Top Banner
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2015
52

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Apr 28, 2019

Download

Documents

phungkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

PROVINSI LAMPUNG 2015

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan

persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun

2016, dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disajikan beberapa program/kegiatan,

baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya

menggambarkan visi dan misi dari pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Provinsi.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Daerah

diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja

tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan

berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan

pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2016 ini dibuat dengan

harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa

mendatang.

Bandar Lampung, 2015 KEPALA BADAN, Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda NIP. 19631123 198803 1 005

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 3 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............ 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................................................ 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan.................................................................................................. 26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ........................................................................ 28

2.3 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................................................................... 34

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 35

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional .............................................................. 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 36 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................. 37 BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 39 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Tabel Program dan Kegiatan

ii

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan

beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional,

stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin.

Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan

yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk

mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna

menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan

Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan

nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama

pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu

menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan

pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan

melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,

yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke

waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha

pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan

prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan

produktif.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi LampungTahun

2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat

I Lampung;

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 2

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan

kinerja instansi pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

Daya Lokal;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009 tentang

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumberdaya Lokal;

16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada

Pemerintah Provinsi Lampung;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya Pergub tersebut

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 3

diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013

tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

di Provinsi Lampung;

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyediaan dan

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah di Provinsi Lampung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah

sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah:

1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun

mendatang.

2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan

selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampun tahun 2016

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat; evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja

pelayanan SKPD, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review

terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan terhadap

kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja.

BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang mendapatkan perhatian, kaidah -

kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Kondisi Ketahanan Pangan 2014

Pembangunan Ketahanan Pangan melalui alokasi APBD TA. 2014 dilaksanakan

melalui 5 (lima) Program yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. 4) Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan.

Melalui dana APBN 2014, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat TA. 2014 terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu :

1.) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; 2)

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; 3) Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan

Segar; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

Secara keseluruhan realisasi keuangan APBD Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung sebesar Rp. 4.253.492.795 dari Pagu sebesar Rp.

4.253.492.795 (96,8%). Untuk realisasi keuangan APBN sebesar Rp.

8.848.424.500 dari pagu sebesar Rp. 9.142.067.000 (96,78%).

Alokasi anggaran baik APBD maupun APBN TA. 2014 yang dilaksanakan oleh

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagian besar merupakan

dana Bantuan Sosial (Bansos) dan selebihnya diperuntukan pada kegiatan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan. Dana bansos banyak

diperoleh melalui APBN sedangkan untuk pembinaan, pemantauan dan

pendampingan diperoleh melalui APBD. Kegiatan utama pada BKPD Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketersediaan pangan sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan yang

berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan

seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya.

Sebagai gambaran ketersediaan bahan makanan Provinsi Lampung dapat

dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 5

Tabel 1 Ketersediaan Pangan Strategis di Prov. Lampung Tahun 2014

(ARAM II Tahun 2014)

Komoditas Produksi

(Ton) Benih/Pakan/

Tercecer Ketersediaan (Ton)

Total Konsumsi (Ton)

Surplus/ Minus

Ketersediaan (Ton)

Ketersediaan/

Konsumsi (%)

Skor

Beras 1.945.240 3,3 64.193 1.881.047 1.100.332

780.725 170,95 1

Jagung 1.819.556 11 200.151 1.619.405 61.816 1.557.589 2.619,72 1

Kedelai 13.572 5 679 12.893 98.708 - 85.814 13,06 4 Kc. Tanah 9.763 5 488 9.275 9.000 274 103,05 2 Kc. Hijau 2.576 7 180 2.396 2.473 - 77 96,89 1 Ubi Kayu 9.725.345 15 1.458.80

2 8.266.543 144.006 8.122.537 5.740 1

Ubi Jalar 43.731 12 5.248 38.483 18.594 19.889 206,96 1 Buah2an 2.009.398 10 200.940 246.512 326.882 1.481.576 553,24 1

Sayuran 273.902 10 27.390 1.808.458 690.755 - 444.243 35,69 4

Daging Sapi

10.564 - - 10.564 5.440 5.124 194,20 1

Daging ayam ras dan buras

44.816 - - 44.816 44.013 803 101,82 2

Susu 321,88 - - 322 362.785 - 362.463 0,09 4

Telur 80.322 - - 80.322 77.146 3.176 104,12 2 Ikan 658.711 15 98.807 559.905 192.470 367.435 290,91 1

Gula Pasir 723.711 - - 723.711 95.444 628.267 758,26 1

Myk Goreng

49.027 - - 49.027 112.554 - 63.528 43,56 4

Keterangan : Skor 1 Surplus (ratio>114%)

Skor 2 Swasembada (ratio 100 – 114%)

Skor 3 Cukup (ratio 95 – 100%)

Skor 4 Defisit (ratio < 95%)

Dari data diatas Provinsi Lampung mempunyai komoditas surplus pada

komoditas beras, jagung, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, buah-buahan, daging,

ikan dan gula pasir. Sedangkan komoditas swasembada kacang tanah, daging

ayam dan telur. Provinsi Lampung masi kekurangan pada komoditas kedelai,

sayuran, telur dan minyak goreng

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 6

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan

pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya

energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran

ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 2

dibawah ini.

Tabel 2 Ketersediaan energi, protein dan lemak berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

No. Uraian Standar

WNPG

Tahun 2009

(ATAP 2008)

Tahun 2010

(ATAP 2009

Tahun 2011

(ATAP 2010)

Tahun 2012

(ATAP 2011)

Tahun 2013

(ATAP 2012)

Tahun 2014

(ATAP 2013)

1

Energi (kal/kap/hr)

2.200 3.660,54 2.612,74 2.578,28 2.870,04 2.911,84

2.987,84

a. Nabati

3.560,91 2.485,77 2.462 2.791,68 2.800,13 2.877,91

b. Hewani

99,63 126,97 117 78,36 111,71 109,93

2

Protein (gram/kap/hr)

57 78,89 68,75 66,41 58,31

68,23 68,23

a. Nabati

67,96 50,28 51,19 49,36 55,47 55,90

b. Hewani

10,93 18,47 15,22 8,95 12,76 12,33

3

Lemak (gram)

70,21 41,18 36,14 56,63 29,23 30,71

a. Nabati

64,78 36,27 30,69 52,37 23,03 24,56

b. Hewani 5,43 4,91 5,45 4,26 6,20 6,16

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung (2014)*

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu

memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi

penduduk Provinsi Lampung tahun 2014 (Atap Tahun 2013) mencapai

2.987,87 Kalori/Kapita/Hari (119,36 % dari angka kecukupan energi ditingkat

ketersediaan sebesar 2.200 Kalori, Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi,

Tahun 2004).

Tabel 3 PPH (Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2009-2014*

Kelompok Pangan Skor Maks

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain

25 2,5 24 5 1

10 2,5 30

-

25 2,5

10,3 4,6

0 3,4 2,5

26,5 0

25 2,3

11,7 4,7

0 2,2 2,5

27,7 0

25 2,3

10,5 3,6

- 2,2 2,5

27,7 -

25 2,5

7,08 5,0

0 1,55

2,5 30,0

0

25 1,97

10,06 2,36

- 1,97

2,5 30

-

25 2

9,87 2,82

- 1,72

2,5 30

-

T O T A L 100 74,8 76,0 73,7 73,63 73,86 73,92

Sumber : *Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 7

Skor PPH (Ketersediaan) Provinsi Lampung Tahun 2014 baru mencapai 73,92

hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum

beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

Untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah tersebut dimulai dari

tahun 2010 sampai dengan 2014, dan telah dilaksanakan melalui anggaran

APBD Provinsi sebanyak 205,958 ton beras yang di titipkan di Gudang Bulog

Divre Lampung dengan Perjanjian berupa kesepakatan (MoU) dengan Bulog

Divisi Regional Lampung tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah. Cadangan pangan pemerintah di titipkan pada Bulog yang tersebar di

dolog wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Konsilog Lampung Selatan, Dolog

Lampung Utara dan gudang bulog Divre Lampung di Bandar Lampung. Pada

tahun 2014 di anggarkan kembali untuk penguatan cadangan pangan

pemerintah sebesar 20 ton terealisasi 19,88 ton, sehingga pada tahun 2015

cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung dapat mencapai lebih dari 200

ton. Hal ini berarti cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung telah

melebihi ketentuan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Ketahanan Pangan. Rincian cadangan pangan pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table 4 berikut :

Tabel 4 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014

Pengadaan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun

2014

Beras (Ton)

47.732,7 46.511,63 71.333,33 20.500 19,88

Total Pengadaan dari tahun 2010 – 2014 205,958 Ton

Untuk realisasi keuangan APBD dan APBN pada bagian ketersediaan dan

kerawanan pangan dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini:

Tabel 5 Realisasi Keuangan APBD aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Program/Kegiatan Pagu Realisasi % Pengembangan Desa Mandiri Pangan Indikator: Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan (97 Desa)

150.000.000 148.392.400 98,93

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Indikator: Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan pangan (14 kab/kota)

100.000.000 98.972.800 98,97

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Indikator : Jumlah cadangan pangan beras pemerintah

211.995.000 209.765.700 98,95

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Indikator : Jumlah lumbung cadangan pangan masyarakat (10 ton/ 5 klp lumbung)

167.073.000 165.517.975 99,07

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentaan Pangan Indikator : Jumlah dokumen data berupa peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA) : 1 dokumen

75.000.000 74.478.800 99,31

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 8

Tabel 6 Realisasi Keuangan APBN aspek Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan

Program/Kegiatan Pagu Realisasi %

Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan (32 lumbung)

992.027.000 991.369.500 99,93

Jumlah Desa mandiri Pangan yang diberdayakan

170.000.000 162.558.900 95,62

Lokasi Penanganan Rawan Pangan 50.000.000 45.681.000 91,36

Laporan Hasil Penyusunan FSVA 55.000.000 53.172.000 96,68

Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses

100.000.000 99.854.000 99,85

Laporan Kegiatan dan Pembinaan 170.000.000 162.558.900 95,62

Dari dana Kegiatan pada APBD 2014 Badan Ketahanan Pangan Aspek

Ketersediaan memiliki jumlah pagu Rp. 704.068.000 dan telah direalisasikan

sebanyak Rp. 697.127.675 (99.04 %). Sedangkan untuk APBN dari jumlah Pagu

Rp. 1.877.027.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.824.871.400 (97,05%)

2. Aspek Distribusi dan Harga Pangan

Untuk mendukung distribusi agar pangan dapat sampai kepada masyarakat

perlu adanya pengembangan pola distribusi dan sarana prasarana sehingga

akan terjadi distribusi pangan yang merata dan dapat menekan harga yang

terjadi akibat ekonomi biaya tinggi.

Dalam rangka pemantapan distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung sedang merintis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (PLDPM) melalui gapoktan. Gapoktan ini diharapkan dapat

membuat jarinngan pemasaran komoditas unggulan dan mendukung stabilitas

harga. Selain itu juga mengembangkan sistem tunda jual yang memberikan

kesempatan kepada petani untuk memperoleh harga jual yang memadai.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

merupakan kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan kemampuan

Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan

cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk

modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah

Gapoktan. Diberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok

sehingga mampu mengembangkan sarana penyimpanan (gudang), dapat

melakukan pembelian gabah/beras dan atau pangan pokok local spesifik

lainnya bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi musim paceklik dan

melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani

anggotanya sehingga harga panen di tingkat petani saat panen raya stabil.

Dengan diberdayakan gapoktan dapat dikembangkan usaha ekonomi wilayah

dengan meningkatnya volume pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 9

sehingga modal usaha Gapoktan meningkat dan meningkatkan nilai tambah

produk. Diperluasnya jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling

menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.

Terlaksananya pemberdayaan Gapoktan tersebut memacu terwujudnya

stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat

khususnya gabah/beras/jagung.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pokok di Provinsi Lampung

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Operasi Pasar

Operasi pasar dilaksanakan sebagai upaya untuk pengendalian harga

pangan pokok apabila harga telah melebihi 15% dari harga umum yang

berlaku. Dalam pelaksanaan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi

sedangkan sebagai pelaksana adalah Bulog Divre Lampung. Operasi pasar

dilakukan juga apabila ada permintaan dari Kabupaten/Kota.

b) Pasar Murah

Dalam upaya pengendalian harga pangan pokok selain Operasional Pasar

dilaksanakan juga pasar murah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota, ormas, swasta, BUMN maupun BUMD, terutama

menjelang hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN).

c) Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Dalam rangka memelihara/mengendalikan nilai inflasi akibat dari kenaikan

harga pangan pokok Pemerintah Provinsi Lampung membentuk TPID

melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/213/B.IV/HK/2011

tanggal 4 April 2011. TPID mempunyai tugas antara lain melakukan

pemantauan, inventarisasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh

dalam pengendalian inflasi serta mengevaluasi sumber-sumber dan potensi

tekanan inflasi. Selanjutnya merekomendasikan pilihan kebijakan yang

mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Gubernur Lampung.

d) P-LDPM

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani padi dan jagung, adalah :

a. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan,

penyimpanan, pendistribusian/pemasaran

b. Posisi tawar petani yang rendah

c. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan

karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Guna menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh petani, poktan,

gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, Badan Ketahanan

Pangan daerah provinsi Lampung sejak tahun 2009 melalui dana APBN

untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan melaksanakan

program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).

Pelaksanaan P-LDPM Provinsi Lampung dimulai pada tahun 2009 sampai

dengan sekarang, dengan peserta tahun 2014 sebagai berikut :

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 10

f) Tahun 2014

Tahap Penumbuhan sebanyak 6 Gapoktan di 2 Kabupaten yaitu

Lampung Timur dan Tengah.

Tahap Pengembangan sebanyak 12 Gapoktan yang terdiri dari 6

Gapoktan 2012 sebanyak dan 6 Gapoktan 2013 yang terdiri dari

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus

Tahap Mandiri sebanyak 15 Gapoktan di Kab. Lampung Selatan,

Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus.

Tabel 7 Gapoktan Penguatan Lembaga Distribusi pangan Masyarakat

P-LDPM Provinsi Lampung 2014

No Tahun Kabupaten Kecamatan Desa Nama Gapoktan 1 2014 Lampung Timur

Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Tanggamus

Mataram Baru Braja Selebar Batang Hari Trimurjo Anak Ratu Aji Punggur Sekampung Braja Selebah Sragi Ketapang Purbolinggo Anak Ratu Aji Sendang Agung Bekri Mataram Baru Labuhan Ratu Semangka

Tulung Pasik Braja Harjosari Sumber Agung Pujo Basuki Bandar Putih 2 Asto Mulyo Sambi Karto Braja Kencana Mandala Sari Bangun Rejo Taman Fajar Karang Jawa Sendang Asri Bangun Sari Kebon Damar Labuhan Ratu 8 Karang Agung

Lestari Mitra Tani Karya Mandiri Maju Laras Tani Sejahtera Podo Makmur Gemari Tani Makmur 2 Suka Makmur Subur Makmur Fajar Makmur Margo Mukti Mekar Sari Bangun Tani Maju Lestari Karunia Sinar Jaya

Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Tanggamus Way Kanan

Ketapang Raman Utara Bt. Hari Nuban Way Jepara L. Maringgai Sendang Agung Seputih Surabaya Abung Surakarta Abung Semuli Abung Surakarta Semaka Semaka Pugung Semaka Semaka Buay Bahuga

Pematang Pasir Raman Pajar Trisno Mulyo Sumber Rejo L. Maringgai Sendang Rejo Sri Katon Purba Sakti Semuli Jaya Karya Sakti Sri Katon Sri Purnomo Tiuh Memon Sidodadi Kacapura Bumi Harjo

Sri Rejeki Fajar Maju Catur Tunggal Karsa Panca Karsa Makmur Abadi Windu Rejo Suka Maju Setia Karya Jaya Gemah Ripah Sri Mekar Sari Sido Mukti Bumi Asih Sumber Asih Sri Lancar Sepakat

Untuk kegiatan panel harga tahun 2014 yang dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung yang berlangsung sejak bulan Maret – Desember 2014.

Persentase rata-rata pengiriman SMS panel Provinsi Lampung untuk tingkat

produsen 96,66%, pedagang grosir 90,31%, dan pedagang eceran 89,73%.

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 11

Data harga tingkat produsen

Komoditi yang dipantau antara lain : Gabah kering panen, jagung pipilan

kering, biji kedelai kering, gabah kering panen di penggilingan, gabah kering

giling di penggilingan, beras premium, beras medium, bawang merah dan

cabai merah keriting.

Tabel 8. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di

Tingkat Produsen

No. Komoditi Harga

Rata-Rata CV

Harga Min.

Harga Maks.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gabah kering panen Jagung pipilan kering Biji kedelai kering Gabah kering panen penggilingan GKG tingkat penggilingan Beras Premium Beras Medium Bawang merah Cabe merah keriting

3.584 2.825 6.589 3.936

4.429 8.259 7.651

11.457 13.724

8 3 5 8

6 3 4

14 59

3.269 2.674 6.067 3.433

4.046 7.798 7.096 9.042 7.173

4.132 2.938 7.255 4.395

4.882 8.611 8.106

14.285 30.216

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan selama

tahun 2014 relatif stabil, hanya pada dua komoditi yang mengalami gejolak

harga yaitu bawang merah dan cabe keriting, sementara untuk komoditas lain

yang diamati terjadi kenaikan harga relatif kecil yaitu pada komoditas gabah

kering panen, jagung pipilan kering, biji kedelai kering, gabah kering panen

penggilingan, gabah kering giling tingkat penggilingan, beras premium dan

beras medium, Kenaikan harga tertinggi terdapat pada 2 komoditas yang

mengalami gejolak harga (CV >10%), yaitu bawang merah dan cabe merah

keriting.

Harga di tingkat Grosir

Komoditas yang diamati yaitu Jagung pipilan kering, biji kedelai kering,

beras premium, beras medium, beras termurah, bawang merah, cabe

merah keriting, gula pasir lokal, daging ayam ras, telur ayam ras, daging

sapi tingkat pemotong, sapi hidup tingkat peternak, perkembangan

harga pangan pokok di tingkat grosir selama tahun 2014 ( bulan Maret-

Desember) dari hasil pemantauan sebagai berikut :

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 12

Tabel 9. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di

Tingkat Grosir

No. Komoditi

Harga

Rata-

Rata

CV Harga

Min.

Harga

Maks.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Jagung pipilan kering

Biji kedelai kering

Beras premium

Beras medium

Beras termurah

Bawang merah

Cabe merah keriting

Gula pasir lokal

Daging ayam ras

Telur ayam ras

Daging sapi tingkat pemotong

Sapi hidup tingkat peternak

4.295

9.315

9.323

8.455

7.230

14.651

24.889

10.252

25.501

16.891

89.462

40.801

3

2

4

3

5

7

69

4

7

7

3

10

4.100

9.023

8.493

8.224

6.504

12.953

13.696

9.462

22.376

15.034

85.469

38.538

4.562

9.532

9.907

8.957

7.788

16.303

66.202

11.002

27.976

18.426

94.894

43.063

Dari data diatas, diketahui bahwa perkembangan harga selama tahun 2014

relatif stabil, hanya harga pada komoditas cabe merah keriting yang

mengalami gejolak (CV>10%), sementara untuk komoditas lain yang dipantau

relatif stabil (CV ≤ 10%).

Harga di Tingkat Eceran

Komoditas yang diamati yaitu Jagung pipilan kering, biji kedelai kering, beras

premium, beras medium, beras termurah, bawang merah, cabe merah

keriting, gula pasir lokal, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi murni,

tepung terigu, dan minyak goreng. perkembangan harga pangan pokok di

tingkat eceran selama tahun 2014 ( bulan Maret-Desember) dari hasil

pemantauan sebagai berikut:

Tabel 10. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2014 di

Tingkat Eceran

No. Komoditi Harga

Rata-Rata CV

Harga

Min.

Harga

Maks.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Jagung pipilan kering

Biji kedelai kering

Beras premium

Beras medium

Beras termurah

Bawang merah

Cabe merah keriting

Gula pasir lokal

Daging ayam ras

Telur ayam ras

Daging sapi murni

Tepung terigu

Minyak goreng

4.936

10.109

9.047

10.051

7.865

17.013

27.846

11.715

28.205

18.129

98.763

7.375

12.134

6

4

6

4

3

10

71

4

7

7

7

10

1

4.228

9.177

8.537

9.237

7.491

14.149

13.339

10.921

25.171

16.454

84.870

6.560

11.818

5.428

10.502

10.613

10.713

8.278

19.473

74.298

12.341

31.808

20.220

111.017

8.196

12.367

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 13

Dilihat dari data diatas, perkembangan harga pangan pokok ditingkat

pengecer pada tahun 2014 relatif stabil, hanya komoditas cabe merah keriting

yang mengalami gejolak harga (CV>10%). Sementara komoditas lain yang

dipantau perkembangan harga relatif stabil (CV≤ 10%).

Untuk Realisasi Keuangan APBD dan APBN di aspek Distribusi dan Harga

Akses dapat di lihat pada tabel 11 dan 12.

Tabel 11 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014

Program/Kegiatan Pagu Realisasi % Fasilitasi Stabilitas Harga Pangan Indikator: Pembinaan Gapoktan tahun 2009 - 2011 : 63 gapoktan

200.000.000 199.074.700 99,54

Pengembanga Sistem Tunda Jual Indikator: Jumlah dokumen hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan : 1 dokumen

280.312.000 279.058.300 99,55

Kajian Alur Distribusi Pangan Indikator: Jumlah dokumen data dan informasi alur distribusi pangan ( 1 dokumen)

50.000.000 49.086.200 98,17

Pemantauan Sistem Distribusi Dalam Rangka Pemantauan Akses Pangan Indikator : Jumlah dokumen pemantauan akses pangan : 1 dokumen

50.000.000 48.682.700 97,37

Tabel 12 Realisasi Keuanga APBN 2014

Program/Kegiatan Pagu Realisasi %

Jumlah Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan

2.632.000.000

2.520.897.900

95,78

Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok

240.000.000 236.846.400 98,69

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp 580.312.000 telah terealsisasikan

sebesar Rp. 575.901.900 (99,24%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar

Rp. 2.872.000.000 telah terealisasi sebesar 2.757.744.300 (96,02%).

3. Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

a. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau

kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak

maupun relative, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas

maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi,

budaya, agama dan cita rasa. Dari hasil survey tingkat konsumsi pangan

penduduk Lampung bahwa Pola Pangan Harapan di Provinsi Lampung

menunjukkan kemajuan dengan komposisi konsumsi bahan pangan yang

semakin mendekati berimbang pada 8 (delapan) bahan pangan mendekati

standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi

(WNPG) yang digambarkan pada Tabel 13 sebagai berikut :

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 14

Tabel 13. Pola Pangan Harapan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014*

No KOMPONEN STANDAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1. Padi-padian 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25 25

2. Umbi-umbian 2,5 1,6 2,1 2,2 2,0 1,2 1.6

3. Pangan Hewani 24,0 15,4 19,1 20,3 19,6 14,1 16.9

4. Minyak dan Lemak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5. Buah/Biji

Berminyak 1,0

1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

6. Kacang-kacangan 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,8 7.7

7. Gula 2,5 1,3 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5

8. Sayuran dan Buah 30,0 23,8 22.4 23,4 25,2 28,8 29.1

Jumlah 100 83,1 86,8 89,2 90,2 84.3 85.4

Sumber * : Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Lampung

Dari Tabel 13 dapat digambarkan bahwa PPH di Provinsi Lampung selama

lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup berarti. Ini

menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai

mengarah Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman walapun pada tahun

2013 terjadi penurunan menjadi 84,3 hal ini dikarenakan terjadi revisi

hasil justifikasi data BPS Pusat dan BKP Pusat. Pada tahun 2014 terjadi

peningkatan kembali menjadi 85,4 (data sementara), hal ini banyak

didukung oleh program Pemerintah daerah dimana Gubernur

mengkoordinasikan unit-unit kerja dan LSM yang berkaitan dengan

Ketahanan Pangan untuk terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan

keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan sehat,

pameran, dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan Posyandu/PKK.

b. Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi Lampung

Tingkat konsumsi energi di Provinsi Lampung secara umum telah

mendekati standar yang ditetapkan secara nasional. Walaupun sampai

tahun 2014 masih didominasi oleh asupan dari bahan pangan nabati,

namun dari tabel 35 menunjukkan bahwa tahun 2014 telah terjadi

perubahan yang signifikan dari pergeseran pola konsumsi energi yang

bergeser ke arah keseimbangan pola konsumsi energi. Tingkat konsumsi

energi di Provinsi Lampung di sajikan pada tabel 14 berikut.

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 15

Tabel 14. Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi

Lampung Tahun 2009– 2014*

(Kal/Kap/Tahun)

No KELOMPOK PANGAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1. Padi-padian 1.078,1 1.032,1 1.088,7 1.008,2 1290.8 1326.1

2. Umbi-umbian 66,8 76,6 125,1 81,1 48.5 52.9

3. Pangan Hewani 159,0 170,0 146,7 196,3 140.7 138.4

4. Minyak dan Lemak 242,5 222,1 255,7 230,1 283.6 291.3

5. Buah/Biji Berminyak 48,9 59,3 15,7 37,9 62.1 71.2

6. Kacang-kacangan 110,7 50,2 113,2 122,6 67.6 68.5

7. Gula 53,1 106,0 77,9 94,3 108.6. 115.5

8. Sayuran dan Buah 98,4 92,1 92,8 100,9 115.2 121.4

9. Lain-lain 20,2 94,5 1,4 37,5 38.8 39.1

Total 1.878 1.902,7 1.917,2 1.908,8 2155.9 2224.3

c. Tingkat Konsumsi Protein

Seperti halnya pada konsumsi energi, Tingkat konsumsi protein di Provinsi

Lampung pada tahun 2014 telah di atas standar nasional sebesar 57,3

gram/Kap/Hari. Hal ini merupakan prestasi, karena pada tahun 2009

tingkat konsumsi protein Lampung masih di bawah ketetapan standar

kecukupan nasional. Peningkatan ini disebabkan karena kombinasi dari

berbagai program Pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan

pendapatan penduduknya, peningkatan ketersediaan bahan – bahan

pangan sumber protein, penyuluhan dan sosialisasi tentang keseimbagan

pangan dan gizi, serta perbaikan prasarana dan sarana distribusi.

Tabel 15. Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein di Provinsi

Lampung Tahun 2009 – 2014*

(gram/Kap/Hari)

No KELOMPOK

PANGAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1. Padi-padian 24,1 24,2 25,0 25,8 30,1 30,8

2. Umbi-umbian 0,3 0,5 0,6 0,8 0,3 0,3

3. Pangan Hewani 15,2 15,4 16,0 16,5 13,2 13,0

4. Minyak dan Lemak 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0

5. Buah/Biji Berminyak 0,8 0,8 1,2 1,4 0,7 0,8

6. Kacang-kacangan 4,1 4,1 5,0 5,1 6,2 6,2

7. Gula 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1

8. Sayuran dan Buah 2,3 3,6 3,8 4,0 4,7 5,0

9. Lain-Lain 3,2 5,1 5,5 6,0 1,9 2,0

Total 50,3 53,7 57,6 60,3 57.3 58.4

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 16

Untuk Realisasi Keungan APBD dan APBN Aspek Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan Tahun 2014 terdapat pada tabel 16 dan 17 sebagai

berikut:

Tabel 16 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014 aspek Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan

Program/Kegiatan Pagu Realisasi % Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Indikator: Jumlah desa yang diberdayakan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (12 kab)

90.000.000 89.750.700 99,72

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Indikator: Jumlah Dokumen Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi dan Tk. Nasional (1 Dokumen)

93.652.000 87.962.800 93,93

Pengembangan Usaha Pangan Lokal Indikator: Jumlah dokumen data dan informasi alur distribusi pangan ( 1 dokumen)

90.000.000 89.738.000 99,71

Tabel 17 Realisasi Keuangan APBN Tahun 2014 Aspek Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan Program/Kegiatan Pagu Realisasi %

Pendampingan P2KP 2.921.040.000 2.879.858.000 98,59

Pemantauan, monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP

225.000.000 224.744.000 99,89

Laporan Promosi P2KP 100.000.000 99.875.000 99,88

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 75.000.000 74.384.000 99,18

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp 273.652.000 telah terealsisasikan

sebesar Rp. 267.451.500 (97,73%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar Rp.

3.501.040.000 telah terealisasi sebesar 3.454.948.000 (98,68%).

4. Aspek Mutu, Keamanan Pangan dan Sertifikasi Mutu

Kondisi Keamanan Pangan Sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat diseluruh

lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan

pangan di Provinsi Lampung cukup baik, yaitu telah berada diatas standar

pelayanan minimal, dimana pada tahun 2015 SPM sebesar 80%, di Provinsi

Lampung pada tahun 2014 sudah mencapai 82%.

Kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam penanganan keamanan

pangan antara lain dengan cara penguatan sistem legislasi yaitu dengan

ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 36 Thun 2013 tentang Sistem Keamanan

Pangan Terpadu Lampung dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 17

G/744/II.5/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Dari hasil pemantauan, produk pangan segar yang tidak aman terutama produk

pangan segar asal impor dan yang berharga relatif mahal. Untuk menjaga

keamanan pangan di Lampung, Pemerintah daerah secara aktif memberikan dana

untuk melakukan survey keamanan pangan kepada instansi terkait, seperti Dinas

Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi,

Industri dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, UNILA, dan lain-lain. Selain

itu juga dilakukan penyuluhan di posyandu, pasar-pasar, dan sosialisasi mengenai

keamanan pangan melalui pameran, lomba, berita di mass media dan baliho serta

poster di kawasan strategis.

Tabel 18. Hasil Pengujian Laboratorium Untuk Pangan Segar Provinsi

Lampung tahun 2009 – 2014*

NO TAHUN JUMLAH SAMPEL JUMLAH SAMPEL

AMAN

PERSENTASE

1 2009 38 38 100%

2 2010 7 7 100%

3 2011 24 24 100%

4 2012 24 16 66,67%

5 2013 77 51 66,23%

6 2014 168 138 82,00%

Sumber Data : BKPD 2014

Dengan dukungan dana APBD, Badan Ketahanan Pangan juga melakukan

pengawasan dan pembinaan terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak

Sekolah. Berikut ini data hasil pengambilan sample dan pengujian yang

dilakukan pada jajanan anak sekolah dari tahun 2013-2014.

Tabel 19. Penanganan Jajanan Anak Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2014

NO TAHUN JUMLAH SAMPEL JUMLAH SAMPEL

AMAN PERSENTASE

1 2009 - - -

2 2010 - - -

3 2011 437 346 79%

4 2012 946 881 93%

5 2013 - - -

6 2014 17 12 70%

Bekerjasama dengan Badan POM daerah dan UNILA, Pemerintah Daerah juga

melakukan survey dan pembinaan keamanan pangan dengan hasil

sebagaimana tabel berikut :

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 18

TABEL 20. REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDA

DAN RHODAMIN B) DAN UJI LABORATURIUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

KEADAAN SAMPAI DESEMBER 2014

No. Kabupaten Jenis uji

Jumlah Sampel

Hasil Uji Jumlah

Komoditi

Jumlah komoditi Hasil Uji Asal Komoditi

Yang Diuji

Negatif Positif

Terdeteksi Aman

dikonsumsi Sayur Buah Sayur (+) Sayur (-) Buah (+) Buah (-)

1 L. Barat Formalin 10 5 5 5 Buah dan

Sayur 5 5 2 3 3 2 Pasar Sekincau, Pasar Hamtobio

2 Pringsewu Formalin 15 13 2 13 Buah dan

Sayur 8 7 1 7 1 6

Pasar Pringsewu, Candra

Supermarket

Boraks 1 1 0 1 Bakso Pasar Gading Rejo

Pestisida 9 8 1 8 Buah dan

Sayur 5 4 1 4 0 4 Pasar Induk Pringsewu

Rhodamin B 1 0 1 0 Pacar Cina Pasar Gading Rejo

3 Tanggamus Formalin 10 8 2 8 Buah dan

Sayur 5 5 2 3 0 5 Pasar Purwodadi Gisting

Pestisida**) 5 1 4 5 Buah dan

Sayur 4 1 0 4 0 1 Gisting Atas

4 Pesawaran Formalin 10 6 4 6 Buah dan

Sayur 7 3 4 3 0 3 Pasar Sukaraja Gedung Tataan

Pestisida**) 3 0 3 3 Sayuran 3 0 0 3 0 0 Desa Bungursari Gedung Tataan

5 T. Bawang Formalin 11 9 2 9 Buah dan

Sayur 9 2 1 8 1 1 Pasar Tulang Bawang

6 Metro Formalin 11 10 1 10 Buah dan

Sayur 6 5 0 6 1 4 Pasar Cendrawasih Metro

Pestisida**) 1 0 1 1 Sayuran 1 0 0 1 0 0 Desa Karang Rejo Metro Utara

7 B. Lampung Formalin*) 5 2 3 2 Buah dan

Sayur 1 4 0 1 3 1 Pasar Cimeng, Candra Supermarket

8 L. Timur Formalin 11 10 1 10 Buah, Sayur

dan Ikan Segar 3 8 0 3 1 7

Pasar Sukadana dan Pasar

Pekalongan

Rhodamin B 1 0 1 0 Cendol Pasar Sukadana

Boraks 1 1 0 1 Bakso Pasar Sukadana

9 L. Selatan Formalin 9 8 1 8 Buah dan 5 4 0 5 1 3 Pasar Inpres Kalianda

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 19

Sayur

Formalin 2 2 0 2 Bakso ikan,

tahu

Boraks 1 1 0 1 Bakso ikan SD Bumi Agung

Rhodamin B 3 1 2 1 Minuman agar SD Bumi Agung, SD Way Urang

Methyl Yellow 1 1 0 1

Manisan mangga SD Bumi Agung

10 L. Tengah Boraks 4 4 0 4

batagor, bakso, nugget,

SDN 1 Gunung Sugih

bakso ayam SD swasta Insan Kamil

Rhodamin B 2 1 1 1 Arum manis,

Es doger

SD swasta Insan Kamil, SDN 1

Gunung Sugih

Metyl Yellow 1 1 0 1 Sawo 0 1 0 0 0 1 Bandar Jaya

Formalin 10 9 1 9 Buah dan

sayur 6 4 0 5 1 3 Bandar Jaya

Pestisida**) 4 0 4 4 Sayuran dan

Buah 2 2 0 2 0 2 Petani Trimorjo

11 L. Utara Pestisida 4 3 1 3 sayuran 4 0 1 3 0 0 Pasar Pagi Lampung Utara

Formalin 7 7 0 7 Sayuran , Buah 2 5 0 2 0 5

Pasar pagi dan Pasar Buah Pelabuhan

Kotabumi

12 Way Kanan Formalin 11 10 1 10 sayuran , Buah 7 4 0 7 1 3

Pasar Baradatu, Pasar Blambangan

Umpu dan Liok

13 T.B Barat Pestisida 3 2 1 2 Sayuran 3 0 1 2 0 0 Pasar Panaragan

Formalin 8 7 1 7 Sayuran , Buah 4 4 0 4 1 3

Pasar Panaragan dan Pasar Mulya

Asri

14 Mesuji Pestisida 4 2 2 2 Sayuran dan

Buah 3 1 2 1 0 1 Pasar Brabasan

Formalin 6 5 1 5 Sayuran , Buah 2 4 0 2 1 3 Pasar Brabasan

Jumlah 185 138 47 150 95 73 15 79 15 58

Persentase (%) 100 74,59 25,41 81,08 15,79 83,16 20,55 79,45

Ket; *) Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin

**) Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi ikonsumsi)

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 20

Untuk Realisasi Keungan APBD dan APBN Aspek Mutu dan Keamanan Pangan

Tahun 2014 terdapat pada tabel 21 dan 22 sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Keuangan APBD Tahun 2014 aspek Mutu dan Keamanan

Pangan

Program/Kegiatan Pagu Realisasi % Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Pedagang dan Produsen Skala Kecil/Rumah Tangga Indikator: Jum Jumlah dokumen hasil pelaku yang memahami mutu dan keamanan pangan : 1 dokumen

50.000.000

47.106.000 94,21

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Indikator: Jumlah dokumen pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar ( 1 dokumen)

100.000.000

99.401.000 99,40

Pembinaan Monitoring, Inventarisasi Penerapan Standar Mutu Pangan Indikator: Jumlah dokumen hasil pengembangan pasar pangan segar

75.000.000

72.629.000 96,84

Peningkatan, Penerapan Standar BMR Indikator: Jumlah dokumen hasil penerapan standar BMR

90.000.000

88.974.000 98,86

Inventarisasi kelasifikasi komoditas pangan provinsi lampung untuk penyediaan pangan DKI Jakarta Indikator: Jumlah hasil penyediaan panan di DKI Jakarta

100.000.000

99.488.000 99,49

Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar Indikator: Jumlah dokumen jejaring dan promosi keamanan

150.000.000

136.311.400 90,87

Tabel 22 Realisasi Keuangan APBN Tahun 2014 Aspek Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan

Program/Kegiatan Pagu Realisasi %

Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar

75.000.000 68.100.000 90,80

Dari dana kegiatan APBD 2014 sebesar Rp. 565.000.000 telah terealsisasikan

sebesar Rp. 543.909.400 (96,26%). Sedangkan dana Kegiatan APBN sebesar Rp.

75.000.000 telah terealisasi sebesar 68.100.000 (90,80 %).

Sedangkan untuk pangan segar yang telah disertifikasi dari Tahun 2010 – 2013

terdapat pada tabel 23 berikut ini:

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 21

Tabel 23. Komoditas Unggulan Yang Sudah Di Sertifikasi Prima 3 (Aman dikonsumsi) Prov Lampung Tahun 2010-2013

No Nama Kelompok Tani

Luas (ha)

Lokasi Komoditas

1 Agus Mayadi

Perorangan 1,00 Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus

Manggis

2 Zubaidi Perorangan 1,50 Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus

Manggis

3 Azhar Perorangan 0,50 Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus

Manggis

4 Musiran Perorangan 1,50 Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

5 Suparno Perorangan 1,50 Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

6 Sugeng Perorangan 1,50 Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

7 Handitya Narapati

Perorangan 1,50 Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung

Buah Naga

8 Handitya Narapati

Perorangan 1,50 Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung

Jambu Biji

10 Handitya Narapati

Perorangan 1,50 Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung

Manggis

11 Kristono Perorangan 0,50 Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan

Buah Naga

12 Hi. Guntur Perorangan 1,25 Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan

Buah Naga

13 Arifin Perorangan 0,25 Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan

Buah Naga

14 Sucipto Sadikin

Perorangan 1,00 Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan

Buah Naga

15 Lily Roswandi

Perorangan 0,25 Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan

Buah Naga

16 Fajar Perorangan 0,48 Ds. Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat

Wortel

17 Muhyono Perorangan 0,50 Ds. Tanjung Raya Tomat

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 22

Kec. Sukau, Kab. Lam-Bar 18 Winarto Perorangan 0,25 Ds. V Astomulyo

Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

19 Tugiyanto Perorangan 1,00 Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

20 Edy Purwanto

Perorangan 1,00 Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

21 Sadiran Perorangan 0,75 Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

22 Sutrisno Perorangan 0,50 Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

23 Ngadimin Perorangan 0,37 Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Nanas

24 Hasan Basri Perorangan 1,00 Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus

Manggis

25 Ambariyanto

Perorangan 1,00 Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan

Pisang

26 Tuwuh A. Saputra

Perorangan 1,00 Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan

Pisang

27 Beben Wu Perorangan 1,00 Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan

Pisang

28 Suroso Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

29 Sarno Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

30 Parwanto Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

31 Purnomo Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

32 Arif S. Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

33 Siget Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

34 Miran Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

35 Uyoto Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

36 Tukijo Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

37 Suntoro Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

38 Atam A. Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 23

39 Alam A. Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

40 Budi Hermawan

Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

41 Suparmi Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

42 Ngadio Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

43 Supratman Poktan Mekarsari

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

44 Sumanto Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

45 Pujiono Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

46 Sandi Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

47 A. Muheri Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

48 Wasirun Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

49 Dapi Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

50 Sahri Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

51 Samin Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

52 Paimin Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

53 Badri Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

54 Supriyanto Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

55 Sodikin Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

56 Sunaryo Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

57 Ujek Poktan Tani Harapan

1 Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng

Kencur/Powder

58 Mujiono Tani Harapan Maju

1 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

59 Sujan Tani Harapan Maju

0,5 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

60 Sarijo Tani Harapan Maju

0,5 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

61 Suwondo Tani Harapan Maju

1 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

62 Anto Tani Harapan Maju

1 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

63 Tugino Tani Harapan Maju

3 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

64 Kasido Tani Harapan Maju

0,25 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

65 Supardi Tani Harapan 0,25 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Jeruk

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 24

Maju Tuha, Kab. Lamteng 66 Boeman Tani Harapan

Maju 0,20 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak

Tuha, Kab. Lamteng Jeruk

67 Wiji Tani Harapan Maju

0,50 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

68 Wardoyo Tani Harapan Maju

0,50

Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

69 Rubiyono Tani Harapan Maju

0,50 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

70 Sugiyono Tani Harapan Maju

0,50 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

71 Sumpeni Tani Harapan Maju

0,25 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

72 Pardi B. Tani Harapan Maju

0,50 Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng

Jeruk

73 Sugiman Poktan Sinjay 0,5 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah

Nanas

74 Ponimin Poktan Sinjay 0,25 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah

Nanas

75 Sutiono Poktan Sinjay 0,25 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah

Nanas

76 Bambang Sulisno

Poktan Sinjay 0,25 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah

Nanas

77 Edi Kurniawan

Poktan Sinjay 0,5 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah

Nanas

78 Suparman Poktan Sinjay 0,25 Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lam-Teng

Nanas

79 Ruslan A. Gani

Perorangan 0,5 Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel

Pepaya

80 Banjar Poktan Barokah

2 Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel

Pepaya

81 Jumali Perorangan 0,5 Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel

Pepaya

82 Misdi Poktan Karya Tani

1 Desa Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Lamsel

Pisang

83 Harudin Poktan Kebun Agung

6 Desa Ruang Tengah, Kec. Penengahan, Lamsel

Pisang

84 Kapin Unyi Poktan Bina Usaha

1 Desa Taman Baru, Kec. Penengahan, Lamsel

Pisang

85 Efendi Poktan Marga Jaya

2 Pekon Sukajadi, Kec. Air Hitam, Lampung Barat

Pisang

86 Taufik Hidayat

Peorangan 0,75 Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar

Salak

87 Suparman Perorangan 1 Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar

Salak

88 Asmawati Perorangan 1 Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar

Salak

89 Ahya Perorangan 0,75 Pekon Tri Budi Syukur, Salak

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 25

Kec. Kebun Tebu, Lambar 90 Adi

Siswanto Perorangan 0,50 Pekon Sukarame, Kec.

Balik Bukit, Lambar Salak

91 Sartono Perorangan 1 Pekon Sukarame, Kec. Balik Bukit, Lambar

Salak

92 Karbani Perorangan 1,5 Pekon Bawang, Kec. Balik Bukit, Lambar

Pisang

93 Ali Mustakim

Perorangan 0,50 Pekon Sabarus, Kec. Balik Bukit, Lambar

Pisang

94 Ruruh Rumanti

Perorangan 0,75 Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar

Salak

95 Tabroni Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

96 Senen Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

97 Abdul Rahman

Tani Makkunyana II

0,50 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

98 Khoirudin Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

99 Sujono Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

100 Bahri Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

101 Zainudin Tani Makkunyana II

0,50 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

102 Marhusin Tani Makkunyana II

0,50 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

103 Rusli Idris Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

104 Hairozi Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

105 Poniman Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

106 Suwandi Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

107 Al Matsir Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

108 Masnah Tani Makkunyana II

0,50 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

109 Rasyid Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

110 Boyaman Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

111 Azhar Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

112 M. Umi Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

113 Selamet S. Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

114 Abu Bakar Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

115 Slamet Riyanto

Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 26

116 Mat Nasir Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

117 Asri Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

118 Mat Hasan Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

119 Aminah MZ. Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

120 Safiruddin Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

121 Saripuddin Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

122 Suspaliyana Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

123 M. Sarip Tani Makkunyana II

0,50 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

124 Sarbini Tani Makkunyana II

0,25 Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus

Manggis

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 4

(empat) indikator. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan

SPM bidang Ketahanan Pangan hanya 1 organisasi perangkat daerah sebagai

penanggung jawab di Provinsi Lampung yaitu Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) indikator

bidang ketahanan pangan, sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) indikator

dengan kriteria belum tercapai 2 indikator dan 2 indikator sudah melampaui

target nasional.

Adapun kondisi pelayanan dasar bidang ketahanan pangan per Tahun 2014

adalah sebagai berikut :

Indikator yang belum mencapai target : 2 Indikator

Indikator yang sudah memenuhi target : 2 Indikator

Indikator yang belum ada data/tidak dapat dihitung : 0 Indikator

Total : 4 Indikator

Untuk lebih jelas setiap jenis layanan dan indikator bidang Ketahanan Pangan

terhadap target dan kondisi capaian SPM tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 24. Kondisi pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kriteria Indikator

Target

SPM

Tahun

2015 (%)

Capaian

Tahun 2014 (%)

A

Ketersediaan

dan Cadangan

Pangan

Penguatan Cadangan Pangan 60 171,00 Tercapai

B Distribusi dan

Akses Pangan

Ketersediaan informasi pasokan,

harga dan akses pangan di

daerah

100 65,37 Belum

Tercapai

C

Penganeka-

ragaman dan

keamanan

pangan

Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan 80 81,08 Tercapai

D

Penanganan

kerawanan

pangan

Penanganan daerah rawan

pangan 60

23,47

Belum

Tercapai

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 28

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor

eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan

prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas,

mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi

dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis

di Lampung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat

dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi

sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa

permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar

potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:

• Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung

perwujudan ketahanan pangan;

• Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional,Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

• Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah

koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

ketahanan pangan:

• Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang

ketahanan pangan;

• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan

pangan;

• Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan

beban tugas yang harus dilaksanakannya;

• Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani

bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

• Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan,

distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan

pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:

• Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;

• Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana

yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 29

• Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi

menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;

• Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih

belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan

Harapan yang ideal;

• Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;

• Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya

produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:

• Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;

• Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam

pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;

• Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan 35T (feed

back)35T bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa

datang.

e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:

• Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;

• Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi,

tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu

strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan

ketahanan pangan Provinsi Lampung, merupakan tugas dan tanggung jawab Badan

Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan

masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian

ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang

serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan

masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada

lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi

oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan

lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas atas

alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang

dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui

perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 30

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung masih cukup tinggi diakibatkan

kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya

yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan

pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan

pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah

provinsi/kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan

aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini

dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan

perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik

berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan

maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan

kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi

untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses

distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan

komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena

adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu

yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam

proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh

pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena

kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak

menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga

akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan

melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran

menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani

berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah

yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut

tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan

penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi,

pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang

dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan

berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji

yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan

dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh

masyarakat sesuai di wilayahnya.

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 31

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan

dengan masih terkadinya berbagai aksus gangguan kesehatan akibat pangan

yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun

penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih

ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu

maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang

mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan

yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya

pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman,

belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum

efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar

peraturan keamanan pangan secara tegas.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah

ditetapkan. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam

mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk

program lima tahun ke depan.

Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2015 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat

sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung. Hal tersebut

dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun

dengan rencana pencapaian program Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi Protein

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah 2015 – 2019

Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD

yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat beberapa dokumen

perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa

dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen

Rencana Pembangunan Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program

pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah

Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan ketahanan

pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan penekanan pada

pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, program, indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019.

- Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan

das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang

disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat

berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk

menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis

membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi,

peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas

masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun

secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir

daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku

kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan

kesejahteraan antar wilayah;

2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan

jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 33

3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada

upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi

visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung,

tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi

pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka

panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang

maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung

menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju

harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi

akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi

wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang

sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil

dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup

tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-

haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh

pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

- Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi

Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5

(lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal,

dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui

pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan

memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis

kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya

pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan

yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus

dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri,

perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 34

dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya

harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan

masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak

mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable

competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi

yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan

kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan

kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal

yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang

berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan

Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan,

Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan,

Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

- Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat

perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan

ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman

berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Tujuan :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %)

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 35

Tabel Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi

Tujuan

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target

2019

Meningkatkan

Pembangunan

Ekonomi dan

Memperkuat

Kemandirian

Pangan

Mewujudkan

pemantapan

ketahanan

pangan

masyarakat

sampai tingkat

perseorangan

secara

berkelanjutan

melalui

penganeka-

ragaman

pangan,

penguatan

ketersediaan,

distribusi

pangan, dan

kualitas

konsumsi

pangan yang

aman berbasis

sumberdaya

lokal

1. Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi Protein

4. Skor PPH Ketersediaan

5. Persentase Jumlah

Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen

(GKP) di Tingkat

produsen

7. Koefisien Variasi Pangan

(beras) di tingkat

konsumen

8. Persentase Peningkatan

Produk Pangan Segar

yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat

Keamanan Pangan Segar

yang diuji

-

Kkal/kap/hr

Gram/kap/h

r

-

%

(Rp.)

%

%

%

87,7

2.064

57,00

88,7

1 %

≥ HPP

CV<10%

10

80%

(dibawah

ambang

batas)

- Sasaran :

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi Protein

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 36

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik rencana kinerja

tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung, berikut adalah sasaran strategis Target Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung:

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019

Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

2019

Mewujudkan

pemantapan

ketahanan

pangan

masyarakat

sampai

tingkat

perseorangan

secara

berkelanjutan

melalui

penganeka-

ragaman

pangan,

penguatan

ketersediaan,

distribusi

pangan dan

kualitas

konsumsi

pangan yang

bermutu dan

aman berbasis

sumberdaya

lokal

1. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi

Protein

4. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

5. Persentase Penurunan

Jumlah Penduduk Rawan

Pangan

6. Harga Gabah Kering

Panen (GKP) di Tingkat

produsen

7. Koefisien Variasi Pangan

(beras) di tingkat

konsumen

8. Persentase Peningkatan

Produk Pangan Segar

yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat

Keamanan Pangan Segar

yang di Uji

Terpenuhiny

a kebutuhan

konsumsi

pangan yang

beragam,

bergizi,

seimbang

dan aman

untuk

memenuhi

kecukupan

energi per

kapita

1. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi

energi

3. Jumlsh Konsumsi

Protein

4. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

5. Persentase Penurunan

Jumlah Penduduk

Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering

Panen (GKP) di Tingkat

produsen

7. Koefisien Variasi

Pangan (beras) di

tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan

Produk Pangan Segar

yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat

Keamanan Pangan

Segar yang diuji

87,7

2.064

57,00

88,7

1

≥ HPP

CV<10%

10

80% (dibawah

ambang batas)

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 37

Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2016

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perkembangannya, upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung,

dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, program dimaksud adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

e. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2016

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka- ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlsh Konsumsi Protein

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

85,0

2.019

56,30

85,6

1

≥ HPP

CV< 10%

10

80% (dibawah

ambang batas)

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 38

Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

l. Penatausahaan Aset Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Provinsi Lampung

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Masyarakat

a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan

b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

e. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

i. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan

j. Alur Distribusi Pangan

k. Kegiatan Akses Pangan

l. Operasional Pengawasan Mutu dan keamanan pangan OKKPD

m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian yang sudah

Sertifikasi/Registrasi/Produk yang beredar

n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

o. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal

Agrobisnis

p. Audit Internal

q. Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikasi/Registrasi

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 39

r. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

s. Gerakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan

t. Pengembangan Rumah Pangan Lestari/Pemanfaatan Pekarangan

u. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

v. Promosi Pangan Segar dan Olahan

w. Hari Pangan sedunia Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

x. Konsolidasi/Koordinasi Dewan ketahanan Pangan

y. Pengembangan Jejaring keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar

z. Pengembangan Usaha pangan lokal

aa. Pemantauan dan pengendalian Mobilitas Pangan

bb. Pembinaan Manajemen Kelembagaan

cc. Pengembangan Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 40

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya

koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan

ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat terus memfasilitasi

pengembangan Desa Mandiri Pangan, penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi

pangan, operasionalisasi OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan

baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja

Negara.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 masih perlu

disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian anggaran

dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2016 Provinsi Lampung

diharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen perlu memperhatikan dan

menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah

ditentukan.

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Lokasi

Kab/Kota,

Kec, Desa/Kel)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(APBD/APBN)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Penyediaan jasa komunikasi, Lancarnya operasional kantor Badan Prov. Lampung 1 thn 140.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 147.000.000

sumberdaya Air dan Listrik

2 Penyediaan ATK Tersedianya alat tulis kantor Prov. Lampung 1 thn 35.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 36.750.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya operasional kantor Badan Prov. Lampung 1 thn 175.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 183.750.000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya formulir blanko/barang catakan Prov. Lampung 1 thn 23.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 24.150.000

Penggandaan untuk mendukung kelancaran administrasi

perkantoran

5 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Tersedianya fasilitas Instalasi listrik/ Prov. Lampung 1 thn 26.250.000 APBD Lanjutan 1 thn 27.562.500

Penerangan Bangunan Kantor penerangan

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana peralatan Prov. Lampung 1 thn 168.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 176.400.000

dan perlengkapan

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan rumah tangga untuk Prov. Lampung 1 thn 26.250.000 APBD Lanjutan 1 thn 27.562.500

Rumah Tangga kantor Badan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan (koran/tabloid) Prov. Lampung 1 thn 15.750.000 APBD Lanjutan 1 thn 16.537.500

Perundang-undangan serta peraturan

8 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Prov. Lampung 1 thn 157.500.000 APBD Lanjutan 1 thn 165.375.000

Keluar Daerah program/ kegiatan luar daerah

9 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Prov. Lampung 1 thn 157.500.000 APBD Lanjutan 1 thn 165.375.000

Dalam Daerah program/ kegiatan dalam daerah

10 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Tersedianya dokumen pelaksanaan dan Prov. Lampung 1 thn 69.140.400 APBD Lanjutan 1 thn 72.597.420

SKPD anggaran serta terlaksana nya

pertanggungjawaban keuangan tepat waktu

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI LAMPUNG

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /

Kegiatan

No.

Catatan Penting

(kegiatan

lanjutan / alternatif

/baru atau keterangan

lainnya

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Lokasi

Kab/Kota,

Kec, Desa/Kel)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(APBD/APBN)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /

Kegiatan

No.

Catatan Penting

(kegiatan

lanjutan / alternatif

/baru atau keterangan

lainnya

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Operasional Kendaraan Prov. Lampung 4 unit roda 4 157.500.000 APBD Lanjutan 1 thn 165.375.000

Dinas/ Operasional Roda empat dan dua untuk keperluan dinas 10 unit roda 2

2 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Prov. Lampung 1 paket 24.150.000 APBD Lanjutan 1 thn 25.357.500

3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Prov. Lampung 1 thn 63.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 66.150.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian sergam dalam Prov. Lampung 1 thn 100.934.400 APBD Lanjutan 1 thn 105.981.120

perlengkapannya rangka mewujud kan disiplin aparatur 84 peg

2 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Meningkatnya SDM dan Budaya Kerja Pegawai BKPD Prov. Lampung 1 thn 61.425.000 APBD Lanjutan 1 thn 64.496.250

Prov Lampung

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya laporan kinerja dan keuangan Prov. Lampung 1 thn 115.500.000 APBD Lanjutan 1 thn 121.275.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai peraturan yang ditetapkan

2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Prov. Lampung 1 thn 105.000.000 APBD Lanjutan 1 thn 110.250.000

RKA SKPD dan Anggaran (RKA)

1 Pengembangan Jejaring Input : 10 Kab/Kota 1 Laporan 300.000.000 APBD Lanjutan 1 laporan 350.000.000

Keamanan Pangan Dana - Rakor 4 kali - Rakor 4 kali

Tim Koordinasi - SIDAK 2 kali - SIDAK 2 kali

Jejaring Keamanan Pangan - Pengawasan - Pengawasan

Pedagang, pelaku usaha 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota

Petugas

Output : Terlaksananya Pembinaan, Monev dan SIDAK

Pengawasan Keamanan Pangan Provinsi Lampung

Outcome : Dihasilkannya

rumusan/kebijakan untuk

meningkatkan keamanan

pangan

2 Peningkatan Penerapan Input : 15 Kab/Kota 1 Laporan 150.000.000 APBD Lanjutan 1 Laporan 200.000.000

Batas Maksimum Residu Dana - Sosialisasi 40 Org, 1 kali - Sosialisasi 40 Org, 1 kali

(BMR) Petugas - Ekspose hasil 30 Org, 1 Kali - Ekspose hasil 30 Org, 1 Kali

Petani/pedagang - Pembinaan dan Pengambilan - Pembinaan dan Pengambilan

Output : Terlaksananya Pembinaan ke Petani Sampel 15 Kab/Kota Sampel 15 Kab/Kota

dan petugas dan tersedianya - Uji Laboratorium residu - Uji Laboratorium residu

hasil uji residu pestisida dan pestisida 1 kali pestisida 1 kali

cemaran lainnya

Outcome : Meningkatnya pengetahuan/

pemahaman petani dan petugas tentang

bahaya residu pestisida

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Lokasi

Kab/Kota,

Kec, Desa/Kel)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(APBD/APBN)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /

Kegiatan

No.

Catatan Penting

(kegiatan

lanjutan / alternatif

/baru atau keterangan

lainnya

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

3 Pemantauan dan Input : 15 Kab/Kota 1 Laporan 200.000.000 APBD Lanjutan 1 Laporan 250.000.000

Pengawasan Keamanan Dana - Uji Laboratorium Formalin - Uji Laboratorium Formalin

Pangan Petugas dan mikroba 2 kali dan mikroba 2 kali

Petani/pedagang

Output : Terlaksananya pemantauan dan

Pengawasan Keamanan Pangan

ke 15 Kab/Kota

Outcome : Tersedianya data/informasi

tentang keamanan pangan Provinsi

Lampung sebagai bahan untuk pengambilan

kebijakan

4 Pemantauan dan Input : 10 Kab/Kota - 1 laporan 100.000.000 APBD Lanjutan 1 laporan 125.000.000

Pengawasan Keamanan - Dana - Pelaksanaan pasar - Pelaksanaan pasar

Pangan melalui - Petani pangan segar 8 kali pangan segar 8 kali

Pengembangan Pasar Output : - Pembinaan Pangan - Pembinaan Pangan

Pangan Segar yang - Terpromosikannya Pangan segar yang Segar 10 kab/ Kota Segar 10 kab/ Kota

Bermutu dan Aman bermutu dan aman dikonsumsi

Outcome :

Meningkatnya pangan segar yang beredar

yang memiliki mutu dan aman dikonsumsi

5 Bimtek Penerapan Mutu Input : - 1 laporan 100.000.000 APBD Lanjutan 1 laporan 120.000.000

dan keamanan - Dana - Bimtek 30 orang petani - Bimtek 30 orang petani

pangan hasil pertanian - Petani - Monev penerapan - Monev penerapan

- Petugas mutu dan keamanan mutu dan keamanan

Output : pangan 10 kab/Kota pangan 10 kab/Kota

- Terlaksananya Bimtek Penerapan Mutu dan

keamanan pangan hasil pertanian

Outcome :

- Meningkatnya jumlah petani yang

memahami dan menerapkan sistem mutu

dan keamanan pangan

6 Sosialisasi dan promosi Input : 8 Kab/Kota - 1 laporan 150.000.000 APBD Baru 1 laporan 200.000.000

peningkatan gizi pangan - Dana - Sosialisasi 8 kab/kota - Sosialisasi 8 kab/kota

keluarga - Petugas

Output :

Terlaksananya sosialisasi gizi masyarakat

melalui promosi peningkatan mutu dan gizi

pangan di 8 kab/kota

Outcome :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

terhadap gizi keluarga dan mutu pangan

yang sehat dan aman dikonsumsi

7 Pembinaan Desa Mandiri Pangan Meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan Kab Lamsel, 6 kawasan mandiri pangan 250.000.000 APBD / Lanjutan 10 kawasan mandiri pangan 300.000.000

terwujudnya ketahanan pangan dan gizi Tanggamus, masing-masing kawasan APBN masing-masing kawasan

masyarakat daerah rawan pangan Lambar, Lamput 5 desa , di 6 kabupaten 5 desa , di 6 kabupaten

Way Kanan, Tuba

Page 47: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Lokasi

Kab/Kota,

Kec, Desa/Kel)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(APBD/APBN)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /

Kegiatan

No.

Catatan Penting

(kegiatan

lanjutan / alternatif

/baru atau keterangan

lainnya

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

8 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Terpantaunya kondisi daerah rawan pangan dan Prov. Lampung tersedianya data kondisi 150.000.000 APBD / Lanjutan tersedianya data kondisi 250.000.000

gizi bulanan di 14 Kab / Kota pangan dan gizi bulanan di 14 APBN pangan dan gizi bulanan di 14

Kab / Kota Kab / Kota

9 Penyusunan / Pemetaan Ketahanan dan Tersedianya data penyusunan peta ketahanan dan Prov. Lampung tersedia informasi ketersediaan 350.000.000 APBD Lanjutan tersedia informasi ketersediaan 350.000.000

Kerentanan Pangan kerentanan pangan level kecamatan pada 15 kabupaten bahan perencanaan program aksi 150.000.000 APBN bahan perencanaan program aksi 150.000.000

kota se-Provinsi Lampung penetuan intervensi kerawanan penetuan intervensi kerawanan

pagan dan gizi 14 kab/kota pagan dan gizi 14 kab/kota

10 Pengembangan Cadangan Pangan Pokok Penambahan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Prov. Lampung 40 Ton Beras 400.000.000 APBD Lanjutan 80 Ton Beras 800.000.000

Pemerintah Provinsi Lampung

11 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah lumbung yang dibayarkan 8 Kab/Kota 40 lumbung pangan 1.200.000.000 APBN Lanjutan 40 lumbung pangan 1.200.000.000

10 lumbung pangan 260.000.000 APBD Baru 10 lumbung pangan 260.000.000

12 Sertifikasi, Labelisasi Prima 3 mendukung terlaksananya sertifikasi dan labelisasi 40 Pelaku Usaha 10 Kab / Kota 250.000.000 APBD Lanjutan 45 Pelaku Usaha 300.000.000

terminal Agrobisnis prima 3 pada produk hasil pertanian segar

13 Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Meningkatnya pangsa pasar dan daya saing Bandar Lampung 2 kali 100.000.000 APBD Lanjutan 2 kali 100.000.000

Sertifikasi / Regristrasi produk Jakarta

14 Surveilen dan pengawasan produk hasil Terlaksananya surveilen dan pengawasan 35 L. Bar, L Sel, Metro 9 Kab / Kota 150.000.000 APBD Lanjutan 9 Kab / Kota 175.000.000

pertanian yang sudah sertifikasi/ komoditas L.Utara, L. Tim,

registrasi Produk yang beredar L. Teng, B. Lam,

Tanggamus, P. Bar

15 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatnya Ketahanan Panga Melalui Pemberdayaan L. Timur, L. Selatan 3 Kab 100.000.000 APBD Lanjutan 3 Kab / Kota 150.000.000

Hasil Pertanian di Lokasi Sentra Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Segar, ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijkan

Ketahanan Pangan

Tanggamus

16 Audit Internal Terlaksananya pengawasan secara Prov. Lampung 30 Personil 75.000.000 APBD Lanjutan 30 Personil 95.000.000

administrasi dan teknis kegiatan OKKPD OKKP-D OKKP-D

17 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Jumlah Dokumen Sistem Mutu sesuai dengan Prov. Lampung 4 Dokumen 90.000.000 APBD Lanjutan 4 Dokumen 100.000.000

Mengacu pada ISO/IEC 17065 (Penambahan ISO/EIC 17065

Ruang Lingkup)

18 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Meningkatnya penerapan budidaya pertanian yang aman Prov. Lampung 1 Tahun 200.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 250.000.000

Pangan OKKPD oleh petani

19 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi Terlaksananya hari Pangan Sedunia Tk. provinsi dan Tk. Prov. Lampung 1 Tahun 350.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 375.000.000

dan Tk. Nasional Nasional dan S. Selatan

20 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan Prov. Lampung 1 Tahun 150.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 200.000.000

serta koordinasi DKP antar pusat dan daerah

21 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Meningkatnya Percepatan Konsumsi Pangan, beragam, 15 Kab / Kota Terlaksananya Gerakan 300.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 300.000.000

Konsumsi Pangan bergizi seimbang dan aman P2KP

Tersusunnya Laporan

Page 48: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Lokasi

Kab/Kota,

Kec, Desa/Kel)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(APBD/APBN)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /

Kegiatan

No.

Catatan Penting

(kegiatan

lanjutan / alternatif

/baru atau keterangan

lainnya

Rencana Tahun 2016 ( Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

22 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Tersosialisasinya menu yang beragam, bergizi, seimbang Prov. Lampung 6 Pemenang Tk. Provinsi 150.000.000 APBD Lanjutan 6 Pemenang Tk. Provinsi 150.000.000

dan aman di masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dan Tersusunnya Laporan

tercapainya penurunan konsumsi beras 1,5% per tahun

23 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Prov. Lampung Tersusunnya PPH 250.000.000 APBD Baru Tersusunnya PPH 250.000.000

Provinsi Lampung Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Lampung Provinsi Lampung

24 Pengembangan usaha pangan lokal Terbinanya KWT/Pelaku usaha pangan lokal dan Prov. Lampung 5 Unit Pengembangan Usaha 250.000.000 APBD Lanjutan 5 Unit Pengembangan Usaha 250.000.000

meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan local Pangan Lokal Pangan Lokal

berbasis bahan pangan lokal Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan

26 Pengembangan dan Pembinaan Beras Siger Meningkatnya pelaku usaha khususnya beras siger Prov. Lampung Terlaksananya Pembinaan dan 250.000.000 APBD Baru Terlaksananya Pembinaan dan 250.000.000

pengembangan 10 pelaku usaha pengembangan 10 pelaku usaha

beras siger beras siger

27 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka Meningkatnya Ketahanan Panga Melalui Pemberdayaan 8 Kab / Kota 89 GAPOKTAN 250.000.000 APBD Lanjutan 95 GAPOKTAN 300.000.000

stabilisasi harga pangan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Segar, ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya

kebijkan Ketahanan Pangan

28 Alur Distribusi Pangan Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan (Buah-buahan) Prov. Lampung 5 Kab / Kota 100.000.000 APBD Lanjutan 8 Kab / Kota 200.000.000

di Provinsi Lampung dalam rangka FKD

29 Kegiatan Akses Pangan Tersedianya data dan informasi dalam rangka 5 Kab /Kota 5 Kab /Kota 200.000.000 APBD Lanjutan 6 Kab / Kota 250.000.000

pemantauan akses pangan

30 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan Tersedianya Data Mobilitas Pangan Keluar Masuk di Provinsi Prov. Lampung 1 Tahun 200.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 250.000.000

Lampung

31 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani Prov. Lampung 1 Tahun 150.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun 250.000.000

Pemberdayaan Anggota Kelompoktani Tunda Jual

32 Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam Prov. Lampung Terlaksananya Pembinaan dan 250.000.000 APBD Baru Terlaksananya Pembinaan dan 250.000.000

Pangan Lestari (KRPL) pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan Pemantauan KRPL Pemantauan KRPL

keluarga Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan

Bandar Lampung, Maret 2015

Kepala Badan

Ir. Kusnardi, M. Agr, EC

Pembina Utama Muda

19631123 198803 1 005

Page 49: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Kerja Tahun 2016

Rencana Aksi Kinerja Sasaran Rencana Aksi Kinerja Output

TW 1 TW II TW III TW IV TW 1 TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Skor Pola Pangan 84,1 84,1 1. Program Peningkatan

Harapan (PPH) Konsumsi Diversifikasi dan Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah Konsumsi Energi 2.004 2.004 1. Gerakan percepatan Jumlah Kabupaten/kota 14 Kab/Kota

penganekaragaman yang termotivasi untuk

Jumlah Konsumsi Protein 56,1 56,1 konsumsi pangan mengembangkan makanan

pengganti beras

Skor pola pangan harapan 87,52 87,52

(PPH) ketersediaan 2. Lomba cipta menu tingkat Jumlah lomba yang di ikuti/ 2 kali

Provinsi dan Nasional diselenggarakan

3. Promosi pangan segar dan Jumlah promosi pangan 1 kali

olahan segar

4. Hari pangan sedunia tk. Provinsi Jumlah kegiatan pameran 2 kali

dan Nasional peringatan HPS

5. Konsolidasi dewan ketahanan Jumlah rapat/koordinasi 4 kali / 1 tahun

pangan dan konsultasi

6. Pengembangan usaha pangan Jumlah KWT/pelaku usaha 35 KWT

lokal pangan lokal yang terbina

Indikator Kinerja Target Kinerja

8

Terpenuhinya kebutuhan

konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, seimbang

dan aman untuk memenuhi

kecukupan energi per

kapita

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Program/Kegiatan

Page 50: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Aksi Kinerja Sasaran Rencana Aksi Kinerja Output

TW 1 TW II TW III TW IV TW 1 TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja Target Kinerja

8

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Program/Kegiatan

Persentase penurunan jumlah 1% 1% 7. Pengembangan lumbung Jumlah lumbung yang 5 kelompok

penduduk rawan pangan pangan masyarakat dibina

8. Pengembangan cadangan Jumlah cadangan pangan 20 ton

pangan pemerintah daerah pemerintah (ton)

9. Pengembangan desa mandiri Jumlah desa yang kelompok usaha 97 desa

pangan produktifnya terbina

10. Analisa dan penyusunan peta Jumlah dokumen peta 1 dokumen

ketahanan pangan dan kerentanan ketahanan dan kerentanan

pangan pangan

11. Analisa dan pemantauan SKPG Jumlah laporan pemantauan 1 laporan

dan PDRP SKPG

12. Kegiatan akses pangan Jumlah dokumen data dan 1 dokumen

informasi akses pangan

Harga gabah kering panen HPP ≤ HPP≤ 13. Pemberdayaan gapoktan dalam Jumlah gapoktan yang 77 gapoktan

(GKP) di tingkat produsen rangka stabilisasi harga pangan diberdayakan

Koefisien variasi pangan CV < 10% CV<10% 14. Pembinaan manajemen kelembagaan Jumlah gapoktan tunda jual yang 38 kelompok

(beras) di tingkat konsumen terbina

15. Alur Distribusi Pangan Jumlah dokumen data base 1 dokumen

ketahanan pangan

16. Pemantauan dan pengendalian Jumlah komoditi yg terpantau 1 komoditi

mobilitas pangan & terawasi mobilitas pangannya

Page 51: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Aksi Kinerja Sasaran Rencana Aksi Kinerja Output

TW 1 TW II TW III TW IV TW 1 TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja Target Kinerja

8

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Program/Kegiatan

Persentase Peningkatan 10% 10% 17. Penyempurnaan dokumen sistem Jumlah dokumen sistem mutu 7 dokumen

produk pangan segar yang mutu mengacu pada ISO/IEC sesuai dengan SNI ISO/IEC

tersertifikasi 17065 17065:2012

18. Audit internal Jumlah bidang yang di audit 3 Bidang/20 org

19. Promosi produk unggulan lampung Jumlah promosi produk 2 kali

yang sudah sertifikasi/registrasi unggulan Lampung yang

sudah di sertifikasi

20. Operasional pengawasan utu dan Pembiayaan operasional 12 bulan

keamanan pangan OKKPD pengawasan mutu dan

keamanan pangan OKKPD

21. Surveilen dan pengawasan produk Jumlah Kab/kota yang terpantau 6 Kab/kota

hasil pertanian yg sudah sertifikasi/ konsisten mengenai penerapan

registrasi/produk yang beredar jaminan mutu produk pangan

segar hasil pertanian yang telah

bersertifikasi/teregistrasi

22. Sertifikasi/registrasi produk Jumlah pelaku usaha yang 40 pelaku usaha

labelisasi prima 3 mendukung akan disertifikasi,registrasi

terminal agrobisnis

23. Kajian pengembangan pangan segar Jumlah data informasi komoditi 1 Dokumen /

yang bermutu dan bersertifikat pangan segar yang bermutu 6 kab/kt

24. Bimtek penerapan mutu dan Jumlah petani/pelaku usaha yang 30 petani/pelaku

keamanan pangan hasil pertanian mengikuti Bimtek penerapan mutu usaha / 1 kali

di lokasi sentra dan keamanan pangan di lokasi

sentra

Page 52: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 · Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

Rencana Aksi Kinerja Sasaran Rencana Aksi Kinerja Output

TW 1 TW II TW III TW IV TW 1 TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja Target Kinerja

8

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Program/Kegiatan

Persentase tingkat keamanan 80% 80% 25. Bimtek mutu & keamanan pangan Jumlah petugas pengawas mutu 25 orang/1 kalipangan segar yang diuji dan keamanan pangan di

Provinsi Lampung yang mengikuti Bimtek

26. Pemantauan, pengawasan dan Jumlah Kab/Kt yang terpantau 8 Kabupatenpengendalian mutu keamanan serta terkendali penangananpangan segar mutu dan keamanan pangan di

Provinsi Lampung

27. Peningkatan penerapan standar Jumlah Kab/Kota yang terbina 12 Kab/Kota

BMR (Batas maksimum residu) mengenai batas maksimum

residu

28. Pengembangan jejaring keamanan Jumlah kab/kota yang 15 Kab/Kota

pangan dan promosi keamanan terbina & terawasi keamanan

pangan segar pangan segar