RENCANA KERJA

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2017

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018

i

Kata Pengantar

Atas segala ridho dan hidayah-Nya kita panjatkan Puji syukur kehadirat

Allah SWT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2003-2018 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman

bagi segenap aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang

koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang

optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang sehingga

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan visi dan misi Bupati

Sampang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini nantinya dapat dijadikan

acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sesuai Kewenangannya dalam penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................... ......................

Daftar Isi .

B A B I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..

1.2 Landasan Hukum ..

1.3 Maksud dan Tujuan ..

1.4 Sistematika Penulisan .

B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD .....................................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .............................................................

B A B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................

3.3 Program dan Kegiatan ............................................

B A B IV PENUTUP ......................................................................

i

ii

1

3

5

5

7

17

17

18

19

22

23

23

30

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan

daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan

pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan

program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa

yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya. Secara

umum, fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentuk

pelayanan SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu)

tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau

tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara

efektif.

Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara

operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas,

indikator sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya

mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses

penyusunan dokumen Renja SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan

komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan SKPD melalui proses yang transparan,

demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan

programatik.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara

beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan

dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.2 di

bawahini, RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan

RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman

penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan

selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD

Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi

pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018

- 2 -

Bagan 1.1

Alur Perencanaan

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan

perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai

proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun

mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah

gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam

penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke

dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD

merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi

Renja tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang Tahun 2018 mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 dan tidak

lepas dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

Tahun 2013-2018. Fokus/titik berat dari Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang disinkronkan dengan Prioritas Agenda

Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2018, sebagaimana terdokumentasi

dalam RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, dimana tema pada

pembangunan RKPD Tahun 2018 adalah PENINGKATAN KUALITAS

Renstra

Perabgkat

Daerah

Renja

Perangkat

Daerah

DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2018

- 3 -

PELAYANAN DASAR DAN DAYA SAING DAERAH DIDUKUNG TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU KABUPATEN SAMPANG YANG

BERMARTABAT.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra SKPD ataupun Renja SKPD mengacu

dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 SKPD diarahkan untuk tidak saja mengacu

pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk

melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menegah pada instansi vertikal,

baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini

terkandung maksud, melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010 ini diupayakan

adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan

(baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi

dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas

dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan

perwujudan visi dan misi semata, namun terkadung konsep estimasi terhadap

penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, maka Renja SKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh

karena itu penyusunan Renja SKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci

dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program

dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program

dan kegiatan. Hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat

dilihat pada Gambar 1.2 diatas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara