RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2021...Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

RENJA Kec Nguntoronadi 2021

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN ANGGARAN 2021

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN NGUNTORONADI

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH KECAMATAN NGUNTORONADI

KABUPATEN WONOGIRI

2020


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan

rahmatNya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Tahun

2021 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya

dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota

dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana

dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan

Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai

Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan

dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan,

perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan

Pemerintahan Desa.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya

penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021.

Nguntoronadi, 2020

CAMAT NGUNTORONADI

ENDRIJO RAHARDJO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690220 199001 1 002


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Kecamatan Nguntoronadi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.


3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian

proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

11. Pembahasan forum SKPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan

kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematika penyajian

Rancangan Renja yang disiapkan dan tetapkan untuk menguraikan perencanaan

SKPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang


dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi:

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program

dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator

kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan

bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada

tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan

dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan

selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk

RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari

hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan

atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat

dijabarkan

dijabarkan

pedoma

n RENJA K/L RENSTRA K/L

PEMERINTAH

pedoma

n

pedoma

n

RKP RPJP

NASIONAL

RPJP

NASIONAL diacu diperhatikan Diserasikan melalui

MUSRENBANGDA

PEMERINTAH DAERAH

RPJP DAERAH RKPD RPJM DAERAH

pedoma

n

RENJA SKPD RENSTRA SKPD pedoma

n


Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM

Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan

RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM

Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-

dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu

penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP

Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap

memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan

kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses

MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan

ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun

RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya

disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD

untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan

penyusunan RKA

untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah

Daerah menyusun RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan

di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang

dalam hal ini Bappeda dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yangg kemudian ditindaklanjuti dan

dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dalam

menyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dapt menjadi pedoman dalam

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan

Rencan Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan

dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan

tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan

dokumen anggarannya.


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021,

meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan

program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan

Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan

Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan,target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif

dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam

tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak

lanjut;


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten

Wonogori, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja SKPD Tahun 2019 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2019 teranggarkan melalui Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri yakni atas Gaji

dan Tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan PNS melalui Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan

Anggaran

( Rp)

Realisasi

Keuangan

Sisa Dana

(Rp)

Realisas

i %

1. Gaji dan Tunjangan

PNS 1.720.365.000 1.657.818.315 62.546.685 96,36

2. Tambahan

Penghasilan PNS 638.615.449 531.051.850

107.563.599

83,16

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2019 terdiri atas 4 Program dan 31 kegiatan,

dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 229.900.000 180.178.140 49.721.860 78,37

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 1,000,000 999.000 1.000 99,90

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 15.000.000 13.892.340 1.107.660 92,62


Sumberdaya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 13.900.000 13.900.000 - 100,00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.000.000 8.000.000 - 100,00

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00

6

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

kantor 1.000.000 1.000.000

- 100,00

7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 - 100,00

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman 8.500.000 7.510.000 990,000 88,35

9 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah 15.000.000 5.725.000 9.275.000 38,17

10 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 26.000.000 6.205.000 19.795.000 23,87

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai 135.000.000 116.446.800 18.553.200 86,26

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan

administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada

kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yaitu sebesar

23,87 %. Dan untuk realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran secara

keseluruhan mencapai 78,37 %.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran :


Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2)

Target dan Realisasi Anggaran Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat

Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

001. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah materai dan benda

pos lainnya

93 lembar materai 3000

dan 120 lembar materai

6000

93 lembar materai 3000 dan

120 lembar materai 6000 100 1,000,000 999.000 99,90

002.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tebayarnya Air,Telepon

dan Listrik selama 1 tahun 12 bulan 12 bulan 100

15.000.000 13.892.340

92,62

008. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah barang dan alat

kebersihan kantor

17 jenis barang kebersihan

kantor

17 jenis barang kebersihan

kantor 100 13.900.000 13.900.000 100,00

010. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor 25 jenis ATK 25 jenis ATK 100

8.000.000 8.000.000

100,00

011. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetak dan

penggandaan

5 jenis barang cetakan dan

15.000 lembar

penggandaan

5 jenis barang cetakan dan

9.330 lembar penggandaan 100 5.000.000 5.000.000

100,00

012.

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat/kelengkapan

listrik yang disediakan

6 jenis komponen instalasi

listrik/penerangan

6 jenis komponen instalasi

listrik/penerangan 100

1.000.000 1.000.000

100,00


013. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis peralatan

kantor

5 Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor

5 Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor 100

1.500.000 1.500.000 100,00

017. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah bulan dalam

penyediaan makanan dan

minuman rapat

12 bulan 12 bulan 100

8.500.000 7.510.000 88,35

018.

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah

1 kali perjalanan dinas

luar daerah

1 kali perjalanan dinas luar

daerah 100

15.000.000 5.725.000 38,17

019. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

perjalanan dinas dalam

daerah eselon III 24 kali,

eselon IV 36 kali dan staf

54 kali

perjalanan dinas dalam

daerah eselon III 24 kali,

eselon IV 32 kali dan staf

18 kali

100

26.000.000 6.205.000 23,87

020. Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

Jumlah bulan dalam

penyediaan tenaga honorer 12 bulan 12 bulan 100

135.000.000 116.446.800 86,26

JUMLAH 229.900.000 180.178.140 78,37


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Dana %

1

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional 10.000.000 7.956.775 2.043.225 79,57

2

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

Gedung Kantor 1.000.000 1.000.000

0 100,00

JUMLAH 11.000.000 8.956.775 2.043.225 81,43

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur sangat baik mencapai 81,43 %. Titik Realisasi terendah

adalah pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional hal ini dikarenakan efisiensi belanja BBM dan sisa anggaran

pembayaran STNK sehingga dalam satu tahun hanya bisa terserap sebesar

79,57%. Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :


Tabel 2.1.2


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Target dan Realisasi Hasil dan Output Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)



Kinerja Program


(output)

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

002.

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang dirawat 6 Unit 1 Unit 100,00

10.000.000 7.956.775 79,57

005.

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dirawat

4 Unit 1 Unit 100,00 1.000.000 1.000.000 100,00

JUMLAH 11.000.000 8.956.775 81,43


3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan


002 Kegiatan pembinaan desa/kelurahan 20.000.000 13.205.000 6.795.000 66,03

008

Penyelenggaraan musrenbang

kecamatan 13.200.000 13.200.000 - 100,00

020

Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya

penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Kedungrejo

1.301.483.000 1.300.089.102 1.393.898 99,89

021

Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya

penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Beji

1.221.683.000 1.217.937.116 3.745.884 99,69

058

Fasilitasi pemberdayaaan dan

peletarian nilai - nilai kemerdekaan

RI

8.000.000 7.998.000 2.000 99,98

059

Fasilitasi pemberdayaaan dan

peletarian nilai - nilai perjuangan

RM.Said

6.000.000 3.205.000 2.795.000 53,42

061

Fasilitasi Penyusunan profil

desa/kelurahan 1.000.000 850.000 150.000 85,00

062 Fasilitasi kegiatan keagamaan 8.700.000 8.170.000 530.000 93,91

066

Pembinaan keamanan dan

ketertiban umum 1.500.000 1.500.000 - 100,00

067 Fasilitasi mitigasi bencana alam 6.000.000 2.430.000 3.570.000 40,50

119

Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kec 5.500.000 5.500.000 - 100,00

125

Fasilitasi intensifikasi pendapatan

daerah 1.300.000 1.300.000 - 100,00

126 Monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pem. Desa/Kel 1.200.000 950.000 250.000 79,17

129

Alokasi Pemanfaatan Penerimaan

Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi

Hasil Lelang Tanah Eks Bondo

Desa) Kelurahan

16.000.000 15.160.000 840.000 94,75

198 Fasilitasi PATEN 15.000.000 15.000.000 - 100,00

199 Penguatan Koordinasi Penyel.

Pemerintahan di Kecamatan 20.000.000 19.664.000 336.000 98,32

201 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 4.080.000 840.000 81,60

Jumlah 2.651.566.000 2.630.238.218 61.821.502 99,20

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Meningkatnya kapasitas


kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan sangat baik yakni mencapai 99,20

%. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan Fasilitasi Mitigasi Bencana

Alam yaitu 40,50 %.

Capaian kinerja /output yang dihasilkan dari Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan :


Tabel 2.1.3


Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan





Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)


Capaian

Keteranga

n

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3

4 5 6=(5/4) 7 8

9=8/7 10

002 Kegiatan pembinaan

desa/kelurahan

Jumlah

Desa/kelurahan yang

dibina 11 desa/kel 11 desa/kel 100,00 20.000.000 13.205.000 66,03

008 Penyelenggaraan musrenbang

kecamatan

Jumlah kegiatan

dalam

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 13.200.000 13.200.000 100,00

020 Alokasi Dana Kelurahan dan

Biaya penyelenggaraan

pemerintah Kelurahan

Kedungrejo

Jumlah bulan dalam

pelayanan

masyarakat 12 bulan 12 bulan 100,00 1.301.483.000 1.300.089.102 99,89

021 Alokasi Dana Kelurahan dan

Biaya penyelenggaraan

pemerintah Kelurahan Beji

Jumlah bulan dalam

pelayanan

masyarakat 12 bulan 12 bulan 100,00 1.221.683.000 1.217.937.116 99,69

058 Fasilitasi pemberdayaaan dan

peletarian nilai - nilai

kemerdekaan RI

Jumlah kegiatan

dalam melestarikan

nilai-nilai

kemerdekaan RI


059 Fasilitasi pemberdayaaan dan

peletarian nilai - nilai

perjuangan RM.Said

Jumlah kegiatan

dalam melestarikan

nilai-nilai RM Said 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 6.000.000 3.205.000 53,42


061 Fasilitasi Penyusunan profil

desa/kelurahan Jumlah kegiatan

yang dilaksanakan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 1.000.000 850.000 85,00

062 Fasilitasi kegiatan keagamaan

Jumlah kegiatan

yang dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan 100,00 8.700.000 8.170.000 93,91

066 Pembinaan keamanan dan

ketertiban umum Jumlah pembinaan

Trantibum 1 kali 1 kali 100,00 1.500.000 1.500.000 100,00

067 Fasilitasi mitigasi bencana

alam

Jumlah pembinaan

mitigasi bencana

alam 1 kali 1 kali 100,00 6.000.000 2.430.000 40,50

119 Fasilitasi Kegiatan

Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kec

Jumlah bulan dalam

pembinaan TP PKK 4 bulan 4 bulan 100,00 5.500.000 5.500.000 100,00

125 Fasilitasi intensifikasi

pendapatan daerah Jumlah kegiatan yang dilaksanakan


126 Monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pem.

Desa/Kel

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 1.200.000 950.000 79,17

129

Alokasi Pemanfaatan

Penerimaan Sewa Tanah Eks

Bondo Desa (Bagi Hasil

Lelang Tanah Eks Bondo

Desa) Kelurahan

Jumlah kegiatan

yang dilaksanakan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 16.000.000 15.160.000 94,75

198 Fasilitasi PATEN

Jumlah bulan dalam

pelayanan PATEN 12 bulan 12 bulan 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00

199 Penguatan Koordinasi Penyel.

Pemerintahan di Kecamatan

Jumlah bulan

dilaksanakannya

koordinasi 12 bulan 12 bulan 100,00 20.000.000 19.664.000 98,32

201 Fasilitasi Pemilihan Kepala

Desa Jumlah sarpras

kelurahan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan 1 kegiatan 1 kegiatan

5.000.000 4.080.000 81,60

JUMLAH 2.651.566.000 2.630.238.218 99,20


4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


005 Bantuan Posyandu 7,500,000 7.410.000 90.000 98.80

JUMLAH 7,500,000 7.410.000 90.000 98.80

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sangat baik yakni

mencapai 98,80 %.

Tabel 2.1.4


Kode



Program/Kegiatan





Kinerja Program


(output)

Target Realisasi Tingkat Capaian

(%)


Capaian Keterangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=8/7 10

005. Bantuan Posyandu Jumlah posyandu 9 posyandu 9 posyandu 100% 7,500,000 7.410.000 98.80

JUMLAH 7,500,000 7.410.000 98.80



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan fungsi pelayanan Kecamatan

Nguntoronadi melaksanakan program dan kegiatan rutin.sedangkan jumlah pegawai

yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan fungsi kecamatan Nguntoronadi

Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Stuktural:

Tahun 2019 Tahun 2020

Eselon III 2 Orang Eselon III 2 Orang

Eselon IV 12 Orang Eselon IV 10 Orang

PNS Staf 9 Orang PNS Staf 9 Orang

Jumlah 23 Orang Jumlah 21 Orang

2. Jumlah Pegawai TKK Per 31 Desember 2019 :

S1 : 1 Orang

SLTA : 8 Orang

SLTP : - Orang

SD : - orang

(Total 9 Orang)

3. Wilayah Kecamatan Nguntoronadi meliputi 9 ( Lima ) Desa dan 2 (dua )

Kelurahan yaitu :

a. Desa Kulurejo

b. Desa Bulurejo

c. Desa Semin

d. Desa Wonoharjo

e. Desa Bumiharjo

f. Desa Gebang

g. Desa Pondoksari

h. Desa Ngadiroyo


i. Desa Ngadipiro

j. Kelurahan Beji

k. Kelurahan Kedungrejo

Kegiatan-kegiatan Tahun 2019 yang bermasalah dan belum mencapai target antara lain:

1. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Tahun 2019 berjalan baik dengan realisasi kinerja

keuangan mencapai 97,48% .

2. Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya adalah :

2.1 Kurangnya Staf Pendukung di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

Nguntoronadi.

2.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia / staf pendukung yang Profesional, dan handal

dalam membantu pelaksanaan kegiatan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan

analisis kinerja pelayanan Kecamatan Nguntoronadi tahun 2019, maka dapat disikapi

beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan hal ini berdasarkan evaluasi,

analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan berdasarkan hambatan-

hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya tenaga yang profesional baik dibidang perencanaan dan

keuangan sehingga menghambat proses kelancaran keuangan

c. Kurang optimalnya informasi pelayanan Kecamatan kepada masyarakat melalui

desa/kelurahan

d. Kurangnya Staf Pendukung Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kecamatan

Nguntoronadi pada saat penginputan anggaran.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai

yaitu :

a. Mengikutsertakan pejabat/staf pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai

bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga Perencanaan dan

keuangan yang profeesional

b. mengoptimalkan pelayanan dan informasi terkini kepada Desa/Kelurahan untuk

dapat diteruskan kepada masyarakat desa/kelurahan

c. Menambah staf pendukung di sub bagian perencanaan dan keuangan.


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas

sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak di distribusikan

ke SKPD-SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri serta

isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Kecamatan Nguntoronadi mempunyai

kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukan

kedalam Rencana Kerja .


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri selaku

Instansi Pelayanan ,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Nguntoronadi dimaksud untuk menyediakan tolok

ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan

Nguntoronadi untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan fungsi dan peran yang diemban, Sedangkan tujuan Penyusunan Renja

Kecamatan Nguntoronadi bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Nguntoronadi dalam upaya turut

mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapakan

dalam RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021.

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang pengawasan pembangunan di daerah diharapkan mampu mengawal setiap

regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah

ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019 terdiri dari

10 ( sepuluh) Program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yakni :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut

1 Bantuan Posyandu

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1 Kegiatan pembinaan desa/kelurahan

2 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

3 Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan

Kedungrejo

4 Alokasi Dana Kelurahan dan Biaya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan

Beji

5 Fasilitasi pemberdayaaan dan peletarian nilai - nilai kemerdekaan RI

6 Fasilitasi pemberdayaaan dan peletarian nilai - nilai perjuangan RM.Said

7 Fasilitasi Penyusunan profil desa/kelurahan

8 Fasilitasi kegiatan keagamaan

9 Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

10 Fasilitasi mitigasi bencana alam

11 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kec

12 Fasilitasi intensifikasi pendapatan daerah

13 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pem. Desa/Kel

14 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi


Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan

15 Fasilitasi PATEN

16 Penguatan Koordinasi Penyel. Pemerintahan di Kecamatan

17 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen yang

secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan

dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan

acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS

serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung program pembangunan

daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri

dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 202, sehingga kedepan

diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan

ditunjang oleh pendanaan yang memadai.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak terima kasih.

Nguntoronadi, 2020

CAMAT NGUNTORONADI

ENDRIJO RAHARDJO, S.Sos,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19690220 199001 1 002

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2021...Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

Documents