RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 › administrator › dokumen › Renja 2020.pdfKerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

Jl.Pangeran Hidayatullah Nomor.01 Kel.Keraton

Kec.Martapura 70611

Telp. (0511) 4721358, Faks (0511)4721027

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat Taufiq dan Inayah nya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana

Kerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016 – 2021.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Kabupaten

Banjar Tahun 2020.

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................ ...... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................. 3

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ....................................................................... 7

2.2. Analisis Pelayanan Pelayanan SKPD ...................................... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 15

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD ............................... 18

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH ........................... 23

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... ............................. 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 25

BAB V PENUTUP............................................................................... ..... 34

iii

DAFTAR TABEL Halaman

TABEL

1.1.1 Keterkaitan Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran Bapenda ........................ 3

2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Banjar ..... 14

2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda ... ....................................... 15

2.4.1 Review Terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Banjar ................................................................... 19

2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 Kabupaten Banjar..................................................... 21

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019........ 26

4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan

Rencana Maju Tahun 2021 ......................................................... 27

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun

ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan

Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan

dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman

dan damai.

2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi

manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 2

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banjar 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya

dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara

berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur

untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai

ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan

kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara

kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik.

2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi

adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan

agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial

terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya

pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor

perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai

peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai

tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir,

agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan

kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola

lingkungan yang baik.

4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang

berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan

sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang

dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan

mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada

masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial


dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam

berbagai aspek

5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang

efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta

pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana

otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini

mengemban misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih dan amanah melalui penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada

pelayanan prima.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut

memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, seperti

tabel 1.1.1 berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah

Tujuan: Sasaran:

Meningkatnya tata kelola Pemerintahan

Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Selanjutnya,

Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai

dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti

dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10

Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun

2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum;


Retribusi Perijinan Tertentu;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Usaha;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);


Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:


1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2019 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan renja

Bapenda tahun lalu dan capaian renstra Bapenda, Analisa

kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu penting penyelenggaran

tugas dan fungsi Bapenda, Review terhadap rancangan awal

RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OGRANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran renja Bapenda, Program dan

Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BAPENDA

BAB V PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular

dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai

sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang

dihadapi Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bapenda yang

didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun –

tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Bapenda dan

prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda (DPA -

Bapenda) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,

maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas

tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin

dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur

pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau

indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan

anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis

Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran

yang dilakukan organisasi dengan menggunakan informasi kinerja yang

diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

dalam menyusun program kegiatan.

Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah

melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin

dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018, secara

keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun ada satu kegitan yang

belum mencapai target yang diharapkan yaitu Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yaitu 58,37%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


Dalam melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun anggaran 2018 rata-rata

target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sebesar 100 %.


2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang ditetapkan

adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dimana outcome yang ingin dicapai yaitu :

Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

Target : 85,5% atau sebesar Rp. 127.052.574.859,-

Realisasi : 177,52 atau sebesar Rp. 225.540.392.459,-

Persentase : 100%

Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : 100% atau sebesar Rp. 172.884.861.363,-

Realisasi : 107,26% atau sebesar Rp.185.437.045.550,-

Persentase : 100%

Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)

Target : 100% atau sebesar Rp. 25.678.000.000,-

Realisasi : 135,33% atau sebesar Rp. 34.750.013.506,-

Persentase : 100%

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan

Karena barang yang dipelihara masih dalam kondisi baik dan penggunaan

anggaran hanya sesuai dengan kebutuhan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang

telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan

tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kabupaten Banjar.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Mengikuti diklat/pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan

pajak daerah


Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Kabupaten Banjar

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target

program dan

kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(2018)

Realisasi Renja SKPD tahun (2018)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Urusan Pemerintahan

4.04.12 Badan Pendapatan Daerah

4.04.12.17

Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase capaian

penerimaan pendapatan daerah

98 96,8 99 101 1,02 0 197,8 2,02

4.04.12.17.12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase capaian penerimaan DBH pajak / Bukan Pajak

93 105 84 116,96 1,39 0 221,96 2,39

4.04.12.17.19

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Persentase capaian penerimaan PAD

100 100,26 100 100 1,00 0 200,26 2,00

4.04.12.17.22 Optimalisasi Penerimaan PBB

dan BPHTB

Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan

BPHTB 100 128 100 100 1,00 0 228 2,28

4.04.12.22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah

Persentase kepatuhan membayar pajak daerah

100 100

4.04.12.22.01

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan

sosialisasi pajak

100 100



Kabupaten Banjar

Kode



Indikator

Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)



Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target program dan




(2018)




tahun berjalan

(tahun 2019)


Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak

Daerah

Jumlah wajib pajak

yang dapat diawasi 100 100

4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum Pajak Daerah

Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih

100 100

4.04.12.23 Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan

100 100

4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB

Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi

100 100

4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak

PBB yang bisa ditagih 100 100

4.04.12.24 Program Pemutakhiran Data

BPHTB

Persentase capaian penerimaan BPHTB 100 100

4.04.12.24.01 Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)

Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)

100 100

4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak

BPHTB baru 100 100

4.04.12.25

Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah

100 100

4.04.12.25.01

Pendataan Retribusi Daerah

Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut

100 100

4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah

Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun

100 100

4.04.12.25.03 Program Sinkronisasi Data Pendapatan

Persentase data target pendapatan daerah

100 100



Kabupaten Banjar

Kode



Indikator


(output)



Tahun 2017



(2017)


Target program dan




(2018)




tahun berjalan

(tahun 2019)


Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Daerah yang sinkron

4.04.12.26

Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain

PAD yang Sah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan

daerah dan lain-lain PAD yang sah

100 100

4.04.12.26.01

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana

Transfer

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi terkait dan transfer

100 100

4.04.12.26.02

Pembukuan dan

Pelaporan Pendapatan daerah

Jumlah buku dan

laporan daerah yang disusun

100 100

4.04.12.26.03

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase nilai

indeks kepuasan manyarakat

100 98,44 100 95,37 0,95 100 95,37 0,95

4.04..12.01

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lamanya Penyedian

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.01.02

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda

2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya

4.04.12.01.06

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.01.07

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis

kantor

100 100 100 81,71 0,8 100 281,71 2,82

4.04.12.01.08 Penyediaan Alat Tulis Lamanya penyediaan 100 100 100 100 1,0 100 300 3,00



Kabupaten Banjar

Kode



Indikator


(output)



Tahun 2017



(2017)


Target program dan




(2018)




tahun berjalan

(tahun 2019)


Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kantor alat tulis kantor

4.04.1201.10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 98,37 100 97,28 0,9728 100 295,65 2,96

4.04.12.01.11

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor

100 100 100 99,90 1,0 100 299,9 3,00

4.04.12.01.12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.01.13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman

Lamanya penyediaan makanan dan minuman

100 85,84 100 72,60 0,726 100 258,44 2,58

4.04.12.01.17

Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan

luar daerah

100 98,77 100 99,60 0,996 100 298,37 2,98

4.04.12.01.18

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Lamanya penyediaan anggaran pendukung

administrasi/teknis perkantoran

100 99,85 100 97,99 0,9799 100 297,84 2,98

4.04.12.01.19

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur layak pakai

100 98,61 100 81,89 0,8189 100 280,5 2,805

4.04..12.02 Pengadaan Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan

yang diadakan

4.04.12.02.04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan

100 0 0 0 0 0,00



Kabupaten Banjar

Kode



Indikator


(output)



Tahun 2017



(2017)


Target program dan




(2018)




tahun berjalan

(tahun 2019)


Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Dinas/Operasional

4.04.12.02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.02.09 Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan

Mebeleur Kantor 100 0 100 100 1,0 100 200 2,00

4.04.12.02.10

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya

bangunan gedung kantor

100 100 100 50 0,5 100 250 2,50

4.04.12.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Lamanya pemeliharaan

mobil jabatan

4.04.12.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Lamanya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional 100 96,58 100 82,99 0,8299 100 279,57 2,80

4.04.12.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Lamanya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

100 96,45 100 58,37 0,5837 100 254,82 2,55

4.04.12.02.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terehabnya gedung kantor 100 0 0 0 0,00

4.04.12.02.42

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase aparatur

disiplin dalam berpakaian dinas

100 100 100 0 0 100 0 0

4.04.12.03

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian kerja

lapangan yang diadakan

100 100 100 0 0,0 100 200 2,00



Kabupaten Banjar

Kode



Indikator


(output)



Tahun 2017



(2017)


Target program dan




(2018)




tahun berjalan

(tahun 2019)


Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.04.12.03.03

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase kelulusan

aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya

100 97,98 100 99,65 0,9965 100 99,65 0,9965

4.04.12.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya

100 97,98 100 99,65 0,9965 100 297,63 2,98

4.04.12.05.03

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan

100 100 100 100 1 100 100 1

4.04.12.06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai

ketentuan

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.06.01

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran yang disusun sesuai ketentuan

100 100 100 100 1,0 100 300 3,00

4.04.12.06.02

Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan

100 100


4.04.12.06.04

Pengembangan dan Pengembalian

Perencanaan

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun

sesuai ketentuan da perubahannya

100 100

4.04.12.06.05

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

yang disusun sesuai ketentuan

100 100


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut

berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi fisik

mencapai 97,81%, sedangkan dari sisi pencapaian indikator kinerja utama

yaitu Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 100% berdasarkan

hal tersebut dapat artikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan apa yang

direncanakan.

Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan


NO

Indikator

SPM

/Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi

Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase Capaian

Penerimaan Pendapatan Daerah

98 99 95,51 100

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

185 M 190 M 185 M 190 M

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan

untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber

penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan

daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari

akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana

suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk


memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan

tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling

kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak

optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Bapenda Banjar berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi

pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana

perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah serta

pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di

upayakan seefisien dan seefektif mungkin serta proporsional. Hal ini untuk

mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar dalam rangka

meningkatkan pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun

infrastruktur sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,

dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada

Bapenda Banjar terlihat bahwa langkah kerja Bapenda Banjar untuk

mewujudkan harapan di atas masih menemui beberapa permasalahan antara

lain :

- Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat gelondongan

(belum by name by address) sehingga memerlukan validasi kebenaran data

dan piutang untuk kemudian dilakukan cleaning data.

- Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki

kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak.

- Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

masih menemui kendala karena PBB merupakan pajak yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan kajian lebih mendalam

secara akademis, politik dan sosial.

- Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena bersifat

self assessment dimana Wajib Pajak (WP) melakukan penghitungan sendiri

besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung dari kondisi

perkenomian suatu daerah.

- Belum optimalnya penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) yang potensial sementara perkembangan wilayah berjalan

dengan cepat.

- Belum adanya zona nilai tanah (ZNT) yang lebih mencerminkan kondisi

mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam

pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima

tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021

Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang

telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium

Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi

pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokritas dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan

SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan

aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat

dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan

dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Asumsi strategik yang dapat digunakan sebagai pengambilan

keputusan dalam menetapkan isu strategis Bapenda Banjar yaitu :

1. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan

perijinan investasi

2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2

dan perijinan investasi


3. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari

sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi

4. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di

tiap SKPD

5. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat

kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling

dan BPN

6. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi

7. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung

oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui

sosialisasi dan uji petik

9. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD

10. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada

11. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ketingkat

desa/kelurahan

12. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal

RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan

Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang

dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut

disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan

serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam

Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami

penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan

menjadi RKPD.


Tabel 2.4.1

Review Terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Banjar Tahun 2020


No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah

Catatan Penting

Prioritas

Daerah Fokus Program Prioritas Kebijakan Lokasi Program/ Kegiatan lokasi

Indikator

Kinerja Progra/ Kegiatan Target

Kebutuhan

Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pendapatan Daerah

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Daerah

Kab. Banjar

Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak

daerah

Kab. Banjar Persentase kepatuhan membayar pajak daerah

92 1.000.000.000

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak

Daerah

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan

dan sosialisasi pajak

300 Org

220.000.000

Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

150 WP

350.000.000

Penegakkan Hukum Pajak Daerah

Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih

650 Juta

430.000.000

Program Akurasi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase capaian

penerimaan pajak bumi dan bangunan

100

1.665.000.000

Pemutakhiran Data

PBB

Jumlah wajib pajak PBB

yang diverifikasi

130.000

WP

891.000.000

Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih

105.000 WP

774.000.000

Program Pemutakhiran Data BPHTB

Persentase capaian penerimaan BPHTB 100

463.500.000

Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)


4 Lokasi

175.500.000

Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB baru

2600 WP

288.000.000

Program Pencapaian Target Retribusi

Daerah

Persentase SKPD pemungut yang mencapai

target retribusi daerah 80

630.000.000

Pendataan Retribusi

Daerah

Jumlah potensi retribusi

daerah yang terdata dan dapat dipungut

115 Jenis

270.000.000


No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah

Catatan Penting

Prioritas

Daerah Fokus Program Prioritas Kebijakan Lokasi Program/ Kegiatan lokasi

Indikator

Kinerja Progra/ Kegiatan Target

Kebutuhan

Dana (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah


4 Regulasi

162.000.000

Penilaian dan

penetapan Target Retribusi daerah

Jumlah dokumen penilaian

dan penetapan target retribusi daerah

2

Dokumen

198.000.000

Program

Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

1.Kab.Banjar 2.Prov Kalsel, 3.Luar

Daerah

Persentase data target

pendapatan daerah yang sinkron

97

603.000.000

Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil

Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba

perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

19 Laporan

117.000.000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer

15 Laporan

274.500.000

Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah

Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun

16 Dokumen

211.500.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya

dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak

pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait

rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam

menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Tahun 2019 juga mengakomodir berbagai usulan dari

para stekholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah

dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah terkait rencana pencapaian

target RPJMD Kabupaten Banjar dan Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Banjar Badan Pendapatan Daerah

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar

Pajak Daerah

Kab Banjar Persentase Kepatuhan

Membayar Pajak Daerah 92 %

- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Kab.Banjar

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak

daerah

300 Orang

- Pengawasan Pajak Daerah Kab.Banjar Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

150 WP

- Penegakkan Hukum Pajak Daerah

Kab.Banjar Jumlah penerimaan pajak daerah yang dapat ditagih

650.000.000 Rupiah

2 Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kab Banjar Persentase Data PBB yang Akurat

100 %

- Pemutakhiran Data Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Kab.Banjar Jumlah wajib pajak PBB

yang diverifikasi 130.000 WP

- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kab.Banjar Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih

105.000 WP

3

Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Kab Banjar Persentase Capaian Penerimaan BPHTB

100 %

- Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Kab.Banjar Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT

4 Lokasi

- Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kab.Banjar Jumlah wajib pajak BPHTB baru 2.600 WP

4 Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

Kab Banjar

Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah

80 %

- Pendataan Retribusi Daerah Kab.Banjar

Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan

dapat dipungut

115 Jenis

- Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah

Kab.Banjar Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun

4 Regulasi

-

Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah

Kab.Banjar

Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah

2 Dokumen


No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

Kab Banjar Persentase Data Pendapatan Daerah yang Sinkron

97 %

-

Rapat Koordinasi Terkait

Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah

Kab.Banjar

Jumlah rapat koordinasi

terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

19 Laporan

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer

Kab.Banjar Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer

15 Laporan

- Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Kab.Banjar

Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun

16 Dokumen


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan

lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021

Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang

telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium

Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran

misi pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.

Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya

sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini

adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak

Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif

y`ang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pluktuasinya

penerimaan pendapatan asli daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanaan misi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal

ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Banjar dan

isu strategis Bapenda Banjar yang dituangkan dalam tugas dan fungsi

Bapenda Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013.

Berikut adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah

adalah : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Bapenda sebagai SKPD di daerah mempunyai peranan penting dalam

hal pengelolaan keuangan terutama dari segi pendapatan, dimana PAD

merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan

kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka

daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal. Oleh karena

itu yang menjadi tujuan Bapenda Banjar 3 (Tiga) tahun kedepan adalah


mengoptimalkan penerimaan PAD, dengan cara mengoptimalkan potensi

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan

daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke

depan, Sasaran yang ditetapkan Bapenda Banjar tahun 2016-2021

yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran

atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Banjar tahun 2016-2021

yaitu Jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Rumus indikator sasaran

atau IKU Bapenda adalah : Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi

Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah

Penetapan rumus yang ditetapkan dalam penentuan angka target

IKU Bapenda telah menggunakan metode SMART yang dijelaskan

sebagai berikut :

Specific : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus (hanya

terkait dengan penerimaan PAD baik target maupun realisasinya)

Measurable : dapat diukur (target dan realisasi merupakan angka

yang sifatnya absolut)

Achievable : target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis

dan dapat dicapai (target dan realisasi merupakan ukuran

keberhasilan kinerja Bapenda sehingga semaksimal mungkin

direalisasikan dengan baik)

Relevant : target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang

relevan dan berkaitan dengan tugas pokok (tugas Bapenda salah

satunya adalah peningkatan penerimaan PAD)

Time : waktu untuk mencapai target tersebut /deadline (target

dan realisasi disusun untuk 1 tahun berjalan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1,

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan.


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (BAPENDA)

a. Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang

memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk

mencapai sasaran dan tujuan yeng telah ditetapkan dalam

rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan

sekretariat Badan Pendapatan Daerah.

b. Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang

telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan

daerah ada 5 (lima) program utama dan 13 (tiga belas) kegiatan

dalam renja Bapenda yaitu :

1. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

dengan 3 (tiga) Kegiatan :

- Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah

- Pengawasan Pajak Daerah

- Penegakkan hukum pajak daerah

2. Program Akurasi Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dengan

2(dua) kegiatan :

- Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Program Pemuktahiran Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan (BPHTB), dengan 2 (dua) kegiatan :

- Penetapan zona nilai tanah (ZNT)

- Verifikasi data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB)

4. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

- Pendataan Retribusi Daerah

- Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah

- Penilaian dan penetapan Target Daerah

5. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

- Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan

Lain-lain PAD yang Sah

- Rapat Koordinasi an Konsultasi Terkait Dana transfer

- Pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah


Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan

renja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

Kode


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019(Tahun Rencana)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


4.04.12 Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)

9.100.630.000

4.04.12.22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah

Persentase kepatuhan membayar pajak daerah 90 962.035.700 APBD

4.04.12.22.01 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak

Kab.Banjar 350 Org 265.486.000 APBD

4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

Kab.Banjar 127 WP 283.468.700 APBD

4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum

Pajak Daerah

Jumlahpenerimaan pajak yang

bisa ditagih Kab.Banjar 993 Juta 413.081.000 APBD

4.04.12.23 Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan

100 1.642.345.000 APBD

4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak PBB yang

diverifikasi Kab.Banjar

125.000 WP

905.210.400 APBD

4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang

bisa ditagih Kab.Banjar

100.000 WP

737.134.600 APBD

4.04.12.24 Program Pemutakhiran

Data BPHTB

Persentase capaian

penerimaan BPHTB 100 432.458.800 APBD

4.04.12.24.01 Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)


Kab.Banjar 3 Lokasi 152.300.000 APBD

4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB

baru Kab.Banjar 1.900 WP 280.158.800 APBD

4.04.12.25

Program Pencapaian

Target Retribusi Daerah

Persentase SKPD pemungut

yang mencapai target retribusi daerah

70 613.436.900 APBD

4.04.12.25.01 Pendataan Retribusi Daerah

Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat

dipungut

Kab.Banjar 115 Jenis 172.074.600 APBD

4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah


Kab.Banjar 10 Laporan 143.274.600 APBD

4.04.12.25.03 Penilaian dan penetapan Target Retribusi daerah

Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah

Kab.Banjar 2

Dokumen 298.087.700 APBD

4.04.12.26 Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron

95 617.335.100 APBD

4.04.12.26.01

Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

Kab.Banjar 19 Laporan 98.888.200 APBD

4.04.12.26.02 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer Kab.Banjar 15 Laporan 318.041.100 APBD

4.04.12.26.03 Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah

Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun Kab.Banjar

16 Dokumen

200.405.800 APBD


Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Banjar


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.04.12 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)

190 M 8.368.473.790 APBD 192 M 9.514.809.150

4.04.12.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase nilai

indeks kepuasan

manyarakat

100 1.922.491.260 APBD 100 2.351.561.900

4.04.12.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Lamanya Penyedian

jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kab.Banjar 1 Tahun 249.282.000 APBD 1 Tahun 304.678.000

4.04.12.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

roda 2 dan roda 4

yang diperpanjang

izinnya

Kab.Banjar 36 Unit 14.850.000 APBD 39 Unit 20.000.000

4.04.12.01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Lamanya penyediaan

jasa pejabat

pengadministrasi keuangan


4.04.12.01.08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah petugas

kebersihanLamanya

penyediaan alat tulis

kantor

Kab.Banjar 3 Orang 30.090.600 APBD 3 Orang 36.777.700

4.04.12.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Lamanya penyediaan

alat tulis kantor Kab.Banjar 1 Tahun 38.537.910 APBD 1 Tahun

47.101.900




/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.04.12.01.11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Lamanya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Kab.Banjar 1 Tahun 21.879.000 APBD

1 Tahun 26.741.000

4.04.12.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Lamanya penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

banmgunan kantor


1 Tahun 5.808.000

4.04.12.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Lamanya penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor


1 Tahun 21.780.000

4.04.12.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lamanya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan


1 Tahun 13.721.400

4.04.12.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Lamanya penyediaan

makanan dan minuman


1 Tahun 240.790.000

4.04.12.01.18 Rapat-Rapat Konsultasi dan

Koordinasi ke Luar Daerah

Lamanya penyediaan

anggaran rapat

koordinasi dan

konsultasi kedalam

dan luar daerah


1 Tahun 520.300.000

4.04.12.01.19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Lamanya penyediaan anggaran pendukung

administrasi/teknis

perkantoran


1 Tahun 991.895.900

4.04.12.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Persentase sarana

dan prasarana

100 1.681.273.800 APBD

100 1.381.799.700




/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aparatur aparatur layak

pakai

4.04.12.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil

jabatan yang

diadakan

Kab.Banjar

4.04.12.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab.Banjar 3 Unit 720.000.000 APBD 1 Unit 300.000.000

4.04.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Kab.Banjar 29 Unit 155.070.000 APBD Unit 104.509.500

4.04.12.02.09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Kab.Banjar 554.895.000 APBD 678.205.000

4.04.12.02.10 Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan

Mebeleur Kantor

Kab.Banjar 17 Paket 13.725.000 APBD Paket 12.705.000

4.04.12.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung

kantor


4.04.12.02.23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Lamanya

pemeliharaan mobil

jabatan



Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lamanya

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional



Rutin/Berkala

Lamanya

pemeliharaan





/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perlengkapan Gedung

Kantor

perlengkapan gedung

kantor

4.04.12.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terehabnya gedung

kantor

Kab.Banjar


Disiplin Aparatur

Persentase aparatur

disiplin dalam

berpakaian dinas

100 5.940.000

APBD 100 7.260.000

4.04.12.03.03 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian

kerja lapangan yang

diadakan

Kab.Banjar 25 Buah 5.940.000 APBD 25 Buah 7.260.000

4.04.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase kelulusan aparatur

mengikuti

bimbingan

teknis/sejenisnya

100 360.000.000 APBD 100 400.000.000

4.04.12.05.03 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah aparatur

yang mengikuti bimbingan

teknis/sejenisnya

Kab.Banjar 35 Orang 360.000.000 APBD 35 Orang 400.000.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase

dokumen

perencanaan,

keungan dan laporan kinerja

yang disusun sesuai

ketentuan

100 37.268.730 APBD 100 45.750.650

4.04.12.06.01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja & Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja yang disusun

Kab.Banjar 3 Dok 11.701.800 APBD 3 Dok 14.302.200




/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sesuai ketentuan

4.04.12.06.02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran yang disusun sesuai

ketentuan

Kab.Banjar 2 Dok 10.998.900 APBD 2 Dok 13.443.100

4.04.12.06.04 Penyusunan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun yang disusun sesuai

ketentuan

Kab.Banjar 2 Dok 1.826.550 APBD 2 Dok

2.232.450

4.04.12.06.05 Pengembangan dan

Pengembalian Perencanaan

Jumlah dokumen

RKA dan DPA yang

disusun sesuai

ketentuan da perubahannya

Kab.Banjar 4 Dok 8.514.000 APBD 4 Dok

10.406.000

4.04.12.06.10 Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja

Jumlah dokumen

hasil monitoring dan

evaluasi yang

disusun sesuai

ketentuan

Kab.Banjar 3 dok 4.227.480 APBD 3 dok

5.366.900


Kepatuhan Membayar Pajak daerah

Persentase

kepatuhan membayar pajak

daerah

92 1.000.000.000 APBD 95

1.200.000.000

4.04.12.22.01 Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah

Jumlah peserta yang

memperoleh

penyuluhan dan

sosialisasi pajak

Kab.Banjar 300 Org 220.000.000 APBD 250 Org 250.000.000




/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak

yang dapat diawasi

Kab.Banjar 150 WP 350.000.000 APBD 200 WP 450.000.000

4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum Pajak

Daerah

Jumlahpenerimaan

pajak yang bisa ditagih

Kab.Banjar 650 Juta 430.000.000 APBD 450 Juta 500.000.000

4.04.12.23 Program Akurasi Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase capaian

penerimaan pajak

bumi dan bangunan

100 1.665.000.000 APBD 100 2.100.000.000

4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak

PBB yang diverifikasi

Kab.Banjar 130000 WP 891.000.000 APBD 135000

WP

1.115.000.000

4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak

PBB yang bisa

ditagih

Kab.Banjar 105000 WP 774.000.000 APBD 110000 WP

985.000.000

4.04.12.24 Program Pemutakhiran

Data BPHTB

Persentase capaian

penerimaan BPHTB

100 463.500.000 APBD 100 615.000.000

4.04.12.24.01

Penetapan Nilai Zona Tanah

(ZNT)

Jumlah lokasi yang

ditetapkan Zona Nilai

Tanah (ZNT)

Kab.Banjar 4 Lokasi 175.500.000 APBD 5 Lokasi 245.000.000

4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak

BPHTB baru Kab.Banjar 2600 WP 288.000.000 APBD 3300 WP 370.000.000

4.04.12.25 Program Pencapaian

Target Retribusi Daerah

Persentase SKPD

pemungut yang

mencapai target

retribusi daerah

80 630.000.000 APBD 90 613.436.900

4.04.12.25.01 Pendataan Retribusi Daerah Jumlah potensi

retribusi daerah yang terdata dan dapat

dipungut

Kab.Banjar 115 Jenis 270.000.000 APBD 115 Jenis 350.000.000

4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Jumlah regulasi Kab.Banjar 4 Regulasi 162.000.000 APBD 4 Regulasi 230.000.000




/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Retribusi Daerah retribusi daerah yang

disusun

4.04.12.25.03 Penilaian dan penetapan

Target Retribusi daerah

Jumlah dokumen

penilaian dan penetapan target

retribusi daerah

Kab.Banjar 2 Dokumen 198.000.000 APBD 2

Dokumen

270.000.000

4.04.12.26 Program Sinkronisasi Data

Pendapatan Daerah

Persentase data

target pendapatan

daerah yang

sinkron

97 603.000.000 APBD 99 800.000.000

4.04.12.26.01 Rapat Koordinasi Terkait

Bagi Hasil Laba perusda

dan Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah rapat

koordinasi terkait

bagi hasil laba

perusahaan daerah

dan lain-lain PAD yang sah

Kab.Banjar 19 Laporan 117.000.000 APBD 19

Laporan

170.000.000

4.04.12.26.02 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Terkait Dana

Transfer

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi terkait

dan transfer

Kab.Banjar 15 Laporan 274.500.000 APBD 15

Laporan

355.000.000

4.04.12.26.03 Pembukuan dan Pelaporan

Pendapatan daerah

Jumlah buku dan

laporan daerah yang

disusun

Kab.Banjar 16

Dokumen

211.500.000 APBD 16

Dokumen

275.000.000


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 ini

merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi

Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjar tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020

merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang mengacu

pada Visi dan Misi Kabupaten Banjar Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar

Yang Sejahtera dan Barokah” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Banjar

Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang memuat

kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten

Banjar.

Renja sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar di

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana

sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan

aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk

mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang

telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2020 serta diselaraskan dengan RKPD Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.

b. Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan

berpedoman kepada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2020 dan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2020.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020, wajib dilaksanakan pengendalian dan

evaluasi program dan kegiatan tahun 2020.

3. Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020


juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 tentu juga dipengaruhi

oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat,

tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan

anggaran yang tersedia.

Martapura, 06 Juni 2019

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar,

H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP Pembina Utama muda NIP. 19650721 198602 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 › administrator › dokumen › Renja 2020.pdfKerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan

Documents