RENCANA KINERJA (RENJA) - lumajangkab.go.id 2015/LEMTEK/2015.INSPEKTORAT...E. CARA MENCAPAI TUJUAN ... pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten ... Mengintegrasikan

IV/23 - 1

RENCANA KINERJA

(RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang

IV/23 - 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM C. TUJUAN DAN MANFAAT

D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI BAB II PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEJJIIKK DDAANN CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN SSEEBBEELLUUMMNNYYAA

A. VISI

B. MISI C. TUJUAN

D. SASARAN E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

F. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA BAB III SSAASSAARRAANN,, PPRROOGGRRAAMM,, DDAANN KKEEGGIIAATTAANN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN PERKIRAAN MAJU ANGGARAN BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : FORM RS (Rencana Stratejik)

Lampiran 2 : FORM RENJA / RKT(Rencana Kinerja Tahunan)

IV/23 - 3

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi pencapaian tersebut secara

ekonomis, efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengendalian internal secara

memadai. Salah satu bentuk pengendalian internal tersebut adalah adanya

pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Dalam menyelenggaraan pengawasan internal sebagai bagian dari urusan

Otda, pemerintahan umum, persandian, kepegawaian, dan persandian,

Inspektorat juga memiliki risiko dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk

meminimalisir risiko tersebut, Inspektorat menyusun Perencanaan Strategis untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun yang juga diharuskan dalam peraturan perundang-

undangan.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra )

Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun

tersebut, Inspektorat menyusun Rencana Kinerja (Renja) tahun 2013 sebagai

pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai

dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses

Responsibilitas dan Akuntabilitas di tahun 2013 yang diharuskan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri nomor 54 tahun 2010.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Lumajang, September 2012

INSPEKTUR

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

HANIFAH DYAH EKASIWI, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19600505 198503 2 005

IV/23 - 4

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 700/ /427.51/2012

Berdasarkan Surat Permintaan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor :

050/1513/427.62/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013, maka dengan ini kami :

Menugaskan : Kepada :

1. Nama : HARI KRISDIANTO, SH, MH NIP. : 19580125 199003 1 004 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / (IV/b) Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab. Lumajang

2. Nama : Drs. MACHMUD, MM NIP. : 19580120 198303 1 005 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / (IV/b) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya

3. Nama : GUNTUR SAJEKTI, SAP NIP. : 19610131 198303 1 007 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d) Jabatan : Ka.Sub.Bag. Perencanaan

4. Nama : AAN, S.Sos NIP. : 19730828 199303 1 003 Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda

5. Nama : DITYATAMA, ST, SAB NIP. : 19870425 200604 1 003 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama

Untuk :

Menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat tahun 2013 berdasarkan RENSTRA Inspektorat tahun 2010-2014 pada tanggal 21 s.d 28 September 2012 dan melaporkan hasilnya pada Inspektur Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : LUMAJANG Pada tanggal :

INSPEKTUR KAB. LUMAJANG

ttd

HANIFAH DYAH EKA SIWI,SE

Pembina Utama Muda NIP.19600505 198503 2 005

IV/23 - 5

BBAABB PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

II

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang

diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Lumajang. RENJA atau Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang

tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan

oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di breakdown dari RENSTRA

5 (lima) tahunan.

A. Latar Belakang

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran inspektorat yang

termuat dalam Renstra 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan untuk dicapai

pada tahun 2015-2019, serta untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 diperlukan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebagai pedoman

penyelenggaraan penyelenggaran pengawasan termasuk dalam perencanaan

anggaran inspektorat tahun anggaran 2015. Dalam menyusun perencanaan

mengacu pada Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang

dimuat dalam Permendagri 54 tahun 2010 diantaranya:

a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional;

b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan

d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana

IV/23 - 6

Kinerja tahunan diperlukan salah satunya untuk mengadopsi perubahan

kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan

dan sasaran Inspektorat karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan

berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap

dapat tercapai secara ekonomis, efisen dan efektif. Renja SKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Permendagri 54 tahun 2010,

setidaknya memuat:

a. Program dan kegiatan;

b. Lokasi kegiatan;

c. Indikator kinerja;

d. Kelompok sasaran; dan

e. Pagu indikatif dan prakiraan maju

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagaimana

Permendagri 54 tahun 2010 harus dilakukan dengan melalui tahapan sebagai

berikut:

a. Persiapan penyusunan RenjaSKPD;

b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;

c. Pelaksanaan forum SKPD; dan

d. Penetapan Renja SKPD.

B. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

IV/23 - 7

5. Peraturan Pemeritah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

6. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya;

7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;

8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

10. SE. MENPAN 31/ M PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja;

11. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk memenuhi ketentuan sehingga penyelenggaraan pengawasan

internal oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang dapat lebih terencana,

terpola dan terpadu Sebagaimana PP 8 tahun 2009 Penyelenggaraan

tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai

organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun

antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program;

3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan

public;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan,

dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas

IV/23 - 8

perencanaan

2. Manfaat

a. Bagi Internal Inspektorat

Sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal

pemerintahan di tahun 2015 baik dalam perencanaan termasuk

penganggaran, sampai dengan pengawasan termasuk pengukuran

kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait

penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015

baik dalam perencanaan termasuk penganggaran, sampai dengan

pengawasan termasuk pengukuran kinerja sebagai bentuk

akuntabilitas dan transparansi. Disamping itu RENJA dapat

dipergunakan sebagai salah satu bentuk pengendalian untuk

memastikan kinerja penyelenggaraan pengawasan Internal dan bahan

responsibilitas.

c. Bagi Pihak Lainya

Sebagai bentuk akuntabilitas dan Transparansi penyelenggaraan

pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015.

D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Teknis Kabupaten

dalam bidang Pengawasan Internal dan melakukan Pemeriksaan Kasus dan

Reguler (sesuai PKPT) berikut Kondisi Inspektorat pada bulan September tahun

2014:

IV/23 - 9

1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lumajang mempunyai kondisi :

a. Status kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS) : 36 orang

- Tenaga Kontrak : - orang

b. Latar belakang pendidikan

- Magister (S2) : 2 orang

- Sarjana (S1) : 20 orang

- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : 3 orang

- Sarjana Muda/Diploma II (D2) : ................. orang

- Sarjana Muda/Diploma I (D1) : ................. orang

- SLTA : 6 orang

- SLTP : 2 orang

- SD : 1 orang

C Pangkat dan Golongan

- Pembina Utama Madya (IV/d) : - orang

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang

- Pembina Tingkat I (IV/b) : 5 orang

- Pembina (IV/a) : 2 orang

- Penata Tingkat I (III/d) : 10 orang

- Penata (III/c) : 2 orang

- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 6 orang

- Penata Muda (III/a) : 6 orang

- Pengatur Tingkat I (II/d) : - orang

- Pengatur (II/c) : - orang

- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang

- Pengatur Muda (II/a) : - orang

- Juru Tingkat I (I/d) : 2 orang

- Juru (I/c) : - orang

- Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 orang

- Juru Muda (I/a) : - orang

D Pejabat Stuktural

- Eselon II : 1 orang

- Eselon III : 5 orang

- Eselon IV : 3 orang

Pejabat Fungsional Auditor

- Auditor Muda : - orang

- Auditor Pertama : 5 orang

- Auditor Penyelia : - orang

- Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang

- Auditor Pelaksana : - orang

Pejabat Fungsional P2UPD

- Pengawas Pemerintahan Utama : -

- Pengawas Pemerintahan Madya : 2 orang

- Pengawas Pemerintahan Muda : 9 orang

- Pengawas Pemerintahan Pertama : 2 orang

IV/23 - 10

2. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perda No. 09 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan

tata kerja Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Unsur Pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam

melaksanakan Tupoksinya Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Bupati

Lumajang dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

a. Tugas Pokok.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan urusan pemerintahan Desa

b. Fungsi.

Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan Program Pengawasan

b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pengawasan; dan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

IV/23 - 11

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang

INSPEKTUR

SEKRETARIS

SUB BAG PERENCANAAN

SUB BAG EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAG ADMINISTRASI

DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

IRBAN WILAYAH I

IRBAN WILAYAH II

IRBAN WILAYAH III

IRBAN WILAYAH IV

FUNGSIONAL AUDITOR

FUNGSIONAL

P2UPD

IV/23 - 12

BAB PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEJJIIKK DDAANN

CCAAPPAAIIAANN TTAAHHUUNN SSEEBBEELLUUMMNNYYAA Ii

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)

pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan merupakan dukungan yang

utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kewajiban penyusunan perencanan Stratejik dan Rencana Kinerja Inspektorat didasarkan

Perda 9 tahun 2009, rencana Stratejik Inspektorat yang ditetapkan melalui Keputusan

Inspektur Kabupaten Lumajang Tentang Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat

Kabupaten Lumajang tahun 2015 sampai dengan 2019, disusun sebagai alat kendali dan

tolok ukur bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pengawasan.

A. VISI

Visi merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara

potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan Inspektorat

dimasa depan. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengungkapkan bahwa

visi merupakan : ”Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan”. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat.

Pernyataan Visi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah :

Menjadi Mitra Yang Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Yang

Efektif dan Pemerintah Yang Akuntabel

IV/23 - 13

B. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2009 mendefinisikan visi sebagai : “Rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. adapun misi Inspektorat Kabupaten

Lumajang adalah :

C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi, maka Inspektorat Kabupaten Lumajang menetapkan

tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan

pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif.

2. Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

3. Meningkatkan aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam

rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif.

D. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang,

dalam rentang waktu masa Renstra (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan).

Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran - sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah

Daerah;

2. Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan

3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada

obrik sebagai mitra

IV/23 - 14

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pada obrik secara tepat

dan efektif

Terselenggaranya pengawasan secara Berkualitas sesuai standar

2. Meningkatnya intensitas Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan Pemkab Lumajang

Terselesaikannya pemantauan tindaklanjut secara berkualitas dan efektif

3. Meningkatnya aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam

rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif

Terselenggaranya pembinaan yang berkualitas dan efektif

E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan Strategi sebagai :

“Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi”. Strategi terdiri dari formulation strategic, implementation strategis, serta

implementation strategic. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Renstra akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan

tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra bukan merupakan hal yang

mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang

dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pengawasan untuk

memaksimalkan usaha pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat dan sumbangsih

pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra didasari asumsi – asumsi

kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama

lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan yang ada ditengah

masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain

dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan

kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak

dan aransemen kelembagaan dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat

Kabupaten Lumajang dalam Dokumen Renstra selengkapnya dituangkan dalam

formulir perencanaan stratejik (Lampiran I : Formulir RS)

IV/23 - 15

F. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

Rencana Kinerja tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara

perencanaan stratejik dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang

disesuaikan dengan kebutuhan Inspektorat yang merupakan breakdown tahunan dari

rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Bidang umum dan pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber

daya baik dalam penyediaan maupun pendistribusiannya. Penyelenggaraan urusan

umum dan pemerintahan termasuk mencakup pelaksanaan pengawasan internal

pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Perencanaan kinerja masing – masing bidang yang telah ditetapkan oleh Inspektorat

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam tahun 2014 capaian kinerjanya dapat

diuraikan sebagai berikut :

No. SASARAN TERCAPAI KURANG

TERCAPAI TIDAK

TERCAPAI

I BIDANG UMUM DAN PEMERINTAHAN

1 Terselenggaranya Intensitas dan efektifitas

peleksanaan pemeriksaan di Daerah √

2 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD √

3 Terselenggaranya Penanganan kasus

Pengaduan Masyarakat secara tepat √

4 Tersedianya sarana dan prasarana

pemeriksaan yang memadahi √

5 Meningkatnya kualitas SDM Aparat

Pengawasan di Daerah √

IV/23 - 16

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang diperoleh dalam tahun 2014 secara

lebih detail adalah sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA

TARGET REALISAS

I

CAPAIA

N

% % %

1. Terselenggaranya

Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di Daerah

1.1 Tersusunnya PKPT dan

terdukungnya kegiatan pengawasan secara memadai.

100 96

96

1.2 Prosentase jumlah LHP

dibanding jumlah target obrik

54 54 100

1.3 Prosentase jumlah saran yang sudah ditindaklanjuti

dibandingkan jumlah saran atas temuan

540 395 76.04

1.4 Prosentase jumlah LHP

Riksus yang diterbitkan

3 3 100

2 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

2.1 Peningkatan kualitas AKIP 8 8 100

2.2 Peningkatan Kualitas Laporan

Keuangan Pemda yang ditunjukkan dengan penurunan nilai temuan hasil

reviu

71 64 90,64

2.3 Peningkatan jumlah SKPD yang memahami dan menerapkan SPIP

3 3 100

3 Terselesaikannya penanganan kasus

pengaduan masyarakat secara tepat

3.1 Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibanding

jumlah pengaduan berkadar pengawasan yang ditangani

13 10 76,92

4 Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan

yang memadai

4.1 Prosentase peningkatan kuantitas dan terjaganya kualitas sarana pengawasan

5 3,7 74

5 Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

5.1 Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti

diklat

30 24 80

Rata-rata Capaian 90,25

IV/23 - 17

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Inspektorat pada

tahun 2014 tersebut dan Upaya yang sedang dan akan dilaksanakan untuk

mengatasi kendala tersebut antara lain :

No. HAMBATAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN

1. SDM secara umum masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya

Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek,

pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal .

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang memadai

3. Kurangnya jumlah tenaga di Inspektorat dibanding dengan jumlah obrik yang ada sehingga

beban kerja lebih berat

- Mengoptimalkan tenaga yang ada; - Mengajukan penambahan personil

melalui BKD

4. Sistem dan Prosedur Pengawasan yang belum memadai

Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan

pengawasan.

5. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat

Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus

Mengajukan insentif tambahan penghasilan bagi aparat pengawasan.

6 Adanya temuan pemeriksaan yang

berulang dan sulit ditindaklanjuti

Peningkatan pemahaman dan

Optimalisasi pelaksanaan pengawasan

IV/23 - 18

BAB SSAASSAARRAANN,, PPRROOGGRRAAMM,, DDAANN

KKEEGGIIAATTAANN III

C. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam rencana stratejik. Masing-masing sasaran, program, maupun

kegiatan dalam rangka pengukuran capaiannya diperlukan indikator kinerja,

beberapa indikator kinerja diantaranya Indikator input, output, dan outcome.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program

dan kebijakan. Sedangkan Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program.

Berikut adalah Sasaran dan target yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten

Lumajang di tahun 2015 :

No Uraian Sasaran Indikator Kinerja Formula Indikator

Target Kinerja 2014

1. Terselenggaranya

Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di

Daerah

Tersusunnya PKPT

secara tepat waktu

Jumlah hari

penyusunan PTKPT

32 hari

IV/23 - 19

Persentase Obyek Pemeriksaan yang diaudit

Persentase jumlah LHP yang terbit dibanding jumlah

seluruh LHP yang seharusnya terbit

54 LHP, 100%

Persentase temuan hasil pengawasan

yang ditindaklanjuti

Prosentase jumlah saran yang sudah

ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh

saran atas temuan

93%

Persentase Kegiatan Pembangunan Yang Diawasi dan

Dievaluasi

Laporan Hasil Reviu LPPD Secara Tepat Waktu

100%

2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Sistem AKIP

Katagori Capaian Kinerja pada LAKIP Inspektorat

>80%

Jumlah LAKIP SKPD yang

Dievaluasi dibanding Seluruh Jumlah LAKIP

SKPD

12 SKPD, 16%

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Jumlah Temuan atas Kelemahan Sistem dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

10 Temuan

Peningkatan jumlah SKPD yang

memahami dan menerapkan SPIP

Jumlah SKPD yang dilakukan

Pemetaan Risiko (Risk Assessment)

1 SKPD

3. Terselesaikannya penanganan kasus

dan pengaduan masyarakat secara tepat

Persentase kasus dan pengaduan di

lingkungan pemerintahan daerah yang ditangani

Jumlah kasus yang diselesaikan

dibanding jumlah kasus berkadar pengawasan yang

ada

52 kasus, 83%

4. Tersedianya sarana

dan prasarana pemeriksaan yang

memadai

Persentase

peningkatan kuantitas dan

terjaganya kualitas sarana pengawasan

Nilai penambahan

Aset dibagi jumlah Aset yang telah

ada dan beroperasi dengan baik

>4%

5. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti

diklat/Bintek/ Sejenisnya

Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti

diklat/bintek/ kegiatan Sejenisnya

35 orang

Jumlah pelatihan

kantor sendiri PKS yang dilaksanakan dalam 1(satu)

tahun

6 kali

IV/23 - 20

D. Program, kegiatan dan perkiraan maju Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran

2015

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

382.250.500,-

371.558.000,- DAU

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Uraian Kegiatan

Pagu

Anggaran 2015

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

25.430.000,- 10.000.000,- DAU

2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

79.500.000,- 79.500.000,- DAU

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional

99.700.000,- 65.000.000,- DAU

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

10.560.000,- 4.000.000,- DAU

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan dan Peralatan kantor

25.300.000,- 27.000.000,- DAU

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran 2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

16.650.000,- 9.000.000,- DAU

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran

2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pengiriman Aparatur Dalam rangka

Diklat/ Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya

30.000.000,- 20.000.000,- DAU

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

No Uraian Kegiatan

Pagu

Anggaran 2014

Anggaran

Berikutnya Sumber

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD/ LAKIP

1.500.000,- 5.600.000,- DAU

IV/23 - 21

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1.500.000,- 2.500.000,- DAU

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

2.000.000,- 2.500.000,- DAU

6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran

2014

Anggaran

Berikutnya Sumber

1 Reviu Laporan Keuangan Daerah 75.000.000,- 75.000.000,- DAU

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran

2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pelaksanaan pengawasan Internal dan

Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala

383.810.000,- 392.800.000,- DAU

2 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

10.000.000,- 15.000.000,- DAU

3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 25.000.000,- 30.000.000,- DAU 4 Tindaklanjut Hasil Temuan

Pengawasan 75.000.000,- 60.000.000,- DAU

5 Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil - Hasil Pembangunan

25.000.000,- 25.000.000,- DAU

6 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

56.000.000,- 60.000.000,- DAU

7 Penyusunan dan Updating Peta

Pengawasan (Audit Universe)

23.000.000,- 23.000.000,- DAU

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran 2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

128.150.000,- 95.000.000,- DAU

9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran 2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

25.000.000,- 20.000.000,- DAU

IV/23 - 22

10. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No Uraian Kegiatan Pagu

Anggaran

2014

Anggaran Berikutnya

Sumber

1 Pemetaan Risiko Kondisi Lingkungan

SPIP

60.000.000,- 60.000.000,- DAU

2 Bimbingan Teknis bagi satgas SPIP-SIKD

75.000.000,- 75.000.000,- DAU

11. Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi

No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran

2014

Anggaran

Berikutnya Sumber

1 Penanganan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

30.000.000,- 35.000.000,- DAU

2 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan percepatan

pemberantasan Korupsi

30.000.000,- 30.000.000,- DAU

2.001.462.500,- 1.805.458.000,-

IV/23 - 23

BAB PPEENNUUTTUUPP

IV

Rencana Kinerja (RENJA) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra )

Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima )

tahun. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana

Kinerja (RENJA) Tahun 2015 ini, diperlukan Kompetensi, Independensi, Due

Professional Care, dan Komitmen yang kuat dari semua pihak sebagai upaya

untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang didukung

dengan pengawasan internal yang berkualitas sesuai Peran masing-masing.

Namun sebaik apapun perencanaan disusun, ALLAH SWT yang menentukan

keberhasilan perencanaan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana

ketentuan.