DRAFT PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUNI 2014
DRAFT
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUNI 2014
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 061/ /SET .....................................
TENTANG
REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam
urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra
2012-2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
Yogyakarta 55213
-i-
8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang
Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :
PERTAMA : Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
KEDUA : Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi
Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;
KETIGA : Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Pebruari 2015
KEPALA,
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP.19601003 198803 1 006
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 - 2017..
Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana
Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Yogyakarta, Pebruari 2015
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.Indikator Kinerja
3.3.Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra
) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :
-1-
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam
Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
Gambar.G-VI.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
-2-
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara
efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih
mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik Se-
Indonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.
Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
SKPD.
Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana
Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan
RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-3-
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017.
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei
2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan
RPJMD DIY Tahun 2012-2017.
20. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –
2017.
21. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/ /SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 – 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014
yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya
reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.
Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program /
kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
-4-
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel di bawah.
-5-
Formulir VII.F.5
Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi
Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi
No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun
2012 s/d 2017 (periode Renstra
SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun
2013 (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja
SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2013
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
tahun 2013
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =
12/7x100 14 = 6 + 12
15 = 14/5
x100 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1
Akuntabilit
as kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 29,697,812,000 3,635,444,754 100% 6,253,594,400 934,196,775 934,196,775 14.94 4,569,641,529 15.39
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penggunaan perangko
materai dan pengiriman
paket/dokumen
1 tahun 123,300,000 18,592,570 1250 lembar
Materai 6.000,
1300 lembar
Materai 3.000, 12
bulan Pengiriman
paket/dokumen
22,345,000 8,375,840
8,375,840 37.48 26,968,410 21.87
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya,
Air dan Listrik
Langgaran dan
Pemakaian telepon,
listrik, air dan internet,
hosting dan VPN-IP
1 tahun 8,992,130,000 1,262,904,097 12 bulan
Pemakaian
telepon, air,
listrik, langgaran
internet, web
hosting dan VPN
IP,
1,453,888,500 292,021,155 292,021,155 20.09 1,554,925,252 17.29
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
1. Polis Ansuransi
Kebakaran dan Gempa
Bumi 2. Polis Ansuransi
All Risk 3. Save Box
Deposit
40 gedung,
55
kendaraan,
4 box
4,284,000,000 252,635,034 4 box Sewa save
deposit box, 1
paket Jasa
konsultansi
penilaian, 2 Polis
asuransi
kebakaran dan
gempa bumi, 2
Polis asuransi all
risk
815,000,000 0 0 0.00 252,635,034 5.90
Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas
Operasional
STNK kendaraan roda,2
roda 4 dan roda 6
1 tahun 159,210,000 16,798,500 11 buah STNK
kendaraan roda 2,
16 buah STNK
kendaraan roda 4,
1 buah STNK
kendaraan roda 6
24,360,100 1,308,400 1,308,400 5.37 18,106,900 11.37
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pembayaran
honorarium pengelola
keuangan, pengelola
barang dan pengelola
kepegawaian
85 Orang 1,052,980,000 191,290,000 12 bulan
Pembayaran
honorarium
pengelola
keuangan, 12
bulan Pembayaran
honorarium
pengelola barang
193,200,000 39,625,000 39,625,000 20.51 230,915,000 21.93
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kebersihan dan
keindahan kantor
1 tahun, 10
gedung
3,311,920,000 513,769,100 12 bulan 671,039,000 86,173,400 86,173,400 12.84 599,942,500 18.11
Penyediaan Alat tulis
kantor
Penggunaan alat tulis
kantor
1 tahun, 65
jenis
2,041,400,000 315,754,400 12 bulan 364,027,000 83,411,700 83,411,700 22.91 399,166,100 19.55
Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan
Penggunaan barang
cetakan, penjilidan dan
penggandaan
1 tahun 2,203,710,000 319,670,945 12 bulan 360,800,000 70,428,410 70,428,410 19.52 390,099,355 17.70
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
15 jenis 507,416,000 82,893,650 12 bulan 100,200,000 16,206,100 16,206,100 16.17 99,099,750 19.53
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Pengisian tabung
pemadam kebakaran
1 tahun 204,760,000 15,300,750 2 buah Isi
tabung
pemadam
kebakaran
uk. 2,3
kg, 12
buah Isi
tabung
pemadam
kebakaran
3,2 kg
58,946,000 24,383,900 24,383,900 41.37 39,684,650 19.38
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
6 SKH, 3
majalah, 5
jenis buku,
1 tahun
411,220,000 61,789,500 12 bulan
Surat
kabar/maj
alah, 12
bulan
Buku/kep
ustakaan
66,455,000 13,618,800 13,618,800 20.49 75,408,300 18.34
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Hidangan rapat umum
dan jamuan makan
(prasmanan tamu
lainnya
1 tahun 694,450,000 98,543,000 12 bulan
Jamuan
makan
(prasman
an) tamu
lainnya,
12 bulan
Hidangan
rapat
umum
125,905,000 22,897,000 22,897,000 18.19 121,440,000 17.49
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Pemenuhan undangan,
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
1 tahun 5,101,940,000 396,266,831 12 bulan 1,247,801,000 149,528,590 149,528,590 11.98 545,795,421 10.70
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat
kerja
Penjaga Keamanan
Kantor DPPKA
Jl.Tentara Pelajar,
Gudang Arsip
Jenggotan, Gedung JEC,
Rumah Dinas di
Perumahan Griya
Permata
6 Orang 553,190,000 81,241,055 12 bulan 729,287,800 122,296,900 122,296,900 16.77 203,537,955 36.79
Penyediaan Retribusi
Sampah
Pembayaran Retribusi
Sampah
1 tahun 56,186,000 7,995,322 10,440,000 2,246,580 2,246,580 21.52 10,241,902 18.23
Penyediaan Jasa
Administrasi Kepegawaian
12 bulan
Honorariu
m
pengelola
kepegawa
ian
9,900,000 1,675,000 1,675,000 16.92 1,675,000 #DIV
/0!
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
100% 109,793,598,0
00
38,273,391,515 100% 24.108.730.069 1,992,033,7
75
1.992.033.7
75
8.26 40,265,425,290 36.67
aparatur
Pembangunan Gedung
kantor
Pengadaan/pembangun
an gedung kantor
2 gedung
(3500 m2)
61,456,000,000 19,482,285,250 12,888,064,000 750,000 750,000 0.01 19,483,035,250 31.70
Pengadaan Kendaraan
dinas /operasional
Kendaraan dinas
operasional
1 unit 3,822,463,000 2,389,096,600 3 unit 788,980,000 659,200,000 659,200,000 83.55 3,048,296,600 79.75
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan
gedung/kantor
6 jenis 3,434,606,000 562,109,500 4 jenis 982,749,300 287,880,000 287,880,000 29.29 849,989,500 24.75
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pembelian/pengadaan
peralatan gedung
kantor
6 jenis,, 35
unit
3,614,999,000 679,219,900 5 jenis 1,556,237,650 15,050,000 15,050,000 0.97 694,269,900 19.21
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya
pembelian/pengadaan
mebeleur
7 set, 11
buah
1,302,461,000 311,138,500 2 jenis 1,512,906,000 104,980,000 104,980,000 6.94 416,118,500 31.95
DED Pembangunan Gedung
Kantor
Tersedianya DED
Pembangunan Gedung
kantor
2 Set
Gambar
gedung, 2
Set RAB
550,000,000 0 1 set 1,710,000,000 0 0 0.00 0 0.00
Pemeliharaan
Rutin/berkala rumah dinas
Pembayaran pajak bumi
dan bangunan rumah
dinas/bangunan milik
Pemda
7 PBB, 1
tahun
274,310,000 61,424,535 14 PBB 152,044,390 0 0 0.00 61,424,535 22.39
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Gedung kantor
terpelihara dan
berfungsi
1 tahun 4,629,223,000 1,019,165,200 12 bulan 858,804,140 398,303,500 398,303,500 46.38 1,417,468,700 30.62
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas operasional
Kendaraan dinas
berfungsi dan
terpelihara
1 tahun 2,350,000,000 348,584,424 12 bulan 690,345,000 85,264,931 85,264,931 12.35 433,849,355 18.46
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan
gedung kantor
1 tahun, 3
jaringan,
65 unit
5,267,980,000 792,891,507 15 unit
central
Air
Conditioni
ng, 12
bulan
Jaringan
listrik
(tambah
daya),
computer
, 2 unit
Generator
Set, 20
unit split
Air
Conditioni
ng
906,300,000 125,098,300 125,098,300 13.80 917,989,807 17.43
Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
7 jenis, 130
unti
1,076,350,000 209,975,500 62 unit
Berfungsi
nya
komputer
, 16 unit
Berfungsi
nya
mesin
ketik
152,490,000 13,879,000 13,879,000 9.10 223,854,500 20.80
Pemeliharaan Arsip
kendaraan bermotor
Arsip Kendaraan
Bermotor Terpelihara
Box Arsip Rak Arsip
695.000
berkas,
15.000
buah, 30
buah
6,565,497,000 1,335,700,479 1,208,084,144 240,685,244 240,685,244 19.92 1,576,385,723 24.01
Pemeliharaan Arsip
Keuangan
1. Arsip Keuangan yang
bernilai guna terseleksi
2. Fumigasi 3. Box
Arsip
17.500
berkas, 650
m2, 1500
buah
940,185,000 140,719,700 450 m2
Fumigasi,
1 kali
Ekspose
data,
15410
Penataan
arsip
keuangan
169,400,000 49,941,400 49,941,400 29.48 190,661,100 20.28
Pemeliharaan Jaringan
Sistem Informasi
Pemeliharaan aplikasi,
sistem informasi,
manajemen, konten
manajemen sistem
1 tahun 373,908,000 74,948,000 12 bulan 73,021,445 600,000 600,000 0.82 75,548,000 20.20
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan
Rehabilitasi rumah
dinas di Krapyak Sewon
dan Caturtunggal
Depok.
2 unit 881,986,000 194,282,000 3 paket
Rehabilita
si rumah
dinas di
Krapyak
Sewon,
Caturtung
gal Depok
dan
Bangunta
pan
Bantul
169,950,000 0 0 0.00 194,282,000 22.03
Perubahan Status Hukum
Barang Daerah
Penghapusan dan
pemindahtanganan
barang milik daerah
5 gedung,
100 R.4, 25
R.2, 1
paket
perlengkap
800,000,000 105,158,400 5 gedung,
25 unit
roda 2,
100 unit
roda 4,
dan 1
144,354,000 5,124,000 5,124,000 3.55 110,282,400 13.79
an kant paket
perlengka
pan
Penghapu
san dan
pemindah
tanganan
barang
milik
daerah
Monitoring dan investigasi
pengelolaan barang milik
daerah
1. Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi pengadaan
pada SKPD 2. Bimtek
pengelolaan barang
milik daerah
1
dokumen,
165
peserta, 2
hari
953,630,000 130,668,500 2 hari
Bimtek
pengelola
an barang
milik
daerah, 1
dokumen
Laporan
hasil
monitorin
g dan
evaluasi
pengadaa
n pada
SKPD
145,000,000 5,277,400 5,277,400 3.64 135,945,900 14.26
Pengamanan Barang Milik
Daerah
330,000,000 283,238,000 0 0 0 0 0 0 #DIV
/0!
283,238,000 85.83
Pengadaan Tanah Tanah untuk
pembangunan gedung
kantor
2 bidang 11,170,000,000 10,152,785,520 0 0 0 #DIV
/0!
10,152,785,520 90.89
4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
persentase PNS yang
mengikuti diklat
100% 3,315,932,000 479,058,950 _ 543,113,000 154,967,20
0
154,967,20
0
28.53 634,026,150 19.12
Bimtek Kesamsatan Bimbingan Teknis
Kesamsatan
168 orang
4 angkatan
343,401,000 41,272,700 78,542,000 13,380,000 13,380,000 17.04 54,652,700 15.92
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Sosialisasi dan
publikasi peraturan
perundang-undangan
pajak daerah
675 orang,
TV, Radio,
Spanduk,
Baliho
1,323,315,000 177,397,450 221,207,000 4,737,500 4,737,500 2.14 182,134,950 13.76
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
13,900,000 0 0 0.00
Pembinaan Teknis
Penyusunan APBD
Bimtek Penyusunan
APBD
40 Orang 158,927,000 29,929,000 40 orang 27,500,000 0 0 0.00 29,929,000 18.83
Pembinaan dan
pelaksanaan Bimtek bagi
pengelola keuangan
Pembinaan dan
bimbingan teknis bagi
bendahara pengeluaran,
bendahar penerima dan
unsur PPK
186 2 hr,1
paket
1,490,289,000 230,459,800 68 orang
Bimtek
bagi
bendahar
a
pengeluar
an, 68
orang
Bimtek
bagi
unsur
PPK, 40
orang
Bimtek
bagi
bendahar
a
penerima,
80 orang
Studi
orientasi
201,964,000 136,849,700 136,849,700 67.76 367,309,500 24.65
5 Akuntabilit
as
pengelolaa
n keuangan
daerah
meningkat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Prosentase
terlaksananya
pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100% 888,129,000 133,920,250 100% 141,681,000 19,676,800 19,676,800 13.89 153,597,050 17.29
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
kegiatan SKPD
1. Kompilasi laporan
realisasi pelaksanaan
kegiatan 2. Rakor
evaluasi realisasi
pelaksanaan kegiatan
1 dokumen 192,888,000 28,489,000 30 orang
Ekspose
hasil
monitorin
g dan
evaluasi
realisasi
pelaksana
an
kegiatan
2014
24,130,000 1,500,000 1,500,000 6.22 29,989,000 15.55
Penyusunan rencana
program dan kegiatan
SKPD serta Pengembangan
Data dan Informasi
1. Sinkronisasi
pengembangan
program kegiatan
instansi 2. FGD
penyusunan rencana
kerja dan program
3 dokumen 500,553,000 82,103,000 50 orang
FGD
penyusun
an
program
dan
kegiatan
2015, 50
orang
FGD
penyusun
an
program
dan
kegiatan
perubaha
n 2014
93,109,000 5,707,000 5,707,000 6.13 87,810,000 17.54
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1. Laporan Keuangan
Semesteran dan
prognosis realisasi
anggaran 2. Laporan
keuangan akhir tahun
2 laporan 148,939,000 18,274,250 1 Laporan
keuangan
akhir
tahun, 1
Laporan
keuangan
semestera
n dan
prognosis
realisasi
anggaran
18,592,000 9,471,300 9,471,300 50.94 27,745,550 18.63
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1. LAKIP 2. RKT 3.
Penetapan Kinerja
3 dokumen 45,749,000 5,054,000 3
dokumen
LAKIP,
RKT,
Penetapa
n Kinerja
5,850,000 2,998,500 2,998,500 51.26 8,052,500 17.60
3
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Terselenggaranya
optimalisasi TI
35% 216,369,000 47,918,000 35% 83,900,000 14,079,193,
701
14,079,193,
701
14,127,111,7
01
Pengelolaan data dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
1. Website, 2. Data
base, 3 Company Profile
1 website 216,369,000 47,918,000 200 buah
Buku
sisdur,
200 buah
Buku
saku, 1
paket
Aplikasi
pemanfaa
tan BMD,
200 buku
Company
profile, 1
unit
Notebook
83,900,000 14,079,193,7
01
14,079,193,7
01
14,127,111,701
7
Program Peningkatan
Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase Peningkatan
PAD
10.04% 75,739,309,00
0
12,453,267,225 11.49 % 13.937.525.701 1,609,361,3
80
1.063.986.3
70
7.63 13,517,253,5
95
17.85
Penyusunan Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah
90,000,000 67,844,500
Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD
Rancangan Perda APBD
TA.2015
1 Raperda,
34 SKPD,
800 buku
3,855,725,000 571,688,275 1 raperda 713,000,000 40,254,000 40,254,000 5.65 611,942,275 15.87
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Rapergub Penjabaran
APBD TA.2015
1
Rapergub,
500 SET
4,075,202,000 547,725,950 750 buku
Rancanga
n
Peraturan
Gubernur
tentang
Penjabara
n TA 2014
dan TA
2015, 750
buku
Peraturan
gubernur
tentang
Penjabara
n TA 2014
dan TA
2015
845,779,500 36,700,000 36,700,000 4.34 584,425,950 14.34
Penyusunan Rancangan
Perda tentang Perubahan
APBD
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD TA.2014
1 Raperda,
500 buku
3,485,658,000 560,067,850 250 buku
Rancanga
n Perda
tentang
Perubaha
639,987,500 0 0 0.00 560,067,850 16.07
n APBD
TA 2014,
250 buku
Peraturan
Daerah
tentang
Perubaha
n APBD
TA 2014
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
penjabaran Perubahan
APBD
1 Raperda,
500 buku
3,845,719,000 864,695,900 750 buku
Rapergub
tentang
Penjabara
n
Perubaha
n TA
2014, 750
buku
Pergub
tentang
Penjabara
n
Perubaha
n APBD
TA 2014
699,997,000 334,376,000 334,376,000 47.77 1,199,071,900 31.18
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD
Rancangan Perda
Pertanggungjawaban
APBD TA.2013
1 Raperda,
34 SKPD,
600 buku
2,516,965,000 385,727,825 125 buku
Raperda
tentang
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013, 175
buku
Perda
tentang
Pertangg
450,000,000 400,000 400,000 0.09 386,127,825 15.34
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan
Gubernur tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1 Raperda,
34 SKPD,
150 buku
738,695,000 119,258,300 330 buku
Pergub
tentang
Penjabara
n
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013, 330
buku
Rapergub
tentang
Penjabara
n
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksana
an APBD
2013
325,000,000 36,292,100 36,292,100 11.17 155,550,400 21.06
Bimbingan Teknis
Implementasi Paket
Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Implementasi Paket
Regulasi tentang
Penyusunan Laporan
Keuangan Berbasis
Acrual
120 orang,
4 akt
1,217,063,000 189,167,280 88 orang
Bimtek
Angkatan
I, 44
orang
Bimtek
Angkatan
II
210,000,000 0 0 0.00 189,167,280 15.54
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
1. Konsultasi dan
fasilitasi penerimaan
dana perimbangan 2.
Sosialisasi, Rakor PBB
3. Rekonsiliasi data
penerimaan DBH PBB
4 5
dokumen
pengawasa
n
3,060,134,000 386,479,890 505,968,000 97,352,910 97,352,910 19.24 483,832,800 15.81
Penatausahaan dan
pengendalian gaji pegawai
daerah
1. Pendampingan dan
pencetakan daftar gaji
PND DIY 2. Laporan
tahunan realisasi gaji
pegawai pemda DIY 3.
Koordinasi IWP dengan
pihak ketiga 4.
Penjelasan program gaji
5. Koordinasi dengan
pusat dan pemda lain
34 SKPD 2,173,191,000 394,003,170 72 orang
Koordinas
i IWP, 1
Laporan
tahunan
realisasi
gaji
pegawai
Pemda
DIY, 34
SKPD
Pendampi
ngan dan
pencetaka
n daftar
gaji PNS
DIY
358,972,000 71,615,500 71,615,500 19.95 465,618,670 21.43
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan di
KPPD Bantul
Pemungutan pajak,
retribusi dan lain-lain
pendapatan daerah
yang syah
152.327.02
2.000
rupiah,
250.000
lembar
5,917,655,000 870,657,750 60 orang
Sosialisas
i PPh WP
OPDN dan
PPh pasal
21, 45 m2
baliho, 3
kali
Publikasi
di
televisi, 3
kali
Publikasi
di media
masa
714,765,000 41,156,000 41,156,000 5.76 911,813,750 15.41
lokal, 45
m2
spanduk,
15 kali
Publikasi
di radio,
50 orang
Sosialisas
i DBH-CHT
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan di
KPPD Gunungkidul
1. Pemungutan pajak,
retribusi daerah dan
lain-lain pendapatan
daerah yang syah 2.
Surat Ketetapan Pajak
Daerah 3. SMS Jatuh
Tempo
49.839.500.
000 rupiah,
270.000
lembar,
100.000
lembar
2,844,426,000 397,625,420 411,616,144 16,874,950 16,874,950 4.10 414,500,370 14.57
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan di
KPPD Kota Yogyakarta
Pemungutan pajak
daerah, retribusi dan
lain-lain pendapatan
daerah yang syah
176.985.16
3.000
Rupiah
6,919,126,000 1,002,785,871 1,093,330,300 120,242,100 120,242,100 11.00 1,123,027,971 16.23
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan di
KPPD Kulonprogo
Pemungutan pajak
daerah, retribusi
daerah dan lain-lain
pendapatan daerah
yang syah
44.256.000.
000 Rupiah
3,691,115,000 466,230,120 605,642,000 37,545,030 37,545,030 6.20 503,775,150 13.65
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan di
KPPD Sleman
1. Pemungutan Pajak
Daerah 2. Cetak SKPD
331.669.34
0.000
rupiah,
250.000
lembar
8,619,919,000 1,369,843,429 1,138,450,082 121,705,200 121,705,200 10.69 1,491,548,629 17.30
Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1. Pedoman
pelaksanaan tugas
PA/KPA dan Bendahara
2. Administrasi
pengelolaan keuangan
3 SK Gub, 1
Pergub, 5
bank, 100
org, 68
PA/KPA
840,765,000 63,797,950 3 SK
gubernur
Pedoman
pelaksana
an tugas
90,324,000 1,399,500 1,399,500 1.55 65,197,450 7.75
dengan pihak ketiga
(Bank) 3. Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah 4. Sosialisasi
kebijakan Keuangan
Daerah dan Sisdur
Pengelolaan Keuangan
Daerah
dan 3 PA/KPA
dan
bendahar
a, 100
orang
Sosialisas
i
kebijakan
keuangan
daerah
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD
1. Pedoman
pengelolaan Keuangan
PPK-BLUD 2. Bintek
Keuangan PPK BLUD
dan Bendahara BLUD
1 Pergub, 1
SK Gub, 3
SKPD/Unit
kerja, 30
org, 5 SKP
507,690,000 75,484,000 1 pergub
Pedoman
pengelola
an
keuangan
PPK
BLUD, 30
orang
Bimtek
keuangan
PPK BLUD
84,899,000 1,849,650 1,849,650 2.18 77,333,650 15.23
Pembinaan Pengelolaan
Pajak Daerah
Terselenggaranya
Pembinaan Aparat
pengelola Pajak Daerah
50 Orang 2,277,145,000 308,969,500 1 paket
Pemelihar
aan
server, 35
orang
Bimtek
kesamsat
an
400,390,000 30,698,990 30,698,990 7.67 339,668,490 14.92
Pelayanan Kesamsatan 1. Terselenggaranya
pelayanan kepada wajib
pajak kendaraan bermotor 2.
Publikasi media cetak dan
elektronik 3. Software
aplikasi, server
6 Paket 4,082,414,000 743,827,760 1 buah
Pembuatan
baliho, 2
eksemplar
Publikasi di
harian lokal, 1
unit Komputer
mainframe/serve
r, 100 m2
Pembuatan
spanduk, 3 unit
Alat cetak TNKB,
8 kali Publikasi
di radio, 1 unit
Software
aplikasi
informasi PKB
1,696,340,000 89,704,390 89,704,390 5.29 833,532,150 20.42
Penyusunan Penghitungan
Dasar Pengenaan PKB dan
BBNKB
1. Dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan
Bermotor 2. Tabel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor 3.
Aplikasi konversi tabel NJKB
4. Penyuluhan, Sosialisasi
dan Publikasi
1 Pergub 959,090,000 154,557,885 1 paket Aplikasi
setting konversi
tabel NJKB, 8
paket Publikasi
di radio, 100
orang Sosialisasi
NJKB, 1 paket
Publikasi di
televisi
167,870,000 9,970,400 9,970,400 5.94 164,528,285 17.15
Perencanaan dan
pengendalian pendapatan
daerah
1. Dokumen perencanaan dan
pengendalian pendapatan
daerah 2. FGD perencanaan
dan pengendalian
pendapatan daerah
1 dokumen 986,020,000 147,481,800 5 kali FGD
perencanaan dan
pengendalian
pendapatan, 3
Dokumen
perencanaan dan
pengendalian
pendapatan
daerah
468,952,000 15,759,050 15,759,050 3.36 163,240,850 16.56
Penyusunan laporan dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
1. Laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan 2. Raker
SKPD Penerima DIPA 3. SK
Gub Pengelola Dana
dekonsentrasi dan TP
2 laporan,
24 SKPD,
100 orang,
25 SK Gub.
804,998,000 133,643,000 2 Laporan
Keuangan
semesteran dan
akhir tahun
dana
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan,
100 orang Rakor
dekonsentrasi
dan tugas
pembantuan
141,668,000 15,351,500 15,351,500 10.84 148,994,500 18.51
Pembinaan Pengelolaan
Retribusi Daerah
1. Penyelenggaran
koordinasi pembinaan
retribusi daerah 2.
Bimbingan Teknis
36 Kali 930,583,000 438,728,000 55 orang
Bimbingan
teknis
179,018,000 2,299,860 2,299,860 1.28 441,027,860 47.39
Pembinaan dan
Pengembangan pelaksanaan
Program Sistem Informasi
Manajemen Aset
Software Aplikasi barang
persediaan, SIMA dan SIPKD
Modul Aset terpelihara,
Pendampingan entry data
aplikasi barang persediaan,
SMA dan SIPKD Modul Aset
3 aplikasi,
194 orang
374,000,000 152,284,000 80 orang
Pendampingan
entri data di
aplikasi barang
persediaan, 2
bulan
Pemeliharaan
aplikasi
SIMA/SIPKD
modul aset, 2
bulan
Pemeliharaan
aplikasi barang
persediaan, 120
orang
Pendampingan
entri data di
aplikasi
SIMA/SIPKD
modul aset
123,674,000 47,000,000 47,000,000 38.00 199,284,000 53.28
Pengesahan dan Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD Ta.2014 2.
Laporan cash Budget dan Idle
Cash Tahun 2014 3. SPD
SKPD TA.2014
34 SKPD,
390 buku,
4 triwulan,
4 triwulan
1,814,243,000 529,494,400 390 buku
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran SKPD
TA 2014, 4 kali
Laporan Cash
budget dan idle
cash TA 2014, 4
triwulan SPD
SKPD TA 2014
332,950,000 18,925,000 18,925,000 5.68 548,419,400 30.23
Pengesahan dan Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran SKPD
TA.2014 2. Laporan Cash
Budget dan Idle Cash
TA.2014 3. SPD SKPD
TA.2014
34
dokumen,
390 buku,
1 triwulan,
1 triwulan
1,744,718,000 476,794,920 4 triwulan SPD
SKPD TA 2014,
34 SKPD
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran SKPD
TA 2014, 4
triwulan
Laporan cash
budget dan idle
cash TA 2014
289,995,750 239,162,600 239,162,600 82.47 715,957,520 41.04
Penggalian sumber-sumber
potensi pendapatan daerah
1. Dokumen sumber-sumber
potensi pendapatan daerah 2.
Penyelenggaraan koordinasi
sumber-sumber potensi
pendapatan daerah
1 dokumen 673,272,000 92,973,350 100 set Profil
retribusi daerah,
1 dokumen asli
Dokumen
sumber-sumber
potensi
pendapatan
daerah
95,000,000 10,265,000 10,265,000 10.81 103,238,350 15.33
Implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Acrual
Penerapan Uji Coba
Penyusunan Laporan
keuangan berbasis Acrual ke
seluruh SKPD (PA/KPA)
1 laporan
keuangan
pemda
berbasis
acrual
1,015,765,000 142,257,600 1 laporan
keuangan Pem
Penerapan uji
coba
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Berbasis Acrual
ke seluruh SKPD
(PA/KPA), 31
orang Workshop
implementasi
kebijakan
akuntansi
260,000,000 0 0 0.00 142,257,600 14.00
Peningkatan Kualitas
Pemungutan Pajak Daerah di
KPPD Bantul
Sertifikat ISO 9001:2008,
Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat,
1 aplikasi
487,357,000 63,835,100 100,000,000 0 0 0.00 63,835,100 13.10
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD Gunungkidul
Sertifikat ISO 9001;2008,
Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat,
1 aplikasi
487,357,000 67,739,800 100,000,000 0 0 0.00 67,739,800 13.90
Peningkatan Kualitas
Pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD Sleman
Sertifikat ISO 9001;2008,
Aplikasi E-Samsat
1 org x 1hr
x 2 kl, 25
org x 1 hr
x 2 kl, 24
org x 1
487,357,000 62,866,000 100,000,000 0 0 0.00 62,866,000 12.90
Peningkatan Kualitas
pemungutan pajak daerah di
KPPD Kota Yogyakarta
1. Sertifikat ISO 9001;2008 2.
Aplikasi E-samsat
1 unit
mobil 2
unit motor
487,357,000 66,495,650 100,000,000 1,470,000 1,470,000 1.47 67,965,650 13.95
Peningkatan kualitas
pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD Kulonprogo
Sertifikat ISO 9001:2008,
Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat,
1 aplikasi
487,357,000 61,951,230 100,000,000 0 0 0.00 61,951,230 12.71
Pembinaan dan
pengembangan program gaji
pegawai daerah
Program gaji daerah
terpelihara sesuai peraturan
peraturan yang berlaku
1 paket
program
894,250,000 122,539,750 10 bulan
Pengembangan
program gaji
pegawai daerah
sesuai peraturan
yang berlaku
149,999,875 790,000 790,000 0.53 123,329,750 13.79
Peningkatan pelayanan
sistem penerbitan SP2D
1. Terselenggara penerbitan
SP2D 2. Terpeliharaa
perangkat penerbitan SP2D
3. Tercetak SP2D belanja
langsung dan belanja tidak
langsung
1 paket
program
633,750,000 91,870,950 12 bulan
Perangkat
penerbitan SP2D
terpelihara, 12
bulan
Penerbitan SP2D
terselenggara
104,982,500 2,162,600 2,162,600 2.06 94,033,550 14.84
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kompilasi laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
anggaran Pemerintah Daerah
1 laporan,
34 SKPD
1,713,228,000 261,873,050 2 laporan
Kompilasi
laporan
keuangan
semesteran dan
akhir tahun
anggaran
Pemerintah
Daerah
280,623,050 168,039,050 168,039,050 59.88 429,912,100 25.09
Penyusunan Aplikasi Dana
Hibah Bansos
109,874,100
11
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/
Kota
Peningkatan pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
100% 2,863,428,000 467,729,700 100% 525,917,000 17,569,000 2,139,000 0.41 469,868,700 16.41
Evaluasi Rancangan Perda
tentang APBD Kab/Kota
Tertib administrasi
penyusunan : Raperda APBD
Kab/Kota TA.2015, Raperda
Perhitungan APBD Kab/Kota
TA.2013, Raperda Perubahan
APBD Kab/Kota TA.2014, FGD
Perencanaan dan
pertanggungjawaban APBD
Kab/Kota
5 Pergub (5
kab/kota),
2 kl, 50 org
2,255,000,000 345,707,000 5 SK Gub
Evaluasi Raperda
Perhitungan
APBD Kab/Kota
TA 2013, 5 SK
Gub Evaluasi
Raperda
Perubahan APBD
Kab/Kota TA
2014, 15 SK Gub
Evaluasi Raperda
APBD Kab/Kota
TA 2015
424,968,000 15,430,000 15,430,000 3.63 361,137,000 16.01
Evaluasi Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD Kab/Kota
Twertib administrasi
penyusunan :
Raperbup/Walikota APBD
Kab/kota TA.2015,
Raperbup/Walikota
Perhitungan APBD Kab/Kota
TA.2013, Raperbup/walikota
tentang Perubahan APBD
Kab/Kota TA.2015
1 Pergub (
5
kab/kota)
608,428,000 122,022,700 50 orang Rakor
pengelolaan
keuangan
kab/kota
100,949,000 2,139,000 2,139,000 2.12 124,161,700 20.41
6 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Laporan Hasil Pemeriksaan
Reguler, Laporan Kormonev,
SK Gubernur PKPT, Laporan
Hasil Sementara EKPPD,
Tindak Lanjut Temuan
Pengawasan, Laporan
Monitoring dan Evaluasi,
LP2P, Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus
45% 1,574,167,000 332,199,450 45% 224,001,500 24,353,660 0 0.00 332,199,450 21.10
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
1. Monitoring dan
pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan
Kepala Daerah 2.
Pendampingan
penatausahaan keuangan
daerah pada SKPD 3.
Rekonsiliasi data pendapatan
dan belanja dengan BPD 4.
KOnsultasi dengan
pemerintah pusat tentang
kebijakan pengelolaan
34 SKPD 672,218,000 217,709,650 12 bulan
Rekonsiliasi data
pendapatan dan
belanja dengan
bank BPD, 34
SKPD
Pendampingan
penatausahaan
keuangan
daerah pada
SKPD, 2 kali
Konsultasi
dengan
pemerintah
pusat tentang
kebijakan
pengelolaan
keuangan
daerah, 34 SKPD
Monitoring dan
pengendalian
manajemen
pelaksanaan
kebijakan
Kepala Daerah
85,661,000 5,492,360 5,492,360 6.41 223,202,010 33.20
Tindaklanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Laporan tindak lanjut hasil
LHP
1 laporan,
35 buku
401,427,000 59,395,800 70 buku Tindak
lanjut hasil
pemeriksaan, 1
dokumen Tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
63,340,500 0 0 0.00 59,395,800 14.80
Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan perbendaharan dan
tuntutan ganti rugi
61 Orang 500,522,000 55,094,000 26 orang 75,000,000 18,861,300 18,861,300 25.15 73,955,300 14.78
8
Program Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Tercapainya Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
100% 366,060,000 556,946,300 17.42 % 659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4
7
Pembinaan dan
Pengembangan Pelaksanaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
pelatihan Aplikasi Sistem
Informasi pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)
34 SKPD,
63 PA/KPA
366,060,000 556,946,300 34 orang Bimtek
modul
penatausahaan
penerimaan, 36
orang Bimtek
modul
pelaporan/akunt
ansi, 36 orang
Bimtek modul
penganggaran, 1
paket
Pengembangan
menu
kastemisasi
aplikasi/softwar
e, 36 orang
Bimtek modul
penatausahaan
pengeluaran
659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4
7
9
Program Pengembangan
Investasi dan Aset
Daerah
Terlaksananya
Pengembangan Investasi Aset
dan Daerah
10% 4,643,213,000 575,933,600 11.57 % 655,577,000 66,837,300 66,837,300 10.20 642,770,900 13.84
Peningkatan Status Atas Hak
Tanah
1. Penyelesaian aset tanah
pemerintah daerah DIY 2.
Warkah sertifikat tanah
Pemda DIY
15 bidang,
125 warkah
594,078,000 224,822,100 7 bidang
Sertifikasi/legali
tas tanah, 125
bidang Legalisir
warkah sertifikat
tanah
103,227,000 3,488,500 3,488,500 3.38 228,310,600 38.43
Peningkatan Manajemen Aset
/ Barang Daerah
Optimalisasi aset daerah 30 unit
sewa, 29
unit pinjam
pakai
1,622,121,000 190,608,500 29 unit pinjam
pakai, 30 unit
sewa
280,396,000 56,908,800 56,908,800 20.30 247,517,300 15.26
Penatausahaan Barang Milik
Daerah
1. Laporan Mutasi Barang
Daerah Tahun 2014, 2. Daftar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, 3. Bimtek
Penyusutan Barang Milik
Daerah
1 buku, 1
buku, 194
peserta
unsur
pengelola
barang
2,427,014,000 160,503,000 1 buku daftar
kebutuhan
barang milik
daerah dan
daftar
kebutuhan
pemeliharaan
barang milik
daerah, 1 buku
Laporan mutasi
barang daerah
tahun 2014, 120
orang Bimtek
penyusutan
barang milik
daerah
271,954,000 6,440,000 6,440,000 2.37 166,943,000 6.88
10
Program pengembangan
dan Pembinaan BUMD
serta Lembaga
Keuangan Mikro
Persentase pendapatan BUMD
terhadap penyertaan modal
22% 3,873,039,000 986,855,446 22% 518,268,000 21,061,800 21,061,800 4.06 1,007,917,246 26.02
Pembinaan BUKP 1. Keputusan Gubernur
tentang Laporan Keuangan
BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3.
Pedoman RKAT BUKP 4.
Laporan Perkembangan BUKP
2
Keputusan
Gubernur,
1 pedoman,
1 dokumen
1,910,250,000 712,403,500 90 orang Rapat
Kerja BUKP, 1
dokumen
Keputusan
Gubernur
tentang laporan
keuangan BUKP,
1 dokumen
Laporan
perkembangan
BUKP, 50 orang
Workshop
kelembagaan
BUKP
194,709,000 1,624,500 1,624,500 0.83 714,028,000 37.38
Peningkatan dan
Pengembangan Manajemen
Badan Usaha Milik Daerah
1. Raker BUMD dan BUKP 2.
FGD Penyehatan BUKP 3.
Training Motivasi BUKP
5 kali, 6
BUKP, 18
org, 2 akt,
2 hr
1,962,789,000 274,451,946 20 orang
Training
motivasi SDM
BUKP, 20 orang
FGD
pengembangan
BUMD dan BUKP,
30 orang Rapat
kerja BUMD dan
BUKP
323,559,000 19,437,300 19,437,300 6.01 293,889,246 14.97
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):
Penjelasan :
1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014,
total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp 51.289.757.236,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.687.703.379,- Alokasi belanja langsung
digunakan untuk membiayai 12 program dan 93 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar
Rp 7.806.401.971,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.931.804.694,- dan belanja modal
sebesar Rp 36.949.496.714,-
Dari total belanja langsung pada APBD 2013 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap
sebesar Rp 58. 090.836.089.57,-
Pada tahun 2014 dari 12 program dan 93 kegiatan realisasi target kinerja keluaran mencapai 100
% semua dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar 91.21% terdapat efisiensi sebesar 8.79
% untuk belanja langsung.
-23-
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut :
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta
No Indikator SPM IKK
Target Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis Tahun
2013
(tahun n-2)
Tahun
2014(tahun
n-1)
Tahun
2015(tahun
n)
Tahun
2016
(tahun
n+1)
Tahun
2013(tahun
n-2)
Tahun
2014
(tahun n-
1)
Tahun
2015
(tahun n)
Tahun
2016(tahun
n+1)
1 Prosentase kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
% Jumlah realisasi PAD terhadap
jumlah total pendapatan APBD
44,34 51,47 51.48 51.49 47.08 52.62
2 Prosentase aset daerah yang
dapat dimanfaatkan
% Jumlah aset daerah yang
dimanfaatkan terhadap total aset
daerah
11,43 11,57 11,71 11,86 11,53 12.82
3 Prosentase deviden BUMD
terhadap jumlah total
penyertaan modal BUMD
Pendapatan BUMD terhadap
penyertaan modal BUMD
31,56 26,13 22,95 24,45 25,35 20.01
4 Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
100 100 100 100 100 -
-24-
Catatan : *) realisasi s.d triwulan I
**) realisasi s.d semester I
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis
2.3.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
2.3.1.2 Masih diperlukan strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan .
2.3.1.3 Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
2.3.1.4 Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
2.3.1.5 Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah
2.3.1.6 Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan
kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
2.3.1.7 Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang
penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara
keseluruhan.
2.3.1.8 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang
kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD
2.3.1.9 Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis
2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang
diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive – thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat
pemerintah desa dan kecamatan :
- meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah
pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.
-26-
kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
- peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan
bimtek pajak dan retribusi daerah
- koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan
pendapatan di masing- masing KPPD
- forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya
peningkatan sumbangan pihak ketiga
2.3.2.2 Strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dengan ………………….
2.3.2.3 Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
- Pemanfaatan aset daerah untuk menunjang dan mendukung bidang kepariwisataan
2.3.2.4 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen
Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal
perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas
Daerah
2.3.2.5 Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007
2.3.2.6 Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah
untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017)
2.3.2.7 Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan
koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat
penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan
2.3.2.8 Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan
keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD.
2.3.2.9 Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang
dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari
pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta
optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :
-27-
Tabel. 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Program /
Kegiatan
Target capaian
kinerja Pagu Indikatif
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja Program
/ Kegiatan
Target capaian
kinerja Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.103.668.145 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.963.368.550
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 24.920.500 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 24.920.500
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 1.698.267.745 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 1.699.707.800
Penyediaan Jasa
Jaminan Barang
Milik Daerah
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
4 polis, 12 bulan 900.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
4 polis 900.000.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 30.411.600 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 30.552.500
-28-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
85 orang 224.110.000 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi
perkantoran
72 orang, 12 bulan
220.360.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 935.621.800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 915.621.800
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan, 65 jenis 419.975.100 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan, 65
jenis
301.389.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 371.545.000 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 348.800.000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
15 jenis 98.747.000 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan,
15jenis
84.494.000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
1 tahun 64.040.000 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
14 buah 73.490.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku ,1 tahun
69.696.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 62.670.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 141.485.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan, 2.500 OS, 900
OM
137.285.000
-29-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 1.157.333.400 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 1.157.333.400
Penyediaan Jasa
Administrasi
Kepegawaian
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan, 3 orang 10.020.000 Penyediaan Jasa
Administrasi
Kepegawaian
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan, 8
orang
9.900.000
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 orang 946.911.000 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
23 orang, 12 bulan
936.469.800
Penyediaan Retribusi Sampah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 10.584.000 Penyediaan Retribusi Sampah
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 11.040.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.549.534.550 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.729.694.175
Pembangunan Gedung
Kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
2 gedung (3.500
m2)
36.000.000.000 Pembangunan Gedung
Kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
2 unit (10.000
m2)
36.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
2 unit 40.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
2 unit 32.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
6 jenis 1.061.849.300 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan
sarpras aparatur
5 jenis 1.496.012.450
-30-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
6 jenis, 35 unit 1.268.144.250 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
5 jenis 1.510.934.000
Pengadaan
Mebeleur
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
7 set, 11 buah 964.200.000 Pengadaan
Mebeleur
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
7 jenis 417.150.000
Pemeliharaan
rutin/ berkala rumah dinas
Gondokusuman,
Kotagede, Umbulharjo,
Wirobrajan,
Depok
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
14 PBB, 12 bulan 154.500.000 Pemeliharaan rutin/
berkala rumah dinas
Depok,
Gondokusuman, Kalasan,
Kotagede,
Umbulharjo, Wirobrajan
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
15 PBB, 1 tahun 154.500.000
Pemeliharaan
rutin/ berkala gedung kantor
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan 979.375.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
13 unit, 12 bulan 1.049.570.800
Pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan 781.222.000 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
36 unit, 12 bulan 688.719.000
Pemeliharaan
rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan, 3
jaringan, 65 unit
903.900.000 Pemeliharaan rutin/
berkala
perlengkapan gedung kantor
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan, 47 unit 948.050.000
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung
kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
7 jenis, 130 unit 174.569.000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
108 unit 184.269.000
-31-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan
Arsip Pajak
Kendaraan Bermotor
KPPD Kota
Yogyakarta,
Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul,
Sleman
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
695.000 berkas 1.392.775.000 Pemeliharaan Arsip
Pajak Kendaraan
Bermotor
- KPPD se DIY Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
5 aplikasi,
695.000 berkas
1.370.745.800
Pemeliharaan
Arsip Keuangan
Tegalrejo Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
17.500 berkas 186.000.000 Pemeliharaan Arsip
Keuangan
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
15.500 berkas,
1 kali
259.400.000
Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan 85.000.000 Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
12 bulan 85.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Jabatan
Sewon, Depok, Kotagede
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
4 unit 200.000.000 Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Jabatan
Depok, Mergangsan,
Sewon
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
3 unit 200.000.000
Perubahan Status
Hukum Barang
Daerah
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
5 gedung, 100 R.4,
25 R.2, 1 paket
perlengkapan kantor
160.000.000 Perubahan Status
Hukum Barang
Daerah
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
5 gedung, 100
R.4, 25 R.2, 1
paket
perlengkapan
kantor
160.000.000
Monitoring dan
Investigasi Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
1 dokumen, 165
peserta, 2 hari
180.000.000 Monitoring dan
Investigasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
34 SKPD Prosentase penyediaan
dan pemeliharaan
sarpras aparatur
1 dokumen, 165
peserta, 2 hari
173.343.125
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 708.000.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 982.134.900
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan
- Kab/Kota se DIY Terwujudnya peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
675 orang, TV, radio, spanduk,
baliho
284.203.500 Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Terwujudnya peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
675 orang 320.130.500
Bimbingan
Teknis Kesamsatan
- 5 KPPD se DIY Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
168 orang, 4
angkatan
175.297.000 Bimbingan Teknis
Kesamsatan
5 KPPD se DIY Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
200 orang 131.622.500
-32-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembinaan dan
Pelaksanaan Bimbingan
Teknis bagi
Pengelola Keuangan
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
186 orang, 2 hari 205.000.000 Pembinaan dan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis
bagi Pengelola
Keuangan
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
186 orang, 2
hari
205.000.000
Bimbingan
Teknis Penyusunan
APBD
- Badan
Pendidikan dan Latihan
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40 orang 27.500.000 Bimbingan Teknis
Penyusunan APBD
- Badan
Pendidikan dan Latihan
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40 orang 27.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan 163.500.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan 152.290.500
Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3 dokumen 8.000.000 Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase terlaksananya
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
3 dokumen 8.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
2 laporan 25.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
- Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2 laporan 25.000.000
Penyusunan
Rencana
Program Kegiatan SKPD
serta Pengembangan
Data & Informasi
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
terlaksananya pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen 72.245.000 Penyusunan
Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data & Informasi
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Prosentase
terlaksananya
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen 72.245.000
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program
Kegiatan SKPD
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
4 dokumen 32.500.000 Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan
SKPD
- Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Prosentase
terlaksananya pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
4 dokumen 32.500.000
-33-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 14.638.344.455 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 14.527.780.150
Penyusunan Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Lcbts : Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
- - Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Lcbts : Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
- -
Penyusunan
Raperda tentang
APBD
Lcbts :
Penyusunan
APBD Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 34 SKPD 713.000.000 Penyusunan
Raperda tentang
APBD
Lcbts :
Penyusunan
APBD Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
34 SKPD 713.000.000
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD
Lcbts : Penyusunan
Penjabaran APBD
Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 1 Rapergub 750.000.000 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD
Lcbts : Penyusunan
Penjabaran
APBD Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
1 Rapergub 750.000.000
Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
Lcbts :
Penyusunan Perubahan APBD
Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 1 Raperda 640.000.000 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD
Lcbts :
Penyusunan Perubahan
APBD
Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
1 Raperda 640.000.000
Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH
tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Lcbts :
Penyusunan penjabaran
Perubahan APBD
Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 1 Rapergub 700.000.000 Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Lcbts :
Penyusunan penjabaran
Perubahan
APBD Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
1 Rapergub
700.000.000
Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Lcbts :
penyusunan pertanggungjawab
an pelaksanaan
APBD Pemerintah Prov. DIY
Prosentase peningkatan
PAD 1 Raperda 450.000.000 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Lcbts :
penyusunan pertanggungjawa
ban pelaksanaan
APBD Pemerintah Prov.
DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
1 Raperda
450.000.000
-34-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Lcbts :
Penyusunan
Penjabaran Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Prosentase peningkatan
PAD 1 Rapergub 125.000.000 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan APBD
Lcbts :
Penyusunan
Penjabaran Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
1 Rapergub 325.000.000
Bintek Implementasi
Paket Regulasi
Tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Lcbts : Bintek tentang
penyusunan
laporan keuangan SKPD se- Provinsi
DIY
Prosentase peningkatan
PAD 120 Orang 210.000.000 Bintek
Implementasi Paket
Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lcbts : Bintek tentang
penyusunan
laporan keuangan SKPD se-
Provinsi DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
120 Orang 210.000.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
Lcbts : Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Prosentase peningkatan
PAD 45 doumen pengawasan
544.600.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
Lcbts : Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
45 doumen pengawasan
544.600.000
Penatausahaan dan
Pengendalian
Gaji Pegawai Daerah
Lcbts : Penatausahaan dan
Pengendalian Gaji
Pegawai Pemprov DIY
Prosentase peningkatan
PAD 34 SKPD 309.000.000 Penatausahaan dan
Pengendalian Gaji
Pegawai Daerah
Lcbts : Penatausahaan
dan Pengendalian
Gaji Pegawai Pemprov DIY
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
34 SKPD 359.000.000
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah di Kabupaten
Bantul
- Bambang lipuro
- Banguntapan - Bantul
- Dlingo
- Imogiri - Jetis
- Kasihan
- Kretek - Pajangan
- Pandak
- Piyungan - Pleret
- Pundong
- Sanden - Sedayu
- Sewon
- Srandakan
Prosentase peningkatan
PAD 152.327.022.000
rupiah, 250.000 lembar
1.027.958.000 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di Kabupaten Bantul
- Bambang lipuro
- Banguntapan - Bantul
- Dlingo
- Imogiri - Jetis
- Kasihan
- Kretek - Pajangan
- Pandak
- Piyungan - Pleret
- Pundong
- Sanden - Sedayu
- Sewon
- Srandakan
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
152.327.022.000
rupiah, 250.000 lembar
790.718.000
81.60
0.000 belum
masu
k dalam
RKP
D untuk
penag
ihan pajak
kenda
raan bermo
tor
-35-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah di Kab. Gunung Kidul
- Gedang sari
- Girisubo - Karangmojo
- Ngawen
- Nglipar - Paliyan
- Panggang
- Patuk - Playen
- Ponjong
- Purwosari - Rongkop
- Sapto sari
- Semanu - Semin
- Tanjungsari
- Tepus - Wonosari
Prosentase peningkatan
PAD 49.839.500.000
rupiah, 270.000
lembar, 100.000 lembar
495.000.000
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
di Kab. Gunung
Kidul
-Gedang sari
- Girisubo - Karangmojo
- Ngawen
- Nglipar - Paliyan
- Panggang
- Patuk - Playen
- Ponjong
- Purwosari - Rongkop
- Sapto sari
- Semanu - Semin
- Tanjungsari
- Tepus - Wonosari
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
49.839.500.000
rupiah, 270.000
lembar, 100.000 lembar
445.000.000
35.400.000
untuk penagihan
tunggakan
PKB
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah di Kota Yogyakarta
- Danurejan
- Gedongtengen - Gondokusuman
- Gondomanan
- Jetis - Kotagede
- Kraton
- Mantrijeron - Mergangsan
- Ngampilan
- Pakualaman - Tegalrejo
- Umbulharjo - Wirobrajan
Prosentase peningkatan
PAD 176.985.163.000
rupiah
1.255.090.000 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
di Kota Yogyakarta
- Danurejan
- Gedongtengen - Gondokusuman
- Gondomanan
- Jetis - Kotagede
- Kraton
- Mantrijeron - Mergangsan
- Ngampilan
- Pakualaman - Tegalrejo
- Umbulharjo - Wirobrajan
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
176.985.163.000
rupiah
1.128.498.300 81.600.000
untuk penagihan
tunggakan
PKB
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah di Kab.
Kulon Progo
- Galur
- Girimulyo
- Kalibawang - Kokap
- Lendah
- Nanggulan - Panjatan
- Pengasih
- Samigaluh - Sentolo
- Temon
- Wates
Prosentase peningkatan
PAD 44.256.000.000
rupiah
660.000.000
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
di Kab. Kulon
Progo
- Galur
- Girimulyo
- Kalibawang - Kokap
- Lendah
- Nanggulan - Panjatan
- Pengasih
- Samigaluh - Sentolo
- Temon
- Wates
Prosentase kontribusi
PAD terhadap
pendapatan daerah
44.256.000.000
rupiah
660.000.000
71.000.000
untuk
penagihan tunggakan
PKB
-36-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah di Kab.
Sleman
- Berbah
- Cangkringan
- Depok - Gamping
- Godean
- Kalasan - Minggir
- Mlati
- Moyudan - Ngaglik
- Ngemplak
- Pakem - Prambanan
- Seyegan
- Sleman - Tempel
- Turi
Prosentase peningkatan
PAD 331.669.340.000
rupiah, 250.000
lembar
1.500.000.000 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
di Kab. Sleman
- Berbah
- Cangkringan
- Depok - Gamping
- Godean
- Kalasan - Minggir
- Mlati
- Moyudan - Ngaglik
- Ngemplak
- Pakem - Prambanan
- Seyegan
- Sleman - Tempel
- Turi
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
331.669.340.000
rupiah, 250.000
lembar
1.319.603.482 300.163.582
untuk
penagihan tunggakan
PKB
Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Lcbts : Penyusunan
kebijakan
pengelolaan keuangan daerah
Pemprov DIY
Prosentase peningkatan
PAD 3 SK Gub, 1 Pergub 115.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Lcbts : Penyusunan
kebijakan
pengelolaan keuangan
daerah
Pemprov DIY
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
3 SK Gub, 1 Pergub
115.000.000
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Lcbts :
Pengembangan
pengelolaan keuangan BLUD
Prosentase peningkatan
PAD 1 Pet Gub, 1 SK
Gub
85.000.000 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Lcbts :
Pengembanga
n pengelolaan keuangan
BLUD
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
1 Pet Gub, 1 SK
Gub
85.000.000
Pembinaan Teknis
Pengelolaan
PKB dan BBNKB
Lcbts : Bintek bagi aparat
dan pengelola
pajak se-Prov DIY
Prosentase peningkatan
PAD 75 Orang
400.390.000 Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB
dan BBNKB
Lcbts : Bintek bagi
aparat dan
pengelola pajak se-Prov
DIY
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
75 Orang 400.390.000
-37-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan
Kesamsatan
Lcbts :
Pelayanan pajak
kendaraan bermotor,
publikasi melalui
media cetak
Prosentase peningkatan
PAD 1 tahun 706.340.000 Pelayanan
Kesamsatan
Lcbts :
Pelayanan
pajak kendaraan
bermotor,
publikasi melalui media
cetak
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
1 tahun 706.340.000
Penyusunan Perhitungan
Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB
Lcbts : Penyusunan
Perhitungan Dasar
Pengenaan PKB dan BBNKB se-
Provins
Prosentase peningkatan
PAD 1 paket kegiatan
167.870.000 Penyusunan Perhitungan Dasar
Pengenaan PKB
dan BBNKB
Lcbts : Penyusunan
Perhitungan
Dasar Pengenaan
PKB dan
BBNKB se- Provinsi
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
1 paket kegiatan 167.870.000
Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan Daerah
Lcbts :
Perencanaan dan
Pengendalian Pendapatan daerah
se-Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 1 paket kegiatan 172.160.000 Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan Daerah
Lcbts :
Perencanaan
dan Pengendalian
Pendapatan
daerah se-Provinsi DIY
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
1 paket kegiatan 172.160.000
Penyusunan
Laporan Keuangan
Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
Daerah
Lcbts :
Penyusunan Keputusan
Gubernur tentang
Pengelola Dana Dekon dan T
Prosentase peningkatan
PAD 2 laporan 142.705.000 Penyusunan
Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
Daerah
Lcbts :
Penyusunan Keputusan
Gubernur
tentang Pengelola
Dana Dekon
dan T
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
2 laporan 165.000.000
Pembinaan
Teknis
Pengelolaan Retribusi Daerah
Lcbts :
Pembinaan Teknis
Pengelolaan Retribusi Daerah
tingkat Provinsi D
Prosentase peningkatan
PAD 1 paket kegiatan 160.000.000 Pembinaan Teknis
Pengelolaan
Retribusi Daerah
Lcbts :
Pembinaan
Teknis Pengelolaan
Retribusi
Daerah tingkat
Provinsi DIY
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
1 paket kegiatan 160.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Program Sistem Informasi
Manajemen Aset
(SIMA)
Lcbts :
Pemeliharaan
aplikasi SIMA
Prosentase peningkatan
PAD 2 Software Aplikasi 123.674.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Program Sistem Informasi
Manajemen Aset
(SIMA)
Lcbts :
Pemeliharaan
aplikasi SIMA
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
2 Software
Aplikasi
123.674.000
-38-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Lcbts :
DPA Pemerintah
Provinsi DIY
Prosentase peningkatan
PAD 34 dokumen 332.950.000 Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Lcbts :
DPA
Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
34 dokumen 332.950.000
Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Lcbts :
Penyusunan DPA
Perubahan
Prosentase peningkatan
PAD 34 dokumen 290.000.000 Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Lcbts :
Penyusunan
DPA Perubahan
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
34 dokumen 290.000.000
Penggalian Sumber-sumber
Potensi
Pendapatan Daerah
Lcbts : Potensi sumber
pendapatan daerah
Prosentase peningkatan
PAD 1 dokumen 95.000.000 Penggalian Sumber-
sumber Potensi
Pendapatan Daerah
Lcbts : Potensi
sumber
pendapatan daerah
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
1 dokumen 95.000.000
Implementasi
Standar Akuntansi
Berbasis Akrual
Lcbts :
Akuntansi accrual basic
Prosentase peningkatan
PAD 34 SKPD 260.000.000 Implementasi
Kebijakan Akuntansi
Lcbts :
Akuntansi accrual basic
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
34 SKPD 260.000.000
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan
Pajak Daerah di KPPD DIY
Lcbts :
ISO Prosentase peningkatan
PAD 5 Sertifikat 500.000.000 Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Lcbts :
ISO Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
5 Sertifikat 500.000.000
Pembinaan dan
Pengembangan Program Gaji
pegawai Daerah
Lcbts :
Proses gaji pegawai daerah
Prosentase peningkatan
PAD 1 paket kegiatan 150.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan Program Gaji
pegawai Daerah
Lcbts :
Proses gaji pegawai
daerah
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
1 paket
kegiatan
150.000.000
Peningkatan
pelayanan Sistem Penerbitan SP2D
Lcbts :
Proses penerbitan SP2D
Prosentase peningkatan
PAD 1 paket kegiatan 105.000.000 Peningkatan
pelayanan Sistem Penerbitan SP2D
Lcbts :
Proses penerbitan
SP2D
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
1 paket
kegiatan
105.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
(SKPKD)
Lcbts : Proses penyusunan
laporan keuangan
pemerintah daerah(SKPKD )
Prosentase peningkatan
PAD 2 dokumen 248.685.000 Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah
Provinsi (SKPKD)
Lcbts : Proses
penyusunan
laporan keuangan
pemerintah
provinsi (SKPKD )
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan daerah
2 dokumen 280.623.125
-39-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 578.508.700 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 562.550.000
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah Tentang APBD
Kabupaten/Kota
Lcbts :
Kab/kota se DIY
Peningkatan
Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan
yang berlaku dengan
tepat dan lancar
5 Pergub (5
kab/kota, 2 kl, 50
orang
467.464.800 Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang APBD Kabupaten/Kota
Lcbts :
Peningkatan
dan pengembanga
n pengelolaan
keuangan kab/kota
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan Kab/Kota
sesuai Peraturan
Perundangan yang
Berlaku
15 Raperda, 5
kab/kota. 3
dokumen
466.080.000
Evaluasi
Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
Lcbts :
Kab/kota se DIY
Peningkatan
Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan
yang berlaku dengan
tepat dan lancar
1 Pergub ( 5 kab /
kota)
111.043.900 Evaluasi Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Lcbts :
Pengelolaan
keuangan kab/kota
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan Kab/Kota
sesuai Peraturan
Perundangan yang
Berlaku
15 Rapergub 96.470.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
kebijakan KDH
266.162.550 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan kebijakan KDH
242.184.550
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pemda DIY Prosentase Penyimpangan pada
Obyek Pemeriksaan
34 SKPD 113.988.000 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
DIY Prosentase Penyimpangan pada
Obyek Pemeriksaan
34 SKPD 90.010.000
Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
DPPKA Prosentase
Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
1 laporan, 35 buku 69.674.550 Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
34 SKPD se
DIY
Prosentase
Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
1 laporan 69.674.550
Tuntutan
Perbendahaan
dan Tuntutan Ganti Rugi
Pemda DIY Prosentase
Penyimpangan pada
Obyek Pemeriksaan
26 orang 82.500.000 Tuntutan
Perbendahaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
DIY dan Luar
DIY
Prosentase
Penyimpangan pada
Obyek Pemeriksaan
25 orang 82.500.000
-40-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi 92.290.000 Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi
92.290.000
Pengelolaan Data dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
DPPKA DIY Prosentase Unit Kerja yang Menerpakan
Sistem Administrasi
Naskah Dinas Terpadu
1 website 92.290.000 Pengelolaan Data dan Pengembangan
Teknologi
Informasi
DPPKA DIY Prosentase Unit Kerja yang
Menerpakan
Sistem Administrasi
Naskah Dinas
Terpadu
5 jenis, 1.100 buah 92.290.000
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 725.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 802.939.625
Pembinaan dan
Pengembangan Pelaksanaan
Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD)
34 SKPDse DIY Prosentase PNS
Pengelola Keuangan dan
Aset yang
Menguasai Operasional
SIPKD
34 SKPD, 63 PA/KPA 725.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan Pelaksanaan Sistem
Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD)
34 SKPD se DIY Prosentase PNS
Pengelola Keuangan dan
Aset yang
Menguasai Operasional
SIPKD
12 bulan, 68
PA/KPA, 343 operator
802.939.625
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 801.134.700 Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 797.508.700
Peningkatan
Status Atas Hak
Tanah
Lcbts :
Proses
penyelesaian aset tanah pemda DIY
Prosentase Aset
Daerah yang
Dioptimalkan
15 bidang tanah, 125
warkah
113.549.700 Peningkatan Status
Atas Hak Tanah
Pemda DIY Prosentase Aset
Daerah yang
Dioptimalkan
7 bidang tanah,
125 warkah
113.549.700
Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
Provinsi DIY Prosentase Aset
Daerah yang
Dioptimalkan
30 unit sewa, 29 unit
pinjam pakai
308.435.600 Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
DPPKA DIY Prosentase Aset
Daerah yang
Dioptimalkan
34 uni sewa, 30
unit pinjam pakai
308.435.600
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Lcbts : Proses
Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Prosentase Aset
Daerah yang Dioptimalkan
2 buku, 194 peserta unsur
oengelola barang
299.149.400 Penatausahaan
Barang Milik Daerah
DIY dan Luar
DIY
Prosentase Aset
Daerah yang Dioptimalkan
1 buku laporan 299.149.400
Identifikasi
Barang Milik Daerah
34 SKPD + UPTD
se DIY
Prosentase Aset
Daerah yang Dioptimalkan
34 SKPD+UPTD 80.000.000 Pendataan Aset
Idle SKPD dan UPTD
34 SKPD +
UPTD se DIY
Prosentase Aset
Daerah yang Dioptimalkan
34 SKPD+UPTD 76.734.000
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM 950.856.400 Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM 725.627.000
Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen BUMD dan
BUKP
Kab/Kota se DIY Prosentase
Deviden BUMD
terhadap jumlah total Penyertaan
Modal BUMD
3 BUMD 335.914.900 Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen BUMD dan BUKP
DPPKA Prosentase
Deviden BUMD
terhadap jumlah
total Penyertaan
Modal BUMD
50 orang, 1 kali 334.439.000
Pembinaan
BUKP
Lcbts :
Pengembangan dan Pembinaan 75
BUKP
Prosentase
Deviden BUMD terhadap jumlah
total Penyertaan
Modal BUMD
75 BUKP 614.941.500 Pembinaan BUKP
75 kecematan se DIY
Prosentase
Deviden BUMD
terhadap jumlah
total Penyertaan
Modal BUMD
2 SK Gubernur,
1 laporan, 90 orang
391.188.000
-41-
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Daerah Istimewa Yogyakarta
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No.
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 -
- - - -
2 -
- - - -
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun
2015 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara
langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial
dan hibah.
-42-
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tabel 5
Identifikasi Kebijakan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
Kebijakan Nasional
Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
-
- -
-
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.2.1. Tujuan
Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan
tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
yaitu :
3.2.1.1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan
daerah
3.2.1.2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemda
3.2.1.3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD
3.2.1.4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
3.2.2. Sasaran
3.2.2.1 Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :
3.2.2.1.1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain – lain pendapatan
3.2.2.1.2. Meningkatknya kualitas pengelolaan aset daerah
3.2.2.1.3. Meningkatnya kinerja BUMD
3.2.2.1.4. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
3.2.2.2. Sasaran pada prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
3.2.2.2.1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel
3.2.2.2.2. Terwujudnya hubungan yang lebih sinergis, selaras, harmonis antar pemerintah
daerah, dan stakeholder (para pihak) lainnya.
3.2. Program dan Kegiatan
3.2.1. Indikator Kinerja Utama
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ,
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Penjelasan
(Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan, Sumber Data)
1 2 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan
aset daerah
Prosentase aset daerah yang
dapat dimanfaatkan
Formulasi Pengukuran : (Jumlah
Aset yang Daerah yang
dimanfaatkan dibagi Jumlah
Total Aset Daerah ) x 100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data : DPPKA DIY
Meningkatnya pendapatan daerah
dari pajak retribusi dan lain-lain
pendapatan
Prosentase kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
Formulasi Pengukuran : (Jumlah
realisasi PAD dibagi jumlah
realisasi total pendapatan
APBD ) x 100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Laporan
Pertanggungjawaban APBD
Meningkatnya kinerja BUMD Prosentase deviden BUMD
terhadap jumlah total
penyertaan modal BUMD
Formulasi Pengukuran :
( Pendapatan BUMD dibagi
Jumlah Penyertaan Modal ) x
100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Laporan
Keuangan BUMD
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah
Opini Pemeriksaan BPK (WTP
= 1, WDP = 2, Disclaimer = 3)
Formulasi Pengukuran :
Opini Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK atas
Laporan Keuangan x 100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Badan Pemeriksa
Keuangan (LHP BPK)
-45-
Dengan adanyaPerubahan target pencapaian sasaran tahunan rencana jangka menengah,
Kebijakan umum, program pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur maka
dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun
2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, selanjutnya pasal 1
Perda tersebut ditindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah istimewa
Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY 2012 - 2017.
Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104/2014 menjadi
dasar Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset untuk
melakukan Reviu atas Rencana Strategis, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Penjelasan
(Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan, Sumber Data)
1 2 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan
aset daerah
Persentase aset daerah yang
dapat dioptimalkan
Formulasi Pengukuran :
[(Persentase jumlah tanah dan
bangunan yang dioptimalkan
dibagi jumlah total tanah dan
bangunan yang dimiliki)
ditambah Persentase jumlah
tanah yang disertifikatkan dibagi
jumlah tanah yang belum
bersertifikat)] dibagi 2
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data : Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIMA)
Meningkatnya pendapatan daerah
dari pajak retribusi dan lain-lain
pendapatan
Persentase kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
Formulasi Pengukuran : (Jumlah
realisasi PAD dibagi jumlah
realisasi total pendapatan APBD
) x 100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Laporan
Pertanggungjawaban APBD
Meningkatnya kinerja BUMD Persentase pendapatan BUMD
terhadap penyertaan modal
Formulasi Pengukuran :
( Jumlah deviden BUMD dibagi
Jumlah Penyertaan Modal ) x
100%
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Laporan Keuangan
BUMD
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah
Persentase ketepatan dan
keakuratan dalam pengelolaan
keuangan daerah
Formulasi Pengukuran :
Penjumlahan nilai ketepatan dan
nilai keakuratan dibagi 2.
1. Ketepatan : APBD tanggal 31
31 Desember (50%) dan
semua SKPD selesai
menyusun laporan keuangan
tanggal 28 Pebruari (50%)
2. Keakuratan : nilai bobot SPI
(40%) + nilai bobot kepatuhan
( LHP BPK) (60%)
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : Badan Pemeriksa
Keuangan (LHP BPK)
Meningkatnya capaian pelaksanaan
program pendukung sasaran RPJMD
Persentase rata-rata hasil
ketercapaian pelaksanaan
program dukungan sasaran
RPJMD
Formulasi pengukuran :
Rata-rata ketercapaian fisik
program 01, 02,03,05 dan 06
Tipe perhitungan :
Komulatif
Sumberdata : Laporan realisasi
program kegiatan DPPKA.
3.2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2015
Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan
pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, disusun Rencana Kinerja Tahun 2015
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
RENSTRA IKU
1 Meningkatnya Pendapatan
Daerah dari Pajak, Retribusi
dan Lain-lain Pendapatan
Prosentase kontribusi Pendapatan
Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah
51.48 %
2
Meningkatnya kualitas
pengelolaan aset daerah
Prosentase aset daerah yang dapat
dimanfaatkan
11.71%
3 Meningkatnya Kinerja
BUMD
Proisentase Deviden BUMD
terhadap jumlah total penyertaan
modal BUMD
22.95%
4 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
Opini Pemeriksaan BPK (
Disklaimer=1, WDP=2. WTP=3)
100 %
Sesuai hirarki dokumen perencanaan maka reviu Renstra diikuti Reviu Rencana Kerja 2015
berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2015 Reviu sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
RENSTRA
IKU
1 Meningkatnya Pendapatan
Daerah dari Pajak, Retribusi
dan Lain-lain Pendapatan
Prosentase kontribusi Pendapatan
Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah
51.48 %
2
Meningkatnya kualitas
pengelolaan aset daerah
Prosentase aset daerah yang dapat
dioptimalkan
11.71%
3 Meningkatnya Kinerja
BUMD
Persentase Deviden BUMD terhadap
jumlah total penyertaan modal
BUMD
19,44%
4
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase ketepatan dan keakuratan
dalam pengelolaan keuangan daerah)
100 %
1 2 3
5 Meningkatnya capaian
pelaksanaan program
pendukung sasaran RPJMD
Persentase rata-rata hasil ketercapaian
pelaksanaan program dukungan sasaran
RPJMD
100%
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan IKU
Reviu dan RKT 2015 Reviu maka untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan
Tahun 2015, Dinas Pendapatan, merencanakan program dan kegiatan tahun 2015 terdiri 8 program
wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD dan 2 program antar SKPD
pendukung .
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju
Tahun 2015 (Reviu ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :
-48-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 9Reviu)
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Realisasi 2013 Anggaran 2014
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1 Wajib
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
1.20.09 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
70,577,000,000 36,399,440,942
1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan
kualitas pelayanan
internal
6.143.712.000 7.116.868.000
1.20.1.20.09.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,592,570 22,345,000 Lainnya :
DPPKA dan 5
KPPD se DIY
12 bulan 24,920,000 30.153.000
1.20.1.20.09.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya, Air dan Listrik
1,262,904,097 1,453,888,500 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 1.871..657.000 2.058.8230000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.01.006 Penyediaan jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
16,798,500 24,360,100 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 27.025.000 32.700.000
1.20.1.20.09.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
191,290,000 193,200,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
85 Orang 237.475.000 287.344.000
1.20.1.20.09.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
513,769,100 671,039,000 Lainnya :
DPPKA dan 5
KPPD se DIY
12 bulan 888.662.800 1.075.282.000
1.20.1.20.09.01.010 Penyediaan Alat tulis kantor 315,754,400 364,027,000 Lainnya :
DPPKA dan 5
KPPD se DIY
12 bulan, 65
jenis
269.179.000 325.707.000
1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
319,670,945 360,800,000 Lainnya :
DPPKA dan 5
KPPD
12 bulan 330.628.675 400.060.000
1.20.1.20.09.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
82,893,650 100,200,000 Lainnya :
Kantor
DPPKA dan 5
KPPD se DIY
15 jenis 84.494.000 102.237.000
1.20.1.20.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
15,300,750 58,946,000 Lainnya :
DPPKA dan 5
KPPD se DIY
1 tahun 40.893.000 49.481.000
1.20.1.20.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
61,789,500 66,455,000 Lainnya :
DPPKA DIY
dan 5 KPPD se
DIY
6 SKH, 3
majalah, 5 jenis
buku, 1 tahun
62.670.000 75.830.000
1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
98,543,000 125,905,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 138.139.000 167.148.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
396,266,831 1,247,801,000 Lcbts :
Proses
konsultasi dan
koordinasi ke
luar daerah
12 bulan 1.157.614.000 1.400.712.000
1.20.1.20.09.01.021 Penyediaan Jasa Administrasi
kepegawaian
- 9,900,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan, 3 orang 14.538.000 15.992.000
1.20.1.20.09.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat kerja
81,241,055 729,287,800 - Banguntapan
- Tegalrejo
- Kalasan
12 orang 984.004.000 1.082.404.000
1.20.1.20.09.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah 7,995,322 10,440,000 Lainnya :
KPPD Kota,
KPPD Bantul,
KPPD Sleman
12 bulan 11.814.000 12.995.000
1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Peningkatan
kualitas sarana dan
prasarana kerja
50.675.194.000 87.737.429.000
1.20.1.20.09.02.003 Pembangunan Gedung kantor 19,482,285,250 12,888,064,000 Lainnya :
KPPD Bantul,
KPPD Sleman
2 gedung (3500
m2)
40.572.672.000 78.000.000.000
1.20.1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
562,109,500 982,749,300 Lainnya :
DPPKA,
KPPD Kota,
Sleman,
Kulonprogo,
Gunungkidul,
Bantul
6 jenis 1.753.418.000 1.753.418.000
1.20.1.20.09.02.009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
679,219,900 1,556,237,650 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
6 jenis,, 35 unit 1.611.684.000 1.572.852.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.02.010 Pengadaan Mebeleur 311,138,500 1,512,906,000 Lainnya :
DPPKA,
KPPD Kota,
bantul, Klp,
Gunungkidul,
Sleman
7 set, 11 buah 1.620.438.000 782.481.000
1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
1,019,165,200 858,804,140 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 1.238.856.000 1.362.741.000
1.20.1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
348,584,424 690,345,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 768.054.000 844.859.000
1.20.1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
792,891,507 906,300,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan, 3
jaringan, 65 unit
1.046.980.000 1.151.678.000
1.20.1.20.09.02.028 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
209,975,500 152,490,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
7 jenis, 130 unit 230.454.000 253.499.000
1.20.1.20.09.02.030 Pemeliharaan Arsip Pajak
Kendaraan Bermotor
1,335,700,479 1,208,084,144 Lainnya :
KPPD Kota
Yogyakarta,
Bantul,
Sleman,
Kulonprogo,
Gunungkidul
695.000 berkas 1.462.676.000 1.608.943.000
1.20.1.20.09.02.031 Pemeliharaan Arsip Keuangan 140,719,700 169,400,000 - Tegalrejo 17.500 berkas 282.332.000 310.565.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
74,948,000 73,021,445 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
12 bulan 87.630.000 96.393.000
1.20.1.20.09.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
668.030.000 679.865.000
1.20.1.20.09.05.002 Peningkatan Motivasi Kerja
Bagi Aparat
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
270 orang 2
angkatan
99.000.000 108.900.000
1.20.1.20.09.05.042 Pembinaan dan pelaksanaan
Bimtek bagi pengelola keuangan
230,459,800 201,964,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
186 2 hr,1 paket 19.344.000 21.279.000
1.20.1.20.09.05.075 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
- Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
5 Sertifikat ISO,
4 sasaran mutu
ISO
549.686.000 549.686.000
1.20.1.20.09.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya
akuntabilitas
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
167.518.000 184.269.000
1.20.1.20.09.06.002 Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
5,054,000 5,850,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
3 dokumen 7.150.000 7.865.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
18,274,250 18,952,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
2 laporan 20,540,000 22,594,000
1.20.1.20.09.06.018 Penyusunan rencana program
dan kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan
Informasi
82,103,000 93,109,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
3 dokumen 116,211,000 127,832,000
1.20.1.20.09.06.019 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan
SKPD
28,489,000 24,130,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
1 dokumen 23,617,000 25.978.000
1.20.1.20.09.17 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase
Kepepatan dan
keakuratan dalam
pengelolaan
keuangan daerah
6.284.973.000 7.168.642.000
1.20.1.20.09.17.049 Penyusunan laporan keuangan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
133,643,000 141,668,000 Kecamatan
Danurejan
2 laporan, 20
SKPD, 100
orang, 25 SK
Gub.
164.414.000 189.467.000
1.20.1.20.09.17.081 Penyusunan APBD Kecamatan
Danurejan
1 Perda, 1
Pergub
1.413.456.000 1.554.801.000
1.20.1.20.09.17.082 Penyusunan Perubahan APBD - Danurejan 1 Perda, 1
Pergub
1.911.043.000 2.202.249.000
1.20.1.20.09.17.083 Penyusunan Laporan Keuangan
dan Pertanggungjawaban APBD
- - - Danurejan 3 laporan, 1
Perda,1 Pergub
997.318.000 1.149.291.000
1.20.1.20.09.17.084 Penatausahaan Keuangan
Daerah
- - Danurejan 100% 154.393.000 177.919.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.17.085 Pengendalian Gaji Pegawai
Daerah
- - Danurejan 95%, 12 bulan,
85 PA/KPA, 12
dokumen
344.526.000 397.025.000
1.20.1.20.09.17.086 Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
- - Danurejan 2 Pergub, 4 SK
Gub, 1 Naskah
298.898.000 344.444.000
1.20.1.20.09.17.087 Penyusunan Dokumen
Penyediaan Dana dan
Pengesahan DPA
- - Danurejan 65 dokumen, 85
dokumen, 4
dokumen
1.000.925.000 1.153.446.000
1.20.1.20.09.18 PROGRAM PEMBINAAN
DAN FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
Peningkatan
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota
sesuai peraturan
perundangan yang
berlaku dengan
lancar dan tepat
waktu
561.433.000 617.576.000
1.20.1.20.09.18.007 Evaluasi APBD Kab/Kota 345,707,000 424,968,000 Danurejan 5 Pergub (5
kab/kota), 2 kl,
50 org
561.433.000 617.576.000
1.20.1.20.09.20 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
KEBIJAKAN KEPALA
DAERAH
Persentase
penyimpangan pada
obyek pemeriksaan
179.410.000 197.350.000
1.20.1.20.09.20.006 Tindaklanjut Hasil Temuan
Pengawasan
59,395,800 63,340,500 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
1 laporan, 35
buku
88.907.000 97.797.000
1.20.1.20.09.20.013 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
55,094,000 75,000,000 Lainnya :
Pemda DIY
26 orang 90.503.000 99.553.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFATAAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Persentase unit
kerja yang
menerapkan sistem
administrasi naskah
dinas terpadu.
162.290.000 164.290.000
1.20.1.20.09.23.005 Pengelolaan data dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
47,918,000 83,900,000 - Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
1 website 162.290.000 164.290.000
1.20.1.20.09.36 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Persentase PNS
pengelola keuangan
dan aset yang
menguasaimoperasi
onal SIPKD
725,000,000 797,500,000
1.20.1.20.09.36.013 Pengembangan Sistem dan
Sumberdaya Pelaporan
Keuangan Daerah
- - 34 SKPD se
DIY
34 SKPD, 63
PA/KPA
1.289.768.000 1.418.745.000
1.20.1.20.09.36.014 Sosialisasi dan pelatihan
program aplikasi gaji GDO
- - 34 SKPD se
DIY
34 SKPD, 63
PA/KPA
20.740.000 22.814.000
1.20.1.20.09.39 PROGRAM
PENGEMBANGAN
INVESTASI DAN ASET
DAERAH
Persentase Aset
daerah yang dapat
dioptimalkan
801,134,700 881,248,170
1.20.1.20.09.39.001 Peningkatan Status Atas Hak
Tanah
224,822,100 103,227,000 Lcbts :
Proses
penyelesaian
aset tanah
pemda DIY
15 bidang, 125
warkah
106.156.000 116.771.000
1.20.1.20.09.39.002 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
- - Lainnya :
Provinsi DIY
30 unit sewa, 29
unit pinjam pakai
330.025.000 363.027.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
1.20.1.20.09.46 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH
Persentase deviden
BUMD terhadap
jumlah total
penyertaan modal
BUMD
691.125.000 765.737.000
1.20.1.20.09.46.001 Pembinaan dan Pengembangan
Manajemen Badan Usaha Milik
Daerah
274,451,946 323,559,000 Lainnya :
Kab/Kota se
DIY
3 BUMD 696.125.000 765.737.000
1.20.1.20.09.47 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH
Persentase
Kontribusi PAD
terhadap
pendapatan Daerah
950,856,400 1,045,942,040
1.20.1.20.09.47.001 Penyusunan Tata Kelola
Pemungutan Pendapatan Asli
Daerah
- - Kab/Kota se
DIY
339.098.000 373.007.000
1.20.1.20.09.47.002 Pelayanan Kesamsatan KPPD
Kota Yogyakarta
- - Kota
Yogyakarta
1.073.386.000 1.180.724.000
1.20.1.20.09.47.003 Pelayanan Kesamsatan KPPD
Bantul
Kab.Bantul 469.262.000 516.188.000
1.20.1.20.09.47.004 Pelayanan Kesamsatan KPPD
Gunungkidul
Kab.Gunungki
dul
356.376.000 392.013.000
1.20.1.20.09.47.005 Pelayanan Kesamsatan KPPD
Kulonprogo
Kab.Kulonpro
go
483.464.000 531.810.000
1.20.1.20.09.47.006 Pelayanan Kesamsatan KPPD
Sleman
Kab.Sleman 1.055.822.000 1.161.404.000
1.20.1.20.09.47.007 Pengkajian Potensi Obyek
Pendapatan Daerah
Kab/Kota se
DIY
925.694.000 1.018.263.000
1.20.1.20.09.47.008
1.20.1.20.09.47.009
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah
Istimewa Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis
serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Yogyakarta, 2014
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP. 19601003 198803 1 006
-60-