Home >Documents >RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN kerja (renja) tahun 2016 surabaya, juni 2015 dinas kehutanan provinsi...

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN kerja (renja) tahun 2016 surabaya, juni 2015 dinas kehutanan provinsi...

Date post:05-May-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN

2016

SURABAYA, JUNI 2015

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TIMUR

1

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Sumber daya hutan di Jawa Timur sebagai salah satu sumber daya

alam yang dapat diperbaharui/ renewable memiliki manfaat intangible

(tidak dapat dinilai secara kuantitatif) dan tangible (dapat dinilai secara

kuantitatif), perlu dikelola secara profesional, terencana dan terpadu

sehingga lestari serta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi

kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan khususnya dan masyarakat

Jawa Timur umumnya.

Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur sampai dengan saat ini

belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan sebagaimana

amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu

30% dari luas daratan. Sampai dengan saat ini, luas kawasan hutan di

Jawa Timur yaitu + 1.361.146 Ha atau + 28,36% dari luas daratan Jawa

Timur. Untuk dapat memenuhi ketentuan minimal dan mencapai fungsi

luasan kawasan hutan dimaksud maka disamping upaya pemanfaatan,

diperlukan juga upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang intensif,

rehabilitasi yang akseleratif, didasari oleh perencanaan yang partisipatif

dan sinergis.

Kerusakan hutan yang selama ini terjadi disamping karena

gangguan yang bersifat eksternal (seperti pembalakkan liar, perambahan

hutan, kebakaran hutan, dan kepentingan pembangunan non kehutanan),

juga disebabkan oleh adanya kendala internal, yakni sistem pengelolaan

hutan yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah pengelolaan hutan lestari

(PHL) serta tidak dipatuhinya ketentuan tata ruang wilayah yang ada.

Upaya pengelolaan hutan secara lestari merupakan cita-cita

bersama seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah, swasta masyarakat

sekitar hutan khususnya dan masyarakat luas umumnya). Semangat

2

otonomi daerah harus dijadikan titik tolak keberhasilan pengelolaan hutan

yang optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di sekitar kawasan hutan serta mendukung pertumbuhan

ekonomi nasional. Oleh karenanya, diperlukan suatu komitmen yang kuat

antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dengan berbagai

pihak (swasta dan masyarakat) dalam mengelola dan membangun hutan

secara lestari.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang

optimal di Jawa Timur, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

dan PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maka

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bagian dari RKPD tersebut adalah

Perencanaan Pembangunan Kehutanan yang meliputi unsur-unsur

perencanaan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, perlindungan dan

konservasi sumberdaya hutan, serta rehabilitasi sumberdaya hutan yang

kesemuanya dilandasi semangat penguatan kapasitas kelembagaan sektor

kehutanan yang mantap dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur,

diharapkan keberadaan dan kondisi serta pembangunan hutan dan

kehutanan di Jawa Timur semakin mantap. Dalam melaksanakan

pembangunan hutan dan kehutanan tersebut, perlu disusun dokumen

perencanaan pembangunan kehutanan di Jawa Timur dalam format

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan

memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta aspirasi pihak-pihak

terkait (stakeholders). Untuk mencapai kinerja pengelolaan hutan yang

optimal, dibutuhkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan yang

3

jelas, terarah, faktual dan realistis. Di dalam suatu dokumen perencanaan

perlu dimuat hal-hal yang bersifat prinsip, strategik, maupun teknis yakni

pada aspek jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, jumlah dan sumber

dana.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang

Kehutanan, dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun

2008. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, ditetapkanlah visi, yakni Terwujudnya kelestarian hutan

untuk kesejahteraan masyarakat serta misi, yakni Optimalisasi

pengelolaan hutan lestari.

Adapun fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kehutanan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sehubungan dengan berbagai hal yang melatarbelakangi tugas

pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut maka

dalam rangka mencapai kinerja pelaksanaan tugas pada tahun 2016

kedepan disusunlah Rencana Kerja (Renja)/RKT Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2016. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas

(Renja SKPD) yang dalam hal ini telah mencakup Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) adalah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran,

indikator kinerja (baik program maupun kegiatan), program, kegiatan, dan

anggaran SKPD yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka kegiatan dan kerangka anggaran.

4

Bagan alur diatas menunjukkan alur penyusunan Renja yang

kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Renja SKPD.

Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a) Persiapan

penyusunan Renja SKPD, b) Penyusunan Rancana Renja SKPD, c)

Pelaksanaan forum SKPD, dan d) Penetapan Renja SKPD. Rancangan awal

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan

dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program

prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD pada tingkat

yang lebih teknis (SKPD) menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran

strategis, program/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju Renja SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan

Renja/ program dan kegiatan periode sebelumnya juga harus menjadi

acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya

target Renstra SKPD. Demikian juga halnya dengan Renja Kementerian/

Lembaga (K/L) dan Perencanaan Pemerintah Daerah Tingkat II

(Kabupaten/ Kota) yang turut dijadikan bahan pertimbangan.

5

I.2. Landasan Hukum

1). Undang Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang

Mengadakan Perubahan dalam Undang Undang Tahun 1950 Nomor

2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950).

2). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4412).

4). Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).

5). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6

6). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

7). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059).

8). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244).

9). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4814).

10). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemeri

of 120

Embed Size (px)
Recommended