Top Banner
1 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA MATARAM 2017 “Menuju Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”
27

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

Mar 03, 2019

Download

Documents

ngoquynh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

1

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA MATARAM

2017

“Menuju Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2018. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan program dan

kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan

pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan

secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram masih

banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat

bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Mataram, Mei 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Mataram

CHAERUL ANWAR, SIP NIP. 19601202 198003 1 003

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………..……………………..

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………….

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………

1.4. Sistematikan Penyusunan ………………………………………………

1

2

4

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ……… 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ………………………….

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan …………………………….……………….

6

12

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN …………….. 19

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja …………………………………………….

3.2. Program dan Kegiatan …………………………………………………..

19

22

BAB IV PENUTUP …………………..………………………………………………………. 24

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016.

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

5

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

pada RKPD.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan

evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam

rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana

kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

6

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan

Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

7

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Mataram; 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016, dan

memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Mataram. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai

tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran

2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD ,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

8

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan

uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan

peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD. 3.2 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2016

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi,

efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni

sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima

informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai

pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah

penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Mataram ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

10

TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA MATARAM

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn. 2015

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2016

Target Program

dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d Tahun 2017 Target Kinerja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realiasi Capaian

Program & Kegiatan

s/d Th 2017

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 Urusan Wajib Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya adminstrasi perkantoran yang lancar,tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

100% 99,43% 100% 96,87% 96,87% 100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi keuangan

100% 99,92% 100% 99,60% 99,60% 100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

100% 89,44% 100% 82,76% 82,76% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan dan peralatan kantor

100% 100% 100% 99,69% 99,69% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% 92,20% 100% 94,43% 94,43% 100% 100% 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya penyediaan kebutuhan ATK

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 99,26% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya pemasangan baru instalasi listrik dan komponennya

100% 99,63% 100% 98,67% 98,67% 100% 100% 100%

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

11

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan

100% 99,85% 100% 96,88% 96,88% 100% 100% 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan kantor 100% 94,44% 100% 92,11% 92,11% 100% 100% 100%

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Tersedianya dana untuk konsultasi keluar daerah

100% 98,14% 100% 98,69% 98,69% 100% 100% 100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

100% 93,28% 100% 97,89% 97,89% 100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terlaksananya lembur pada bagian kepegawaian dan kearsipan

100% 100% 100% 92,46% 92,46% 100% 100% 100%

Penyediaan Administrasi Keuangan

Tersedianya honor pejabat pengelola keuangan, tunj. kedinasan, gaji Honda, dan adm. keuangan lainnya

100% 99,74% 100% 96,85% 96,85% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi

100% 100% 100% 99,90% 99,90% 100% 100% 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100% Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100% 99,84% 99,84% 100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

100% 100% 100% 98,67% 98,67% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin kerja dan loyalitas aparatur

100% 100% 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL) Satpol PP dan Perlengkapannya

Tersedianya kelengkapan pakaian kerja anggota SatpoPP

100% 100% 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Tersedianya kelengkapan pakaian khusus hari-hari tertentu anggota SatpolPP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kemampuan dan tehnik aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram

Terlaksananya kegiatan upacara yang tertib

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

12

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan Pos Jaga / Berugak Tersedianya Pos Siskamling di lingkungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengendalian Keamanan Lingkungan Meningkatnya kegiatan pengamanan dan patrol wilayah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kamtibmas

100% 100% 100% 99,84% 99,84% 100% 100% 100%

Pemantauan situasi kamtibmas Terlaksananya pemantauan kamtibmas oleh Satlinmas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas

Terlaksananaya Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas

100% 100% 100% 99,29% 99,29% 100% 100% 100%

Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Terwujudnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

100% 100% 100% 75,12% 75,12% 100% 100% 100%

Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda

Terlaksananya penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota

Terlaksananya Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota

100% 100% 100% 0 % 0 % 100% 100% 100%

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

10

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing

jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.156.216.145,-. Dengan pencapaian realisasi Rp. 10.990.341.982,- atau 98,51 %, dengan belanja tidak

langsung sebesar Rp. 7.180.965.719,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.809.376.263,- yang dijabarkan melalui 7 Program dan 28 Kegiatan

dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

NO JENIS BELANJA TARGET (Rp) REALISASI (Rp)

%

1. Belanja Tidak Langsung

7.251.071.445,- 7.180.965.719,- 99,03

2. Belanja Langsung 3.905.144.700,- 3.809.376.263,- 97,55

Jumlah 11.156.216.145,- 10.990.341.982,- 98,51

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

11

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

No

PROGRA

M

KEGIATAN

ALOKASI

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PROSENTASE REALISASI ANGGARAN KEU FISI

K 1 2 3 4 5 6 7 I Belanja Tidak Langsung 7.251.071.

445 7.180.965.

719 99,0

3 99,0

6 II Belanja Langsung 3.905.144.

700 3.809.376.

263 97,5

5 98,3

0 A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.248.507.

200 2.178.028.

763 96,8

7 98,1

7 1. Penyedian jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Penyusunan dokumen perencanaan

13. Penyediaan jasa Administrasi Umum

14. Penyediaan Administrasi Keuangan

3.000.000 17.720.000

9.630.000

15.370.000

24.000.000 6.250.000

2.483.000

3.200.000

9.120.000

10.000.000

100.895.600 15.838.600 2.800.000

2.028.200.000

2.988.000 14.665.729

9.600.000

14.513.300

24.000.000 6.250.000

2.450.000

3.100.000

8.400.000

10.000.000 99.572.800 15.505.000 2.588.934

1.964.395.000

99,60

82,76

99,69

94,43

100 100

98,6

7

96,88

92,11

100 98,6

9 97,8

9 92,4

6 96,8

5

99,60

82,83

99,72

95,42

100 100

99,2

6

98,50

92,11

100 66,0

3 97,8

9 92,4

6 99,9

2 B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 309.985.50

0 309.665.50

0 99,9

0 99,9

0 1. Pengadaan perlengkapan

gedung ktr 2. Pengadaan peralatan gedung

kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

45.000.000 88.400..000 173.585.500

3.000.000

45.000.000 88.390..000 173.315.500

2.960.000

100 99,9

9 99,8

4

98,67

100 99,9

9 99,8

5

98,67

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.520.000 98.510.000 99,99

99,98

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

92.520.000 6.000.000

92.510.000 6.000.000

99,99

99,98

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

12

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100 100

D Program Peningkatan Kapasitas SDA 163.980.000

163.980.000

100 100

1. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram

163.980.000

163.980.000

100 100

E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

123.300.000

123.300.000

100 100

1. Pembangunan pos jaga/ronda 2. Pengendalian keamanan

lingkungan

55.250.000 68.050.000

55.250.000 68.050.000

100 100

100 100

F Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

866.082.000

864.697.000

99,84

99,84

1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Sosialisasi Peran, Tugas Pokok

dan Fungsi Satlinmas

671.020.000 195.062.000

671.020.000 193.677.000

100 99,2

9

100 99,2

9 G Program Penegakan Peraturan

Perundang-undangan 94.770.000 71.195.000 75,1

2 75,1

2 1. Pemberdayaan PPNS dan

penanganan kasus Pelanggaran Perda

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah

3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan Perda, Perwal, dan Kepwal

57.220.000

13.975.000

23.575.000

57.220.000

13.975.000

-

100

100

-

100

100

-

TOTAL 11.156.216.145

10.990.341.982

98,51

98,65

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 13.354.075.201,- yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung Rp. 7.446.830.501,- dan Belanja Langsung Rp.5.907.244.700,- terurai dalam 7 program dan 34 kegiatan diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2016.

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Hasil analisis akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemeliharaan

ketertiban dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang

diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada tahun 2016 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram pada tahun

2016, dilaksanakan melalui sumber pembiayaan yakni Anggaran DPA-SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dengan

mengimplementasikan sebanyak 7 Program 28 kegiatan.

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

13

2. Total nilai realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2016

terhadap 7 program sumber pembiayaan APBD dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Mataram, secara

komulatif menunjukkan bahwa prosentase tingkat pencapaian terhadap target tahun 2016 sebesar 98,51 %, meningkat jika dibandingkan dengan

prosentase tingkat pencapaian terhadap kinerja tahun sebelumnya (2015) sebesar 98,30 %, dan prosentase capaian tahun 2016 lebih kecil terhadap

proyeksi target tahun 2016 yaitu sebesar 100 %.

3. Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat tahun 2016, diperoleh hasil

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi sebanyak 180 penertiban.

2. Jumlah Patroli Pol PP dalam penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 1440 kali.

3. Angka kriminalitas sebanyak 180 Kasus.

4. Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun/10.000 penduduk

sebanyak 150 pengamanan.

5. Jumlah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam satu

tahun sebanyak 30 kasus.

6. Jumlah Pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan/Jumlah Perda yang

ditetapkan pada tahun berkenaan x 100 sebanyak 450 kali.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Mataram tahun 2016 ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

Hambatan dan Permasalahan : a. Kualitas SDM personil masih harus ditingkatkan, sebagian masih belum

mengikuti diklat teknis Polisi Pamong Praja, dan diklat selaku penyidik pelanggaran perda (PPNS) baik pejabat maupun staf/anggota ;

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

14

b. Jumlah Personil/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum ideal,

akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Mataram dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk

serta luas wilayah minimal harus memiliki 250 personil SatpolPP ;

c. Belum optimalnya tugas penegakan Perda karena kendala koordinasi dan minimalnya sinergitas instansi terkait untuk melibatkan Polisi

Pamong Praja, dan terbatasnya PPNS untuk menyidik pelanggaran perda ;

d. Adanya Satgas-satgas yang dibentuk oleh beberapa SKPD lain yang tugasnya tumpang tindih dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Mataram ;

e. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk

didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menggagu mobilisasi

anggota ketika menangani kejadian-kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban ;

Upaya pencegahan masalah :

a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta

menganggarkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ;

b. Meningkatkan jumlah personil anggota Satpol PP melalui perekrutan anggota baru dan meningkatkan kwalitas SDM melalui kegiatan

pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun

bekerjasama dengan instansi terkait;

c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-

undangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PPNS yang memiliki kualifikasi

penyidik dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PPNS ;

d. Satgas-satgas penertiban dan pengawasan yang dibentuk oleh SKPD

lingkup Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat digabung dalam bentuk Satgas Terpadu sehingga memudahkan koordinasi dalam

pelaksanaan tugas ;

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

15

e. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk

memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, baik itu kendaraan roda 4 maupun

roda 2.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam

mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah

masyarakat. Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif ditengah-

tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawalan dan

penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwal Kota Mataram. Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan

dimaksud maka Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2011-2015 mengacu pada

Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, adalah sebagai

berikut :

A. VISI

“Terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang tentram, tertib dan

teratur serta berkesadaran hukum”

B. MISI :

1. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan kelembagaan yang profesional. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta perlindungan

masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

Penegakan Peraturan Daerah.

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

16

2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Mataram adalah : 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih

kurang.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah. 3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. 5. Masih maraknya penyakit masyarakat.

6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi. 7. Penegakan Perda dan Perwal yg masih lemah.

2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang.

Jumlah anggota Satpol PP Kota Mataram jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh

terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional.Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Salpol PP,

sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai 250 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta

operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Perwal sejalan dengan perkembangan pembangunan.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian

usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Kondisi relatif masih rendahnya kwalitas sumber

daya aparatur satuan polisi pamong praja Kota Mataram tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

penegakan Perda/Perwal (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

17

3. Masih tingginya pelanggaran terhadap ketentraman dan

ketertiban umum. Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan

profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan

kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Perwal. Proses pelaksanaan tugas harus selalu

mengacu pada pedoman prosedur tetap (protap), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang

ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibun di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum

berupa: Konflik/perkelahian masal antar lingkungan, antar kelompok, demonstrasi anarkis dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.

4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB yang merupakan pusat

pendidikan dan perkonomian yang berkembang cukup pesat dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di NTB tentunya

memberikan dampak terhadap tingkat kriminalitasnya, ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti pencurian,

perampokan, tawuran dll, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai

ketentraman dan ketertiban masyarakat.Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin

kehidupan yang nyaman dan tentram.

5. Masih Maraknya Penyakit masyarakat. Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan global

yang mempunyai berdampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan adanya

kesenjangan tingkat sosial maupun ekonomi masyarakat, sehinggga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi

masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga

perilaku dalam kehidupam bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat perlu ditingkatkan baik melalui: operasi non yustisi dan

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

18

pencegahan peradaran minuman keras, praktik prostitusi dan

premanisme, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat diantaranya,

perkelahian antar kampung dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik

kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.Upaya-upaya yang perlu

dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu

dilakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat

berjalan secara kondusif. 7. Penegakan Perda dan Perwal masih lemah.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan

Perda/Perwal serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Perwal kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang

harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati

peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Kota Mataram

sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

19

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

3.1.1. Tujuan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Kota

Mataram tahun 2011-2015 telah ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah : Menciptakan suasana yang tertib dan

tentram dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesiagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Linmas.

3.1.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Mataram adalah :

a. Terwujudnya rasa aman dan tentram serta suasana damai dalam

dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintah.

b. Terbangunnya sistem perlindungan masyarakat yang memadai dari berbagai ancaman dan bencana.

c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil melalui program pelatihan yang berkelanjutan.

d. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban.

e. Terwujudnya peningakatan kualitas Sumber daya Aparatur yang bersih dan berwibawa.

f. Terwujudnya pengelolaan administrasi publik yang tertib dan lancar.

g. Terwujudnya pembinaan dan penanganan sistim Linmas.

h. Terwujudnya pembinaan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT).

i. Terwujudnya Pembinaan dan penanganan PERDA.

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

20

j. Terwujudnya rasa aman, nyaman masyarakat dalam kehidupan

demokrasi, tegaknya hukum dan menghormati HAM.

k. Terwujudnya sistim informasi dini tentang Trantibum.

l. Terwujudnya informasi dan deteksi dini tentang bencana.

m. Terwujudnya data pelanggaran Perda di Kota Mataram yang akurat dan akuntabel

n. Terbinanya profesionalisme Satuan Linmas.

o. Terwujudnya potensi siskamling dan Pamswakarsa dalam membantu

Trantibum secara Swakarsa.

p. Terwujudnya penangan masyarakat korban akibat bencana alam.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satpol PP Kota Mataram Tahun 2017 berdasarkan Visi dan Misi seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Satpol PP Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan yang

professional

Tujuan :

Membentuk instansi yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran :

Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian dan operasional perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD

MISI 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong

Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas

Tujuan :

Meningkatkan Sumber daya aparatur yang bersih dan berwibawa melalui diklat yang berkelanjutan

Sasaran :

Terwujudnya aparatur yang handal dan berdaya saing

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

21

MISI 3 : Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat

Tujuan :

Mewujudkan perlindungan masyarakat yang berbasis sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING)

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka

perlindungan masyarakat yang berbasis sistem keamanan Lingkungan (SISKAMLING)

MISI 4 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah

Tujuan :

Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap

peraturan yang berlaku serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna memelihara ketertiban umum dan

ketentrama masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku

2. Terwujudnya sinergitas dengan instansi terkait guna membangun kerjasama dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

22

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2018 dalam rangka menekan tingkat pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

Tahun 2018

No PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN

(Rp.) 1 2 3 4 I Belanja Tidak Langsung 8.119.700.501 II Belanja Langsung

7.380.016.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.151.000 1. Penyedian jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan

Perundang – undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat – rapat dan Konsultasi ke Luar

Daerah 12. Penyusunan dokumen perencanaan 13. Pengelolaan Administrasi Umum

Kepegawaian 14. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 15. Penyediaan Administrasi Keuangan

5.001.000

35.000.000

15.000.000

29.150.000 30.000.000

10.000.000

6.000.000

14.000.000

9.900.000

18.000.000

250.000.000 20.000.000

5.700.000

18.000.000 2.734.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.010.000.000 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2. Pembangunan Gedung kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor

482.250.000 177.500.000 39.000.000 42.200.000

289.885.000

15.000.000 25.000.000

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

23

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 286.670.000 1. Pengadaan Pakaian Kerja

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

197.420.000

89.250.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 470.735.000 1. Diklat Kesemaptaan

2. Bintek Perundang-Undangan 3. Diklat Penanganan Bencana 4. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 5. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik

Kota Mataram

147.950.000 19.910.000 22.735.000 31.200.000

248.940.000

E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 378.250.000 1. Pembangunan pos Jaga/ ronda

2. Pengendalian keamanan lingkungan

169.250.000 209.000.000

F Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

2.142.100.000

1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Pembentukan Satlinmas Pendukung Pilkada

Gubernur NTB 2018

1.987.550.000

154.550.000

G Program Pendidikan Politik Masyarakat 49.600.000 1. Fasilitasi Pemilukada Gubernur NTB 2018 49.600.000

H Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 263.925.000

1. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah

3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA, PERWAL, dan Keputusan Walikota

4. Pengawasan Pelaksanaan Perda

111.550.000

14.575.000

82.850.000 54.950.000

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017sip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-(renja)-satpol-pp... · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

24

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram tahun 2018 ini

disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam

rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun

2018 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua personil Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Mataram yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan

masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam

melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana

yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sesuai dengan fungsinya.

Mataram, Mei 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Mataram,

CHAERUL ANWAR, S.IP. NIP. 19601202 198003 1 003