RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019...RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 ` PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH I N S P E K T O R A T JL. Imam Bonjol

RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 1

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019

`

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

I N S P E K T O R A T JL. Imam Bonjol Telp. (0914) 21151 - Masohi


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya,

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) memiliki

Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu)

tahun.Renja SKPD merupakan penjabaran dari rencana kerja 5 (lima)

tahun atau Rencana Strategis (Renstra). Renja SKPD memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dilaksanakan

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan itu, maka Inspektorat

Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu perangkat daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyusun Renja Tahun 2019

yang akan dijadikan pedoman kerja pada tahun 2019.

Renja Tahun 2019disusun pada masa transisi sehubungan dengan telah

berakhirnya periode Renstra Inspekorat Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2017 – 2022. Oleh karenanya, Renja Tahun 2018 disusun dengan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005 – 2025, dan rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2019, dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamika kebijakan

Nasional di bidang pengawasan intern Pemerintah dan kebijakan

pengawasan intern Pemerintah di Provinsi Maluku.

Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pada dasarnya merupakan

kristalisasi proses pemikiran strategis menyikapi tuntutan masyarakat

dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang

lebih akuntabel menuju kepemerintahan yang baik (good governance).


Dengan demikian, maka kualitas dokumen perencanaan sangat

ditentukan oleh ketepatan merumuskan tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja organisasi, ditunjang dengan penetapanprogram dan

kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan untuk

membangun kepemerintahan yang baik. Faktor yang menentukan dalam

implementasi rencana adalah kemampuan pengorganisasian,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas program dan kegiatan

yang ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran

strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018

disusun dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi


Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2011-2031;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Maluku Tengah;

10. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA SKPD

Dokumen Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2019disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan

dokumen Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya,

dan sistematika penyajian serta maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja SKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja


Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD, Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan

dan sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

SKPD.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun

2019 dimaksudkan untuk menyediakan panduan program dan

kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 sebagai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

b. Tujuan penyusunan RenjaInspektorat Kabupaten Maluku Tengah

2019 ini adalah pelaksanaan pengawasan intern pemerintah

sebagai salah satu aspek manajemen pemerintahan dapat

terlaksana secara efektif dan efisien untukmeningkatkan

akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah menuju

kepemerintahan yang baik.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Berdasarkan Renja Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

melaksanakan 2 (dua) program substantif yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan 3 (tiga) program dukungan

manajemen. Total anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2018untuk

membiayai ke-5 program tersebut di atas sebesar Rp.

4.135.740.000,00yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.

Realisasi capaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan di

tahun 2017sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

No.

Program

Indikator Sasaran

(outcome)

Target

Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Keterangan

1. Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentasi

Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan

100 100 100,00

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase kenyamanan dan

kelancaran dalam

melaksanakan tugas pemerintahan

100 100 10,00

3. Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan

Inspektorat

100 100 100,00

4. Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

Prosentase

penyampaian LHKPN 25,00% 25,00% 100,00%

Prosentase temuan

kepatuhan 17,00% 17,00% 100,00%

Merupakan

Indikator baru pada

RENSTRA

2017-2022


Prosentese

Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti

68,66% 68,86% 103,00%

Prosentase hasil

evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik

14,29% 14,29% 100,00%

5. Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Level Kapabilitas APIP

Level 3 Level 3 Tercapai

Merupakan Indikator

baru pada

RENSTRA 2017-2022

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, 2017

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas, diketahui

bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja program berupa hasil

(outcome), terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang pencapaiannya

memenuhi target yang direncanakan, dan terdapat 1 (satu) indikator

kinerja yang pencapaiannya melebihi target yang direncanakan.

Indikator kinerja yang pencapaiannya belum memenuhi target yang

direncanakan yaitu persentasi jumlah desa yang pengelolaan

keuangannya dievaluasi, disebabkan terbatasnya anggaran dan tenaga

aparatur untuk melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Disamping itu, keterlambatan penyediaan petunjuk evaluasi dana desa

juga berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja ini.

Indikator kinerja yang pesncapaiannya telah memenuhi target yang

direncanakan, adalah capaian indikator kinerja pada program dukungan

manajemen administrasi perkantoran, yang pencapaiannya relatif hanya

dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Selanjutnya indikator kinerja

yang pencapaiannya melebihi target yang direncanakan yaituProsentese

Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti. Sedangkan dilampauinya

pencapaian target indikator kinerja persentasi jumlah rekomendasi

dengan status selesai karena kerja keras Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah dalam memfasilitasi proses-proses tindak lanjut rekomendasi

temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun temuan hasil pemeriksaan

APIP sendiri yang didukung oleh komitmen yang kuat dari pimpinan

daerah serta peran serta seluruh pimpinan satuan kerja lingkup

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Walalupun indikator ini


terlampaui dari target yang direncanakan, namun sesungguhnya

indikator ini masih belum menggambarkan hasil yang baik dari

keseluruhan kegiatan pengawasan internal, karena dari segi kualitas

tidak lanjut, banyak rekomendasi yang berindikasi kerugian daerah dan

potensi indikasi kerugian daerah belum ditindaklanjuti, termasuk

rekomenhasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Rincian

lengkap hasil evaluasi renja Tahun 2017 sebagaimana pada Lampiran 1.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Indikator kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

belum ditetapkan dalam bentuk SPM maupun IKK sesuai Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006. Oleh karena itu, indikator kinerja

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dirumuskan dengan kerangka

fikir bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan,

berperan memberikan penjaminan mutu, dan partner konsultasi

terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku

Tengah. Berdasarkan kerangka fikir ini, sampai dengan tahun 2017

ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten

Maluku Tengah yaitu (1) Hasil Temuan BPK, (2) Prosentase

penyampaian LHKPN, (3) Prosentase temuan kepatuhan, (4) Prosentese

Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti, (5) Prosentase hasil evaluasi

SAKIP OPD dengan nilai Baik, dan (6) Level Kapabilitas APIP.

Hasil kajian kinerja pelayanan sebagaimana disajikan pada Lampiran 2

menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja pelayanan, terdapat

1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan

yaitu Prosentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator kinerja pelayanan yang telah

mencapai target yang direncanakan yaitu (1) Hasil Temuan BPK, (2)

Prosentase penyampaian LHKPN, (3) Prosentase temuan kepatuhan, (4)

Prosentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik, dan (5) Level


Kapabilitas APIP. Kajian mendalam terhadap pelampauan pencapaian

target indikator kinerja persentasi tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan memperlihatkan bahwa walaupun pencapaiannya melebihi

target yang direncanakan, namun kualitas tindak lanjut masih belum

baik, diindikasikan dari rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan yang berindikasi kerugian daerah dan potensi kerugian

daerah, serta masih berulangnya temuan yang sama pada objek

pemeriksaan yang sama.

Mulai tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah merumuskan

ulang indikator kinerja pelayanan yang lebih berorientasi pada hasil

(result) yang diharapkan akan lebih baik untuk menggambarkan hasil-

hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Rincian

analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah dapat dilihat pada matriks yang terdapatdi Lampiran 2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016,

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati

melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, yang dalam pelaksanaannyamenyelenggarakan fungsi (1)

perencanaan program pengawasan, (2) perumusan kebijakan teknis dan

fasilitasi pengawasan, dan (3) melakukan pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Berdasarkan kajian terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten

Maluku Tengah, serta mempertimbangkan dinamika kebijakan reformasi

birokrasi yang berkehendak semakin mewujudkan pemerintah yang

berbasiskan kinerja dan tuntuan akan hadirnya birokrasi yang bersih dan

akuntabel, maka tantangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan

perannyadalam memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan dan


kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Berkaitan

dengan itu, maka kapabilitas Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

yang saat ini masih berada pada level-2 dengan catatan, harus sesegera

mungkin ditingkatkan pada level yang lebih tinggi. Selain itu, kapasitas

dan kompetensi aparatur pemeriksa (audior) harus senantiasa

ditingkatkan dari kondisi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam

layanan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah saat masih belum

terintegrasi, terutama belum diterapkannya e-SAKIP dalam manajemen

kinerja merupakan permasalahan tersendiri yang akan berpengaruh

terhadap level akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di daerah

ini. Jika permasalahan dan tantangan ini tidak segera di atasi maka

pencapaian misi mewujudkan kepemerintahan yang baik sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017 relatif sulit tercapai.

Peluang untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah dalam menjamin mutu tata kelola pemerintahan daerah dan

konsultan partner satuan kerja di daerah semakin mudah diwujudkan

karena adanya komitmen pimpinan daerah untuk menghadirkan

pemerintahan yang berkualitas, bersih dan melayani. Disamping itu,

secara Nasional telah ditetapkan road map reformasi birokrasi yang

semakin menekankan pentingnya pengawasan internal pemerintah

dalam meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Beberapa isu penting yang dapat dijadikan catatan strategis dalam

perumusan program dan kegiatan di tahun 2019 sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daearh masih relatif rendah

dicerminkan dari rendahnya hasil penilaian AKIP.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus terus diperbaiki

dan ditingkatkan terutama pada aspek efektfitas sistem

pengendalian internal, dan aspek kepatuhan pada peraturan

perundang-undangan.

3. Rendahnya komitmen pimpinan satuan kerja lingkup Pemerintah

Kabupaten Maluku Tengah dalam menindaklanjuti rekomendasi


temuan hasil pengawasan, terutama rekomendasi yang berkaitan

dengan indikasi kerugian daerah dan atau potensi kerugian

daerah.

4. Masih berulangnya temuan hasil pemeriksaan pada aspek tertentu

di satuan kerja tertentu, baik pada aspek efektifitas sistem

pengendalian intern, maupun pada aspek kepatuhan pada

peraturan perundang-undangan.

5. Tata kelola keuangan negeri, terutama dana desa yang jumlahnya

semakin bertambah besar, dihadapkan pada kondisi terbatasnya

kapasitas pengelola keuangan di tingkat negeri.

6. Belum tersedianya aparatur fungsional pengawasan pemerintahan

daerah.

7. Terbatasnya kapasitas aparatur pemeriksa.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan dokumen rancanganawal RKPD Tahun2019,prioritas

pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah

peningkatan tata kelola daerah yang baik dan bersih, dengan sasaran

dan indicator sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Target

1 Meningkatnya kepatuhan

penyelenggaraan

pemerintah daerah dan

pemanfaatan hasil

pengawasan

Hasil Temuan BPK 11%

Prosentese Rekomendasi temuan

yang ditindaklanjuti

87%

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan6 (enam) program yang

dirinci dalam 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan kebutuhan dana /

pagu indikatif sebesar Rp. 4.829.525.000,00, yang direncanakan

akanmenjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

untuk dilaksanakan di tahun 2019.


Sesuai rumusan program prioritas, sasaran, indikator sasaran dan target

kinerja sasaran dalam rancangan awal RKPD tahun 2019, dilakukan

analisis kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dengan memperhatikan

capaian kinerja layanan sampai dengan tahun 2017, dan proyeksi tahun

2018, dinamika kebijakan Nasional di bidang pengawasan, serta

perkembangan lingkungan strategis. Hasil analisis tersebut diarahkan

untuk merumuskan ulang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran

strategis dan target kinerja sasaran strategis, untuk menghasilkan

indikator kinerja yang lebih mencerminkan hasil kerja (result).

Berdasarkan rumusan ulang sasaran strategis dan indikator sasaran

strategis dimaksud, dilakukan analisis terhadap program dan kegiatan

dengan arah untuk memfokuskan anggaran agarlebih berorientasi pada

hasil (result). Hasil review atas rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat

dilihat pada matriks yang terdapatdi Lampiran 3.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga pengawasan

internal pemerintahsampai saat ini belum mendapatkan masukan secara

khusus dari masyarakat berkaitan dengan layanan pemerintahan yang

disediakan. Namun demikian, mencermati pokok-pokok pikiran beberapa

angggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam berbagai kesempatan

rapat bersama Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah, ada harapan

masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk terus

memperbaiki kualitas pengawasan dan pengendalian internal

pemerintah.

Secara khusus,DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah meminta

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk memperluas cakupan

layanan penjaminan dan pendampingan dalam tata kelola keuangan

Negeri (desa). Hal ini relevan dengan mandat pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah


Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 –

2019 menetapkan strategi pembangunan Nasional melalui 3 (tiga)

dimensi yaitu dimensi Pembangunan Manusia, dimensi Pembangunan

Sektor Unggulan, dan dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang

dapat diwujudkan antara lain apabila penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Dengan

demikian, reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor penting

untuk keberhasilan pembangunan Nasional. Berdasarkan road map

Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, diharapkan pada akhir tahun 2019

dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

kinerja dengan sasaran (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2)

birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki

pelayanan publik berkualitas.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformai Birokrasi 2015 - 2019, diatur bahwa untuk mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel, ditetapkan sasaran tahun

2019antara lain meliputi (1) meningkatnya sinergitas sistem

pengawasan, (2) meningkatnya intensitas independensi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan (3) meningkatnya

intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi

pemerintah.Berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi di tahun

2019, maka Inpektorat Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas pokok

dan fungsinya, akan terus meningkatkan pengendalian internal di

lingkungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah

melalui peningkatan intensitas pengawasan intern sesuai prioritas

kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah,

mendorong peningkatan kematangan (maturitas) Sistem


Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan kapabilitas

APIP.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, maka tujuan dan sasaran

Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagai

berikut :

1. Tujuan

a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan

sesuai dengan norma secara efektif dan efisien

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP.

2. Sasaran

a. Untuk mencapai tujuan Menjamin penyelenggaraan

pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan norma secara

efektif dan efisien, dilaksanakan dengan sasaran sebagai

berikut :

a.1. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah

daerah.

a.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengawasan.

a.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

a.4. Meningkatkan mutu layanan pengaduan masyarakat.

b. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan

APIP, dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya tata kelola

layanan dan kualitas SDM APIP.


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

dilaksanakan melalui Program dan kegiatan yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten

Maluku Tengah tahun 2005 – 2025, pencapaian visi dan misi

pembangunan jangka menengah sesuai RPJMD Kabupaten Maluku

Tengah tahun 2018 – 2022, serta mempertimbangkan kebijakan

Nasional di bidang pengawasan.

Pada tahun 2019, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan maka Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah Tahun Anggaran 2019 (Renja) yang akan dilaksanakan

sebagai berikut :

No Tujuan Sasaran Indikator Target

1 Meningkatnya

efektifitas

pengawasan

intern

Meningkatnya

kepatuhan

penyelenggaraan

pemerintah daerah dan

pemanfaatan hasil

pengawasan

Jumlah Temuan BPK 14%

Prosentase penyampaian

LHKPN

70%

Prosentase temuan

kepatuhan

13%

Prosentese Rekomendasi

temuan yang

ditindaklanjuti

84%

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah

Prosentase hasil evaluasi

SAKIP OPD dengan nilai

Baik

45%

Meningkatnya Tata

Kelola Layanan dan

Kualitas SDM APIP

Level Kapabilitas APIP Level 3


Pada tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

merencanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang

dijabarkan dalam 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total

kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp.

4.474.765.000,00.Seluruhdana yang dibutuhkan bersumber dari

APBD Kabupaten Maluku Tengah. Sebagian besar kegiatan akan

dilaksanakan di Kota Masohi, dan wilayah kecamatan lingkup

Kabupaten Maluku Tengah, karena kelompok sasaran utama layanan

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan kerja perangkat

daerah lingkup Kabupaten Maluku Tengah, termasuk layanan

pengaduan masyarakat desa berkaitan dengan layanan publik dan

pengelolaan keuangan desa.Terdapat beberapa kegiatan yang akan

dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu upaya

peningkatan kapasitas aparatur pemeriksa melalui pendidikan dan

pelatihan di lembaga pendidikan yang dikelola instansi pembina

jabatan fungsional auditor yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), serta koordinasi pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa ekstern.

Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen

Renja SKPD ini, telah dikonfirmasi dengan rancangan awal RKPD

Tahun 2019, dengan melakukan penajaman untuk merumuskan

ulang indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil, dan

memfokuskan anggaran guna menghasilkan keluaran dan hasil sesuai

rumusan indikator kinerja yang telah ditetapkan.Uraian rinci program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Maluku

Tengah di tahun 2019 terdapat pada Lampiran 4.


BAB V

PENUTUP

Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inpektorat Kabupaten

Maluku Tengah di tahun 2019, maka Renja SKPD ini akan efektif terlaksana

untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan apabila didukung dengan

komitmen segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk

mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh

kegiatan secara tertib, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pokok

pengawasan,maka jajaran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah akan

melaksanakannya sesuai dengan standar audit dan bentuk-bentuk pengawasan

lainnya yang telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan peran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebagai

penjamin mutu dan partner konsultasi perangkat daerah lainnya, sangat

ditentukan oleh tersedianya akses penuh aparatur pemeriksa terhadap

keseluruhan informasi yang dibutuhkan melakukan pengawasan berupa audit,

reviu, evaluasi, pemantauan dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya. Dengan

demikian, dibutuhkan kerjasama dan dukungan seluruh perangkat daerah agar

pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan efektif dan efisien. Hal yang

sangat penting dari semua kondisi pemungkin diatas adalah dukungan

pimpinan daerah sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki tata kelola

pemerintahan. Hanya dengan demikian, harapan untuk menghadirkan

kepemerintahan yang baik (good governance) dapat semakin diwujudnyatakan.

Masohi, 27 Pebruari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Ir. A.LATIF OHORELLA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660614 199303 1 0007

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019...RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 ` PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH I N S P E K T O R A T JL. Imam Bonjol

Documents