Rencana Kinerja (Renja) - bkad.bantulkab.go.id BKAD... · Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan

Rencana Kinerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2019

Kompleks Parasamya

Jln. Robert Wolter Monginsidi No.1

Bantul 5571

Telp/Fax (0274) 368548

Website : bkad.bantulkab.go.id

e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL NOMOR : 050/00688

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(BKAD)

Jalan Robert Wolter Monginsidi, Bantul 55711 Telepon (0274) 368548, 367509 Ext 410 Website : bkad.bantulkab.go.id E-mail : [email protected]

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008

tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019.

KEDUA Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun;

KETIGA Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 7 Februari 2018

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019

Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................ 1

1.2 Dasar Hukum ........................................................ 5

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................ 7

1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................ 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN

2018 ........................................................ 9

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun

Lalu dan Capaian Renstra OPD ........................................................ 9

2.1.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ……………………………………...... 10

2.1.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

pada Indikator Kinerja Percepatan

Penyerapan Belanja Pemerintah ……………………………………….. 16

2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

pada Bidang Pendapatan Daerah ……………………………………….. 22

2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

pada Program Rutin ……………………………………….. 32

2.1.5 Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Tahun

Lalu ……………………………………….. 59

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD ........................................................ 69

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Fungsi

Penunjang Bidang Keuangan ........................................................ 93

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................ 97

2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ........................................................ 118

BAB III SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ 120

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................ 120

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ........................................................ 124

3.3 Rencana Kinerja BKAD Tahun 2019 ........................................................ 127

3.4 Program dan Kegiatan ........................................................ 128

BAB IV PENUTUP ........................................................ 154


Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul

Tahun n-1 ........................................................ 11


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah ........................................................ 12

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja (Outcome)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah ........................................................ 13


Program Pengelolaan Barang Daerah ........................................................ 16

Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun

2017 ........................................................ 17


Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah ........................................................ 18

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja

Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD

sesuai Target Kabupaten ........................................................ 21

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Tahun 2015, Tahun 2016, dan Target Tahun 2017 ........................................................ 24

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD

Tahun 2017 ........................................................ 26

Tabel 2.15 Target dan Realisasi Persentase PAD terhadap Belanja

Daerah

Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 ........................................................ 27

Tabel 2.17 Capai Persentase PAD terhadap Belanja Daerah


Tabel 2.19 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2015 dan Tahun 2016 ........................................................ 30

Tabel 2.20 Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi

Daerah

Tahun 2015 dan Tahun 2016 ........................................................ 31

Tabel 2.22 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Rutin

Tahun 2017/2018 ........................................................ 33

Tabel 2.23 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2018 ........................................................ 36


Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017

(Program Inti) ........................................................ 41



(Program Inti) ........................................................ 49



(Program Inti) ........................................................ 53



(Program Inti) ........................................................ 56

Tabel 2.30 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun

2017 dan

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 ........................................................ 60

Tabel 2.31 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 dan

2017 per Program 63

Tabel 2.36 Catatan Penjelasan atas LKPD Kabupaten Bantul ........................................................ 71


Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal iii

Tabel 2.38 Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul ........................................................ 74

Tabel 2.39 Penyerapan Belanja Daerah Berdasarkan Alokasi

Anggaran Belanja Daerah per Semester


Tabel 2.46 Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap

Belanja Daerah

Periode Tahun 2011 s/d 2016 dan Target Tahun 2017 ........................................................ 83

Tabel 2.49 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011-2016 ........................................................ 88

Tabel 2.50 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2011

dan 2012 ........................................................ 89

Tabel 2.51 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2013

dan 2014 ........................................................ 90

Tabel 2.52 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil)

Tahun 2015 dan 2016 ........................................................ 90

Tabel 2.54 Pertumbuhan PAD pada BKAD(OPD Penghasil)

Tahun 2011-2016 ........................................................ 91

Tebel 2.56 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Bantul ........................................................ 98

Tabel 2.57 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul ........................................................ 118

Tabel 3.58 Identifikasi Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 ........................................................ 120

Tabel 3.59 Hubungan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

Renja BKAD Tahun 2019 ........................................................ 126

Tabel 3.60 Rencana Kerja Tahun 2019 ........................................................ 127

Tabel 3.61 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Dan

Prakiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Bantul ........................................................ 132

Tabel 4.65 Keterkaitan IKU dari Sasaran Daerah dengan Target

IKU dari Sasaran BKAD

Tahun 2019 ........................................................ 156


Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kinerja

(Renja) SKPD Kabupaten Kota ........................................................ 2

Gambar Grafik 2.5 Penyerapan Belanja Daerah per Semester Tahun

2017 ........................................................ 21

Gambar Grafik 2.8 Persentase Jumlah SKPD dengan Penyerapan

diatas Target Kabupaten ........................................................ 77

Gambar Grafik 2.11 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan,

dan

Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap

Pendapatan daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 ........................................................ 23

Gambar Grafik 2.13 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016, tahun 2016,

dan Target Tahun 2017 ........................................................ 25

Gambar Grafik 2.16 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun

2017 ........................................................ 27

Gambar Grafik 2.18 Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi

Daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 ........................................................ 30

Gambar Grafik 2.21 Pencapaian IKU BKAD tahun 2016 ........................................................ 32

Gambar Grafik 2.28 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017 dan

Anggaran Belanja Tahun 2018 ........................................................ 59

Gambar Grafik 2.29 Komposisi Anggaran Belanja BKAD Tahun 2016

dan 2017 ........................................................ 60

Gambar Grafik Tabel

3.32

Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada

Program Rutin dan Utama

Tahun 2017 dan Tahun 2018 ........................................................ 65

Gambar Grafik 2.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada

Program Utama

Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ........................................................ 67

Gambar Grafik 3.34 Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja

Utama Tahun 2017 ........................................................ 68

Gambar Grafik 3.35 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah

Kabupaten Bantul

Periode tahun 2010-2016 ........................................................ 70

Gambar Grafik 2.37 Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 ........................................................ 73

Gambar Grafik 3.41 Penyerapan Belanja Pemerintah per Semester

Tahun 2014 ........................................................ 77


Tahun 2015 ........................................................ 77


Tahun 2016 ........................................................ 77

Gambar Grafik 2.44 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap

Pendapatan daerah

Tahun 2011 s/d 2017 ........................................................ 80

Gambar Grafik 2.45 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD

terhadap Pendapatan Daerah ........................................................ 81

Gambar Grafik 2.47 Perkembangan Persentase Realisasi Kontribusi

PAD dan Dana Primbangan

terhadap Belanja Daerah Tahun 2011-2016 dan

Target Tahun 2017 ........................................................ 84


Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal v

Gambar Grafik 2.48 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016, dan Target Tahun 2017 ........................................................ 87

Gambar Grafik 2.53 Perkembangan PAD pada BKAD selaku OPD

Tahun 2011 s/d Tahun 2016, dan Target Tahun

2017 ........................................................ 91

Gambar Grafik 2.55 Perkembangan Kontribusi PAD pada BKAD

terhadap PAD

Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 dan Target Tahun 2017 ........................................................ 92

Gambar Grafik 4.63 Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung BKAD

Tahun 2018 ........................................................ 154

Gambar Bagan 4.64 Komposisi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung

pada Program Pendukung dan Utama BKAD Tahun

2018 ........................................................ 155

Gambar Bagan 4.66 Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung per IKU

BKAD Tahun 2018 ........................................................ 157


Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 1

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD

merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya

perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas

dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan

demikian Renja OPD merupakan salah satu dokumen perencanaan

pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja

OPD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif,

akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. OPD

dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala OPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra SKPD. Fungsi Renja OPD yang disusun setiap tahun yaitu

sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) OPD sehingga terdapat keharmonisan pelaksanaan

program dalam pencapaian sasaran strategis OPD;



2. Renja OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukan program dan

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) tahunan; dan

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai wujud dari kinerjanya.

Mengingat dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

OPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan Renja OPD adalah

sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten/Kota



Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu OPD yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

pada tanggal 23 Deptember 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab

II pasal 3 huruf e nomor 3 disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe

A, melaksanakan urusan penunjang keuangan. Ketugasan BKAD sebagai

penyelenggara urusan penunjang keuangan diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul,

BKAD yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu BKAD berkewajiban menyusun

dokumen perencanaan tahun 2019 dalam bentuk dokumen Renja yang

disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Penyusunan Rancangan Renja

mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bantul Tahun 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu

melalui penyusunan rancangan Renja ini, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis sebagaimana

yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2016-2021 dapat

tercapai. Disamping itu sebagai upaya BKAD mendukung Pemerintah

Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan

dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018. Berdasarkan urusan yang

ditangani, peranan BKAD mewujudkan indikator kinerja dari sasaran daerah

yaitu pada prioritas daerah atau misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan

reformasi birokrasi dan misi ke-tiga yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan

pengentasan kemiskinan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) dari misi

pertama yaitu indeks tata kelola pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)

dan salah satu IKU dari misi ke-tiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Maka sesuai

urusan yang ditangani dalam pencapaian target IKU sasaran daerah dari misi I



BKAD telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya

pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa opini BPK RI

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul dan

meningkatnya kontribusi PAD dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase

PAD terhadap belanja daerah dan persentase PAD terhadap pendapatan

daerah. Sedang upaya mendukung terwujudnya salah satu target IKU sasaran

daerah dari misi ke-tiga, BKAD telah menetapkan sasaran strategis yaitu

meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan indikator

kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintahan.

Pendekatan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen

Renja BKAD Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan

mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian

sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan

efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2)

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah bahwa

pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas

pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari

satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun

berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan

perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan keputusan

penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu

kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang teritegrasi,

konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran

program dan kegiatan pembangunan daerah;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia untuk

mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan berdasarka

standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja BKAD Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah;



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006–

2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Bantul;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BKAD tahun 2019 adalah sebagai dokumen

perencanaan penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah

terutama penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan yang meliputi bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset

daerah sehingga akan memberikan arah kebijakan teknis dan pedoman dalam

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2018

sebagai upaya untuk mewujudkan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang

ditargetkan. Sehingga tujuan dari sasaran strategis yang terkandung dari visi dan

misi BKAD sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-

2021 dapat terealisasi.

Tujuan penyusunan dokumen Renja BKAD tahun 2019 yaitu sebagai:

1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan urusan penunjang

pemerintahan bidang keuangan yang meliputi aspek pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk terwujudnya indikator

kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab BKAD dan

terwujudnya tujuan akhir yang akan dicapai dari makna yang dikandung

dalam visi, misi dan tujuan dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra BKAD/DPPKAD tahun 2016-2021;

2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program dan

kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Renja BKAD ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)

Kabupaten Bantul Tahun 2019 serta untuk menentukan PPAS yang

selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran satuan

kerja Perangkat Daerah ( RKA- SKPD).

3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah.



1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan dari dokumen Renja BKAD Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Stretegis BKAD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

2.3 Isu-isu penting Penyelengaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab 4 Penutup



2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

BKAD sebagai OPD yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan lingkup fungsi

pelayanan yang diselenggarakan meliputi bidang pengelolaan pendapatan,

keuangan, dan aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya

ketugasan BKAD terukur dengan pencapaian atas empat indikator kinerja dari

tiga sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja

opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1;

b. Meningkatnya kontribusi PAD dengan indikator kinerja persentase PAD

terhadap pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap belanja

daerah; dan

c. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan

indikator kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintahan.

Ke-empat indikator kinerja merupakan indikator kinerja utama BKAD sebagai

bentuk dukungan BKAD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam

pencapaian IKU dari sasaran daerah terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang kualitas dengan indikator sasaran indeks tata kelola

Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI) dan terwujudnya

perekonomian daerah yang berkualitas dengan indikator sasaran pertumbuhan

ekonomi. Ke-empat indikator kinerja tersebut sebagai ukuran keberhasilan atau

kegagalan BKAD dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai ukuran

kinerja pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sebagai ukuran



kinerja pada aspek pendapatan daerah sesuai dengan sasaran strategis yang

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra BKAD/DPPKAD

tahun 20116-2021. Evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 dan

capaian Renstra yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah terukur dengan tercapainya atau

tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran strategis BKAD yaitu

meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berupa opini BPK wajar

tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1. LKPD

disusun sebagai suatu sistem manajemen keuangan daerah yang meliputi

sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran,

sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal

dan menjamin kepatuhan terhadap perturan perundangan. Selain itu LKPD

merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul tahun n-1. Tahun 2017 untuk ke-5 (lima) kalinya Pemerintah

Kabupaten Bantul meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2016 sedang tahun 2018 pada saat penyusunan Renja BKAD tahun 2019

sedang dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK atas LKPD

Kabupaten Bantul tahun 2017. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi

yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor

eksternal tersebut yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut

telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan

sesuai standar. Dipertahankan opini tersebut memperlihatkan semakin

akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul. Capaian atas target indikator kinerja dari

sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas tata kelola keuangan daerah

berdasarkan SAP berbasis akrual adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.1)




Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1

Indikator Formula Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi

% Capai

an

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1

Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun N-1 (1=WTP; 2=WDP; 3=Tidak Wajar dan 4=Tidak Menyatakan Pendapat)

1 1 1 100% 1

Tercapainya target indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya

pengelolaan keuangan daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-

kegiatan dari 2 (dua) program utama yaitu

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah yang dilaksanakan oleh bidang Anggaran dan bidang

Akuntansi;

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan oleh Sekretariat BKAD bersifaf sebagai

kegiatan-kegiatan bersifat fasilitasi; dan

3. Program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang

Aset.

Capaian atas indikator kinerja (outcome) dari program peningkatan dan

pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Akuntansi

dan bidang Anggaran telah mendukung tercapai opini WTP serta sebagai

upaya untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul

pada tahun berikutnya. Capaian atas indikator kinerja atau sebagai

outcome dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah dan program pengelolaan barang daerah yaitu sebagai

berikut:

▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek Penganggaran dan Pengendalian



Inti ketugasan Bidang Anggaran adalah membantu ketugasan kepala

BKAD selaku kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) selaku PPKD yaitu menyusun rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD. Bidang Anggaran juga memiliki

ketugasan membantu terlaksananya wewenang PPKD dalam

melaksanakan fungsi BUD yaitu menyusun kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA/DPPA OPD, dan melakukan

pengendalian pelaksanaan APBD. Selain itu bidang Anggaran sebagai

salah satu Kuasa BUD bertugas menyiapkan anggaran kas dan

menyiapkan SPD.

Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah

melaksanakan 11 kegiatan dari program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan empat indikator

kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut. Capaian atas

indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 2.2)


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Tahun 2016


% Capaian

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1 1 1 100% 1

Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n

2 2 2 100% 2

Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%

5% 5% 5% 100% 5

Tercapainya target indikator kinerja pada aspek perencanaan dan

pengendalian APBD sebagaimana pada Tabel 2.2 diatas didukung

terlaksananya kegiatan-kegiatan 1)penyusunan analisa standar



belanja, 2)penyusunan standar satuan harga, 3)penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD , 4)penyusunan rancangan peraturan

KDH tentang penjabaran APBD, 5)penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBD, 6)penyusunan rancangan peraturan

KDH tentang penjabaran perubahan APBD, 7)pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD, dan 8)penyusunan anggaran kas, dan 9)

pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang

memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki

angka persentase capaian 100%. Ke-sembilan kegiatan pada tahun

2017 juga dilaksanakan serta diperkirakan hasil atau output kegiatan

sesuai dengan yang ditargetkan.

▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Ketugasan pokok bidang Akuntansi adalah membantu

terselenggaranya ketugasan kepala BKAD selaku kepala SKPKD

selaku PPKD yaitu menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; membantu melaksanakan

fungsi BUD yang berwenang memberi petunjuk teknis sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan menyajikan informasi

keuangan daerah; dan sebagai kuasa BUD bertugas yaitu memantau

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

Capaian kinerja atas indikator kinerja (outcome) program peningkatan

dan pengembangan keuangan daerah pada aspek terselenggaranya

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu sebagai

berikut: (lihat Tabel 2.3)



Indikator Formula Tahun 2017



Realisasi Tahun 2016

Target Realisasi %

Capaian

Target Tahun 2018

Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1 1 1 100% 1

Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100%

60% 75% 75% 100% 80%

Tercapainya target indikator kinerja pada aspek sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah sebagaimana pada Tabel 2.3 diatas

didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yaitu 1)Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 2)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

3)Penyusunan Neraca Dinas Instansi, 4)Pemantauan penyerapan

anggaran dan peningkatan kualitas keuangan daerah, 5) Penyusunan

Laporan Semesteran,6) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Percepatan Penyerapan Anggaran, dan 7)

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi. Tahun 2017 ke-

tujuh kegiatan tersebut memiliki kinerja keluaran (output) sesuai

dengan target atau memiliki angka persentase capaian 100%.

▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Ketugasan pokok dari bidang Aset adalah membantu terkait dengan

sebagai berikut:

1. Terlaksananya wewenang kepala BKAD sebagai PPKD dalam

melaksanakan fungsinya selaku BUD yaitu melaksanakan

kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan



barang milik daerah, dan menyimpan seluruh bukti kepemilikan

kekayaan daerah;

2. Terlaksananya wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD

sebagai Pejabat Penatausahaan Barang antara lain meneliti

dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola

Barang, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati serta

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; dan

3. Terlaksananya ketugasan kepala bidang Aset sebagai Pengurus

Barang Pengelola.

Terselenggaranya ketugasan sebagaimana tersebut diatas bidang

Aset melaksanakan program pengelolaan barang daerah. Program ini

dilaksanakan dalam rangka mengamankan barang milik daerah,

menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan

barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam

pengelolaan barang/milik daerah. Sedangkan tujuan dari program

pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang kelancaran

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya

akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan efisien dalam

pengelolaan barang milik daerah. Selain itu pengelolaan barang milik

daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur

penilaian opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul terkait dengan

penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul. Maka sasaran

program ini adalah teriventarisasinya aset daerah seluruh OPD/Unit

Kerja dengan indikator kinerja akurasi data BMD Kabupaten Bantul

Tahun n-1. Capaian atas indikator kinerja dari program pengelolaan

barang daerah adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4)




Program Pengelolaan Barang Daerah


Tahun 2016


% Capaian

Akurasi Data BMD

Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x 100%

75% 80% 99,19% 132% 100%

Tercapainya target indikator kinerja pada tata kelola barang milik

daerah sebagaimana pada Tabel 2.4 didukung terlaksananya

kegiatan-kegiatan yaitu 1)Peningkatan SDM aparatur Pemda,

2)Simbada, 3)Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan

barang, 4)Penataan aset, 5)Penghapusan barang daerah, 6)Verifikasi

dan Inventarisasi Barang Milik Daerah, 7)Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah, 8)Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik

Daerah, 9)Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Penyusunan, 10)Regulasi Pengelolaan BMD, dan 11)Penyusunan

Buku Kerja dan Kalender. Tahun 2017 dari 11 kegiatan tersebut

memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki

angka persentase capaian 100%.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Indikator Kinerja Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah selain terukur dengan tercapainya

opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 sebagai indikator kinerja

dari sasaran strategis BKAD yaitu terwujud akuntabilitas tata kelola

keuangan daerah berdasarkan SAP berbasi akrual, juga terukur dengan

indikator kinerja percepatan peryerapan belanja pemerintah daerah.

Indikator kinerja tersebut sebagai indikator kinerja dari sasaran

terwujudnya disiplin penyerapan anggaran belanja pemerintah sesuai

dengan alokasi anggaran kas. Tahun 2017 percepatan penyerapan belanja

pemerintah ditargetkan dicapai sebesar 60%. Pengukuran atas indikator



kinerja tersebut dengan mempergunakan penilaian atas penyerapan

anggaran belanja daerah semester I dibandingkan dengan anggaran

belanja daerah yang dialokasikan semester I sebagaimana diatur dalam

anggaran kas.

Manajemen kas/anggaran kas dipergunakan untuk menilai baik tidaknya

perencanaan yang dibuat oleh OPD dalam penyerapan anggaran belanja

daerah khususnya penyerapan belanja langsung, karena penyerapan

belanja langsung oleh OPD yang sesuai dengan dengan alokasi yang

diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik dimana

kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan jadwal atau

alokasi penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA

OPD. Berdasarkan perubahan anggaran kas sebagai manajemen kas yang

telah mengatur ketersediaan dana dalam rangka membiayai belanja tidak

langsung dan belanja langsung semester I dan II selama tahun 2017 yaitu

sebagai berikut: (lihat Grafik 2.5 dan Tabel 2.6)

Grafik 2.5

Penyerapan Belanja Daerah per Semester Tahun 2017

Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2017 (sebelum diaudit BPK)

Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian

Semester I % Penyerapan

Semester II % Penyerapan

Total % Penyerapan

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung

Rp 816.428 Rp 481.818 59% Rp495.630 Rp668.740 135% Rp 1.312.058 Rp1.150.559 81%

Belanja Langsung

Rp605.834 Rp166.794 28% Rp438.662 Rp572.335 130% Rp 1.044.496 Rp 739.129 79%

Belanja Daerah

Rp1.442.226 Rp648.613 46% Rp934.292 Rp1.241.076 133% Rp2.356.555 Rp 1.889.689 80%

Rp1.298.612

Rp 648.613

Rp1.059.955

Rp1.387.269

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Semester I Semester II



Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2018 (sebelum diaudit BPK)

Grafik 2.5 dan tabel 2.6 diatas menunjukkan capaian atas kinerja

percepatan penyerapan belanja daerah dengan mempergunakan formula

diatas yaitu sebesar 50% maka capaian indikator kinerja penyerapan

belanja daerah yang direncanakan sebesar 60% tidak tercapai, maka

capaian atas indiaktor kinerja ini adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.7)

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Formula Target Realisasi %Capa

ian

Target Tahun 2018

Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah

Realisasi belanja daerah semester I dibagi alokasi belanja daerah semester I x 100%

60% 50% 83% 65%

Tidak tercapainya target indikator kinerja dari sasaran ini terutama

dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan belanja langsung yaitu sebesar

28%, sedang belanja tidak langsung memiliki penyerapan dengan angka

persentase dibawah target dari indikator ini yaitu sebesar 59%.

Penyerapan belanja tidak langsung memiliki angka persentase dibawah

angka persentase penyerapan belanja pemerintah daerah yang

direncanakan akan dicapai, demikian juga angka persentase penyerapan

belanja langsung menunjukkan angka persentase jauh dibawah angka

persentase penyerapan belanja pemerintah yang ditargetkan. Hal tersebut

mengindikasikan kurang baiknya perencanaan yang dibuat oleh OPD

dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, karena

sebagian besar penyerapan belanja langsung oleh OPD belum sesuai

dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas dimana kegiatan-

kegiatan dilaksanakan oleh OPD tidak sesuai dengan jadwal atau alokasi

penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA OPD.

Rendahnya penyerapan belanja daerah sampai dengan semester I

disebabkan sebagai berikut:



▪ OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang matang

sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu

untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk sering

melakukan revisi atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);

▪ OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak

seuai dengan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga terdapat

kebiasaan OPD memiliki kecenderungan pengalokasian terhadap

penarikan dana pada triwulan I lebih besar dibanding dengan

triwulan berikutnya;

▪ Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam

pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran belanja langsung;

▪ Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan

anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;

▪ Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan

kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan

▪ Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai) belum

sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam anggaran kas

dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran belanja hibah

kepada kelompok masyarakat dan penyaluran belanja bantuan

sosial kepada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama

dalam pemberkasan administrasi sebagai salah satu persyaratan

mengakibatkan penyerapan belanja hibah dan belanja bantuan

sosial dilaksanakan pada akhir tahun.

Indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan indikator kinerja

utama BKAD percepatan penyerapan belanja daerah adalah cakupan

OPD dengan penyerapan diatas target kabupaten. Indikator kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab bidang Perbendaharaan



▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek Penyerapan Belanja OPD

Ketugasan bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kuasa BUD bertugas melaksanakan penempatan uang

daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah, dan

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

2. Pengelolaan dan penyaluran gaji ASN;

3. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;

4. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

5. Koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD;

6. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran

Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji PNS, dan Tabungan

Perumahan (Taperum) ASN; dan

7. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka merealisasikan target

percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah BKAD melalui

bidang Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dari

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dengan indikator kinerja berupa cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten dengan angka

persentase yang direncanakan dicapai sebesar 25%. Kepala bidang

Perbendaharaan bertanggungjawab atas indikator kinerja tersebut

dengan capaian indikator kinerja sampai triwulan II yaitu sebagai

berikut: (lihat Grafik 2.8)

Grafik 2.8

Persentase Jumlah SKPD dengan Penyerapan diatas Target Kabupaten



Tahun 2016 direncanakan sebanyak 25% atau sebanyak 13 OPD

dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas 55%, sehingga

capaian kinerja atas indikator ini yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.9)

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja

Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai Target Kabupaten

Indikator Formula

Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian

Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten

Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x 100%

25% 37% 148%

Keberhasilan capaian indikator kinerja dari cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten tidak diikuti dengan

keberhasilan capaian persentase penyerapan belanja daerah.

Tercapainya target indikator kinerja pada cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2017

didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program pengelolaan

daerah yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target

atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu 1)Peningkatan

Manajemen Investasi Daerah, 2)Penerbitan SP2D, 3)Pengelolaan Dana

Transfer dan Dana Desa, 4)TPTGR, 5)Penyusunan SPT Tahunan,

penyerapan ≤ 55%; 30

penyerapan ≥ 55%; 24

Grafik disamping menunjukkan dari anggaran

belanja daerah yang dialokasikan semester I

sebanyak 24 OPD memiliki penyerapan

anggaran belanja diatas 55% dan 30 OPD

dengan penyerapan anggaran belanja

daerah dibawah 55%.



6)Pengelolaan Belanja ASN, 7)Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan

JKM bagi PNS dan DPRD Kabupaten Bantul, 8)Pengelolaan dan

Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS,

9)Rekonsiliasi Belanja SKPD, dan 10)Pembinaan pengelola keuangan

SKPD.

Tahun 2018 upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan

pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten juga

didukung terlaksananya program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan. Sebagai

upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2018

didukung dengan pelaksanaan program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan-

kegiatan yaitu 1)peningkatan manajemen investasi, 2)penerbitan SP2D

,3)TPTGR, 4)penyusunan SPT tahunan, 5)pengelolaan belanja gaji dan

tunjangan ASN merupakan kegiatan gabungan dari beberapa kegiatan

yaitu kegiatan Pengelolaan Belanja ASN, Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS, dan Pengelolaan

dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS dan DPRD Kabupaten Bantul

,6)evaluasi Penyerapan belanja OPD merupakan kegiatan gabunga dari

Rekonsiliasi belanja dan Pembinaan pengelola Keuangan SKPD, dan

7)Pengelolaan dana transfer dan dana desa.

2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang Pendapatan Daerah

BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja dari kualitas tata kelola

keuangan dan aset daerah yang terukur dengan diraih/dipertahankan opini

WTP atas LKPD dan percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari

aspek pendapatan daerah juga terukur dari aspek pendapatan asli daerah.

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari aspek pendapatan daerah, maka



sasaran strategis yang ditetapkan adalah terlaksananya optimalisasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan daerah. Sasaran stretegis tersebut memiliki dua

indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan

belanja daerah. Ke-dua indikator kinerja tersebut untuk mengetahui

peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai sumber

dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja

tersebut adalah sebagai berikut:

▪ Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah

terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017 persentase PAD terhadap

pendapatan daerah ditargetkan sebesar 22% terealisasi 23,68%.

Perkembangan angka persentase kontribusi terhadap pendapatan

daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016, dan tahun 2017, yaitu

sebagai berikut: (lihat Grafik 2.11 dan 2.12)

Grafik 2.11

Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 data sementara

per Januari 2018

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017

20,22% 21,86% 23,68%

66,56% 63,92% 61,69%

13,22% 14,22% 14,64%

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015, Tahun 2016, dan Target Tahun 2017

(dalam Jutaan)

Uraian Realisasi Tahun

2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018

(APBD) Target Realisasi

PAD Rp 404.454,70 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76 Rp 420.143,11

Dana perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,68 Rp 259.532,38

Jumlah Rp 2.000.334,17 Rp 2.095.073,46 Rp 2.086.739,68 Rp 2.056.183,27

% PAD terhadap pendapatan daerah

20,22% 21,86% 20,22% 20,43%

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, data sangat sementara per Januari 2018

Grafik 2.11 dan tabel 2.12 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi

sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan dengan

angka persentase kontribusi tahun 2016 tercapai sebesar 66,69%,

tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 61,56%, dan berdasarkan

APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 angka persentase dana

perimbangan terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar

66,94%. Sementara kontribusi terendah bersumber dari PAD tercapai

dengan angka persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun

2016 sebesar 13,22%, tahun 2017 meningkat menjadi 14,64%, dan

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 ditargetkan sebesar

20,43%. Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan daerah

yang ditarget sebesar 22% dan terealisasi sebesar 23,68% maka

persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 107,63% katagori

Sangat Berhasil. Sedang tahun 2019 persentase PAD terhadap

pendapatan daerah yang ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Bantul

tahun 2016-2021 sebesar 24%.

Capaian atas indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah

tahun 2017 dan upaya untuk mewujudkan target angka persentase

PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2018 didukung dengan



terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Penagihan.

▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pengelolaan PAD

Ketugasan bidang Penagihan adalah melaksanakan penagihan

pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan

permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta

pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak

daerah dan pengendalian retribusi daerah. Ketugasan tersebut

terkait sebagai upaya pencapaian target PAD dan meningkatnya

peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Maka bidang

Penagihan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program

peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan sebagai

indikator kinerja adalah persentase tercapainya PAD. PAD yang

dicapai tahun 2016 dan 2017 disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik

2.13)

Grafik 2.13 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016, tahun 2016,

dan Target Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)


404.454,70 458.042,26 494.039,76



Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2018 (sebelum diaudit BPK), dan APBD Tahun 2018

Tahun 2017 PAD yang ditargetkan sebesar Rp458.042.255.770,19

tercapai sebesar Rp494.039.761.972,97terdapat selisih lebih

sebesar Rp35.997.506.202,78 atau tercapai 107,86% maka capaian

indikator kinerja dari bidang Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat

Tabel 2.14)

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2017

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Formula Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian

Tercapainya pendapatan asli daerah

Realisasi PAD dibagi target PAD dikalikan seratus persen

105% 100% 107,86% 107%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan tahun 2016 serta

tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2016 (sebelum diaudit BPK), diolah

Tercapainya target indikator kinerja pada persentase tercapainya

PAD tahun 2017 didukung terlaksananya program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan-

kegiatan memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target

atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu 1)operasional

pajak daerah, 2)intensifikasi PPH OP (PPh ps 21), 3)pengendalian

PAD, 4)verifikasi piutang pajak daerah, 5)intensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah, 6)sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan,

7)validasi sehari BPHTB. Tahun 2018 untuk mewujudkan

pencapaian atas PAD yang ditargetkan dengan terlaksananya

kegiatan-kegiatan yang sama dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2017.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan output

yang dihasilkan sesuai dengan output yang ditargetkan.

▪ Persentase PAD terhadap Belanja Daerah



Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk

mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai

sumber untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2017 persentase PAD

terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 17,5% terealisasi

28,15%. Tahun 2018 target persentase PAD terhadap belanja daerah

yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

dan Renstra BKAD tahun 2016-2021 sebesar 18%, sedang

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 angka persentase

PAD terhadap belanja daerah sebesar 20,43%. Target dan realisasi

PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu

sebagai berikut: (lihat Tabel 2.15)

Tabel 2.15

Target dan Realisasi Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017

Uraian Realisasi Tahun

2016

Tahun 2016 Target Tahun 2018 (APBD)

Target Realisasi

PAD Rp 404.414,27 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76 Rp 420.143,11

Dana perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,68 Rp 259.532,38

Belanja daerah Rp 2.016.543,98 Rp 2.330.695,50 Rp 2.076.251,52 Rp 2.056.183,27

% PAD terhadap belanja daerah 20,06% 19,65% 23,79% 20,43%


Dengan menggunakan data pada tabel 2.15 diatas dapat diperoleh

angka persentase kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan

daerah terhadap belanja daerah tahun 2015, tahun 2016 dan tahun

2017 disajikan pada grafik sebagai berikut: (lihat Grafik 2.16)

Grafik 2.16 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017



Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan

data sangat sementara per Jnuari 2017 (sebelum diaudit BPK)

Grafik 2.16 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber

pendanaan untuk membiayai belanja daerah terbesar adalah

penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase tahun 2016

sebesar 66%, tahun 2017 ditargetkan berdasarkan perubahan APBD

tahun 2016 sebesar 57.46% dan terelisasi 62%. Tahun 2018

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018

direncanakan sebesar 62,41% dana perimbangan sebagai sumber

pendanaan belanja daerah. Sedang kontribusi yang terendah sebagai

sumber dana untuk membiayai belanja daerah adalah PAD.

Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah tahun 2017

tercapai sebesar 18% dan tahun 2016 yang diperjanjikan dalam PK

ditargetkan sebesar 18%, berdasarkan perubahan APBD tahun 2016

ditargetkan sebesar 16% serta terelisasi 20%. Tahun 2017 angka

persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dan Renstra

DPPKAD/BKAD tahun 2016-2021 sebesar 19% dan berdasarkan

APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar 17%. Capaian

persentase PAD terhadap belanja daerah diatas target maka angka

persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 121% katagori Sangat

Berhasil yaitu sebagaimana berikut: (lihat Tabel 2.17)

20,06% 19,65% 23,79%

66,02%57,46%

62,00%

13,12%

12,78%

14,71%


PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



Tabel 2.17

Capai Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017

Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian RPJMD APBD

Persentase PAD terhadap belanja daerah 20% 18% 20% 111% 19% 17%


Keberhasilan capaian IKU persentase kontribusi PAD terhadap belanja

daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan yang

dilaksanakan oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan dengan

indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan

retribusi daerah

▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pendaftaran dan Penetapan memiliki ketugasan yaitu

membantu terlaksananya ketugasan kepala SKPKD selaku PPKD

yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah, membantu terlaksananya

wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku PPKD

yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melaksanakan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis

bidang pendapatan daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai

upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk merealisasi

target PAD khususnya bersumber dari pendapatan pajak dan

retribusi daerah untuk meningkatnya peranan PAD sebagai sumber

pendanaan belanja daerah. Maka bidang Pendaftaran dan

Penetapan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program

peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan sebagai

indikator kinerja adalah pertumbuhan pendapatan pajak dan



retribusi daerah. Perkembagan pendapatan pajak dan retribusi

daerah tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai


Grafik 2.18 Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Jutaan Rupiah)

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.

Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi daerah

menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan dengan trent yang

meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2016

dan 2017 sebesar Rp25.520.285.805.87 atau setiap tahun

meningkat sebesar 16,36%. Pertumbuhan pendapatan pajak dan

retribusi daerah tahun 2016 dan 2017 disajikan sebagai berikut:

(lihat Tabel 2.19)

Tabel 2.19 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2015 dan Tahun 2016 (jutaan Rupiah)

Uraian

Realisasi Pertumbuhan Realisasi

Tahun 2018

Pertumbuhan Rata-rata

Pertumbuhan

Tahun 2016 Tahun 2017 Rupiah % Rupiah % Rupiah %

Rp113.475,07

Rp137.767,24

Rp157.890,88

Rp146.097,53

Rp160.087,83

Rp197.138,10

2015 2016 2017

Pajak

Retribusi

Target

Pajak

Retribusi

Realisasi



Pajak daerah Rp 123.257,18

Rp 133.474,74

Rp 10.217,56

8,29% Rp 134.407 Rp 11.150 9% Rp 17.424 16%

Retribusi daerah Rp 22.840,34

Rp 26.613,09

Rp 3.772,74

16,52% Rp 26.624 Rp 620 2% Rp (246) -1%

Jumlah pendapatan pajak dan retribusi daerah

Rp149.097,53

Rp 160.087,83

Rp 13.990,30

9,58% Rp 161.032 Rp 11.770 8% Rp 17.179 13%

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator kinerja

persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.20)

Tabel 2.20

Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2016

Target Realisasi %

Capaian

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

18% 18% 8% 44%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi yang dicapai tahun

2016 sebesar 8% dibawah target maka angka persentase capaian

indikator kinerja ini sebesar 44%. Meskipun tidak tercapai target

pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah tetapi

pendapatan pajak dan retribusi menunjukkan pertumbuhan yang

positif atau bertambah 8% atau terdapat peningkatan sebesar

Rp11.769.921.177,00 dari pendapatan pajak dan retribusi daerah

yang dicapai tahun 2015.

PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi memiliki pertumbuhan

yang positif didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target

atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu 1)optimalisasi

pendapatan daerah, 2)pelayanan pajak daerah, 3)pendataan dan

penetapan wajib pajak, 4)pengelolaan arsip wajib pajak,



5)pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan,

6)regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah,

7)pemeliharaan basis data PBB P2, dan 8)pendataan PBB P2. Upaya

untuk mewujudkan target dari pertumbuhan dari pajak dan retribusi

daerah tahun 2018 dilaksanakan program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan-

kegiatan yang sama yang dilaksanakan tahun 2017 kecuali kegiatan

pendataan PBB P2 digabung dengan kegiatan pemeliharaan basis

data PBB P2.

Secara keseluruhan target indikator kinerja utama dari sasaran strategis BKAD

tahun 2016 dapat dicapai kecuali percepatan penyerapan belanja pemerintah

sebagaimana telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa 75% atau

sebanyak 3 indikator kinerja utama berupa opini BPK atas LKPD tahun n-1,

persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dan persentase PAD terhadap

belanja daerah memiliki katagori Sangat Baik dengan persentase capaian sama

atau diatas 100% dan 25% atau hanya satu indikator kinerja utama yaitu

percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah memiliki katagori capaian

tinggi dengan persentase capaian sebesar 87%.

2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Program Rutin

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi penunjang

urusan pemerintah bidang keuangan daerah yang meliputi aspek

Sangat Baik; 3;

75%

Tinggi; 1; 25%

Bagan 2.21 Pencapaian IKU BKAD tahun 2016



pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah BKAD

melaksanakan program pelayanan adminsitrasi perkantoran, program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan dan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Capaian

atas target indikator kinerja sebagai outcome masing-masing program

tersebut yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.22)

Tabel 2.22 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Rutin

Tahun 2017/2018

Program Indikator Kinerja


% Capaian

Program pelayanan administrasi perkantoran

Nilai AKIP 81 81 100% 82

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95 95 100% 98

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 100 100% 100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja 79 79 100% 80

Secara keseluruhan program-program rutin yang dilaksanakan oleh BKAD

tahun 2017 memiliki angka persentase capaian indikator kinerja diatas

90,1% atau 100% katagori sangat tinggi.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program rutin memerlukan dana yang

paling tinggi terutama untuk mendanai terlaksananya kegiatan-kegiatan dari

program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja

sebagaimana pada tabel diatas. Kegiatan-kegiatan dari program pelayanan

administrasi perkantoran membutuhkan dana yang cukup besar yaitu sebagai

berikut:



1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun

2017 membutuhkan dana sebesar Rp23.270.856.000,00 atau sebesar

58% dari keseluruhan pagu anggaran belanja langsung BKAD dan

terealisasi sebesar Rp22.580.095.701,00 atau terserap 97%. Anggaran

Belanja listrik yang dialokasikan pada BKAD karena BKAD sebagai OPD

yang melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

untuk melakukan pembayaran atas fasilitas listrik yang dipergunakan

untuk penerangan jalan kabupaten dan gedung-gedung pemerintah

daerah kepada PLN selaku penyedia jasa listrik. Selain itu kegiatan ini

juga dilaksanakan oleh BKAD selaku pengelola atas pajak penerangan

jalan dengan obyek pajak adalah penggunaan listrik baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain yang pemungutan atas

pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Hasil pendapatan dari Pajak

Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan/pembayaran

listrik untuk penerangan jalan. Kegiatan ini telah melakukan pembayaran

atas fasilitas listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan kabupaten

dan gedung-gedung pemerintah daerah kepada PLN setiap bulan.

2. Belanja perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 pada kegiatan

penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi membutuhkan dana

sebesar Rp1.865.785.150,00 dan terealisasi sebesar

Rp.1.729.884.611,00 atau sebesar 93%.

Selain program pelayanan administrasi perkantoran anggaran belanja langsung

juga mendanai terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur dengan terlaksananya 4 (empat) kegiatan yang mana 3 (tiga) kegiatan

yang menyerap dana terbesar sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;

Tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan pengadaan kendaraan

dinas sebanyak 17 unit yang membutuhkan anggaran belanja langsung

sebesar Rp4.130.524.002,00 dan telah terealisasi dengan pembelian

kendaraan dinas sebanyak 17 unit dengan penyerapan anggaran

sebesarRp. 3.992.749.000,00.;

2. Kegiatan pengadaan mPeralatan dan Perlengkapan ;



Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp2.146.701.400,00

dan terealisasi sebesar 1.919.761.000,00, sehingga terdapat sisa

anggaran belanja yang merupakan sisa lelang. Kegiatan ini telah

mengadakan 25 macam mebeleur dan peralatan dan perlengkapan

kantor sebanyak 630 unit.

3. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKAD selaku ketugasan sebagai Pejabat

Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk memelihara kendaraan dinas

milik daerah ydan mendukung operasional kedinasan. Kegiatan ini

membutuhkan dana sebesar Rp1.593.371.250,00 dan terealisasi sebesar

Rp 1.528.019.777,00.

Secara keseluruh evaluasi atas hasil pelaksanaan Renja BKAD tahun 2017

adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.23, Tabel 2.24, Tabel 2.25, dan Tabel 2.26).



Tabel 2.23 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2018

1. Program Rutin

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Renstra BKAD

Capaiam Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil

Program (Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018

1 Urusan Wajib Urusan Penunjang Pemerintah

4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 81 81 4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 82 82 100%

4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah pengadaan perangko/materai

1086 625 4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah pengadaan perangko/materai

1374 1374 85%

- Jumlah pengadaan buku cek 28 10 - Jumlah pengadaan buku cek 8 8 100%

- Jumlah pengiriman Surat 25 19 - Jumlah pengiriman Surat 750 750 50%

Jumlah paket jasa listrik dan komunikasi 12 12 Jumlah paket jasa listrik dan

komunikasi 12 12 100%

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas: 61 61 Jumlah perpanjangan STNK

kendaraan dinas: 61 61 100%

Bea balik nama kendaraan hibah KPK 9 0 Bea balik nama kendaraan

hibah KPK 4 4



Kode Rekening



Target Renstra BKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2017

Kode Rekening


Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil



Program dan


2018


Jumlah paket jasa administrasi keuangan

468 468 Jumlah paket jasa administrasi keuangan

108 108 100%

- Jumlah alat kebersihan kantor 4 4 - Jumlah alat kebersihan kantor 4 4 100%

- Jumlah honor tenaga pembersih

24 24 - Jumlah honor tenaga pembersih

24 24 100%

Jumlah paket alat tulis kantor 12 12 Jumlah paket alat tulis kantor 12 12 100%

- Jenis barang cetakan 15 15 - Jenis barang cetakan 15 15 100%

- Jumlah penggandaan 120000 120000 - Jumlah penggandaan 120000 120000 52%

Jumlah paket komponen instalasi listrik

4 4 Jumlah paket komponen instalasi listrik

1 1 100%

Jumlah paket bahan bacaan 12 12 Jumlah paket bahan bacaan 12 12 100%

Jumlah buku peraturan perundang-undangan

1 1 Jumlah buku peraturan perundang-undangan

1 1 100%

4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu

2710 1607 4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu

1250 1250 98%

Terlaksananya perjalanan dalam daerah

100% 100% Terlaksananya perjalanan dalam daerah

100% 100% 100%



Kode Rekening



Target Renstra BKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2017

Kode Rekening


Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil



Program dan


2018


Terlaksananya perjalanan luar daerah

100% 100% Terlaksananya perjalanan luar daerah

100% 100% 100%

4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

95% 95% 4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

98% 98% 100%

4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah tempat untuk menyimpan sementara BMD yang akan dihapus

1 1 4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor

Pembangunan tempat parkir (penyimpanan BMD yang akan dihapus)

1 1 100

4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas R4 4 4 4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas R4 4 4 50%

Kendaraan dinas Pick up 1 1 Kendaraan dinas Pick up 1 1

Pengadaan kendaraan dinas R2 5 5 Pengadaan kendaraan dinas R2 5 5

4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

pengadaan mesin copy 3 3 4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

pengadaan mesin copy 3 3 100%

pengadaan filling kabinet 40 40 pengadaan filling kabinet 40 40

perbaikan ruang kerja 2 2 perbaikan ruang kerja 2 2



Kode Rekening



Target Renstra BKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2017

Kode Rekening


Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil



Program dan


2018


alat pendingin (AC) 15 15 alat pendingin (AC) 15 15

pengadaan televisi 8 8 pengadaan televisi 8 8

pengadaan komputer PC 32 32 pengadaan komputer PC 32 32

pengadaan printer 46 46 pengadaan printer 46 46

pengadaan peralatan jaringan 1 1 pengadaan peralatan jaringan 1 1

pengadaan meja kerja 21 21 pengadaan meja kerja 21 21

pengadaan kursi kerja 61 61 pengadaan kursi kerja 61 61

penadaan kursi tamu 8 8 penadaan kursi tamu 8 8

pengadaan kursi tunggu 12 12 pengadaan kursi tunggu 12 12

4.04.02.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)

12 12 4.04.02.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)

12 12 100%

Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK

4 4 Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK

4 4 100%



Kode Rekening



Target Renstra BKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2017

Kode Rekening


Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil



Program dan


2018


4.04.02.54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan alat kantor (bulan) 12 12 4.04.02.54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan alat kantor (bulan) 12 12 100%

Pemeliharaan print tronik dan plotter

2 2 Pemeliharaan print tronik dan plotter

2 2 100%

Pemeliharaan aplikasi/database 1 0 Pemeliharaan aplikasi/database 1 1 100%

4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% 4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% 100%

4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 0 4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 1 100%

Jumlah kursus singkat & bimtek 3 0 Jumlah kursus singkat & bimtek 23 23 50%

4.04.06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79 79 4.04.06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80 80 100%

4.04.06.17

Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21 21 4.04.06.17

Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan


1 1

Dokumen SMM 1 1 Dokumen SMM 1 1



Tabel 2.24

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Kode Rekening


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Rentra

DPPKAD

Capaiam Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening


Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah


4.04.17


Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul

WTP WTP 4.04.17



WTP WTP 100%

4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)

1 1 4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)

1 1 100%

4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku

300 300 Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku

300 300 100%

4.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku

75 75 Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku

75 75 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

4.04.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 100%

Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

1 1 4.04.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

1 1 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

116 116 4.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

192 192 100%

Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD

132 132 Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD

384 384 100%

4.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas

Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

2 2 4.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas

Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

2 2 100%

Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku

20 20 Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku

20 20 100%

4.04.17.23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

570 554 4.04.17.23 Penerbitan SPD Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

450 450 100%

4.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi

Jumlah neraca bulanan SKPD

672 612 4.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi

Jumlah neraca bulanan SKPD

720 720 100%

Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran

1 1 Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran

1 1 100%

Jumlah pendampingan dengan BPKP

12 12 Jumlah pendampingan dengan BPKP

12 12 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

4.04.17.103 Rekonsiliasi data laporan

Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan

12 12 4.04.17.103

Rekonsiliasi data laporan

Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan

12 12 100%

Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

12 12

Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

12 12 100%

Jumlah Laporan Triwulan 4 4 Jumlah Laporan Triwulan 4 4 100%

4.04.17.34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

150 150

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

150 150 100%

4.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran

Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

75 75 4.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran

Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

75 75 100%

4.04.17.48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

70 70 4.04.17.48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

85 85 189%

4.04.17.104 Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah

Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

2 2 4.04.17.104

Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah

Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

2 2 100%

Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD

4 4 Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD

4 4 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

4.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 100%

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

75 75 Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

75 75 100%

4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah

Akurasi data barang milik daerah

100 100 4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah

Akurasi data barang milik daerah

100 100 116%

4.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

2 2 4.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

2 2 100%

Studi Komparasi Penyimpan Barang

Studi Komparasi Penyimpan Barang

1 2 50%

4.04.30.02 Simbada

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

100 100 4.04.30.02 Simbada

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

139 139 100%

Jasa Pihakke 3 1 1 Bimtek Simda BMD seluruh SD

1 1 100%

Pengadaan aplikasi SIM 1 1 Pengelolaan BMD dengan Simda BMD

3 3 100%

4.04.30.05 Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)

7 7 4.04.30.05 Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)

4 4 100%

Laporan mutasi barang milik daerah

2 2 Laporan mutasi barang milik daerah

2 2 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

- SKPD 60 60 - SKPD 60 60 100%

4.04.30.06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

4.04.30.06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati

4 4 Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati

15 15 157%

Perjanjian 4 4 Perjanjian 15 15 157%

Berita Acara 80 80 Berita Acara 30 30 100%

4.04.30.07 Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang penjualan dan hibah BMD yang sudah tidak efisien

15 15 4.04.30.07 Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang Penghapusan BMD

19 19 95%

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

100% 117% Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

100% 100% 100%

4.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)

6 6 4.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)

58 58 100%

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

185 185 - SKPD, SMP/SMK dan UPT

185 185 100%

4.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)

1 1 4.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)

55 55 100%

- SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016

1 1 - SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016

1 1 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

4.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

4 4 4.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

4 4 100%

- Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

240 240 - Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

240 240 100%

4.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Prosentase Kemanan dokumen pemilikan BMD

100% 100% 4.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen pemilikan BMD

1611 1611 100%

- Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

1642 1642 - Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

1671 1671 100%

4.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Draft NA 1 1 4.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Draft NA 1 1 100%

Draft Raperda tentang pengelolaan BMD

1 1 Draft Raperda tentang pengelolaan BMD

1 1 100%

Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Konsultasi ke Pemerintah Pusat

1 1 100%

4.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Profil Kabupaten 4 4 4.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Profil Kabupaten 4 4 100%

Cetak 4 4 Cetak 4 4 100%

Jumlah 3200 3200 Jumlah 5150 5150 100%

4.04.30.45 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)

3 3 4.04.30.45 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)

3 3 100%



Kode Rekening


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017

Tingkat

Capaian

Kinerja

Tahun 2017

Jumlah pengelolaan website DPPKAD

12 12 Jumlah pengelolaan website DPPKAD

12 12 100%

4.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP

100% 100% 4.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP

100% 100% 100%

4.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA

Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

3 43 4.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA

Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

4 4 100%

4.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip BKAD

Tertatanya & terdatanya arsip BKAD

12 12 4.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD

12 12 100%



Tabel 2.25 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)

Sasaran : Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Kode Rekening



Target Rentra

DPPKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



Target Kinerj Hasil



Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2017



4.04.17


Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul 60% 60% 4.04.17


Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul 60% 60%

4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

JumlahDokumen 12 12 4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

JumlahDokumen 12 12

MOU PenempatanUang Daerah 11 11 MOU PenempatanUang Daerah 11 11

PerjanjianKerjasamaPenempatanUang Daerah 11 11 PerjanjianKerjasamaPenempatanUang Daerah 11 11

Kajianpenempatanuangdaerah 11 11 Kajianpenempatanuangdaerah 11 11



Kode Rekening



Target Rentra

DPPKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



Target Kinerj Hasil



Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2017

TelaahpermintaanPenyertaan Modal 2 2 TelaahpermintaanPenyertaan Modal 4 4

KeputusanBupatiBantul 1 1 KeputusanBupatiBantul 1 1

4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D yang diterbitkan 9145 9145 4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung 5801 5801

Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D

9145 9145 Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D

8957 8957

4.04.17.28 TPTGR Jumlahlaporan 2 2 4.04.17.28 TPTGR Jumlahlaporan 2 2

PenyampaianSuratTagihan 24 24 PenyampaianSuratTagihan 44 44

SidangMajelis SidangMajelis 1 1

SKTJM SKTJM 1 1

KeputusanBupatiBantul 1 1 KeputusanBupatiBantul 1 1

4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan

Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

11241 11241 4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan

Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

11524 11524

SPT masa akhir tahun 1 1 SPT masa akhir tahun 1 1



Kode Rekening



Target Rentra

DPPKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



Target Kinerj Hasil



Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2017

4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlahdaftargaji PNSD/CPNSD setiapbulan 1708 1708 4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlahdaftargaji PNSD/CPNSD setiapbulan 122 122

Jumlah SKPP 533 533 Jumlah SKPP 387 387

Tercatatnyagaji/kekurangangajidan data PNSD/CPNSD setiapbulankedalamkartugajipegawai

12 12 Tercatatnyagaji/kekurangangajidan data PNSD/CPNSD setiapbulankedalamkartugajipegawai

12 12

Laporan 2 2 Laporan 2 2

4.04.17.55

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,

Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan

BPJS,PT Taspen 3 3 4.04.17.55

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,

Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan

BPJS,PT Taspen 5 5

Jumlah laporan atas potongan IWP 24 24 Jumlah laporan atas potongan IWP 24 24

Jumlah laporan atas potongan Taperum 24 24 Jumlah laporan atas potongan Taperum 24 24

Jumlah laporan BPJS 24 24 Jumlah laporan BPJS 24 24

Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21 12 12 Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21 12 12

Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD 12 12 Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD 12 12

4.04.17.101

PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul

Pelaporan JKK 12 12 4.04.17.101

PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul

Pelaporan JKK 12 12



Kode Rekening



Target Rentra

DPPKAD


Program dan

Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekening



Target Kinerj Hasil



Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2017

Pelaporan JKM 12 12 Pelaporan JKM 12 12

4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

4 4 4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

4 4

Jumlah laporan DTH dan RTH 12 12 Jumlah laporan DTH dan RTH 1 1

Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi 216 216 Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi 240 240

4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan

15 15 4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan

5 5

Rekonsiliasidana Transfer 4 4 Rekonsiliasidana Transfer 2 2

LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY

1 1 LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY

1 1

4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD Persentase Penyaluran belanja PPKD 100% 100% 4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD Persentase Penyaluran belanja PPKD 100% 100%

Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah

100% 100% Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah

100% 100%

4.04.18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Persentase pemahaman pengelola keuangan SKPD dalam mengelola keuangan daerah

100% 100%

4.04.18.06 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP 4 4




Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD

Kode Rekeni

ng

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


(Output)

Target Rentra DPPKAD


Keluaran Kegiatan tahun

2016

Kode Rekeni

ng

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil

Program

(Renstra

SKPD) Tahun 2017

Realisasi

Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d tahun 2017

Tingkat Capaia

n Kinerja Tahun 2017



4.04.17



17.5% 17.5% 4.04.17



18% 18% 98%

4.04.17.67

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Prosentasejumlahpendapatanaslidaerah yang dicapaidalamsatutahun

100 100 4.04.17.67

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Prosentasejumlahpendapatanaslidaerah yang dicapaidalamsatutahun

100 100 100%



Kode Rekeni

ng

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


(Output)




2016

Kode Rekeni

ng



Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil

Program

(Renstra

SKPD) Tahun 2017

Realisasi


Program dan

Keluaran


Tingkat Capaia


Jumlahlaporan yang disusunhasilpencocokan data PAD dengan SKPD penghasildanevaluasipencapaian target PAD dalamsatutahun

12 12

Jumlahlaporan yang disusunhasilpencocokan data PAD dengan SKPD penghasildanevaluasipencapaian target PAD dalamsatutahun

12 12

4.04.17.68

Pelayanan Pajak Daerah

Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun

100% 100% 4.04.17.68

Pelayanan Pajak Daerah

Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun

100% 100% 100%

jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

27.632 27.632 Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

100% 100%

4.04.17.86

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB)

150 150 4.04.17.86

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB) 80 80 100%

4.04.17.87

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

14000 16000 4.04.17.87



14000 14000 100%

4.04.17.90

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Prosentasejumlahpendapatanpajak PBB P2 dicapaidalamsatutahun

100% 100% 4.04.17.90


Prosentasejumlahpendapatanpajak PBB P2 dicapaidalamsatutahun

100% 100% 100%

Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2

100% 100% Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2

100% 100%

Cetakmasal SPPT PBB P2 616717 616717 Cetakmasal SPPT PBB P2 616717 616717

Pendistribusian SPPT PBB kedesa

75 75 Pendistribusian SPPT PBB kedesa 75 75



Kode Rekeni

ng



Program/Kegiatan


(Output)




2016

Kode Rekeni

ng



Program/Kegiatan


Target Kinerj Hasil

Program

(Renstra

SKPD) Tahun 2017

Realisasi


Program dan

Keluaran


Tingkat Capaia


Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2

100% 100% Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2

100% 100%

Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 17 Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 17

Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan

100% 100% Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan

100% 100%

4.04.17.94

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun

11 11 4.04.17.94



11 11 100%

4.04.17.98

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2

52.000 52.000 4.04.17.98


Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2

10000 10000 100%

Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG

100% 100% Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG

100% 100%

TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)

1 1 TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)

1 1

Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya

100% 100% Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya

100% 100%

0%




Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD

Kode Rekenin

g


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekenin

g



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017




4.04.17



22% 22% 4.04.17



23% 23% 98%

4.04.17.38

Operasional Pajak Daerah Intensifikasi pajak daerah (kali)

12 12 4.04.17.38

Operasional Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah (kali)

12 12 100%

Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)

12 12 Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)

12 12



Kode Rekenin

g


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekenin

g



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017


Terlaksananyapengadaan UPS (unit)

2 2 Terlaksananyapengadaan UPS (unit)

2 2

4.04.17.62

Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah

100% 100% 4.04.17.62

Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah

100%

Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB

3 3 Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB

2 2

4.04.17.84

Verifikasi piutang PBB P2 Verifikasi piutang PBB P2 1 1 4.04.17.84

Verifikasi piutang PBB P2 Verifikasi piutang PBB P2 1 1 50%

Terlaksananya cetak surat tagihan pajak

500.000 500.000

4.04.17.89

Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2

100% 100% 4.04.17.89

Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2

100% 100% 100%

Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)

1 1 Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)

1 1

Pemasangan baliho (titik) 5 5 Pemasangan baliho (titik) 5 5

Sosialisasi PBB P2 lewat radio

2 2 Sosialisasi PBB P2 lewat radio 2 2

Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2

75 75 Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2

75 75

Terlaksananya gathering wajib pajak

1 1



Kode Rekenin

g


Program/Kegiatan



Target Rentra

DPPKAD


Keluaran Kegiatan

tahun 2016

Kode Rekenin

g



(Output)

Target Kinerj Hasil



Program dan


2017


4.04.17.91

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau

100% 100% 4.04.17.91

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau

100% 100% 100%

Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat

5 5 Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat

5 5

Pemasangan baliho (titik) 7 7 Pemasangan baliho (titik) 5 5

4.04.17.92

Validasi Sehari BPHTB Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB

1.129 1.129 4.04.17.92

Validasi Sehari BPHTB Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB

100% 100% 100%

Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)

5 5 Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)

2 2



2.1.5 Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Tahun Lalu

Pagu anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada BKAD tahun 2017

sebesar Rp78.508.716.888,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

38.330.975.041,00 dan belanja langsung sebesar Rp.40.177.741.847,00.

Realisasi atas belanja daerah BKAD sebesar Rp65.621.703.159,00 sehingga

terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp12.88.7013.729,00 dengan angka

persentase penyerapan sebesar 84%. Tahun 2018 pagu anggaran belanja

daerah yang dialokasikan pada DPA BKAD sebesar Rp63.753.664.340,25

mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 18.79% atau bertambah

sebesar Rp14.755.052.547,25 dari pagu anggaran belanja tahun 2016.

Realisasi atas anggaran belanja tahun 2017 dan pagu anggaran tahun 2018

yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.28)

Grafik 2.28 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017 dan

Anggaran Belanja Tahun 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018

Komposisi pagu anggaran belanja yang dialokasikan pada BKAD tahun 2017

dan tahun 2018 sebagai berikut: (lihat Grafik 2.29)

Bagan 2.29

Rp.78.508,72

Rp.65.621,70

Rp72.391,93

Anggaran Tahun 2016 Realisasi Tahun 2016 Anggaran Tahun 2017



Komposisi Anggaran Belanja BKAD Tahun 2016 dan 2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2016 dan DPA BKAD tahun 2017, diolah

Anggaran belanja pada BKAD tahun 2016 dan tahun 2017 tertinggi

dialokasikan pada anggaran belanja langsung daripada dialokasikan pada

anggaran belanja tidak langsung dengan angka persentase perbandingan BTL

sebesar 53% dan BL sebesar 47%.

Tahun 2017 dan tahun 2018 dari keseluruhan anggaran belanja tidak langsung

tertinggi dialokasikan terkait dengan ketugasan BKAD sebagai

penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan iuran asuransi kesehatan,

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Serta

terkait dengan ketugasan BKAD selaku OPD penghasil dengan dianggarkan

insentif pemungutan pajak daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja

dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Realisasi anggaran belanja

tidak langsung tahun 2017 dan belanja tidak langsung yang dianggarkan tahun

2018 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.30)

Tabel 2.30

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018


No Uraian Tahun Anggaran

Tahun 2018 Anggaran Realisasi

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 38.330,97 Rp 27.883,69 Rp 30.719,31

1 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 7.546,29 Rp 6.806,92 Rp 7.013,78

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 5.918,62 Rp 5.738,24 Rp 5.685,04

- Tunjangan Keluarga Rp 528,16 Rp 510,72 Rp 504,06

- Tunjangan Jabatan Rp 254,00 Rp 245,51 Rp 245,51

- Tunjangan Fungsional Rp 8,23 Rp 6,96 Rp 38,22

- Tunjangan Fungsional Umum Rp 249,01 Rp 237,51 Rp 212,73

BTL, Rp.38.33

0,98, 49%

BL, Rp.40.17

7,74, 51%

BTL; Rp38.20

7,52 ; 53%

BL; Rp34.18

4,41 ; 47%




No Uraian Tahun Anggaran

Tahun 2018 Anggaran Realisasi

- Tunjangan Beras Rp 330,65 Rp 318,65 Rp 311,77

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp 56,29 Rp 56,04 Rp 11,38

- Pembulatan Gaji Rp 0,08 Rp 0,08 Rp 0,07

2 Iuran Asuransi Kesehatan Rp 19.592,27 Rp 12.585,59 Rp 15.062,35

3 Iuran Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja

Rp 1.541,61 Rp 924,81 Rp 13,64

4 Iuran Jaminan Kematian Rp 1.902,01 Rp 1.155,72 Rp 40,93

5 Biaya Pungut PBB Rp - Rp - Rp 318,03

6 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Rp 191,48 Rp 115,19 Rp 7.128,55

7 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Rp 7.557,31 Rp 6,295,45 Rp 1.142,02

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD

tahun 2018

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar

Rp27.883.691.447,00 atau terserap 73% sehinggan terdapat sisa anggaran

sebesar Rp10.447.283.594,00. Sedang belanja tidak langsung yang

dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp38.330.975.041,00 mengalami kenaikan

sebesar 0,3% atau bertambah sebesar Rp123.455.000,00 dari total anggaran

belanja tidak langsung tahun 2016. Realisasi atas ke-tujuh unsur belanja tidak

langsung tahun 2016 dan kenaikan atau penurunan anggaran belanja tidak

langsung yang direncanakan tahun 2017 dibanding tahun lalu yaitu sebagai

berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan

BKAD tahun 2017 terealisasi Rp6.806.920.635,00 atau sebesar 90% dari

total anggaran sebesar Rp7.546.297.000,00. Tahun 2018 anggaran

belanja gaji dan tunjangan ASN di BKAD mengalami penurunan 7% atau

bertambah sebesar Rp532.514.090,00 dari tahun sebelumnya hal ini

disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai di lingkungan BKAD dan

penurunan tunjagan PPH;

2. Tahun 2017 iuran asuransi kesehatan dianggarkan sebesar

Rp19.592.266.800,00 terealisasi sebesar Rp12.585.591.010,00 atau

terserap 64%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.006.675.790,00.



Belanja iuran asuransi kesehatan yang dianggarkan tahun 2018

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya;

3. Iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja dianggarkan sebesar

Rp1.541.606.600,00 terealisasi sebesar Rp924.813.218,00 atau terserap

60%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp616.793.382,00. Belanja

iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja yang dianggarkan tahun 2018

mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan

pada tahun 2017 BKAD menganggarkan JKK untuk seluruh OPD

sedangkan pada tahun 2018 JKK sekarang dianggarkan pada masing

masing OPD;

4. Iuran jaminan kematian dianggarkan sebesar Rp1.902.008.300,00

terealisasi sebesar Rp1.155.719.390,00 atau terserap 61%, dan terdapat

sisa anggaran sebesar Rp746.288.910,00. Belanja jaminan kematian

yang dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan

tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2017 BKAD menganggarkan

JKK untuk seluruh OPD sedangkan pada tahun 2018 JKK sekarang

dianggarkan pada masing masing OPD;

5. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dianggarkan sebesar

Rp7.557.311.341,00 terealisasi sebesar Rp6.295.447.309,00 atau

terserap 83%, dan terdapat sisa anggaran Rp1.261.861.032,00. Sisa

tersebut karena insentif retibusi daerah tidak direalisasikan. Belanja

insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan tahun

2018 mengalami kenaikan sebesar 9% atau bertambah sebesar

Rp713.255.766,00 dari tahun sebelumnya;

Anggaran belanja langsung merupakan anggaran yang dialokasikan terkait

secara langsung untuk mendanai terlaksananya progam-program dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang keuangan dengan lingkup fungsi pelayanan yang

diselenggarakan meliputi bidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah.

Pagu anggaran belanja langsung pada BKAD dipergunakan untuk



terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 dan

tahun 2018 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.31)

Tabel 2.31

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 dan 2017 per Program (dalam Jutaan Rupiah)

Program


Jml Keg

Anggaran Realisasi Jml Keg

Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Rp25.136,64 Rp 24.309,98 3 Rp22.732,72

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Rp 8.145,59 Rp 7.610,66 4 Rp 2.725,22

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Rp 22,53 Rp 8,99 1 Rp 18,69

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Rp 10,15 Rp 7,83 5 Rp 168,27


46 Rp 5.930,93 Rp 5.116,75 36 Rp 6.860,59

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 Rp 149,09 Rp 126,38

Program Pengelolaaan Barang Daerah 11 Rp 782,80 Rp 557,43 11 Rp 867,62

Jumlah 67 Rp40.177,74 Rp 37.738,01 60 Rp33.373,10

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018

Tahun 2017 jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 67 kegiatan

dari tujuh program sebagaimana tersebut diatas telah membutuhkan anggaran

belanja langsung sebesar Rp37.738.011.71200 atau terealisasi 93% dari total

anggaran belanja langsung sebesar Rp40.177.741.847,00. Ke-tujuh program

tersebut yang memiliki angka persentase penyerapan dibawah 80% yaitu

sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dianggarkan

sebesar Rp22.527.500,00 terealisasi sebesar Rp8.990.000,00 atau

terserap 40%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.537.500,00.

Tidak terserapnya anggaran belanja langsung pada program ini

dikarenakan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan tidak terlaksana;

2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan dianggarkan sebesar Rp10.155.300,00 terealisasi



sebesar Rp7.826.475,00 atau terserap 77%, dan terdapat sisa anggaran

sebesar Rp2.328.825,00. Tidak terserapnya anggaran belanja langsung

pada program ini dikarenakan kegiatan penyusunan sistem manajemen

mutu tidak terlaksana;

3. Program pengelolaan barang daerah dianggarkan sebesar

Rp782.799.008,00 terealisasi sebesar Rp557.422.430,00 atau terserap

71%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp225.365.578,00.

4. Program yang dilaksanakan berjumlah tujuh program yang terdiri dari

empat program termasuk program rutin yaitu program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan. Sedang program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah, program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten/kota, dan program pengelolaan

barang daerah merupakan program utama yang mendukung secara

langsung pencapaian indikator kinerja utama dari tiga sasaran stratgeis

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKAD tahun

2016-2021. Anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada BKAD

tertinggi untuk mendanai terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program

rutin daripada untuk mendanai terlaksananya kegiatan-kegiatan dari

program inti/utama dengan proporsi sebagai berikut: (lihat Grafik 2.32).

Grafik Tabel 3.32

Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada Program Rutin dan Utama

Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)



Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018, diolah

Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 60 kegiatan dengan 6

program sedang tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 67 kegiatan

dengan 7 program. Jumlah kegiatan tahun 2018 lebih sedikit dari tahun

sebelumnya disebabkan karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

melaksanakan regruping/penggabungan kegiatan-kegiatan yang memiliki output

yang sejenis. Selain itu ada beberapa kegiatan yang pindah program. Kegiatan-

kegiatan yang mengalami regruping/penggabungan yaitu Program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah kegiatan-kegiatan yang

diregruping atau digabung adalah sebagai berikut:

▪ Kegiatan Pengelolaan Belanja Gaji dan tunjangan ASN merupakan

gabungan dari kegiatan Pengerlolaan dan pelaporan potongan

IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS Kabupaten Bantul,

kegiatan Pengelolaan Belanja ASN, dan kegiatan Pengelolaan dan

Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS dan DPRD Kabupaten Bantul;

▪ Kegiatan Evaluasi Penyerapan Belanja OPD merupakan

gabungan dari kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD dan Kegiatan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD;

▪ Kegiatan Penerbitan DPA, Anggaran Kas dan SPD merupakan

gabungan dari kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD,

Kegiatan Penyusunan anggaran kas dan kegiatan Penerbitan

SPD.

Rp.33.464,02Rp.25.644,89

Rp.6.713,72Rp.7.728,21


Program rutin Program utama



Kegiatan-kegiatan yang mengalami pindah program dari program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pindah ke program

peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ada 5 kegiatan yaitu :

▪ Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah

▪ Kegiatan Belanja PPKD

▪ Kegiatan penyusunan Standar Operasional prosedur

▪ Kegiatan Pengelolaan Simkeuda

▪ Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip.

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai terlaksananya

program rutin tahun 2017 sebesar 87% dan tahun 2017 meningkat menjadi

sebesar 81%. Sedang anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk

mendanai program utama sebesar 23% dan tahun 2017 turun menjadi 19%.

Bertambah besarnya anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada

program rutin tahun 2018 disebabkan yaitu

1. Mulai tahun 2018 seluruh belanja Alat Tulis Kantor dan Penggandaan yang

menunjang terlaksananya dan melekat pada kegiatan-kegiatan di seluruh

lingkungan BKAD disentralkan pada kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan,

dan perlengkapan perkantoran;

2. Mulai tahun 2018 seluruh belanja honorarium pengelola pelayanan kantor

yang menunjang terlaksananya dan melekat pada kegiatan-kegiatan di

seluruh lingkungan BKAD disentralkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan Perkantoran;dan

3. Dianggarkan belanja STNK kendaraan hibah KPK sebesar

Rp160.000.000,00 pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.



Tercapainya IKU sebagaimana telah dibahas diatas didukung dengan

terlaksananya program utama pada tahun 2017 membutuhkan anggaran belanja

langsung sebesar Rp7.585.027.675,00 terealisasi sebesar Rp5.615.320.924,00

atau terserap 74%, dan terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar

Rp1.969.706.751,00. Realisasi anggaran belanja langsung progran utama per

indikator kinerja dari tiga sasaran strategis disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik

2.33)

Grafik 2.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Program Utama

Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)

Sumber data : LRA BKAD tahun 2016, diolah

Keterangan:

1. Tercapainya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 sebagai

indikator kinerja utama dari sasaran strategus I didukung terlaksananya

20 kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar

Rp1.506.146.575,00 terealisasi Rp1.149.428.520,00 dan 11 kegiatan dari

program pengelolaan barang daerah membutuhkan anggaran belanja

langsung sebesar Rp899.348.700,00 terealisasi Rp609.954.161,00;

2. Capaian atas percepatan penyerapan belanja pemerintahan didukung

terlaksananya 12 kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan anggaran belanja

Rp2.405,50

Rp256,06

Rp3.124,14

Rp1.799,34 Rp1.759,38

Rp231,06

Rp2.488,95

Rp1.135,93

IKU 1 IKU 2 IKU 3 IKU 4

Anggaran Realisasi



langsung sebesar Rp248.814.950,00 terealisasi Rp223.847.348,00 dan

satu kegiatan dari program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota yang membutuhkan anggaran belanja

langsung sebesar Rp7.241.000,00 terealisasi Rp7.210.750,00;

3. Terdapat dua indikator kinerja utama dari sasaran strategis III yaitu

• Capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah didukung

dengan terlaksananya 9 kegiatan dari program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar

Rp3.124.139.350,00 terealisasi Rp2.488.946.869,00

• Capaian persentase PAD terhadap belanja daerah didukung

terlaksananya 9 kegiatan dari program peningkatan

pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan

anggaran belanja langsung sebesar Rp1.799.337.100,00

terealisasi Rp1.135.933.276,00.

Tahun 2017 anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk terlaksananya

program utama sebesar Rp6.452.683.345,00. Anggaran belanja tersebut

dibutuhkan untuk mencapai empat target indikator kinerja utama (IKU) dari tiga

sasaran strategis. Adapun anggaran belanja langsung per IKU disajikan sebagai


Grafik 3.34 Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja Utama Tahun 2017


Sumber data : DPA BKAD Tahun 2017, diolah

Penjelasan:

Rp2.076,88

Rp1.427,54

Rp2.722,99

Rp225,28




1. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 1) opini BPK atas LKPD

Kabupaten Bantul tahun n-1 memerlukan dana yang bersumber dari

APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp2.078.875.245,00.

2. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 2) persentase PAD

terhadap pendapatan daerah memerlukan dana yang bersumber dari

APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp1.427.543.100,00

3. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 3) persentase PAD

terhadap belanja daerah memerlukan dana APBD Kabupaten Bantul

tahun 2017 sebesar Rp2.722.988.050,00; dan

4. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 4) percepatan penyerapan

belanja pemerintah memerlukan dana APBD Kabupaten Bantul tahun

2017 sebesar Rp225.276.950,00.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

BKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang

keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi

urusan pemerintahan bidang keuangan maka pelayanan yang diselenggarakan

meliputi pelayanan pada bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan

aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada

urusan penunjang keuangan oleh BKAD dipergunakan alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran

dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagaimana telah dibahas diatas. BKAD menetapkan

empat indikator kinerja utama dari tiga sasaran strategis untuk mendukung

Pemerintah Daerah mewujudkan sasaran pertama yaitu “terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas” dari misi dan tujuan I

dengan indikator sasaran “indeks tata kelola Pemerintahan (Indonesia

Governance Index/IGI)” dan sasaran daerah ke-5 “terwujudnya perekonomian

daerah yang berkualitas” dengan indikator kinerja “pertumbuhan ekonomi”.

1. Kinerja Pelayanan pada Pengelolaan Keuangan Daerah



Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

adalah diterbitnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut

sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan

yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media

akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan

dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi

keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan. Opini BPK tersebut

dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur akuntabilitas atas tata

kelola keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul. Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama

periode tahun 2011 s/d tahun 2016 sebagai hasil pemeriksaan keuangan

atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2010, LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2010, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2011, LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2012, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul tahun

2014, dan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

(lihat Grafik 3.35)

Grafik 3.35

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul Periode tahun 2010-2016

Sumber data : BKAD

WDP WDP

WTP WTP WTP WTP

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016



Perkembangan opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul sebagaimana

pada grafik terebut diatas menunjukkan bahwa semakin akuntabilitas tata

kelola keuangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat

tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2013 s/d tahun 2016. Diraihnya opini

WTP tersebut sebagai salah satu ukuran terselenggaranya pemerintahan

daerah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan publik. Oleh karena itu

opini WTP atas LKPD harus dipertahankan setiap tahunnya sebagai salah

satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola

keuangan dan aset daerah.

Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak empat

kali masih terdapat beberapa catatan atas laporan keuangan yaitu sebagai

berikut: (lihat Tabel 2.36)

Tabel 2.36 Catatan Penjelasan atas LKPD Kabupaten Bantul

Tahun Opini Penjelasan Keterangan

2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012

2014 WTP Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas


2015 WTP

Pengelolaan aset tetap yang belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset yang belum ditunjang sistem pengendalian yang memadai, pengembalian dana hibah Persiba belum memiliki dasar penerimaan yang sah, penggunaan ADD tahun 2012 belum ada laporan pertanggungjawaban dan belum digunakan dana pengadaan tanah atau masih tersimpan dalam SPD


2016 WTP

Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan


Pengembalian jaminan biaya pembongkaran (jabong) atas penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya lemah

Penatausahaan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati belum sesuai ketentuan

Pengelolaan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Bantul belum sesuai ketentuan

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana BOS tidak sesuai ketentuan

Penatausahaan dan penagihan piutang pajak daerah belum memadai

Pengelolaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat belum sesuai ketentuan

Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib



Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya meraih opini

WTP murni atau WTP tanpa catatan.

2. Kinerja Pelayanan Pengelolaan BMD Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang

dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik

daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik

daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD sebagai

pejabat penatausahaan barang dan kepala bidang Aset sebagai pengurus

barang pengelola yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada

masing-masing OPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam

melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data

aset daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan kondisi riil telah

dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan

melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi

kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap

OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna

barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang

berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan

inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang

menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset

daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan

disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang Daerah.

Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa

pengguna barang dihimpun oleh Bidang Aset (BKAD) selaku pengurus

barang pengelola dan membantu ketugasan Kepala BKAD dalam



melaksanakan ketugasan selaku pejabat penatausahaan barang menjadi

Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan

penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat

kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi

penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada

peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah,

dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi

dan nilai barang milik daerah secara berkala.

Perkembangan barang milik daerah/aset tetap Pemerintah Kabupaten

Bantul selama kurun tahun 2011 s/d 2016 disajikan pada grafik dan tabel

sebagai berikut:

Grafik 2.37 Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.

Rp2.438.010,33 Rp2.614.656,24

Rp2.765.076,29

Rp3.110.426,52

Rp1.707.568,82

Rp3.793.016,45

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016



Tabel 2.38 Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 (jutaan Rupiah)

Tahun Jumlah (Rupiah)

Pertumbuhan

Rupiah %

Tahun 2011 Rp2.438.010,33

Tahun 2012 Rp2.614.656,24 Rp 176.645,91 7%

Tahun 2013 Rp2.765.076,29 Rp 150.420,06 6%

Tahun 2014 Rp3.110.426,52 Rp 345.350,23 12%

Tahun 2015 Rp1.707.568,82 Rp(1.402.857,70) -45%

Tahun 2016 Rp3.793.016,45 Rp 2.085.447,63 122%

Rata-rata per tahun Rp 271.001,22 21%

Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.

Selama tiga tahun pertama pada periode tahun 2011-2016 aset tetap

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang

meningkat setiap tahunnya, tahun 2015 nilai aset tetap mengalami

penurunan dikarenakan mulai tahun 2015 telah diberlakukan

penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

jalan, irigasi dan jaringan. Penyusutan tersebut sesuai dengan amanah

dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah. Melalui penyusutan sebagai salah satu penanda

pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Tahun 2016 nilai aset teap

menunjukkan peningkatan dengan angka persentase sebesar 122%

atau meningkat sebesar Rp2.085.447.631.031,66.

BKAD dalam melaksanakan wewenang selaku pejabat penatausahaan

barang dan pembantu pengurus barang pengelola dalam pengelolaan

barang milik daerah belum optimal dilakukan yang tercermin dengan

ditemukan paragraf penjelasan terkait dengan pengelolaan aset tetap

pada opini WTP atas LKPD tahun 2012, LKPD tahun 2013, LKPD tahun

2014, dan LKPD tahun 2015.



3. Kinerja Pelayanan pada Penyerapan Belanja Pemerintah Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah setiap

semester dibanding dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan

setiap semester. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan

BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran

belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah

dapat lebih optimal. Melalui anggaran kas dipergunakan untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari

pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam

DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.

Selain itu anggaran kas juga berfungsi sebagai alat kontrol dan

pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai

perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Selama tiga

tahun yaitu tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 penyerapan belanja

daerah setiap semester belum sesuai dengan alokasi dana yang diatur

dalam anggaran kas sebagaimana sebagai berikut: (lihat Tabel 2.39, Grafik

2.40, Grafik 2.41, dan Grafik 2.42)



Tabel 2.39 Penyerapan Belanja Daerah Berdasarkan Alokasi Anggaran Belanja Daerah per Semester

Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah

Anggaran Rp 1.364.661,17 Rp 536.694,65 Rp1.901.355,83 Rp1.231.421,54 Rp 947.835,80 Rp2.179.257,34 Rp1.298.612,28 Rp925.052,35 Rp 2.223.664,63

Realisasi Rp 561.497,04 Rp 1.138.854,24 Rp1.700.351,28 Rp 623.223,20 Rp 1.310.079,29 Rp1.933.302,50 Rp 629.275,31 Rp 1.387.268,67 Rp 2.016.543,98

% penyerapan belanja daerah

41% 212% 89% 51% 138% 89% 48% 150% 91%



Tabel dan grafik sebagaimana tersebut diatas menunjukkan penyerapan

anggaran belanja daerah setiap semester tahun 2014, tahun 2015, dan

tahun 2016 tidak sesuai dengan ketersediaan dana sebagaimana yang

Rp1.364.661,17

Rp536.694,65 Rp561.497,04

Rp1.138.854,24


Grafik 3.41Penyerapan Belanja Pemerintah per Semester Tahun 2014


Anggaran Realisasi

Rp1.231.421,54

Rp623.223,20

Rp947.835,80

Rp1.310.079,29




Anggaran Realisasi

Rp1.298.612,28

Rp925.052,35

Rp629.275,31

Rp1.387.268,67




Anggaran Realisasi



telah diatur dalam anggaran kas. Alokasi dana untuk membiayai

pengeluaran belanja daerah yang pada semester I lebih besar daripada

semester II tetapi tidak diikuti dengan penyerapan belanja daerah justru

pada semester I menunjukkan penyerapan belanja daerah yang rendah.

Sebaliknya penyerapan belanja daerah yang terbesar terjadi pada

semester II dengan dana yang dialokasikan pada semester II lebih rendah

dari semester I. Hal tersebut mengindikasikan setiap tahun terjadi

penumpukan penyerapan belanja daerah pada semester II khususnya

pada bulan berakhirnya tahun anggaran. Selain itu juga memberi informasi

setiap tahun kurang baiknya kinerja atas penyerapan belanja pemerintah

daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak sesuai

dengan alokasi yang diatur dalam angggaran kas setiap semester serta

terjadi penumpukan penyerapan pada semester II. Permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan kinerja penyerapan adalah sebagai

berikut:

1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang matang

sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu

untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk sering

melakukan revisi atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);

2. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak

seuai dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga

terdapat kebiasaan SKPD memiliki kecenderungan pengalokasian

terhadap penarikan dana pada triwulan I lebih besar dibanding

dengan triwulan berikutnya;

3. Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam

pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran belanja langsung;

4. Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan

anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;

5. Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan

kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan



6. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai) belum

sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam anggaran kas

dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran belanja hibah

kepada kelompok masyarakat dan penyaluran belanja bantuan

sosial kepada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama

dalam pemberkasan administrasi sebagai salah satu persyaratan

mengakibatkan penyerapan belanja hibah dan belanja bantuan

sosial dilaksanakan pada akhir tahun.

Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan penumpukan

penyerapan belanja daerah pada akhir tahun yaitu sebagai berikut:

1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana untuk satu

tahun anggaran dirinci untuk tiap bulan per jenis belanja sebagai alat

untuk menantau pelaksanaan kegiatan;

2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD/Unit Kerja

yang memiliki penyerapan anggaran dengan deviasi tinggi antara

realisasi dengan alokasi anggaran setiap triwulannya;

3. Kesesuaian penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi per

triwulan telah dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk

mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul; dan

4. OPD penanggungjawab teknis atas penyaluran belanja hibah dan

belanja bantuan sosial dalam melaksanakan pemberkasan

persyaratan administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga

pengajuan kepada BKAD selaku PPKD sesuai dengan alokasi yang

diatur dalam anggaran kas.

4. Kinerja pada pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdapat dua indikator kinerja yang dipergunakan dalam pengelolaan

pendapatan daerah yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah

dan belanja daerah. Ke-dua indikator tersebut dipergunakan untuk



mengetahui peranan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

dan sumber pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah

terhadap pendapatan daerah. Perkembangan kontribusi sumber-sumber

pendatan daerah terhadap pendapatan daerah dalam rupiah dan angka

persentase yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul selama

periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017 disajikan pada grafik

dan tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.44 dan Grafik 2.45)

Grafik 2.44

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Tahun 2011 s/d 2017


Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data sementara per Pebruari 2017, diolah

Grafik 2.45 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Rp128.896 Rp166.598 Rp224.198 Rp357.411 Rp390.624 Rp404.414 Rp369.225

Rp717.123

Rp885.352 Rp938.492

Rp1.036.633 Rp1.041.842

Rp1.331.353 Rp1.435.226 Rp334.527

Rp285.621

Rp357.613

Rp419.873 Rp518.756

Rp264.527 Rp273.792

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target tahun2017

PAD Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah



Tahun 2011 s/d Tahun 2016

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun

2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data sementara per Pebruari 2017, diolah

Keterangan

No 1 Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

No 2 Persentase kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah

No 3 Persentase kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah

Periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017, dana perimbangan

memiliki peranan yang penting sebagai sumber yang terbesar terhadap

pendapatan daerah atau pendapatan daerah yang telah dicapai selama

periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017 masih sangat tergantung

terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat dengan angka persentase

ketergantungan diatas 50%. Sebaliknya pendapatan asli daerah yang dicapai

selama lima tahun (tahun 2011-2016) belum memiliki peranan yang tinggi

dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan angka

persentase kontribusi berkisar antara 11% - 20%. Belum besarnya peranan

PAD yang dicapai dalam memberi sumbangan terhadap pendapatan daerah

tetapi selama periode tahun 2011-2016 justru PAD menunjukkan

perkembangan yang terus meningkat. Tahun 2014, tahun 2015, dan tahun

2016 angka persentase PAD terhadap pendapatan daerah memiliki angka

persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang sama

yaitu sebesar 20% yang merupakan angka tertinggi dibanding sebelum tahun

2014. Sedang tahun 2017 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang

11% 12% 15%20% 20%

20% 18%

61%66%

62%57%

53%

67% 69%

28%21% 24% 23%

27%

13% 13%

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target tahun2017

No 1 No 2 No 3



ditargetkan mengalami penurunan dengan angka persentase sebesar 18%

dibanding angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengetahui

peranan PAD dalam membiayai belanja daerah. Selama periode tahun 2011-

2016 persentase pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang

dicapai dan yang ditarget tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul

tahun 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.46)



Tabel 2.46

Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2011 s/d 2016 dan Target Tahun 2017


Uraian

Realisasi Target tahun

2017 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

PAD Rp 128.896 Rp 166.598 Rp 224.198 Rp 357.411 Rp390.624 Rp 404.414 Rp 369.225

Dana Perimbangan Rp 717.123 Rp 885.352 Rp 938.492 Rp1.036.633 Rp1.041.842 Rp1.331.353 Rp 1.435.226

Belanja Daerah Rp 1.151.886 Rp 1.282.878 Rp 1.387.719 Rp1.700.351 Rp1.933.302 Rp2.016.544 Rp 2.161.337

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah (%)

11% 13% 16% 21% 20% 20% 17%

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (%)

62% 69% 68% 61% 54% 66% 66%

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data sementara per

Pebruari 2017, diolah



Kemampuan PAD sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah yang telah

dicapai selama periode tahun 2011-2016 menunjukkan perkembangan yang

fluktuatif setiap tahun atau perkembangan persentase kontribusi PAD

terhadap belanja daerah berkisar antara 11% - 20% serta tahun 2017

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul TA 2017 target persentase kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 17%. Dalam

periode tersebut dana perimbangan memiliki kontribusi yang terbesar sebagai

sumber utama dalam mendanai belanja daerah dengan angka persentase

diatas 50% atau berkisar antara 54% - 69% serta menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Penurunan kontribusi dana

perimbangan terhadap belanja daerah menunjukkan berkurangnya

ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mendanani

belanja daerah meskipun dalam angka persentase yang relatif kecil.

Perkembangan angka persentase kontribusi PAD dan dana perimbangan

terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.47)

Grafik 2.47 Perkembangan Persentase Realisasi Kontribusi PAD dan Dana Primbangan

terhadap Belanja Daerah Tahun 2011-2016 dan Target Tahun 2017

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah

masih relatif kecil dibanding dengan angka persentase kontribusi dana

11% 13%16%

21% 20% 20%17%

62%

69% 68%

61%

54%

66% 66%

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target tahun2017

% kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

% kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah



perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap

pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan pendapatan

daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terbesar bersumber

dari dana perimbangan. Selain itu dana perimbangan sebagai sumber

terbesar untuk mendanai belanja daerah. Oleh karena itu Pemerintah

Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan PAD dengan menggali potensi

dari sumber-sumber PAD sehingga akan mengurangi angka ketergantungan

Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap dana perimbangan.

5. Kinerja BKAD selaku Koordinator PAD

PAD merupakan pendapatan daerah terdiri dari komponen pendapatan

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. PAD yang dicapai

secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada

masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut dan merupakan faktor

penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Oleh karena itu PAD

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dipacu

pertumbuhannya. Selama periode tahun 2011-2015 PAD memiliki kinerja

yang baik yang ditunjukkan dengan tercapai PAD yang direncanakan dicapai

setiap tahun. Perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah

pada Kabupaten Bantul selama tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017

disajikan pada grafik sebagai berikut:





Grafik 2.48 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016, dan Target Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Rp115.321,90

Rp141.624,24

Rp205.407,21

Rp288.038,73

Rp335.797,05

Rp373.241,81 Rp369.224,77

Rp128.896,46

Rp166.597,78

Rp224.197,86

Rp357.411,06

Rp390.624,49 Rp404.414,04

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Tahun 2017

Target Realisasi



Selama periode tahun 2011-2016 PAD Pemerintah Kabupaten Bantul

menunjukkan pertumbuhan pendapatan dengan trent yang meningkat setiap

tahun. Dalam periode tahun tersebut rata-rata PAD yang dicapai oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul bertambah dengan angka persentase

sebesar 22% atau setiap tahun PAD bertambah sebesar

Rp53.796.156.061,90. Pertumbuhan PAD dalam periode tersebut disajikan

pada Tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.49)

Tabel 2.49 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011-2016

Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD

Rupiah %

Tahun 2011 Rp128.896.456.173,41 Rp 47.259.356.880,34 37%

Tahun 2012 Rp166.597.778.028,56 Rp 37.701.321.855,15 23%

Tahun 2013 Rp224.197.864.331,31 Rp 57.600.086.302,75 26%

Tahun 2014 Rp357.411.062.723,21 Rp133.213.198.391,90 37%

Tahun 2015 Rp390.624.492.073,16 Rp 33.213.429.349,95 9%

Tahun 2016 Rp404.414.035.664,44 Rp 13.789.543.591,28 3%

Rata-rata Rp278.690.281.499,02 Rp 53.796.156.061,90 22%

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015,

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Catatan:

PAD yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp61.637.099.293,07.

6. Kinerja BKAD sebagai OPD Penghasil

Kemandirian dalam bidang keuangan daerah biasanya diukur dengan

kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah juga

dapat diketahui kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap

PAD. Pemungutan atas pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul



dilaksanakan oleh BKAD dalam kapasitasnya sebagai PPKD. Dasar hukum

pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (mengatur tentang pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak

sarang burung walet), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun

2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Selain itu pendapatan dari pajak

daerah, BKAD juga mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama periode tahun 2011 s/d

2016 PAD yang dikelola oleh BKAD selaku OPD menunjukkan kinerja

pendapatan daerah yang baik yaitu setiap tahun target PAD dapat tercapai

dengan angka persentase capaian diatas 100%, yaitu sebagai berikut: (lihat

Tabel 2.50, Tabel 2.51, dan Tabel 2.52)

Tabel 2.50

Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2011 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN

TA 2011

%

TA 2012

%

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rp 115.321,90 Rp 128.896,46 112% Rp 141.624,24 Rp 166.597,78 118%

Pajak Daerah Rp 30.802,00 Rp 35.068,59 114% Rp 39.922,68 Rp 51.768,35 130%

Retribusi Daerah Rp 18.791,09 Rp 17.798,60 95% Rp 19.821,99 Rp 20.595,10 104%

Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp 7.390,93 Rp 7.290,93 99% Rp 8.183,67 Rp 8.184,26 100%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp 58.337,88 Rp 68.738,33 118% Rp 73.695,90 Rp 86.050,06 117%

Tabel 2.51



Tabel 2.51 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2013 dan 2014


URAIAN

TA 2013

%

TA 2014

%



Rp 205.407,21 Rp 224.197,86 109% Rp 288.038,73 Rp 357.411,06 124%




Rp 9.508,08 Rp 9.508,08 100% Rp 12.638,56 Rp 12.643,38 100%


Rp 104.741,03 Rp 104.341,48 100% Rp 171.037,52 Rp 219.204,50 128%

Tabel 2.52

Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2015 dan 2016

URAIAN

TA 2015

%

TA 2016

%



Rp 335.797,05 Rp 390.624,49 116% Rp 373.241,81 Rp 404.414,04 108%




Rp 18.373,31 Rp 18.379,74 100% Rp 21.068,27 Rp 21.068,27 100%


Rp 203.948,67 Rp 226.147,23 111% Rp 214.406,30 Rp 222.313,95 104%



PAD yang dikelola oleh BKAD selaku OPD selama periode tahun 2011-2016

menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya sebagaimana

disajikan pada grafik sebagai berikut: (lihat Grafik 2.53)

Grafik 2.53 Perkembangan PAD pada BKAD selaku OPD

Tahun 2011 s/d Tahun 2016, dan Target Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 pada BKAD, diolah.

Selama periode tahun 2011 s/d 2016 PAD yang dikelola oleh BKAD

menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif atau menunjukkan

perkembangan dengan trent yang meningkat setiap tahun, dengan rata-rata

pertumbuhan pendapatan setiap tahun sebesar Rp28.764.346.165,80 atau

rata-rata angka persentase pertumbuhan PAD sebesar 33%. Pertumbuhan

PAD yang dikelola BKAD dalam rupiah dan angka persentase selama

periode tahun 2011 s/d tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.54)

Tabel 2.54 Pertumbuhan PAD pada BKAD(OPD Penghasil)

Tahun 2011-2016

Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD

Rupiah %

Tahun 2011 Rp 48.440.097.434,41

Tahun 2012 Rp 69.855.124.732,50 Rp 21.415.027.298,09 44%

Tahun 2013 Rp110.236.357.092,31 Rp 40.381.232.359,81 58%

Rp48.440,10

Rp69.855,12

Rp110.236,36

Rp151.699,27

Rp174.684,79 Rp192.261,83

Rp159.675,30

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Tahun2017



Tahun 2014 Rp151.699.273.281,21 Rp 41.462.916.188,90 38%

Tahun 2015 Rp174.684.785.140,16 Rp 22.985.511.858,95 15%

Tahun 2016 Rp192.261.828.263,41 Rp 17.577.043.123,25 10%

Rata-rata Rp124.529.577.657,33 Rp 28.764.346.165,80 33%

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada DPPKAD/BKAD

tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diola

PAD yang dikelola oleh BKAD memiliki peranan atau kontribusi yang cukup

besar terhadap PAD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan angka persentase diatas 35%. Perkembangan angka persentase

kontribusi PAD yang dikelola BKAD terhadap PAD selama periode tahun

2011-2016 dan target tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.55)

Grafik 2.55

Perkembangan Kontribusi PAD pada BKAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 dan Target Tahun 2017

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah

Angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD terhadap realisasi

PAD Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan angka persentase yang

berfluktuatif dalam periode tiga tahun pertama menunjukkan perkembangan

yang meningkat dengan angka persentase tertinggi dicapai tahun 2013 yaitu

sebesar 49%. Pada tahun berikutnya angka persentase kontribusi PAD yang

dikelola BKAD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun

38%42%

49%

42%45%

48%43%

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Tahun2017



2014 mengalami penurunan menjadi 42% tetapi menunjukkan kembali

kenaikan pada tahun 2016 sebesar 48%. Sedang tahun 2017 direncanakan

angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD terhadap realisasi

PAD Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 43%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil

evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang Keuangan

dalam pencapaian sasaran strategis DPPKAD/BKAD yang meliputi aspek pada

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana telah

dibahas diatas maka terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggarannya

Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan daerah

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja Renstra DPPKAD/BKAD. Adapun isu penting terkait

penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKAD

adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih

rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul

masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat

atau bersumber dari Dana Perimbangan;

2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai

belanja daerah atau sebaliknya dana perimbangan sebagai sumber

pendanaan belanja daerah tertinggi;

3. Rendahnya kapasitas fiskal;

4. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan

keuangan daerah:

5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan antara lain

tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil



inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang

jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata

kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai

dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah

kurang akurat;

6. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan

dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga

penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan

tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan

daerah Kabupaten Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau

bersumber dari Dana Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi pendapatan asli

daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal

daerah, staregi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah

terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan

asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem

perpajakan dan retribusi daerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan pajak dan retribusi daerah;

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada

masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi

daerah;

d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah;



e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja

terkait; dan

f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan potensi

pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3

(tiga);

c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah

terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak

daerah.

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan

kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi

pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan

efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan

profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada

pengeluaran pembiayaan daerah.

3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian

dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka

meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang

diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang

diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik

daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan

yaitu sebagai berikut:



a. Meningkatkan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna

barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah

secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;

b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah

SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun

2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum komunikasi

pengurus barang milik daerah;

c. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah

meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan,

dan akuntansi;

d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang

dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK

RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;

e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan

teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan

barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari

pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk

peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang

OPD.

4. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan

rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian

besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan displin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam

DPA/DPPA OPD;

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka

dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD

serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat

dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan



c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD

tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bantul;

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan teradap rancangan awal RKPD untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD,

dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap

rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada BKAD adalah




Tebel 2.56 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.372.804.225 Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.494.328.100

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kabupaten Bantul

Rp 21.349.201.600 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kabupaten Bantul

Rp 21.302.951.000

Tersedianya materai dan pengrriman surat

12 paket Jumlah materai dan perangko (lembar) 1291

Jumlah pembayaran listrik dan komunikasi

12 Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum (bulan)

12

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas

61 Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas (unit)

61

Jumlah paket jasa administrasi keuangan

468 ob Jumlah paket jasa administrasi keuangan (ob) 468

Honor Petugas Kebersihan 24 ob Jumlah alat kebersihan (paket) 4

Jumlah pengadaan paket alat tulis kebutuhan kantor

12 bulan Jumlah pengadaan alat tulis kantor (paket) 12

Jumlah macam pengadaan barang cetakan

15 macam

Jumlah pembelian alat listrik (paket) 4

Jumlah pembelian alat listrik (paket)

4 Jumlah buku cek 9

Jumlah pengadaan alat rumah tangga

1 unit Jumlah pembelian surat kabar harian (ekslempar)

1100





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Jumlah pembelian buku paraturan peruandangan (buku)

2 Jumlah pengiriman surat (kali) 824

Jumlah pembelian surat kabar (ekslempar)

1100 Jumlah pembayaran telekomunikasi (bulan) 12

Jumlah pengiriman surat 3000 surat

Jumlah pembelian buku perundang-undangan 2

Barang cetakan (macam) 17

Penggandaan surat-surat penting (lembar) 110000

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kabupaten Bantul

Rp 2.023.602.625 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kabupaten Bantul

Rp 1.791.791.500

Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu

3050 dus Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu (dus)

3050

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

0 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (ok) 407

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

0 Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (ok) 1697

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kabupaten Bantul

Rp 399.585.600

Jumlah honor pembayaran petugas kebersihan (bulan)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS petugas kebersihan (bulan)

24





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

156

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS petugas pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

180

Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98% Rp 6.557.805.334 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


98% Rp 5.519.974.119

1 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Bantul

Tersedianya tempat menyimpan aarsip BKAD

1 unit Rp 750.000.000 Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kabupaten Bantul

Rp 934.867.500

2 Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kabupaten Bantul

Gedung kantor yang belum terpakai

1 gedung Rp 184.800.000 Kabupaten

Bantul Jumlah pembangunan gedung arsip BKAD (unit)

1 Rp 750.000.000

Jumlah rehab gedung penyimpan barang milik daerah yang akan dihapus

1 gedung Rp 184.867.500

3 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)

4 Rp 2.984.465.419 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Rp 2.984.465.419

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)

8 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)

4 Rp 1.381.715.419

Belanja modal pengadaan kendaraan pick up (unit)

4 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R3 (unit) 8 Rp 239.150.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

28 Jumlah pengadaan kendaraan pick up (unit) 4 Rp 791.800.000

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

2 Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

28 Rp 507.800.000

Jumlah modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

2 Rp 64.000.000

4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet (unit)

25 Rp 2.193.731.540 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Rp 1.155.841.200

Belanja modal pengadaan sekat

1 Jumlah pengadaan Filling Kabinet (unit) 25 Rp 107.850.000

Belanja modal pengadaan AC 17 Jumlah pengadaan sekat ruangan 1 Rp 66.560.000

Belanja modal komputer PC 19 Jumlah pengadaan AC 17 Rp 129.860.000

Belanja modal pengadaan note book

17 Jumlah pengadaan modal komputer PC dan note book

36 Rp 291.240.000

Belanja modal pendaan printer 18 Jumlah pengadaan personal komputer 3 Rp 54.000.000

Meja Kerja 1/2 Biro 60 Jumlah pengadaan meja kerja 81 Rp 199.950.000

Meja Kerja Staff 16 Jumlah pengadaan kursi kerja 100 Rp 75.610.000

Meja Kerja Kasubbdi 3 Jumlah pengadaan rak/almari arsip 11 Rp 70.455.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Meja Kerja Kabid 1 Jumlah pengadaan mesin ketik 4 Rp 15.000.000

Meja Layanan 1 Jumlah pengadaan camera 1 Rp 13.200.000

Belanja modal kursi kerja 100 Jumlah pengadaan televisi 2 Rp 15.947.800

Belanja modal rak 11 Jumlah pengadaan PC komputer 3 Rp 36.000.000

Belanja modal almari arsip 11 Jumlah pengadaan UPS 4 Rp 21.995.600

Belanja modal almari arsip Kepala Bidanag

1 Jumlah pengadaan speaker aktive 2 Rp 3.297.800

Melanja modal mesin ketik 4 Jumlah pengadaan komputer (unit) 5 Rp 50.875.000

Jumlah pengadaan alat rumah tangga (unit) 1 Rp 4.000.000

5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan

62 unit Rp 299.608.375 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Rp 299.600.000

Jumlah pembiayaan servise kendaran dinas kedinasan (unit)

61 Rp 5.500.000

Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas (unit)

61 Rp 22.000.000

Jumlah pembelian BBM dan pelumas (unit) 61 Rp 272.100.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

6 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Jumlah mebeleur dan peralatan kantor yang rusak

40 unit Rp 145.200.000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Jumlah peralatan kantor yang rusak (unit) 89 Rp 145.200.000

Jumlah perlengkapan kantor (mebelur) yang rusak (unit)

2

Jumlah aplikasi dan data base yang dipelihara (unit)

1

Jumlah pengadaan belanja modal perlengkapan komputer (unit)

3

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 Rp 24.780.250 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100 Rp 24.780.250

1

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Bantul

Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

1 kali Rp 24.780.250


Kabupaten Bantul

Rp 24.780.250

Kursus singkat 3 ok Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (kali)

1

Bimbingan teknis 2 ok Jumlah pengiriman bimtek dan kursus singkat (ok)

4

IV


Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 80 Rp 45.050.830


Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 80 Rp 45.050.830

1

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Kabupaten Bantul


21 Rp 45.050.830


Kabupaten Bantul

Rp 45.050.830

Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM

1 SMM Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21 Rp 18.238.330

Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM 1 Rp 26.812.500





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

V

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul

1 Rp 6.433.114.120


Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul

1 Rp 5.826.554.820


0,05 Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

0,05


2 Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

2

Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

1 Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

1

Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

80% Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

80%

Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

30% Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

30%

Tercapainya PAD 100% Tercapainya PAD 100%


20% Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

20%

1 Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (ASB)

1 Rp 47.293.500 Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (Raperbup))

1 Rp 52.293.500

Penggandaan ASB (buku) 75 Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (buku)

75

Jasa konsultasi penyusunan ASB (dokumen)

1

2 Penyusunan standar satuan harga

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul

1 Rp 107.000.000 Penyusunan standar satuan harga

Kabupaten Bantul


1 Rp 107.000.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Jasa appraisal (dokumen) 1 Jasa appraisal (dokumen) 1

Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen)

1 Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen) 1

Penggandaan 75 Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (buku)

300

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD

1 Rp 124.027.680 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD 1 Rp 124.027.680

Penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)

75 Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)

75

4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1 Rp 138.567.000 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 138.567.000

Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran APBD (buku)

75 Jumlah penggandaan raperbub dan perbub tentang penjabaran APBD (buku)

75

5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1 Rp 64.385.440 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1 Rp 64.385.440

Penggandaan raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)

75 Jumlah raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)

75

6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 90.004.500

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 90.004.500

Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD (buku)

75 Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang penjabaran Perubahan APBD (buku)

75

7

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1

1 Rp 179.850.000


Kabupaten Bantul

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (Raperda)

1 Rp 179.850.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Penggandaan Raperda/Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150 Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150

Pubilikasi di surat Kabar (kali) 1 Pubilikasi di surat Kabar (kali) 1

8

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1

1 Rp 85.779.615


Kabupaten Bantul

Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (Raperbup)

1 Rp 85.779.615

Penggandaan Raperbup/Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150 Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150

9 Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kajian 12 Rp 73.389.750 Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kajian (dokumen) 12 Rp 15.092.000

Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah

11 Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah (dokumen)

11

10 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun

114 Rp 50.105.000 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul


114 Rp 50.105.000

11 Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul

Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul

2 Rp 24.975.000 Penyusunan anggaran kas Kabupaten

Bantul Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul 2 Rp 24.975.000

Penggandaan anggaran kas (buku)

30 Jumlah penggandaan buku anggaran kas Kabupaten Bantul (buku)

30

12 Penerbitan SPD Kabupaten Bantul

Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

640 Rp 17.700.000 Penerbitan SPD Kabupaten

Bantul Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

640 Rp 17.700.000

13 Penerbitan SP2D Kabupaten Bantul

Persentase penerbitan SP2D 1 Rp 36.148.000 Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

8956 Rp 36.148.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

14 TPTGR Kabupaten Bantul

Jumlah laporan 0 Rp 34.342.000 TPTGR Kabupaten

Bantul Jumlah Laporan TPTGR (laporan) 2 Rp 34.342.000

15 Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Neraca bulanan SKPD 672

neraca Rp 49.137.000

Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Jumlah Neraca bulanan OPD (neraca) 672 Rp 49.137.000

Draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1

1 Jumlah draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1

1

Pendampingan penyusunan neraca (kali)

12 Jumlah pendampingan penyusunan neraca (kali)

12

16 Penyusunan SPT Tahunan Kabupaten Bantul

Form 1721 A2 8000

lembar Rp 26.950.000 Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan Form 1721 A2 (lembar) 8000 Rp 26.950.000

17 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

1 Rp 17.917.000 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 17.917.000

Penggandaan perbut tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)

300 Jumlah penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)

300

18 Operasional pajak daerah Kabupaten Bantul

Intensifikasi pajak daerah 12 kali Rp 551.474.000 Operasional pajak daerah Kabupaten

Bantul Jumlah intensifikasi pajak daerah 12 kali Rp 500.599.000

Honor petugas operasional (ob) 96 Jumlah pembayaran honor petugas operasional (ob)

96

Honor petugas pemungut PMLB (ob)

24 Jumlah pembayaran honor petugas pemungut PMLB (ob)

24

Sosialisasi si Sari (kali) 1 Jumlah sosialisasi si Sari (kali) 1

Pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1 Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Sewa pos pemungut PMLB 1 Jumlah pembayaran sewa pos pemungut PMLB

1

Cek lokasi (ok) 3000 Jumlah terlaksananya cek lokasi (ok) 3000

Pengadaan komputer (unit) 5 Pengembangan aplikasi Sismiop 1

Pengembangan aplikasi Sismiop

1 Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen) 1

Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen)

1 Jumlah pengadaan komputer (unit) 5

19 Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II

2 laporan Rp 15.587.825 Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II (laporan)

2 Rp 15.587.825

Penggandaan laporan semester I dan prognosis semester II (buku)

75 Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II (buku)

75

20 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Tersusunnya leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online

1 Rp 128.425.000 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online (jenis)

4 Rp 128.425.000

21 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Kabupaten Bantul

Intensifikasi PPh Op (Kali) 5 Rp 51.295.200 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Kabupaten Bantul

Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh Op (Kali) 5 Rp 51.295.200

22 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun

160 Rp 120.586.000 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun (surat)

160 Rp 30.144.800

23 Penyaluran belanja PPKD Kabupaten Bantul

Persentase tersalurnya belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah

100% Rp 33.673.145 Penyaluran belanja PPKD Kabupaten

Bantul Persentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD dan Pembiayaan

1 Rp 33.673.145

24

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21 bagi PNS

Kabupaten Bantul

BA Rekonsiliasi (Bapertarum dan BPJS), Pelaporan & potongan (IWP, Taperum, BPJS) dan pelaporan pajak atas nama kuasa BUD

101 (5 BA;96

laporan) Rp 17.500.000


Kabupaten Bantul

Jumlah hasil rekonsiliasi dengan Bapertarum 5 Rp 2.500.000





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Jumlah pelaporan IWP, Taperum, dan BPJS 96

25 Rekonsiliasi belanja SKPD Kabupaten Bantul

BA rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD; Lap DTH & RTH

212 BA;12

laporan Rp 9.900.000 Rekonsiliasi belanja SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja OPD dengan Data Belanja BKAD (BA)

212 Rp 9.900.000

26 Penyusunan standar operasional dan prosedur

Kabupaten Bantul

Persentase tersusunnya SOP BKAD

1 Rp 8.360.000 Penyusunan standar operasional dan prosedur

Kabupaten Bantul

Jumlah SOP BKAD (SK) 1 Rp 8.360.000

27 Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten Bantul

Pengelolaan keuangan dengan simda keuangan yang terintegrasi

1 Rp 65.165.540 Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten

Bantul Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dengan aplikasi simda keuangan (tahapan)

4 Rp 65.165.540

28 Pengendalian PAD Kabupaten Bantul

Koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)

2 Rp 46.585.000 Pengendalian PAD Kabupaten

Bantul Jumlah rapat koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)

2 Rp 46.585.000

Pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)

1 Jumlah pelaksanaan pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)

1

29 Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun

12 Rp 15.487.120 Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul


12 Rp 15.487.120

30 Pelayanan pajak daerah Kabupaten Bantul

Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

1 Rp 365.950.200 Pelayanan pajak daerah Kabupaten

Bantul Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

1 Rp 365.950.200

Blangko SSPD (macam) 10 Jumlah pengadaan blangko SSPD (macam) 10

Sosialisasi pajak daerah (kali) 5 Jumlah sosialisasi pajak daerah (kali) 5

Aplikasi BPHTB online 1 Jumlah pengadaan aplikasi BPHTB online 1

31 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)

3 Rp 40.367.800 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)

3 Rp 40.367.800





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)

1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)

1

32 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

80 Rp 27.432.680 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul


80 Rp 27.432.680

Cetak blangko SPTPD (buku) 20 Jumlah pengadaan blangko SPTPD (buku) 20

33 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul


14000 Rp 26.227.960 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

14000 Rp 26.227.960

34 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Intensifikasi pendapatan PBB P2

17 Rp 1.999.605.850 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah intensifikasi pendapatan PBB P2 17 Rp 1.999.605.850

Sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)

1 Jumlah sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo) 1

Stimulan pelunasan PBB (ok) 1158 Jumlah pembayaran stimulan pelunasan PBB (ok)

1158

Rekap struk SPPT PBB/lembar 650000 Jumlah pembayaran rekap struk SPPT PBB/lembar

650000

Tim intensifikasi PBB P2 (ok) 1083 Jumlah pembayaran honor Tim intensifikasi PBB P2 tingkat desa dan pedukuhan (ok)

1083

Spanduk 75 Jumlah pengadaan spanduk 75

Baliho 5 Jumlah pengadaan baliho 5

Himbauan pembayaran PBB lwt radio

2 Jumlah himbauan pembayaran PBB lwt radio 2





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Stimulan pelunasan PBB 0 Jumlah pemberian stimulan pelunasan PBB 0

- Kecamatan 1 - Kecamatan 1

- Desa 5 - Desa 5

,- Pedukuhan 64 ,- Pedukuhan 64

35 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten Bantul

Sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 Rp 823.997.350 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 Rp 496.192.000

Sosialisasi PBB P2 melalui radio

2 Jumlah sosialisasi PBB P2 melalui radio 2

Terbayarnya tenaga kontrak (ob)

156 Penyerahan SPPT PBB secara simbolis 1

Terbayarnya tenaga kontrak khusus IT (ob)

24 Cetak massal SPPT PBB 616717

Penyerahan SPPT PBB secara simbolis

1 SPOP 1

Cetak massal SPPT PBB 616717 LSPOP 1

SPOP 1 DHKP (jilid) 1

LSPOP 1 Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

156





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

DHKP (jilid) 1 Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)

24

36 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat

6 Rp 305.959.885 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat

6 Rp 305.959.885

Pemasangan baliho (titik) 6 Jumlah pengadaan dan emasangan baliho (titik)

6

Persentase pemasukan dana bagi cukai

1 Persentase pemasukan dana bagi cukai 1

37 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah

1 Rp 16.475.250 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah (Raperbup)

1 Rp 16.475.250

Sosialisasi 1 Jumlah sosialisasi (kali) 1

38 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul


11 Rp 11.562.100 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul


11 Rp 11.562.100

39 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Terlaksanaan pendataan PBB P2 (desa)

3 Rp 299.640.000 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Jumlah pendataan PBB P2 (desa) 3 Rp 297.640.000

input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)

50000 Jumlag input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)

50000

Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)

1 Jumlah hasil input berupa Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)

1

Terekamnya seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG

2 Jumlah perekaman seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG

2

Cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2

2 Jumlah cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2

2





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

40 Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Penyetoran JKK dan JKM (bulan)

12 Rp 16.500.000 Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Jumlah penyetoran JKK dan JKM (bulan) 12 Rp 2.000.000

Pelaporan JKK dan JKM (bulan)

12 Jumlah pelaporan JKK dan JKM (bulan) 12

41 Pengelolaan Belanja ASN Kabupaten Bantul

Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD

1820 Rp 79.000.000 Pengelolaan Belanja ASN Kabupaten

Bantul Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD yang dicetak setiap bulan

1820 Rp 53.000.000

Jumlah SKPP 275 Jumlah SKPP 275

Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)

12 Jumlah pencatatan gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)

12

Laporan 12 Jumlah laporan 12

42 Rekonsiliasi data laporan Kabupaten Bantul

Berita acara rekonsiliasi (BA) 12 Rp 21.420.000 Rekonsiliasi data laporan Kabupaten

Bantul Jumlah berita acara rekonsiliasi hasil rekonsiliasi (BA)

12 Rp 21.420.000

Laporan dana tugas pembantuan

4 Jumlah laporan dana tugas pembantuan (laporan)

4

Dokumen pengesahan BLUD Puskesmas

108 Jumlah pengesahan BLUD Puskesmas (dokumen)

108

Back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas

324 Jumlah back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas (puskesmas per bulan)

324

43


Kabupaten Bantul

Pendampingan SKPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan SKPD

2 Rp 81.980.305


Kabupaten Bantul

Jumlah pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD (kali)

2 Rp 81.980.305

Laporan realisasi APBD 12 Jumlah laporan realisasi APBD 12





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

44 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten Bantul

Laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan

5 Rp 58.652.000 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan

5 Rp 32.012.000

Rekonsiliasi Dana Transfer 2 Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Transfer

2

Laporan Dana Transfer 32 Jumlah Laporan Dana Transfer 32

Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY

1 Jumlah Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY

1

45 Pendataan dan pengelolaan arsip

Kabupaten Bantul

Terkelolanya arsip BKAD (bulan)

12 Rp 8.972.425 Pendataan dan pengelolaan arsip

Kabupaten Bantul

Jumlah arsip yang ditata (bulan) 12 Rp 8.972.425

46 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Kabupaten Bantul

Pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD

4 Rp 17.760.000 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD

4 Rp 17.760.000

VI Program Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 80 Rp 861.078.908 Program Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 80 Rp 922.886.848

1 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang (kali)

2 Rp 42.732.690 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Jumlah forum komunikasi pengurus barang 2 Rp 42.732.690

2 Simbada Kabupaten Bantul

Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD

0 Rp 257.643.342 Simbada Kabupaten

Bantul

Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD

417 Rp 257.643.342

Verifikasi hasil Entry data BMD (ok)

30 Jumlah verifikasi hasil Entry data BMD (ok) 30

Belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)

1 Jumlah pengadaan belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)

1

Sosialisasi/pendampingan 1 Jumlah sosialisasi/pendampingan 1





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

3 Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah

7 Rp 33.217.800 Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah

7 Rp 33.217.800

Entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)

30 Jumlah entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)

30

Sosialisasi/pendampingan 1 Jumlah sosialisasi/pendampingan 1

4 Penataan aset Kabupaten Bantul

Surat Keputusan Bupati (SK) 4 Rp 39.198.364 Penataan aset Kabupaten

Bantul Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan

4 Rp 39.198.364

Perjanjian (dokumen) 4 Jumlah perjanjian pemanfaatan aset (dokumen)

4

Berita acara 13 Jumlah berita acara pemanfaatan aset 13

Kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)

2 Jumlah tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)

2

5 Penghapusan barang daerah Kabupaten Bantul

Tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)

1 Rp 78.842.060 Penghapusan barang daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen

1 Rp 112.350.000

Tim penjual BMD KPNL 1 Jumlah pembayaran tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)

1

Publikasi 1 Jumlah pembayaran tim penjual BMD KPNL (ok)

1

Tenaga harian lepas (oh) 320 Jumlah pelaksanaan publikasi (kali) 1

Sewa sarana mobilitas (kali) 32 Jumlah pembayaran tenaga harian lepas (oh) 320





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen

20 Jumlah pembayaran sewa sarana mobilitas (kali)

32

Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai

100 Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai

100

6 Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)

6 Rp 83.113.800 Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)

6 Rp 183.558.000

Terbayarnya tenaga kontrak (ob)

24 Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

Stiker sensus (lembar) 50000

Cetak petunjuk pelaksanaan sensus BMD

180

Sosialisasi senses BMD 1

Buku induk inventaris dan KIB 167

7 Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016

1 Rp 18.708.874 Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1 (laporan)

1 Rp 18.708.874

SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017

1 Jumlah penerbitan SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017 (SK)

1

8 Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)

4 Rp 13.074.600 Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja (BA)

240 Rp 13.074.600

Berita Acara Rekonsiliasi 240 Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)

4





Program/Kegiatan



Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

9 Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan kendaraan dinas

100 Rp 80.511.200 Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan (sertifikat dan BPKB)

1992 Rp 7.967.000

Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional

1642 Jumlah pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional (kali)

1642

Sewa deposit box (bulan) 12 Jumlah sewa deposit box (bulan) 12

10 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan BMD

1 Rp 25.078.178 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah (Raperbup)

1 Rp 25.078.178

Penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)

Jumlah penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)

11 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kabupaten Bantul

Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja

4 Rp 188.958.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kabupaten Bantul

Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja

4 Rp 189.358.000

Kalender dinding tahun 2019 \ Rp - Jumlah pengadaan kalender dinding tahun 2019

Kalender meja tahun 2019 0 Rp - Jumlah pengadaan kalender meja tahun 2019

Buku kerja tahun 2019 0 Rp - Jumlah pengadaan buku kerja tahun 2019

Buku agenda tahun 2019 0 Rp - Jumlah pengadaan buku agenda tahun 2019

Jumlah Rp 37.294.633.667 Jumlah Rp 35.833.574.967



2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan urusan yang ditangani BKAD telah melaksanakan telaah atau

kajian atas usulan program dan kegiatan dari dari hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2019 yang

disesuiakan dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

oleh BKAD. Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan terdapat beberapa usulan

dari kecamatan yang ditampung oleh BKAD adalah sebagai berikut: (lihat Tabel

2.57)

Tabel 2.57 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran Volume

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6

1 Sosialisasi PBB 5 desa di Kec. Bantul

Kesadaran WP

Rp 50.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan PBB P2

2 Penjaringan wajib pajak 5 desa di Kec. Bantul

Kesadaran WP

Rp 50.000.000,00 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

3 Perubahan SPPT desa Mangunan Kec. Dlingo

Rp12.500.000,00 Pemeliharaan basis data PBB P2

4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (KLX)

desa Koripan Kec. Dlingo

Kelancaran tugas, pokok dan fungsi

Rp 70.000.000,00 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pelatihan petugas inventaris

desa Imogiri Tertib administrasi BMD

Rp 150.000.000,00 Narasumber inventaris BMD dari BKAD

6 Intensifikasi PBB 4 desa di Kec. Sewon

Mempercepat penerimaan PBB P2

Rp10.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Selain BKAD selaku PPKD memiliki keterlibatan pada penganggaran dan

menfasilitasi pencairan atas usulan program dan kegiatan yang diusulkan

masyarakat dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah,

belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yaitu dalam hal penganggaran



atas belanja tersebut. Dimana anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja

bagi hasil dan belanja bantuan keuangan termasuk kelompok belanja tidak

langsung yang dianggarkan pada BKAD dalam melaksanakan fungsi sebagai

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD). Sedang kajian atas usulan program dan kegiatan

masyarakat dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah,

belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh OPD

penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang

ditangani.



3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketugasan BKAD yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yaitu melaksanakan unsur penunjang

di bidang keuangan daerah yang meliputi aspek pendapatan daerah,

pengelolaan keuangan dan aset daerah telah melaksanakan telaah atas

kebijakan nasional yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.58)

Tabel 3.58 Identifikasi Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

1

Kebijakan umum transfer daerah guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2

Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah untuk mendorong upaya kemandirian pendanaan di daerah

3 Arah kebijakan pajak dan retribusi daerah yaitu

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

A Kewenangan pemungutan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah

B Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan memperkuat otonomi daerah

C Memberikan kepastian bagi dunia usaha tentang jenis-jenis pemungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah



4

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN telah dilaksanakan penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara. Penundaan DAU didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

5 Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara efisien, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

6 Program Dana Insentif Daerah (DID) mendorong prestasi daerah Kementerian Keuangan RI

Berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana pada tabel diatas maka

BKAD sebagai penyelenggara pelayanan pada urusan penunjang pemerintah

bidang keuangan daerah menyesuaikan penyelenggaraan urusan penunjang

keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah

yang disesuaikan dengan kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah

memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber

pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai sumber pendanaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar

publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana

perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus,

dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Kebijakan perimbangan

keuangan telah didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan

perpajakan kepada daerah untuk mendorong kemandirian pendanaan

daerah dengan diberlakukannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut telah memacu

untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang

tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan

berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya peningkatan

kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah

melalui peningkatan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang

tercermin dengan berkurangnya celah fiskal daerah dari tahun ke tahun

dan memperkuat struktur penerimaan PAD maka arah kebijakan yang

diambil yaitu meningkatkan PAD yang merupakan salah satu komponen

yang dipergunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah yaitu

melalui optimalisasi atas masing-masing sumber PAD yaitu:

Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah ditempuh

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan

retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan ditempuh dengan meningkatkan kontribusi penerimaan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD terhadap PAD melalui upaya memperkuat

permodalan BUMD.

3. Tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana

Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. PMK ini diterbitkan dalam rangka

pelaksanaan pengendalian APBN serta terdapat tiga hal yang menjadi

pertimbangan yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan

perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun. Kebijakan

percepatan serapan anggaran belanja yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat harus diikuti oleh seluruh pemerintah daerah karena pemerintah

daerah merupakan ujung terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berupaya mempercepat serapan

belanja pemerintah agar tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran

belanja pemerintah pada semester II terlebih menjelang berakhirnya

tahun anggaran. Semakin cepat serapan belanja pemerintah daerah

dapat menjadi pendorong terhadap peningkatan perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Bantul berharap setiap OPD/Unit Kerja

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam anggaran

kas. Sehingga serapan anggaran belanja terutama anggaran belanja



langsung sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas

dipergunakan sebagai salah unsur penilaian kinerja OPD/Unit Kerja.

4. Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah, adalah optimalisasi pengelolaan aset/barang daerah dengan

meningkatkan kualitas dalam tata kelola BMD secara tertib, efektif, efisien

dan benar sesuai aturan yang berlaku serta mengamankan barang milik

daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam

pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian

hukum dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sehingga BMD

memiliki status yang jelas, dan diharapkan dapat meningkatkan

pemanfaatan aset. Melalui pemanfaatan tersebut dapat memberi

kontribusi terhadap PAD. Dalam rangka pemanfaatan aset direncanakan

akan disusun regulasi yang mengatur atas pemanfaatan aset yang tidak

dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui

perjanjian sewa dengan pihak ke-tiga.

5. DID sebagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk

memotivasi pemerintah daerah agar capaian kinerja dalam

melaksanakan tugas utamanya yaitu melayani penduduk, mengelola

wilayah, dan menyelenggarakan pemerintahan benar-benar optimal yang

dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat. Program

pemberian DID sudah dimulai pada tahun 2010. Tujuan program DID

antara lain: (a) mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola

keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini

BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), (b)

memotivasi daerah agar berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat

waktu, dan (c) mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik

dan instrumen fiskal untuk secara optimal mewujudkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan

penduduknya.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan yang akan dicapai dalam Renja BKAD tahun 2018 adalah

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel,

transparan efisien, efektif dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka

mewujudkan clean and good governance dengan diraihnya opini WTP

atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1;

2. Percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah melalui upaya

terwujudnya konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana

penarikan dana yang diatur dalam DPA/DPPA OPD, sehingga diharapkan

tidak terjadi penumpukan penyerapan belanja pemerintah oleh masing-

masing OPD/Unit Kerja pada akhir tahun anggaran

3. Mewujudkan tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat dalam neraca

Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dalam upaya

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu

1. Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis

akrual dengan benar di seluruh OPD/Unit Kerja;

2. Terwujudnya komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna

barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah

dibawah penguasaannya secara tertib administrasi sesuai aturan

berlaku;

3. Terlaksananya tata kelola BMD meliputi perencanaan, pengadaan,

penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi yang terintegrasi dengan

mempergunakan SIMDA BMD;



4. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik

dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah

dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan,

mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan

PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.

5. Meningkatkan ketepatan dan kebenaran pelaporan BMD oleh masing-

masing OPD/Unit Kerja.

6. Meningkatkan displin penyerapan anggaran belanja bagi seluruh

OPD/Unit kerja agar kegitan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

alokasi penarikan dana yang diatur dalam DPA/DPPA OPD;

7. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan

evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD serta di

anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawaban

sesuai dengan aturan yang berlaku; dan

5. Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

sebagai berikut:

• Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem

perpajakan dan retribusi daerah;

• Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan pajak dan retribusi daerah;

• Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada

masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi

daerah;

• Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaanpemungutan

pendapatan daerah;

• Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja

terkait; dan

• Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

6. Terlaksananya ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan

langkah-langkah sebagai berikut:



• Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

• Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan potensi

pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);

• Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah

terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak

daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2019 maka dalam

penyusunan Renja BKAD 2019 mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul

tahun 2017-2021, sesuai dengan urusan penunjang pemerintah bidang keuangan

daerah yang ditangani oleh BKAD ikut mendukung terwujudnya sasaran daerah

dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut: (lihat

Tabel 3.59)

Tabel 3.59 Hubungan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

Renja BKAD Tahun 2019

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Sasaran OPD Indikator Kinerja Target

Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah

Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan penyerapan belanja pemerintah

68%

Pemantapan reformasi birakrasi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1

WTP

Meningkatnya kontribusi PAD

Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah

24%

Persentase PAD terhadap belanja daerah

19%

Sesuai dengan urusan penunjang keuangan daerah meliputi bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran daerah yang diampu oleh

BKAD adalah terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indikator kinerja



dari sasaran tersebut ditinjau dari dua aspek yaitu aspek pengelolaan keuangan

daerah dan aset daerah, dan aspek pendapatan daerah. Opini WTP atas LKPD

Kabupaten Bantul dan percepatan penyerapan belanja pemerintah sebagai

indikator kinerja dari aspek tata kelola keuangan dan aset daerah. Sedang

indikator kinerja dari aspek pendapatan daerah yaitu persentase PAD terhadap

pendapatan dan belanja daerah dari sasaran daerah terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Ke-dua indikator kinerja

tersebut untuk mengukur kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan daerah

dan pendanaan belanja daerah.

3.3 Rencana Kinerja BKAD Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra BKAD Tahun 2016-

2021 dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Dalam rangka

mewujudkan target kinerja dari sasaran daerah tersebut diatas strategi akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah peningkatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu

penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dan klarifikasi, inventarisasi

dan penataan aset daerah. Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran daerah

yang menjadi tanggungjawab BKAD maka ditetapkan IKU BKAD tahun 2019 yaitu


Tabel 3.60 Rencana Kerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun N-1 (1=WTP; 2=WDP; 3=Tidak Wajar dan 4=Tidak Menyatakan Pendapat)

1

Meningkatnya kontribusi PAD Persentase PAD terhadapBelanja Daerah 19%

Persentase PAD terhadapPendapatan Daerah

24%



Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan belanja pemerintah daerah 68%

Tercapainya target dari indikator kinerja tersebut BKAD melaksanakan enam (6)

program wajib yang terdiri empat (4) program pendukung dan dua (2) program

utama yang terkait secara langsung dengan terselenggaranya pelayanan sesuai

dengan urusan penunjang keuangan daerah.

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD

sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

sasaran strategi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan

keluaran dalam bentuk barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait

penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai fungsi

yang ditangani BKAD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan

kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program

dan kegiatan BKAD menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi

bagi kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD tahun 2019 dimaksudkan

untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta tata kerja dalam

penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan yang meliputi

pengelolaan pendapatan, aset, dan keuangan daerah yang secara langsung atau



tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis

yang ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi BKAD

mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan terwujudnya perekonomian

daerah yang berkualitas. Tahun 2019 direncanakan BKAD melaksanakan 6

(enam) program terdiri 4 (empat) program yang memiliki fungsi sebagai program

pendukung dan 2 (dua) program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator

kinerja dari tujuan dan sasaran strategis. Ke-empat program pendukung yaitu

sebagai berikut:

▪ Program pelayanan administrasi perkantoran direncanakan tahun 2019

membutuhkan dana Rp25.843.760.910,00 atau sebesar 63% dari total

usulan dana. Indikator kinerja dari program ini adalah capaian nilai AKIP

dengan angka 83 sebagai target yang akan dicapai. Tingginya dana yang

dibutuhkan terkait dengan terlaksananya kegiatan penyediaan jasa,

peralatan, dan perlengkapan perkantoran terutama untuk mendanai

pembayaran jasa listrik gedung-gedung pemerintah daerah dan

penerangan jalan umum kepada penyedia jasa yaitu sebesar

Rp20.990.000.000,00 atau sebesar 90% dari dana yang dibutuhkan

program ini.

▪ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur direncanakan tahun

2018 membutuhkan dana sebesar Rp5.519.974.119,00 atau terbesar 15%

dari total dana yang diusulkan sebagai indikator kinerja adalah cakupan

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan angka 98% sebagai

target yang akan dicapai. Anggaran belanja pada progrma ini terbesar

untuk mendanai terlaksananya kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan

dinas/operasional, pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor,

dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tahun 2018 BKAD

mengusulkan pembangunan gudang arsip sebagai ruang penyimpanan

arsip yang diciptakan yang memiliki volume yang besar setiap tahunnya

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan yang

ditangani. Sedang kegiatan kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan

dinas/operasional, pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor,



dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan oleh

BKAD sebagai pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang

pengelola. Tahun 2018 direncanakan diadakan kendaraan dinas roda 2

sebanyak 28 unit, roda 3 sebanyak 8 unit, dan roda 4 sebanyak 9 unit.

Sedang peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan diadakan

berupa 14 macam sebanyak 296 unit antara lain AC, note book, komputer,

printer, dan mesin ketik. Tujuan ke-dua kegiatan pengadaan tersebut untuk

pemenuhan sarana berupa kendaraan dinas dan peralatan dan

perlengkapan kantor yang berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) yang diusulkan dan surat permohonan yang telah

diajukan ke BKAD.

▪ Program peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya

aparatur, pagu indikatif sebesar Rp24.780.250,00 dengan indikator hasil

(outcome) yaitu cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

dengan angka 100% sebagai target yang akan dicapai.

▪ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar Rp45.050.830,00 dengan

indikator hasil (outcome) berupa capaian nilai evaluasi kinerja dengan

angka 80 sebagai target yang akan dicapai.

Selain ke-empat program tersebut diatas BKAD juga merencanakan

melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah dan program pengelolaan barang daerah. Ke-dua program

tersebut merupakan program utama/inti sesuai urusan yang ditangani oleh

BKAD. Pagu indikatif terlaksananya program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp6.433.114.120,00 dengan 46

kegiatan, dan pagu indikatif program Pengelolaan Barang Daerah sebesar

Rp861.078.908,00 dengan 11 kegiatan. Adapun pagu indikatif masing program

dan kegiatan beserta indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output)

adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.61 dan Tabel 3.62)






Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul

Program Pendukung/Rutin

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

PROGRAM (sesuai Renja SKPD)

LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET INDIKATO

R KINERJA PROGRAM/KEGIAT

AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)

PERKIRAAN MAJU (Rupiah)

SUMBER DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai AKIP 82 Rp 25.843.760.910 Rp 28.428.137.001

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Rp 23.484.124.780 Rp 23.433.246.100 APBD

Jumlah materai dan perangko (lembar)

12 Paket Rp 7.563.600 Rp 7.563.600

Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum (bulan)

12 bulan Rp 23.089.000.000 Rp 23.089.000.000

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas (unit)

61 unit Rp 24.200.000 Rp 24.200.000

Jumlah paket jasa administrasi keuangan (ob)

468 ob Rp 164.725.770 Rp 164.725.770

Jumlah alat kebersihan (paket)

4 paket Rp 4.293.080 Rp 4.293.080

Jumlah pengadaan alat tulis kantor (paket)

12 paket Rp 15.758.050 Rp 15.758.050

Jumlah pembelian alat listrik (paket)

4 paket Rp 1.210.000 Rp 1.210.000

Jumlah buku cek 9 buku Rp 247.500 Rp 247.500



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pembelian surat kabar harian (ekslempar)

1100 ekslempa

r Rp 9.680.000 Rp 9.680.000

Jumlah pengiriman surat (kali) 824 kali Rp 3.625.600 Rp 3.625.600

Jumlah pembayaran telekomunikasi (bulan)

12 bulan Rp 11.000.000 Rp 11.000.000

Jumlah pembelian buku perundang-undangan

2 buku Rp 302.500 Rp 302.500

Barang cetakan (macam) 17 macam Rp 85.140.000 Rp 85.140.000

Penggandaan surat-surat penting (lembar)

110000 lembar Rp 16.500.000 Rp 16.500.000

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Rp 2.225.962.888 Rp 1.970.970.650 APBD

Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu (dus)

3050 dus Rp 40.202.250 Rp 40.202.250

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (ok)

407 ok Rp 1.790.800.000 Rp 1.790.800.000

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (ok)

1697 ok Rp 139.968.400 Rp 139.968.400

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Rp 439.544.160 Rp 439.544.160 APBD

Jumlah honor pembayaran petugas kebersihan (bulan)

24 ob Rp 37.461.600 Rp 37.461.600



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pembayaran premi BPJS petugas kebersihan (bulan)

24 ob Rp 1.132.560 Rp 1.132.560


156 ob Rp 292.380.000 Rp 292.380.000


24 ob Rp 52.800.000 Rp 52.800.000


180 ob Rp 8.250.000 Rp 8.250.000

Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24 ob Rp 46.200.000 Rp 46.200.000

Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24 ob Rp 1.320.000 Rp 1.320.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


98% Rp 5.719.617.280 Rp 5.935.179.008

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kabupaten

Bantul Rp 403.354.250 Rp 403.354.250 APBD

Jumlah pembangunan gedung arsip BKAD (unit)

1 unti Rp 200.000.000 Rp 200.000.000

Jumlah rehab gedung penyimpan barang milik daerah yang akan dihapus

1 gedung unit Rp 203.354.250 Rp 203.354.250

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten

Bantul Rp 3.282.911.961 Rp 3.282.911.961 APBD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)

4 unit

Jumlah pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)

8 unit

Jumlah pengadaan kendaraan pick up (unit)

4 unit

Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

28 unit

Jumlah modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

2 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten

Bantul Rp 1.099.477.500 Rp 1.099.477.500 APBD

Jumlah pengadaan Filling Kabinet (unit)

25 unit Rp 118.635.000 Rp 118.635.000

Jumlah pengadaan sekat ruangan

1 unit Rp 73.216.000 Rp 73.216.000

Jumlah pengadaan AC 17 unit Rp 142.846.000 Rp 142.846.000

Jumlah pengadaan modal komputer PC dan note book

36 unit Rp 320.364.000 Rp 320.364.000

Jumlah pengadaan personal komputer

3 unit Rp 59.400.000 Rp 59.400.000

Jumlah pengadaan meja kerja 81 unit Rp 219.945.000 Rp 219.945.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pengadaan kursi kerja 100 unit Rp 83.171.000 Rp 83.171.000

Jumlah pengadaan rak/almari arsip

11 unit Rp 77.500.500 Rp 77.500.500

Jumlah pengadaan mesin ketik

4 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan camera 1 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan televisi 2 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan PC komputer

3 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan UPS 4 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan speaker aktive

2 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan komputer (unit)

5 unit Rp - Rp -

Jumlah pengadaan alat rumah tangga (unit)

1 unit Rp 4.400.000 Rp 4.400.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten

Bantul Rp 329.560.000 Rp 329.560.000 APBD

Jumlah pembiayaan servise kendaran dinas kedinasan (unit)

61 unit Rp 6.050.000 Rp 6.050.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas (unit)

61 unit Rp 24.200.000 Rp 24.200.000

Jumlah pembelian BBM dan pelumas (unit)

61 unit Rp 299.310.000 Rp 299.310.000

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten

Bantul Rp 159.720.000 Rp 159.720.000 APBD

Jumlah peralatan kantor yang rusak (unit)

89 unit

Jumlah perlengkapan kantor (mebelur) yang rusak (unit)

2 unit

Jumlah aplikasi dan data base yang dipelihara (unit)

1 unit

Jumlah pengadaan belanja modal perlengkapan komputer (unit)

3 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100 Rp 27.258.275 Rp 29.984.102


Kabupaten

Bantul Rp 27.258.275 Rp 27.258.275 APBD

Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (kali)

1 kali

Jumlah pengiriman bimtek dan kursus singkat (ok)

4 ok


Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

80 Rp 318.611.634 Rp 350.471.797



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR




TARGET INDIKATO


AN

SATUAN INDIKATO

R KINERJA

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA


Kabupaten

Bantul Rp 49.555.913 Rp 49.555.913 APBD


21 laporan Rp 20.062.163 Rp 20.062.163

Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM

1 laporan Rp 29.493.750 Rp 29.493.750




Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul

Program Utama/Inti

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas


WTP


Peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berbasis akrual

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

1

1 = tepat waktu; 2 = tidak tepat waktu

Rp 458.683.082 Rp 504.551.390

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD

1 Raperda Rp 136.430.448 Rp 136.430.448 APBD

Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang APBD

75 buku

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD

1 Raperbu

p Rp 152.423.700 Rp 152.423.700 APBD

Jumlah penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran APBD

75 buku

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

1 Raperbu

p Rp 70.823.984 Rp 70.823.984 APBD

Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang perubahan APBD

75 buku



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD


Jumlah penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD

75 buku


2 Peraturan Bupati

Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja

1 Raperbu

p Rp 57.522.850 Rp 57.522.850 APBD

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja

75 buku

Penyusunan standar satuan harga

Kabupaten Bantul


1 Raperbu

p Rp 117.700.000 Rp 117.700.000 APBD

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (buku)

300 buku

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul


1 Raperbu

p Rp 19.708.700 Rp 19.708.700 APBD

Jumlah penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)

300 buku


5 Persenta

se Rp 115.747.280 Rp 127.322.008

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul


114 DPA/DP

PA Rp 55.115.500 Rp 55.115.500 APBD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Penyusunan anggaran kas

Kabupaten Bantul

Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul

2 Ang.Kas Rp 27.472.500 Rp 27.472.500 APBD

Jumlah penggandaan buku anggaran kas Kabupaten Bantul

30 buku

Penerbitan SPD Kabupaten Bantul

Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun

640 dokumen Rp 19.470.000 Rp 19.470.000 APBD

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun (surat)

160 surat Rp 33.159.280 Rp 33.159.280 APBD

Ketapatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

1

1 = tepat waktu; 2 =

tidak tepat waktu

Rp 423.079.519 Rp 465.387.471


Kabupaten Bantul

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1


Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150 buku


Kabupaten Bantul

Rancangan Perbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1


Jumlah penggandaan raperbup dan perbup tentang tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150 buku

Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II

2 laporan Rp 17.146.608 Rp 17.146.608 APBD

Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II

75 buku



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Rekonsiliasi data laporan Kabupaten Bantul

Jumlah berita acara rekonsiliasi hasil rekonsiliasi

12 BA Rp 23.562.000 Rp 23.562.000 APBD

Jumlah laporan dana tugas pembantuan

4 laporan

Jumlah pengesahan BLUD Puskesmas

108 dokumen

Jumlah back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas

324 Bulan

Penerapan akrual basis oleh OPD dengan benas

80 Persenta

se Rp 72.173.475 Rp 79.390.822

Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Jumlah Neraca bulanan OPD 672 Neraca Rp 54.050.700 Rp 54.050.700 APBD

Jumlah draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1

1 Neraca

Jumlah pendampingan penyusunan neraca

12 kali


Kabupaten Bantul

Jumlah pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD (kali)

2 kali Rp 90.178.336 Rp 90.178.336 APBD

Jumlah laporan realisasi APBD 12 laporan

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah

1 Raperbu

p Rp 18.122.775 Rp 18.122.775 APBD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah sosialisasi 1 kali


Rp 232.015.262 Rp 232.015.262

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online (jenis)

4 Rp 141.267.500 Rp 141.267.500 APBD

Penyusunan standar operasional dan prosedur

Kabupaten Bantul

Jumlah SOP BKAD (SK) 1 Rp 9.196.000 Rp 9.196.000 APBD

Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten Bantul

Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dengan aplikasi simda keuangan (tahapan)

4 Rp 71.682.094 Rp 71.682.094 APBD

Pendataan dan pengelolaan arsip

Kabupaten Bantul

Jumlah arsip yang ditata (bulan) 12 Rp 9.869.668 Rp 9.869.668 APBD

Program Pengelolaan Barang Daerah

Terinventarisasi aset daerah

Akurasi data BMD 85 Persenta

se Rp 1.015.175.532 Rp 1.116.693.286

Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Jumlah forum komunikasi pengurus barang

2 kali Rp 47.005.959 Rp 47.005.959 APBD

Simbada Kabupaten Bantul

Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD

417 OPD/Unit

kerja Rp 283.407.676 Rp 283.407.676 APBD

Jumlah verifikasi hasil Entry data BMD

30 ok

Jumlah pengadaan belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)

1 aplikasi



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah sosialisasi/pendampingan 1 kali

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah


Penataan aset Kabupaten Bantul

Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan

4 SK Rp 43.118.200 Rp 43.118.200 APBD

Jumlah perjanjian pemanfaatan aset 4 dokumen

Jumlah berita acara pemanfaatan aset

13 BA

Jumlah tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan

2 dokumen

Penghapusan barang daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen

1 SK Rp 123.585.000 Rp 123.585.000 APBD

Jumlah pembayaran tim penaksir harga kendaraan dinas

1 ok

Jumlah pembayaran tim penjual BMD KPNL

1 ok

Jumlah pelaksanaan publikasi 1 kali

Jumlah pembayaran tenaga harian lepas

320 oh

Jumlah pembayaran sewa sarana mobilitas

32 kali



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai

100 %

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)


Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD

24 ob

Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD

24 0b

Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1 (laporan)


Jumlah penerbitan SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017

1 SK

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja (BA)

240 BA Rp 14.382.060 Rp 14.382.060 APBD

Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja

4 kali

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan (sertifikat dan BPKB)


Jumlah pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional (kali)

1642 kali

Jumlah sewa deposit box (bulan) 12 bulan

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah (Raperbup)

1 perbup Rp 27.585.996 Rp 27.585.996 APBD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kabupaten Bantul

Profil kabupaten 4 macam Rp 208.293.800 Rp 208.293.800 APBD

Jumlah pengadaan kalender dinding, kalender meja, buku kerja, dan buku agenda

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

17,5


Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Tercapainya PAD 100 % Rp 3.238.854.008 Rp 3.562.739.409

Operasional pajak daerah Kabupaten Bantul

Jumlah intensifikasi pajak daerah 12 kali Rp 494.696.400 Rp 494.696.400 APBD

Jumlah pembayaran honor petugas operasional

96 ob Rp

Jumlah pembayaran honor petugas pemungut PMLB

24 ob

Jumlah sosialisasi si Sari 1 kali

Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1 kali

Jumlah pembayaran sewa pos pemungut PMLB

1 tahun

Jumlah terlaksananya cek lokasi 3000 obyek

Pengembangan aplikasi Sismiop 1 aplikasi



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jasa konsultasi aplikasi mobile 1 dokumen

Jumlah pengadaan komputer 5 unit

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Kabupaten Bantul

Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh Op

5 kali Rp 56.424.720 Rp 56.424.720 APBD

Pengendalian PAD Kabupaten Bantul

Jumlah rapat koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)

2 kali Rp 51.243.500 Rp 51.243.500 APBD

Jumlah pelaksanaan pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1 kali

Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh

3 kecamat

an Rp 44.404.580 Rp 44.404.580 APBD

Jumlah pelaksanaan sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah

1 kali

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah intensifikasi pendapatan PBB P2

17 kecamat

an Rp 2.199.566.435 Rp 2.199.566.435 APBD

Jumlah sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)

1 kali

Jumlah pembayaran stimulan pelunasan PBB

1158 ok

Jumlah pembayaran rekap struk SPPT PBB/lembar

650000 SPPT

Jumlah pembayaran honor Tim intensifikasi PBB P2 tingkat desa dan pedukuhan (ok)

1083 ob



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah pengadaan spanduk 75 desa

Jumlah pengadaan baliho 5 titik

Jumlah himbauan pembayaran PBB lwt radio

2 kali

Jumlah pemberian stimulan pelunasan PBB

- Kecamatan 1

- Desa 5

- Pedukuhan 64

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat

6 Kali Rp 336.555.874 Rp 336.555.874 APBD

Jumlah pengadaan dan pemasangan baliho (titik)

6 titik

Persentase pemasukan dana bagi cukai

100 persenta

se


22


Meningkatkan kemampuan keuangan daerah


20 persenta

se Rp 1.364.541.266 Rp 1.500.995.392



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul



Pelayanan pajak daerah Kabupaten Bantul

Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

100 persenta

se Rp 402.545.220 Rp 402.545.220 APBD

Jumlah pengadaan blangko SSPD 10 macam

Jumlah sosialisasi pajak daerah (kali) 5 kali

Jumlah pengadaan aplikasi BPHTB online

1 aplikasi

Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul


80 WP Rp 30.175.948 Rp 30.175.948 APBD

Jumlah pengadaan blangko SPTPD (buku)

20 buku


Kabupaten Bantul

Jumlah arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun



Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 kali Rp 545.811.200 Rp 545.811.200 APBD

Jumlah sosialisasi PBB P2 melalui radio

2 kali

Penyerahan SPPT PBB secara simbolis

1 kali

Cetak massal SPPT PBB 616717 SPPT



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

SPOP 1 dokumen

LSPOP 1 dokumen

DHKP (jilid) 1 dokumen


156 ob


24 ob


180 ob


Kabupaten Bantul


11 Peraturan Bupati

Rp 12.718.310 Rp 12.718.310 APBD


Kabupaten Bantul

Jumlah pendataan PBB P2 (desa) 3 desa Rp 327.404.000 Rp 327.404.000 APBD

Jumlag input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)

50000 subyek/o

byek

Jumlah hasil input berupa Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)

1 dokumen

Jumlah perekaman seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG

2 dokumen

Jumlah cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2

2 dokumen



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah Rp 7.078.708.475 Rp 7.078.708.475

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat


Percepatan belanja pemerintah daerah

60


Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

30% Rp 252.674.400 Rp 277.941.840

Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten

Bantul Jumlah dokumen kajian 12 dokumen Rp 16.601.200 Rp 16.601.200 APBD

Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah

11 dokumen

Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam satu tahun


TPTGR Kabupaten

Bantul Jumlah Laporan TPTGR 2 laporan Rp 37.776.200 Rp 37.776.200 APBD

Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten

Bantul Jumlah penerbitan Form 1721 A2

8000 form Rp 29.645.000 Rp 29.645.000 APBD


Kabupaten

Bantul Jumlah hasil rekonsiliasi dengan Bapertarum

5 BA Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 APBD

Jumlah pelaporan IWP, Taperum, dan BPJS

96 laporan

Rekonsiliasi belanja SKPD

Kabupaten

Bantul

Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja OPD dengan Data Belanja BKAD (BA)

212 BA Rp 10.890.000 Rp 10.890.000 APBD



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Jumlah laporan DTH RTH 12 laporan

Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten

Bantul Jumlah penyetoran JKK dan JKM

12 bulan Rp 2.200.000 Rp 2.200.000 APBD

Jumlah pelaporan JKK dan JKM

12 bulan

Pengelolaan Belanja ASN

Kabupaten

Bantul

Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD yang dicetak setiap bulan

1820 unitkerja Rp 58.300.000 Rp 58.300.000 APBD

Jumlah SKPP 275 SKPP

Jumlah pencatatan gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai

12 bulan

Jumlah laporan 12 laporan

Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten

Bantul

Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan


Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Transfer

2 BA

Jumlah Laporan Dana Transfer

32 laporan

Jumlah Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY

1 laporan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD)


TARGET INDIKAT

OR KINERJ

A PROGR

AM/KEGIATAN

SATUAN INDIKAT

OR KINERJ

A

PAGU INDIKATIF 2019

(Rupiah)


SUMBER DANA

Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Kabupaten

Bantul Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD

4 kali Rp 19.536.000 Rp 19.536.000 APBD


Rp 37.040.460 Rp 37.040.460

Penyaluran belanja PPKD

Kabupaten

Bantul

Persentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD dan Pembiayaan

100% Rp 37.040.460 Rp 37.040.460 APBD

Jumlah Rp 289.714.863 Rp 289.714.860



BKAD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang meliputi penyelenggaraan aspek pendapatan,

pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Terselenggaranya fungsi tersebut pada

tahun 2019 BKAD telah mengusulkan anggaran belanja langsung sebesar

Rp39.045.108.211,00 yang dibutuhkan untuk melaksanakan 6 (enam) program

dengan 68 kegiatan. Adapun anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk

terlaksananya ke-enam program yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 4.63)

Grafik 4.63 Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung BKAD Tahun 2018


Keterangan

Prog 1 : Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 3 kegiatan

Prog 2 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 kegiatan

Prog 3 : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri 1 kegiatan

Prog 4 : Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan terdiri 1 kegiatan

Prog 5 : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 46 kegiatan

Prog 6 Program pengelolaan barang daerah terdiri dari 11 kegiatan

Rp23.494,33

Rp5.519,97

Rp24,78 Rp45,05

Rp5.826,55

Rp922,89

Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Prog 6



Ke-enam program yang akan dilaksanakan tahun 2019 dikatagorikan menjadi 2 (dua)

kelompok yaitu

1. Kelompok program pendukung/penunjang yang meliputi program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program

peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan.

2. Kelompok program inti/utama yang meliputi program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan

barang daerah.

Komposisi pagu anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk terlaksananya

berbagai program dari kelompok program pendukung/penunjang dan kelompok

program inti/utama yaitu sebagai berikut: (lihat Bagan 4.64)

Bagan 4.64 Komposisi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung pada

Program Pendukung dan Utama BKAD Tahun 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun 2019 sesuai fungsi yang ditangani, BKAD ikut mendukung Bupati Bantul dalam

mewujudkan target indikator kinerja utama (IKU) pada indeks tata kelola pemerintahan

(Indonesia Governance Index/IGI) yang merupakan sasaran daerah dari misi pertama

yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari

KKN dan salah satu IKU berupa pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran

daerah dari misi ke-tiga yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan

Program penduku

ng, Rp.31.909, 82%

Program utama,

Rp.7.135., 18%

Bagan 4.64 disamping menunjukkan

kebutuhan anggaran belanja langsung tahun

2019 tertinggi dialokasikan dengan angka

persentase 82% atau sebesar

Rp31.909.248.099,00 untuk dibutuhkan

sebagai sumber dana terlaksananya program

pendukung, sedang yang dialokasikan sebagai

sumber dana terlaksananya program utama

hanya 18% atau sebesar Rp7.135.860.112,00.



pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Target yang ditetapkan dari empat indikator kinerja dari tiga sasaran OPD yang akan

dicapai tahun 2019 serta sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian IKU Bupati

Bantul dari sasaran daerah yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 4.65)

Tabel 4.65 Keterkaitan IKU dari Sasaran Daerah dengan Target IKU dari Sasaran BKAD

Tahun 2019

Sasaran Daerah Indikator Kinerja

Utama Sasaran OPD

Indikator Kinerja Utama

Target

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Govenrnance Index/IGI)



WTP

Meningkatnya kontribusi PAD

Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah

24%


19%


Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan penyerapan belanja pemerintah

68%

Pencapaian atas target ke-empat IKU BKAD tersebut diatas, program utama yang

dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dengan memerlukan anggaran belanja langsung sebesar Rp6.120.684.580,00

dan program pengelolaan barang daerah dengan memerlukan anggaran belanja

langsung sebesar Rp1.015.175.532,00. Berikut ini disajikan anggaran belanja

langsung per indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut: (lihat Bagan 4.66)

Bagan 4.66 Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung per IKU

BKAD Tahun 2018



Rp2.301,16

Rp263,38

Rp2.944,41

Rp1.240,49


Rencana Kinerja (Renja) - bkad.bantulkab.go.id BKAD... · Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Hal iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan

Documents