 280

Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota

kab/kota Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi

1 kegiatan 280

Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota

kab/kota jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi

1 kegiatan 200

Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota

kab/kota jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi



kab/kota jumlah peserta sosialisasi satpol PP dan WH serta ulama se-kab/kota dalam wilayah aceh

1 kegiatan 581


kab/kota

jumlah peserta sosialisasi satpol PP dan WH serta ulama se-kab/kota dalam wilayah aceh


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kab/kota - Jumlah laporan - Jumlah kasus yang dilakukan koordinasi dengan kab/kota

1 kegiatan 210 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kab/kota - Jumlah laporan - Jumlah kasus yang dilakukan koordinasi dengan kab/kota

1 kegiatan 210

Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kab/kota

kab/kota Jumlah laporan, monitoring dan evaluasi kinerja PPNS kab/kota

1 kegiatan 169 Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-

kab/kota Jumlah laporan, monitoring dan evaluasi kinerja PPNS kab/kota


kab/kota

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

Banda Aceh - Jumlah operasi gabungan dan Jumlah operasi jumat

1 kegiatan 832

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

Banda Aceh - Jumlah operasi gabungan dan Jumlah operasi jumat


Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

Banda Aceh - jumlah peserta yang mengikuti rakor 45 orang 319

Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

Banda Aceh - jumlah peserta yang mengikuti rakor

45 orang 319 Prioritas

Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun Kelembagaan/organisasi

Banda Aceh Jumlah HUT yang terlaksana 1 kegiatan 427

Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun Kelembagaan/organisasi

Banda Aceh Jumlah HUT yang terlaksana 1 kegiatan 427 Prioritas


Banda Aceh

- Jumlah razia PNS dan razia siswa - Jumlah pam unjuk rasa - Jumlah Pam pejabat - Jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub - Jumlah pengawasan personil - Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama - Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

1 kegiatan 20270


Banda Aceh

- Jumlah razia PNS dan razia siswa - Jumlah pam unjuk rasa - Jumlah Pam pejabat - Jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub - Jumlah pengawasan personil - Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama - Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional


Peningkatan kapasitas Pol PP Banda Aceh - Jumlah personil yang mengikuti diklat dasar

1 kegiatan Peningkatan kapasitas Pol PP

Banda Aceh - Jumlah personil yang mengikuti diklat dasar

1 kegiatan Prioritas

Peningkatan kapasitas PPNS Banda Aceh - Jumlah PPNS yang mengikuti diklat 1 kegiatan 337 Peningkatan kapasitas PPNS

Banda Aceh - Jumlah PPNS yang mengikuti diklat


Peningkatan pendidikan dan pelatihan Syariat Islam bagi aparatur


1 kegiatan 200

Peningkatan pendidikan dan pelatihan Syariat Islam



bagi aparatur

Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun

Banda Aceh - Jumlah eksekusi terhadap pelanggar qanun

1 kegiatan 129

Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun

Banda Aceh - Jumlah eksekusi terhadap pelanggar qanun


6 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah organisasi/perkumpulan masyarakat yang terbentuk untuk mendukung ketertiban dan keamanan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah organisasi/perkumpulan masyarakat yang terbentuk untuk mendukung ketertiban dan keamanan


Banda Aceh - Jumlah pertemuan dengan pengusaha 1 kegiatan 124


Banda Aceh - Jumlah pertemuan dengan pengusaha


Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh

Banda Aceh - Jumlah pertemuan dengan ulama 1 kegiatan 104

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh

Banda Aceh - Jumlah pertemuan dengan ulama


Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh - Jumlah peserta yang mengikuti rapat 1 kegiatan 173

Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh - Jumlah peserta yang mengikuti rapat


2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Meninjau dari persoalan-persoalan yang kompleks yang terjadi di dalam

masyarakat Aceh akhir-akhir ini, berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, penegakan Perda (qanun), peraturan Gubernur dan keputusan

gubernur serta penegakan Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Aceh perlu melakukan pengkajian terhadap harapan-harapan dan aspirasi

masyarakat terhadap peningkatan tugas, dan fungsi lembaga ini. Yang selanjutnya

aspirasi-aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan sebagai usulan program dan

kegiatan SKPA di masa mendatang.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai

instansi Pemerintah di tingkat provinsi, sudah barang tentu memiliki cakupan yang luas,

yang artinya pemangku kepentingan terkait pelayanan lembaga ini meliputi skala yang

besar dan luas pula, termasuk di dalamnya SKPD kabupaten/kota, lembaga masyarakat,

lembaga pendidikan, lembaga hukum, aparat keamanan, dan seterusnya.

Dalam kurun waktu lima tahun lembaga ini terbentuk menjadi SKPA, telah

melakukan berbagai program dan kegiatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Program dan kegiatan tersebut bertujuan antara lain dalam rangka koordinasi dan

menyaring berbagai aspirasi serta harapan-harapan masyarakat untuk memperbaiki

kondisi Aceh yang lebih baik berkaitan dengan system ketentraman dan ketertiban serta

penegakan Syariat Islam.

Rincian program/kegiatan yang telah direkomendasikan oleh pemangku

kepentingan/masyarakat terjabar di dalam table 2.5.

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2013 PROVINSI ACEH


No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase penurunan pelanggaran trantibum dan qanun syariat Islam

a. Monitoring dan pendataan daerah gangguan trantibum kab/kota Jumlah kab/kota yang terdeteksi gangguan trantibum 23 kab/kota

b. Pendataan dan penindakan pelanggaran perda oleh badan usaha dan lembaga di wilayah provinsi Aceh

kab/kota Jumlah badan usaha dan lembaga yang terdeteksi pelanggaran

50 badan usaha

c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegitan Wilayatul Hisbah se-kab/kota

kab/kota Jumlah kab/kota yang terealisasi terkait pengawasan, pengendalian dan evaluasi se-kab/kota

23 kab/kota

d. Rapat koordinasi Wilayatul Hisbah dengan imum mukim dan tokoh adat dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh Jumlah Imum Mukim dan tokoh adat yang mengikuti Rakor 35 orang

e. Monitoring kegiatan Wilayatul Hisbah se kab/kota kab/kota Jumlah kab/kota yang terealisasi terkait dengan monitoring 23 kab/kota

f. Sosialisasi qanun syariat islam di kalangan aparatur pemerintah Banda Aceh

Jumlah SKPA Tingkat I yang terfasilitasi terkait sosialisasi qanun syariat Islam

40 orang

g. Workshop bimbingan teknis pemahaman tugas Wilayatul Hisbah se Kab/kota

Banda Aceh Jumlah kab/kota yang berpartisipasi dalam kegiatan workshop

23 kab/kota

2 Program Koordinasi Pelestarian dan Kapasitas PPNS Persentase peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran

a. Pendidikan dan Pelatihan teknis PPNS pola 300 jam Banda Aceh Jumlah PPNS Satpol PP WH yang mengikuti pendidikan 40 orang

b. Pelatihan teknis khusus peningkatan kemampuan bagi PPNS bidang Syariat Islam dan Trantibum

Banda Aceh Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan khusus 30 orang

c. Pelatihan psikologi kriminal bagi PPNS Banda Aceh Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan psikologi kriminal

30 orang

d. Pelatihan restoracy justice system bagi PPNS Banda Aceh Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan 30 orang

e. Pelatihan sistem penanganan kasus jinayah bagi aparat gampong

Banda Aceh Jumlah aparatur gampong yang mengikuti pelatihan 50 orang

f. Pelatihan penguatan HAM bagi PPNS se-kab/kota Banda Aceh Jumlah PPNS Satpol PP-WH se-kab/kota yang mengikuti pelatihan

30 orang

g. Rapat koordinasi asosiasi PPNS se-prov aceh Banda Aceh Jumlah asosiasi PPNS yang terjalin koordinasi 40 orang

3 Pelayanan informasi, Komunikasi, sosialisasi dan Hubungan

Masyarakat serta instansi terkait

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan Satpol PP-WH

a. Bimtek Kehumasan Satpol PP-WH se-kab/kota Banda Aceh Jumlah personil Pol PP-WH se-kab/kota yang mengikuti bimtek

40 orang

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Program kerja dan kewenangan Pol PP dan WH dengan instansi terkait

Jumlah instansi yang terkait yang menjalin koordinasi 10 instansi

c. Pemantapan Publikasi dan Sosialisasi Perda trantibum dan Qanun Syariat Islam melalui Media massa dan elektronik

Banda Aceh Jumlah media massa dan elektronik 5 media

d. Training of Trainer (TOT) PAM Swakarsa bagi aparatur Pol PP-WH se kab/kota

Banda Aceh Jumlah peserta TOT 45 orang

4 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

ketentraman perlindungan masyarakat dan penegakan

qanun

Optimalisasi penyelesaian kasus berbasis masyarakat

a. Safari pengabdian masyarakat Polisi PP-WH Banda Aceh jumlah wilayah 23 kab/kota

b. Rapat Koordinasi Satkorlak penanggulangan bencana dan pengamanan

jumlah peserta 40 orang

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa Banda Aceh Jumlah desa/gampong 10 gampong

d. Pemberdayaan komunitas peduli sosial dalam penegakan perundang-undangan

Banda Aceh Jumlah organisasi masyarakat 10 ormas

e. Pelatihan dan koordinasi aparatur Linmas Banda Aceh Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan 50 orang

5 Peningkatan kapasitas SDM Pol PP-WH dan Linmas Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP-WH dan Linmas

a. Pendidikan dan pelatihan Satpol PP dan WH serta Linmas pola 300 jam dan 150 jam

Banda Aceh Jumlah pol PP-WH dan Linmas yang mengikuti pelatihan 50 orang

b. Pelaksanaan out bond training Satpol PP-WH Banda Aceh Terlaksananya pelaksanaan out bond 30 orang

c. Pelatihan kesamaptaan petugas Pol PP-WH Banda Aceh Jumlah Petugas Pol PP-WH yang mengikuti kesamaptaan 100 orang


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Aceh merupakan salah satu wilayah modal Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh letak

geografis yang sangat strategis. Sebagai wilayah modal pembangunan wilayah Aceh

diwujudkan melalui pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Aceh tahun 2005-2025. Periode tahun ini memasuki tahap kedua dari

RPJPA tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2012 menekankan pada pembangunan pasca konflik dan

penanganan korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember

2004.Namun, kita pemerintah Aceh menyadari bahwa pembangunan tahap pertama

tersebut masih menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu

dibenahi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi

peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA

idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu,

tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan pada proses keberlanjutan reintegrasi

dan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinki dan implementasi

UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik.

Bila dilihat dari capaian pembangunan tahap pertama, ada beberapa permasalahan

yang masih dihadapi Aceh ke depan antara lain:

1. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki.

2. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal.

4. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh.

5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT)

6. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah.

7. Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik.

8. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna dan

berhasil guna dan berkelanjutan.

9. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah.

Diantara permasalahan-permasalahan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Aceh diharapkan dapat memberi dukungannya melalui

program/kegiatan yang dapat mendukung pemerintah Aceh mengatasi persoalan-

persoalan pembangunan tersebut.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Berpijak pada isu-isu strategis, tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya birokrasi penegakan Qanun dan kebijakan kepala daerah yang

modern.

2. Tercapainya kondisi mayarakat yang taat hukum serta terciptanya keadaan

dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan

kegiatannya secara teratur dan lancar.

3. Terbentuknya kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan tugas peningkatan

pendapatan asli daerah (PAD).

Perwujudan tujuan di atas akan dicapai dengan cara memenuhi sasaran

sebagai berikut, yaitu:

1. Menurunkan tingkat pelanggaran Perda/Qanun trantibum dan Syariat Islam.

2. Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen

3. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana

4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum

5. Memfasilitasi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah kabupaten/ kota.

6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Qanun dan

kebijakan kepala daerah.

7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Qanun dan kebijakan kepala daerah.

8. Meningkatkan fungsi pemeriksaan terhadap hasil temuan pelanggaran

pelanggaran Qanun dan kebijakan kepala daerah.

9. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran

Qanun dan kebijakan kepala daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan evaluasi renstra yang berjalan selama lima tahun ini, dan

kajian serta tela’ah kebutuhan pelayanan lembaga terhadap kepentingan

pemangku masyarakat, maka program/kegiatan tahun 2015 secara rinci dapat

dilihat pada table 3.3.

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROVINSI ACEH


Kode

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja RENCANA TAHUN 2015 Catatan PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian

Kebutuhan Dana/ Sumber Dana

Penting Target Capaian

Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

WAJIB

Kesatuan Politik dalam

Negeri

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.731.870.734 9.659.897.806

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnya

Banda Aceh 70 orang 4.291.270.735 APBD

70 orang

4.720.397.808

Uang Makan Harian

Banda Aceh 1000 orang 508.200.000 APBD

1000 orang 559.200.000

5 1 1 02 05 Tunjangan Prestasi Kerja (TPK)

Banda Aceh 70 orang 2.606.399.999 APBD

70 orang

2.867.039.998

5 1 1 02 06 Uang Megang

Banda Aceh

PNS

70 orang 126.000.000 APBD

70 orang 127.260.000

Non PNS

1000 orang 1.200.000.000 APBD

1000 orang 1.386.000.000

BELANJA RUTIN

1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2.854.000.000

3.760.000.000

1 19 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat

Banda Aceh 350 lbr ; 1380 bh 14.000.000 APBD

350 lbr ; 1380 bh 20.000.000

1 19 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk listrik yang dibayar

Banda Aceh 48;12;12 (struk/bulan) 278.000.000 APBD

48;12;12 (struk/bulan) 400.000.000

1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK yang dibeli

Banda Aceh 120 item 198.000.000 APBD

120 item 200.000.000

1 19 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan

Banda Aceh 751;181.316 (eks/lbr) 45.000.000 APBD

751;181.316 (eks/lbr) 50.000.000

1 19 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah item-item alat listrik yang di beli

Banda Aceh 593 26.000.000 APBD

11 item 100.000.000

1 19 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Banda Aceh 950.000.000 APBD

1.100.000.000

1 19 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Banda Aceh 1080 eks 45.000.000 APBD

1080 eks 50.000.000

1 19 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah

Banda Aceh 53;26 400.000.000 APBD

53;26 570.000.000

1 19 02 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

jumlah pelayananan admiinistrasi perkantoran

Banda Aceh 660.000.000 APBD

1.270.000.000

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor jumlah ketersediaan kebersihan kantor

Banda Aceh 1 kegiatan 238.000.000 APBD

1 kegiatan 262.000.000

1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.400.000.000

6.480.000.000

1 19 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Luas ruang yang tersedia

Banda Aceh 1 paket 500.000.000 APBD

1 kegiatan 3.000.000.000

1 19 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah mobil dan jumlah sepeda motor yang dibeli

Banda Aceh 3;5 600.000.000 APBD

2;3 1.925.000.000

1 19 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah item gedung yang dirawat

Banda Aceh 4 gedung 600.000.000 APBD

4 gedung 655.000.000

1 19 02 02 24 Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli

Banda Aceh 12;2750;62 700.000.000 APBD

12;2750;62 750.000.000

1 19 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Banda Aceh 120 kali;27kali;30 kali;18

unit 130.000.000 APBD

120 kali;27kali;30 kali;18 unit

150.000.000

1 19 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

1.200.000.000

3.350.000.000

1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Banda Aceh 1000 pasang 1.200.000.000 APBD

3.350.000.000

1 19 02 05


Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH

992.000.000

1.093.000.000

1 19 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah peserta yang mengikuti diklat

Dalam dan luar daerah

19 orang 215.000.000 Keg. Prioritas 19 orang 237.000.000

1 19 02 05 02 Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi qanun

2 kab/kota 30 orang 271.000.000 Keg. Prioritas 30 orang 299.000.000

1 19 02 05 04 Pembinaan mental dan fisik aparutur

jumlah peserta yang pelatihan mental dan fisik; makan minum kegiatan olahraga; jumlah tenaga ahli yang dibayarkan honorarium taekwondo dan instruktur senam

Aceh Besar; Banda Aceh

100;1000;400;6 401.000.000 Keg. Prioritas 100;1000;400;6 441.000.000

1 19 02 05 24 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Makan minum kegiatan bintal;jumlah tenaga ahli yang dibayarkan honorarium

Banda Aceh 56; 12 105.000.000 Keg. Prioritas 56; 12 116.000.000

1 19 02 16



29.535.000.000

31.586.000.000

1 19 02 16 1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

jumlah yang mengikuti pelatihan teknik pencegahan kejahatan

Banda Aceh 50 orang 134.000.000 APBD Keg. Prioritas 50 orang 250.000.000

1 19 02 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

jumlah personil Satpol PP dan WH yang mengikuti pelatihan


1 19 02 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

jumlah personil yang mengikuti pelatihan siskamswakarsa

Banda Aceh _ 238.000.000 APBD _ 46 orang 250.000.000

1 19 02 16 07 Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah

jumlah kegiatan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum

Banda Aceh 1 keg 272.000.000 APBD Keg. Prioritas 1 keg 300.000.000

1 19 02 16 07 Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini



1 19 02 16 08 Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi


1 19 02 16 09 Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi

Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT

Banda Aceh kab/kota APBD Keg. Prioritas 7 kab/kota 330.000.000

1 19 02 16 10 Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota

Jumlah peserta Rakor

kab/kota 46 orang 200.000.000 APBD Keg. Prioritas 46 orang 200.000.000

1 19 02 16 11 Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota Jumlahmonitoring, evaluasi kinerja PPNS se-kab/kota

kab/kota 5 kali 169.000.000 APBD Keg. Prioritas 5 kali 60.000.000

1 19 02 16 12 Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah

Jumlah operasi gabungan, jumlah operasi jumat, jumlah operasi persimpangan jalan

kab/kota 48;30 832.000.000 APBD Keg. Prioritas 48;30 700.000.000

1 19 02 16 13 Koordinasi pelestariaan dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota

kab/kota 6 kasus 319.000.000 APBD Keg. Prioritas 6 kasus 306.000.000

1 19 02 16 15 Sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah serta ulama se- kab/kota dalam wilayah aceh

jumlah informasi yang dipublish; jumlah peserta pelatihan WEB

kab/kota 1 keg 581.000.000 APBD Keg. Prioritas 1 keg 640.000.000

1 19 02 16 16 Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat Islam Bagi aparatur

Jumlah personil yang mengikuti diklat


1 19 02 16 17 Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan keamanan Pemilu

Jumlah penyelenggaraan keamanan Pemilu

Banda Aceh titik lokasi

1 19 02 16 19 Peningkatan kapasitas Polisi PP Jumlah personil yang mengikuti diklat

Banda Aceh 25 orang 854.000.000 _ _ 25 orang 550.000.000

1 19 02 16 20 Peningkatan kapasitas PPNS Jumlah personil yang mengikuti PPNS


1 19 02 16 21 Pengawasan pelaksanaan Perda,Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum

Jumlah tenaga kontrak yang tersedia; jumlah patroli wilayah perbatasan; Jumlah razia PNS dan razia siswa; Jumlah pam unjuk rasa; Jumlah Pam pejabat; jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub; Jumlah pengawasan personil; Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama; Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

Banda Aceh 1000;35;18;18;24;15;15 24.830.000.000 APBD Keg. Prioritas 1000;35;18;18;24;15;15 27.000.000.000

1 19 02 16 22 Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun Jumlah Eksekusi terhadap pelanggar qanun

Banda Aceh 8 kali 129.000.000 APBD Keg. Prioritas 8 kali 250.000.000

1 19 02 19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis sengketa

297.000.000 APBD

441.000.000

1 19 02 19 02


Jumlah Pengusaha yang mengikuti pertemuan


1 19 02 19 03 Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Jumlah ulama yang mengikuti Pertemuan

30 orang 104.000.000 APBD Keg. Prioritas 30 orang 114.000.000

1 19 02 19 04 Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syariat Islam

Jumlah Peserta yang mengikuti rapat


47.209.870.734 56.369.897.806


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WILAYATUL HISBAH ACEH

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (renja) untuk tahun 2015 Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi yaitu

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan

sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman

dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam.

Mengingat bahwa Renja dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja

perangkat daerah yang memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

dan Wilayatul Hisbah Tahun 2013, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Review Terhadap Rancangan Awal

RKPA, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berpijak dari kajian-kajian tersebut dirumuskan kebijakan program/ kegiatan

prioritas yang akan dicapai pada tahun 2015, dimana pelaksanaan program/kegiatannya

dapat dilakukan secara akurat, terpadu, fokus dan terarah serta menjadi pedoman/acuan

dalam periode pembangunan berikutnya dengan memperhatikan peluang dan tantangan

yang ada.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19620910 199102 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 - · Prioritas program/kegiatan yang terjabar di dalam Renja tahun 2015 merupakan wujud Satpol PP-WH Aceh dalam memberi dukungannya untuk mencapai visi

Documents