1 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA MATARAM 2017 “Menuju Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”
1
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA MATARAM
2017
“Menuju Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2018. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan program dan
kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan
secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram masih
banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat
bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.
Mataram, Mei 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Mataram
CHAERUL ANWAR, SIP NIP. 19601202 198003 1 003
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………..……………………..
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………….
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………
1.4. Sistematikan Penyusunan ………………………………………………
1
2
4
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ……… 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ………………………….
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan …………………………….……………….
6
12
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN …………….. 19
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja …………………………………………….
3.2. Program dan Kegiatan …………………………………………………..
19
22
BAB IV PENUTUP …………………..………………………………………………………. 24
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016.
5
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, antara lain :
1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu
pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan
evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam
rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana
kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
6
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan
Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Mataram; 1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016, dan
memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Mataram. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai
tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun Anggaran
2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD ,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
8
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan
uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan
peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD. 3.2 Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2016
Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi,
efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni
sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima
informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai
pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
dan atau dengan kinerja lainnya.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah
penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Mataram ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.
10
TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA MATARAM
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn. 2015
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d Tahun 2017 Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realiasi Capaian
Program & Kegiatan
s/d Th 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 Urusan Wajib Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya adminstrasi perkantoran yang lancar,tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
100% 99,43% 100% 96,87% 96,87% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi keuangan
100% 99,92% 100% 99,60% 99,60% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
100% 89,44% 100% 82,76% 82,76% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan dan peralatan kantor
100% 100% 100% 99,69% 99,69% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100% 92,20% 100% 94,43% 94,43% 100% 100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya penyediaan kebutuhan ATK
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 99,26% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya pemasangan baru instalasi listrik dan komponennya
100% 99,63% 100% 98,67% 98,67% 100% 100% 100%
11
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan
100% 99,85% 100% 96,88% 96,88% 100% 100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan kantor 100% 94,44% 100% 92,11% 92,11% 100% 100% 100%
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Tersedianya dana untuk konsultasi keluar daerah
100% 98,14% 100% 98,69% 98,69% 100% 100% 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
100% 93,28% 100% 97,89% 97,89% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terlaksananya lembur pada bagian kepegawaian dan kearsipan
100% 100% 100% 92,46% 92,46% 100% 100% 100%
Penyediaan Administrasi Keuangan
Tersedianya honor pejabat pengelola keuangan, tunj. kedinasan, gaji Honda, dan adm. keuangan lainnya
100% 99,74% 100% 96,85% 96,85% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi
100% 100% 100% 99,90% 99,90% 100% 100% 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100% Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
100% 100% 100% 99,84% 99,84% 100% 100% 100%
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
100% 100% 100% 98,67% 98,67% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin kerja dan loyalitas aparatur
100% 100% 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL) Satpol PP dan Perlengkapannya
Tersedianya kelengkapan pakaian kerja anggota SatpoPP
100% 100% 100% 99,99% 99,99% 100% 100% 100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
Tersedianya kelengkapan pakaian khusus hari-hari tertentu anggota SatpolPP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kemampuan dan tehnik aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
Terlaksananya kegiatan upacara yang tertib
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan Pos Jaga / Berugak Tersedianya Pos Siskamling di lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian Keamanan Lingkungan Meningkatnya kegiatan pengamanan dan patrol wilayah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kamtibmas
100% 100% 100% 99,84% 99,84% 100% 100% 100%
Pemantauan situasi kamtibmas Terlaksananya pemantauan kamtibmas oleh Satlinmas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas
Terlaksananaya Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas
100% 100% 100% 99,29% 99,29% 100% 100% 100%
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Terwujudnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
100% 100% 100% 75,12% 75,12% 100% 100% 100%
Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda
Terlaksananya penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota
Terlaksananya Yustisi Penegakan PERDA/PERWAL dan Keputusan Walikota
100% 100% 100% 0 % 0 % 100% 100% 100%
10
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui
tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing
jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
1. Evaluasi Program Tahun 2016
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.156.216.145,-. Dengan pencapaian realisasi Rp. 10.990.341.982,- atau 98,51 %, dengan belanja tidak
langsung sebesar Rp. 7.180.965.719,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.809.376.263,- yang dijabarkan melalui 7 Program dan 28 Kegiatan
dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut :
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2016
NO JENIS BELANJA TARGET (Rp) REALISASI (Rp)
%
1. Belanja Tidak Langsung
7.251.071.445,- 7.180.965.719,- 99,03
2. Belanja Langsung 3.905.144.700,- 3.809.376.263,- 97,55
Jumlah 11.156.216.145,- 10.990.341.982,- 98,51
11
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram
No
PROGRA
M
KEGIATAN
ALOKASI
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PROSENTASE REALISASI ANGGARAN KEU FISI
K 1 2 3 4 5 6 7 I Belanja Tidak Langsung 7.251.071.
445 7.180.965.
719 99,0
3 99,0
6 II Belanja Langsung 3.905.144.
700 3.809.376.
263 97,5
5 98,3
0 A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.248.507.
200 2.178.028.
763 96,8
7 98,1
7 1. Penyedian jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Penyusunan dokumen perencanaan
13. Penyediaan jasa Administrasi Umum
14. Penyediaan Administrasi Keuangan
3.000.000 17.720.000
9.630.000
15.370.000
24.000.000 6.250.000
2.483.000
3.200.000
9.120.000
10.000.000
100.895.600 15.838.600 2.800.000
2.028.200.000
2.988.000 14.665.729
9.600.000
14.513.300
24.000.000 6.250.000
2.450.000
3.100.000
8.400.000
10.000.000 99.572.800 15.505.000 2.588.934
1.964.395.000
99,60
82,76
99,69
94,43
100 100
98,6
7
96,88
92,11
100 98,6
9 97,8
9 92,4
6 96,8
5
99,60
82,83
99,72
95,42
100 100
99,2
6
98,50
92,11
100 66,0
3 97,8
9 92,4
6 99,9
2 B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 309.985.50
0 309.665.50
0 99,9
0 99,9
0 1. Pengadaan perlengkapan
gedung ktr 2. Pengadaan peralatan gedung
kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
45.000.000 88.400..000 173.585.500
3.000.000
45.000.000 88.390..000 173.315.500
2.960.000
100 99,9
9 99,8
4
98,67
100 99,9
9 99,8
5
98,67
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.520.000 98.510.000 99,99
99,98
1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
92.520.000 6.000.000
92.510.000 6.000.000
99,99
99,98
12
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
100 100
D Program Peningkatan Kapasitas SDA 163.980.000
163.980.000
100 100
1. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram
163.980.000
163.980.000
100 100
E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
123.300.000
123.300.000
100 100
1. Pembangunan pos jaga/ronda 2. Pengendalian keamanan
lingkungan
55.250.000 68.050.000
55.250.000 68.050.000
100 100
100 100
F Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
866.082.000
864.697.000
99,84
99,84
1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Sosialisasi Peran, Tugas Pokok
dan Fungsi Satlinmas
671.020.000 195.062.000
671.020.000 193.677.000
100 99,2
9
100 99,2
9 G Program Penegakan Peraturan
Perundang-undangan 94.770.000 71.195.000 75,1
2 75,1
2 1. Pemberdayaan PPNS dan
penanganan kasus Pelanggaran Perda
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan Perda, Perwal, dan Kepwal
57.220.000
13.975.000
23.575.000
57.220.000
13.975.000
-
100
100
-
100
100
-
TOTAL 11.156.216.145
10.990.341.982
98,51
98,65
2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 13.354.075.201,- yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung Rp. 7.446.830.501,- dan Belanja Langsung Rp.5.907.244.700,- terurai dalam 7 program dan 34 kegiatan diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2016.
3.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Hasil analisis akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemeliharaan
ketertiban dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang
diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram pada tahun 2016 sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram pada tahun
2016, dilaksanakan melalui sumber pembiayaan yakni Anggaran DPA-SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dengan
mengimplementasikan sebanyak 7 Program 28 kegiatan.
13
2. Total nilai realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2016
terhadap 7 program sumber pembiayaan APBD dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Mataram, secara
komulatif menunjukkan bahwa prosentase tingkat pencapaian terhadap target tahun 2016 sebesar 98,51 %, meningkat jika dibandingkan dengan
prosentase tingkat pencapaian terhadap kinerja tahun sebelumnya (2015) sebesar 98,30 %, dan prosentase capaian tahun 2016 lebih kecil terhadap
proyeksi target tahun 2016 yaitu sebesar 100 %.
3. Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat tahun 2016, diperoleh hasil
capaian kinerja sebagai berikut:
1. Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi sebanyak 180 penertiban.
2. Jumlah Patroli Pol PP dalam penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 1440 kali.
3. Angka kriminalitas sebanyak 180 Kasus.
4. Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun/10.000 penduduk
sebanyak 150 pengamanan.
5. Jumlah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam satu
tahun sebanyak 30 kasus.
6. Jumlah Pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan/Jumlah Perda yang
ditetapkan pada tahun berkenaan x 100 sebanyak 450 kali.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Mataram tahun 2016 ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :
Hambatan dan Permasalahan : a. Kualitas SDM personil masih harus ditingkatkan, sebagian masih belum
mengikuti diklat teknis Polisi Pamong Praja, dan diklat selaku penyidik pelanggaran perda (PPNS) baik pejabat maupun staf/anggota ;
14
b. Jumlah Personil/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum ideal,
akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Mataram dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk
serta luas wilayah minimal harus memiliki 250 personil SatpolPP ;
c. Belum optimalnya tugas penegakan Perda karena kendala koordinasi dan minimalnya sinergitas instansi terkait untuk melibatkan Polisi
Pamong Praja, dan terbatasnya PPNS untuk menyidik pelanggaran perda ;
d. Adanya Satgas-satgas yang dibentuk oleh beberapa SKPD lain yang tugasnya tumpang tindih dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Mataram ;
e. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk
didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menggagu mobilisasi
anggota ketika menangani kejadian-kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban ;
Upaya pencegahan masalah :
a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta
menganggarkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ;
b. Meningkatkan jumlah personil anggota Satpol PP melalui perekrutan anggota baru dan meningkatkan kwalitas SDM melalui kegiatan
pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun
bekerjasama dengan instansi terkait;
c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-
undangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PPNS yang memiliki kualifikasi
penyidik dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PPNS ;
d. Satgas-satgas penertiban dan pengawasan yang dibentuk oleh SKPD
lingkup Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat digabung dalam bentuk Satgas Terpadu sehingga memudahkan koordinasi dalam
pelaksanaan tugas ;
15
e. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk
memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, baik itu kendaraan roda 4 maupun
roda 2.
Berdasarkan Visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015 adalah
“Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam
mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah
masyarakat. Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif ditengah-
tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawalan dan
penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwal Kota Mataram. Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan
dimaksud maka Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2011-2015 mengacu pada
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, adalah sebagai
berikut :
A. VISI
“Terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang tentram, tertib dan
teratur serta berkesadaran hukum”
B. MISI :
1. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan kelembagaan yang profesional. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta perlindungan
masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
Penegakan Peraturan Daerah.
16
2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Mataram adalah : 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih
kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah. 3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. 5. Masih maraknya penyakit masyarakat.
6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi. 7. Penegakan Perda dan Perwal yg masih lemah.
2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang.
Jumlah anggota Satpol PP Kota Mataram jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh
terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional.Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Salpol PP,
sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai 250 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta
operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Perwal sejalan dengan perkembangan pembangunan.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian
usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Kondisi relatif masih rendahnya kwalitas sumber
daya aparatur satuan polisi pamong praja Kota Mataram tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
penegakan Perda/Perwal (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.
17
3. Masih tingginya pelanggaran terhadap ketentraman dan
ketertiban umum. Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan
profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan
kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Perwal. Proses pelaksanaan tugas harus selalu
mengacu pada pedoman prosedur tetap (protap), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang
ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibun di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum
berupa: Konflik/perkelahian masal antar lingkungan, antar kelompok, demonstrasi anarkis dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.
4. Tingkat kriminalitas masih tinggi. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB yang merupakan pusat
pendidikan dan perkonomian yang berkembang cukup pesat dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di NTB tentunya
memberikan dampak terhadap tingkat kriminalitasnya, ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti pencurian,
perampokan, tawuran dll, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai
ketentraman dan ketertiban masyarakat.Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin
kehidupan yang nyaman dan tentram.
5. Masih Maraknya Penyakit masyarakat. Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan global
yang mempunyai berdampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan adanya
kesenjangan tingkat sosial maupun ekonomi masyarakat, sehinggga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi
masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga
perilaku dalam kehidupam bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat perlu ditingkatkan baik melalui: operasi non yustisi dan
18
pencegahan peradaran minuman keras, praktik prostitusi dan
premanisme, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. 6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.
Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat diantaranya,
perkelahian antar kampung dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik
kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.Upaya-upaya yang perlu
dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu
dilakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat
berjalan secara kondusif. 7. Penegakan Perda dan Perwal masih lemah.
Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Perda/Perwal serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Perwal kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang
harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Kota Mataram
sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
3.1.1. Tujuan
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Kota
Mataram tahun 2011-2015 telah ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah : Menciptakan suasana yang tertib dan
tentram dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesiagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Linmas.
3.1.2. Sasaran
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Mataram adalah :
a. Terwujudnya rasa aman dan tentram serta suasana damai dalam
dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintah.
b. Terbangunnya sistem perlindungan masyarakat yang memadai dari berbagai ancaman dan bencana.
c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil melalui program pelatihan yang berkelanjutan.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
e. Terwujudnya peningakatan kualitas Sumber daya Aparatur yang bersih dan berwibawa.
f. Terwujudnya pengelolaan administrasi publik yang tertib dan lancar.
g. Terwujudnya pembinaan dan penanganan sistim Linmas.
h. Terwujudnya pembinaan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT).
i. Terwujudnya Pembinaan dan penanganan PERDA.
20
j. Terwujudnya rasa aman, nyaman masyarakat dalam kehidupan
demokrasi, tegaknya hukum dan menghormati HAM.
k. Terwujudnya sistim informasi dini tentang Trantibum.
l. Terwujudnya informasi dan deteksi dini tentang bencana.
m. Terwujudnya data pelanggaran Perda di Kota Mataram yang akurat dan akuntabel
n. Terbinanya profesionalisme Satuan Linmas.
o. Terwujudnya potensi siskamling dan Pamswakarsa dalam membantu
Trantibum secara Swakarsa.
p. Terwujudnya penangan masyarakat korban akibat bencana alam.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satpol PP Kota Mataram Tahun 2017 berdasarkan Visi dan Misi seperti yang tertuang
dalam Rencana Strategis Satpol PP Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan yang
professional
Tujuan :
Membentuk instansi yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran :
Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian dan operasional perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD
MISI 2 : Meningkatkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
Tujuan :
Meningkatkan Sumber daya aparatur yang bersih dan berwibawa melalui diklat yang berkelanjutan
Sasaran :
Terwujudnya aparatur yang handal dan berdaya saing
21
MISI 3 : Meningkatkan Pembinaan potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat
Tujuan :
Mewujudkan perlindungan masyarakat yang berbasis sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING)
Sasaran :
Terwujudnya pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka
perlindungan masyarakat yang berbasis sistem keamanan Lingkungan (SISKAMLING)
MISI 4 : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah
Tujuan :
Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan yang berlaku serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna memelihara ketertiban umum dan
ketentrama masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Sasaran :
1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku
2. Terwujudnya sinergitas dengan instansi terkait guna membangun kerjasama dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku
22
3.2. Program dan Kegiatan
Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2018 dalam rangka menekan tingkat pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram
Tahun 2018
No PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(Rp.) 1 2 3 4 I Belanja Tidak Langsung 8.119.700.501 II Belanja Langsung
7.380.016.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.151.000 1. Penyedian jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
Perundang – undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat – rapat dan Konsultasi ke Luar
Daerah 12. Penyusunan dokumen perencanaan 13. Pengelolaan Administrasi Umum
Kepegawaian 14. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 15. Penyediaan Administrasi Keuangan
5.001.000
35.000.000
15.000.000
29.150.000 30.000.000
10.000.000
6.000.000
14.000.000
9.900.000
18.000.000
250.000.000 20.000.000
5.700.000
18.000.000 2.734.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.010.000.000 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pembangunan Gedung kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
482.250.000 177.500.000 39.000.000 42.200.000
289.885.000
15.000.000 25.000.000
23
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 286.670.000 1. Pengadaan Pakaian Kerja
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
197.420.000
89.250.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 470.735.000 1. Diklat Kesemaptaan
2. Bintek Perundang-Undangan 3. Diklat Penanganan Bencana 4. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 5. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik
Kota Mataram
147.950.000 19.910.000 22.735.000 31.200.000
248.940.000
E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 378.250.000 1. Pembangunan pos Jaga/ ronda
2. Pengendalian keamanan lingkungan
169.250.000 209.000.000
F Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
2.142.100.000
1. Pemantauan Situasi Kamtibmas 2. Pembentukan Satlinmas Pendukung Pilkada
Gubernur NTB 2018
1.987.550.000
154.550.000
G Program Pendidikan Politik Masyarakat 49.600.000 1. Fasilitasi Pemilukada Gubernur NTB 2018 49.600.000
H Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 263.925.000
1. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus Pelanggaran Perda
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
3. Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA, PERWAL, dan Keputusan Walikota
4. Pengawasan Pelaksanaan Perda
111.550.000
14.575.000
82.850.000 54.950.000
24
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram tahun 2018 ini
disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam
rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.
Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun
2018 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua personil Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Mataram yang akan melaksanakannya.
Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan
masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam
melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana
yang diharapkan.
Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan
kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sesuai dengan fungsinya.
Mataram, Mei 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Mataram,
CHAERUL ANWAR, S.IP. NIP. 19601202 198003 1 003