RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 · rencana kerja (renja) tahun 2019 dinas ketenagakerjaan kota makassar ...

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Perubahan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 2014-2019.

Rencana Kerja ini subtansinya menjabarkan potret permasalahan

ketenagakerjaan serta program tahun 2019 yang akan dilaksanakan untuk

memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap

berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Dalam Rencana Kerja ini juga dikembangkan model

perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi dan program

berbasis pada analisis lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang

dibidang ketenagakerjaan. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun

2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana

Kinerja Tahun 2019 ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih

lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 juga memuat tentang

indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran

(outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung

dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan

dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang

menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem

penganggarannya.

Untuk tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

merencanakan 9 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 91 kegiatan

untuk mencapai 5 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra), dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp

19.865.111.200.


ii

Makassar, Juli 2018

KEPALA DINAS

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19690322 199303 1 005

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung

kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat

memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah

ketenagakerjaan di Kota Makassar.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS TENAGA

KERJA KOTA MAKASSAR TAHUN LALU 9

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 9

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

KOTA MAKASSAR 52

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUPOKSI SKPD 59

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 62

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN

KEGIATAN MASYARAKAT 69

BAB III. TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN & PROGRAM 73

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 73

3.2 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PADA RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 83

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 84

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 89

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 89

4.2 PENDANAAN INDIKATIF 93


iv

BAB V. PENUTUP 101

5.1 CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN 101

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 102

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT 103

LAMPIRAN 105


v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d

Tahun 2017 & Capaian Renstra SKPD Kota Makassar 16

Tabel 2.2 Instrumen Penilaian Sistem Administrasi 35

Tabel 2.3 Instrumen Penilaian Sarana dan Prasarana 37

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Periode

Pelaksanaan Yahun 2018 (Triwulan (II) 47

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kota Makassar s/d Tahun 2017 57

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 63

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 se-Kota Makassar yang Terakomodir 70

Tabel 2.8 Usulan Musrenbang Kecamatan yang Tidak Terakomodir

Tahun 2019 72

Tabel 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi 80

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kota Makassar 94


vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja 11

Grafik 2.2 Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis (Perubahan) Dinas

Tahun 2014-2019 105

Lampiran 2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) 105


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana yang

diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, adalah merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun

dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan;

2. Penyusunan Rancangan Awal;

3. Penyusunan Rancangan;

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

5. Perumusan Rancangan Akhir; dan

6. Penetapan.

Akan tetapi pada proses penyusunan Rencana Kerja (Renja)

tahun 2019 ini belum dilakukan tahapan pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan

pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan

dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen

RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan

dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun


2

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah

Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta

mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada

pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program

dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kota Makassar.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam progran dan

kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi

kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum

dalam Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2019

yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2019 beserta rincian target kinerja capaian program yang

akan di capai pada tahun 2019. Dimana Rencana Kerja tahun 2019

disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor

1360/050/KEP/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan.


3

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun

2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik


3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025



6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik



4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan

Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


5

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian

Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 706);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 837);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-

2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri

E Nomor 3);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar

Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019


6

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan

Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar

(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014

Nomor 5);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Ketenagakerjaan;

23. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1360/050/KEP/X/2017

tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019;

24. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

Nomor 560.010/1493/XII/2014 tentang Rencana Strategis Dinas

Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 2014-2019 sebagaimana telah

diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Nomor 164/KPTS/560/DKTJ/X/2017 tentang Penetapan

Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar Tahun 2014-2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun sebagai bagian awal dari

tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar

untuk tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 memuat

rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2019 beserta rencana anggaran serta indikator pencapaian

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun

2019 adalah untuk :


7

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 ke dalam program dan

kegiatan tahunan;

2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan

bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;

4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2019 nantinya dapat

terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian

Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun

2019 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan

dengan perencanaan lima tahunan Dinas ketenagakerjaan Kota

Makassar.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun

2019 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun

Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan

Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas

Ketenagakerjaan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas

Ketenagakerjaan


8

2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Makassar

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut


9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS

KETENAGAKERJAAN

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun 2018 triwulan I).

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar tahun 2017, yang merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2014–2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong

instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,

akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta

dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah

Dalam bidang ketenagakerjaan sebagai subjek dan objek

pembangunannya adalah mereka kelompok masyarakat yang

belum bekerja dalam arti baik yang belum bekerja melalui

hubungan kerja dan berusaha sendiri. Serta kelompok masyarakat

yang telah melakukan hubungan kerja dan berusaha sendiri atas

objek dan subjek pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil

analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah

dan peluang yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan serta

memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, aspirasi

dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama

kurun waktu 2009-2014, maka arah kebijakan dan strategi Dinas


10

Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2019 disusun untuk

mendukung pencapaian Visi yaitu “Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis

dan Sejahtera untuk Semua”

Untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Ketenagakerjaan

berupaya melaksanakannya dengan program-program

pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2017,

Dinas Ketenagakerjaan mendapat alokasi anggaran belanja daerah

(setelah anggaran perubahan) sebesar Rp. 22.450.975.720,- (dua

puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus

tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri

dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.511.652.000,- (empat

milyar lima ratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu

rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 17.939.323.720,-. (tujuh

belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus

dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3

(tiga) Program Utama dan 5 (lima) Program Rutin. Program Utama

tersebut terdiri dari : (1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja,

(2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja,

(3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan. Program Rutin terdiri dari : (1) Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Disiplin

Aparatur, (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur, (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Realisasi capaian target kinerja 3 program utama sampai

dengan tahun 2017 yaitu 1 program utama telah mencapai target

kinerja 100% dan 3 program utama capaian kinerja dibawah 100%

akan tetapi kesemuanya masih dalam kriteria sangat tinggi yaitu

kinerja di atas 91%.


11

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan pada

tahun 2017 sebesar Rp. 21.745.814.473 (dua puluh satu milyar

tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu

empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari belanja langsung

sebesar Rp. 17.551.820.243,- (tujuh belas milyar lima ratus lima

puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus empat

puluh tiga rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.

4.193.994.230,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta

sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh

rupiah).

Adapun rincian capaian kinerja 3 program utama adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Indikator kinerja Program ini adalah “Jumlah pencari kerja yang ditempatkan” dimaksudkan untuk mengukur

tingkat keberhasilan proses pelayanan kepada pencari kerja

untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam

pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuan. Indikator ini didasarkan pada perbandingan

antara pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan

pencari kerja terdaftar.

Pada Tahun 2017 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan

sebanyak 25.020 orang pencari kerja yang ditempatkan dari

target sebanyak 25.020 orang atau dengan capaian sebesar

100,66% atau dalam

kategori Sangat Tinggi.

Dari target yang

ditetapkan, Dinas

Ketenagakerjaan

menempatkan tenaga

kerja sebanyak 25.184

orang yang ditempatkan

dari 29.957 pencari

2015 2016 2017

Penempatan 21.124 21.932 25.184

Pencari

Kerja25.756 26.459 29.957

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Grafik 2.1

Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja

Tahun 2015 s/d 2017


12

kerja terdaftar. Mengalami kenaikan sebanyak 3.252 orang dari

tahun 2016 dimana penempatan sebanyak 21.932 orang dari

26.459 pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2015 penempatan

sebanyak 21.124 orang dari pencari kerja sebanyak 25.756

orang.

Indikator kinerja pencari kerja yang ditempatkan

dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses

pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan

dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuan. Indikator ini didasarkan

pada perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan

dibandingkan dengan pencari kerja terdaftar.

Adapun permasalahan dalam penempatan tenaga kerja

karena masih kurangnya kesadaran dari pemberi

kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru

ataupun info lowongan kerja. Demikian pula halnya Pencari

kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila

telah diterima bekerja.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, Dinas

Ketenagakerjaan telah menggelar 3 (tiga) kali Job Fair/Bursa

Kerja dan untuk mempermudah pencari kerja menemukan

informasi lowongan kerja

terbaru membuka Job Fair

secara Online yang dapat di

akses sewaktu-waktu

Melalui situs https:

//disnaker.makassar.go.id/

category/loker-lowongan-

kerja/ pencari kerja dan

aplikasi Aplikasi Info Kerja Makassar Online Berbasis Android

dapat menemukan informasi lowongan kerja terupdate setiap

hari. Dalam situs tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang

siap menyerap tenaga kerja mulai dari pembiayaan, asuransi,


13

perbankan, perhotelan, sampai BUMN. Dari segi manfaat

dengan adanya aplikasi ini memudahkan Masyarakat

khususnya pencari kerja untuk dapat melihat lowongan

pekerjaan sesuai pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Bagi perusahaan atau pemberi kerja dapat menemukan tenaga

kerja sesuai spesifikasi yang diinginkan. Selain itu Aplikasi ini

juga memudahkan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam

mengupdate informasi Tenaga Kerja secara Update, Cepat dan

Tepat.

Aplikasi ini juga mendukung

Visi Misi Walikota Makassar untuk

Merekonstruksi nasib rakyat standar

dunia melalui peningkatan kesempatan

kerja. Dengan adanya aplikasi berbasis

android yang bisa kita unduh melalui

google playstore ini tentunya berarti

mendukung terwujudnya program

pemerintah sebagai Makassar Smart

City. Kini masyarakat dapat

menemukan pekerjaan terbaik dari

perusahaan terbaik yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar sebab pelamar kerja dapat menemukan

pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan dan menentukan

sendiri jenis pekerjaan mulai dari full time, part time, hingga

sistem shifting. Selain itu seluruh lowongan pekerjaan yang

didapatkan melalui aplikasi ini berasal dari sumber yang

terpercaya dan terdaftar melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar.

Sebagai upaya untuk memenuhi penempatan tenaga

kerja, Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan program yang

disebut dengan lorong bebas pengangguran. Lorong bebas

pengangguran merupakan program yang bersinergi dengan

program kota Makassar yakni membangun Kota Makassar


14

melalui lorong dengan mendata jumlah pengangguran yang

terdapat di lorong melalui kordinasi antar kecamatan, lurah,

hingga ke RW dan RT. Dengan adanya verifikasi data setiap

kecamatan Dinas Ketenagakerjaan dapat lebih mudah

mengidentifikasi wilayah mana saja yang diupayakan dalam

menekan tingkat pengangguran.

Dalam upaya tersebut, ada beberapa karakteristik yang

menjadi aspek utama, seperti wilayah kecamatan yang tingkat

kriminalitas tinggi dan wilayah kecamatan yang diketahui

masyarakat dominan adalah pengguna narkoba.

Program lorong bebas pengangguran ini menyesuaikan

kembali dengan tingkat pendidikan pengangguran di wilayah

tersebut.Tetapi bagi yang tidak cukup memiliki pendidikan yang

sesuai, akan diberikan pelatihan atau memberikan

keterampilan khusus seperti kursus servis alat elektronik

sehingga mereka punya modal keterampilan bekerja.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali

menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan

serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja

sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar.

Selain optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal,

beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-

dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan

teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para

pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan

berdampak positif.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur

dengan indikator kinerja utama tersebut didukung oleh

beberapa faktor antara lain :

a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan

pelayanan ketenagakerjaan.

b. Ketersediaan dukungan anggaran.


15

c. Kebijakan Walikota Makassar dalam menciptakan 500 ribu

peluang kerja dan bisnis baru

d. Melakukan jemput bola dengan mencari perusahaan yang

membuka lowongan pekerjaan.

e. Memorandum of Understanding (MoU dengan 4 asosiasi

pengusaha (KADIN, REI, PHRI dan APINDO)

f. Memorandum of Understanding (MoU dengan Universitas

Islam Negeri (UIN) Alaudin, Universitas Negeri Makassar

(UNM) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), Stiem.

g. Program Lorong Bebas Pengangguran

h. Menyelenggarakan Job Fair secara Offline sebanyak 3 (tiga)

kali dan Job Fair Online yang dapat di akses melalui situs

https://disnaker.makassar.go.id/category/loker-lowongan-

kerja/ pencari kerja dan melalui aplikasi Info Kerja

Makassar yang dapat di unduh pada google playstore.

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis

2014 -2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka

capaian rata-rata program tersebut adalah sebesar 54,18% atau

masih dalam kategori rendah. Dimana dari target penempatan

5 tahun sebanyak 124.100 orang terealisasi sampai pada tahun

2017 sebanyak 67.240 orang (tahun 2015 sebanyak 21.124

orang, tahun 2016 sebanyak 20.932 orang dan pada tahun 2017

sebanyak 25.184 orang).

Untuk mencapai target kinerja melalui Program

Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp

4.285.101.610,- atau 96,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp.

4.423.434.470,- dengan kegiatan sebanyak 12 (dua belas)

kegiatan. Secara lengkap realisasi anggaran program dan

kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas

disajikan pada Tabel 2.1

http://www.infokerjamakassar.com/

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan

1 URUSAN WAJIB NON DASAR

1 07 Tenaga Kerja

Dinas Ketenagakerjaan

1 07 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa biaya surat

menyurat60 bulan 24 12 12 100% 12 48 80,00%

1 07 01 02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya

air & listrik

60 bulan 24 12 12 100% 12 48 80,00%

1 07 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor35 jenis 35 - - 35,00 35 100,00%

1 07 01 04Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya tenaga

kebersihan kantor &

Peralatan Kebersihan Kantor

60 orang/

jenis24 12 12 100% 12 48 80,00%

1 07 01 05

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi

kantor/teknis Iainnya

Terpenuhinya kesejahteraan

pegawai honorer181

orang/

bulan78 39 39 100% 48 165 91,16%

1 07 01 06 Penyediaan bahan bacaan

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undang

60 jenis/

bulan24 12 12 100% 12 48 80,00%

TABEL 2.1 (FORMULIR T.C.29)

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KOTA MAKASSAR

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2019

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

Kode

Urusan /Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Indikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan

(Output)

Lembar : 01

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tshun 2018

Real. Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Thn 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Real. Renja

Perangkat

Daerah thn

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018)

5 6 8 = (7/6)7 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)42 31

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 16

1 07 01 08Penyediaan jasa pengamanan

internal kantor

Tersedianya jasa

pengamanan gedung kantor60 orang 24 12 12 100% 12 48 80,00%

1 07 01 09Pengelolaan administrasi

perkantoran

Tersedianya administrasi

perkantoran yang efisien60 bulan 24 12 12 100% 12 48 80,00%

1 07 01 10Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi &

konsultasi keluar daerah84 kali 32 19 19 100% 20 71 84,52%

1 07 01 12Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Tersedianya jasa publikasi

dan dokumentasi36 bulan 12 - - 0% 12 24 66,67%

1 07 01 32

Pembinaan dan penilaian standar

ISO terhadap pelayanan

administrasi ketenagakerjaan

Terlaksananya pembinaan

penilaian pelayanan

administrasi

ketenagakerjaan

7 keg 2 1 1 100% 2 5 71,43%

1 07 01 48Sosialisasi kinerja pelayanan

publik

Terpublikasinya kinerja dan

pelayanan publik48 bulan 12 12 12 100% 12 36 75,00%

1 07 01 53Penyediaan jasa jaminan sosial

ketenagakerjaan

jumlah pegawai yang

diberikan jaminan sosial

ketenagakerjaan

24 bulan - - - 0% 12 12 50,00%

1 07 02Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00%

1 07 02 14 Pengadaan Alat KantorJumlah pengadaan alat

kantor5 paket - 3 3 100% 2 5 100,00%

1 07 02 16 Pengadaan komputerJumlah pengadaan

komputer32 unit - 8 8 100% 15 23 71,88%

1 07 02 17 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja

dan kursi kerja5 Paket 5 - - 0% - 5 100,00%

1 07 02 18 Pengadaan alat studioJumlah pengadaan alat

studio5 Paket 2 1 1 100% 3 6 120,00%

1 07 02 19 Pengadaan Alat KomunikasiJumlah pengadaan alat

komunikasi6 bh 6 - - 0% - 6 100,00%

1 07 02 34Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah pemeliharaan mobil

jabatan secara rutin/berkala5 unit 2 1 1 100% 1 4 80,00%

1 07 02 35Pemeliharaan rutin/berkala alat

angkutan darat bermotor

Jumlah pemeliharaan alat

angkutan darat secara

rutin/berkala

66 unit 26 11 11 100% 12 49 74,24%

1 07 02 46Pemeliharaan rutin/berkala alat

rumah tangga


rumah tangga secara

rutin/berkala

129 unit 54 24 24 100% 27 105 81,40%

1 07 02 47Pemeliharaan rutin/berkala

komputer

Jumlah pemeliharaan

komputer secara

rutin/berkala

50 unit 20 10 10 100% 10 40 80,00%

1 07 02 55

Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan

gedung tempat kerja

Jumlah pemeliharaan

bangunan gedung tempat

kerja

3 paket - 1 1 100% 1 2 66,67%



jaringan listrik

Jumlah pemeliharaan

jaringan listrik secara

rutin/berkala

3 Ls - - 0% - 0,00%

1 07 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor5 paket 1 - - 0% 1 20,00%

1 07 02 67Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi

Jumlah jasa perizinan dan

sertifikasi71 unit 30 15 15 100% 14 59 83,10%

1 07 02 68

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah penyediaan

komponen instalasi

listrik/peneragan bangunan

12 smstr - 4 4 100% 4 8 66,67%

1 07 02 74Pengadaan Aplikasi Sistem

Manajemen Informasi (SIM)

Jumlah pengadaan aplikasi

SIM6 paket 2 1 1 100% 4 7 116,67%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Aplikasi Sistem Informasi dan

Manajemen (SIM)

Jumlah pemeliharaan

aplikasi SIM2 paket - - 0% 1 1 50,00%

1 07 03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran

disiplin berpakaian dinas

100% 100% 100% 100% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00%

1 07 03 01Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

615 psg 260 121 121 100% 130 511 83,09%

1 07 04Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan Aparatur yang

mendapatkan Pelatihan

Kompeten di bidangnya

100% 100% 100% 100% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00%

1 07 04 03Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan

PNS50 org 20 12 12 100% 12 44 88,00%

1 07 04 09Penilaian dan penetapan angka

kredit jabatan fungsional

Terlaksananya kegiatan

penilaian fungsional80 org 56 10 10 100% 10 76 95,00%

1 07 04 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan

penatausahaan kepegawaian4 keg - - - 0% - - 0,00%

1 07 05

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

% Capaian Kinerja yang

termuat dalam citizen

charter

100% 100% 100% 75% 75% 75,00% 100,00% 100,00%

1 07 05 01 Penyusunan RKA-SKPDTersusunnya RKA-SKPD

Pokok dan Perubahan10 dok 4 2 2 100% 2 8 80,00%

1 07 05 02 Penyusunan DPA-SKPDTersusunnya dokumen DPA-

SKPD Pokok dan Perubahan10 dok 4 2 2 100% 2 8 80,00%

1 07 05 03 Penyusunan RENJA-SKPDTersusunnya Rencana Kerja

SKPD5 dok 2 1 1 100% 1 4 80,00%

1 07 05 04 Penyusunan LAKIP-SKPD Tersusunnya LAKIP 5 dok 2 1 1 100% 1 4 80,00%


1 07 05 05 Penyusunan Perjanjian KinerjaTersusunnya Penetapan

Kinerja5 dok 2 1 1 100% 1 4 80,00%

1 07 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDTerlaksananya revisi renstra

tahun 2014-20192 dok - 1 1 100% - 1 50,00%

1 07 05 07

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Laporan

Keuangan Akhir Tahun serta

Perhitungan Penyusutan Aset

SKPD

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran10 keg 4 2 2 100% 2 8 80,00%

1 07 05 08 Pengelolaan keuangan SKPDTerlaksananya pengelola

administrasi keuangan60 bln 27 12 12 100% 12 51 85,00%

1 07 05 09Peningkatan kinerja pelayanan

dan administrasi

Terlaksananya pelayanan

administrasi dan konsultasi16 triwln 4 4 4 100% 4 12 75,00%

1 07 05 10Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan

Jumlah penyusunan profil

ketenagakerjaan2 dok - - - 0% 1 1 50,00%

1 07 05 11Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan

jumlah pelaksanaan

monitoring dan evaluasi8 triwln - - - 0% - - 0,00%

1 07 09Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari kerja yang

ditempatkan124.100 Orang 42.056 25.020 16.974 59.030 26.900 85.930 69,24%

1 07 09 01

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penempatan

kesempatan kerja

Jumlah monitoring dan

evaluasi penempatan tenaga

kerja

38 exp 24 - - 24 - 24 63,16%

1 07 09 02

Pelayanan Administrasi Pencari

kerja / Kartu Kuning (AK. I s/d

Ak V) ISO 9001 :2008

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Pencari Kerja90.000 pencaker 30.246 18.000 18.027 48.273 18.000 66.273 73,64%

1 07 09 03 Bursa Kerja / Job FairJumlah tersedianya

lowongan kerja11.000 lowongan 3.000 3.000 3.246 6.246 3.000 9.246 84,05%

1 07 09 04Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Tersedianya Informasi Pasar

Kerja Yang Lengkap6.000 lowongan 3.810 1.000 2.857 6.667 - 6.667 111,12%

1 07 09 05 Padat Karya Infrastruktur

Terserapnya Tenaga Kerja

Dalam Bentuk Kelompok

Kerja Sementara

1.256 orang 705 176 180 885 400 1.285 102,31%

1 07 09 06Pencarian Lowongan Kerja Dalam

dan Luar Negeri

Jumlah Informasi Lowongan

Kerja dalam dan Luar Negeri6.000 lowongan 3.540 1.200 2.065 5.605 1.500 7.105 118,42%

1 07 09 07Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna

Jumlah terserapnya

kelompok kerja produktif300 orang 120 100 100 220 40 260 86,67%

1 07 09 08Sosialisasi Perencanaan Tenaga

Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 100 - - 100 - 100 33,33%

1 07 09 09Penyuluhan Bimbingan

Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 800 0rang 400 - - 400 300 700 87,50%

1 07 09 10Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri

Terlaksananya Pembinaan

Kelompok Usaha Mandiri140 0rang 40 60 60 100 40 140 100,00%


1 07 09 11

Pemantauan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja

Asing

Jumlah termonitornya

penempatan tenaga kerja

TKI dan TKA

4.000 orang 1.000 - - 1.000 500 1.500 37,50%

1 07 09 12Pemutakhiran Data Base

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Penyusunan

dan Pemutakhiran Database

Ketenagakerjaan

5 buku 1 1 1 2 1 3 60,00%

1 07 09 13

Sosialisasi Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) Formal dan

Informal

Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 150 - - 150 - 150 50,00%

1 07 09 14

Pemantauan Kinerja Bursa Kerja

Khusus dan Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pembinaan BKK dan

LPTKS100 lembaga 30 - - 30 - 30 30,00%

1 07 09 15

Sosialisasi Peraturan

Perundangan Kebinapentaan di

Kota Makassar

Jumlah peserta sosialisasi 150 orang 75 - - 75 - 75 50,00%


Kerja Mikro di Perusahaan

Terlaksananya Sosialisasi

Perencanaan Tenaga Kerja

Mikro di Perusahaan

500 orang 200 100 100 300 100 400 80,00%

1 07 09 17

Revisi Perda Ketenagakerjaan

Nomor 9 Tahun 2004 dan Izin

Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Terlaksananya Revisi Perda

Ketenagakerjaan No. 9 Thn

2004 dan Perpanjangan

IMTA

1 Ran

perda- 1 1 1 1 100,00%

1 07 09 18Pembentukan unit pelayanan info

pasar kerja diperusahaan

Terlaksananya

Pembentukan Unit

pelayanan Info Pasar Kerja

di Perusahaan

10 unit - 10 10 10 10 100,00%

1 07 09 19Bimbingan teknis operator

informasi pasar kerja (fungsional)

Terlaksananya Bimtek

Informasi Pasar Kerja300 orang - 200 200 200 200 66,67%

1 07 09 20Pembinaan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)

Jumlah TKI (calon/purna)

yang diberikan pembinaan300 org 200 200 66,67%

1 07 09 21Pembinaan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jumlah LPTKS yang

diberikan pembinaan 40 LPTKS - - - - 20 20 50,00%

1 07 09 22

Penyusunan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

bidang Kebinapentaan

Jumlah Peraturan Walikota

bidang kebinapentaan yang

disusun

1 perwali - - - - - - 0,00%

1 07 10Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang

berkompetensi spesifik

level ASEAN

56.000 Tenaga

Kerja15.120 11.200 9.225 24.345 - 24.345 43,47%

1 07 10 01

Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Produktif

Jumlah pencari kerja yang

mengikuti Pelatihan

Berbasis Masyarakat

580 orang 400 140 140 540 - 540 93,10%

1 07 10 02Pelatihan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah peserta pelatihan

peningkatan produktivitas

tenaga kerja

300 orang 200 200 200 400 - 400 133,33%

1 07 10 03Pelatihan Pengembangan

Kewirausahaan

Jumlah peserta Pelatihan

Berbasis Masyarakat480 orang 320 140 140 460 - 460 95,83%


1 07 10 04

Pelatihan Keterampilan Tenaga

Kerja Bagi Masyarakat Yang

Kurang Mampu

Jumlah masyarakat yang

kurang mampu yang

mengikuti Pelatihan

Berbasis Masyarakat

480 orang 320 140 140 460 - 460 95,83%

1 07 10 05Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan

Tersedianya data kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan6.000 prshn 4.000 2.000 2.005 6.005 - 6.005 100,08%

1 07 10 06Pelatihan Pemagangan Dalam

Negeri Berbasis Pengguna

Terselenggaranya

Pemagangan di Perusahaan600 orang 400 100 100 500 - 500 83,33%

1 07 10 07

Pemberian Fasilitas dan

Mendorong Sistem Pendanaan

Pelatihan Masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 520 orang 180 140 140 320 - 320 61,54%

1 07 10 08

Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pelatihan / Instruktur

LPK


Bagi Pengelola Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta

300 orang 200 100 100 300 - 300 100,00%

1 07 10 09Pembinaan Penata Usahaan dan

Evaluasi Kegiatan LPK

Jumlah pembinaan dan

evaluasi kinerja LPK240 LPK 160 80 80 240 - 240 100,00%

1 07 10 10Bintek Penerapan 5 S di

Perusahaan

Jumlah peserta Bintek

Penerapan 5 S di Lembaga

Pelatihan Kerja

300 orang 200 100 100 300 - 300 100,00%

1 07 10 11Sosialisasi Pemagangan Dalam

dan Luar Negeri

Jumlah peserta sosialisasi

pemagangan dalam dan luar

negeri

300 orang 200 100 100 300 - 300 100,00%

1 07 10 12 Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek

Manajemen Usaha50 orang - 75 75 75 - 75 150,00%

1 07 10 13Pelatihan motivasi berprestasi

amt

Terselenggaranya Bimtek

Motifasi Berprestasi40 orang - 50 50 50 - 50 125,00%

1 07 10 14 Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan

Pengembangan 5 S100 orang - 200 200 200 - 200 200,00%

1 07 10 15 Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek

Gugus Kendali Mutu50 orang - 50 50 50 - 50 100,00%

1 07 10 16Pelatihan pengembangan

supervisior

Terselenggaranya Pelatihan

Supervisior50 orang - 50 50 50 - 50 100,00%

1 07 10 17Pelatihan kewirausahaan bagi

calon usaha baru


Kewirausahaan Bagi Calon

Usaha Baru

50 orang - 50 50 50 - 50 100,00%

1 07 10 18Pelatihan kewirausahaan

produkstifitas bagi UK


Kewirausahaan Produktifitas

Bagi UKM

50 orang - 50 50 50 - 50 100,00%

1 07 10 19 Pembentukan klinik produktifitas

Terselenggaranya

Pembentukan Klinik

Produktifitas

15 klinik - 15 15 15 - 15 100,00%

1 07 10 20Pelatihan pengingkatan

produktifitas TIC


Peningkatan Produktifitas

TIC

50 orang - 90 90 90 - 90 180,00%

1 07 10 21

Penilaian paramakarya

produktifitas (hari bulan

produktifitas)

Terselenggaranya Penilaian

Pramakarya Produktifitas50 prshn - 50 50 50 - 50 100,00%


1 07 10 22 Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi

dan Sertifikasi35 orang - 75 75 75 - 75 214,29%

1 07 11

Program Pengembangan

Hubungan Industrial dan

Lembaga Ketenagakerjaan

% Perselisihan hubungan

industrial yang

diselesaikan

100% 87,00% 100,00% 67,26% 67,260% 100,00% 100,00% 100,00%

1 07 11 01

Pelayanan Administrasi dan

Mediasi Pengaduan Perselisihan

Hubungan Industrial

Tersedianya pelayanan

Penyelesaian Mediasi

Pengaduan Perselisihan HI

500 % 200 100 75,00 275 100 375 75,00%

1 07 11 02Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Terbentuknya Struktur

Skala Upah dan Upah

Minimum Kota (UMK) Tahun

2017

36 Bln 24 60 30 54 - 54 150,00%

1 07 11 03 Fasilitas LKS TripartitTerbentuknya LKS Tripartit

Kota Makassar27

kali

prtmn13 1 1 14 12 26 96,30%

1 07 11 04Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan Ketenagakerjaan


Peraturan Ketenagakerjaan500 prshn 200 130 40 240 500 740 148,00%

1 07 11 05

Pembinaan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) di

Perusahaan Wilayah Kota

Makassar

Terselenggaranya Sosialisasi

PKWT Di Perusahaan Kota

Makassar

350 prshn 142 50 - 142 250 392 112,00%

1 07 11 06

Pemantauan Deteksi Dini

Kerawanan Hubungan Industrial

pada Perusahaan di Wilayah Kota

Makassar

Jumlah Pemantauan Deteksi

Dini Kerawanan HI Pada

Perusahaan Kota Makassar

440 prshn 180 200 85 265 125 390 88,64%

1 07 11 07

Kampanye Hari Buruh Sedunia

2016 (MAY DAY) Tingkat Kota

Makassar

Tercapainya Kampanye Hari

Buruh Sedunia 2016 (MAY

DAY) Tingkat Kota Makassar

70.000 orang 15.000 15.000 15.000 30.000 15.000 45.000 64,29%

1 07 11 08

Pembinaan dan Pemeriksaan

Peraturan (PP)/Perjanjian

Kerjasama (PKB) di Perusahaan

dalam Lingkup Kota

Jumlah Pembinaan dan

Pemeriksaan PP/PKB di

Perusahaan Dalam Lingkup

Kota Makassar

400 prshn 158 80 - 158 80 238 59,50%

1 07 11 09Sosialisasi BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan


BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

500 prshn 200 110 55 255 250 505 101,00%

1 07 11 10

Sosialisasi Penanganan Anti

Diskriminasi Pekerja di


Makassar


Penanganan Diskriminasi

Pekerja di Perusahaan

1.000 orang 400 100 50 450 500 950 95,00%

1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah

Jumlah peserta Bimbingan

Teknis Penyusunan Struktur

Skala Upah

400 orang - - - 345 345 86,25%

1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK 2 UMK - - - 1 1 50,00%


1 07 12

Program Perlindungan dan

Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan

yang menerapkan standar

norma-norma

ketenagakerjaan (dari

4.000 perusahaan)

100% 87,00% 0,00% 0,00% 0,000% 0,00% 87,00% 87,00%

1 07 12 01

Pembinaan, Pengawasan dan

Pemeriksaan serta Pelayanan

Administrasi Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Terlaksananya pendaftaran

wajib lapor ketenagakerjaan 210 prshn 158 - - 158 - 158 75,00%

1 07 12 02


Pemeriksaan terhadap

Perlindungan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Terlaksananya perlindungan

hak atas jaminan kesehatan

pekerja di perusahaan

160 prshn 120 - - 120 - 120 75,00%

1 07 12 03Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan

Jumlah perusahaan yang

mendapatkan pemeriksaan

Norma Kerja

160 prshn 120 - - 120 - 120 75,00%

1 07 12 04Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Terlaksananya temu teknis

antara pengusaha dan

pekerja

80 prshn 60 - - 60 - 60 75,00%

1 07 12 05


Pemeriksaan Pelaksanaan THR di

Perusahaan

Jumlah terpenuhinya

kewajiban perusahaan

terkait pelaksanaan

pemberian THR

140 prshn 105 - - 105 - 105 75,00%

1 07 12 06

Pengawasan, Pembinaan dan

Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di

Kota Makassar

Jumlah perlindungan hak

norma kerja di perusahaan140 prshn 105 - - 105 - 105 75,00%

1 07 12 07Pemetaan Kerawanan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

Tersedianya pemetaan

kerawanan ketenagakerjaan140 prshn 105 - - 105 - 105 75,00%

1 07 12 08


Pemeriksaan Pelaksanaan

Permenakertrans No 19 Tahun

2012

Jumlah pemeriksaan dan

pemantauan perusahaan

terkait pelaksanaan

Permenakertrans Nomor 19

tahun 2012

140 prshn 105 - - 105 - 105 75,00%

1 07 12 09

Pengawasan, Perlindungan dan

pendataan terhadap Pekerja Anak

di Perusahaan


terhadap pekerja anak di

perusahaan

240 prshn 180 - - 180 - 180 75,00%

1 07 12 10


Pemeriksaan Diskriminasi

terhadap Pekerja Perempuan di

Perusahaan

Memberikan perlindungan

pekerja perempuan di

perusahaan

160 prshn 120 - - 120 - 120 75,00%

1 07 12 11

Pengurangan Pekerja Anak dalam

Rangka Mendukung Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Jumlah pengurangan

pekerja anak120

peker ja

anak90 - - 90 - 90 75,00%


1 07 12 12

Kampanye Bulan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3)

Nasional Tingkat Kota Makassar

Terlaksananya kampanye

bulan K3 Nasional200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 13

Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan



menerapkan Keselamatan


200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 14

Peningkatan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pengujian

Lingkungan Kerja

Jumlah pemeriksaan

lingkungan kerja

perusahaan

200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 15Peningkatan Kapasitas Pengurus

P2K3

Terbentuknya pengurus

P2K3 di perusahaan400 orang 300 - - 300 - 300 75,00%

1 07 12 16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader

K3 di Tempat Kerja

Terbentuknya tenaga teknis

K3 di Tempat Kerja150 orang 113 - - 113 - 113 75,00%

1 07 12 17Pengawasan dan Pengujian Objek

K3

Terlaksananya pengujian

peralatan K3 di perusahaan200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 19

Pembinaan, Pengawasan,

Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerja Terburuk untuk Anak

(PBPTA) Menuju Bebas Pekerja

Anak di Tempat Kerja


pengawasan pekerja

terburuk anak

160 prshn 120 - - 120 - 120 75,00%

1 07 12 20

Pengawasan Pembinaan dan

Pemeriksaan Penyakit Berbahaya

Akibat Kerja di Tempat Kerja

Terlaksananya pemeriksaan

penyakit berbahaya akibat

kerja di perusahaan

200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 21Peningkatan Kapasitas Kader

Norma Kerja di Tempat Kerja

Meningkatnya kapasitas

kader norma kerja200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 22


Pemeriksaan Penerapan Norma

Kerja Perempuan dan Anak

dalam Pencegahan Eksploitasi

(Traficking)


dan pengawasan dalam

pencegahan eksploitasi

pekerja perempuan dan

anak

200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%

1 07 12 23


Pemeriksaan Penerapan

Pelaksanaan Peraturan dan

Perundang-Undangan K3 di

Tempat Kerja

Terlaksananya pengawasan

dan pemeriksaan

pelaksanaan peraturan dan

perundang-undangan K3

200 prshn 150 - - 150 - 150 75,00%


Tenaga Kerja



level ASEAN

13.300 org - - - - 6.300 6.300 47,37%

1 07 13 01


Keterampilan bagi Pencari Kerja

Produktif


mengikuti pelatihan berbasis

masyarakat

400 orang - - - - 180 180 45,00%


Kewirausahaan


berbasis masyarakat240 orang - - - - 180 180 75,00%


1 07 13 03


Kerja bagi Masyarakat yang

Kurang Mampu

Jumlah masyarakat kurang

mampu yang mengikuti

pelatihan

280 orang - - - - 180 180 64,29%

1 07 13 04

Pemberian fasilitas dan

mendorong pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 360 orang - - - - 180 180 50,00%

1 07 13 05Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pelatih/Instruktur LPK

jumlah peserta pelatihan

bagi pengelola LPK Swasta200 orang - - - - 300 300 150,00%

1 07 13 06Pembinaan Penatausahaan dan



evaluasi kinerja LPK160 LPK - - - - 12 12 7,50%

1 07 13 07Identifikasi Kebutuhan pelatihan

di Perusahaan

Jumlah Identifikasi

Kebutuhan pelatihan3.000 prshn - - - - 2.000 2.000 66,67%

1 07 13 08

Bimbingan Teknis Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja dan

Sertifikasi Instruktur

Jumlah peserta bimbingan

teknis akreditasi LPK dan

sertifikasi instruktur

300 orang - - - - 300 300 100,00%

1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja

Berbasis Pengguna


diberikan pelatihan400 orang - - - - 180 180 45,00%

1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan


teknis kurikulum pelatihan200 orang - - - - 300 300 150,00%

Jumlah lowongan kerja

yang disebarluaskan26.000 loker - - - - 12.000 12.000 46,15%



level ASEAN

13.300 orang - - - - 6.300 6.300 47,37%

01Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Jumlah informasi pasar

kerja dan bursa kerja secara

online

26.000 loker - - 12.000 12.000 46,15%

02Pembentukan unit pelayanan info


Jumlah unit pelayanan Info

Pasar Kerja di Perusahaan

yang terbentuk

40 unit - - 20 20 50,00%

03Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja


Peningkatan Produktifitas

Kerja

240 org - - 120 120 50,00%

04Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan


teridentifikasi2.000 prshn - - 1.000 1.000 50,00%

05Pelatihan Pemagangan Dalam



diberikan pemagangan200 org - - 60 60 30,00%

06Bimbingan Teknis Penerapan 5 S

di Perusahaan


Pelatihan 5 S400 org - - 200 200 50,00%

07 Pelatihan Manajemen Usaha

Jumlah peserta yang

diberikan pelatihan

manajemen usaha

200 org - - 225 225 112,50%

08

Pelatihan motivasi

berprestasi/achievement

motivation training (AMT)


motivasi berprestasi amt200 org - - 50 50 25,00%

09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek

Gugus Kendali Mutu200 org - - 50 50 25,00%

Program Pengembangan Sistem

Informasi Pasar Kerja &

Produktifitas Ketenagakerjaan

1 07 14


10Pelatihan pengembangan

supervisior


Supervisior200 org - - 50 50 25,00%

11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi

dan Sertifikasi400 org - - 300 300 75,00%

12Pembentukan Unit Pelayanan

Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 30 org - - 15 15 50,00%

13Pelatihan kader produktIvitas

tenaga kerja di perusahaan


kader produktIvitas tenaga

kerja di perusahaan

300 org - - 40 40 13,33%

14Identifikasi Kebutuhan Lapangan

Kerja

Jumlah lapangan kerja yang

teridentifikasi2.000 org - - 1.000 1.000 50,00%

15Inventarisasi Pengukuran

Produktifitas Kerja


teriventarisasi pengukuran

produktifitas kerjanya

200 org - - 100 100 50,00%

Nip. 19690322 199303 1 005

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, Msi

KOTA MAKASSAR

Makassar, Tanggal Desember 2017

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN



27

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja

Untuk tahun 2017 menargetkan sebanyak 11.200

tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN dan

terealisasi sebanyak 12.213 orang atau capain program sebesar

100,12% atau dalam kategori Sangat Tinggi.

Salah satu masalah di bidang ketenagakerjaan yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah besarnya

jumlah pengangguran. Data yang ada menunjukkan bahwa

banyak kesempatan kerja pada umumnya belum sesuai dengan

persyaratan kerja (job requirement) yang ditentukan atau

dibutuhkan oleh pasar kerja. Ketidaksesuaian antara kualifikasi

kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kerja disebabkan

antara lain karena angkatan kerja yang akan memasuki dunia

kerja belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan kerja yang

memadai dan juga masih minimnya informasi yang diperoleh

tentang dunia kerja maupun informasi pasar kerja.

Permasalahan lain yang tak bisa dikesampingkan

begitu saja adalah pencari kerja juga tidak mendapatkan

pembekalan yang memadai untuk memahami kondisi potensi

dirinya yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi mereka

untuk mengenali bakat, minat, kepribadian, potensi

serta kekurangan yang dimilikinya. Dengan demikian mereka

kurang dapat mengarahkan dan mengembangkan potensi yang

dimilikinya untuk dapat mengisi kesempatan kerja sesuai

dengan pekerjaan /jabatan yang diminati.

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing

tenagakerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar,

memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan

pengembangan produktifitas. Pada tahun 2017, Program Maeki

A’jama rong (Manjarong), dinilai berhasil mengurangi angka

pengangguran dan mampu membuka peluang bisnis baru


28

melalui berbagai macam pelatihan peningkatan kualitas tenaga

kerja bagi daerah lorong berpotensi ekonomi di Makassar. Akan

semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar

negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan

melalui proses tes kelayakan di jakarta, baik tes kompetensi,

produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa

asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah

satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum

masuk ke dunia kerja.

Deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

2015 yang ditandatangani oleh sepuluh kepala negara di

Singapura pada November 2007 menjadi sebuah bukti

komitmen yang kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk

memulai sebuah langkah integrasi dari segi ekonomi. Bagi

Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk

mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan

Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas. MEA menjadi

dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi

kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan

kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia

kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang

lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila Indonesia

tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja pun tidak

terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan

dan keahlian yang belum memadai. Dalam MEA 2015, tenaga

kerja sebagai aktor yang penting dalam produksi, perlu

menyadari bahwa persaingan pada tingkat regional akan

semakin besar dan kompetitif.


29

Dinas Ketenagakerjaan

dalam mencapai sumber daya

manusia yang memiliki daya

saing tinggi untuk menghadapi

persaingan global terlebih

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

telah melakukan langkah

kebijakan yang ditempuh

melalui program Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja antara lain dengan

meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi,

menyelenggarakan pelatihan pemagangan, melakukan

identifikasi pemagangan sesuai pasar kerja, memfasilitasi

lembaga pelatihan kerja dengan meningkatkan profesionalisme

tenaga instruktur serta mendesain kurikulum pelatihan

berbasis kompetensi.

Pada tahun 2017 Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama

dengan BLKI Banten, BLKI Serang, dan BLKI Lembang dengan

mengirimkan peserta pelatihan, pemagangan dan sertifikasi

kompetensi.



capaian program tersebut adalah sebesar 50,30,90% atau masih

dalam kategori rendah. Dimana dari target 5 tahun sebanyak

56.000 Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level

ASEAN terealisasi sebanyak 28.205 orang (tahun 2015

sebanyak 8.400 orang, tahun 2016 sebanyak 8.566 orang dan

tahun 2017 sebanyak 11.239 orang).


dengan indikator kinerja utama tersebut didukung oleh

beberapa faktor yang mendukung antara lain:

a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan

pelayanan ketenagakerjaan


30

b. Keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan

kebijakan organisasi;

c. Dukungan anggaran

d. Evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai

dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan

pelatihan dan pelaksanaan pelatihan.

e. Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan Disnaker

f. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja

(LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan

dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan

IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

g. Melakukan pengembangan SDM pelatihan dengan

melakukan peningkatan profesionalisme tenaga

pelatih/instruktur LPK.

h. Bekerjasama dengan BLKI Serang, BLKI Bekasi dan BLKI

Lembang dalam pelaksanaan pelatihan, pemagangan dan

sertifikasi profesi.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui

program dan kegiatan-kegiatan di atas, Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

6.600.173.532,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.526.263.900,-.

atau 98,88%. Secara lengkap realisasi anggaran program dan

kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas

disajikan pada Tabel 2.1.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Indikator kinerja Program ini adalah “Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan” dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses

pelayanan mediasi kepada pengusaha dan tenaga kerja yang

berselisih. Indikator ini didasarkan pada perbandingan antara

kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil


31

diselesaikan dibandingkan dengan kasus perselisihan

hubungan industrial yang dilaporkan.

Untuk tahun 2017 target capaian kinerja program

adalah 100% perselisihan hubungan industrial yang

diselesaikan.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berhasil menyelesaikan

131 kasus atau 97,39% dari 135 kasus yang dilaporkan.

Sehingga terdapat 4 kasus yang masih dalam proses mediasi,

ini di sebabkan karena pengaduan kasus tersebut

dilaporkan/disampaikan menjelang berakhirnya tahun

anggaran 2017.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara

tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya

berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak

melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya.

Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat

menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja

dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial

wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui

perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak.

Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua

belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan

perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada

pihak yang berselisih untuk meyelesaikan alternatif

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi,

konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut

memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka

penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada

mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera

dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang

sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka


32

permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas

Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator

dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota

Makassar.

Perbandingan realisasi jumlah kasus yang diselesaikan

sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Dari di grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun

2015 jumlah perselisihan hubungan industrial mengalami

penurunan sebanyak 11 kasus dimana pada tahun 2014

tercatat sebanyak 169 kasus dan pada tahun 2015 tercatat

yaitu 158 kasus. Pada tahun 2016 kembali naik sebanyak 6

kasus yaitu pada tahun 2016 tercacat sebanyak 164 kasus. Dan

pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebanyak 29

kasus dimana pada tahun 2017 tercatat kasus yang dilaporkan

sebanyak 135 kasus.


dengan indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan melalui

program Pengembangan hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan

Hubungan Industrial

b. Fasilitasi LKS Tripartit

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

2014 2015 2016 2017

Jumlah Kasus yang terdaftar 169 158 164 135

Jumlah kasus yang

diselesaikan165 139 153 131

0100200

Grafik 2.2

Data Penyelesaian PHI/PHK yang terdaftar


33

d. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial

pada Perusahaan

e. Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan

Wilayah Kota Makassar

Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur

dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun

berikutnya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar akan lebih

mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang

berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah

hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya.



capaian program tersebut adalah sebesar 97,39% dari target

100% pada tahun 2019 atau dalam kategori Sangat Tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja Program

Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 3.394.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

3.374.316.450,-, atau 99,42%. Secara lengkap realisasi

anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian

sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.1.

4. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem


Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan

pada kurun waktu 2014-2016 telah terjadi berbagai perubahan

strategis. Terjadinya perubahan kebijakan di bidang

ketenagakerjaan dengan diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan


34

ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke

dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan

penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan

Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab

pemerintah daerah provinsi.

Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan

ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur

organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana

diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Ketenagakerjaan yang berimplikasi pada perubahan

nomenklaktur Dinas dan bidang kerja. Dinas Tenaga Kerja

berganti nama menjadi Dinas Ketenagakerjaan, Bidang

Perencanaan, Perluasan & Penempatan Tenaga Kerja berganti

nama menjadi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Pelatihan dan

Produktifitas Kerja menjadi Bidang Pelatihan Kerja, Bidang

Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan

Kesejahteraan menjadi Bidang Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sedangkan pengelolaan

Pengawasan Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab

Pemerintah Daerah Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan

Perlindungan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan.

Dengan perubahan struktur organisasi maka pada

tahun 2017 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sudah tidak

melaksanakan Program Perlindungan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sedangkan realisasi capaian target kinerja tahun 2017,

dari 5 program penunjang/pendukung, 3 program dengan capaian

sebesar 100% dan 2 program dengan capaian di bawah 100%.


35

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan

sebesar 100% tersedianya sistem administrasi yang tertib dan

lancar. Dari target 100% direalisasikan sebesar 97,25% dimana

persentase capaiannya sebesar 97,25%.

Komponen penilaian aspek administrasi meliputi

unsur-unsur kelembagaan (30%), sumber daya manusia (35%),

perencanaan dan program (35%).

Evaluasi kelembagaan mencakup unsur kelayakan

kantor dimana indikator penilaiannya yaitu SK

Organisasi/SKPD (40%); Visi Misi SKPD (30%) dan Moto

Pelayanan (30).

Sedangkan unsur evaluasi sumber daya manusia

berdasarkan aspek ketersediaan sumber daya manusia untuk

melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yaitu keberadaan

fungsi jabatan fungsional ketenagakerjaan. Dimana jabatan

fungsional ketenagakerjaan yaitu Fungsional Pengantar Kerja,

Fungsional Mediator, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

dan Fungsional Instruktur Pelatihan.

Evaluasi perencanaan dan program berdasarkan

kriteria keselarasan antara Program, Kegiatan dan Anggaran.

Tabel 2.2

Instrumen Penilaian Sistem Administrasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2017

No Komponen Unsur Komponen Bobot Data P

Unsur Kelembagaan (30) 30% 100%

1 Kelayakan Kantor

SK Organisasi 40% √ 40%

Visi dan Misi 30% √ 30%

Moto Pelayanan 30% √ 30%

Unsur Sumber Daya Manusia (35%) 26,25% 75%

2 Fungsi Pelayanan (50%)

Fungsional Pengantar Kerja

25% 25% 75%

Fungsional Mediator

25% 25%

Fungsional Pengawasan

25% 25%


36

Fungsional Instruktur Pelatihan

25% 0%

Unsur Perencanaan dan Program (35%)

35% 100%

3 Keselarasan antara perencanaan dan kegiatan

Program 35% 35%

Kegiatan 40% 40%

Anggaran 25% 25%

Unsur Kelembagaan dari terealisasi sebesar 30% dari

target 30% atau dengan capaian kinerjaanya 100% dimana 3

unsur penilaiannya yaitu SK Organisasi, Visi Misi Organisasi

dan Motto Pelayanan kesemuanya ada pada Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Unsur Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar

26,25% dari target 35% atau dengan capaian sebesar 75%

dimana dari 4 unsur jabatan fungsional ketenagakerjaan yang

ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebanyak 3 unsur

pelayanan.

Unsur Perencanaan dan Program dengan capaian

sebesar 100% yaitu dari target 35% terealisasi sebesar 35%.

Dimana adanya keselarasan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka

capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah

sebesar 91,25% atau masih dalam kategori sangat tinggi.







program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga terciptanya

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran program


37

ini adalah tersedianya sistem administrasi perkantoran yang

tertib dan lancar dalam menunjang pelaksanaan tugas

pemerintahan sehingga terciptanya peningkatan kinerja.

Program Pelayanan Administarasi Perkantoran terdiri dari 11

(dua belas) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari

APBD sebesar Rp. 2.225.191.568,- dan telah direalisasikan

sebesar Rp. 2.087.982.793,- atau 93,83%. Secara lengkap

realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang

pencapaian sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.1.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan

menargetkan sebesar 100% sarana dan prasarana aparatur

yang memadai. Dari target 100% direalisasikan sebesar 98,99%

dimana persentase capaiannya sebesar 98,99%.

Kriteria dalam penilaian sarana dan prasarana ini

melalui 3 aspek yaitu ditinjau dari fungsinya, jenisnya dan

kondisisarana dan prasarana.

Tabel 2.3

Instrumen Penilaian Sarana dan Prasarana Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2017

No. Komponen Unsur Komponen Bobot Data

Berdasarkan Fungsi (50) 50% 100%

1 Ruang Kerja Rg. Eselon 2 (1 Orang)

20% 20% 100%

Rg. Eselon 3 (5 Orang)

20% 20%

Rg. Eselon 4 (15 Orang)

20% 20%

Rg. Staf (4 Bidang + 1 Sek)

20% 20%

Rg. Rapat 20% 20%

2 Ruang Pelayanan

Pelayanan Penempatan

25% 25% 100%

Pelayanan Pengaduan

25% 25%

Pelayanan Mediasi 25% 25%


38

Pelayanan Pelatihan

25% 25%

3 Ruang Penunjang

Aula Pertemuan 25% 25% 100%

Mushola 25% 25%

Koperasi 25% 25%

Rg. Makan dan Dapur

25% 25%

Berdasarkan Jenis (25%) 25% 100%

5 Keberadaan Fasilitas Fisik

Gedung Kantor 20% 20% 100%

Kendaraan 20% 20%

Komputer/Laptop 20% 20%

Printer 20% 20%

AC 20% 20%

Berdasarkan Kondisi (25%) 21,99%

87,97%

6 Kondisi sarana dan prasarana

Gedung Kantor 20% 20% 87,97%

Kendaraan 20% 20%

Komputer/Laptop 20% 16,57%

Printer 20% 14,07%

AC 20% 17,33%

96,99%

Untuk kriteria berdasarkan fungsi di evaluasi melalui

unsur fungsi ruang yang ada pada kantor Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu ruang kerja, ruang

pelayanan ketenagakerjaan dan ruangan penunjang. Dimana

dari target 50% terealisasi sebesar 50% atau dengan capaian

rata-rata 100%.

Evaluasi kriteria berdasarkan jenis dengan indikator

keberadaan (ada tidaknya) fasilitas gedung kantor, kendaraan,

komputer/laptop, printer dan AC. Untuk kriteria ini terealisasi

sebesar 25% dari target 25% atau capaian rata-rata 100%.

Sedangkan penilaian kriteria kondisi sarana dan

prasarana yaitu di ukur berdasarkan sarana dan prasarana

yang dapat digunakan. Dengan capaian 21,99% dari target

sebesar 25% dengan rincian sebagai berikut :

a. Gedung Kantor terdapat 1 gedung yang dapat digunakan.

b. Dari 5 unit kendaraan yang dapat digunakan sebanyak 5

unit.


39

c. Dari aset 35 unit komputer/laptop yang dapat digunakan

sebanyak 29 unit.

d. Dari 27 printer yang dapat digunakan sebanyak 19 set.

e. Dari 35 unit AC yang dapat digunakan sebanyak 26 unit.










program Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

adalah untuk menciptakan kelembagaan pemerintahan yang

efesien dan efektif yang didukung oleh sarana dan prasarana

yang memadai. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan yang dilaksanakan

dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 588.824.150,- dengan

realisasi sebesar Rp. 572.657.140,- atau 97,25%. Secara

lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan untuk

menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.1

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2016, Dinas Ketenagakerjaan

menargetkan sebesar 100% PNS yang tidak mendapatkan

hukuman disiplin dan pemberhentian. Dari target 100%

direalisasikan sebesar 100% dimana persentase capaiannya

sebesar 100%. Dimana tidak satupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)


40

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang mendapatkan

hukuman disiplin dan pemberhentian.



sebesar 100% atau masih dalam kategori sangat tinggi.







program Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1

(satu) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD

sebesar Rp. 60.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

60.500.000 atau sebesar 100%. Secara lengkap realisasi

anggaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian

sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.1.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebesar 100%

aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya.

Dari target 100% direalisasikan sebesar 100% dimana

persentase capaiannya sebesar 100%.








Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang

diukur dengan indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan


41

melalui program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.

154.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

153.999.200,- atau 99,999%. Output yang dihasilkan adalah

ikut sertanya PNS di lingkungan sekretariat dalam kegiatan

bimbingan teknis dan pelatihan yang bermanfaat dalam

pelaksanaan pekerja kantor. Secara lengkap realisasi anggaran

program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di

atas disajikan pada Tabel 2.1.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

Untuk indikator kinerja utama ini Dinas

Ketenagakerjaan menargetkan sebesar 100% jumlah laporan

keuangan yang tepat waktu. Dari target 100% direalisasikan

sebesar 100% dimana persentase capaiannya sebesar 100%.






programProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 9

(sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari

APBD sebesar Rp. 493.200.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 490.999.150,- atau 99,55%. Secara lengkap

realisasi anggaran program dan kegiatan untuk menunjang

pencapaian sasaran diatas disajikan pada Tabel 2.1.


42



capaian rata-rata indikator kinerja utama dari sasaran tersebut

adalah sebesar 100% atau masih dalam kategori sangat tinggi

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 (triwulan II)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai landasan oleh

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam merumuskan

kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018.

Untuk mewujudkan “Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua”, Dinas

Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-

program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun

2018 (triwulan II), Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan 9

program (83 kegiatan), terdiri dari 5 program

penunjang/pendukung (35 kegiatan) dan 4 program utama (48

kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.650.000.000,-

(dua pulu dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 7.140.618.530,- atau 31,53%

Realisasi capaian target kinerja 4 program utama sampai

dengan triwulan II tahun 2018 yaitu 2 program utama capaian

kinerja di atas 50%, 2 program utama capaian kinerja di atas 25%.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5

tahunan), maka 4 program utama tersebut yaitu 2 program utama

capaian kinerja di atas 50% dan 2 program utama capaian kinerja

di bawah 25%, hal ini karena 2 (dua) program tersebut baru

dilaksanakan pada tahun 2018 (perubahan struktur organisasi).

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target

kinerja 4 program utama adalah beberapa kegiatan yang belum

waktunya dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang masih dalam

proses pelaksanaan dimana pencapaian hasil dan keluaran dari


43

program dan kegiatan belum dapat diukur. Adapun rincian

capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dimana untuk

tahun 2018 target capaian kinerja program sebanyak 26.900

jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Untuk capain program

sampai dengan triwulan II tahun 2018 baru sebanyak 8.930

jumlah pencari kerja yang ditempatkan atau dengan capaian

kinerja program sebesar 33,20%. Masih rendahnya capaian

target kinerja program tersebut disebabkan oleh beberapa

kegiatan yang belum waktunya dilaksanakan dan beberapa

kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan dimana

pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan

belum dapat di ukur. Selain itu biasanya rata-rata lonjakan

pencari kerja terjadi pada bulan September atau pada triwulan

III setiap tahunnya.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri dari 12

(duabelas) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari

APBD sebesar Rp. 3.576.725.000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 680.439.750,- atau sebesar 19,02%.


Ketenagakerjaan untuk tahun 2018 target capaian kinerja

program adalah 100% perselisihan hubungan industrial yang

diselesaikan. Untuk capain program sampai dengan triwulan II

tahun 2018 masih 79,03%, dimana dari 62 kasus yang

dilaporkan yang telah diselesaikan sebanyak 49 kasus dan

sisanya sebanyak 13 kasus masih dalam proses mediasi.

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yang


3.550.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau

sebesar 0%.

3. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja untuk tahun

2018 menargetkan sebanyak 6.300 tenaga kerja yang


44

berkompetensi spesifik level ASEAN. Untuk capain program

sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebanyak 54,21%

dimana tenaga kerja masih sementara dalam proses pelatihan

sehingga belum bisa diukur tingkat kompetensinya/sertifikat

kompetensi.

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja terdiri dari 10

(sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari

APBD sebesar Rp. 5.950.000.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 3.005.884.700 atau sebesar 50,52%.

4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan

Produktifitas Ketenagakerjaan untuk tahun 2018

menargetkan sebanyak 6.300 tenaga kerja yang berkompetensi

spesifik level ASEAN dan Jumlah lowongan kerja yang

disebarluaskan sebanyak 12.000 lowongan kerja. Untuk capain

program sampai dengan triwulan II tahun 2018 dari 6.300

tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN masih

26,73% atau 1.684 orang dimana tenaga kerja masih sementara

dalam proses pelatihan sehingga belum bisa diukur tingkat

kompetensinya/sertifikat kompetensi.

Sedangkan lowongan kerja yang disebarluaskan sebanyak 6.312

lowongan kerja dari target sebanyak 12.000 lowongan kerja atau

52,60%.

Program ini terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang


5.950.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.129.183.940 atau sebesar 21,22%.

Sedangkan realisasi capaian target kinerja sampai dengan

triwulan II tahun 2018, 5 program penunjang/pendukung

adalah sebagai berikut: 1 program dengan capaian kinerja

diatas 50%, 2 program penunjang/pendukung dengan capaian

kinerja di atas 25% dan 2 program penunjang/pendukung

belum ada capaian target kinerjanya (0%). Apabila dibandingkan

dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), maka 3


45

program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di atas

75 %, dan 2 program penunjang/pendukung capaian target

kinerjanya di atas 50%.

Untuk 2 program penunjang/pendukung yang capaian

kinerjanya masih belum ada (0%) disebabkan antara lain :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, rata-rata capaian

target kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar

0% atau 0% dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

Penyebab belum adanya capaian target kinerja program tersebut

disebabkan kegiatan pada program ini dilaksanakan pada

Triwulan II.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, rata-

rata capaian target kinerja Program Peningkatan Disiplin

Aparatur sebesar 0% atau 0% dibandingkan dengan target

Renstra (5 tahunan). Penyebab belum adanya capaian target

kinerja program tersebut disebabkan kegiatan pada program ini

dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III.

Adapun untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana

Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel

2.4. Faktor-faktor penyebab permasalahan dan kendala

yang dihadapi terkait target kinerja program/kegiatan antara lain

keterlambatan pengelola kegiatan, keterlambatan pencairan

anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan

waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk

revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan yang

sebagian besar di mulai pada triwulan III.

Beberapa upaya yang minimal dapat dilakukan untuk

mencapai kinerja yang berkualitas menerapkan beberapa hal

sebagai berikut: a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya

untuk merealisasikan target kinerja serta mengkomunikasikannya

kepada pegawai. b. Interaksi intensif dan komunikasi yang efektif


46

antar pimpinan dengan pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai

untuk selalu menganalisis capaian kinerja untuk mendapatkan

umpan balik. c. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target

secara tepat dan akurat, pimpinan memberikan respon positif

berupa masukan-masukan untuk pencapaian kinerja.

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

URUSAN WAJIB (317.750.000) 10.479.289.713

Tenaga Kerja 84.990.719.880 35.026.196.642 17.939.323.720 17.551.820.243

Dinas Ketenagakerjaan 85.308.469.880 52.578.016.885 22.650.000.000 297.891.902 6.842.726.628 31,23% 7.072.530.530 48.736.294.090

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran100% 7.235.987.489 100% 4.859.586.221 100,00 2.483.637.370 25% 247.891.902 25,00% 470.388.728 - - 50,0% 718.280.630 50,0% 5.577.866.851 50,0% 77,09% Disnaker

Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa biaya surat

menyurat60 bulan 123.156.000 36 72.000.000 12 25.200.000 3 - 3 10.500.000 6 10.500.000 42,00 82.500.000 70% 66,99%

Penyediaan jasa komunikasi,


Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik60 bulan 926.280.000 36 478.232.999 12 226.800.000 3 4.681.240 3 75.486.053 6 80.167.293 42,00 558.400.292 70% 60,28%

Penyediaan Jasa Peralatan dan


Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor105 jenis 7.944.000 35 2.096.000 - - - - - - - 35,00 2.096.000 0% 0,00%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya tenaga

kebersihan kantor & Peralatan

Kebersihan Kantor

60 orang/

jenis140.150.000 36 79.850.000 12 27.500.000 3 - 3 12.175.000 6 12.175.000 42,00 92.025.000 70% 65,66%

Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi kantor/teknis Iainnya

Terpenuhinya kesejahteraan

pegawai honorer181

orang/

bulan1.236.300.000 117 673.300.000 45 576.000.000 45 135.000.000 - 135.000.000 45 270.000.000 162,00 943.300.000 90% 76,30%

Penyediaan bahan bacaanTersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undang60

jenis/

bulan86.377.800 28 44.770.000 12 17.916.000 3 3.350.000 3 3.440.000 6 6.790.000 34,00 51.560.000 57% 59,69%

Penyediaan jasa pengamanan

internal kantor

Tersedianya jasa pengamanan

gedung kantor60 orang 217.560.000 30 108.000.000 12 54.000.000 3 - 3 22.500.000 6 22.500.000 36,00 130.500.000 60% 59,98%

Pengelolaan administrasi

perkantoran

Tersedianya administrasi

perkantoran yang efisien60 bulan 709.781.928 36 409.197.250 12 200.569.750 3 - 3 45.056.400 6 45.056.400 42,00 454.253.650 70% 64,00%

Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya koordinasi &

konsultasi keluar daerah84 kali 1.905.622.000 51 1.580.303.259 20 679.032.860 4 104.860.662 4 163.033.905 8 267.894.567 59,00 1.848.197.826 70% 96,99%

Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Tersedianya jasa publikasi dan

dokumentasi36 bulan 168.810.000 12 51.000.000 - - - - - - - 12,00 51.000.000 33% 30,21%

Pembinaan dan penilaian standar

ISO terhadap pelayanan


Terlaksananya pembinaan

penilaian pelayanan


15 keg 717.759.225 9 309.205.300 3 158.797.000 - - - - - - 9,00 309.205.300 60% 43,08%

Sosialisasi kinerja pelayanan

publik

Terpublikasinya kinerja dan

pelayanan publik60 bulan 981.130.000 36 1.046.350.000 12 509.100.000 3 - 3 - 6 - 42,00 1.046.350.000 70% 106,65%

Penyediaan jasa jaminan sosial

ketenagakerjaan

jumlah pegawai yang diberikan

jaminan sosial ketenagakerjaan24 bulan 15.116.536 12 5.281.413 12 8.721.760 - - 5 3.197.370 5 3.197.370 17,00 8.478.783 71% 56,09%

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana

dan Prasarana Aparatur100% 4.245.722.160 100% 1.577.535.650 100% 919.272.500 0% - 25% 130.420.960 - - 25,0% 130.420.960 25,0% 1.542.456.610 25,0% 36,33% Disnaker

Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantor 4 paket 69.495.000 3 45.500.000 2 10.500.000 - - - - - - 3,00 45.500.000 0% -

Pengadaan komputer Jumlah pengadaan komputer 32 unit 246.500.000 8 84.500.000 15 178.500.000 - - - - - - 8,00 84.500.000 0% -

Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja dan

kursi kerja6 Paket 307.475.000 6 103.500.000 - - - - - - - - 6,00 103.500.000 100% 33,66%

Pengadaan alat studio Jumlah pengadaan alat studio 5 Paket 199.090.000 3 113.898.000 3 49.675.000 - - - - - - 3,00 113.898.000 60% 57,21%

Pengadaan Alat KomunikasiJumlah pengadaan alat

komunikasi6 bh 172.120.000 6 52.000.000 - - - - - - - 6,00 52.000.000 100% 30,21%

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan


jabatan secara rutin/berkala5 unit 215.578.770 3 89.227.000 1 40.019.000 - - - 9.038.000 - 9.038.000 3,00 98.265.000 60% 45,58%

Pemeliharaan rutin/berkala alat

angkutan darat bermotor



rutin/berkala

66

unit

1.079.204.860 11 472.933.000 12 243.299.500 3 - 3 64.301.500 6 64.301.500 16,57 537.234.500 25% 49,78%

Pemeliharaan rutin/berkala alat

rumah tangga


rumah tangga secara

rutin/berkala

129 unit 83.142.000 78 46.800.000 27 16.200.000 - - 7 4.050.000 7 4.050.000 85,00 50.850.000 66% 61,16%


komputer

Jumlah pemeliharaan komputer

secara rutin/berkala50 unit 290.760.000 30 48.000.000 10 19.200.000 - - 3 4.800.000 3 4.800.000 33,00 52.800.000 66% 18,16%


bangunan

gedung tempat kerja

Jumlah pemeliharaan

bangunan gedung tempat kerja2 paket 120.398.038 1 200.000.000 1 140.000.000 - - - - - - 1,00 200.000.000 50% 166,12%


jaringan listrik

Jumlah pemeliharaan jaringan

listrik secara rutin/berkala3 Ls 23.859.142 - 16.155.200 - - - - - - - - 16.155.200 0% 67,71%

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor5 paket 734.600.000 1 160.000.000 - - - - - - - 1,00 160.000.000 0% 0,00%

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun

2017 (%)

TABEL 2.4 (FORMULIR E.81)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2018 (TRIWULAN II)

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah pada

Tahun 2019

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah

sanpai dengan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun

2018

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat

Daerah yang Dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

3 45 6

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV

7 8 9 10 13 = 6 + 12 14 =13/5 x 100%15

K

11 12

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 47

Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi


sertifikasi71 unit 49.658.000 45 15.575.450 14 9.400.000 - - 1 188.960 1 188.960 46,00 15.764.410 65% 31,75%



kantor

Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/peneragan

bangunan

4 smstr 18.341.350 4 8.947.000 4 12.479.000 - - 1 3.042.500 1 3.042.500 5,00 11.989.500 0% 0,00%

Pengadaan Aplikasi Sistem

Manajemen Informasi (SIM)Jumlah pengadaan aplikasi SIM 6 paket 317.750.000 3 120.500.000 4 175.000.000 - - 1 45.000.000 1 45.000.000 4,00 165.500.000 0% 0,00%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Aplikasi Sistem Informasi dan

Manajemen (SIM)

Jumlah pemeliharaan aplikasi

SIM6 paket 317.750.000 - - 1 25.000.000 - - - - - - - - 0% 0,00%

Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran disiplin

berpakaian dinas

100% 310.625.000 100% 186.000.000 100% 65.000.000 0% - 0% - - - 0% - 0,0% 186.000.000 0,0% 59,88% Disnaker

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


dinas beserta perlengkapannya615 psg 310.625.000 381 186.000.000 130 65.000.000 - - - - - 381 186.000.000 100% 59,88%

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Cakupan Aparatur yang

mendapatkan Pelatihan

Kompeten di bidangnya

100% 927.983.500 100% 415.256.200 100% 152.920.000 0% - 0% - - - - - 0% - 0,0% 415.256.200 0% 44,75% Disnaker

Bimbingan teknis implementasi


Meningkatnya pengetahuan

PNS50 org 622.625.000 32 295.473.000 12 114.000.000 - - - - - - 32 295.473.000 64% 47,46%

Penilaian dan penetapan angka


Terlaksananya kegiatan

penilaian fungsional80 org 213.108.500 66 119.783.200 10 38.920.000 - - - - - - 66 119.783.200 83% 56,21%

Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan

penatausahaan kepegawaian4 keg 92.250.000 - - - - - - - - - - 0% 0,00%

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang

termuat dalam citizen charter100% 2.535.796.800 100% 1.420.287.210 100% 631.648.530 0% - 25% 169.297.050 - - 25% 169.297.050 25% 1.589.584.260 25% 63% Disnaker

Penyusunan RKA-SKPDTersusunnya RKA-SKPD Pokok

dan Perubahan10 dok 160.800.000 6 89.958.600 2 30.000.000 - - - - - 6 89.958.600 60% 56%

Penyusunan DPA-SKPDTersusunnya dokumen DPA-

SKPD Pokok dan Perubahan10 dok 80.400.000 6 44.999.900 2 15.000.000 - - 1 7.499.700 1 7.499.700 7 52.499.600 70% 65%

Penyusunan RENJA-SKPDTersusunnya Rencana Kerja

SKPD5 dok 268.000.000 3 145.399.660 1 50.000.000 - - - 24.804.000 - 24.804.000 3 170.203.660 60% 64%

Penyusunan LAKIP-SKPD Tersusunnya LAKIP 5 dok 175.000.000 3 115.000.000 1 45.000.000 - - - - - - 3 115.000.000 60% 66%

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tersusunnya Penetapan Kinerja 5 dok 80.400.000 3 44.799.700 1 15.000.000 - - 1 15.000.000 1 15.000.000 4 59.799.700 80% 74%

Penyusunan RENSTRA-SKPDTerlaksananya revisi renstra

tahun 2014-20191 dok 50.000.000 1 49.999.650 - - - - - - - 1 49.999.650 100% 100%


Semesteran dan Laporan

Keuangan Akhir Tahun serta

Perhitungan Penyusutan Aset

SKPD

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran10 keg 134.000.000 6 70.199.700 2 25.000.000 - - - - - 6 70.199.700 60% 52%

Pengelolaan keuangan SKPDTerlaksananya pengelola

administrasi keuangan60 bln 1.090.358.800 39 613.530.000 12 222.800.000 3 - 3 102.400.000 6 102.400.000 45 715.930.000 75% 66%

Peningkatan kinerja pelayanan dan

administrasi

Terlaksananya pelayanan

administrasi dan konsultasi8 triwln 238.620.000 5 246.400.000 4 116.400.000 - - - - - 5 246.400.000 63% 103%

Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan


ketenagakerjaan2 dok 72.846.750 - - 1 112.448.530 - - - 19.593.350 - 19.593.350 - 19.593.350 0% 27%

Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan

jumlah pelaksanaan monitoring

dan evaluasi8 triwln 185.371.250 - - - - - - - - - - - 0% 0%

Program peningkatan

kesempatan kerja

Jumlah Pencari kerja yang

ditempatkan124.100 Orang 19.568.738.723 59.030 12.078.393.560 26.900 3.576.725.000 4.013 - 4.917 680.439.750 - - - 8.930 612.351.750 67.960 12.690.745.310 54,76% 64,85% Disnaker

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

penempatan kesempatan kerja

Jumlah monitoring dan

evaluasi penempatan tenaga

kerja

38 exp 475.987.923 24 185.108.600 - - - - - 24 185.108.600 63% 38,89%


kerja / Kartu Kuning (AK. I s/d Ak

V) ISO 9001 :2008

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Pencari Kerja90.000 pencaker 1.145.191.894 48.273 643.163.200 18.000 265.966.600 - - 9.365 109.065.050 9.365 109.065.050 57.638 752.228.250 64,04% 65,69%

Bursa Kerja / Job FairJumlah tersedianya lowongan

kerja11.000 lowongan 1.906.017.340 5.000 1.170.265.050 3.000 603.555.200 - - 1.000 120.936.250 1.000 120.936.250 6.000 1.291.201.300 54,55% 67,74%

Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Tersedianya Informasi Pasar

Kerja Yang Lengkap6.000 lowongan 418.797.750 6.667 526.421.600 - - - - - 6.667 526.421.600 111,12% 125,70%

Padat Karya Infrastruktur 1139156178 1.256 orang 7.268.944.891 885 5.163.928.720 400 1.139.156.178 - - - - - 885 5.163.928.720 70,46% 71,04%

Pencarian Lowongan Kerja Dalam

dan Luar Negeri

Jumlah Informasi Lowongan

Kerja dalam dan Luar Negeri6.000 lowongan 1.340.563.479 5.605 733.922.700 1.500 342.944.150 - - 500 130.745.100 500 130.745.100 6.105 864.667.800 101,75% 64,50%

Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna

Jumlah terserapnya kelompok

kerja produktif300 orang 2.117.023.175 220 1.411.858.120 40 224.663.222 - - - - - 220 1.411.858.120 73,33% 66,69%

Sosialisasi Perencanaan Tenaga

Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 283.466.745 100 85.639.400 - - - - - 100 85.639.400 33,33% 30,21%

Penyuluhan Bimbingan

Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 800 0rang 534.417.312 400 208.524.200 300 192.859.550 - - 150 64.268.050 150 64.268.050 550 272.792.250 68,75% 51,04%

Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri

Terlaksananya Pembinaan

Kelompok Usaha Mandiri140 0rang 787.235.700 100 461.803.420 40 139.567.000 - - - 40.482.350 - 40.482.350 100 502.285.770 71,43% 63,80%

Pemantauan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja

Asing


penempatan tenaga kerja TKI

dan TKA

4.000 orang 448.386.640 1.000 119.976.500 500 172.541.800 - - 189 43.135.450 189 43.135.450 1.189 163.111.950 29,73% 36,38%

Pemutakhiran Data Base

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Penyusunan dan

Pemutakhiran Database

Ketenagakerjaan

5 buku 347.749.000 2 219.456.750 1 140.651.000 - - - 30.140.900 - 30.140.900 2 249.597.650 40,00% 71,78%


Kerja Indonesia (TKI) Formal dan

Informal

Jumlah peserta sosialisasi 300 orang 206.303.032 150 115.804.050 - - - - - - - 150 115.804.050 50,00% 56,13%


Khusus dan Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja


LPTKS100

lembag

a508.363.940 30 140.290.000 - - - - - - - 30 140.290.000 30,00% 27,60%

Sosialisasi Peraturan Perundangan

Kebinapentaan di Kota MakassarJumlah peserta sosialisasi 150 orang 213.552.594 75 104.188.050 - - - - - - - 75 104.188.050 50,00% 48,79%



Sosialisasi Perencanaan Tenaga

Kerja Mikro di Perusahaan


Perencanaan Tenaga Kerja

Mikro di Perusahaan

500 orang 331.465.307 300 170.058.350 100 71.450.000 - - - - - 300 170.058.350 60,00% 51,31%



Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Terlaksananya Revisi Perda

Ketenagakerjaan No. 9 Thn

2004 dan Perpanjangan IMTA

1 Ran

perda179.272.000 1 303.985.650 - - - - - 1 303.985.650 100,00% 169,57%

Pembentukan unit pelayanan info


Terlaksananya Pembentukan

Unit pelayanan Info Pasar Kerja

di Perusahaan

10 unit 50.000.000 10 62.999.600 - - - - - 10 62.999.600 100,00% 126,00%

Bimbingan teknis operator

informasi pasar kerja (fungsional)

Terlaksananya Bimtek

Informasi Pasar Kerja100 orang 150.000.000 200 250.999.600 - - - - - 200 250.999.600 200,00% 167,33%

Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI)

Jumlah TKI (calon/purna) yang

diberikan pembinaan300 org 410.000.000 - - 200 147.160.900 - - 100 68.088.000

Pembinaan Lembaga Penempatan


Jumlah LPTKS yang diberikan

pembinaan 40 LPTKS 246.000.000 - - 20 136.209.400 - - 10 73.578.600 10 73.578.600 10 73.578.600 25,00% 29,91%


Daerah/Peraturan Walikota bidang

Kebinapentaan



disusun

1 perwali 200.000.000 - - - - - - - - - 0,00% 0,00%

Program peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja


berkompetensi spesifik level

ASEAN

56.000 Tenaga

Kerja12.735.000.000 24.345 15.305.230.500 11.200 - 80,95% - 79,03% - - - - 2 - 24.347 15.305.230.500 43,48% 120,18% Disnaker



Produktif


mengikuti Pelatihan Berbasis

Masyarakat

580 orang 2.138.603.247 540 2.334.091.900 - - - - - - 540 2.334.091.900 93,10% 109,14%

Pelatihan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja


peningkatan produktivitas

tenaga kerja

300 orang 358.045.017 400 673.620.550 - - - - - - 400 673.620.550 133,33% 188,14%

Pelatihan Pengembangan

Kewirausahaan


Berbasis Masyarakat480 orang 1.900.980.664 460 2.185.677.100 - - - - - - 460 2.185.677.100 95,83% 114,98%



Kurang Mampu

Jumlah masyarakat yang

kurang mampu yang mengikuti

Pelatihan Berbasis Masyarakat

480 orang 1.834.956.425 460 2.121.899.500 - - - - - - 460 2.121.899.500 95,83% 115,64%

Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan

Tersedianya data kebutuhan

Pemagangan di Perusahaan6.000 prshn 358.304.190 6.005 506.721.500 - - - - - - 6.005 506.721.500 100,08% 141,42%

Pelatihan Pemagangan Dalam


Terselenggaranya Pemagangan

di Perusahaan600 orang 1.566.294.317 500 1.777.146.800 - - - - - - 500 1.777.146.800 83,33% 113,46%

Pemberian Fasilitas dan

Mendorong Sistem Pendanaan

Pelatihan Masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 520 orang 1.900.980.664 320 1.879.241.200 - - - - - - 320 1.879.241.200 61,54% 98,86%


Tenaga Pelatihan / Instruktur LPK

Jumlah peserta Pelatihan Bagi

Pengelola Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta

300 orang 325.042.000 300 624.565.500 - - - - - - 300 624.565.500 100,00% 192,15%

Pembinaan Penata Usahaan dan



evaluasi kinerja LPK240 LPK 542.430.222 240 566.430.400 - - - - - - 240 566.430.400 100,00% 104,42%

Bintek Penerapan 5 S di

Perusahaan

Jumlah peserta Bintek

Penerapan 5 S di Lembaga

Pelatihan Kerja

300 orang 328.440.377 300 293.864.200 - - - - - - 300 293.864.200 100,00% 89,47%

Sosialisasi Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri


pemagangan dalam dan luar

negeri

300 orang 330.922.877 300 295.680.000 - - - - - - 300 295.680.000 100,00% 89,35%

Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek

Manajemen Usaha50 orang 50.000.000 75 74.999.750 - - - - - - 75 74.999.750 150,00% 150,00%

Pelatihan motivasi berprestasi amtTerselenggaranya Bimtek

Motifasi Berprestasi40 orang 50.000.000 50 75.000.000 - - - - - - 50 75.000.000 125,00% 150,00%

Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan

Pengembangan 5 S100 orang 150.000.000 200 277.858.000 - - - - - - 200 277.858.000 200,00% 185,24%

Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek

Gugus Kendali Mutu50 orang 75.000.000 50 74.999.800 - - - - - - 50 74.999.800 100,00% 100,00%

Pelatihan pengembangan

supervisior


Supervisior50 orang 75.000.000 50 66.324.800 - - - - - - 50 66.324.800 100,00% 88,43%

Pelatihan kewirausahaan bagi

calon usaha baru


Kewirausahaan Bagi Calon

Usaha Baru

50 orang 75.000.000 50 74.915.300 - - - - - - 50 74.915.300 100,00% 99,89%

Pelatihan kewirausahaan

produkstifitas bagi UK


Kewirausahaan Produktifitas

Bagi UKM

50 orang 75.000.000 50 74.999.800 - - - - - - 50 74.999.800 100,00% 100,00%

Pembentukan klinik produktifitasTerselenggaranya Pembentukan

Klinik Produktifitas15 klinik 100.000.000 15 173.699.750 - - - - - - 15 173.699.750 100,00% 173,70%

Pelatihan pengingkatan

produktifitas TIC


Peningkatan Produktifitas TIC50 orang 200.000.000 90 457.999.350 - - - - - - 90 457.999.350 180,00% 229,00%

Penilaian paramakarya

produktifitas (hari bulan

produktifitas)

Terselenggaranya Penilaian

Pramakarya Produktifitas50 prshn 100.000.000 50 145.175.400 - - - - - - 50 145.175.400 100,00% 145,18%

Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi

dan Sertifikasi35 orang 200.000.000 75 550.319.900 - - - - - - 75 550.319.900 214,29% 275,16%

Program pengembangan

hubungan industrial dan lembaga

ketenagakerjaan

% Perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan100% % 15.168.227.500 87% 10.122.042.859 100% 3.550.000.000 80,95% 50.000.000 79,03% 1.257.111.500 - - 79,03% 1.307.111.500 79,032% 11.429.154.359 79,03% 75,35% Disnaker



Hubungan Industrial

Tersedianya pelayanan

Penyelesaian Mediasi

Pengaduan Perselisihan HI

500 % 2.387.091.590 275 1.827.255.500 100 556.934.200 80,95 - 79,03 245.641.900 79,03 245.641.900 354 2.072.897.400 70,81% 86,84%

Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Terbentuknya Struktur Skala

Upah dan Upah Minimum Kota

(UMK) Tahun 2017

36 Bln 1.430.515.800 54 1.432.043.900 - - - - - - - 54 1.432.043.900 150,00% 100,11%

Fasilitas LKS TripartitTerbentuknya LKS Tripartit

Kota Makassar27

kali

prtmn1.860.027.990 14 1.189.595.604 12 434.177.600 - - 6 183.881.900 6 183.881.900 20 1.373.477.504 74,07% 73,84%

Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan Ketenagakerjaan


Peraturan Ketenagakerjaan500 prshn 1.435.102.205 240 1.345.126.600 500 419.546.300 - 25.000.000 250 184.597.600 250 209.597.600 490 1.554.724.200 98,00% 108,34%

Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) di Perusahaan


Terselenggaranya Sosialisasi

PKWT Di Perusahaan Kota

Makassar

350 prshn 768.707.696 142 397.650.200 250 212.100.800 - 25.000.000 125 81.027.150 125 106.027.150 267 503.677.350 76,29% 65,52%




Kerawanan Hubungan Industrial

pada Perusahaan di Wilayah Kota

Makassar

Jumlah Pemantauan Deteksi

Dini Kerawanan HI Pada

Perusahaan Kota Makassar

440 prshn 1.463.809.553 265 892.562.210 125 138.905.950 - - - - - 265 892.562.210 60,23% 60,98%


2016 (MAY DAY) Tingkat Kota

Makassar

Tercapainya Kampanye Hari

Buruh Sedunia 2016 (MAY DAY)

Tingkat Kota Makassar

70.000 orang 1.665.906.411 30.000 1.089.250.100 15.000 361.049.600 - - 15.000 222.550.000 15.000 222.550.000 45.000 1.311.800.100 64,29% 78,74%




dalam Lingkup Kota

Jumlah Pembinaan dan

Pemeriksaan PP/PKB di

Perusahaan Dalam Lingkup

Kota Makassar

400 prshn 873.764.845 158 381.800.445 80 66.129.600 - - 34 27.175.000 34 27.175.000 192 408.975.445 48,00% 46,81%

Sosialisasi BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi BPJS

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

500 prshn 880.213.260 255 662.496.050 250 214.767.100 - - - - - 255 662.496.050 51,00% 75,27%

Sosialisasi Penanganan Anti



Makassar



Pekerja di Perusahaan

1.000 orang 1.106.513.170 450 904.262.250 500 218.447.500 - - - 48.725.000 - 48.725.000 450 952.987.250 45,00% 86,13%

Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah



Skala Upah

400 orang 717.500.000 - - 345 551.096.650 - - 120.338.750 - 120.338.750 - 120.338.750 0,00% 16,77%

Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK 2 UMK 579.074.980 - - 6 376.844.700 - - 3 143.174.200 3 143.174.200 3 143.174.200 150,00% 24,72%


Pengembangan Sistem


Persentase perusahaan yang

menerapkan standar norma-

norma ketenagakerjaan (dari

4.000 perusahaan)

100% 6.925.000.000 6.613.684.685 - - - - - - 6.613.684.685 Disnaker




Perusahaan

Terlaksananya pendaftaran

wajib lapor ketenagakerjaan 210 prshn 417.336.000 158 351.535.000 - - - - - - - - - - - - 158 351.535.000 75,00% 84,23%


Pemeriksaan terhadap

Perlindungan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja


hak atas jaminan kesehatan

pekerja di perusahaan

160 prshn 235.340.000 120 301.585.000 - - - - - - - - - - - - 120 301.585.000 75,00% 128,15%

Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan


mendapatkan pemeriksaan

Norma Kerja

160 prshn 251.997.000 120 251.775.800 - - - - - - - - - - - - 120 251.775.800 75,00% 99,91%

Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Terlaksananya temu teknis

antara pengusaha dan pekerja80 prshn 84.666.000 60 208.692.300 - - - - - - - - - - - - 60 208.692.300 75,00% 246,49%



Perusahaan

Jumlah terpenuhinya

kewajiban perusahaan terkait

pelaksanaan pemberian THR

140 prshn 234.044.000 105 249.409.800 - - - - - - - - - - - - 105 249.409.800 75,00% 106,57%



Kota Makassar

Jumlah perlindungan hak

norma kerja di perusahaan140 prshn 382.106.000 105 354.293.300 - - - - - - - - - - - - 105 354.293.300 75,00% 92,72%

Pemetaan Kerawanan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

Tersedianya pemetaan

kerawanan ketenagakerjaan140 prshn 228.922.000 105 280.343.000 - - - - - - - - - - - - 105 280.343.000 75,00% 122,46%



Permenakertrans No 19 Tahun

2012

Jumlah pemeriksaan dan

pemantauan perusahaan

terkait pelaksanaan

Permenakertrans Nomor 19

140 prshn 226.445.000 105 245.600.200 - - - - - - - - - - - - 105 245.600.200 75,00% 108,46%


pendataan terhadap Pekerja Anak

di Perusahaan


terhadap pekerja anak di

perusahaan

240 prshn 383.811.000 180 355.359.800 - - - - - - - - - - - - 180 355.359.800 75,00% 92,59%


Pemeriksaan Diskriminasi

terhadap Pekerja Perempuan di

Perusahaan

Memberikan perlindungan

pekerja perempuan di

perusahaan

160 prshn 206.063.000 120 214.476.200 - - - - - - - - - - - - 120 214.476.200 75,00% 104,08%


Rangka Mendukung Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Jumlah pengurangan pekerja

anak120

peker ja

anak903.416.000 90 781.135.700 - - - - - - - - - - - - 90 781.135.700 75,00% 86,46%

Kampanye Bulan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Tingkat Kota Makassar

Terlaksananya kampanye bulan

K3 Nasional200 prshn 418.654.000 150 327.121.000 - - - - - - - - - - - - 150 327.121.000 75,00% 78,14%


Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)


menerapkan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

200 prshn 411.927.000 150 293.372.800 - - - - - - - - - - - - 150 293.372.800 75,00% 71,22%

Peningkatan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pengujian

Lingkungan Kerja

Jumlah pemeriksaan

lingkungan kerja perusahaan 200 prshn 422.937.000 150 320.069.700 - - - - - - - - - - - - 150 320.069.700 75,00% 75,68%

Peningkatan Kapasitas Pengurus

P2K3

Terbentuknya pengurus P2K3

di perusahaan400 orang 273.327.000 300 272.631.825 - - - - - - - - - - - - 300 272.631.825 75,00% 99,75%

Bimbingan Teknis K3 bagi Kader

K3 di Tempat Kerja

Terbentuknya tenaga teknis K3

di Tempat Kerja150 orang 148.587.000 113 328.118.900 - - - - - - - - - - - - 113 328.118.900 75,00% 220,83%

Pengawasan dan Pengujian Objek

K3

Terlaksananya pengujian

peralatan K3 di perusahaan200 prshn 425.787.000 150 302.531.700 - - - - - - - - - - - - 150 302.531.700 75,00% 71,05%


Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerja Terburuk untuk Anak


pengawasan pekerja terburuk

anak

160 prshn 122.752.000 120 178.422.600 - - - - - - - - - - - - 120 178.422.600 75,00% 145,35%





penyakit berbahaya akibat

kerja di perusahaan

200 prshn 217.887.000 150 244.768.000 - - - - - - - - - - - - 150 244.768.000 75,00% 112,34%

Peningkatan Kapasitas Kader

Norma Kerja di Tempat Kerja

Meningkatnya kapasitas kader

norma kerja200 prshn 271.462.000 150 250.280.825 - - - - - - - - - - - - 150 250.280.825 75,00% 92,20%


Pemeriksaan Penerapan Norma

Kerja Perempuan dan Anak dalam

Pencegahan Eksploitasi (Traficking)


dan pengawasan dalam

pencegahan eksploitasi pekerja

perempuan dan anak

200 prshn 328.767.000 150 253.534.355 - - - - - - - - - - - - 150 253.534.355 75,00% 77,12%


Pemeriksaan Penerapan

Pelaksanaan Peraturan dan

Perundang-Undangan K3 di

Tempat Kerja

Terlaksananya pengawasan dan

pemeriksaan pelaksanaan

peraturan dan perundang-

undangan K3

200 prshn 328.767.000 150 248.626.880 - - - - - - - - - - - - 150 248.626.880 75,00% 75,62%

Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja



ASEAN

13.300 org 8.060.608.180 - - 6.300 5.950.000.000 417 - 2.998 3.005.884.700 - - - - 3.415 3.005.884.700 3.415 3.005.884.700 25,68% 37,29% Disnaker





Produktif



masyarakat

400 orang 1.461.298.625 - - 180 929.761.700 - - 180 856.886.700 - - - - 180 856.886.700 180 856.886.700 45,00%


Kewirausahaan


berbasis masyarakat240 orang 1.114.668.281 - - 180 933.345.400 - - 180 861.345.400 - - - - 180 861.345.400 180 861.345.400 75,00%



Kurang Mampu



pelatihan

280 orang 1.114.668.281 - - 180 929.265.000 - - 180 851.264.600 - - - - 180 851.264.600 180 851.264.600 64,29%

Pemberian fasilitas dan mendorong

pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 360 orang 1.353.227.760 - - 180 973.742.700 - - - - - - - - - - - - 0,00%



jumlah peserta pelatihan bagi

pengelola LPK Swasta200 orang 873.636.918 - - 300 272.320.800 - - 300 272.320.500 - - - - 300 272.320.500 300 272.320.500 150,00%

Pembinaan Penatausahaan dan



evaluasi kinerja LPK160 LPK 432.946.675 - - 12 196.607.000 - - 6 77.986.500 - - - - 6 77.986.500 6 77.986.500 3,75%

Identifikasi Kebutuhan pelatihan di

Perusahaan

Jumlah Identifikasi Kebutuhan

pelatihan3.000 prshn 205.000.000 - - 2.000 228.938.000 - - 1.000 86.081.000 - - - - 1.000 86.081.000 1.000 86.081.000 33,33%







300 orang 232.144.542 - - 300 273.558.800 - - - - - - - - - - - - 0,00%

Pelatihan Keterampilan Kerja

Berbasis Pengguna


diberikan pelatihan400 orang 1.053.853.750 - - 180 939.467.800 - - - - - - - - - - - - 0,00%

Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan


teknis kurikulum pelatihan200 orang 219.163.348 - - 300 272.992.800 - - - - - - - - - - - - 0,00%

Jumlah lowongan kerja yang

disebarluaskan26.000 loker - - 12.000 5.320.796.600 2.851 - 3.461 1.129.183.940 - - - - 6.312 1.129.183.940 6.312 1.129.183.940 24,28%



ASEAN

13.300 orang 6.300 - 1.684 1.684 1.684 12,66%

Informasi Pasar Kerja Online

(IPKOL)

Jumlah informasi pasar kerja

dan bursa kerja secara online26.000 loker 717.500.000 - - 12.000 299.137.400 - - 6.312 111.354.000 6.312 111.354.000 6.312 111.354.000 24,28%




Pasar Kerja di Perusahaan yang

terbentuk

40 unit 245.649.450 - - 20 270.384.000 - - 10 104.689.700 10 104.689.700 10 104.689.700 25,00%

Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja


Peningkatan Produktifitas Kerja240 org 938.900.000 - - 120 202.501.000 - - - - - - 0,00%

Identifikasi Kebutuhan

Pemagangan


teridentifikasi2.000 prshn 400.109.980 - - 1.000 166.471.800 - - 511 67.758.400 511 67.758.400 511 67.758.400 25,55%

Pelatihan Pemagangan Dalam



diberikan pemagangan200 org 717.500.000 - - 60 360.000.000 - - - - - - 0,00%

Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di

Perusahaan


Pelatihan 5 S400 org 580.104.900 - - 200 386.524.550 - - - - - - 0,00%

Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha200 org 205.000.000 - - 225 311.528.500 - - - - - - 0,00%

Pelatihan motivasi




motivasi berprestasi amt200 org 235.032.500 - - 50 310.371.300 - - - - - - 0,00%

Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus

Kendali Mutu200 org 299.607.500 - - 50 286.347.600 - - - - - - 0,00%

Pelatihan pengembangan

supervisior


Supervisior200 org 221.348.750 - - 50 310.177.250 - - - - - - 0,00%

Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi400 org 1.037.595.881 - - 300 920.000.000 - - - - - - 0,00%

Pembentukan Unit Pelayanan

Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 30 org 356.085.000 - - 15 113.000.000 - - - 28.249.700 - 28.249.700 - 28.249.700 0,00%

Pelatihan kader produktIvitas


Jumlah peserta pelatihan kader

produktIvitas tenaga kerja di

perusahaan

300 org 676.486.589 - - 40 964.000.000 - - 30 664.999.900 30 664.999.900 30 664.999.900 10,00%

Identifikasi Kebutuhan Lapangan

Kerja


teridentifikasi2.000 org 400.109.980 - - 1.000 263.353.200 - - 500 99.975.590 500 99.975.590 500 99.975.590 25,00%

Inventarisasi Pengukuran

Produktifitas Kerja




200 org 563.750.000 - - 100 157.000.000 - - 37 52.156.650 37 52.156.650 37 52.156.650 18,50%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 4.735 1.142.915.436 88,77% 82,41%

Predikat Kinerja

Disnaker




7.594.780.530

Disusun Dievalusi

Makassar, Desember 2017 Makassar, Tanggal Desember 2017

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KEPALA BAPPEDA

KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN dr. A. HADIJAH IRIANI, Sp.THT, M.Si

Nip. 19690322 199303 1 005




52

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

berdasarkan indikator kinerja sasaran yang berada dalam dokumen

Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019.

Pada Tahun 2017 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan

sebagaimana tercantum pada tabel 2.5.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase Penempatan Pencari Kerja

Indikator kinerja pencari kerja yang ditempatkan dimaksudkan

untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelayanan kepada

pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja

dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuan. Indikator ini didasarkan pada perbandingan antara

pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan pencari kerja

terdaftar.

Pada Tahun 2017 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan 45% pencari

kerja yang ditempatkan. Dari target yang ditetapkan, capaian Dinas

Ketenagakerjaan pada tahun 2017 sebesar 55,10% atau dengan

tingkat capaian sebesar 122,45%. Dimana dari 45.703 pencari kerja

yang berhasil ditempatkan sebanyak 25.184 orang.

Sedangkan capaian Renstra dimana pada tahun 2019 ditargetkan

70% penempatan pencari kerja terealisasi sebesar 55,10% atau

dengan capaian sebesar 79%.

2. Persentase Peningkatan Kelompok Usaha Mandiri

Target untuk indikator ini sebesar 30% dengan peningkatan jumlah

Kelompok Usaha Mandiri yang diharapkan sebanyak 6 kelompok

dari 20 kelompok yang diharapkan selama 5 tahun. Realisasi pada

tahun 2015 adalah sebesar 10% dengan pembentukan jumlah

Kelompok Usaha Mandiri sebanyak2(dua) kelompok.Pada tahun


53

2016 mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) kelompok sehingga

sampai dengan tahun 2016 binaan Kelompok Usaha Mandiri

sebanyak 4 (empat) kelompok. Sehingga dari target sebesar 30%

peningkatan kelompok usaha mandiri terealisasi sebesar 30% atau

rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 100%.

3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi

Pada tahun 2017 tingkat capaian kinerja sebesar 102,51% realisasi

sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 65% dengan realisasi

sebesar 66,63%. Secara kuantitatif sebanyak 1.190 orang atau

66,63% dari total pendaftar sebanyak 1.786 orang telah

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi melalui program

pelatihan kompetensidan peningkatan produktifitas

4. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta

secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan

bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi

dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Target untuk indikator ini sebesar 65% dengan tingkat realisasi

kinerja sebesar 65,37% dengan tingkat capaian sebesar 100,56%

(sangat tinggi). Dimana 570 orang yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi dari 872 orang tenaga kerja yang mendaftar

pelatihan.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi para

penganggur khususnya yang berpendidikan cukup tinggi (minimal

SLTA) untuk dapat membuka kesempatan kerja bagi dirinya sendiri

dan nantinya juga diharapkan bagi orang lain disekitarnya. Bentuk

yang diharapkan adalah dibukanya usaha bersama milik kelompok

yang akan menjadi tempat kerja bagi kelompok yang bersangkutan.

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta

secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan


54

bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi

dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

5. Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (HI)

Capaian untuk indikator ini merupakan persentase perubahan

yang menunjukkan perbedaan antara jumlah kasus perselisihan

tahun lalu dengan jumlah kasus perselisihan tahun

sekarang.Dimana pada tahun 2017 jumlah kasus perselisihan

hubungan industrial yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar adalah 135 kasus, dimana mengalami penurunan

sebesar 7,53% dari jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 146

kasus.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa Dinas Ketenagakerjaan

Kota Makassar telah berhasil menyelesaikan 131 kasus dari 135

kasus yang dilaporkan. Sehingga terdapat 4 kasus yang masih

dalam proses mediasi, ini di sebabkan karena pengaduan kasus

tersebut dilaporkan/disampaikan menjelang berakhirnya tahun

anggaran 2017.

6. Jumlah Peraturan Perusahaan yang dilaporkan

Pada tahun 2017 jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang

dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah 127

PP dengan persentase capaian sebesar 127% dari target 100 PP.

Peraturan Perusahaan yang dilaporkan adalah peraturan yang

dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat

kerja dan tata tertib perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

tentangTata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan

Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersamabahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan

Perusahaan (PP). Dimana Peraturan Perusahaan sekurang-

kurangnya memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;


55

c. syarat kerja;

d. tata tertib perusahaan;

e. jangka waktu berlakunya PP; dan

f. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan.

7. Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK)

Rata-rata capaian sasaran di atas sebesar 87,10% atau kategori

tinggi. Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2018

sebesar8,71% dari target sebesar 10% atau dengan persentase

capaian sebesar 87,10%,dimana Upah Minimum Kota (UMK)

Makassar untuk tahun 2017 ditetapkan sebesar 2.504.500,-

mengalami peningkatan 8,71% untuk tahun 2018 sebesar Rp.

2.722.642,-.

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam

Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum,

Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang Perubahan

Beberapa Pasal dalam Permenaketrans No 01 tahun 1999.

Penetapan Upah Minimum Kota Makassar dilakukan dimana

Walikota Makassar menetapkan besaran Upah Minimum Kota

(UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kota

Makassar dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja,

indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar

kerja dsbnya

8. % Kepesertaan Jamsostek Aktif

Pada tahun 2017, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebesar

50% pekerja/buruh yang ada di Makassar menjadi peserta program

Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan. Dari target 50% direalisasikan

sebesar 60,29% pekerja/buruh yang ada di Makassar merupakan

peserta dari program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dimana

persentase capaiannya sebesar 120,58%. Dari 206.725 tenaga kerja

yang terdaftar di wilayah Kota Makassar sebanyak 124.632 tenaga

kerja merupakan peserta program Jamsostek/BPJS

Ketenagakerjaan.


56

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi hak

tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan

pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang

atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami

oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,

hari tua, meninggal dunia dan menganggur.

Lampiran 3

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

I

1 % Penempatan Pencari Kerja 40% 70% 70% 35% 40% 45% 45% 50% 43% 69% 55% 79% 50% 70% Tercapai

2% Peningkatan Tenaga Kerja

yang Mandiri - 50% - 10% 20% 30% 40% 50% 11% 10% 30% 82% 10% 10% Tercapai

3Jumlah Lowongan Kerja

yang Disebarluaskan -

26.000

loker - - - - 12.000 14.000 - - - - 10.000 12.000

Belum

Tercapai

II

1

% tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

60% 75% - 55% 60% 65% 70% 75% 56% 60% 67% 89% 65% 70% Tercapai

2

% tenaga kerja yang


kewirausahaan

60% 75% - 55% 60% 65% 70% 75% 55% 60% 65% 87% 65% 70% Tercapai

3

Persentase tenaga kerja yang

terampil dan berkompetensi

dasar (lulus ujian)

- 90% - 0% 0% 0% 80% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 80%Belum

Tercapai

4

Persentase Tenaga kerja

produktif yang tersertifikasi

level ASEAN

- 10% - 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5%Belum

Tercapai

III

1

% Perselisihan Hubungan

Industrial yg Diselesaikan

dgn Perjanjian Bersama

50% 95% 40% 50% 70% 90% 95% 57% 85% 0% 90% 90% Tercapai

2

% Penurunan Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial (HI)

- 50% 10% 10% 10% 10% 10% 7% 8% 8% 43% 10% 10%Belum

Tercapai

3Jumlah Peraturan

Perusahaan yang dilaporkan - 570 50 70 100 150 200 47 67 127 42% 100 150

Belum

Tercapai

Target Renstra SKPD ProyeksiCatatan

Analisis

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

NoSasaran / Indikator

Sasaran

SPM

(2016)IKK

Realisasi Capaian IKU

(2019)

Tahun 2017

Rata

Rata

Capaian

Renstra

Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha

Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha



Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

Target Renstra SKPD ProyeksiCatatan

AnalisisNo

Sasaran / Indikator

Sasaran

SPM

(2016)IKK

Realisasi Capaian IKU

(2019)

Rata

Rata

Capaian

Renstra

IV

1

% pekerja/buruh yang

menjadi peserta Program

Jamsostek Aktif

50% 80% 40% 50% 60% 75% 80% 52% 66% 60% 75% 70% 75%Belum

Tercapai

2% Peningkatan Upah

Minimum Kota (UMK)50% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 8% 9% 57% 10% 10% Tercapai

V

1% Pengujian Peralatan di

Perusahaan50% 50% 30% 35% 40% 45% 50% 30% 33% 0% 66% 0% 0% Tercapai

2% Penurunan jumlah

kecelakaan kerja50% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 9% 0% 28% 0% 0%

Belum

Tercapai

3

% Jumlah perusahaan yang

menerapkan standar

kesehatan dan keselamatan

kerja bagi tenaga kerja/

karyawannya

80% 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 0% 81% 0% 0% Tercapai

VI

1 % Pemeriksaan Perusahaan 45% 50% 40% 45% 50% 55% 60% 40% 48% 0% 95% 0% 0% Tercapai

Terwujudnya Lingkungan Kerja yang aman, sehat dan nyaman

Terwujudnya Perlindungan Hak Dasar Pekerja

Meningkatnya kesejahteraan pekerja




59

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penduduk sebagai potensi dan sumberdaya memiliki peran

penting dalam pelaksanaan pembangunan, baik sebagai subyek

maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagaimana sumberdaya

pembangunan lainnya potensi jumlah penduduk jika tidak

tertangani dengan baik justru bisa menjadi factor penghambat laju

pembangunan.

Sebagai subyek pembangunan tentunya terkait dengan

peran aktif penduduk (masyarakat) selaku stakeholder

pembangunan. Sedangkan sebagai obyek adalah kaitannya selaku

penerima manfaat dari pelaksanaan pembangunan dan hasil-

hasilnya yang diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dengan komposisi umur, jenis kelamin, tingkat

pendidikan dan sector pekerjaan merupakan beberapa indicator

untuk menentukan kebutuhan penduduk sebagai subyek maupun

sebagai obyek pembangunan, disamping itu juga dapat dijadikan

indicator menentukukan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai

salah satu factor produksi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil pemutahiran data ketengakerjaan tahun

2016, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar tercatat sebanyak 10.623 orang. Dilihat dari kualifikasi

pendidikan pencari kerja yang pendidikan sarjana/pasca sarjana

mendominasi dengan angka 5.501 orang (51,78%) sedangkan

pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan SD s/d Diploma adalah

5.122 orang (48,22%).

Kecenderungan meningkat angkatan kerja yang

berpendidikan tinggi dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan

pembangunan dibidang pendidikan, namun disisi lain bila angkatan

kerja ini tidak terserap dalam pasar kerja justru akan menambah

jumlah angka pengangguran intelek. Dan sesuai data penempatan

tenaga kerja daya serap pasar kerja untuk kualifikasi pendidikan

tinggi mampu menyerap sekitar 51,43% per tahun.


60

Permasalahan lain yang terjadi selama ini adalah bahwa

angkatan kerja dengan dasar pendidikan rendah pada umumnya

juga memiliki skill atau ketrampilan yang rendah pula sehingga

membawa dampak dalam kehidupan sosial ekonomi mereka antara

lain :

a) Tingkat ketergantungan untuk menjadi pegawai atau karyawan

orang lain sangat tinggi sehingga tidak mampu menciptakan

lapangan kerja sendiri.

b) Tingkat mobilitas rendah karena pada umumnya mereka tidak

memiliki keberanian untuk mencari pekerjaan lain.

c) Kurang berinisiatif, takut resiko, sukar mandiri, wawasan sempit

dan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada.

d) Produktifitas rendah, baik dilihat dari segi efektifitas jam kerja

maupun hasil kerja dan pendapatan sehingga penghasilan yang

diperoleh tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dan status

sosialnya.

e) Mereka pada umumnya hanya mengendalikan kekuatan fisik dari

pada daya fikir dan kemampuan intelektual sehingga hanya

mampu ditugaskan pada pekerjaan manual dengan sistem kerja

dan peralatan sederhana.

Dilihat dari segi hubungan industrial, para pekerja dengan

latar belakang pendidikan rendah juga akan mudah diekspoitasi oleh

pihak perusahaan dengan tidak menjamin hak-hak normative

mereka sehingga sering terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan

industrial antara pekerja dan pengusaha terutama kaitannya dengan

upah kerja yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar upah

minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kasus-kasus hubungan

industrial yang terjadi diperusahaan apabila tidak diselesaikan, baik

secara bipartite atau tripartite akan menimbulkan persoalan akibat

dan tidak harmonisnya hubungan antara pekerja dan pengusaha

karena pada akhirnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)

yang tentunya akan berdampak langsung pada bertambahnya angka

pengangguran.


61

Sebagai ilustrasi data kasus-kasus perselisihan hubungan

industrial dan pemutusan hubungan kerja yang ditanda tangani

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar selama Tahun 2015 sebanyak

165 kasus PHK/PHI yang telah diselesaikan, baik secara bipartite

maupun tripartite dan angka ini diprediksi ada kecenderungan

meningkat setiap tahun seiring dengan kondisi dan situasi

perekonomian masyarakat terutama kaitannya dengan terjadinya

krisis ekonomi global akhir-akhir ini.

Dari penjelasan di atas maka isu-isu strategis diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran

2. Rendahnya angkatan kerja

3. Rendahnya mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia

4. Sarana Hubungan Industrial belum sepenuhnya diterapkan

5. Masih besarnya tingkat perselisihan antara pekerja dan

pengusaha.

6. Rendahnya perlindungan dan penegakan hukum

ketenagakerjaan.

7. Masih tingginya pelanggaran hak para pekerja.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi

isu-isu strategis tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi yang

diemban oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka ada

beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan prioritas pada tahun 2018, yaitu :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dilaksanakan untuk

mengantisipasi isu “Tingginya Angka Pengangguran dan

Rendahnya Angkatan Kerja”.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja,

dilaksanakan untuk mengantisipasi isu “Rendahnya mutu dan

kompetensi Sumber Daya Manusia”.


Ketenagakerjaan, dilaksanakan untuk mengantisipasi isu “Sarana

Hubungan Industrial belum sepenuhnya diterapkan” dan isu


62

“Masih besarnya tingkat perselisihan antara pekerja dan

pengusaha”

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan

kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah

dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota

Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD

se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal RKPD. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan

untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah

terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan

untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2019 tidak ada

perbedaan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan

tahun 2018 sesuai tabel 2.6.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara

rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat

dalam rancangan RENJA SKPD.

Lembar..….dari….…

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

IProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kota

Makassar

Indeks Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran 100 % 2.394.851.204

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kota

Makassar


Perkantoran 100 % 2.394.851.204

1 Penyediaan jasa surat menyuratKota

MakassarJumlah jasa biaya surat menyurat 12 bln 26.460.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kota

MakassarJumlah jasa biaya surat menyurat 12 bln 26.460.000

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kota

Makassar

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik 12 bln 260.820.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kota

Makassar

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik 12 bln 260.820.000

3Penyediaan Jasa Peralatan dan


Kota

Makassar

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor - Jns -

Penyediaan Jasa Peralatan dan


Kota

Makassar


perlengkapan kantor - Jns -

4 Penyediaan jasa kebersihan kantorKota

MakassarJumlah tenaga kebersihan kantor 12 bln 29.400.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota

MakassarJumlah tenaga kebersihan kantor 12 bln 29.400.000

5Penyediaan jasa tenaga administrasi

/teknis lainnya

Kota

MakassarJumlah jasa tenaga pegawai honorer 38 org 277.200.000

Penyediaan jasa tenaga administrasi

/teknis lainnya

Kota

MakassarJumlah jasa tenaga pegawai honorer 38 org 277.200.000

6 Penyediaan Bahan bacaanKota

MakassarJumlah bahan bacaan 12 bln 18.811.800 Penyediaan Bahan bacaan

Kota

MakassarJumlah bahan bacaan 12 bln 18.811.800

7Penyediaan Jasa Pengamanan internal

kantor

Kota

Makassar

Jumlah tenaga pengamanan gedung

kantor 12 bln 50.400.000

Penyediaan Jasa Pengamanan internal

kantor

Kota

Makassar

Jumlah tenaga pengamanan gedung

kantor 12 bln 50.400.000

8 Pengelolaan Administrasi PerkantoranKota

Makassar

Jumlah kegiatan pengelolaan

administrasi perkantoran 12 bln 203.383.425 Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Kota

Makassar


administrasi perkantoran 12 bln 203.383.425

9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Kota

Makassar

Jumlah rapat koordinasi & konsultasi

keluar daerah 18 kali 807.870.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Kota

Makassar

Jumlah rapat koordinasi & konsultasi

keluar daerah 18 kali 807.870.000

10Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Kota

Makassar

Jumlah jasa publikasi dan

dokumentasi - bln -

Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi

Kota

Makassar


dokumentasi - bln -

11

Pembinaan dan Penilaian Standar ISO

9001:2008 terhadap Pelayanan Adm.

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah Penilaian Pelayanan Adm.

Ketenagakerjaan 3 bln 148.566.075

Pembinaan dan Penilaian Standar ISO

9001:2008 terhadap Pelayanan Adm.

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah Penilaian Pelayanan Adm.


12 Sosialisasi kinerja pelayanan publikKota

Makassar

Jumlah publikasi kinerja dan

pelayanan publik 12 bln 502.530.000 Sosialisasi kinerja pelayanan publik

Kota

Makassar


pelayanan publik 12 bln 502.530.000

13Penyediaan Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah kegiatan Jasa Jaminan Sosial


Penyediaan Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah kegiatan Jasa Jaminan Sosial


14

Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan


Kota

Makassar

Jumlah penyusunan IKM pelayanan

ketenagakerjaan 1 dok 61.667.288


Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan


Kota

Makassar

Jumlah penyusunan IKM pelayanan


IIProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kota

Makassar

Cakupan Ketersediaan sarana dan

Prasana Aparatur 100 % 794.890.075

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kota

Makassar

Cakupan Ketersediaan sarana dan

Prasana Aparatur 100 % 794.890.075

1 Pengadaan Alat KantorKota

MakassarJumlah pengadaan alat kantor 2 paket 35.595.000 Pengadaan Alat Kantor

Kota

MakassarJumlah pengadaan alat kantor 2 paket 35.595.000

2 Pengadaan KomputerKota

MakassarJumlah pengadaan komputer 10 unit 50.000.000 Pengadaan Komputer

Kota

MakassarJumlah pengadaan komputer 10 unit 50.000.000

3 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaKota

Makassar

Jumlah pengadaan meja dan kursi

kerja 1 paket 43.050.000 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja

Kota

Makassar

Jumlah pengadaan meja dan kursi

kerja 1 paket 43.050.000

4 Pengadaan Alat StudioKota

MakassarJumlah pengadaan alat studio 1 paket 20.000.000 Pengadaan Alat Studio

Kota

MakassarJumlah pengadaan alat studio 1 paket 20.000.000

5 Pengadaan Alat KomunikasiKota

MakassarJumlah pengadaan alat komunikasi - bh - Pengadaan Alat Komunikasi

Kota

MakassarJumlah pengadaan alat komunikasi - bh -

6Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil

jabatan

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan mobil jabatan

secara rutin/berkala 1 unit 47.491.500

Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil

jabatan

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan mobil jabatan

secara rutin/berkala 1 unit 47.491.500

7Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat

Angkutan Darat Bermotor

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan alat angkutan

darat secara rutin/berkala 12 unit 175.869.225

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat

Angkutan Darat Bermotor

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan alat angkutan

darat secara rutin/berkala 12 unit 175.869.225

8Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Rumah Tangga

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan alat rumah

tangga secara rutin/berkala 24 unit 15.120.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Rumah Tangga

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan alat rumah

tangga secara rutin/berkala 24 unit 15.120.000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala KomputerKota

Makassar

Jumlah pemeliharaan komputer secara

rutin/berkala 10 unit 121.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan komputer secara

rutin/berkala 10 unit 121.800.000

5 10

Target capaian

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingTarget capaian

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kota Makassar

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja




(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125 10

Target capaian


Catatan

PentingTarget capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Rancangan Awal RKPD


10Pemeliharaan rutin/berkala jaringan

listrik

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik

secara rutin/berkala - Ls -

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan

listrik

Kota

Makassar

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik

secara rutin/berkala - Ls -

11Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Kota

Makassar

Jumlah rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 1 paket 105.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Kota

Makassar

Jumlah rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 1 paket 105.000.000

12Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi

Kota

MakassarJumlah jasa perizinan dan sertifikasi 13 unit 8.820.000

Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi

Kota

MakassarJumlah jasa perizinan dan sertifikasi 13 unit 8.820.000

13Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kota

Makassar

Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/peneragan bangunan 2 smstr 9.394.350


listrik/penerangan bangunan kantor

Kota

Makassar

Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/peneragan bangunan 2 smstr 9.394.350

14Pengadaan aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM)

Kota

MakassarJumlah pengadaan aplikasi SIM 3 paket 162.750.000

Pengadaan aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM)

Kota

MakassarJumlah pengadaan aplikasi SIM 3 paket 162.750.000

IIIProgram Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kota

Makassar

Persentase Ketersediaan Pakaian

Dinas Pegawai 100 % 65.625.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kota

Makassar

Persentase Ketersediaan Pakaian

Dinas Pegawai 100 % 65.625.000

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kota

Makassar

Jumlah pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya 125 psg 65.625.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kota

Makassar

Jumlah pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya 125 psg 65.625.000

IVProgram Peningkatan Kapasitas


Kota

Makassar

Cakupan aparatur yang mendapatkan

pelatihan kompetensi dibidangnya 100 % 208.288.500

Program Peningkatan Kapasitas


Kota

Makassar

Cakupan aparatur yang mendapatkan

pelatihan kompetensi dibidangnya 100 % 208.288.500

1Bimbingan teknis implementasi


Kota

Makassar

Jumlah peserta bimbingan teknis

implementaasi peraturan 10 org 119.700.000

Bimbingan teknis implementasi


Kota

Makassar


implementaasi peraturan 10 org 119.700.000

2Penilaian dan penetapan angka kredit

jabatan fungsional

Kota

Makassar

Jumlah penilaian & penetapan angka

kredit jabatan fungsional 10 org 41.338.500

Penilaian dan penetapan angka kredit

jabatan fungsional

Kota

Makassar

Jumlah penilaian & penetapan angka

kredit jabatan fungsional 10 org 41.338.500

3 Penatausahaan KepegawaianKota

Makassar

Jumlah kegiatan penatausahaan

kepegawaian 2 keg 47.250.000 Penatausahaan Kepegawaian

Kota

Makassar

Jumlah kegiatan penatausahaan

kepegawaian 2 keg 47.250.000

V

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan


Kota

Makassar

Persentase Capaian Kinerja yang

termuat dalam Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100 % 737.498.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan


Kota

Makassar

Persentase Capaian Kinerja yang

termuat dalam Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100 % 737.498.000

1 Penyusunan RKA-SKPDKota

MakassarJumlah penyusunan RKA-SKPD 2 dok 31.500.000 Penyusunan RKA-SKPD

Kota

MakassarJumlah penyusunan RKA-SKPD 2 dok 31.500.000

2 Penyusunan DPA SKPDKota

MakassarJumlah penyusunan DPA-SKPD 2 dok 15.750.000 Penyusunan DPA SKPD

Kota

MakassarJumlah penyusunan DPA-SKPD 2 dok 15.750.000

3 Penyusunan Rencana Kerja - SKPDKota

Makassar

Jumlah penyusunan rencana kerja

SKPD 1 dok 52.500.000 Penyusunan Rencana Kerja - SKPD

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan rencana kerja

SKPD 1 dok 52.500.000

4 Penyusunan LAKIPKota

MakassarJumlah penyusunan LAKIP 1 dok 47.250.000 Penyusunan LAKIP

Kota

MakassarJumlah penyusunan LAKIP 1 dok 47.250.000

5 Penyusunan TAPKINKota

Makassar

Jumlah penyusunan perjanjian kerja

SKPD 1 dok 15.750.000 Penyusunan TAPKIN

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan perjanjian kerja

SKPD 1 dok 15.750.000

6 Penyusunan RENSTRA-SKPDKota

Makassar

Jumlah penyusunan rencana strategis

SKPD 1 dok 50.000.000 Penyusunan RENSTRA-SKPD

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan rencana strategis

SKPD 1 dok 50.000.000

7


Semesteran dan laporan keuangan

akhir tahun & perhitungan

penyusutan asset

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan laporan keuangan

dan perhitungan penyusutan aset 2 keg 26.250.000


Semesteran dan laporan keuangan

akhir tahun & perhitungan

penyusutan asset

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan laporan keuangan

dan perhitungan penyusutan aset 2 keg 26.250.000

8 Pengelolaan Keuangan SKPDKota

MakassarJumlah pengelolaan Keuangan SKPD 12 bln 244.020.000 Pengelolaan Keuangan SKPD

Kota

MakassarJumlah pengelolaan Keuangan SKPD 12 bln 244.020.000

9Peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Administrasi

Kota

Makassar

Jumlah pelayanan administrasi dan

konsultasi 4 triwln 122.220.000

Peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Administrasi

Kota

Makassar

Jumlah pelayanan administrasi dan

konsultasi 4 triwln 122.220.000

10Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar



Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar



11Monitoring dan Evaluasi Program dan

Kegiatan

Kota

Makassar

jumlah pelaksanaan monitoring dan

evaluasi 4 triwln 94.946.250

Monitoring dan Evaluasi Program dan

Kegiatan

Kota

Makassar

jumlah pelaksanaan monitoring dan

evaluasi 4 triwln 94.946.250

VIProgram Peningkatan Kesempatan

Kerja

Kota

Makassar


ditempatkan 26.900

penca

ker 4.136.582.193

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Kota

Makassar


ditempatkan 26.900

penca

ker 4.136.582.193

1Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Kota

Makassar

Jumlah monitoring dan evaluasi

penempatan tenaga kerja 4 exp 98.818.125

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Kota

Makassar


penempatan tenaga kerja 4 exp 98.818.125

2


Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)

ISO 9001-2008

Kota

Makassar

Jumlah pelayanan administrasi pencari

kerja 18.000

pencak

er 231.382.725


Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)

ISO 9001-2008

Kota

Makassar

Jumlah pelayanan administrasi pencari

kerja 18.000

penca

ker 231.382.725

3 Bursa Kerja/Job FairKota

MakassarJumlah tersedianya lowongan kerja 2.500

lowong

an 475.299.300 Bursa Kerja/Job Fair

Kota

MakassarJumlah tersedianya lowongan kerja 2.500

lowong

an 475.299.300

4 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Kota

Makassar

Jumlah informasi pasar kerja dan

bursa kerja secara online

lowong

an - Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)

Kota

Makassar


bursa kerja secara online -

lowong

an -

5 Padat Karya Infrastruktur Kota

Makassar

Jumlah Tenaga Kerja dlm bentuk

kelompok kerja sementara 100 orang 1.025.136.000 Padat Karya Infrastruktur

Kota

Makassar

Jumlah Tenaga Kerja dlm bentuk

kelompok kerja sementara 100 orang 1.025.136.000




(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125 10

Target capaian


Catatan


Rancangan Awal RKPD


6Pencarian Lowongan Kerja Dalam dan

Luar Negeri

Kota

Makassar

Jumlah informasi lowongan kerja

dalam & luar negeri 1.200

lowong

an 263.550.000

Pencarian Lowongan Kerja Dalam dan

Luar Negeri

Kota

Makassar

Jumlah informasi lowongan kerja

dalam & luar negeri 1.200

lowong

an 263.550.000

7Padat Karya Produktif Teknologi Tepat

Guna

Kota

Makassar

Jumlah terserapnya kelompok kerja

produktif 60 orang 503.464.343

Padat Karya Produktif Teknologi Tepat

Guna

Kota

Makassar

Jumlah terserapnya kelompok kerja

produktif 60 orang 503.464.343

8Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja

Kota Makassar 2015-2019

Kota

MakassarJumlah peserta sosialisasi - orang -

Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja

Kota Makassar 2015-2019

Kota


9 Penyuluhan Bimbingan Jabatan/KarirKota

MakassarJumlah peserta penyuluhan 100 0rang 94.500.000 Penyuluhan Bimbingan Jabatan/Karir

Kota

MakassarJumlah peserta penyuluhan 100 0rang 94.500.000

10 Pembinaan Kelompok Usaha MandiriKota

MakassarJumlah kelompok usaha mandiri 40 0rang 233.681.700 Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri

Kota

MakassarJumlah kelompok usaha mandiri 40 0rang 233.681.700

11Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia dan Tenaga Kerja Asing

Kota

Makassar

Jumlah termonitornya penempatan

tenaga kerja TKI dan TKA 500 orang 126.000.000

Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia dan Tenaga Kerja Asing

Kota

Makassar

Jumlah termonitornya penempatan

tenaga kerja TKI dan TKA 500 orang 126.000.000

12Pemutahiran Data Base

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan dokumen data

base ketenagakerjaan 1 buku 63.000.000

Pemutahiran Data Base

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan dokumen data

base ketenagakerjaan 1 buku 63.000.000

13Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) Formal dan Informal

Kota


Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) Formal dan Informal

Kota


14



Tenaga Kerja

Kota

MakassarJumlah pembinaan BKK dan LPTKS 20

lembag

a 141.750.000



Tenaga Kerja

Kota

MakassarJumlah pembinaan BKK dan LPTKS 20

lemba

ga 141.750.000

15Sosialisasi Peraturan Perundangan

Kebinapentaan di Kota Makassar

Kota


Sosialisasi Peraturan Perundangan

Kebinapentaan di Kota Makassar

Kota


16Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja

Mikro di Perusahaan

Kota

MakassarJumlah peserta sosialisasi 100 orang 84.000.000

Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja

Mikro di Perusahaan

Kota

MakassarJumlah peserta sosialisasi 100 orang 84.000.000

17

Revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor 9

Tahun 2004 dan Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA)

Kota

Makassar

Jumlah penyusunan Ranperda

Perpanjangan IMTA -

Ran

perda -

Revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor 9

Tahun 2004 dan Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA)

Kota

Makassar


Perpanjangan IMTA -

Ran

perda -

18Sosialisasi Perda tentang Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Kota

Makassar

Jumlah peserta sosialisasi Perda

tentang IMTA 250 orang 210.000.000

Sosialisasi Perda tentang Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Kota

Makassar


tentang IMTA 250 orang 210.000.000

19Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI)

Kota

Makassar


diberikan pembinaan 150 org 210.000.000

Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI)

Kota

Makassar


diberikan pembinaan 150 org 210.000.000

20Pembinaan Lembaga Penempatan


Kota

Makassar


pembinaan 20 LPTKS 126.000.000

Pembinaan Lembaga Penempatan


Kota

Makassar


pembinaan 20 LPTKS 126.000.000

21



Kebinapentaan

Kota

Makassar

Jumlah Peraturan Walikota bidang

kebinapentaan yang disusun 1 perwali 250.000.000



Kebinapentaan

Kota

Makassar

Jumlah Peraturan Walikota bidang

kebinapentaan yang disusun 1

perwal

i 250.000.000

VIIProgram Peningkatan Kualitas &

Produktifitas Tenaga Kerja

Kota

Makassar


berkompetensi spesifik level ASEAN - org -

Program Peningkatan Kualitas &

Produktifitas Tenaga Kerja

Kota

Makassar


berkompetensi spesifik level ASEAN - org -

1



Produktif

Kota

Makassar

Jumlah pencari kerja yang mengikuti

pelatihan berbasis masyarakat - orang -



Produktif

Kota

Makassar


pelatihan berbasis masyarakat - orang -

2Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar

Jumlah peserta pelatihan peningkatan

produktifitas kerja - orang -

Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar

Jumlah peserta pelatihan peningkatan

produktifitas kerja - orang -

3Pelatihan Pengembangan

Kewirausahaan

Kota

Makassar

Jumlah peserta pelatihan berbasis

masyarakat - orang -


Kewirausahaan

Kota

Makassar


masyarakat - orang -

4Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja

bagi Masyarakat yang Kurang Mampu

Kota

Makassar

Jumlah masyarakat kurang mampu

yang mengikuti pelatihan - orang -

Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja


Kota

Makassar


yang mengikuti pelatihan - orang -

5Identifikasi Kebutuhan Pemagangan di

Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah identifikasi kebutuhan

pemagangan - prshn -

Identifikasi Kebutuhan Pemagangan di

Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah identifikasi kebutuhan

pemagangan - prshn -

6Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

Berbasis Pengguna

Kota

MakassarJumlah pemagangan di perusahaan - orang -

Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

Berbasis Pengguna

Kota

MakassarJumlah pemagangan di perusahaan - orang -

7



masyarakat

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan - orang -



masyarakat

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan - orang -

8Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pelatih/Instruktur LPK

Kota

Makassar

jumlah peserta pelatihan bagi pengelola

LPK Swasta - orang -

Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Kota

Makassar


LPK Swasta - orang -

9Pembinaan Penatausahaan dan


Kota

Makassar

Jumlah pembinaan dan evaluasi

kinerja LPK - LPK -



Kota

Makassar


kinerja LPK - LPK -

10 Bimtek Penerapan 5 S di PerusahaanKota

MakassarJumlah peserta Bimtek penerapan 5S - orang - Bimtek Penerapan 5 S di Perusahaan

Kota

MakassarJumlah peserta Bimtek penerapan 5S - orang -

11Sosialisasi Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri

Kota

MakassarJumlah peserta sosialisasi pemaganan - orang -

Sosialisasi Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri

Kota

MakassarJumlah peserta sosialisasi pemaganan - orang -

VIII

Program pengembangan hubungan

Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Persentase perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan 100 % 3.530.677.500

Program pengembangan hubungan

Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Persentase perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan 100 % 3.530.677.500




(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125 10

Target capaian


Catatan


Rancangan Awal RKPD


1

Pelayanan Administrasi dan Mediasi

Pengaduan Perselisihan Hubungan

Industrial

Kota

Makassar

% penyelesaian pelayanan mediasi

pengaduan perselisihan HI 100 % 570.754.590

Pelayanan Administrasi dan Mediasi

Pengaduan Perselisihan Hubungan

Industrial

Kota

Makassar

% penyelesaian pelayanan mediasi

pengaduan perselisihan HI 100 % 570.754.590

2Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Kota

MakassarJumlah survey untuk penetapan UMK - Bln -

Survey Penetapan Upah Minimum

Kota (UMK)

Kota

MakassarJumlah survey untuk penetapan UMK - Bln -

3 Fasilitasi LKS TripartitKota

MakassarJumlah LKS Tripartit yang terbentuk 12

kali

prtmn 410.180.190 Fasilitasi LKS Tripartit

Kota

MakassarJumlah LKS Tripartit yang terbentuk 12

kali

prtmn 410.180.190

4Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah peserta sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Ketenagakerjaan 100 prshn 548.562.105

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan

Kota

Makassar

Jumlah peserta sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Ketenagakerjaan 100 prshn 548.562.105

5


Tertentu (PKWT) di Perusahaan di


Kota

MakassarTim pembinaan PKWT di perusahaan 70 prshn 123.530.925


Tertentu (PKWT) di Perusahaan di


Kota

MakassarTim pembinaan PKWT di perusahaan 70 prshn 123.530.925

6Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan

Hubungan Industrial pada Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah pemantauan deteksi

kerawanan HI 88 prshn 295.651.860

Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan

Hubungan Industrial pada Perusahaan

Kota

Makassar


kerawanan HI 88 prshn 295.651.860

7Kampanye Hari Buruh Sedunia (May

Day) Tingkat Kota Makassar

Kota

Makassar

Terlaksananya kampanye Hari Buruh

Sedunia 15.000 orang 351.312.675

Kampanye Hari Buruh Sedunia (May

Day) Tingkat Kota Makassar

Kota

Makassar

Terlaksananya kampanye Hari Buruh

Sedunia 15.000 orang 351.312.675

8


Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama

(PKB) di Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah pembinaan dan pemeriksaan

penyusunan PP dan PKB 80 prshn 57.603.945


Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama

(PKB) di Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah pembinaan dan pemeriksaan

penyusunan PP dan PKB 80 prshn 57.603.945

9

Sosialisasi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar


Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan dan Ketenagakerjaan

100 prshn 196.536.060



Ketenagakerjaan

Kota

Makassar




100 prshn 196.536.060

10

Sosialisasi Penanganan Diskriminasi

Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota

Makassar

Kota

Makassar

Jumlah peserta sosialisasi Penanganan

Diskriminasi Pekerja di Perusahaan


200 orang 312.445.770

Sosialisasi Penanganan Diskriminasi

Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota

Makassar

Kota

Makassar

Jumlah peserta sosialisasi Penanganan

Diskriminasi Pekerja di Perusahaan


200 orang 312.445.770

11Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah

Kota

Makassar

Jumlah peserta Bimbingan Teknis

Penyusunan Struktur Skala Upah 200 orang 367.500.000

Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah

Kota

Makassar

Jumlah peserta Bimbingan Teknis

Penyusunan Struktur Skala Upah 200 orang 367.500.000

12 Penetapan Upah Minimum KotaKota

MakassarJumlah penetapan UMK 1 UMK 296.599.380 Penetapan Upah Minimum Kota

Kota

MakassarJumlah penetapan UMK 1 UMK 296.599.380

IX


Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar


menerapkan standar norma-norma

ketenagakerjaan (dari 4.000

perusahaan)

- -


Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar


menerapkan standar norma-norma

ketenagakerjaan (dari 4.000

perusahaan)

- -

1




Perusahaan

Kota

Makassar

Terlaksananya pendaftaran wajib lapor

ketenagakerjaan - prshn -




Perusahaan

Kota

Makassar

Terlaksananya pendaftaran wajib lapor


2


Pemeriksaan terhadap Perlindungan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kota

Makassar

Terlaksananya perlindungan hak atas

jaminan kesehatan pekerja di

perusahaan

- prshn -


Pemeriksaan terhadap Perlindungan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kota

Makassar

Terlaksananya perlindungan hak atas

jaminan kesehatan pekerja di

perusahaan

- prshn -

3Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan

Kota

Makassar


mendapatkan pemeriksaan Norma

Kerja

- prshn - Pengawasan, Perlindungan Norma

Kerja di Perusahaan

Kota

Makassar


mendapatkan pemeriksaan Norma

Kerja

- prshn -

4Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Kota

Makassar

Terlaksananya temu teknis antara

pengusaha dan pekerja - prshn -

Temu Teknis Penerapan Norma

Hubungan Kerja

Kota

Makassar

Terlaksananya temu teknis antara

pengusaha dan pekerja - prshn -

5



Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah terpenuhinya kewajiban

perusahaan terkait pelaksanaan

pemberian THR

- prshn -



Perusahaan

Kota

Makassar

Jumlah terpenuhinya kewajiban


pemberian THR

- prshn -

6



Kota Makassar

Kota

Makassar

Jumlah perlindungan hak norma kerja

di perusahaan - prshn -



Kota Makassar

Kota

Makassar

Jumlah perlindungan hak norma kerja


7Pemetaan Kerawanan Ketenagakerjaan

di Perusahaan

Kota

Makassar

Tersedianya pemetaan kerawanan


Pemetaan Kerawanan Ketenagakerjaan

di Perusahaan

Kota

Makassar

Tersedianya pemetaan kerawanan


8



Permenakertrans No 19 Tahun 2012

Kota

Makassar

Jumlah pemeriksaan dan pemantauan


Permenakertrans Nomor 19 tahun

2012

- prshn -



Permenakertrans No 19 Tahun 2012

Kota

Makassar

Jumlah pemeriksaan dan pemantauan


Permenakertrans Nomor 19 tahun

2012

- prshn -

9


pendataan terhadap Pekerja Anak di

Perusahaan

Kota

Makassar

Terlaksananya perlindungan terhadap

pekerja anak di perusahaan - prshn -


pendataan terhadap Pekerja Anak di

Perusahaan

Kota

Makassar

Terlaksananya perlindungan terhadap

pekerja anak di perusahaan - prshn -

10


Pemeriksaan Diskriminasi terhadap

Pekerja Perempuan di Perusahaan

Kota

Makassar

Memberikan perlindungan pekerja

perempuan di perusahaan - prshn -


Pemeriksaan Diskriminasi terhadap

Pekerja Perempuan di Perusahaan

Kota

Makassar

Memberikan perlindungan pekerja

perempuan di perusahaan - prshn -

11


Rangka Mendukung Program Keluarga

Harapan (PPA-PKH)

Kota

MakassarJumlah pengurangan pekerja anak -

peker

ja anak -


Rangka Mendukung Program Keluarga

Harapan (PPA-PKH)

Kota

MakassarJumlah pengurangan pekerja anak -

peker

ja

anak

-




(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125 10

Target capaian


Catatan


Rancangan Awal RKPD


12


Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat

Kota Makassar

Kota

Makassar

Terlaksananya kampanye bulan K3

Nasional - prshn -


Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat

Kota Makassar

Kota

Makassar

Terlaksananya kampanye bulan K3

Nasional - prshn -

13


Perlindungan dan Penegakan Hukum

terhadap Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

Kota

Makassar

Jumlah perusahaan yang menerapkan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - prshn -


Perlindungan dan Penegakan Hukum

terhadap Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

Kota

Makassar

Jumlah perusahaan yang menerapkan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - prshn -

14Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan

dan Pengujian Lingkungan Kerja

Kota

Makassar

Jumlah pemeriksaan lingkungan kerja

perusahaan - prshn -

Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan

dan Pengujian Lingkungan Kerja

Kota

Makassar

Jumlah pemeriksaan lingkungan kerja

perusahaan - prshn -

15 Peningkatan Kapasitas Pengurus P2K3Kota

Makassar

Terbentuknya pengurus P2K3 di

perusahaan - orang - Peningkatan Kapasitas Pengurus P2K3

Kota

Makassar

Terbentuknya pengurus P2K3 di

perusahaan - orang -

16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3 di

Tempat Kerja

Kota

Makassar

Terbentuknya tenaga teknis K3 di

Tempat Kerja - orang -

Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3 di

Tempat Kerja

Kota

Makassar

Terbentuknya tenaga teknis K3 di

Tempat Kerja - orang -

17 Pengawasan dan Pengujian Objek K3Kota

Makassar

Terlaksananya pengujian peralatan K3

di perusahaan - prshn - Pengawasan dan Pengujian Objek K3

Kota

Makassar

Terlaksananya pengujian peralatan K3


18


Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja

Terburuk untuk Anak (PBPTA) Menuju

Bebas Pekerja Anak di Tempat Kerja

Kota

Makassar

Jumlah pembinaan dan pengawasan

pekerja terburuk anak - prshn -


Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja

Terburuk untuk Anak (PBPTA) Menuju

Bebas Pekerja Anak di Tempat Kerja

Kota

Makassar

Jumlah pembinaan dan pengawasan

pekerja terburuk anak - prshn -

19




Kota

Makassar

Terlaksananya pemeriksaan penyakit

berbahaya akibat kerja di perusahaan - prshn -




Kota

Makassar

Terlaksananya pemeriksaan penyakit

berbahaya akibat kerja di perusahaan - prshn -

20Peningkatan Kapasitas Kader Norma

Kerja di Tempat Kerja

Kota

Makassar

Meningkatnya kapasitas kader norma

kerja - prshn -

Peningkatan Kapasitas Kader Norma

Kerja di Tempat Kerja

Kota

Makassar

Meningkatnya kapasitas kader norma

kerja - prshn -

21


Pemeriksaan Penerapan Norma Kerja

Perempuan dan Anak dalam


Kota

Makassar

Terlaksananya pemeriksaan dan

pengawasan dalam pencegahan

eksploitasi pekerja perempuan dan

anak

- prshn -


Pemeriksaan Penerapan Norma Kerja

Perempuan dan Anak dalam


Kota

Makassar

Terlaksananya pemeriksaan dan

pengawasan dalam pencegahan

eksploitasi pekerja perempuan dan

anak

- prshn -

22


Pemeriksaan Penerapan Pelaksanaan

Peraturan dan Perundang-Undangan

K3 di Tempat Kerja

Kota

Makassar


pemeriksaan pelaksanaan peraturan

dan perundang-undangan K3

- prshn -


Pemeriksaan Penerapan Pelaksanaan

Peraturan dan Perundang-Undangan

K3 di Tempat Kerja

Kota

Makassar


pemeriksaan pelaksanaan peraturan

dan perundang-undangan K3

- prshn -

XProgram Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja

Kota

Makassar


berkompetensi spesifik level ASEAN 6.300 org 3.953.918.990

Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja

Kota

Makassar


berkompetensi spesifik level ASEAN 6.300 org 3.953.918.990

1



Produktif

Kota

Makassar


pelatihan berbasis masyarakat 200 orang 736.311.125



Produktif

Kota

Makassar


pelatihan berbasis masyarakat 200 orang 736.311.125


Kewirausahaan

Kota

Makassar


masyarakat 120 orang 570.927.656


Kewirausahaan

Kota

Makassar


masyarakat 120 orang 570.927.656

3Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja


Kota

Makassar


yang mengikuti pelatihan 160 orang 570.927.656

Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja


Kota

Makassar


yang mengikuti pelatihan 160 orang 570.927.656

4



masyarakat

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan 180 orang 683.360.560



masyarakat

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan 180 orang 683.360.560

5Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Kota

Makassar


LPK Swasta 100 orang 447.472.568

Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Kota

Makassar


LPK Swasta 100 orang 447.472.568

6Pembinaan Penatausahaan dan


Kota

Makassar


kinerja LPK 80 LPK 221.753.175



Kota

Makassar


kinerja LPK 80 LPK 221.753.175

7Identifikasi Kebutuhan pelatihan di

Perusahaan

Kota

Makassar


pelatihan 2.000 prshn 105.000.000

Identifikasi Kebutuhan pelatihan di

Perusahaan

Kota

Makassar


pelatihan 2.000 prshn 105.000.000

8

Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

Instruktur

Kota

Makassar


akreditasi LPK dan sertifikasi

instruktur

200 orang 118.903.302

Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

Instruktur

Kota

Makassar


akreditasi LPK dan sertifikasi

instruktur

200 orang 118.903.302

9Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis

Pengguna

Kota

Makassar

Jumlah tenaga kerja yang diberikan

pelatihan 200 orang 539.778.750

Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis

Pengguna

Kota

Makassar


pelatihan 200 orang 539.778.750

10Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan

Kota

Makassar


kurikulum pelatihan 100 orang 112.254.398

Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan

Kota

Makassar


kurikulum pelatihan 100 orang 112.254.398


disebarluaskan 12.000 loker 3.890.009.540


disebarluaskan 12.000 loker 3.890.009.540


berkompetensi spesifik level ASEAN 6.300 orang


berkompetensi spesifik level ASEAN 6.300 orang

1 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Kota

Makassar


bursa kerja secara online 14.000 loker 367.500.000 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)

Kota

Makassar


bursa kerja secara online 14.000 loker 367.500.000

2Pembentukan unit pelayanan info


Kota

Makassar

Jumlah unit pelayanan Info Pasar Kerja

di Perusahaan yang terbentuk 20 unit 125.820.450



Kota

Makassar

Jumlah unit pelayanan Info Pasar Kerja

di Perusahaan yang terbentuk 20 unit 125.820.450




XIKota

Makassar




Kota

Makassar




(Rp) (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125 10

Target capaian


Catatan


Rancangan Awal RKPD


3Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar

Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja 120 org 480.900.000

Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar

Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja 120 org 480.900.000

4 Identifikasi Kebutuhan PemaganganKota

Makassar


teridentifikasi 1.000 prshn 204.934.380 Identifikasi Kebutuhan Pemagangan

Kota

Makassar


teridentifikasi 1.000 prshn 204.934.380

5Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

Berbasis Pengguna

Kota

Makassar


pemagangan 100 org 367.500.000

Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

Berbasis Pengguna

Kota

Makassar


pemagangan 100 org 367.500.000

6Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di

Perusahaan

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan Pelatihan 5 S 200 org 297.126.900

Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di

Perusahaan

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan Pelatihan 5 S 200 org 297.126.900

7 Pelatihan Manajemen UsahaKota

Makassar

Jumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha 100 org 105.000.000 Pelatihan Manajemen Usaha

Kota

Makassar

Jumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha 100 org 105.000.000

8

Pelatihan motivasi

berprestasi/achievement motivation

training (AMT)

Kota

Makassar

Jumlah peserta pelatihan motivasi

berprestasi amt 100 org 120.382.500

Pelatihan motivasi

berprestasi/achievement motivation

training (AMT)

Kota

Makassar

Jumlah peserta pelatihan motivasi

berprestasi amt 100 org 120.382.500

9 Pelatihan gugus kendali mutuKota

Makassar

Jumlah peserta Bimtek Gugus Kendali

Mutu 100 org 153.457.500 Pelatihan gugus kendali mutu

Kota

Makassar

Jumlah peserta Bimtek Gugus Kendali

Mutu 100 org 153.457.500

10 Pelatihan pengembangan supervisiorKota

MakassarJumlah peserta pelatihan Supervisior 100 org 113.373.750 Pelatihan pengembangan supervisior

Kota

MakassarJumlah peserta pelatihan Supervisior 100 org 113.373.750

11 Akreditasi dan sertifikasiKota

Makassar

Jumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi 200 org 531.451.549 Akreditasi dan sertifikasi

Kota

Makassar

Jumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi 200 org 531.451.549

12Pembentukan Unit Pelayanan

Pelatihan dan Produktifitas (UP3)

Kota

MakassarJumlah Pembentukan UP3 15 org 182.385.000


Pelatihan dan Produktifitas (UP3)

Kota

MakassarJumlah Pembentukan UP3 15 org 182.385.000

13Pelatihan kader produktIvitas tenaga

kerja di perusahaan

Kota

Makassar



perusahaan

150 org 346.493.131 Pelatihan kader produktIvitas tenaga

kerja di perusahaan

Kota

Makassar



perusahaan

150 org 346.493.131

14 Identifikasi Kebutuhan Lapangan KerjaKota

Makassar


teridentifikasi 1.000 org 204.934.380 Identifikasi Kebutuhan Lapangan Kerja

Kota

Makassar


teridentifikasi 1.000 org 204.934.380

15Inventarisasi Pengukuran Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar




100 org 288.750.000 Inventarisasi Pengukuran Produktifitas

Kerja

Kota

Makassar




100 org 288.750.000

TOTAL PAGU INDIKATIF 19.712.341.001 19.712.341.001




69

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kota Makassar Tahun 2018, terdapat beberapa usulan dari

masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang

menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar,

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.

Setelah dilakukan penelaahan terhadap usulan Program dan

Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan

yang merupakan penjabaran dari Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga kerja sangat

dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang

bergerak di sector usaha kecil dan menengah dan industri rumah

tangga.

3. Usulan tersebut telah diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun

2017 pada Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan

Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang

Kurang Mampu sebanyak 4 kegiatan dari usulan masyarakat

sebanyak 5 kegiatan.

NO NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN VOLUMEANGGARAN

KEGIATANLOKASI PENGUSUL SKPD

1



Produktif

Pelatihan Menjahit dan Otomotif

(ID : #4156)4 orang 4.200.000

Jl. Bahagia RT 003 RW

001 #Kel. Sudiang #Kec.

Biringkanaya

Kel. Sudiang Kec.

Biringkanaya

Dinas

Ketenagakerjaan

2Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri

Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri (ID : #1555)1 Keg. 10.000.000

Jl. Banta-Bantaeng RT 7

RW 4 #Kel. Banta-

Bantaeng # Kec.

Rappocini

Kel. Banta-

Bantaeng Kec.

Rappocini

Dinas

Ketenagakerjaan


Kewirausahaan

Menambah Skill bagi

masyarakat masyarakat untuk

dapat membuka lapangan kerja

sendiri

12 orang 12.000.000

Kantor Kelurahan Pisang

Utara #Kel. Pisang Utara

# Kec. Ujung Pandang

Kel. Pisang Utara

Kec. Ujung

Pandang

Dinas

Ketenagakerjaan

4



Produktif

Pelatihan Menjahit Konveksi dan

Operator Alat Berat (ID : #286220 orang 10.000.000

Jl. Veteran Utara Lr. 45,

RT 010/RW 03 #Kel.

Maradekaya Utara #Kec.

Makassar

Kel. Maradekaya

Utara Kec.

Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

5



Kurang Mampu

Pelatihan Keterampilan Bagi

Remaja Putus Sekolah (ID :

#5781)

40 orang 15.000.000 Kel. Karang Anyer Kec.

Mamajang

Kel. Karang Anyer

Kec. Mamajang

Dinas

Ketenagakerjaan

6



berbasis masyarakat

Pelatihan Perbaikan HP dan

Montir(ID : #4208)50 orang 7.500.000

Jl. Baji Pa'mai #Kel.

Tamparang Keke #Kec.

Mamajang

Kel. Tamparang

Keke Kec.

Mamajang

Dinas

Ketenagakerjaan

7Pelatihan Keterampilan Service

AC (ID : #3344)12 orang 26.000.000

RT. 02/RW. 01 Kel.

Maloku Kec. Ujung

Pandang

Kel. Maloku Kec.

Ujung Pandang

Dinas

Ketenagakerjaan

8



Kurang Mampu

Pelatihan Komputer bagi Orang

Kurang Mampu (ID : #1562)25 orang 15.000.000

Kelurahan Maricaya Kec.

Makassar

Kelurahan

Maricaya

Kec. Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

9 Pelatihan Otomotif (ID: #1881) 6 orang 12.000.000

Jl. Monginsidi Baru No.

11A Kel. Maricaya Baru

Kec. Makassar

Kel. Maricaya Baru

Kec. Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

10



Produktif

Kursus Menjahit (ID : #1854) 6 orang 18.000.000

Jl. Monginsidi Baru No.

11A Kel. Maricaya Baru

Kec. Makassar

Kel. Maricaya Baru

Kec. Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

11



Produktif

Kursus Menjahit RW. 001 (ID :

#1852)10 orang 5.500.000

Jl. Veteran Utara Kel.

Maradekaya Kec.

Makassar

Kel. Maradekaya

Kec. Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan


Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan (ID :

#4557)20 orang 5.000.000

Jl. Salodong RW. 004

Kel. Untia Kec.

Biringkanaya

Kel. Untia Kec.

Biringkanaya

Dinas

Ketenagakerjaan

TABEL 2.7

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN

YANG TERAKOMODIR DI DESK FORUM SKPD KOTA MAKASSAR

TAHUN 2019






Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan bagi

masyarakat umum (ID :

#5438)

1 keg. 5.000.000

RT. 04/RW. 02 (Marine

Station Unhas) Kel.

Barrang Lompo Kec.

Kepulauan Sangkarrang

Kel. Barrang

Lompo Kec.

Kepulauan

Sangkarrang

Dinas

Ketenagakerjaan


Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan (ID :

#1381)30 orang 45.000.000

Kelurahan Maricaya

Kec. Makassar

Kelurahan

Maricaya

Kec. Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

15



Produktif

Kursus Menjahit dan Kecantikan

(Salon) (ID : #1266)100 orang 100.000.000

Jl. Bontoduri RW. 01;

02; 03; 04; 05; 06; 07

Kel. Bontoduri Kec.

Tamalate

Kel. Bontoduri Kec.

Tamalate

Dinas

Ketenagakerjaan

16



Kurang Mampu



Kurang Mampu (ID : # 4695)

30 orang 20.000.000

Jl. Tunas Jaya RW. 002

Kel. Sudiang Kec. Biring

Kanaya

Kel. Sudiang Kec.

Biring Kanaya

Dinas

Ketenagakerjaan

17



Produktif

Pelatihan Kursus Menjahit (ID :

#5171)15 orang 2.500.000

Taman Bunga Sudiang

RT. 002/ RW 008 Kel.

Bakung Kec. Biring

Kanaya

Kel. Bakung Kec.

Biring Kanaya

Dinas

Ketenagakerjaan

18



Kurang Mampu


Jl. Balana 2 Stp. 2 RT.

08/RW. 003 Kel. Barana

Kec. Makassar

Kel. Barana Kec.

Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

19



Kurang Mampu




Kec. Makassar

Kel. Barana Kec.

Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

20



Kurang Mampu

Kursus Perbengkalan (ID :

#2872)5 orang 5.000.000



Kec. Makassar

Kel. Barana Kec.

Makassar

Dinas

Ketenagakerjaan

21Pelatihan Keterampilan Kerja

Bagi Pemuda (ID : # 607)30 orang 5.000.000

Jl. Tanggul Patompo

Kntor Lurah Balang

Baru Kel. Balang Baru

Kec. Tamalate

Kel. Balang Baru

Kec. Tamalate

Dinas

Ketenagakerjaan

22



Kurang Mampu

Kursus Keterampilan Menjahit

(ID : #3345)20 orang 39.200.000

RW. 01-02-03-04 Kel.

Maloku Kec. Ujung

Pandang

Kel. Maloku Kec.

Ujung Pandang

Dinas

Ketenagakerjaan

23



Produktif

Pelatihan Menjahit dan Bantuan

Mesin Jahit (ID :

#5174)

30 orang 30.000.000

Pondok Asri Blok D.4/5

RT.001-002-003/RW.

007 Kel. Bakung Kec.

Biring Kanaya

Kel. Bakung Kec.

Biring Kanaya

Dinas

Ketenagakerjaan

24



Produktif

Kursus Keterampilan Merangkai

Bunga (ID :

#3343)

70 orang 10.000.000

RW. 01-02-03-04 Kel.

Maloku Kec. Ujung

Pandang

Kel. Maloku Kec.

Ujung Pandang

Dinas

Ketenagakerjaan

T O T A L 411.900.000





1



berbasis masyarakat

Peralatan Mesin Jahit (ID :

# 5164)10 buah 50.000.000

BTN Pepabri RT.

004/RW. 002 Kel.

Bakung Kec. Biring

Kanaya

Kel. Bakung Kec.

Biring KanayaDinas Ketenagakerjaan

2



berbasis masyarakat

Bantuan Mesin Jahit dan Mesin

Obras (ID : # 5178) 20.000.000

BTN Pepabri Blok

D2/4 RT. 004/RW.

004 Kel. Bakung Kec.

Biring Kanaya

Kel. Bakung Kec.


3



berbasis masyarakat

Bantuan Mesin Jahit dan Mesin

Obras (ID : # 5187)10 buah 50.000.000

BTN Pepabri Blok

D12/1, E6/1, D4/12

RT.2-3-5 /RW. 004

Kel. Bakung Kec.

Biring Kanaya

Kel. Bakung Kec.


T O T A L 120.000.000

YANG TIDAK TERAKOMODIR DI DESK FORUM SKPD KOTA MAKASSAR

TAHUN 2019

TABEL 2.8

USULAN MUSRENBANG KECAMATAN




73

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa

konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga

berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian

besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi

urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara structural mengacu kepada

kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap

terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga

terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini di maksudkan agar program

penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap

sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas

daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak

mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sector

penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam

upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan

mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan

ketenagakerjaan dilakukan dengan meciptkan dan menerapkan


74

berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang

berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan

kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru

bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas

permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam

arti luas yang meliputi masalah kebutuhan dan penawaran tenaga

kerja, kualitas tenaga kerja, upah tenaga kerja, serta segala dinamika

lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagai subjek pembangunan dimana Tenaga Kerja adalah

tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun

diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya penduduk usia kerja

merupakan modal utama pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan

dikembangkan daya gunanya. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai

bagian integral yang mempunyai keterkaitan dengan sector lain,

keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja tetapi juga

dengan kepentingan masyarakat, mencakup pula pengembangan

sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing

tenaga kerja, upaya perluasan tenaga kerja, pelayanan penempatan

tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan

industrial.

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Ketenagakerjaan, dalam rangka mendukung visi,

misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional

merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan

nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas

bidang dan pembangunan wilayah secara lebih terukur, maka


75

ditetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian

Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk

memasuki pasar tenaga kerja dijabarkan dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui

kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra

bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar;

b. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah

dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas

tenaga kerja;

c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;

d. Penataan Lembaga Pelatihan berbasis kompetensi melalui

pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan

mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai

tempat pelatihan unggulan dan pendampingan bagi lembaga

pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi

unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan

kabupaten/kota;

e. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan

untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi

sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan

ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar

tenaga kerja.

f. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah

dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus

untuk dikembangkan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan

pemberdayaan tenaga kerja, dijabarkan dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya

produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;


76

b. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis

Masyarakat;

c. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta

memfungsikan Pasar Tenaga Kerja;

d. Perlindungan Pekerja Migran.

3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan

iklim ketenagakerjaan, dijabarkan dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan

kerjasama hubungan industrial;

b. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;

c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi

pekerja/buruh;

d. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial;

e. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja,

kesejahteraan dan analisis diskriminasi.

4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa

keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem

pengawasan ketenagakerjaan dijabarkan dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan

norma ketenagakerjaan dan K3;

c. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk

terburuk pekerjaan untuk anak ;

d. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek

melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan

norma waktu kerja, wakty istirahat, dan pengupahan, norma

penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri,

norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja,

norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma


77

jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan;

e. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan

dan norma kerja anak;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma

keselamatan dan kesehatan kerja;

g. Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah,

terutama di wilayah industri.

5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program,

keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan

dan akuntabel;

6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan

indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja

Akuntabilitas Kementerian;

7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan

perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi

ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan,

dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut; dimana

untuk point 5 sampai dengan point 7 arah kebijakan fungsi

pendukung tersebut selaras dengan kebijakan nasional

pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian

Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan

arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang

ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang

aparatur negara. Maka dirumuskan 9 agenda prioritas

pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan

NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;

2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;

3. Percepatan Sertifikasi Profesi;

4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;


78

5. Penguatan Wirausaha Produktif;

6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;

7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;

8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;

9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan

Akuntabel.

Pernyataan 9 agenda prioritas pembangunan Kementerian

Ketenagakerjaan memberikan arahan bagi seluruh daerah

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan

fungsinya di bidang ketenagakerjaan.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sulawesi Selatan adalah :

“Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi

Yang Produktif Dan Kompetitif Dalam Rangka Mendukung

Pilar Utama Pembangunan Nasional”

Dimana arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam pengembangan satuan kerja melalui

pemberdayaan kelembagaan pemerintah sesuai amanat Perda

No. 6 Tahun 2001.

2. Kebijakan pengembangan kelembagaan produktivitas dan

pelatihan kewirausahaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003,

PP No. 38 Tahun 2007, Permenakertrans Nomor

21/MEN/IX/2009, Permenakertrans No. 12/MEN/VIII/2010,

Permenakertrans No. 11 Tahun 2012.

3. Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

dan masyarakat transmigrasi, mendorong kesempatan kerja

dan meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai amanat


79

UUD 1945 pasal 27 ayat 2, UU No. 13 Tahun 2003 pasal 9-30,

31-38, UU No. 39 Tahun 2004.

4. Kebijakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan

dibidang HI yang ramah investasi dengan mempertimbangkan

perlindungan bagi pengusaha dan pekerja sesuai amanat UU

No. 13 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 1992 pasal 88-89, 102-

149, UU No. 2 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2004,

Kepmenakertrans No. 255/Men/2003, Kepmenakertrans No.

231/Men/2003.

5. Kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan melalui

peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan UU N0. 13 Tahun 2003 pasal 67-87, 176-181.

6. Kebijakan dalam pengembangan kawasan transmigrasi fasilitasi

pengerahan perpindahan dan penempatan serta peningkatan

kualitas perencanaan pengembangan masyarakat transmigrasi

dan masyarakat sekitarnya sesuai amanat UU No, 13 Tahun

1997.

7. Kebijakan peningkatan kualitas dan pengembangan sistem

informasi melalui teknologi informasi sesuai amanat UU No. 13

Tahun 2003, pasal 7-8 , Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang

kebijakan dan strategi pengembangan e-govermen.

8. Kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitasdan kuantitas

pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sesuai

amanat UU No. 3 tahun 1951, UU No. 1 tahun 1970, UU No. 13

Tahun 2003. pasal 176 s/d 190, UU No. 21 Tahun 2000, dan

Perpres No. 21 Tahun 2010.

Adapun untuk lebih jelasnya arah kebijakan

nasional/provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :


80

Tabel 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Ket.

1 Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi

kompetensi melalui kerjasama lintas

sektor, lintas daerah dan lintas negara

mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan

pasar

Peraturan

Menteri

Ketenagakerj

aan No. 15

tahun 2015

tentang

Rencana

Strategis

Kementerian

Ketenagaker-

jaan

Republik

Indonesia

2 Pengembangan program kemitraan antara

pemerintah dengan dunia usaha/industri

dan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah untuk peningkatan

kualitas tenaga kerja

3 Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan

4 Penataan Lembaga Pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota

5 Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja

6 Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan

7 Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja

8 Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis Masyarakat

9 Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan Pasar Tenaga Kerja


81

10 Perlindungan Pekerja Migran

11 Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial

12 Mewujudkan sistem pengupahan yang adil

13 Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

14 Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

15 Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi

16 Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan

17 Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3

18 Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak

19 Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, wakty istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

20 Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak

21 Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja

22 Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di wilayah industri

23 Kebijakan dalam pengembangan satuan kerja melalui pemberdayaan kelembagaan pemerintah sesuai amanat Perda No. 6 Tahun 2001

Rencana Strategis Dinas Tenaga


82

24 Kebijakan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, Permenakertrans Nomor 21/MEN/IX/2009, Permenakertrans No. 12/MEN/VIII/2010, Permenakertrans No. 11 Tahun 2012

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

25 Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi, mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2, UU No. 13 Tahun 2003 pasal 9-30, 31-38, UU No. 39 Tahun 2004

26 Kebijakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dibidang HI yang ramah investasi dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pengusaha dan pekerja sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 1992 pasal 88-89, 102-149, UU No. 2 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2004, Kepmenakertrans No. 255/Men/2003, Kepmenakertrans No. 231/Men/2003

27 Kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan UU N0. 13 Tahun 2003 pasal 67-87, 176-181

28 Kebijakan dalam pengembangan kawasan transmigrasi fasilitasi pengerahan perpindahan dan penempatan serta peningkatan kualitas perencanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya sesuai amanat UU No, 13 Tahun 1997

29 Kebijakan peningkatan kualitas dan pengembangan sistem informasi melalui teknologi informasi sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2003, pasal 7-8 , Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-govermen

30 Kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitasdan kuantitas pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sesuai amanat UU No. 3


83

tahun 1951, UU No. 1 tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003. pasal 176 s/d 190, UU No. 21 Tahun 2000, dan Perpres No. 21 Tahun 2010

3.2 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA RKPD

KOTA MAKASSAR TAHUN 2019

Dengan Tema RKPD Kota Makassar Tahun 2019

“Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Semua”, tertuang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Pembangunan Manusia melalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

Sasaran :

1.1. Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada

semua jalur dan jenjang pendidikan

1.2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

1.3. Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serbaguna

2. Prioritas 2 : Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui

penguatan konektivitas dan kemaritiman

Sasaran :

2.1. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas

antar wilayah

2.2. Meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota

2.3. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan penataan ruang

wilayah

3. Prioritas 3 : Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui

pertanian, industri dan jasa produktif

Sasaran :

3.1. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha

3.2. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing

3.3. Berkembangnya K-UMKM dan ekonomi kreatif


84

3.4. Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah

tinggi dan peluang pasar

3.5. Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa

4. Prioritas 4 : Pemantapan ketahanan energi, pangan dan

sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.

Sasaran :

4.1. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik dan privat

4.2. Terwujudnya waterfront city dan tata kelola lingkungan

pesisir/pulau-pulau

5. Prioritas 5 : Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan

pemilu

Sasaran :

5.1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan

kenyamanan lingkungan

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA

MAKASSAR

Rencana Kerja Dinas Tenaga kerja Kota Makassar tidak

terlepas dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja

tahun 2014-2019, dimana disebutkan bahwa Visi Dinas Tenaga Kerja

adalah: “Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya

Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua”. Makna dari visi

tersebut adalah 4 buah gambaran kondisi pelayanan Dinas Tenaga

Kerja Kota Makassar yaitu menciptakan ketenagakerjaan yang

mandiri, ketenagakerjaan yang berdaya saing, ketenagakerjaan yang

harmonis dan ketenagakerjaan yang sejahtera.

Dengan terjadinya perubahan eksistensi pengawasan

ketenagakerjaan dimana Pemerintah pusat melimpahkan

penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan

Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah

daerah provinsi maka misi ke 3 yang merupakan penjabaran dari


85

pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan untuk

diimplementasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Sesuai Peraturan Wali Kota Makassar No. 90 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka ditetapkan 3 misi sebagai

sebagai upaya mendefinisikan cara untuk mewujudkan visi sebagai

berikut :

1) Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan

Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui

Pemberdayaan Usaha Mandiri.

Misi ini mencakup upaya dalam memberikan penempatan tenaga

kerja, peluang dan pemerataan kesempatan kerja, perluasan

lapangan kerja, mengintegrasikan sistem/jejaring informasi pasar

kerja yang efektif, pemberdayaan usaha mandiri, pengembangan

ekonomi produktif berbasis masyarakat, mengembangkan dan

memelihara jiwa kewirausahaan. Misi ini diarahkan untuk

mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan yang Mandiri dan

Sejahtera”.

2) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui

Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan

Produktifitas Tenaga Kerja.

Misi ini mencakup upaya dalam memberikan pelatihan

keterampilan berbasis kompetensi, pemagangan, peningkatan

kemampuan dan keahlian tenaga kerja,. Misi ini diarahkan untuk

mewujudkan pokok visi “tenaga kerja yang berdaya saing”

3) Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis,

Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya dalam hal menciptakan suasana dan

etika kerja yang kondusif dan saling menunjang antar pengusaha

dan pekerja dengan meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban

yang dilandasi dengan hubungan Industrial. Misi ini diarahkan

untuk mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan harmonis dan

sejahtera”


86

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka

melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan

dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas

Tenaga Kerja serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota

Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019. Tujuan adalah

penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang

akan dicapai kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus

kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran

yang diharapkan. Dari misi yang telah ditetapkan maka dapat

disusun tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan jangka

menengah Dinas Tenaga Kerjasebagai berikut:

1) Misi 1 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi

Peluang Kerja serta Memperluas Kesempatan Kerja melalui

Pemberdayaan Usaha Mandiri (8)

Tujuan : Mewujudkan penempatan tenaga kerja serta

pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha

2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan

Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja (10)

Tujuan : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan

produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja

Sasaran : Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya

saing.

3. Misi 3 : Terciptanya hubungan industrial yang harmonis,

dinamis, berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Tujuan : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta

Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Sasaran yang diharapkan dari tujuan di atas sebagai berikut :

a. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja

dan Pengusaha


87

b. Meningkatnya kesejahteraan pekerja

Maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan

beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor

formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri

maupun di luar negeri

2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal

yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di

sektor informal

3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk

mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif

dan pengenalan eknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan

perluasan kesempatan kerja di sektor informal

5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas

tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru

yang berdaya saing

6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan

kepada pengusahan dan pekerja

8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil

9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja,

kesejahteraan dan analisis diskriminasi

10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh


88

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dengan adanya perubahan struktur organisasi Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Walikota

Makassar 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dimana

susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 4 bidang yaitu

:

1. Bidang Pelatihan Kerja, yang awalnya merupakan bidang

Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

2. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas,

dimana merupakan bidang baru.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,

yang awalnya merupakan bidang Penempatan, Perluasan dan

Perencanaan Tenaga Kerja.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

yang awalnya merupakan bidang Pembinaan Hubungan Industrial

dan Syarat Kerja.

Sehubungan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah

dialihkan pada Pemerintahan Provinsi maka bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan tidak terdapat lagi dalam struktur organisasi Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi maka dalam

menjalankan fokus arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan

yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas utama juga

mengalami perubahan. Adapun program prioritas utama Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kerja; Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja

dan Produktifitas Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Kesempatan


89

Kerja serta Program Pengembangan Hubungan Industrial dan

Lembaga Ketenagakerjaan. Sedangkan Program Perlindungan dan

Pengembangan Sistem Pengawasan sudah tidak dilaksanakan.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar tahun 2014-2019 disusun untuk mendukung pencapaian

tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan serta sesuai dengan misi 1 (pertama) Walikota dan Wakil Walikota

terpilih yaitu “Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat

Sejaktera Standar Dunia”. Arah kebijakan dilaksanakan melalui

berbagai program prioritas RPJMD 2014-2019 Kota Makassar yang

mencakup bidang ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja;

meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta

pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional

teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang

dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD

dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Makassar.

2. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2019.

sebagaimana telah di ubah dengan Perubahan Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019

3. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Makassar Tahun 2019.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskanan,

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah


90

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program

dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun Anggaran

2019 terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama (1) :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini merupakan implementasi dari sasaran

“Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Kesempatan

Berusaha (8)” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019

yang juga merupakan sasaran pertama (1) pada Perubahan

Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 dengan

indikator kinerja yaitu jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 124.100 penempatan

pencari kerja selama 5 tahun.

Program ini direncanakan terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 4.136.582.193

b. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya

Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing (10)” pada

RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan sasaran kedua (2)

“Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya

saing” pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 ditargetkan

Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik level ASEAN

sebanyak 56.000 orang selama 5 tahun.

Program ini direncakan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 4.106.689.190,-

c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan


Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya

Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing (10)” pada

RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan sasaran kedua (2)

“Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya

saing” pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota


91

Makassar Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 ditargetkan

Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik level ASEAN

sebanyak 56.000 orang selama 5 tahun.

Program ini direncakan terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan


2. Prioritas Kedua (2) :

a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga

Ketenagakerjaan

Program ini merupakan implementasi dari sasaran

“Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara

Pekerja dan Pengusaha (4)” dan “Meningkatnya kesejahteraan pekerja (5)” pada Perubahan Renstra Dinas

Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019

ditargetkan sebanyak 100% perselisihan hubungan industrial

yang diselesaikan serta 10% peningkatan upah minimum kota

(UMK).

Program ini direncanakan terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan


3. Penunjang/Pendukung :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini disusun 12 (dua belas) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 2.394.851.204.

b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Dalam program ini disusun 12 (dua belas) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 794.890.075

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam program ini disusun 1 (satu) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 65.625.000

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam program ini disusun 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 208.288.500


92

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam program ini disusun 11 (sebelas) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 737.498.000

4.2 Pendanaan Indikatif

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga

kerja Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 direncanakan dalam 9

Program (4 Program Urusan Wajib dan 5 Program Penunjang) yang

dijabarkan dalam 91 Kegiatan terdiri dari 39 kegiatan penunjang dan

52 kegiatan urusan wajib.

Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua

Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok

sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh,

organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, serta

masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang

ketenagakerjaan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan

untuk tahun anggaran 2019, adalah : Rp. 19.865.111.200 dimana

dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat

Kota Makassar sebanyak 58 usulan kegiatan yang terakomodir oleh

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 53 usulan kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan

pendanaan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas

Tenaga Kerja Kota Makassar adalah sesuai tabel 4.1.

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan lembar 1 dari 7

LokasiKebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 07 TENAGA KERJA 19.865.111.200 21.576.622.320

1 07 1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


Perkantoran

Kota

Makassar 100 % 2.394.851.204 100 % 2.634.336.324

1 07 1 01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah jasa biaya surat

menyurat

Kota

Makassar 12 bln 26.460.000 APBD 12 bln 29.106.000

1 07 1 02Penyediaan jasa komunikasi,


Jumlah jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik

Kota


1 07 1 03Penyediaan Jasa Peralatan dan



perlengkapan kantor

Kota

Makassar - Jns - APBD - Jns -

1 07 1 04Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah tenaga kebersihan

kantor

Kota


1 07 1 05Penyediaan jasa tenaga

administrasi /teknis lainnya

Jumlah jasa tenaga pegawai

honorer

Kota

Makassar 38 org 277.200.000 APBD 38 org 304.920.000

1 07 1 06 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaanKota


1 07 1 08Penyediaan Jasa Pengamanan

internal kantor

Jumlah tenaga pengamanan

gedung kantor

Kota


1 07 1 09Pengelolaan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

Kota


1 07 1 10Rapat-rapat koordinasi dan


Jumlah rapat koordinasi &

konsultasi keluar daerah

Kota

Makassar 18 kali 807.870.000 APBD 18 kali 888.657.000

1 07 1 12Penyediaan Jasa Publikasi dan

Dokumentasi


dokumentasi

Kota

Makassar - bln - APBD - bln -

1 07 1 32

Pembinaan dan Penilaian

Standar ISO 9001:2008

terhadap Pelayanan Adm.

Ketenagakerjaan

Jumlah Penilaian Pelayanan

Adm. Ketenagakerjaan

Kota


1 07 1 48Sosialisasi kinerja pelayanan

publik


pelayanan publik

Kota


1 07 1 53Penyediaan Jasa Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah kegiatan Jasa Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

Kota


(9)

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Makassar

KodeIndikator Kinerja

Program / Kegiatan Target Capaian

Kinerja

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

danProgram / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(1) (5)




/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 1


Masyarakat (IKM) terhadap

Pelayanan Ketenagakerjaan

Kota Makassar

Jumlah penyusunan IKM

pelayanan ketenagakerjaan

Kota

Makassar 1 dok 61.667.288 APBD 1 dok 67.834.016

1 07 2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan sarana

dan Prasana Aparatur

Kota

Makassar 100 % 794.890.075 100 % 874.379.083

1 07 2 14 Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantorKota

Makassar 2 paket 35.595.000 APBD 2 paket 39.154.500

1 07 2 16 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputerKota

Makassar 10 unit 50.000.000 APBD 10 unit 55.000.000

1 07 2 17Pengadaan Meja dan Kursi

Kerja

Jumlah pengadaan meja dan

kursi kerja

Kota


1 07 2 18 Pengadaan Alat Studio Jumlah pengadaan alat studioKota


1 07 2 19 Pengadaan Alat KomunikasiJumlah pengadaan alat

komunikasi

Kota

Makassar - bh - APBD - bh -

1 07 2 34Pemeliharaan Rutin/ Berkala

mobil jabatan


jabatan secara rutin/berkala

Kota


1 07 2 35Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Alat Angkutan Darat Bermotor



rutin/berkala

Kota


1 07 2 46Pemeliharaan Rutin/Berkala

Alat Rumah Tangga


rumah tangga secara

rutin/berkala

Kota


1 07 2 47Pemeliharaan Rutin/Berkala

Komputer

Jumlah pemeliharaan komputer

secara rutin/berkala

Kota



jaringan listrik

Jumlah pemeliharaan jaringan

listrik secara rutin/berkala

Kota

Makassar - Ls - APBD - Ls -

1 07 2 64Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Kota


1 07 2 67Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi


sertifikasi

Kota


1 07 2 68



kantor

Jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik/peneragan

bangunan

Kota

Makassar 2 smstr 9.394.350 APBD 2 smstr 10.333.785

1 07 2 74Pengadaan aplikasi sistem

informasi manajemen (SIM)Jumlah pengadaan aplikasi SIM

Kota


1 07 3Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai

Kota

Makassar 100 % 65.625.000 100 % 72.187.500

1 07 3 1Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


dinas beserta perlengkapannya

Kota

Makassar 125 psg 65.625.000 APBD 125 psg 72.187.500

1 07 4

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan aparatur yang


kompetensi dibidangnya

Kota

Makassar 100 % 208.288.500 100 % 229.117.350




/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 4 03Bimbingan teknis implementasi



teknis implementaasi peraturan

Kota


1 07 4 09Penilaian dan penetapan angka


Jumlah penilaian & penetapan

angka kredit jabatan fungsional

Kota


1 07 4 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan

penatausahaan kepegawaian

Kota

Makassar 2 keg 47.250.000 APBD 2 keg 51.975.000

1 07 5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan keuangan

Persentase Capaian Kinerja

yang termuat dalam

Perjanjian Kinerja Perangkat

Daerah

Kota

Makassar 100 % 737.498.000 100 % 811.247.800

1 07 5 01 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah penyusunan RKA-SKPDKota


1 07 5 02 Penyusunan DPA SKPD Jumlah penyusunan DPA-SKPDKota


1 07 5 03Penyusunan Rencana Kerja -

SKPD

Jumlah penyusunan rencana

kerja SKPD

Kota


1 07 5 04 Penyusunan LAKIP Jumlah penyusunan LAKIPKota


1 07 5 05 Penyusunan TAPKINJumlah penyusunan perjanjian

kerja SKPD

Kota


1 07 5 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDJumlah penyusunan rencana

strategis SKPD

Kota


1 07 5 07


Semesteran dan laporan

keuangan akhir tahun &

perhitungan penyusutan asset

Jumlah penyusunan laporan

keuangan dan perhitungan

penyusutan aset

Kota

Makassar 2 keg 26.250.000 APBD 2 keg 28.875.000

1 07 5 08 Pengelolaan Keuangan SKPDJumlah pengelolaan Keuangan

SKPD

Kota


1 07 5 09Peningkatan Kinerja Pelayanan

dan Administrasi

Jumlah pelayanan administrasi

dan konsultasi

Kota

Makassar 4 triwln 122.220.000 APBD 4 triwln 134.442.000

1 07 5 10Penyusunan Profil Dinas

Ketenagakerjaan


ketenagakerjaan

Kota


1 07 5 11Monitoring dan Evaluasi

Program dan Kegiatan

jumlah pelaksanaan monitoring

dan evaluasi

Kota

Makassar 4 triwln 94.946.250 APBD 4 triwln 104.440.875

1 07 9Program Peningkatan

Kesempatan Kerja


ditempatkan

Kota

Makassar29.280

penca

ker 4.136.582.193 29.280

penca

ker 4.275.240.412

1 07 9 01

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penempatan

kesempatan kerja


penempatan tenaga kerja

Kota

Makassar 4 exp 98.818.125 APBD 4 exp 108.699.938




/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 9 02


Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d

AKV) ISO 9001-2008

Jumlah pelayanan administrasi

pencari kerja

Kota

Makassar 18.000

pencak

er 231.382.725 APBD 18.000

penca

ker 254.520.998

1 07 9 03 Bursa Kerja/Job FairJumlah tersedianya lowongan

kerja

Kota

Makassar 2.500

lowong

an 475.299.300 APBD 2.500

lowong

an 522.829.230


(IPKOL)


dan bursa kerja secara online

Kota

Makassar

lowong

an - APBD

lowong

an -

1 07 9 05 Padat Karya Infrastruktur

Jumlah Tenaga Kerja dlm

bentuk kelompok kerja

sementara

Kota

Makassar 100 orang 1.025.136.000 APBD 100 orang 1.127.649.600

1 07 9 06Pencarian Lowongan Kerja

Dalam dan Luar Negeri

Jumlah informasi lowongan

kerja dalam & luar negeri

Kota

Makassar 1.200

lowong

an 263.550.000 APBD 1.200

lowong

an 289.905.000

1 07 9 07Padat Karya Produktif Teknologi

Tepat Guna

Jumlah terserapnya kelompok

kerja produktif

Kota

Makassar 60 orang 503.464.343 APBD 60 orang 553.810.777


Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi

Kota

Makassar - orang - APBD - orang -

1 07 9 09Penyuluhan Bimbingan

Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan

Kota

Makassar 100 0rang 94.500.000 APBD 100 0rang 103.950.000

1 07 9 10Pembinaan Kelompok Usaha

Mandiri

Jumlah kelompok usaha

mandiri

Kota

Makassar 40 0rang 233.681.700 APBD 40 0rang 257.049.870

1 07 9 11

Pemantauan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia dan

Tenaga Kerja Asing


penempatan tenaga kerja TKI

dan TKA

Kota


1 07 9 12Pemutahiran Data Base

Ketenagakerjaan

Jumlah penyusunan dokumen

data base ketenagakerjaan

Kota

Makassar 1 buku 63.000.000 APBD 1 buku 69.300.000

1 07 9 13


Kerja Indonesia (TKI) Formal

dan Informal

Jumlah peserta sosialisasiKota


1 07 9 14

Pemantauan Kinerja Bursa

Kerja Khusus dan Lembaga



LPTKS

Kota

Makassar 20

lembag

a 141.750.000 APBD 20

lemba

ga 155.925.000

1 07 9 15


Perundangan Kebinapentaan di

Kota Makassar

Jumlah peserta sosialisasiKota



Kerja Mikro di PerusahaanJumlah peserta sosialisasi

Kota


1 07 9 17



Mempekerjakan Tenaga Asing

(IMTA)


Perpanjangan IMTA

Kota

Makassar -

Ran

perda - APBD -

Ran

perda -

1 07 9 18

Sosialisasi Perda tentang Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing

(IMTA)


tentang IMTA

Kota





/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 9 19Pembinaan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)


diberikan pembinaan

Kota


1 07 9 20

Pembinaan Lembaga


Swasta (LPTKS)


pembinaan

Kota

Makassar 20 LPTKS 126.000.000 APBD 20 LPTKS 138.600.000

1 07 9 21


Daerah/Peraturan Walikota

bidang Kebinapentaan



disusun

Kota

Makassar 1 perwali 250.000.000 APBD -

perwal

i -

1 07 11

Program pengembangan

hubungan Industrial dan

Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan

Kota

Makassar 100 % 3.530.677.500 100 % 3.883.745.250

1 07 11 01



Hubungan Industrial

% penyelesaian pelayanan

mediasi pengaduan perselisihan

HI

Kota

Makassar 100 % 570.754.590 APBD 100 % 627.830.049

1 07 11 02Survey Penetapan Upah

Minimum Kota (UMK)

Jumlah survey untuk penetapan

UMK

Kota

Makassar - Bln - APBD - Bln -

1 07 11 03 Fasilitasi LKS TripartitJumlah LKS Tripartit yang

terbentuk

Kota

Makassar 12

kali

prtmn 410.180.190 APBD 12

kali

prtmn 451.198.209

1 07 11 04


Perundang-undangan

Ketenagakerjaan


Peraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar 100 prshn 548.562.105 APBD 100 prshn 603.418.316

1 07 11 05

Pembinaan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) di

Perusahaan di Wilayah Kota

Makassar

Tim pembinaan PKWT di

perusahaan

Kota


1 07 11 06


Kerawanan Hubungan

Industrial pada Perusahaan


kerawanan HI

Kota


1 07 11 07


(May Day) Tingkat Kota

Makassar

Terlaksananya kampanye Hari

Buruh Sedunia

Kota

Makassar 15.000 orang 351.312.675 APBD 15.000 orang 386.443.943

1 07 11 08





pemeriksaan penyusunan PP

dan PKB

Kota


1 07 11 09



Ketenagakerjaan




Kota


1 07 11 10

Sosialisasi Penanganan



Makassar



Pekerja di Perusahaan Wilayah

Kota Makassar

Kota


1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan

Struktur Skala Upah



Skala Upah

Kota





/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK Kota

Makassar 1 UMK 296.599.380 APBD 1 UMK 326.259.318


Tenaga Kerja



ASEAN

Kota

Makassar 6.300 org 4.106.689.190 7.000 org 4.517.358.108

1 07 13 01



Produktif



masyarakat

Kota



Kewirausahaan


berbasis masyarakat

Kota


1 07 13 03



Kurang Mampu



pelatihan

Kota


1 07 13 04


mendorong pendanaan

pelatihan berbasis masyarakat

Jumlah peserta pelatihanKota


1 07 13 05Peningkatan Profesionalisme


jumlah peserta pelatihan bagi

pengelola LPK Swasta

Kota


1 07 13 06Pembinaan Penatausahaan dan



kinerja LPK

Kota

Makassar 80 LPK 221.753.175 APBD 80 LPK 243.928.493


pelatihan di Perusahaan


pelatihan

Kota

Makassar 2.000 prshn 105.000.000 APBD 2.000 prshn 115.500.000

1 07 13 08







Kota


1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja

Berbasis Pengguna


diberikan pelatihan

Kota


1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum

Pelatihan


teknis kurikulum pelatihan

Kota



disebarluaskan 12.000 loker 3.890.009.540 14.000 loker 4.279.010.493



ASEAN

6.300 orang 7.000 orang


(IPKOL)


dan bursa kerja secara online

Kota

Makassar 14.000 loker 367.500.000 APBD 14.000 loker 404.250.000

1 07 14 02Pembentukan unit pelayanan

info pasar kerja diperusahaan


Pasar Kerja di Perusahaan yang

terbentuk

Kota


1 07 14 03Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Kerja


Peningkatan Produktifitas Kerja

Kota



Pemagangan


teridentifikasi

Kota

Makassar 1.000 prshn 204.934.380 APBD 1.000 prshn 225.427.818

1 07 14 05Pelatihan Pemagangan Dalam



diberikan pemagangan

Kota


1 07 14

Program Pengembangan

Sistem Informasi Pasar Kerja

& Produktifitas

Ketenagakerjaan

Kota

Makassar




/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(9)



Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja


Pemerintahan Daerah


Rencana Tahun 2019

(1) (5)

1 07 14 06Bimbingan Teknis Penerapan 5

S di Perusahaan


Pelatihan 5 S

Kota


1 07 14 07 Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan

pelatihan manajemen usaha

Kota


1 07 14 08

Pelatihan motivasi




motivasi berprestasi amt

Kota


1 07 14 09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus

Kendali Mutu

Kota


1 07 14 10Pelatihan pengembangan

supervisior


Supervisior

Kota


1 07 14 11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan

Sertifikasi

Kota


1 07 14 12


Pelatihan dan Produktifitas

(UP3)

Jumlah Pembentukan UP3Kota


1 07 14 13Pelatihan kader produktIvitas




perusahaan

Kota



Lapangan Kerja


teridentifikasi

Kota

Makassar 1.000 org 204.934.380 APBD 1.000 org 225.427.818

1 07 14 15Inventarisasi Pengukuran

Produktifitas Kerja




Kota


Makassar, Februari 2018

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si

NIP. 19690322 199303 1 005




100

BAB V

P E N U T U P

5.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota

Makassar Tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan

teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas

Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2019 dan

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun

2014-2019. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional

perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada

arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana

Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan

prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan

yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan

ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional,

produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun

Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan

mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu

indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 memuat

kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja

dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang

sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran

berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan

hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan

keluaran tersebut.


101

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan

kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 bertujuan untuk

meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang

mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan

kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun

2019, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019, harus

dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui

kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan,

mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan

pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa

memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan

yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019

adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi

dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota

Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik

Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019, di

dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/

mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di

atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Kota Makassar, RKPD Kota

Makasssar, Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan


102

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2019.

5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019, harus

menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun

berikutnya.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan

merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan

dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak

awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan

kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di

dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan

berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan

komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses

pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas,

partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik

akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya,

maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan

pembangunan.

2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan

janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.

3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana

Kerja tahun 2019 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja

sesuai indikator dapat tercapai.

4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan

melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.


103

5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 · rencana kerja (renja) tahun 2019 dinas ketenagakerjaan kota makassar ...

Documents