RENCANA KERJA RENJA - dmsppid.bantenprov.go.id · TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD 2012-2017 Tahun Anggaran 2013 2 -13 TABEL

RENCANA KERJA (RENJA)

DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROPINSI BANTEN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD)

Jl. SYEH NAWAWI AL BANTANI PALIMA SERANG TELP. 0254-7051152

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004 diwujudkan

melalui penyusunan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun merupakan

penjabarandari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RPK), memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan

RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Rencana Kerja (Renja-

SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD

dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian, diharapkan semoga Dokumen RencanaKerja (RENJA)DPPKD Provinsi

Banten Tahun 2016 ini dapat mendukung proses penyelenggaraan pelaksanaan tugaspokok

dan fungsi kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

WassalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Serang, Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSIBANTEN

Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1-2

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 1-8

1.3. Maksud danTujuan ................................................................................ 1-9

1.4. SistematikaPenulisan ............................................................................. 1-10

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN TA 2014/201 ............................................................................................

2–1

2.1. Evaluasi PelaksanaanRenja DPPKD Tahun 2014 dan 2015 Serta Hasil Renja DPPKD ...................................................................

2-1

2.1.1 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan, Realisasi

Outcome Kegiatan ................................................................................

2- 2

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab TidakTercapainyaatau

Melebihi Target, danImplementasiTerhadapCapaian

Renstra DPPKD ....................................................................................

2-10

2.1.3.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah .................................. 2-31

2.1.3 Capaian Realisasi Fisik dan Kegiatan TahunAnggaran 2015 .........................................................................................................

2-33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

3–1

3.1. Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 3–1

3.2 Program ................................................................................................... 3–5

3.3 Kegiatan .................................................................................................. 3–6

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 4–1

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Target dan Realisasi Belanja tidak Langsung DPPKD Provinsi Banten Tahun 2013

2 -10

TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD 2012-2017 Tahun Anggaran 2013

2 -13

TABEL 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 2 -31

TABEL 2.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 2 -32

TABEL 2.5 Target dan Reaslisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 2 -32

TABEL 2.6 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan

2 -33

TABEL 2.7 Rekapitulasi Program Kegiatan Belanja Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan

2 -34

TABEL 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKD Provinsi Banten 2 -39

TABEL 2.9 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Provinsi Banten

2 -43

TABEL2.10 Usulan Program dan Kegitan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015Provinsi Banten

2 -60

TABEL Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKD TA.2015 Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


iv

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 1 Pendahuluan

Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-1

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah dituangkan kedalam 3 (tiga) jenis

dokumen perencanaan yaitu : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau tahunan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau lima tahunan, dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau 25 tahunan.

Pada Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa ” SKPD menyusun menyusun

Renja SKPD dan pada ayat (2) “Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RenjaSKPD;

b. penyusunan rancangan Renja SKPD;

c. pelaksanaan forum SKPD; dan

d. penetapan Renja SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mendatang merupakan implementasi dari Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten

Tahun 2012–2017 adalah:

“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu : Merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh

masyarakat Banten untuk bersatumenyamakan

persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis

membangun kebersamaan dalam membangun Banten

serta proaktif memajukan bangsa dan negara dalam

kerangka persatuan dan kesatuan NKRI.

Sejahtera : Merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat

miskin dan tingkat pengangguran, meningkatnya

perekonomian dan daya beli masyarakat, meningkatnya

taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya

kebanggaan jati diri masyarakat Banten.

BAB 1 Pendahuluan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Iman dan Taqwa : Merupakan persyaratan mutlak untuk dapat

terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan

masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran

agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak

akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi

keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi

dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi

pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan5 (lima) Misi sebagai

berikut:

Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan

Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi Banten serta

meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan

daya saing daerah dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan;

Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan

untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

perekonomian daerah dalam rangka mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang

Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka

Penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat : Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku

Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan

Seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun

damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara

pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan

peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi

membangun Banten;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah

yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif,

efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik.

Sebagai bentuk keterpaduan dan kesinambungan pembangunan maka penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mengakomodir dan mendukung pencapaian RKPD Provinsi Banten

Tahun 2016.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 diterjemahkan dalam bentuk : (1) Tujuan,

(2) Sasaran, (3) Strategi, (4) Arah Kebijakan, (5) Urusan Wajib atau Pilihan, (6) Program dan

Kegiatan untuk selanjutnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Banten Tahun 2016.

Memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dan berbagai isu serta permasalahan

yang dihadapi, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Banten tahun 2016 memperhatikan isu – isu strategis daerah sebagai berikut :

1) Pengangguran dan daya saing tenaga kerja;

2) Kemiskinan dan kerawanan sosial;

3) Keamanan pangan, distribusi pangan dan produktivitas pangang;

4) Daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;

5) Konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;

6) Pendidikan orientasi pasar kerja;

7) Akses dan mutu pelayanan kesehatan;

8) Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air dan kerawanan kebencanaan;

9) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

10) Pilkada Banten

Sehingga ditetapkan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu ”

PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM

UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI ,

BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN”.

Berdasarkan tema tersebut dijabarkan dan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas

pembangunan Tahun 2016 sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;

2) Perlindungan Sosial, pemberdayaan ekonomi dan antisipasi kerawanan sosial;

3) Pemantapan ketahanan pangan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


4) Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;

5) Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;

6) Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;

7) Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat;

8) Pengendalian tata ruang, kelestrarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta

adaptasi bencana

9) Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

10) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten merupakan langkah awal proses perencanaan

pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari :

1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD) Provinsi Banten oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah atau yang saat

ini lebih dikenal dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Selanjutnya, SKPD :

2. Menyelenggarakan Forum SKPD Provinsi Banten untuk membahas dan

menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi Banten, Aspirasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota dan

masukan stakeholders lainnya. Hasil penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi

Banten selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam :

Penyusunan Rancangan II Renja-SKPD yang memuat kerangka regulasi

dan kerangka anggaran SKPD Provinsi, dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah

menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);


Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030;


Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Berita

Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RENSTRA. SKPD.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman,

arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten

pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ditujukan untuk :

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016;

2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah;

3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai

dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai fungsi

pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi

Banten pada tahun 2016;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

4. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

5. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


1.4 Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah sebelumnya dimulai dari adanya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. RPJMD

Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur

terpilih); yang memuat :

a. Strategi Pembangunan daerah

b. Kebijakan Umum

c. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

d. Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan lintas wilayah.

Dalam RENSTRA dinas hanya memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas dengan

periode waktu lima tahunan. Untuk itu perlu dokumen perencanaan

lainnya yang mengatur secara lebih lanjut dan rinci implementasi dari

kebijakan dan program dinas kedalam kegiatan-kegiatan, yang

direncanakan pada tiap tahunnya. Dokumen perencanaan tersebut lebih

dikenal dengan istilah RENJA SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah).

Adapun hubungan RENJA Dinas dengan dokumen perencanaan

lainnya adalah sebagai berikut :

Setiap SKPD menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada

Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra

Dinas, yang diawali melalui Forum SKPD pada setiap

Dinas/Badan/Kantor/Biro;

Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi input bagi

Bappeda Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan Awal

RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten.

Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten;

Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman

dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan

Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana

diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur

tentang RKPD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten

menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja

SKPD, dimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

Adapun hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara

diagramatis sebagai berikut :

Dokumen Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 merupakan Rencana Program dan

Kegiatan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan sesuai

dengan Peraturan Gubenur nomor 14 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi DPPKD, serta mampu mewujudkan rumusan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Visi, Misi,

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Tujuan, Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program) secara

optimal.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN DINAS PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2016

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, dan

Tujuan, serta Sistematika Penyajian.

BAB II GAMBARAN UMUM SKPD

Bab ini berisikan uraian tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2014 DAN 2015.

Bab ini berisikan uraian tentang evaluasi Renja Tahun 2014, Realisasi

Anggaran Tahun 2014 dan 2015, permasalahan dan solusi.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH PROVINSI BANTEN

Bab ini berisikan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan

Pengeleloaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian tentang penutup

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum

Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐1

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKD

Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur

Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi,

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan

Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :

TUGAS POKOK

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

FUNGSI DPPKD secara umum:

1. Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan

Daerah;

2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Dinas;

3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Dinas dengan instansi terkait;

4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah;

5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah;

FUNGSI DPPKD secara khusus:

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

2. Melaksanakan Bendahara Umum Daerah (BUD);

3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD;

5. Menyiapkan Anggaran Kas;

6. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;

7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

8. Menetapkan Surat Penyedian Dana (SPD);

9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

10. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

11. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS

PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


12. Menyajikan informasi keuangan daerah;

13. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

14. Menunjuk pejabat dilingkungan SKPD selaku kuasa BUD;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

c. Bidang Pendapatan;

d. Bidang Anggaran;

e. Bidang Perbendaharaan;

f. Bidang Bina Keuangan Daerah;

g. Bidang Akuntansi;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten:

A. Kepala Dinas

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan

pengelolaan keuangan daerah.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan

daerah sesuai rencana strategis dinas;

c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

d. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang pendapatan, bidang

anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah dan bidang

akuntansi;

e. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengendalian pendapatan dan

pengelolaan keuangan daerah;

f. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi administrasi ketatausahaan

dinas;

g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


h. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;

i. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;

b. Merumuskan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan, bidang

anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah, bidang

akuntansi dan unit pelaksana teknis dinas;

c. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

dinas;

d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendapatan dan

pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota;

e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah membawahkan:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pendapatan;

c. Kepala Bidang Anggaran;

d. Kepala Bidang Perbendaharaan;

e. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah;

f. Kepala Bidang Akuntansi;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BB.. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan

dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

evaluasi dan pelaporan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasiprogram

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

penyusunan program evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan pelaporan;

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Dinas;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Sekretaris Dinas membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris

dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian,

bahan produk hukum dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor

serta lingkungannya;

h. Melaksanakan fungsi kehumasan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum;

j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian

lingkup dinas;

k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris

dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,

verifikasi dan perbendaharaan dinas.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan

dinas;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran

belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan

dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-

pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;


c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan programdan

kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari

sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan

kegiatan dinas;

f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program

kegiatan;

g. Melaksanakan penyiapan program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah

Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;

i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu

penyelenggaraan kegiatan Dinas;

j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;

k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang

bersumber dari dana APBD dan APBN;

l. Melaksanakan laporan dan akuntabilitas kegiatan Dinas;

m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


evaluasi teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pajak daerah, retribusi dan pendapatan

lain-lain, data dan informasi pendapatan;

b. Penyiapan bahan pedoman pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain,

data dan informasi pendapatan;

c. Pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan pajak daerah, retribusi dan

pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;

d. Pengkoordinasian pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-

lain, data dan informasi pendapatan;

e. Pelaksanaan pengendalian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah,

retribusi dan pendapatan lain-lain;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan pajak daerah, retribusi

dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan

bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi

pendapatan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendapatan mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah, retribusi dan

pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pajak daerah, retribusi

dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;

d. Menyiapkan bahan pengendalian pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-


e. Menyiapkan bahan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-


f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana peningkatan penerimaan

pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain;

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi

pendapatan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum



(3) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendapatan

membawahkan:

a. Kepala Seksi Pajak Daerah;

b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;

c. Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi Pendapatan Asli Daerah:

a. Kepala Seksi Pajak Daerah

Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pajak daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja seksi;

b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan penerimaan pajak daerah yang

bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air

permukaan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi

pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan dan pengumpulan pajak

daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak

air permukaan;

d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan atas keberatan pajak

daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak

air permukaan;

e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi Nilai

Jual Kendaraan Bermotor;

f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan atas keberatan pajak daerah;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pajak daerah;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan

Lain-lain mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan rencana penerimaan retribusi dan pendapatan

lain-lain;

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tentang sumber-

sumber dan potensi penerimaan dari retribusi dan pendapatan lain-lain;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka optimalisasi

penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;

e. Melaksanakan koordinasi sesuai petunjuk teknis tentang penerimaan

retribusi dan pendapatan;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi retribusi dan pendapatan lain-lain;

g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan

Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dan

informasi pendapatan.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Data dan Informasi

Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja seksi;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pendapatan;

c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi

pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;

d. melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka optimalisasi

pendapatan daerah;

e. melaporkan seluruh data dan informasi pendapatan secara rutin dan

berkala;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


D. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional,

pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang anggaran.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan anggaran, anggaran I

dan anggaran II;

b. Penyusunan pedoman dan standarisasi perencanaan anggaran, anggaran I

dan anggaran II;

c. Pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran, anggaran I dan

anggaran II;

d. Pengkoordinasiaan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I dan

anggaran II;

e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I

dan anggaran II;

f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang

perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Anggaran mempunyai rincian



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan

anggaran, anggaran I dan anggaran II;

c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perencanaan

anggaran, anggaran I dan anggaran II;

d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perencanaan anggaran, anggaran I

dan anggaran II;

e. Menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan

APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran

APBD/penjabaran Perubahan APBD;

f. Menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-

PPKD/DPPA-PPKD;

g. Menyiapkan bahan nota keuangan sebagai bahan rapat paripurna dengan

DPRD;

h. Menyiapkan bahan jawaban gubernur atas tanggapan fraksi DPRD terhadap

raperda APBD dan/atau perubahan APBD;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran

membawahkan:

a. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran;

b. Kepala Seksi Anggaran I;

c. Kepala Seksi Anggaran II.

Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran

Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional kegiatan perencanaan anggaran.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Anggaran

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan standar perencanaan dan pelaksanaan

anggaran;

c. Melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan

anggaran;

d. Melaksanakan penyusunan rencana penggunaan pendapatan;

e. Melaksanakan pengumpulan usulan bahan rencana anggaran

SKPD/PPKD;

f. Melaksanakan pengolahan data dan rencana anggaran SKPD;

g. Melaksanakan verifikasi rencana anggaran SKPD/PPKD;


b. Kepala Seksi Anggaran I

Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran I mempunyai



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan Raperda APBD dan/atau

perubahan APBD;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Dinas Daerah

dan Sekretariat DPRD;

d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan

DPPA-SKPD pada Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD;

e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan RKA-SKPD/PPKD;

f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Dinas

Daerah dan Sekretariat DPRD;


c. Kepala Seksi Anggaran II

Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran II mempunyai



b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan rapergub penjabaran APBD

dan/atau penjabaran perubahan APBD;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah

dan Non Perangkat Daerah Lainnya;

d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan

DPPA-SKPD pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Non Perangkat

Daerah Lainnya;

e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan DPA-SKPD/PPKD dan

DPPA-SKPD/PPKD;

f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis

Daerahdan Non Perangkat Daerah Lainnya;


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


E. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional,

pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang perbendaharaan.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional bidang perbendaharaan;

b. Penyiapan bahan pedoman dan standarisasi pengelolaan perbendaharaan;

c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan perbendaharaan I,

perbendaharaan II dan kas daerah;

d. Pengkoordinasian pengelolaan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas

daerah;

e. Penyiapan bahan program dan kegiatan perbendaharaan I, perbendaharaan

II dan kas daerah;

f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perbendaharaan

I, perbendaharaan II dan kas daerah;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan I,

perbendaharaan II dan kas daerah;

d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perbendaharaan I, perbendaharaan

II dan kas daerah;

e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

f. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi data DAU gaji dan

SP2D;

g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas;

h. Menyiapkan bahan surat penyediaan dana (SPD);

i. Menyiapkan bahan penelitian SPM UP/GU/TU, SPM-LS dan menerbitkan

surat perintah pencairan dana (SP2D);

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan

membawahkan:

a. Kepala Seksi Perbendaharaan I;

b. Kepala Seksi Perbendaharaan II;

c. Kepala Seksi Kas Daerah.

Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Perbendaharaan I

Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis perbendaharaan I.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan I



b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Dinas

Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;

c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas


d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas


e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan

perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;

f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;

g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit

anggaran;

h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS;

i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian

pembayaran (SKPP);


b. Kepala Seksi Perbendaharaan II

Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis perbendaharaan II.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan II


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum



b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Kepala


Daerah dan non perangkat daerah lainnya;

c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala



d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala



e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan

perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah

lainnya;

f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;

g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit

anggaran;

h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS;

i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian

pembayaran (SKPP);


c. Kepala Seksi Kas Daerah

Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis kegiatan kas daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai



b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas;

c. Melaksanakan pencatatan buku kas daerah jenis penerimaan dan

pengeluaran APBD;

d. Melaksanakan penyusunan surat penyediaan dana (SPD);

e. Melaksanakan pengeluaran uang daerah berdasarkan SP2D atas beban

anggaran daerah;

f. Melaksanakan penyiapan laporan harian posisi kas daerah;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


g. Melaksanakan koordinasi, pencocokan dan pemutakhiran data dengan

bank persepsi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

h. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan uang daerah untuk digunakan

sebagai pendapatan bunga deposito dan jasa giro;

i. Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, koordinasi dan evaluasi keuangan daerah.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi

keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan

daerah kabupaten/kota;

b. Penyiapan bahan pedoman pelaksanaan administrasi keuangan daerah,

pengendalian Keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah

kabupaten/kota;

c. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan administrasi keuangan daerah,

pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah

kabupaten/kota;

d. Pengkoordinasiaan dan sinkronisasi administrasi keuangan daerah,


kabupaten/kota;

e. Penyiapan bahanprogram dan kegiatan administrasi keuangan daerah,


kabupaten/kota;

f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan administrasi


daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah


a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi


daerah kabupaten/kota;

b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan daerah, pengendalian

keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


c. Menyiapkan bahan pengendalian teknis administrasi keuangan daerah,


kabupaten/kota;

d. Menyiapkan bahan sistem informasi administrasi keuangan daerah,


kabupaten/kota;

e. Menyiapkan bahan asistensi, supervisi keuangan provinsi dan

kabupaten/kota;

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Bina Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

a. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah;

b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah;

c. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.


a. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah

Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan administrasi keuangan

daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Administrasi Keuangan

Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

administrasi keuangan daerah;

c. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi keuangan

daerah;

d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi,

asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis administrasi

keuangan daerah;

e. Melaksanakan penerapan sistem informasi manajemen administrasi

keuangan daerah;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan

daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

kegiatan;

h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah

Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian keuangan daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengendalian keuangan

daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

pengendalian pengeluaran keuangan daerah;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah;

d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi,

asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis pengendalian

pengeluaran keuangan daerah;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pengeluaran keuangan

daerah;

f. Melaksanakan penerapan sistem informasi pengendalian pengeluaran

keuangan daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

kegiatan;


b. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina

keuangan daerah kabupaten/kota.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Bina dan Evaluasi

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum



b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina dan

evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;

c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota;

d. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan

Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD

Perubahan Kabupaten/Kota;

e. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi

terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

/Walikota tentang APBD/APBD Perubahan Kabupaten/Kota;

f. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

g. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

tugas;

i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;


G. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi,

evaluasi dibidang akuntansi.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi penerimaan dan

pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan

laporan dan statistik keuangan;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang akuntansi penerimaan

dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


c. Penyusunan pedoman dan standarisasi pengelolaan akuntansi penerimaan

dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan


d. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan akuntansi

penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan

penyusunan laporan dan statistik keuangan;

e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan

pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan


f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang

akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan

akuntansi dan penyusunan laporan dan statistik keuangan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Akuntansi mempunyai rincian



b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi



c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan dibidang akuntansi



d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program dibidang akuntansi



e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian

teknis dibidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan

pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;

f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi

pemerintah daerah;

g. Menyiapkan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah;

h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekonsiliasi data penerimaan dan

pengeluaran keuangan daerah;

i. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan

target bagi hasil pajak daerah.

j. Menyiapkan data bagi hasil pajak daerah antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

k. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan prognosis semester II serta

laporan tahunan keuangan daerah;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


l. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan laporan tahunan keuangan

yang bersumber dari dana APBN;

m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi

membawahkan:

a. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;

b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi;

c. Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan.


a. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi

penerimaan dan pengeluaran;

c. Melaksanakan penyusunan bahan konsolidasi pelaksanaan akuntansi dan


d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan akuntansi


e. Menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan

pengeluaran;

f. Melaksanakan penyiapan bahan, pengolahan dan validasi data

penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD;

g. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam

pelaksanaan kegiatan;

h. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan

akuntansi.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan

dan pengembangan akuntansi;

c. Menyusun rancangan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

d. Menyusun rancangan sistem akuntansi pemerintah daerah;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan akuntansi;

f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan

pengembangan akuntansi;

g. Menyiapkan bahan pelaporan realisasi keuangan pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan

target bagi hasil pajak daerah;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bagi hasil pajak daerah

kepada dan dari Pemerintah daerah lainnya;

j. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam

pelaksanaan kegiatan;

k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan

Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan dan statistik keuangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan

Statistik Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester I dan

prognosis semester II, laporan tahunan keuangan daerah serta statistik

keuangan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


c. Melaksanakan koordinasi dan sinkrosisasi data dalam rangka

penyusunan neraca aset;

d. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi akuntansi dan laporan

keuangan daerah;

e. Melaksanakan penyiapan bahan raperda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rapergub tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

g. Menyiapkan laporan triwulan, semester dan laporan tahunan keuangan

yang bersumber dari dana APBN;

h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan statistik keuangan;

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

kegiatan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;


2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPPKD) Provinsi Banten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang

Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang

Bina Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT),

dan Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DPPKD

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


2.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS

(UPT) DPPKD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis

operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lapangan. Dengan

adanya perubahan SOTK UPTD dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun

2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis

Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten menjadi Peraturan Gubernur

Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Daerah Provinsi Banten Yang Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten, maka

Struktur Organisasi UPTD yang semulanya Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata

Usaha 3 Seksi yaitu Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan,

Seksi Penerimaan dan Penagihan, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha,

Kasi PKB & BBNKB dan Kasi Pajak Lain-lain.

Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Berjumlah 6

UPTD yang terdiri atas :

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak;

2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Kabupaten Pandeglang;

3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang;

4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tanggerang;

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tanggerang;

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Cilegon.

Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian

Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi

Penerimaan dan Penagihan.

Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Yang semula hanya ada di 6

UPTD/Samsat di Kab/Kota se-Provinsi Banten ditahun 2009 ada penambahan 4

UPTD/Samsat yaitu Kantor Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande.

Tahun 2012 penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Malingping pemekaran

dari UPT Rangkasbitung, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun

2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada

pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi

peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang

luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

daerah.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2015 terdiri atas :

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikokol Kota Tangerang;

2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serpong Kota Tangerang Selatan;

3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciputat Kota Tangerang Selatan;

4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciledug Kota Tangerang;

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pandeglang Kabupaten Pandeglang;

7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balaraja Kabupaten Tangerang;

8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikande Kabupaten Serang;

9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serang Kota Serang;

10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cilegon Kota Cilegon;

11. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Malingping Kabupaten Lebak

Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

a. Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;

b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kepala Unit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang teknis operasional pendapatan dan pengelolaan keuangan

daerah.

Dalam melaksanakan tugas, kepala unit mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan

pajak Provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan

pajak Provinsi;

c. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak Provinsi;

d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seseuai dengan tugas

dan fungsinya.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Unit mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja UPT;

b. Menyusun dan menetapkan rencana teknis operasional UPT;

c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan UPT;

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun

tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada UPT;

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan

penilaian kinerja;

i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

k. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. Mengelola urusan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

m. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

n. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan;

o. Melaksanakan pengelolaan dokumen pajak dan pendapatan lain-lain;

p. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan,

koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan,

pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas;

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan di

bidangnya;

b. Pengumpulan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program

kerja UPT;

c. Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja

UPT;

d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;

e. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan,

rumah tangga, kehumasan, perjalanan dinas di lingkungan UPT;

f. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris

UPT;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


g. Penyiapan bahan penyusunan laoran dan evaluasi pelaksanaan program di

lingkungan UPT;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan

serta pelaporan UPT;

d. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, keperpustakaan dan

perlengkapan rumah tangga UPT;

e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;

f. Menyusun, mengelola, dan menyampaikan laporan secara berkala;

g. Menyampaikan saran pendapat kepada Kepala UPT sebagai bahan

pertimbangan dalam penetapan kebijakan operasional;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin pegawai;

i. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT;

j. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan UPT;

k. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT;

l. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang di lingkungan

UPT;

m. Mengusulkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahan barang milik UPT;

n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;

o. Mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi;

p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan surat perintah tugas

berdasarkan penunjukan Kepala UPT;

q. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPT;

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan

penilain kinerja;

s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

u. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seksi PKB dan BBNKB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran,

pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai fungsi :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di

bidangnya;

b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di

bidangnya;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Seksi PKB dan BBNKB;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun


d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan

penilaian kinerja;

e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

f. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib

Pajak;

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

h. Melaksanakan perhitungan, penetapan dan pemungutan PKB, BBNKB dan

sanksi administrasi;

i. Melaksanakan penerimaan, pembayaran dan penyetoran;

j. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan PKB BBNKB;

k. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,

perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB;

l. Melaksanakan penetapan perhitungan tunggakan potensi, tunggakan PKB dan

BBNKB;

m. Melaksanakan/mencatat penggunaan SKPD dan membuat laporan setiap

bulan;

n. Meneliti dan mencatat NJKB bagi kendaraan yang belum tercantum dalam SK

Gubernur tentang NJKB sebagai perhitungan PKB dan BBNKB

o. Melaksanakan pengelolaan restitusi PKB dan BBNKB;

p. Melaksanakan penelitian fiskal antar daerah;

q. Melaksanakan pengelolaan dokumen;

r. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran,

pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan pajak daerah Non

PKB dan BBNKB.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di

bidangnya;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pendapatan Lain-lain;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun


d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan

penilaian kinerja;

e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

g. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib

Pajak AP;

h. Melakukan perhitungan, penetapan dan pemungutan serta sanksi administrasi

Wajib Pajak AP;

i. Melaksanakan pemberian Nomor Induk Wajib Pajak Daerah;

j. Melaksanakan penerimaan, pembayaran pajak dan pendapatan Lain-lain;

k. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pajak dan

pendapatan lain-lain;

l. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,

perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan wajib pajak AP;

m. Melaksanakan penagihan tunggakan pungutan pajak AP;

n. Melaksanakan pengelolaan restitusi pajak AP;

o. Melakukan pendataan, pemantauan dan pelaporan pemakaian bahan bakar pada

SPBU;

p. Melaksanakan penagihan tunggakan potensi dan tunggakan anggaran PKB dan

BBNKB;

q. Melaksanakan pendataan potensi alat berat dan alat besar;

r. Menyampaikan laporan data potensi alat berat setiap bulan;

s. Melaksanakan pengelolaan dokumen;

t. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;

u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA UPT

SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN

GAMBAR 2.2

STRUKTUR ORGANISASI UPTD

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA DPPKD

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah (DPPKD) Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

mancakup:

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPPKD) Provinsi Banten Tahun 2015 berjumlah 1.050 orang yang tersebar di

DPPKD Pusat dan di 11 Unit Pelaksana Teknis, dengan rincian sebagai berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


Tabel 2.1

Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Provinsi Banten Tahun 2015

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD

2. Aset/Modal

Sampai dengan tahun 2014 jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten antara lain:

PNS CPNS JML (3-4) TPP SATPAMPRAMU

BAKTISUPIR JML (6-9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 DPKAD PUSAT 146 - 146 104 11 10 8 133 279

2 UPT SERANG 29 - 29 38 9 6 1 54 83

3 UPT CIKANDE 22 - 22 31 8 4 0 43 65

4 UPT SERPONG 23 - 23 28 5 1 3 37 60

5 UPT CIPUTAT 17 - 17 37 8 6 1 52 69

6 UPT BALARAJA 20 - 20 53 17 12 1 83 103

7 UPT CIKOKOL 21 - 21 41 7 2 1 51 72

8 UPT CILEDUG 17 - 17 38 8 5 2 53 70

9 UPT CILEGON 21 - 21 46 6 3 1 56 77

10 UPT PANDEGLANG 24 - 24 32 9 4 1 46 70

11 UPT RANGKASBITUNG 20 - 20 22 11 13 1 47 67

12 UPT MALINGPING 13 - 13 9 5 7 1 22 35

373 - 373 479 104 73 21 677 1050

35,52 64,48PRESENTASE

JUMLAH

NO KANTOR

Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap

TOTAL

No

1 IV 18 Orang S3 1 Orang2 III 293 Orang S2 78 Orang3 II 62 Orang S1 210 Orang4 D4 1 Orang5 D3 39 Orang6 D1 1 Orang7 SMA 43 Orang

373 Orang 373 Orang

Berdasarkan Golongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


a. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya

yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tersebar di

kantor DPPKD dan 11 UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. Namun dari 11 UPTD tersebut, 2 UPTD

masih menempati lahan dan gedung sewa dan pinjam pakai.

b. Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten, terdiri dari:

- Kendaraan operasional Roda 4 sebanyak 58 unit

- Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 119 unit

- Kendaraan khusus Samsat Keliling sebanyak 9 unit

3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) DPPKD

Sampai Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten mempunyai 11 Kantor Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 8

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 27 Gerai Samsat dan 2 Gerai Samsat

Online yang dapat melayani wajib pajak diwilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan

Banten,9 Bus Pelayanan Samsat Keliling, dan pada anggaran tahun 2015 ini sudah di

rencanakan dan dianggaran untuk membeli 4 Bus Pelayanan Samsat Keliling.

Tabel 2.3

Lokasi Sebaran UPT dan SAMSAT DPPKD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


Jumlah Gerai Samsat yang telah dibuka dan sudah beroperasi terdiri dari :

Gerai Samsat on-line 3 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten), terdiri dari :

1. Gerai Samsat online Cinere, Jakarta Selatan

2. Gerai Samsat online Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan

Direncanakan di Tahun 2015 akan dibuka 2 gerai lagi, diantaranya :

1. Gerai Samsat Ciomas, Kabupaten Serang

2. Gerai Samsat Gunung Kencana, Kabupaten Lebak

Selain itu juga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam

meningkatkan pengelolaan keuangan, di Bidang Anggaran yang tugas dan fungsi

sebagai bidang penyusunan anggaran Provinsi Banten, untuk memudahkan proses

tersebut dalam penyusunan anggaran menggunakan Sistem Managemen Keuangan

Daerah (SIMDA, dan untuk memudahkan dalam pengelolaannya menggunakan

Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMDA), dan di Bidang Perbendaharaan dalam

meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan juga proses percepatan dalam

pencairan uang APBD, untuk memudahkan hal tersebut menggunakan Sistem

Pencairan Dana (SIMDA).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sudah

memulai proses penyusunan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP). Hal ini ditujukan agar penyusunan anggaran ini sudah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 2 Gambaran Umum


menggunakan sistem online antar bidang di lingkungan DPPKD Provinsi Banten,

sehingga mempermudah proses pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan

anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, dan diharapkaan proses ini dapat

meminimalisir kesalahan dan mempermudah pelayanan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara

bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat

memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.5 SARANA PRASARANA DPPKD

Sampai dengan Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten menpunyai 11 UPT. Pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Prioritas adalah

Pengadaan Tanah untuk UPT Cikande dan UPT Malingping.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


3.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKD TAHUN 2014 DAN 2015

3.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun

Anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 106.988.000.000,- yang dilaksanakan melalui 4 Program dan 73 kegiatan yang

ada dalam lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten, dengan realisasi keuangan Rp. 90.675.787.509,- (84,75 %) dan

realisasi fisik 100 %.

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 64.953.856.550,- realisasi keuangan sebesar Rp.

56.937.899.753,- (87,66%) dan realiasi fisik 100 %, terdiri dari 39 kegiatan

dan 4 Indikator Kinerja Program :

Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 35.598.367.317,- terdiri dari 13

Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 30.028.186.756,- (84.35 %) dan


Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 27.048.434.233,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan

realisasi keuangan Rp. 25.178.777.258,- (93,09 %) dan realisasi fisik 100

%.

Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp.

1.650.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.

1.150.915.339,- (69,79 %) dan realisasi fisik 100%.

Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu

Rp. 657.650.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.

580.020.400,- (88,28 %) dan realisasi fisik 100 %.

BAB 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014 dan 2015

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

jumlah pagu Rp. 1.750.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.

1.292.763.734,- (73,87 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 2 Kegiatan

dan 2 Indikator Kinerja program :

Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan jumlah pagu Rp.


746.821.300,- (67,73 %) dan realisasi fisik 100 %.

Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan

jumlah pagu Rp. 647.358.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 545.942.434,- (84,33 %) dan realisasi fisik 100 %.

3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

jumlah pagu Rp. 39.834.143.450,- realisasi keuangan Rp. 32.150.603.522,-

(80,71 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 32 Kegiatan dan 5 Indikator

kinerja program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah

pagu Rp. 12.129.843.500,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 8.822.448.755,- (72,73 %) dan realisasi fisik 100 %.

Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu

Rp. 2.435.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.

2.372.502.000,- (97,43 %) dan realisasi fisik 100 %.

Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 19.554.299.950,- terdiri dari

11 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 15.907.157.945,- (81,35 %) dan


Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.695.000.000,- terdiri dari

3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 3.147.889.882,- (85,19 %) dan


Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah

pagu Rp. 2.020.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan

Rp. 1.900.605.000,- (94,09 %) dan realisasi fisik 100 %.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 450.000.000,- realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan realisasi

fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 450.000.000,- terdiri dari 1

kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan

realisasi fisik 100 %).

Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2014 sebagai berikut :

3.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2015

Jumlah anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 92.817.448.000,- yang dilaksanakan

melalui 4 Program dan 74 kegiatan (bertambah 1 kegiatan dari Tahun 2014 yaitu

: Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA). dengan realisasi keuangan sampai

dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 24.285.995.217,- (26,17 %) dan realisasi fisik 32,02 %.

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 58.500.871.425,- realisasi keuangan sebesar Rp.

18.403.993.340,- (31,46%) terdiri dari 39 kegiatan dan 4 Indikator Kinerja

Program :

Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 34.637.166.462,- terdiri dari 13

Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 12.496.931.335,- (36.08 %).

No Urusan Bidang Urusan Program Jumlah Anggaran Capaian %

1 2 3 4 6 7 8

Wajib Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

64.953.856.550 56.937.899.753 87,66

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.750.000.000 1.292.763.734 73,87

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

39.834.143.450 32.150.603.522 80,71

Statistik Penyediaan Data Pembangunan Daerah

450.000.000 294.520.500 65,45

106.988.000.000 90.675.787.509 84,75

Tabel

Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2014

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

J U M L A H

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 21.978.754.963,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan

realisasi keuangan Rp. 5.780.918.683,- (26,30 %).

Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp.


99.866.332,- (7,40 %).

Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu

Rp. 534.950.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.

26.277.000,- (4,91 %).

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

jumlah pagu Rp. 1.403.886.275,- realisasi keuangan sebesar Rp. 169.953.700,- (12,11 %) terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja program :

Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan jumlah pagu Rp. 981.817.000,-

terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 151.083.000,- (15,39

%).

Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan

jumlah pagu Rp. 422.069.275,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 18.870.700,- (4,47 %).

3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

jumlah pagu Rp. 32.527.611.300,- realisasi keuangan Rp. 5.712.048.177,-

(17,56 %) terdiri dari 33 Kegiatan dan 5 Indikator kinerja program sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah

pagu Rp. 10.003.256.750,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 1.912.044.593,- (19,11 %).

Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu

Rp. 2.260.580.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.

974.964.920,- (43,13 %).

Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 15.357.900.350,- terdiri dari

12 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.890.950.256,- (12,31 %).

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.329.808.000,- terdiri dari

3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 526.078.608,- (15,80 %).

Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah

pagu Rp. 1.576.066.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan

Rp. 408.009.800,- (25,89 %).

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 384.779.000,- realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %) dan realisasi

fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program :

Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 384.779.000,- terdiri dari 1

kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %).

Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2015 sebagai berikut :

No Urusan Bidang Urusan Program Jumlah Anggaran Capaian %

1 2 3 4 6 7 8

Wajib Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

58.500.871.425 18.403.993.340 31,46

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.403.886.275 169.953.700 12,11


32.527.611.300 5.712.048.177 17,56


384.779.000 - 0,00

92.817.148.000 24.285.995.217 26,17

Tabel

Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2015

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

J U M L A H

(s.d Bulan Juni 2015)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

3.2 RENCANA DAN REALISASI OUTPUT KEGIATAN, REALISASI

OUTCOME KEGIATAN

3.2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014

Secara umum pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh DPPKD pada tahun 2014 khususnya Program perioritas DPPKD yaitu

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan rencana kinerja yang

telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian output

dan outcome kegiatan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi

Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014

yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut :

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang,

(2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah

anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- atau

sebesar 73,65 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia

Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.

252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- atau sebesar 42,70 %.

- IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan

Alat -alat Berat, (2) Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT

Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan

Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (4) Terlaksananya

Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab.

Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling

di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di

Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air

Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan

realisasi Rp. 334.438.850,- atau sebesar 35,86 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia

Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di

Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan

Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota

Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat

Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 442.210.000,- dengan realisasi Rp.

316.477.709,- atau sebesar 71,57 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota

Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan Tunggakan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Alat Berat, (2) Pelayanan Samsat

Keliling, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota

Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan

Tunggakan Potensi PKB, (2) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD

Serpong, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Serpong,

jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan realisasi Rp.

165.439.500,- atau sebesar 72,84 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak

Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi

Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 229.585.500,- dengan realisasi Rp.

192.930.756,- atau sebesar 84,03 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota

Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan

Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3)

Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat

Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp.

325.013.000,- atau sebesar 97,83 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak

Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat -

alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp.

264.199.040,- atau sebesar 64,88 %.

- Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014, (2)

Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015, (3) Pelaksanaan SIMDA, (4)

Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 6.477.185.200,- dengan


- Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen

Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2014, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014, (2)

Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014, (3) Penyusunan

Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015, (4) Verifikasi DPPA SKPD

DPPA PPKD T.A 2014, (5) Pergeseran Anggaran, (6) Verifikasi DPA

SKPD dan DPA PPKD T.A 2015, jumlah anggaran sebesar Rp.

4.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.690.052.600,- atau sebesar 91,11 %.

- Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015, (2)

Penyusunan Rapergub SSH TA.2015, (3) Penyusunan Rapergub ASB

Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan

Pendapatan P- APBD TA. 2014 dan APBD TA. 2015, (5) Penyusunan

Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TA. 2015, (6) Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA

SKPD/PPKD, (7) Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas dan

Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD, (8) Penyusunan Rapergub

SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD, (9)

Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, jumlah anggaran

sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- atau

sebesar 68,25 %.

- Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA

2014 dan APBD TA 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan

Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan

APBD TA.2014, (2) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar

Akuntansi Berbasis Akrual, (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang

Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015, (4) Seminar Perbandingan

Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan

realisasi Rp. 1.862.933.650,- atau sebesar 88,71 %.

- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan

: (1) Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (2)

Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun

2014, (3) Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual

Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (4) Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014, (5) Pemeliharaan

Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, (6)

Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling

Polda Metro dan Polda Banten), (7) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat

Untuk Penerimaan Berbasis Akrual, (8) Pengembangan Sistem Aplikasi

Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web, (9) Pengembangan

Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan, jumlah anggaran


sebesar 97,34 %.

- Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001

: 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu

ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan

Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6)

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT

Cilegon, (7) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Kinerja Pelayanan UPT Cikande, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang, (9)

Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja

UPT Lebak, (10) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Kinerja UPT Balaraja, jumlah anggaran sebesar Rp. 725.000.000,-

dengan realisasi Rp. 708.004.000,- atau sebesar 97,66 %.

- Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan :

(1) Monitoring Pajak Daerah 2014, (2) Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014, (3)

Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Tahun

2014, (4) Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Prov-

Banten Tahun 2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan


- Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD se-Provinsi Banten, (2)

Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan

Polda Metro, (3) Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun

2014, (4) Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan, (5)

Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun

2014 Triwulanan, (6) Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten

Tahun 2014, (7) Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten

Tahun 2014, (8) Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah, (9)

Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, jumlah

anggaran sebesar Rp. 4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,-

atau sebesar 79,71 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

- Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I, (2) Rapat

Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II, (3) Rapat Koordinasi Dana

Perimbangan Triwulan III, (4) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I,

(5) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II, (6) Sosialisasi Dana

Perimbangan Triwulan III, (7) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan

Retribusi Daerah Triwulan I, (8) Rapat Koordinasi dan Realisasi

Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, (9) Rapat Koordinasi dan

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III, (10) Gathering dengan

Pengusaha Se-Provinsi Banten, (11) Kunjungan Kerja dalam rangka

mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah, (12) Belanja

Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010,

2011, 2012, (13) Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target Retribusi,

(14) Kajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi, jumlah anggaran


sebesar 80,29 %.

- Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten, (2)

Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil

Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan

Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten, (4)

Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran, (5)

Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji, (6) Penyusunan SPD -

SKPD dilingkungan Pemprov. Banten, (7) Penyiapan SK Persetujuan SK

Persetujuan Pembebanan SPM TU, (8) Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan, (9) Bimtek

Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada

Pemerintahan Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 787.408.000,-


- Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014,

(2) Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari - Desember 2014, (3)

Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2014, (4) Penyusunan

Arsip STS Bulan Januari - Desember 2014, (5) Rekonsiliasi Penerimaan

Bunga Deposito dan Jasa Giro dengan Bank Persepsi, (6) Study

Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas Non Anggaran, (7)

Pembuatan Aplikasi Kas Daerah, (8) Penyusunan Laporan Bendahara

Umum Daerah (BUD), (9) Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan

Pajak) Bulan Januari - Desember 2014, (10) Penyusunan Input Data Pajak

(SSP), jumlah anggaran sebesar Rp. 725.790.500,- dengan realisasi Rp.

658.952.270,- atau sebesar 90,79 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Prov. Banten, (2) Bimtek External Pengelolaan

Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten, (3)

Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya/ Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, (4) Bimtek

Pengeloaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan

dan Kasda, (5) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (6) Pembuatan Laporan Dana

Transfer DAK, (7) Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS, (8)

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah anggaran

sebesar Rp. 807.540.000,- dengan realisasi Rp. 684.183.390,- atau sebesar

84,72 %.

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi

Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi Data

SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA.

2014, (2) Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS

Pengembalian Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (4)

Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara BUD, Pendapatan,

Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA.

2014, (5) Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014, (6)

Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah TA. 2014, (7) Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD Se-

Provinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, jumlah anggaran

sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 631.350.502,- atau sebesar

66,46 %.

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim

Tahun 2014 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Buku

Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014, (2) Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu

Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013

(Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten

TA. 2013 (Setelah Audit BPK), (5) Raperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Rapergub

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2013, (6) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran

2013, (7) Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

se Provinsi Banten TA. 2013, (8) Pengumpulan data E-Audit TA.2014,

jumlah anggaran sebesar Rp. 1.551.376.250,- dengan realisasi Rp.

1.212.946.269,- atau sebesar 78,19 %.

- Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan

Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi

Hasil Pajak Daerah bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (2) Rapat

Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita

Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16

s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013, (3) Rapat

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada

Kabupaten/Kota, (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang

Pelaksanaan BHPD TA. 2014, (5) Penyusunan Rancangan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014, jumlah anggaran sebesar

Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- atau sebesar 67,80 %.

- Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan

Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir

Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi, (2) Penyusunan Laporan Semester I

Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun

2014 Dana Dekonsentrasi, (4) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014

Dana Dekonsentrasi, (5) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana

Dekonsentrasi, (6) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana

Dekonsentrasi, (7) Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan Tahun 2014, (8) Rapat Koordinasi Semester I

Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (9) Rapat

Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, (10) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas

Pembantuan, (11) Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas

Pembantuan, (12) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas

Pembantuan, (13) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas

Pembantuan, (14) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas

Pembantuan, (15) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas

Pembantuan, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi

Rp. 380.890.870,- atau sebesar 50,79 %.

- Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,

dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Review Rancangan Peraturan Gubernur

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, (2) Sosialisasi

Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, (3) Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Penyusunan Rancangan

Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi, (5) Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Sistem Akuntansi, (6) Implementasi Aplikasi Sistem

Akuntansi, (7) Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Kabupaten/kota se Provinsi Banten, (8) Monitoring dan Evaluasi

Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi

Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Keputusan Gubernur

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, jumlah


sebesar 93,40 %.

- Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang

Penunjukan Bank TA.2015, (2) Penyusunan Rancangan Keputusan

Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015, (3)

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa

BUD TA. 2015, (4) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang

PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015, (5) Sosialisasi

Penatausahaan Keuangan Daerah, (6) Bimbingan Teknis Perpajakan, (7)

Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah

Semester I dan Mid Semester II, (8) Rapat Koordinasi Penatausahaan

Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II, (9) Bintek Administrasi

Keuangan pada SKPD Provinsi Banten, (10) Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Internal dan Eksternal, (11) Sosialisasi Langkah-langkah

Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014, (12) Penyusunan Laporan Akhir

Kegiatan, (13) Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan

DPPKD, (14) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran Pada SKPD Provinsi Banten, (15) Bimbingan Teknis

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu, (16) Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan RKA

APBD TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.030.000.000,- dengan


- Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak

Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015, (2) Fasilitasi, dan Penyusunan

RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Perubahan TA.2014, (3)

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP, (4)

Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, (5)

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan

Pada Kabupaten/Kota 2014, (6) Penyusunan Rancangan Keputusan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014, (7) Penyusunan Rancangan

Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan

Bantuan Sosial APBD Perubahan TA.2014, (8) Penyusunan Rancangan

Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan

Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015, (9) Penyusunan Laporan Triwulan

Hibah dan Bansos TA 2014, (10) Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan

Bagi Hasil Pajak TA 2014, (11) Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten, (12) Penyusunan

Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,

(13) Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional

SKPD Provinsi Banten, (14) Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub

Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA

2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- dengan realisasi Rp.

962.286.500,- atau sebesar 97,20 %.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu sebesar

Rp.3.663.802.271.099,00 dengan capaian 92,320% dan berpredikat Sangat Baik.

Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung :

Tabel

TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

3.2.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2015

Program dan kegiatan perioritas yang dilaksanakan oleh DPPKD

tahun 2015 yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan

rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari

realisasi capaian output dan outcome kegiatan yang bersangkutan.

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI

(Rp.) (Rp.)

1 Belanja Pegawai 185.303.464.269,00 131.523.008.732,00 70,982 Belanja Hibah 1.376.459.645.000,00 1.244.666.640.856,00 90,433 Belanja Bantuan Sosial 91.000.000.000,00 86.602.000.000,00 95,174 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota 1.870.732.614.091,00 1.764.024.522.670,00 94,30

5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

439.911.636.000,00 436.986.098.841,00 99,33

6 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 - 0,00

J U M L A H 3.968.407.359.360,00 3.663.802.271.099,00 92,32

NOJENIS BELANJA TIDAK

LANGSUNG%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi

Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015

yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut :

- Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan :

(1) Monitoring Pajak Daerah Se-Provinsi Banten, (2) Evaluasi Hasil

Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Banten, (3) Rekonsiliasi Pajak

Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten Triwulan I,II,III & IV, (4)

Evaluasi Pajak Air Permukaan TW I,II,III dan IV, (5) Penyusunan Draft

dan Target Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-


- Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyuluhan Pajak Daerah, (2) Koordinasi Tim Pembina Samsat Prov.

Banten Wilayah Polda Banten dan Wilayah Polda Metro, (3) Koordinasi

PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan, (4) Gathering dan Rakor Dengan

Perusahaan Leasing Triwulan, (5) Koordinasi Pajak Rokok Dengan

Kabupaten Kota Privinsi Banten Tahun 2015 Triwulanan, (6) Bimbingan

Teknis Petugas Pelayanan Samsat UPT DPPKD Se-Provinsi Banten, (7)

Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Prov. Banten Tahun 2015, (8)

Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (9) Kajian

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp.

4.436.582.000,- dengan realisasi Rp. 281.873.900,- atau sebesar 6,35 %.

- Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Rertibusi, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Monev Retribusi Daerah Triwulan I S/D IV, (2)

Sosialisasi Dana Perimbangan Provinsi Kab/Kota/Instansi/Vertikal/Wajib

Pajak I s/d IV, (3) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi

Daerah Tw. I S/D IV, (4) Kajian Penerapan NPWP Cabang Bagi Pelaku

Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan dI Provinsi Banten, (5)

Sistem Kajian Aplikasi Pelaporan Retribusi Daerah, (6) Kajian Pelaksanaan

Sistem Vorporasi atas SKPD Dinas Penghasil, jumlah anggaran sebesar Rp.

1.486.787.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota

Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan

SAMSAT Keliling di Wilayah UPTD Serpong, (2) Razia Pajak Kendaraan

Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan PKB dan Potensi Alat Berat, jumlah

anggaran sebesar Rp. 230.972,000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar

0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak

Kendaraan Bermotor, (3) Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan, jumlah

anggaran sebesar Rp. 347.415.500,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar

0,00 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia

Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.

202.210.000,- dengan realisasi Rp. 9.477.100,- atau sebesar 4,69 %

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota

Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan

Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3)

Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat

Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 257.210.000,- dengan realisasi Rp. 0,-

atau sebesar 0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan

Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak

Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat -

alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 222.592.000,- dengan realisasi Rp.

0,- atau sebesar 0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota


di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (2) Pelayanan Razia Kendaraan

Bermotor di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (3) Penagihan

Tunggakan Pajak PKB, jumlah anggaran sebesar Rp. 232.210.000,- dengan

realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT. Cikokol

Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran

2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan

PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.

301.158.250,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.

- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia

Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan

dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang,

(2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah

anggaran sebesar Rp. 348.500.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar

0,00 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


- IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah

UPT Cikande Kabupaten Serang, (2) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan

Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab.


di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di

Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air

Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 589.910.000,- dengan


- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi

Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi SP2D

dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA 2014, (2)

Pemutahiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian

Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember 2015, (4) Pemutakhiran

Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2015, (5) Pemutahiran data Retribusi

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2015, (6) Rapat

Koordinasi Triwulanan Sistem SIMDA Akuntansi SKPD TA.2015, (7)

Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA Se-Provinsi Banten Bulan

Januari sd Desember TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp.

1.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.122.260,- atau sebesar 4,96 %.

- Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Periode

Bulan Januari s.d Desember TA. 2015, (2) Rapat Kordinasi BHPD dengan

Kabupaten/Kota Periode TA. 2015, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan

Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2015, (4) Penyusunan

Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Bagi Hasil

Pajak Daerah kepada Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA 2015, jumlah


sebesar 0,95 %.

- Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan

Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir

Tahun 2014 (Dana Dekonsentrasi), (2) Penyusunan Laporan Semester I

tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III,

dan IV Tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (4) Penyusunan Laporan Akhir

Tahun 2014 (Tugas Pembantuan), (5) Penyusunan Laporan Semester I

Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (6) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III,

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

dan IV Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (7) Rapat Koordinasi Pagu

Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2016, (8)

Rapat Koordinasi Semesteran Dana Dekonsentrsi dan Tugas Pembantuan

TA.2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dengan realisasi Rp.

5.412.000,- atau sebesar 0,83 %.

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim

Tahun 2015 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyusunan Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2015, (2)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Untuk

di Review Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Banten TA. 2014 (Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Setelah Audit BPK), (5)

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun

Anggaran 2014 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2014, (6) Penyusunan

Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi

Banten TA. 2014, (7) Pengumpulan Data Untuk E-Audit TA.2015, jumlah

anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000,- dengan realisasi Rp. 16.318.700,- atau

sebesar 0,84 %

- Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,

dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Pelaksana Akuntansi

SKPD, (2) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi

SKPD, (3) Implementasi Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Rapat

Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten,

(5) Study Komparatif Pembinaan Akuntansi SKPD ke Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, jumlah anggaran sebesar Rp. 655.000.000,- dengan


- Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Prov. Banten, (2)

Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil

Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan

Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan PNS Provinsi Banten, (4)

Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, (5)

Rekonsiliasi Realisasi Belanja & Realisasi Gaji, (6) Penyiapan SK

Persetujuan Pembebanan SPM TU, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Penyusunan SOP Rancangan pergub Tentang Cara

Pembukuan Pengoperasian dan Penutupan Rekening Penerimaan dan

Pengeluaran bendahara Umum Daerah/Kasda/Bendahara Umum Daerah

dan SKPD, (2) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (3) Bimtek Pengelolaan

Penatausahaan gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah prov.

Banten, (4) Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK, (5) Pembuatan

Laporan Dana Transfer BOS, jumlah anggaran sebesar Rp. 630.000.000,-

dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %

- Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2015,

(2) Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2015, (3) Penyusunan

Arsip STS Bulan Januari - Desember 2015, (4) Rekonsiliasi Penerimaan dan

Pengeluaran dengan Bank Persepsi Tahun 2015, (5) Penyusunan Laporan

Bendahara Umum Daerah (BUD), (6) Rekonsiliasi DaftarTransaksi Harian

(DTH) Pajak dengan SKPD, (7) Penyusunan SOP Mengenai Manajemen

Kas, (8) Penyusunan SPD SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten, (9) Penyusunan Anggaran Kas, jumlah anggaran sebesar Rp.

630.000.000,- dengan realisasi Rp. 66.871.000,- atau sebesar 0,11 %

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Seprov. Banten dan Raper

KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Se- Prov. Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Evaluasi Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Seprov. Banten Dan Raperda Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Banten TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 580.112.000,- dengan


- Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD

TA.2015 dan APBD TA.2016, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan

Rancangan Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran Perubahan

APBD TA. 2015, (2) Sosialisasi Permendagri Pedoman APBD TA.2016,

(3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran APBD TA. 2015 &

TA.2016, (4) Seminar Pengelolaan Hibah Bansos Pada Pemerintah

Kab/Kota Provinsi Banten, (5) Seminar Pengelolaan Dana Kapitasi pada

Kab/Kota Se-Provinsi Banten, (6) Forum Perbandingan Pedoman

Pelaksanaan APBD TA.2015, (7) Penyusunan SOP Bidang Bina

Keuangan, (8) Pembahasan SOP Bidang Bina Keuangan, (9) Finalisasi

SOP Bidang Bina Keuangan, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.019.696.000,-


- Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Penatausahaan Belanja Dan Pengeluaran

Pembiayaan TA. 2015, (2) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan Dan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Bendahara Penerimaan Pembantu Mengenai Pengelolaan Pendapatan

Retribusi Daerah TA. 2015, (3) Bimbingan Teknis Perpajakan (PPn dan

PPh) TA 2015, (4) Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Daerah TA.

2015, (5) Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2015, (6)

Focus Group Discusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Di

Lingkungan DPPKD Provinsi Banten, (7) Focus Group Discusi Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Di Lingkungan DPPKD Provinsi

Banten, (8) Penyusunan Rancangan Keputusan Langkah-Langkah Akhir

Tahun Anggaran 2015, (9) Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun

Anggaran 2015, (10) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

Tentang Penunjukan Bank Dan Penyusunan MOU Antara Pemprov

Banten dan Bank TA. 2016, (11) Penyusunan Rancangan Keputusan

Gubernur Tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (12) Penyusunan

Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bendahara Umum Daerah dan

Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (13)

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang PA/PB,

KPA/KPB, Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang

Menandatangani SPM, dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ

APBD Provinsi Banten TA. 2016, (14) Penyusunan Laporan Akhir Tugas

Dan Fungsi Administrasi Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.


- Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Fasilitasi, Dan Asistensi Belanja Tidak Langsung PPKD, (2)

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP,

(3) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian dan Pertanggungjawaban

Hibah dan Bantuan Sosial, (4) Penyusunan Rancangan Kepgub Tentang

Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota TA. 2015, (5) Penyusunan

Rancangan Kepgub Tentang Jamkesda TA. 2015, (6) Penyusunan

Rancangan Kepgub Tentang Distribusi Raskin TA. 2015, (7) Penyusunan

Laporan Realisasi Pencairan Hibah dan Bansos TA. 2015, (8) Penyusunan

Laporan Realisasi Bantuan Keuangan TA. 2015, (9) Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial, jumlah anggaran sebesar

Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.

- Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)

Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016, (2)

Penyusunan Rapergub SSH TA.2016, (3) Penyusunan Rapergub ASB

Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan

Pendapatan P- APBD TA. 2015 dan APBD TA. 2016, (5) Penyusunan

Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- dengan realisasi Rp.

0,- atau sebesar 0,00 %.

- Penyusunan Raperda dan Rapergub P-APBD 2015 dan APBD 2016,

dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Sosialisasi Transparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah, Sosialisasi RKA P-APBD TA 2016, dan Bintek Peneliti

RKA-SKPD/PPKD P-APBD 2015 dan APBD 2016, (2) Penyusunan

Raperda P-APBD TA. 2015, (3) Penyusunan Raperda APBD TA 2016,

jumlah anggaran sebesar Rp. 3.539.689.700,- dengan realisasi Rp. 0,- atau

sebesar 0,00 %.

- Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen

Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2015, dengan Tolok

Ukur Kegiatan : (1) Penunjang Rapergub Penjabaran APBD TA 2015, (2)

Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD TA 2015, (3) Penyusunan

Rapergub Penjabaran P-APBD TA. 2015, (4) Penyusunan Rapergub

Penjabaran APBD TA. 2016, (5) Verifikasi DPPA SKPD dan DPPA

PPKD TA. 2015, (6) Pergeseran Anggaran, (7) Verifikasi DPA SKPD dan

DPA PPKD TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.527.190.000,-


- Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Simda Keuangan

TA. 2015, (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Simda Keuangan, (3)

Lokakarya (Workshop) Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis

Akrual, (4) Pengembangan SOP Teknis Pengelolaan SIMDA, jumlah

anggaran sebesar Rp. 1.587.955.150,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar

0,00 %.

- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan

: (1) Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Tahun 2015, (2) Instalasi Tabel NJKB Kedalam Sistem Aplikasi SAMSAT

TA 2015, (3) Pemeliharaan Sistem Aplikasi SAMSAT se-Provinsi

BantenTahun Anggaran 2014, (4) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat,

jumlah anggaran sebesar Rp. 1.460.580.000,- dengan realisasi Rp.

85.346.000,- atau sebesar 5,84 %.

- Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur

Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001

: 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu

ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan

Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6)

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT

Cilegon, (7) Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan ISO 9001 : 2008 di

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

UPT Balaraja, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Kinerja Pelayanan UPT Malingping, (9) Monitoring Penerapan

ISO 9001:2008 UPT di Lingkungan DPPKD, jumlah anggaran sebesar Rp.


Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) PPKD yaitu sebesar

Rp.4.333.924.813.498,00 dengan capaian realisasasi sebesar Rp. 1.383.608.934.041,-

(31,93 %). Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung :

Tabel

TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

(Realisasi s.d Bulan Juni 2015)

3.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Capaian Program

Renstra DPPKD.

Pada Tahun Anggaran 2014 seperti yang sudah dijelaskan diatas,

DPPKD Provinsi Banten melaksanakan 4 Program dan 73 Kegiatan secara

keseluruhan capaian Program dan kegiatan Tahun 2014 baik (84,75 %).

Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan nya

≤ 80 %. Akan tetapi secara keseluruhan target capaian kegiatan tersebut dapat

tercapai, antara lain :

- Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, jumlah

anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000, - dengan realisasi Rp. 1.150.915.339,-

(69,75 %). Dikarenakan adanya efisiensi untuk biaya transportasi yang

menggunakan At Cost

- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon

Kota Cilegon, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.397.300,- dengan realisasi

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI (s.d Juni 2015)

(Rp.) (Rp.)

1 Belanja Hibah 1.611.330.805.000,00 781.314.075.500,00 48,492 Belanja Bantuan Sosial 136.250.000.000,00 35.719.850.000,00 26,223 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota 2.025.839.817.932,00 479.591.091.416,00 23,67

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemdes

555.504.190.566,00 86.983.917.125,00 15,66

5 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 - 0,00

J U M L A H 4.333.924.813.498,00 1.383.608.934.041,00 31,93

NOJENIS BELANJA TIDAK

LANGSUNG%

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Rp. 832.470,536,- (79, 25 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja sewa

gerai Samsat yang tidak dapat direalisasikan.

- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja

Kab. Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.216.156.414,- dengan realisasi

Rp. 2.260.625.558,- (70, 29 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -

belanja kegiatan.

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping,

jumlah anggaran sebesar Rp. 100.144.500,- dengan realisasi Rp. 66.451.809, -

(66,36 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, jumlah anggaran sebesar

Rp. 1.102.642.000,- dengan realisasi Rp. 746.821.300,- (67,73 %). Dikarenakan

adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serang, jumlah

anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- (73,65

%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Malingping, jumlah



- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Balaraja Kab.

Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan realisasi Rp.

334.438.850,- (35,86 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja

kegiatan.

- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Cikokol, jumlah

anggaran sebesar Rp. 442,210.000,- dengan realisasi Rp. 316.477.709,- (71,57


- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Ciledug Kota

Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp.

248.048.000,- (74,67 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja

kegiatan.

- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serpong Kota

Tangerang Selatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan

realisasi Rp. 165.439.500,- (72,84 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada

belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,

jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp. 264.199.040,-

(64,88 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, jumlah anggaran sebesar Rp.

2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- (68,25 %). Dikarenakan


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

- Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar

Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 434.985.100,- (45,79 %). Dikarenakan


- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.



- Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi

Banten TA. 2013, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi

Rp. 631.350.502,- (66,46 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -

belanja kegiatan.

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan

Interim Tahun 2014 Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp.



- Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, jumlah



- Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan

realisasi Rp. 380.890.870,- (50,79 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada

belanja -belanja kegiatan.

- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp.

450.000.000,- dengan realisasi Rp. 294.520.500,- (65,45 %). Dikarenakan

adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan

Dibawah ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keungan Daerah Tahun 2014, berdasarkan program kegiatan :

BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN


Tabel

CAPAIAN KINERJA DPPKD TAHUN 2014

NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN KET

1 2 3 4 6 7 8 9

64.953.856.550,00Rp 56.937.899.753,00Rp 87,66

1. Masukan

- Dana 18.406.534.683,00Rp 15.288.296.400,00Rp 83,06

- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran

- Personil 5 orang

Keluaran

1 3 Orang PNS

2 15 Org Satpam, 12 Org Pramubakti, 8 Supir, 500 Org Tenaga Pemungut Pajak, 18 Petugas Pembantu Penata Arsip selama 12 bulan

3 1 Paket (64 jenis ATK)

4 1 Paket

5 1 Tahun Anggaran (Listrik, Tlp, Surat Kabar, Internet, PVN, Air Minum)

6 18,745 liter

7 81 jenis barang Cetakan

8 337 kali tayang

9 179 Pegawai dan 12 Pramubakti

10 20 kali perbulan

11 2 Paket

12 1 Kali Pameran

TOLOK UKUR

5

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Honorarium Tim Pengelolaan Informasi

Tenaga Operasional kantor tidak tetap

Penyediaan ATK

Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi ulang

Penyediaan Operasional kantor (listrik, air, telepon, surat kabar, dan asuransi kendaraan bermotor )

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada DPPKD Provinsi Banten

Kegiatan Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2014

Penyediaan BBM

Penyediaan Barang cetakan

Penyediaan Promosi dan Publikasi

Penyediaan Pakaian Dinas DPPKD

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

WajibI

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

5 40 Tanaman Hidup, 400 Pupuk Tanaman, Renovasi taman, Pemeliharaan Taman Belakang, 675 Tanaman Hias

6 1 Dokumen

100%

3. Masukan

- Dana 9.984.244.732Rp 9.638.244.050,00Rp 96,53%


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 10 Paket

2 15 Paket

3 9 Paket

4 17 Paket

5 6 Paket

6 1 Paket

7 1 Paket

8 5 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada DPPKD Provinsi Banten

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD Provinsi Banten

Pengadaan Komputer dan Software Kantor DPPKD Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor DPPKD Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor DPPKD Provinsi Banten

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pembuatan Pos Jaga Satpam

Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitas Prasarana dan Sarana P l d A t

100%

Penyekatan Ruangan Bidang-Bidang

Pemeliharaan Taman

Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung

Hasil

Dampak

Manfaat

Pengadaan Mebeulair Kantor DPPKD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

4. Masukan

- Dana 2.302.744.000,00Rp Rp 2.116.156.050,00 91,90

- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

- Personil 20 Orang

Keluaran

1 4 Kali (25 orang)

2 4 Lokasi (2 hari)

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 1 Dokumen

6 1 Dokumen

7 1 Dokumen

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

10 1 Dokumen

Hasil

Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi BantenPendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur


Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten

Persiapan Pembenahan Arsip Tidak Beraturan di DPPKD Provinsi Banten

Moving Arsip dari Record Center ke Tempat Pembenahan

Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

11 1 Dokumen

12 1 Dokumen

13 1 Dokumen

14 1 Dokumen

15 1 Dokumen

16 1 Dokumen

17 1 Dokumen

18 1 Dokumen

19 1 Dokumen

20 1 Dokumen

21 1 Dokumen

22 1 Dokumen

23 1 Dokumen

Hasil

100%

Bimbingan Teknis Akuisisi Arsip (Alih Media Arsip) di DPPKD Provinsi Banten

Lanjutan Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten

Lanjutan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten


Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten

Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Banten)

Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Metro)

Lanjutan Manuver Fisik dan Reboxing Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten

Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)

Pendampingan Pelaksanaan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)Pendampingan Pelaksanaan Manuver dan Reboxing Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

5. Masukan

- Dana 657.055.000,00Rp Rp 580.020.400,00 88,28


- Personil 7 Orang

Keluaran

1 11 UPT

2 40 Orang

3 40 Orang

4 1 Paket

5 40 Orang

6 254 Orang

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

6. Masukan

- Dana 1.650.000.000,00Rp Rp 1.150.915.339,00 69,75


- Personil 7 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)

2 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)

Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi Luar

Monotoring Absensi Sidik Jari

Bimtek Pelayanan Prima

Bimtek Motivasi Berprestasi

Sistem Aplikasi Data Pegawai

Bimtek Pengembangan Aparatur Pengelola

Pembinaan Pegawai di Liungkungan DPPKD

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Kearsipan, Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pendapatan

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Penataan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan


Peningkatan Kapasitas Aparatur

Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

100%

Manfaat

40 Orang

Dampak

40 Orang

7. Masukan

- Dana 1.323.962.625,00Rp Rp 1.202.615.343,00 90,83

- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014

- Personil 3 Orang

Keluaran

1 17 Orang

2 1 Tahun Anggaran 2014

3 1 Paket (Amplop, Buku, Hekter Map Plastik, Countinous dll)






9 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

8. Masukan

- Dana 381.113.664,00Rp Rp 365.821.300,00 95,99


- Personil 5 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Kota Serang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Kota Serang

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K ht

Rasio Penyediaan, Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan dan Aparatur


Penyediaan Honor Tenaga Kantor Tidak Tetap

Penyedia Bahan Bakar Minyak/Gas

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Biaya Oprasional Kantor

Penyedia Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Penyediaan Makan dan Minum

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsorcing)

Penyediaan Jasa Konsoltan Perencanaan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Keluaran

1 1 Tahun Anggarang 2014




Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

9. Masukan

- Dana 1.483.992.596,00Rp Rp 1.397.966.700,00 94,20


- Personil 5 Orang

Keluaran



3 1 Tahun anggaran 2014



6 1 Paket

7 1 Paket

Hasil

100%

Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

PengadaanSarana dan Prasarana Komputer dan Server

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair

PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasangan Gordyn

Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota


Pemeliharaan APK dan sukucadang APK

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional dan Suku Cadang

Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor

Pemeliharaan Buku/Kepustakaan


Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Manfaat

100%

Dampak

100%

10. Masukan

- Dana 1.439.540.694,00Rp Rp 1.262.990.994,00 87,74


- Personil 5 orang

Keluaran

1 12 Bulan

2 1 Tahun

3 1 Tahun Anggaran

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Tahun Anggaran

6 1 Paket

7 10 Unit

8 37 Orang

9 4 Tahun Anggaran

10 4 Tahun Anggaran

11 4 Tahun Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikande Kabupaten Serang

Tersedianya Pakaian Kerja Dinas

Sewa Gedung Gerai Samsat Pontang

Sewa Gedung Gerai Samsat Petir

Sewa Gedung Gerai Samsat Bojonegara

Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan




Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak

Sewa Sarana Olahraga


Penyediaan Biaya Operasional kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Penyediaan ATK dan Barang Habis Pakai Lainnya

Penyediaan BBM/Gas serta Pelumas Kendaraan


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


11. Masukan

- Dana 322.050.000,00Rp Rp 304.853.000,00 94,66


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 1 Tahun Anggaran

3 2 Paket

4 1 Tahun Angagaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

12. Masukan

- Dana 529.961.099,00Rp Rp 494.598.850,00 93,33


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 1 Paket

2 1 Unit

3 1 Paket

4 1 Paket

5 1 Paket

PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Genset

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Olah Raga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeulair

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatana dan Perlengkapan Kantor

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT Cikande Kabupaten Serang

Pemeliharaan APK Dan Suku Cadang APK

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan

Pemeliharaan Gedung UPT/ Samsat, PLL dan Gerai - Gerai serta Pengecatan

Fumigasi Arsip SAMSAT

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Prasarana Aparatur



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikande Kabupaten Serang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

13. Masukan

- Dana Rp 1.050.397.300,00 Rp 832.470.536,00 79,25

- Waktu Pelaksanaan 12 bulan

- Personil 5 orang

Keluaran

1 1 Tahun

2 1 Tahun

3 1 Tahun

4 21 Orang

5 1 Paket (30 Jenis)

6 1 Paket

7 3 Paket

8 1 Tahun anggaran

9 1 Paket

10 100 Orang

Hasil

100%

Manfaat

100%




Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon Kota Cilegon

Penyediaan Biaya Operasional Kantor


Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas

Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Penyediaan ATK Kegiatan

Penyediaan Alat-Alat Kebersihan dan Elektronik Kantor

Penyediaan BBM

Sewa tempat untuk Gerai Samsat

Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourcing)

Penyediaan Pakaian Kerja

Rasio Penyediaan dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta rehabilitasi prasarana dan saran pelayanan dan aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

100%

14. Masukan

- Dana 435.800.000,00Rp Rp 422.215.400,00 96,88


- Personil 5 orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 3 Paket

3 5 Paket

4 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

15. Masukan

- Dana 310.000.000,00Rp Rp 295.414.650,00 95,30


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 3 paket

2 4 paket

3 12 paket

4 9 paket

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cilegon

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cilegon Kota Cilegon

Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur

Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan KantorPengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software

Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga


Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana kerja

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor

Fumigasi arsip samsat

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan sarana Aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

16. Masukan

- Dana 1.249.527.501,00Rp Rp 1.152.454.856,00 92,23


- Personil 4 orang

Keluaran

1 12 Orang (7 Satpam, 1 Pengemudi, 4 Pramubakti)


3 1 Paket (8 Jenis)


5 1 Tahun Anggaran

6 1 Tahun Anggaran

7 1 Tahun Anggaran

8 1 Tahun Anggaran

9 27 0rang

10 7 Orang

11 80 Orang

Hasil

100%

Manfaat

100%




Penydiaan Pakaian Dinas Satpam Dan Atributnya

Penyediaan Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan


Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikokol Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak TetapPenyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat - Alat Listrik Dan Alat Elektronik

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan

Penyediaan BBM atau GAS Kendaraan Dinas


Sewa Tempat untuk Gerai SAMSAT di City Mall

Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat - Rapat Dinas

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

100%

17. Masukan

- Dana 346.877.500,00Rp Rp 328.766.950,00 94,78


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 1 Tahun Anggaran

3 1 Tahun Anggaran

4 13 Unit

5 1 Tahun Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

18. Masukan

- Dana 676.186.980,00Rp Rp 584.750.600,00 86,48


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 9 Paket

2 6 Paket

3 5 Paket

4 8 Paket

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cikokol

Pemeliharaan Fumigasi Arsip SAMSAT

Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan

t



Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer dan Software

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan


Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Jaringan Air

Pemeliharaan APK Dan Penyediaan Suku Cadang APK

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional


Pemeliharaan Bangunan / Gedung

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikokol Kota Tangerang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

5 3 Paket

6 2 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

19. Masukan

- Dana 1.518.810.800,00Rp Rp 1.388.312.202,00 91,41


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 15 Orang

2 1 Paket

3 1 Paket

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Tahun Anggaran

6 4 Paket

7 2 Paket

8 1 Tahun Anggaran

9 1 Paket

10 1 Tahun Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat

Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourching)

Penyediaan Sewa Gedung Kantor



Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas


Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat Komunikasi




Penyediaan Tenaga Oprasional Tidak Tetap


Penyediaan Alat Listrik

Penyediaan BBM Kendaraan Dinas

Penyediaan Oprasional Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciledug Kota Tangerang

Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

100%

20. Masukan

- Dana 517.294.981,00Rp Rp 503.856.700,00 97,40


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 12 BULAN

2 8 Paket

3 12 BULAN

4 12 BULAN

5 1 PAKET

6 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

21. Masukan

- Dana 1.099.300.000,00Rp Rp 1.030.835.000,00 93,77


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Paket Anggaran

2 2 Paket Anggaran

3 3 Paket Anggaran

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciledug Kota Tangerang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciledug Kota Tangerang

Rasio penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur


Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jaringan Air Bersih

Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Komputer dan Software


Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Suku Cadang

Pemeliharaan Gedung dan Rehab Bangunan



Fumigasi Arsip

Pemeliharaan Taman Kantor

Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan

t

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

4 4 Paket Anggaran

5 2 Paket Anggaran

6 1 Paket Anggaran

7 1 Paket Anggaran

8 1 Tahun Anggaran

9 2 Paket Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

22. Masukan

- Dana Rp 939.905.500,00 Rp 848.205.961,00 90,24


- Personil 4 orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 1 Tahun Anggaran

3 10 Orang

4 1 Tahun Anggaran

5 16 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Software dan Hardware Gerai Samsat Cipondoh

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Flafond Gedung Kantor

Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Penyekatan Ruang Pelayanan KantorPengadaan Sarana Dan Prasarana Wallpaper dan Karpet Ruang Pelayanan Kantor




Penyediaan Biaya bagi BBM/ Pelumas Kendaraan Dinas


Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap

Penyediaan Makan dan Minum Rapat Rapat Dinas

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


6 1 Paket

7 1 Paket

8 1 Paket

9 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

23. Masukan

- Dana 640.344.500,00Rp Rp 632.917.300,00 98,84


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 12 Unit

3 1 Paket

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Paket

6 1 Paket

7 1 Paket

8 1 Paket

Hasil

100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kusen Jendela & Pintu

Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur



Pemeliharaan APK dan Tersedianya Suku cadang

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat

Pemeliharaan Jaringan Air beserta suku cadang dan pompa air

Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Aspal


Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Listrik



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Manfaat

100%

Dampak

100%

24. Masukan

- Dana 434.600.000,00Rp Rp 424.319.750,00 97,63


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Paket

2 1 Paket

3 1 Paket

4 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

25. Masukan

- Dana 971.720.000,00Rp Rp 854.724.651,00 87,96


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 25 Orang



Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer Sofware

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlatan Studio KomunikasiPengadaan Sarana dan Prasasarana Meubeleur KantorPengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Kantor


PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan





Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Rangkasbitung

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


3 1 Tahun Anggaran

4 12 Orang PNS

5 1 Paket ATK

6 2 Paket

7 1 Paket

8 12 Unit

9 1 Tahun Anggaran

10 18 orang

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

26. Masukan

- Dana 460.126.000,00Rp Rp 430.453.500,00 93,55


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 8 unit R2, 2 unit R4

3 3 paket

4 3 paket

5 1 paket

6 1 paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Rangkasbitung


Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Jaringan Air Beserta Suku Cadang dan Pompa Air

Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT, Samsat dan Gerai Samsat Cipanas

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung/Kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Gerai Samsat Cipanas

Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas

Sewa Tempat Untuk Gerai Samsat Maja






Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan KonsuItasi Kegiatan

Penyediaan ATK

Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor

Penyediaan Bendera Merah Putih dan Umbul-

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

7 1 paket

8 1 paket

9 10 unit

10 1 paket

11 1 Tahun Anggaran

12 1 paket

13 1 paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

27. Masukan

- Dana 829.188.500,00Rp Rp 801.096.200,00 96,61


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 4 Paket

2 1 Paket

3 1 Paket

4 1 Paket

Hasil

100%

Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur


Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Plavon Kantor Samsat

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Keramik Kantor Samsat



Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT Rangkasbitung, Samsat Rangaksbitung dan Gerai Samsat Cipanas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Sistem Onlie Gerai Samsat Maja


PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Rangkasbitung

Rehabilitasi Ruang Arsip Samsat

Fumigasi Arsip Samsat

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gerai Samsat Maja

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar Mandi UPT Rangkasbitung

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

28. Masukan

- Dana 1.446.858.800,00Rp Rp 1.326.138.327,00 91,66


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 15 Orang

2 1 Tahun Anggaran

3 1 Tahun Anggaran

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Tahun Anggaran

6 1 Paket

7 1 Tahun Anggaran

8 18 Orang ( Dalam 1 Tahun Anggaran )

9 18 Orang

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%




Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultan Kegiatan

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya



Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan

Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihaan

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Penyediaan Jasa Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsourching)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

29. Masukan

- Dana 327.910.975,00Rp Rp 311.329.055,00 94,94


- Personil 5 orang

Keluaran

1 3 Paket

2 1 Tahun Anggaran

3 1 Tahun Anggaran ( 1 Kali Kegiatan )

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Tahun Anggaran

6 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

30. Masukan

- Dana 975.230.225,00Rp Rp 953.377.500,00 97,76


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 1 Paket Anggaran

2 1 Paket Anggaran

3 1 Paket Anggaran

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Rangkasbitung kab. Lebak

Pemeliharaan Rehab Gedung/Kantor



Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas


Instalasi Jaringan Telepon





Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga dan Dapur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


4 1 Paket Anggaran

5 1 Paket Anggaran

6 1 Paket Anggaran

7 1 Paket Anggaran

8 1 Paket Anggaran

9 2 Paket Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

31. Masukan

- Dana 957.163.000,00Rp Rp 838.888.378,00 87,64


- Personil 6 orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 15 Orang

3 1 Tahun Anggaran

4 1 Tahun Anggaran

5 1 Paket

6 1 Paket

7 10 Unit

8 1 Paket

Penyediaan Biaya Operasional kantor

Penyediaan Tenaga Operasional kantor Tidak

Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi KegiatanPeyediaan ATK Kegiatan



Belanja Pakaian Kerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Air

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Listrik dan Telepon

Pengadaan Sarana dan Prasarana





Pengadaan Sarana dan Prasana Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lampu Hias

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pandeglang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

9 2 Tahun

10 1 Kegiatan

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

32. Masukan

- Dana 260.445.000,00Rp Rp 253.187.600,00 97,21


- Personil 6 orang

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 10 Unit

3 1 Paket

4 1 Paket

5 1 Paket, 825 M2

6 1 Paket 785 M2

7 1 Paket 4 Lubang

8 1 Paket 80 M2

9 1 Paket 80 M2

10 1 Paket

11 2 Paket Instalasi Listrik dan Jaringan LAN

Hasil

10%

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Pandeglang

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Pemeliharaan/Rehabilitasi Penggantian Atap Genteng Kantor UPT dan SAMSAT

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Kusen Gedung Kantor UPT dan SAMSAT

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Halaman Parkir Kendaraan R2

Pemeliharaan Plang Instansi /Kantor

Pemeliharaan Taman Kantor

Pemeliharaan Instalasi

Belanja Sewa Sarana Mobalitas Darat

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K ht



Pemelihraan Apk dan Suku Cadang APK

Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor


Pemeliharaan Jembatan Saluran Drainase

Pemeliharaan/Rehaabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT dan SAMSAT


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

33. Masukan

- Dana 298.263.881,00Rp Rp 279.526.881,00 93,72


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Paket

2 1 Paket

3 1 Paket

4 1 Paket

5 1 Paket

6 1 Paket

7 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

34. Masukan

- Dana 3.216.156.414,00Rp Rp 2.260.625.558,00 70,29


- Personil 8 Orang

Pengadaan Pembuatan Sumur Bor






Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD



Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor

Pengadaan sarana dan Prasarana Peralatan Studio dan Komunikasi

Pengadaan Pembuatan Jembatan Besi Saluran Drainase

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pandeglang

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja Kab. Tangerang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Keluaran

1 1 Tahun Anggaran

2 1 Tahun Anggaran

3 2 Paket Anggaran

4 1 Paket Anggaran

5 1 Tahun Anggaran

6 1 Tahun Anggaran

7 1 Tahun Anggaran

8 1 Tahun Anggaran

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

35. Masukan

- Dana 335.096.000,00Rp Rp 306.109.868,00 91,35


- Personil 8 Orang

Keluaran

1 1 Paket Anggaran

2 1 Paket Anggaran

3 1 Paket Anggaran

4 1 Paket Anggaran

5 4 Paket Anggaran

Hasil

100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang

Penyediaan Sewa Gedung dan Lapangan


Konsultasi dan Koordinasi Daerah






Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihan

Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional UPTD Balaraja

Pemeliharaan APK dan Suku Cadang

Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Jaringan Air dan Pompa Air beserta Suku Cadang


Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

36. Masukan

- Dana 2.722.870.600,00Rp Rp 2.294.133.025,00 84,25


- Personil 12 Orang

Keluaran

1 1 Paket Anggaran

2 1 Paket Anggaran

3 1 Paket Anggaran

4 1 Paket Anggaran

5 1 Paket Anggaran

6 1 Paket Anggaran

7 1 Paket Anggaran

8 1 Paket Anggaran

9 1 Paket Anggaran

Hasil

100%




Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sowtware

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Kantor

Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Kronjo

Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Pasar Kemis

Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Curug

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Petunjuk Lokasi Kantor

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Manfaat

100%

Dampak

100%

37. Masukan

- Dana 775.046.000,00Rp Rp 656.307.500,00 84,68


- Personil 3 Orang

Keluaran


2 16 Orang


4 11 Orang PNS

5 1 Paket ATK

6 1 Paket

7 5 Unit


9 18 Orang

Hasil

100%

Manfaat

100%

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Malingping




Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap

Penyediaan Makan dan Minum Bagi Rapat-rapat Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Untuk Kordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Penyediaan ATK



Sewa Tempat Untuk Kantor UPT/Samsat Malingping




BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

100%

38. Masukan

- Dana 100.144.500,00Rp Rp 66.451.809,00 66,36


- Personil 3 Orang

Keluaran


2 1 Paket


4 1 Kali 1 Tahun Anggaran 2014

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

39. Masukan

- Dana 626.097.500,00Rp Rp 590.823.970,00 94,37


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 5 Paket

2 7 Paket

3 4 Paket

4 8 Paket


Pemeliharaan Kendaran Dinas / Operasional

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung Kantor





Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping


Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sofware

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Membelair

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor

PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Malingping

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

5 2 Paket

6 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

I I Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rp 1.750.000.000,00 Rp 1.292.763.734,00 73,87

40.

Masukan

- Dana 1.102.642.000,00Rp Rp 746.821.300,00 67,73


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen Renja

2 1 Kali Pelaksanaan

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 4 Dokumen

6 8 Dokumen

7 4 Dokumen

Pengadaan Pemasangan Daya Listrik/Instalasi Listrik dan instalasi telepon

Rehabilitasi Gedung Kantor




Penyusunan dan Pambahasan Rancangan RENJA DPPKD TA. 2015

Pelaksanaan Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2015

Rekapitulasi Laporan Evaluasi Akhir Kegiatan DPPKD TA. 2014

Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014

Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA 2014

Penyusunan Laporan Triwulanan dan Semesteran Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian Kegiatan terhadap RENJA

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

10 1 Dokumen

11 1 Dokumen

12 1 Dokumen

13 2 Dokumen

14 1 Dokumen

15 2 Dokumen

16 2 Dokumen

17 1 Kali Pelaksanaan

18 1 Paket

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

41. Masukan

- Dana 647.358.000,00Rp Rp 545.942.434,00 84,33


- Personil 7 Orang

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD

Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan LPPD DPPKD TA 2013

Penyusunan LKPJ DPPKD TA 2013

Penyusunan AKIP/LAKIP DPPKD TA 2013

Penyusunan dan Pembahasan Program, kegiatan dan Anggaran DPPKD Pada P-APBD TA. 2014

Penyusunan RKA dan DPPA DPPKD Pada APBD-P TA. 2014

Penyusunan dan Pembahasan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran DPPKD TA. 2015

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan TAPKIN DPPKD TA 2014

Penyusunan RKA dan DPA DPPKD Pada APBD TA. 2015Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan DPPKD TA. 2014

Sosialisasi Pedoman dan Bintek Penyusunan Anggaran TA. 2015

Penyusunan Aplikasi Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Keluaran

1 4 Dokumen

2 4 Dokumen

3 4 Dokumen

4 4 Dokumen

5 4 Dokumen

6 4 Dokumen

7 4 Dokumen

8 4 Dokumen

9 3 Dokumen

10 4 Dokumen

11 3 Dokumen

12 3 Dokumen

13 3 Dokumen

14 50 Orang

15 50 Orang

Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulanan DPPKD Prov. Banten TA. 2014

Penataan Kearsipan dan Pertelaan Bendahara Pengeluaran DPPKD Prov. Banten

Penyusunan Laporan Pajak (PPN) DPPKD Prov. Banten TA. 2014Penyusunan Laporan Pajak (PPh 21) DPPKD Prov. Banten TA. 2014 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 22) DPPKD Prov. Banten TA. 2014

Penyusunan Laporan Pajak (PPh 23) DPPKD Prov. Banten TA. 2014

Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT

Rekonsiliasi SP2D TA. 2014

Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada DPPKD Prov. Banten

Rekonsiliasi Daata Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT

Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Perbendaharaan

Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi

Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP, TUP dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d Desember 2014)

Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten

Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada DPPKD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

I I I Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rp 39.834.143.450,00 Rp 32.150.603.522,00 80,71

42. Masukan

- Dana 312.710.000,00Rp Rp 230.315.500,00 73,65


- Personil 6 Orang

Keluaran

1 4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang yang jauh dari Jangkauan pelayanan Samsat

2 4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang

3 2 Dokumen

3.572 Triliun

3.572 Triliun

3.572 TriliunMeningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang

Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang

Penagihan Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat

Hasil

Jumlah PAD Provinsi Banten Tahun 2013

Manfaat

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Dampak

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

43. Masukan

- Dana 252.210.000,00Rp Rp 107.696.000,00 42,70

- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaraan 2014

- Personil 3 Orang

Keluaran

1 2 Dokumen

2 3 Dokumen

3 2 Dokumen

Hasil

3.572 Triliyun

Manfaat

3.572 Triliyun

Dampak

3.572 Triliyun

44. Masukan

- Dana 522.710.000,00Rp Rp 430.485.000,00 82,36


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen Laporan

2 3 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB

3 6 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB

4 4 Kali Rapat Koordinasi

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Kegiatan Samsat Keliling

Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat

Jumlah PAD

Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping

IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande

Penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat -alat Berat

Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang

Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan

Jumlah PAD


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

3.572 Triliun

45. Masukan

- Dana 932.710.000,00Rp Rp 334.438.850,00 35,86


- Personil 12 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja

2 1 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB di UPTD Balaraja


4 1 Dokumen Laporan

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

46. Masukan

- Dana 257.210.000,00Rp Rp 235.525.000,00 91,57


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 1 kali

2 9 kali

3 2 Dokumen

Hasil

3.572 Triliun

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon

Pelaksanaan Samsat Keliling

Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor

Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat

Jumlah PAD

Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja

Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja


Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat

Jumlah PAD




BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Dampak

3.572 Triliun

45. Masukan

- Dana 932.710.000,00Rp Rp 334.438.850,00 35,86


- Personil 12 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja

2 1 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB di UPTD Balaraja


4 1 Dokumen Laporan

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

46. Masukan

- Dana 257.210.000,00Rp Rp 235.525.000,00 91,57


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 1 kali

2 9 kali

3 2 Dokumen

Hasil

3.572 Triliun

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon

Pelaksanaan Samsat Keliling


Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat

Jumlah PAD

Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja

Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja


Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat

Jumlah PAD




BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

47. Masukan

- Dana 442.210.000,00Rp Rp 316.477.709,00 71,57


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 3 Kegiatan

2 3 Kegiatan

3 3 Kegiatan

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

48. Masukan

- Dana 332.210.000,00Rp Rp 248.048.000,00 74,67


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 2 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen



Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Alat Berat

Pelayanan Samsat Keliling

Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang

Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang

Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat

Jumlah PAD



Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota TangerangBAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

49. Masukan

- Dana 227.132.000,00Rp Rp 165.439.500,00 72,84


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen Laporan

2 1 Kegiatan

3 3 Kegiatan

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

50. Masukan

- Dana 229.585.500,00Rp Rp 192.930.756,00 84,03


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung

Pelayanan Samsat Keliling


Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi Alat Berat

Penagihan Tunggakan Potensi PKB

Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Serpong

Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Serpong

Jumlah PAD



Jumlah PAD



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

51. Masukan

- Dana 332.210.000,00Rp Rp 325.013.000,00 97,83


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 3 Dokumen (3 Kali Kegiatan)



Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

52. Masukan

- Dana 407.210.000,00Rp Rp 264.199.040,00 64,88


- Personil 6 orang

Keluaran




Pelayanan SAMSAT Keliling


Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat - Alat Berat

Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling


Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

Jumlah PAD



Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan

Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang

Jumlah PAD



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

53. Masukan

- Dana 6.477.185.200,00Rp Rp 5.445.189.644,00 84,07


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

Hasil

3 Unit

Manfaat

4 Dokumen

Dampak

4 Dokumen

54. Masukan

- Dana 4.050.000.000,00Rp Rp 3.690.052.600,00 91,11


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 16 set

2 120 set

3 120 set

Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015

Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2014

Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014

Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014

Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015

Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014

Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015

Pelaksanaan SIMDA

Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi pengelolaan keuangan Daerah

jumlah dokumen tahunan anggaran daerah

meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja

Jumlah PAD



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


4 16 set

5 2 Keputusan

6 2 Dokumen

Hasil

3 Unit/Dokumen

Manfaat

5 Dok

Dampak

5 Dok

55. Masukan

- Dana 2.500.000.000,00Rp Rp 1.706.163.250,00 68,25


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 4 Dokumen

5 1 Dokumen

6 1 Dokumen

7 1 Dokumen

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

Pergeseran Anggaran

Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2015

Penyusunan Pedoman Anggaran

Verifikasi DPPA SKPD DPPA PPKD T.A 2014

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

Jumlah dokumen Tahunan Anggaran Daerah (Dok)

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berbasis kinerja

Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015

Penyusunan Rapergub SSH TA.2015

Penyusunan Rapergub ASB Lanjutan

Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman

Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA SKPD/PPKD Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD

Penyusunan Rapergub SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

3 Unit

Manfaat

5 Dokumen

Dampak

5 Dokumen

56. Masukan

- Dana 2.100.000.000,00Rp Rp 1.862.933.650,00 88,71


- Personil 25 Orang

Keluaran

1 8 Raperda dan Raper KDH Perubahan Kabupaten/Kota

2 2 Kali

3 9 Raperda dan Raper KDH APBD TA.2014 - TA.2015 Kabupaten / Kota

4 1 Standar Pedoman Pelaksanaan APBD

Hasil

100%Presentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen Pedoman Pengelolaan Anggaran daerah

meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2014

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkrualEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015

Seminar Perbandingan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

57. Masukan

- Dana 1.710.000.000,00Rp Rp 1.664.498.000,00 97,34

- Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan Tahun Anggaran 2014

- Personil 5 Orang

Keluaran

1 60 (enam puluh) Buku Hasil Pengolahan Data

2 3 (tiga) Buku Hasil penyusunan Pergub NJKB

3 21 (satu) Dokumen SK Kepala Dinas DPPKD dan (dua puluh) Set Koding NJKB

4 11 (sebelas) UPT DPPKD

5 1 Dokumen

6 2 Dokumen

7 2 Dokumen

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah

Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014

Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling Polda Metro dan Polda Banten)Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Berbasis Akrual

Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web

Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan

Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Hasil

2 Unit

Manfaat

1 Dokumen

Dampak

1 Dokumen

58. Masukan

- Dana 725.000.000,00Rp Rp 708.004.000,00 97,66


- Personil 5 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 1 Dokumen

6 1 Dokumen

7 1 Dokumen

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

10 1 Dokumen

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT CilegonPengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT CikandePengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang

Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT LEBAK

Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT Balaraja

Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)

jumlah paket sistem data dan informasi

Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciputat

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serpong

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol

Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT CiledugPemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang

Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Hasil

2 Unit

Manfaat

6 Dokumen

Dampak

1 Dokumen

59. Masukan

- Dana 950.000.000,00Rp Rp 434.985.100,00 45,79


- Personil 3 Orang

Keluaran

1 11 Dokumen

2 4 Rekonsiliasi

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

Hasil

3,57 Triliyun

Manfaat

1 Dokumen

Dampak

1 Dokumen

60. Masukan

- Dana 4.896.241.000,00Rp Rp 3.902.637.500,00 79,71


- Personil 3 Orang

Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)

jumlah paket standar mutu pelayanan

Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT

Monitoring Pajak Daerah 2014

Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014

Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Tahun 2014

Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Prov-Banten Tahun 2014

Jumlah PAD

jumlah dokumen data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan

Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah

Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah

Intensifikasi Pajak DaerahBAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Keluaran

1 11 Dokomen

2 2 Dokumen

3 4 Dokumen

4 4 Dokumen

5 4 Dokumen

6 1 Dokumen

7 1 Bilboard

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

Hasil

3.572 Triliun

Manfaat

3.572 Triliun

Dampak

3.572 Triliun

61. Masukan

- Dana 2.035.495.000,00Rp Rp 1.634.257.800,00 80,29


- Personil 5 orang

Keluaran

1 1 (satu) Dokumen

2 1 (satu) Dokumen

3 1 (satu) Dokumen

4 1 (satu) Kali

Jumlah PAD



Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I

Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II

Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan III

Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I

Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten

Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi BAnten Untuk Polda Banten dan Polda Metro

Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun 2014

Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan

Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun 2014 Triwulanan

Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten

Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014

Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah

Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


5 1 (satu) Kali

6 1 (satu) Kali

7 1 (satu) Dokumen

8 1 (satu) Dokumen

9 1 (satu) Dokumen

10 1 (satu) Kali

11 14 Orang dari SKPD dan 12 Org DPPKD

12 1 (satu) Paket

13 1 (Satu) Paket

14 1 (satu) Dokumen

Hasil

3.572 Triliyun

Manfaat

5.591 Triliyun

Dampak

5.591 Triliyun

62. Masukan

- Dana 787.408.000,00Rp Rp 663.097.280,00 84,21


- Personil 28 Orang Aparatur

Keluaran

1 12 Dokumen

2 12 Dokumen

3 12 Dokumen

Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II

Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan III

Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I

Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II

Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III

Gathering dengan Pengusaha Se-Provinsi Banten

Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah

Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010,2011,2012

Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target RetribusiKajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah

Meningkatnya Realisasi Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten

Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten

Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten

Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

4 18 Dokumen

5 12 Dokumen

6 4 Dokumen SPD Murni, SPD Pergeseran

7 12 Bulan

8 3 Triwulan

9 1 Kegiatan

Hasil

3 unit/dok

Manfaat

5 Dokumen

Dampak

100%

63. Masukan

- Dana 725.790.500,00Rp Rp 658.952.270,00 90,79


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 4 Dokumen

2 12 Dokumen

3 12 Dokumen

4 12 Dokumen

5 12 Dokumen Berita Acara

Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah

Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014

Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari - Desember 2014Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2014

Penyusunan Arsip STS Bulan Januari - Desember 2014Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro dengan Bank Persepsi

Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji

Penyusunan SPD - SKPD dilingkungan Pemprov. Banten

Penyiapan SK Persetujuan SK Persetujuan Pembebanan SPM TU

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan

Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada Pemerintahan Provinsi Banten


Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran

Penatausahaan Kas Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


6 1 Lokasi

7 1 Paket

8 12 Laporan

9 12 Laporan

10 12 Dokumen

Hasil

3 unit/dok

Manfaat

5 Dokumen

Dampak

5 Dokumen

64. Masukan

- Dana 807.540.000,00Rp Rp 684.183.390,00 84,72


- Personil 11 Orang

Keluaran

1 1 Kegiatan

2 1 kegiatan

3 1 Kegiatan

4 1 Kegiatan

5 1 Kegiatan

6 4 Kegiatan

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) Bulan Januari - Desember 2014

Penyusunan Input Data Pajak (SSP)




Study Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas Non AnggaranPembuatan Aplikasi Kas Daerah

Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten

Bimtek External Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten

Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta P i / P L K Bimtek Pengeloaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan dan Kasda

Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

7 4 Kegiatan

8 1 Kegiatan

Hasil

3 unit/dok

Manfaat

5 Dokumen

Dampak

5 Dokumen

65. Masukan

- Dana 950.000.000,00Rp Rp 631.350.502,00 66,46


- Personil 7 Orang

Keluaran

1 12 Dokumen Berita acara

2 1 Dokumen berita acara






Hasil

3 unit/dokKetersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD Se-Provinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014

Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)




Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA. 2014

Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja

Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014

Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara BUD, Pendapatan, Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA. 2014

Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014

Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA. 2014

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2013

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

4 Dok

Dampak

4 Dok

66. Masukan

- Dana 1.551.376.250,00Rp Rp 1.212.946.269,00 78,19


- Personil 30 Orang

Keluaran

1 32 Dokumen

2 1 Dokumen

3 2 Dokumen

4 2 Dokumen

5 5 Dokumen

6 2 Dokumen

7 2 Dokumen

8 1 Dokumen

Hasil

3 unit/dok

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim Tahun 2014 Provinsi Banten

Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)

Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah

Buku Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu Inspektorat)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Sebelum Audit BPK)Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Setelah Audit BPK)

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013

Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten TA. 2013

Pengumpulan data E-Audit TA.2014

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Manfaat

4 Dok

Dampak

4 Dok

67. Masukan

- Dana 800.000.000,00Rp Rp 542.432.422,00 67,80


- Personil 8 Orang

Keluaran

1 12 Dokumen

2 2 Dokumen

3 1 Kegiatan

4 1 Dokumen

5 1 Dokumen

Hasil

100%

Manfaat

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014

Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (% )

Ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)


Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah bulan Januari sd Desember Ta 2014

Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16 s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013

Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2014

Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dampak

100%

68. Masukan

- Dana 750.000.000,00Rp Rp 380.890.870,00 50,79


- Personil 7 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 1 Dokumen

6 1 Dokumen

7 1 Dokumen

8 1 Dokumen

9 1 Dokumen

10 1 Dokumen

11 1 Dokumen

12 1 Dokumen

13 1 Dokumen


Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi

Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi

Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Dana DekonsentrasiRekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi

Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi

Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah

Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas Pembantuan

Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas Pembantuan

Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi

Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2014

Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas Pembantuan

Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas Pembantuan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

14 1 Dokumen

15 1 Dokumen

Hasil

3 Unit/Dok

Manfaat

4 Dok

Dampak

4 Dok

69. Masukan

- Dana 955.000.000,00Rp Rp 834.331.870,00 87,36


- Personil 8 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Kegiatan

3 2 Angkatan

4 1 Dokumen

5 1 Kegiatan

6 1 Kegiatan

7 1 Kegiatan

8 1 Kegiatan

Hasil

3 Unit/Dok

Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA

Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


Review Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

Sosialisasi Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntansi

Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi

Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/kota se Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD

Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas Pembantuan

Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas Pembantuan

Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

4 Dok

Dampak

4 Dok

70. Masukan

- Dana 795.000.000,00Rp Rp 742.523.750,00 93,40


- Personil 30 Orang

Keluaran

1 8 Keputusan Gubernur untuk 8 Kabupaten/Kota

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

71. Masukan

- Dana 1.030.000.000,00Rp Rp 938.318.500,00 91,10


- Personil 6 Orang

Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan daerah

Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2013

Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah

jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan


Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Persentase Ketepatan Waktun Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pngelolaan Keuangan daerah Pemerintah Kab/Kota

Ketepatan waktu pelaksanaan pengadilan, fasilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/KotaBAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 1 Dokumen

5 2 Kegiatan

6 1 Kegiatan

7 2 Dokumen

8 2 Kegiatan

9 1 Kegiatan

10 4 Dokumen

11 1 Kegiatan

12 1 Dokumen

13 1 Kegiatan

14 1 Kegiatan

15 1 Kegiatan

16 1 Kegiatan

Hasil

100%

Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan RKA APBD TA. 2015

Cakupan Fasilitasi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Sosialisasi Langkah-langkah Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014

Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan DPPKD

Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank TA.2015

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa BUD TA. 2015Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis Perpajakan

Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II

Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II

Bintek Administrasi Keuangan pada SKPD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Manfaat

100%

Dampak

100%

72. Masukan

- Dana 990.000.000,00Rp Rp 962.286.500,00 97,20


- Personil 8 Orang

Keluaran

1 4 Kegiatan

2 4 Kegiatan

3 1 Kegiatan

4 2 Kegiatan

5 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur




9 4 Triwulan

10 4 Triwulan

11 4 Triwulan

Tersedianya Pelaksanaan Fasilitas Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi


Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015

Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Perubahan TA.2014

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP

Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015

Penyusunan Laporan Triwulan Hibah dan Bansos TA 2014

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Bagi Hasil Pajak TA 2014

Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten

Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

12 1 Dokumen Revisi Peraturan Gubernur

13 9 Bulan

14 1 Dokumen Rancangan Revisi Pergub

Hasil

100%

Manfaat

100%

Dampak

100%

IV Penyediaan Data Pembangunan Rp 450.000.000,00 Rp 294.520.500,00 65,45

73. Masukan

- Dana 450.000.000,00Rp Rp 294.520.500,00 65,45


- Personil 4 Orang

Keluaran

1 1 Dokumen

2 1 Dokumen

3 1 Tahun Anggaran

4 1 Dokumen

5 1 Tahun Anggaran

Penyediaan Data Pembangunan

Penyusunan Data Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Banten

Penyusunan Data Pembangunan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun 2014

Penyusunan Updating Profil DPPKD Provinsi Banten

Penyusunan Data Aset DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014

Pengelolaan SIMDA Keuangan Internal SKPD

Penyusunan Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional SKPD Provinsi Banten

Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA 2015

Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Provinsi

Tersedianya Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


6 1 Dokumen

7 1 Tahun Anggaran

Hasil

41 Paket

Manfaat

100%

Dampak

100%

106.988.000.000Rp 90.675.787.509Rp 84,75

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Penyusunan Standart Operating Procedur (SOP) DPPKD Provinsi Banten

Pengelolaan Website DPPKD Provinsi Banten

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Laporan SKPD

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

3.1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 6.840.986.902.000, terealisasi

sebesar 7.068.432.912.654,- atau sebesar 103,32 %, maka secara keseluruhan target pendapatan

dapat terlampaui sebesar 3,32 % dari target Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk Target

Pendapatan Asli Daerah pelampauan target sebesar 5,08 % dari target Rp. 4.662.415.387.946,-

tercapai Rp. 4.899.125.741.756,- atau sebesar 105, 08 %.

Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah Tahun 2014 yang menjadi fungsi dari Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Daerah terdiri

dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

Pajak Air Permukaan (P-AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak

Rokok.

Tabel 3.1

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2014

Tabel 3.2

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TA 2014

NO TARGET REALISASI %

6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,321 4.662.415.387.946 4.899.125.741.756 105,08

Pajak Daerah 4.473.832.000.000 4.624.337.475.308 103,36Retribusi Daerah 34.318.000.000 30.734.862.552 89,56Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

44.785.160.505 42.421.275.504 94,72

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 109.480.227.441 201.632.128.392 184,17

2 1.167.744.952.000 1.159.872.633.122 99,33Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

422.536.970.000 418.844.143.122 99,13

Dana Alokasi Umum 728.490.012.000 728.490.012.000 100,00Dana Alokasi Khusus 16.717.970.000 12.538.478.000 75,00

3 1.010.826.562.054 1.009.434.537.776 99,86Pendapatan Hibah 421.758.000 5.441.490.000 1290,19Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.009.433.920.000 1.001.583.024.000 99,22Pendapatan Lainnya 970.884.054 2.410.023.776 248,23

6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,32J U M L A H

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH

URAIAN

NO URAIAN TARGET REALISASI %

1 PAJAK DAERAH 4.473.832.000.000 4.624.336.000.000 103,36

Pajak Kendaraan Bermotor 1.424.832.000.000 1.481.113.000.000 103,95

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.978.470.000.000 1.991.668.000.000 100,67

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 741.530.000.000 779.686.000.000 105,15

Pajak Air Permukaan 29.000.000.000 31.943.000.000 110,15

Pajak Rokok 300.000.000.000 339.926.000.000 113,31

4.473.832.000.000 4.624.336.000.000 103,36J U M L A H

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Sedangkan pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten memiliki target Pendapatan Daerah sebesar Rp.6,878,071,982,000 dan telah ter realisasi

sebesar 41,27% lebih pada priode minggu ke empat bulan Mei ini, berikut tabel target dan

realisasi pendapatan daerah tahun 2014 :

Tabel 3.3

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2015

(S.D APRIL 2015)

3.1.4 CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Dibawah ini disajikan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DPPKD

Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Periode Juni 2015 :

NO TARGET REALISASI %

7.644.633.698.000 3.012.822.532.589 39,411 5.133.482.400.000 1.536.943.171.122 29,94

Pendapatan Pajak Daerah 4.944.467.880.000 1.477.647.498.193 29,88Hasil Retribusi Daerah 41.827.000.000 7.066.512.888 16,89Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

40.900.000.000 - 0,00

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.287.520.000 52.229.160.041 49,14

2 1.122.953.698.000 373.283.670.511 33,24Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

460.986.385.000 106.208.260.511 23,04

Dana Alokasi Umum 640.981.003.000 267.075.410.000 41,67Dana Alokasi Khusus 20.986.310.000 - 0,00

3 1.388.197.600.000 1.102.595.690.956 79,43Pendapatan Hibah 5.400.000.000 - 0,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.382.797.600.000 1.102.570.144.071 79,73Pendapatan Lainnya - 25.546.885

7.644.633.698.000 3.012.822.532.589 39,41

URAIAN

J U M L A H

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

FORMAT : AP/LAP-01

BULAN : JUNI 2015

SATUAN KERJA : DINAS PENDAPAT AN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T RIWULAN : II (Dua)

Keuangan

T ertimbang/

Kegiatan

T ertimbang/

Instansi(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A BELANJA T IDAK LANGSUNG

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.747.580.805.000 40,32 46,75 46,75 18,85 817.033.925.500 46,75 930.546.879.500 53,25

1 BELANJA HIBAH 1.611.330.805.000 37,18 48,49 18,03 781.314.075.500 48,49 830.016.729.500 51,51

- Belanja Hibah kepada Pemerintah 89.700.000.000 2,07 30,99 0,64 27.800.000.000 30,99 61.900.000.000 69,01

- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 31.778.333.000 0,73 0,47 0,00 150.000.000 0,47 31.628.333.000 99,53

- Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

107.571.872.000 2,48 62,77 1,56 67.525.675.500 62,77 40.046.196.500 37,23

- Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan

Dasar

1.382.280.600.000 31,89 49,62 15,83 685.838.400.000 49,62 696.442.200.000 50,38

2 BELANJA BANTUAN SOSIAL 136.250.000.000 3,14 26,22 0,82 35.719.850.000 26,22 100.530.150.000 73,78

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan /

Keluarga

136.250.000.000 3,14 26,22 0,82 35.719.850.000 26,22 100.530.150.000 73,78

II BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.586.344.008.498 59,68 21,91 21,91 13,08 566.575.008.541 21,91 2.019.768.999.957 78,09

1 2.025.839.817.932 46,74 23,67 11,06 479.591.091.416 23,67 1.546.248.726.516 76,33

- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada

Kabupaten/Kota

2.025.839.817.932 46,74 23,67 11,06 479.591.091.416 23,67 1.546.248.726.516 76,33

2 555.504.190.566 12,82 15,66 2,01 86.983.917.125 15,66 468.520.273.441 84,34

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Daerah Kab/Kota

553.095.353.250 12,76 15,73 2,01 86.983.917.125 15,73 466.111.436.125 84,27

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.408.837.316 0,06 0,00 0,00 - 0,00 2.408.837.316 100,00

3 5.000.000.000 0,12 0,00 0,00 - 0,00 5.000.000.000 100,00

- Belanja T idak T erduga 5.000.000.000 0,12 0,00 0,00 - 0,00 5.000.000.000 100,00

JUMLAH BELANJA T IDAK LANGSUNG 4.333.924.813.498 100 57,71 31,93 1.383.608.934.041 31,93 2.950.315.879.457,00 68,07

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI

/KABUPAT EN/KOT A/DESA

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPAT EN/KOT A/PEMERINT AH

DESA DAN PART AI POLIT IK

BELANJA T IDAK T ERDUGA

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

PPKD

NO

Pagu Anggaran ( Rp )Rencana

Fisik

Sisa Anggaran

2

Kegiatan / Tolok Ukur Bobot (%)

Realisasi

Fisik (%)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


FORMAT : AP/LAP-01BULAN : Juni 2015

SATUAN KERJA : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TRIWULAN : II (Dua)

% %Tertimbang/

Kegiatan

Tertimbang/ Instansi

(7)x(9)/100(Rp.) % (Rp.) %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11I 157.522.883.750 62,92 42,29 42,29 26,61 16.285.275.177 10,34 141.237.608.573 89,66

I Gaji dan Tunjangan 23.412.199.999 9,35 40,00 37,61 3,52 8.805.625.177 37,61 14.606.574.822 62,39II Tambahan Penghasilan PNS 15.923.800.000 6,36 48,00 46,97 2,99 7.479.650.000 46,97 8.444.150.000 53,03III Insentif Pemungutan Pajak Daerah 118.186.883.751 47,21 50,00 0,00 0,00 52.111.655.874,00 44,09 66.075.227.877 55,91

II 92.817.148.000 37,08 53,00 42,42 15,73 22.185.045.217 23,90 70.632.102.783 76,101 18.193.815.243 7,27 55,00 50,00 3,63 3.931.057.305 21,61 14.262.757.938 78,392 3.289.383.000 1,31 30,00 30,00 0,39 178.309.400 5,42 3.111.073.600 94,583 6.218.983.500 2,48 28,00 25,00 0,62 767.677.600 12,34 5.451.305.900 87,664 1.350.000.000 0,54 32,00 30,00 0,16 99.866.322 7,40 1.250.133.678 92,605 534.950.000 0,21 55,00 25,00 0,05 26.277.000 4,91 508.673.000 95,096 1.912.425.700 0,76 75,00 75,00 0,57 1.097.123.150 57,37 815.302.550 42,637 1.348.582.600 0,54 75,00 75,00 0,40 697.475.226 51,72 651.107.374 48,288 698.237.000 0,28 100,00 100,00 0,28 562.062.000 80,50 136.175.000 19,509 394.200.000 0,16 100,00 100,00 0,16 337.349.000 85,58 56.851.000 14,4210 1.053.234.400 0,42 65,00 60,00 0,25 517.997.993 49,18 535.236.407 50,8211 272.600.000 0,11 40,01 40,01 0,04 44.742.400 16,41 227.857.600 83,5912 380.173.500 0,15 85,00 80,00 0,12 258.014.000 67,87 122.159.500 32,1313 1.068.601.000 0,43 34,00 25,00 0,11 250.416.631 23,43 818.184.369 76,5714 210.344.000 0,08 40,00 40,00 0,03 26.865.000 12,77 183.479.000 87,23

SKPD

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KegiatanNO Pagu Anggaran

( Rp )

2

Bobot

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

RealisasiRencana Fisik Fisik (%) Keuangan

Sisa Anggaran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Serpong Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serpong

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD RangkasbitungPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD RangkasbitungPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD Malingping

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar DaerahPeningkatan Kapasitas AparaturPenataan Arsip DPPKD Provinsi BantenPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serpong

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNGPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada DPPKD Provinsi Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi BantenPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

15 840.821.900 0,34 85,00 75,00 0,25 575.142.400 68,40 265.679.500 31,6016 1.057.928.800 0,42 75,00 50,00 0,21 512.009.286 48,40 545.919.514 51,6017 352.096.950 0,14 85,00 70,00 0,10 233.598.000 66,34 118.498.950 33,6618 390.400.000 0,16 100,00 100,00 0,16 312.626.000 80,08 77.774.000 19,9219 1.085.003.800 0,43 55,00 50,00 0,22 423.513.238 39,03 661.490.562 60,9720 354.364.000 0,14 35,00 25,00 0,04 79.814.000 22,52 274.550.000 77,4821 711.470.000 0,28 35,34 35,34 0,10 226.173.100 31,79 485.296.900 68,2122 1.290.860.000 0,52 53,00 50,00 0,26 423.145.614 32,78 867.714.386 67,2223 323.200.000 0,13 35,00 25,00 0,03 45.201.800 13,99 277.998.200 86,0124 482.800.000 0,19 0,00 35,00 0,07 140.195.000 29,04 342.605.000 70,9625 1.142.042.000 0,46 46,07 46,07 0,21 517.740.995 45,33 624.301.005 54,6726 450.453.000 0,18 49,89 49,89 0,09 134.967.183 29,96 315.485.817 70,0427 701.121.000 0,28 44,48 44,48 0,12 128.124.900 18,27 572.996.100 81,7328 990.000.000 0,40 54,84 50,00 0,20 438.654.432 44,31 551.345.568 55,6929 335.000.000 0,13 53,00 50,00 0,07 142.150.000 42,43 192.850.000 57,5730 452.600.000 0,18 40,00 40,00 0,07 171.700.000 37,94 280.900.000 62,0631 1.286.364.075 0,51 35,00 25,00 0,13 204.750.603 15,92 1.081.613.472 84,0832 266.354.800 0,11 35,00 25,00 0,03 - 0,00 266.354.800 100,0033 755.336.616 0,30 60,00 60,00 0,18 406.643.800 53,84 348.692.816 46,1634 1.233.272.194 0,49 52,28 52,28 0,26 445.694.918 36,14 787.577.276 63,8635 331.327.000 0,13 34,92 34,92 0,05 108.701.000 32,81 222.626.000 67,1936 767.508.400 0,31 68,23 68,23 0,21 373.400.000 48,65 394.108.400 51,3537 2.975.036.650 1,19 33,08 33,08 0,39 848.401.944 28,52 2.126.634.706 71,4838 261.426.000 0,10 24,93 24,93 0,03 58.600.000 22,42 202.826.000 77,5839 2.738.554.297 1,09 24,15 24,15 0,26 468.862.100 17,12 2.269.692.197 82,8840 981.817.000 0,39 23,44 23,44 0,09 151.083.000 15,39 830.734.000 84,6141 422.069.275 0,17 48,06 48,06 0,08 18.870.700 4,47 403.198.575 95,5342 230.972.000 0,09 55,00 50,00 0,05 93.203.900 40,35 137.768.100 59,6543 347.415.500 0,14 55,00 50,00 0,07 124.542.500 35,85 222.873.000 64,1544 202.210.000 0,08 45,65 45,65 0,04 82.825.600 40,96 119.384.400 59,0445 257.210.000 0,10 30,00 25,00 0,03 42.680.000 16,59 214.530.000 83,4146 222.592.000 0,09 50,00 75,00 0,07 134.144.300 60,26 88.447.700 39,74

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Ciledug

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD MalingpingPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Ciputat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Ciputat Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciputat Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD PandeglangPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DDPKD PandeglangPengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pandeglang

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Ciledug Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD CikokolPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD CikokolPengadan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikokol

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Cikande

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Malingping Intensifikasi Pajak Daerah pada UPT CiputatIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca AsetIntensifikasi Pajak Daerah UPT SerpongIntensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Rangkasbitung

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD CilegonPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD CilegonPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cilegon Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD SerangPemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT DPPKD Kota SerangPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


47 232.210.000 0,09 28,61 25,00 0,02 31.189.500 13,43 201.020.500 86,5748 301.158.250 0,12 60,00 55,00 0,07 133.833.380 44,44 167.324.870 55,5649 200.000.000 0,08 41,67 35,00 0,03 64.704.264 32,35 135.295.736 67,6550 348.500.000 0,14 27,16 30,00 0,04 91.090.000 26,14 257.410.000 73,8651 347.710.000 0,14 60,00 60,00 0,08 168.937.049 48,59 178.772.951 51,4152 589.910.000 0,24 42,13 42,13 0,10 229.167.200 38,85 360.742.800 61,1553 1.050.000.000 0,42 18,08 25,00 0,10 186.825.428 17,79 863.174.572 82,2154 730.000.000 0,29 27,00 27,00 0,08 65.724.408 9,00 664.275.592 91,0055 650.000.000 0,26 25,13 25,03 0,06 90.656.680 13,95 559.343.320 86,0556 1.950.000.000 0,78 37,75 25,61 0,20 368.160.928 18,88 1.581.839.072 81,1257 655.000.000 0,26 43,22 25,00 0,07 - 0,00 655.000.000 100,0058 563.065.500 0,22 23,76 25,00 0,06 133.757.600 23,76 429.307.900 76,2459 630.000.000 0,25 55,00 25,00 0,06 97.345.400 15,45 532.654.600 84,5560 630.000.000 0,25 45,00 25,00 0,06 64.876.000 10,30 565.124.000 89,7061 580.112.000 0,23 32,22 25,00 0,06 - 0,00 580.112.000 100,0062 2.019.696.000 0,81 20,00 25,00 0,20 460.354.200 22,79 1.559.341.800 77,2163 776.066.200 0,31 22,30 22,30 0,07 166.450.600 21,45 609.615.600 78,5564 800.000.000 0,32 30,19 30,19 0,10 241.559.200 30,19 558.440.800 69,8165 1.575.000.000 0,63 44,06 44,06 0,28 181.706.300 11,54 1.393.293.700 88,4666 3.539.689.700 1,41 34,15 25,00 0,35 62.248.290 1,76 3.477.441.410 98,2467 2.527.190.000 1,01 21,05 21,05 0,21 340.920.580 13,49 2.186.269.420 86,5168 1.587.955.150 0,63 31,41 50,00 0,32 364.453.050 22,95 1.223.502.100 77,0569 1.460.580.000 0,58 55,00 65,00 0,38 772.278.000 52,87 688.302.000 47,1370 800.000.000 0,32 40,94 40,94 0,13 202.686.920 25,34 597.313.080 74,6671 800.000.000 0,32 30,23 25,00 0,08 49.436.000 6,18 750.564.000 93,8272 4.436.582.000 1,77 24,85 25,00 0,44 666.290.900 15,02 3.770.291.100 84,9873 1.486.787.000 0,59 30,43 25,00 0,15 - 0,00 1.486.787.000 100,0074 384.779.000 0,15 55,12 50,00 0,08 88.000.000 22,87 296.779.000 77,13

250.340.031.750 100 53,75 42,34 38.470.320.394 15,37 211.869.711.356 84,63

Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA

Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi Mutu Pelayanan

Peningkatan Pengelolaan Keuangan DaerahPenatausahaan Kas DaerahEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA.2015 dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah

Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah

Penyusunan Pedoman anggaranPenyusunan Raperda P-APBD 2015 dan APBD 2016Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan DaerahPemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Laporan Interim Tahun

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD CiledugIntensifikasi Pajak Daerah Di Wilayah UPTD CikokolIntensifikasi Pajak Daerah Pada UPT Cilegon Kota CilegonIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Kota SerangIntensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPTD CikandeIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA.2015Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/KotaPenyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah

JUMLAH

Evaluasi dan Pelaporan Pajak DaerahIntensifikasi Pajak DaerahKoordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan RertibusiPenyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten pada Rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Visi

DPPKD Tahun 2012-2017, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL GUNA

MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Penjelasan:

Melalui visi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017

dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumber-

sumber pendapatan daerah (2) meningkatnya mutu pelayanan Pendapatan dan

Pengelolaan keuangan daerah, (3) terlaksananya tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah, dan (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan

prasarana dalam peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

menetapkan Misi 2012-2017, yaitu:

“MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH"

Penjelasan:

Melalui misi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017

dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumber-

sumber pendapatan daerah, (2) meningkatnya kapasitas keuangan daerah, (3)

Pemanfaatan keuangan dan aset daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

(4) efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

BAB 4 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan


Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mendukung Visi dan Misi DPPKD Provinsi Banten Tahun

2012 – 2017. Adapun 3 tujuan tersebut sesuai dengan Misi DPPKD antara lain :

1. Misi Pertama DPPKD “Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi”, dengan

tujuan Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah, dengan Sasaran sesuai dengan

Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;

a. Meningkatnya realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah,

b. Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah,

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,

d. Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/Samsat

2. Misi Kedua DPPKD “ Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang

Akuntabel”, dengan tujuan Meningkatnya Kinerja Administrasi Pengelolaan Keuangan

Daerah, dangan Sasaran sesusi dengan Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;

a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja,

b. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah,

c. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah,

d. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian keuangan daerah

3. Misi Ketiga DPPKD “Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan”, dengan tujuan

Meningkatkan kemampuan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelembagaan, dengan Sasaran

sesuai dengan Renstra DPKKD Tahun 2012-2017 antara lain;

a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah,

b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

c. Meningkatnya daya dukung prasarana dan sarana kerja.

Adapun isu-isu penting yang ada dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

(Renja) DPPKD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Isu Strategis yang tercantum dalam

Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peningkatan Pelayanan publik

3. Pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak

4. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai

5. Penggalian Potensi Sumber-sumber Pendapatan Yang Secara terus Menerus Sehingga

dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) DPPKD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

menyesuaikan dengan kebijakan strategis yang ada, kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

dalam kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan kualitas pengelolaan dan

mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah”.

2. Dalam rangka penerapan strategi diversikasi dan peningkatan mutu pelayanan pendapatan

daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan daya saing, kualitas dan akesibilitas

pelayanan pendapatan daerah”.

3. Dalam rangka penerapan strategi peningkatan tertib administrasi dan mutu pelayanan

keuangan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan pelayanan administrasi dan

manajemen pelayanan keuangan daerah”.

4. Dalam rangka penerapan strategi pemantapan dan peningkatan kapasitas dan manajemen

sumberdaya dan kelembagaan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kompetensi dan disiplin sumber daya aparatur;

b. Meningkatkan manajemen kelembagaan;

c. Meningkatkan pelayanan administrasi serta daya dukung prasarana dan sarana

prasarana kerja yang memadai.

4.2 PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian indikasi kegiatan dalam hal ini adalah bagian dari program yang terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, atau indikasi kegiatan merupakan ciri dari kegiatan program yang

direncanakan akan dilaksanakan selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak

dicapai dan tidak kaku. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten ada 4

(Empat) program, yaitu :

1. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Memiliki indikator kinerja Program :

Rasio penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata

Usaha Kerumahtanggaan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian.

Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah


Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan

Keuangan. 3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persentase Ketepatan waktu Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota.

Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan

Daerah

4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah


Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan.

4.3 KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah 4 (empat) Program dan 87 Kegiatan, dengan

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000,- (Seratus Lima Belas Milyar Rupiah).

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan 5 indikator, yaitu : (1) Ketersediaan

Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Persentase Ketepatan waktu

Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kab/Kota, (3) Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi, (4) Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan (5) Ketersediaan Jumlah

Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



Berikut ini adalah Urusan, Bidang Urusan Program dan Kegiatan DPPKD pada

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 :

URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

39 Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

2 Kegiatan


45 Kegiatan


1 Kegiatan

1 Urusan 2 Bidang Urusan 4 Program 87 Kegiatan

JUMLAH KEGIATAN

Indikasi Kegiatan Tahun 2016

1 3 I 1.433.786.655

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 881.464.000 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 552.322.655

II 81.539.652.600

1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.351.617.300 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Kantor 2.522.538.500 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada DPPKD Provinsi Banten 2.547.000.000 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 533.710.000 5 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 825.280.000

6 Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten 886.430.000 7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD

Ciledug Kota Tangerang 1.334.745.000

8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang

473.090.000

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang

514.800.000

10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan

1.240.239.000

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan

171.096.950

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan

510.850.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD TAHUN 2016

NO. PROGRAM / KEGIATAN PER BIDANG & UPT PAGU INDIKATIF

TAHUN 2016

2Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang

1.173.455.000

14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang

361.310.000

15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang

27.710.200.000

16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serang

1.104.480.100

17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang

423.012.000

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang

473.876.000

19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Pandeglang

1.194.900.900

20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang

166.992.000

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang

921.600.000

22 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak

1.199.390.200

23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak

311.815.000

24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD Rangkasbitung Kab. Lebak

565.200.000

25 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan

1.533.060.000

26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong

1.506.697.000

27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong

509.500.000

28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang

1.194.022.000

29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikokol

514.949.000

30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantort Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang

789.096.500

31 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cilegon

1.230.145.000

32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon

770.676.000

33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon

553.900.000

34 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang

2.822.942.550

35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang

832.192.500

36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang

1.602.600.000

37 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping

1.118.601.000

38 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping

210.344.000

39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping

833.299.100

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III 31.626.066.745

1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2016

851.078.000

2 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota 373.000.000 3 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan

Wilayah 490.000.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2015 dan Interim Tahun 2016 Provinsi Banten

1.300.527.500

5 Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA 323.000.000

6 Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TA. 2016

700.000.000

7 Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi 1.646.701.000 8 Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah 652.355.000 9 Intensifikasi Pajak Daerah 1.523.067.500

10 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan 1.460.580.000 11 Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan 691.620.000 12 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

584.717.000

13 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA. 2016 dan APBD TA. 2017

1.251.767.000

14 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 800.000.000 15 Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah 800.000.000 16 Penyusunan Pedoman Anggaran 1.275.000.000 17 Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA Keuangan Daerah 1.598.747.095 18 Penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 2.000.000.000

19 Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran

1.506.440.000

20 Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 2.000.000.000 21 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 563.065.500 22 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 630.000.000 23 Penatausahaan Kas Daerah 332.000.000 24 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 382.210.000

25 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 111.211.800

26 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan

278.265.000

27 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciputat 104.096.000

28 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande 526.858.000

29 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cikande 208.483.000

30 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang 634.401.000 31 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serang 211.838.000

32 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang 613.089.000

33 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang

293.555.300

34 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung 725.310.000

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



35 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung

311.252.000

36 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan

339.395.000

37 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serpong 154.409.900

38 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol 482.452.250

39 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol

407.688.000

40 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon 535.000.000

41 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cilegon 71.069.500

42 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja 884.708.000

43 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Balaraja 351.344.100

44 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping Kab. Lebak

352.210.000

45 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Malingping

293.555.300

IV 400.494.000 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 400.494.000

JUMLAH 115.000.000.000

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dibawah ini disajikan Matrik RENJA DPPKD Tahun 2016 :

Tabel Lihat Matrik Lampiran …

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun

Anggaran 2016 memiliki Rencana Kerja (renja) dengan melaksanakan 4 (empat) program

yaitu :

1. Program PeningkatanSarana, Prasarana Perkantoran danKapasitas Aparatur. 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 3. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Hal ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada pada RPJMD Provinsi

Banten untuk Tahun 2012 – 2017. Penajaman Program Kegiatan tersebut dalam rangka

peningkatan pelayanan yang lebih baik.

Visi yang ditetapkan oleh dalam Renstra DPPKD periode tahun Visi 2012-2017, yaitu

: ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN YANG PROFESIONAL GUNA MENUNJANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”, dengan mengusung 4 (empat)

Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi

2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

3. Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olehDPPKD Provinsi Banten pada APBD

Tahun 2016 sebanyak 87 Kegiatan (BelanjaLangsung) yang termasuk ke dalam 4 (empat)

Program, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000.-

BAB 5 PENUTUP

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

BAB 5 Penutup


Demikian Buku Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeah

ini disusun. Semoga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016.

Serang, Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

RENCANA KERJA RENJA - dmsppid.bantenprov.go.id · TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD 2012-2017 Tahun Anggaran 2013 2 -13 TABEL

Documents