RENCANA KERJA (RENJA) SKPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KATA PENGANTAR
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan
koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan
cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,
dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten
Badung.
Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung periode 2013 – 2015, serta memperhatikan perkembangan
kebutuhan prioritas pada tahun 2015.
Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis
anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai
arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan
merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari
pendapatan tersebut.
Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ini dapat
dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program-
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014.
____________________________________________________________________________________________________________________
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ,
I Made Sutama, SH, MH. Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 199212 1 005
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 5
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ............................... 6
2.1 Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung ................................................................ 6
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung ................................................................ 6
2.3 Susunan Organisasi ............................................................... 7
2.4 Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun
Berjalan .................................................................................. 9
2.5 Identifikasi Masalah................................................................ 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................... 11
3.1 Visi ......................................................................................... 11
3.2 Misi ........................................................................................ 11
3.3 Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung ................................................................................... 12
3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ......................... 12
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 ................................ 14
4.1 Prioritas Program ................................................................... 14
4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,
Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan
Anggaran ............................................................................... 15
BAB V PENUTUP .................................................................................... 16
____________________________________________________________________________________________________________________
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan
implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara
partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak
(stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini
penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya
pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan
yang utuh yakni :
(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap
tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
1 (satu) tahun.
Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
2
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Tahun 2013 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
4
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung
2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung
2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah
yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu
mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
5
Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan
mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial
yang dimiliki.
Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan
kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung,
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode
sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan
dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya yang ada.
1.4. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perkembangan Dan Permasalahan
Bab III : Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD
Bab IV : Program Dan Kegiatan
Bab V : Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
6
BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentangOrganisasi
dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung guna
memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati, berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik bisa lebih
optimal dan memenuhi tuntutan masyarakat.
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang
Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disebutkan
bahwa Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung adalah:
Melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi
dibidang Perizinan dan Non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Sedangkan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
3. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
4. Melaksanakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
7
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan.
Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya
paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun 2014. RENJA Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Program
dan kegiatan Tahun 2014 yang dituangkan dalam matrik perencanaan tahunan.
2.3. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 terdiri dari :
a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
b. Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
1. Sub Bagian Umum.
2. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Bina Program dan Informasi.
2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.
3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan
Non Perizinan.
4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
d. Tim Teknis;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung dimuat pada Gambar 1.1.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
8
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BADUNG
KEPALA
BADAN
BAGIAN TATA
USAHA
KA.SUB.
BAG.TATA
USAHA
KA.SUB.
BAG.KEPEGA
WAIAN
KA.SUB.
BAG.
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG BINA
PROGRAM DAN
INFORMASI
BIDANG
PELAYANAN
PERIZINAN
PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
BIDANG
PELAYANAN
PERIZINAN
EKONOMI,
KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN
NON PERIZINAN
BIDANG
PENGADUAN,
MONITORING
DAN EVALUASI
TIM
TEKNIS
TIM
TEKNIS
TIM
TEKNIS TIM
TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
9
2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan
Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2013.
Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2013-2015.
Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2013 tersebut telah dilaksanakan 4
program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 tersebut untuk tahun 2013 telah
dilaksanakan 4 program terdiri dari 26 kegiatan dilaksanakan dengan
efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 92,31%
dan kinerja sasaran 84.28.
Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi
dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013 adalah
dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan yang
direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Efisiensi kegiatan
Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input
dengan output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama
atau output yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan
sebaliknya apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak
efektif.
2. Efektivitas Kegiatan
Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu
kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
10
yang diinginkan.
Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung telah mampu mewujudkan sesuai dengan
sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
sebanyak 24 kegiatan dari 26 kegiatan (92.31%).
Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014 berdasarkan
Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 Yaitu Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7
Program yaitu :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa
7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung untuk Tahun 2013 adalah Penghargaan kepada
SKPD/Unit Pelayanan Publik Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung .
2.5 Identifikasi Masalah
1. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung.
2. Belum didukung IT dalam rangka menunjang Pelayanan Perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
4. Belum lengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki dalam
rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan.
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor
pelayanan perizinan.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
11
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD
3.1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat Eksis, Antisipatif, dan Inovatif dalam
rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan
gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun Visi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah Terwujudnya
Pelayanan Prima berdasarkan Tri Hita Karana.
Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai
memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili
orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin
pembangunan transportasi yang berkesinambungan.
Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi,
menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu
mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
3.2. Misi
Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk
menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan
serta bagaimana harus melakukannya.
Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan
Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diatas, maka
ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan
bertanggungjawab.
2. Meningkatkan Pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat dan
transparan.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
12
3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten
Badung.
4. Mengembangkan Sitem informasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi (E-Government).
3.3. Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung
Dalam pelaksanaan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui program –
program pelayanan perizinan guna menunjang pencapaian masing – masing Misi
tersebut . Adapun Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung adalah :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin
kelancaran proses perizinan .
2. Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan..
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.
3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi
Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing
Daerah.
Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan
Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu:
1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
13
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan
6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum.
7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman
9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
14
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
4.1 Prioritas Program
Urusan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi
kewenangan daerah meliputi 7 Program Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian .
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan
tahun 2014 adalah 7 program 29 kegiatan yang mana semua program
merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan
uraian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan bahan makanan dan minuman
j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyediaan Upacara Keagamaan
l. Penyediaan bahan bakar kendaraan
m. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah
n. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
o. Penyediaan dekorasi
p. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan
q. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non
Perizinan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
15
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. PenyusunanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten
Badung
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
a. Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung
b. Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Kabupaten Badung
c. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran
Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun
kegiatan dari rencana program – program prioritas Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung yang direncanakan mampu memberikan hasil yang
maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan untuk membuat kebijakkan ,
program , uraian indikator serta target capaian tahunan, (dapat dilihat dalam
Tabel 4.1)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
16
BAB V
PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable
development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu
strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta
menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan
kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun
2014, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam
pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman
dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada
tahun-tahun berikutnya.
RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan
dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung Tahun 2015.
Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut :
1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai
dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Badung Nomor : 31 tahun 2013.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014
17
3. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun
dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
4. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-
masing SKPD.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal
RKPD.
Tabel 4.1
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
1 2 3 4 PLN Hibah
1
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlaksananya
penyediaan air ,
listrik dan telpon
Ketercapaian kebutuhan listrik , air dan
telpon
Sekretariat 26,400,000 84,000,000 92,400,000 APBD Kab.
2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Ketercapaian kebutuhan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat 8,500,000 8,150,000 8,965,000 APBD Kab.
3 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersediannya materai Terpenuhinya kebutuhan materai untuk
kelengkapan administrasi keuangan
Sekretariat 1,650,000 4,621,000 5,083,100 APBD Kab.
4 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor yang memadai
Terpenuhinya alat tulis kantor Sekretariat 70,952,200 22,863,400 25,149,740 APBD Kab.
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetak dan
penggandaan
Sekretariat 25,000,000 22,886,600 25,175,260 APBD Kab.
6 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan rumah
tangga yang
memadai
Terpenuhinya kebersihan dan
terpenuhinya kebutuhan rumah tangga
Sekretariat 9,850,000 3,482,480 3,830,728 APBD Kab.
Penanggung
Jawab Kegiatan Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Tahun 2014Indikator Keluaran
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Indikasi Tahun 2014 Prakiraan Tahun
2014
Sumber
Pembiayaan
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab Kegiatan Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Tahun 2014Indikator KeluaranNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Indikasi Tahun 2014 Prakiraan Tahun
2014
Sumber
Pembiayaan
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan /surat kabar
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
/surat kabar
Sekretariat 23,177,500 30,000,000 33,000,000 APBD Kab.
8 Penyediaan bahan makanan dan minuman Tersedianya
makanan dan
minuman tamu
Terwujudnya makanan dan minuman tamu Sekretariat 10,955,000 10,800,000 11,880,000 APBD Kab.
9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya rapat -
rapat koordinasi dan
nkonsultasi ke luar
daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah
Sekretariat 50,000,000 100,000,000 110,000,000 APBD Kab.
10 Penyediaan Upacara Agama Terlaksananya
upacara agama
Terwujudnya penyediaan upacara agama Sekretariat 25,554,000 14,550,000 16,005,000 APBD Kab.
11 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan
bakar yang memadai
Terakomodasinya kegiatan operasional
BPPT
Sekretariat 216,000,000 240,000,000 264,000,000 APBD Kab.
12 Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari
Bersejarah
Tersedianya pakaian
lomba
Terwujudnya kegiatan lomba Sekretariat 15,000,000 15,000,000 16,500,000 APBD Kab.
13 Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-
Pura Kahyangan Jagat
Terlaksananya
Upakara Pengayaran
ke Pura-Pura
Kahyangan jagat
Terlaksananya Upakara Pengayaran ke
Pura-Pura Kahyangan jagat
Sekretariat 15,000,000 15,000,000 25,000,000 APBD Kab.
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab Kegiatan Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Tahun 2014Indikator KeluaranNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Indikasi Tahun 2014 Prakiraan Tahun
2014
Sumber
Pembiayaan
14 Penyediaan Dekorasi Tersedianya Dekorasi
pada hari besar/raya
Tertatanya kantor pada hari raya dan hari-
hari tertentu
Sekretariat 4,200,000 4,200,000 4,620,000 APBD Kab.
15 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
dan Pemerintahan
Tersedianya
kebutuhan pelayanan
Perizinan Bidang
Pembangunan dan
Pemerintahan
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang
Pembangunan dan Pemerintahan
Bidang Pelayanan
Perizinan
Pemerintahan dan
Pembangunan
131,467,075 227,836,875 250,620,563 APBD Kab.
16 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi,
Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
Tersedianya
Kebutuhan Pelayanan
Perizinan Bidang
Ekonomi,
Kesejahteraan Rakyat
dan Non Perizinan
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang
Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non
Perizinan
Bidang Pelayanan
Perizinan
Ekonomi,
Kesejahteraan
Rakyat dan Non
Perizinan
142,621,775 174,661,425 192,127,568 APBD Kab.
2 -
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Sekretariat 178,418,450 178,418,450 196,260,295 APBD Kab.
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Sekretariat 164,622,375 206,657,500 227,323,250 APBD Kab.
19 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas /
operasional dengan
baik
Optimalnya kondisi dan fungsi kendaraan
dinas / operasional
Sekretariat 62,066,000 63,636,000 69,999,600 APBD Kab.
20 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya
perlengkapan gedung
Kantor yang baik
Terlaksananya pemeliharaan ruti
perlengkapan gedung kantor
Sekretariat 3,400,000 3,400,000 3,740,000 APBD Kab.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab Kegiatan Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Tahun 2014Indikator KeluaranNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Indikasi Tahun 2014 Prakiraan Tahun
2014
Sumber
Pembiayaan
21 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan
gedung kantor
terpeliharanya
perlengkapan gedung
Kantor yang baik
Terwujudnya pemeliharaan peralatan
gedung Kantor
Sekretariat 12,300,000 10,800,000 11,880,000 APBD Kab.
22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
terpeliharanya
gedung Kantor yang
baik
Terwujudnya pemeliharaan gedung Kantor Sekretariat 10,600,000 10,600,000 11,660,000 APBD Kab.
3 -
23 Penyusunan Lakip (Laporan Capaian Kinerja
)
Dokumen Lakip Terukurnya capaian Kinerja Keuangan 3,000,000 3,000,000 3,300,000 APBD Kab.
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya
pengelolaan
keuangan SKPD
Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan
Sekretariat 21,400,000 47,300,000 52,030,000 APBD Kab.
25 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
Terlaksananya
Dokumen
Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
Terwujudnya dokumen perencanaan SKPD
BPPT
Bina Program dan
Informasi
2,499,925 6,000,000 6,600,000 APBD Kab.
4
26 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
pelayanan peizinan di Kabupaten Badung
Terlaksananya
Monitoring dan
evaluasi Pelayanan
Perizinan
Terpantaunya kinerja dan efektifitas BPPT
Kabupaten Badung
Pengaduan,
Monitoring da
Evaluasi
12,050,250 7,828,900 8,611,790 APBD Kab.
Progam peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Menintensifkan Penanganan
Pengaduan masyarakat
1 2 3 4 PLN Hibah
1
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 24,000,000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1,935,000 2,450,000
3 Penyediaan Jasa Administrasi
keuangan 3,400,000 3,000,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,905,000 28,980,000
5 Penyediaan alat tulis kantor 17,997,500 17,999,900
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12,500,000 18,385,000
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan dan bangunan kantor
5,000,000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga64,225,000 9,495,000
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 10,921,250 10,680,000
10 Penyediaan makanan dan minuman 70,522,000 102,564,000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 25,000,000 45,000,000
12 Penyediaan dekorasi 5,000,000 5,000,000
13 Penyediaan bahan bakar kendaraan 73,200,000 306,000,000
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
14 Penyediaan Upacara keagamaan 13,325,000 10,950,000
15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 1,290,000,000 1,650,900,000
16 Penunjang Aktifitas unit 10,000,000
17 Perawatan dan pengobatan lokal 50,700,000 44,940,000
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 18,000,000 20,000,000
2
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional 65,137,000 104,570,000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 21,505,000 12,650,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000 5,000,000
4 Pengadaan Sepeda Motor dan
Komputer 48,825,000 304,160,000
5 Pengadaan Handy Talky 56,909,000
6 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 157,045,000 65,053,000
3
1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 21,500,000 77,003,400
4
1 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5,400,000 19,200,000
5
1 Penyusunan Lakip (Penyususunan
capaian kinerja) 3,150,000 1,499,950
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas sumber
daya aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
2 Identifikasi dan Pengendalian Program 15,662,600
6
1 Penyusunan dan Pencetakan Buku
Laporan Tahunan Profil dan Selayang
Pandang 10,183,900
2 Pengumpulan dan Pengolahan data 25,562,600
3 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD (Renja, RKA) 6,550,000 5,000,000
7
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15,890,900
8
1 Penjagaan Anggota Pol PP 595,680,000 554,293,600
2 Patroli Keamanan dan Ketertiban
Umum 115,860,000 305,377,700
3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan
dan pemusnahan barang bukti 1,438,500 15,881,400
4 Operasi Penegakan Perda 131,202,000 75,497,250
9
1 Operasi penertiban penduduk di Kab.
Badung 78,360,000 85,282,550
2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) 47,713,750
3 Penentuan Sasaran Kegiatan
Penertiban 19,897,000 34,280,000
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan
informasi
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 2 3 4 PLN Hibah
Penanggung
Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2008
Indikasi Tahun 2009
4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring ) 47,516,000 106,665,000
-
26,400,000
2,450,000
3,000,000
31,878,000
18,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
11,000,000
102,564,000
45,000,000
5,000,000
306,000,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
10,950,000
1,650,900,000
10,000,000
44,940,000
20,000,000
104,570,000
12,650,000
10,000,000
30,000,000
78,000,000
19,200,000
1,500,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
17,000,000
12,000,000
28,000,000
5,000,000
17,000,000
320,000,000
17,000,000
85,000,000
85,000,000
50,000,000
35,000,000
Sumber
Pembiayaan
Prakiraan
Tahun 2010
110,000,000
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG
1 2 3 4 PLN Hibah
1
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pembayaran Tagihan Rekening Telpon
selama 12 bulan
Bagian Tata
Usaha
24,000,000 24,000,000 12,000,000 APBD Kab.
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
berupa STNK dan KIR
Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit
mobil dan 10 unit sepeda motor)
Bagian Tata
Usaha
2,450,000 2,450,000 5,120,000 APBD Kab.
3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan
Pembelian Materai (Rp. 6000 sebanyak
360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280
lembar)
Bagian Tata
Usaha
3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD Kab.
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresdianya jasa
kebersihan kantor
Honor Cleaning Service (3 orang x 12
bulan)
Bagian Tata
Usaha
28,980,000 28,980,000 34,200,000 APBD Kab.
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP
selama 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
17,999,900 18,000,000 17,999,400 APBD Kab.
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan fotocopy
untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
18,385,000 18,385,000 24,998,640 APBD Kab.
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan dan bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
dan bangunan
kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 5,169,362 APBD Kab.
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan
peralatan rumah
Tersedianya Peralatan rumah Tangga
Satuan Pol PP 1 Tahun
Bagian Tata
Usaha
9,495,000 9,495,000 20,766,743 APBD Kab.
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
FORM : 2
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya koran untuk Kepala Satuan,
Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang
Bagian Tata
Usaha
10,680,000 10,680,000 10,767,500 APBD Kab.
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan minuman
pegawai (259 orang)
Bagian Tata
Usaha
102,564,000 102,564,000 8,856,000 APBD Kab.
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Tersedianya dana dan akomodasi untuk
rapat konsultasi ke luar darah
Bagian Tata
Usaha
45,000,000 45,000,000 45,000,000 APBD Kab.
12 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan
dan alat dekorasi
Tersdianya bahan dan alat dekorasi
peringatan hari besar selama 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 8,400,000 APBD Kab.
13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan
bakar kendaraan
dinas dan
operasional
Tersedianya premium untuk 13 unit
mobil 10 sepeda motor
Bagian Tata
Usaha
255,000,000 255,000,000 558,000,000 APBD Kab.
14 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya bahan
dan alat Upacara
keagamaan
Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu
untuk 1 tahun
Bagian Tata
Usaha
10,950,000 10,950,000 19,975,000 APBD Kab.
15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap Tersedianya upah
untuk pegawai Tidak
Tetap
Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76
orang)
Bagian Tata
Usaha
1,650,900,000 1,650,900,000 419,169,550 APBD Kab.
16 Penunjang Aktifitas unit Terlaksananya
kegiatan hari hari
besar sebagai
Penunjang Aktifitas
unit
Pembelian pakain olah raga untuk
kegiatan HUT KORPRI
Bagian Tata
Usaha
10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD Kab.
17 Perawatan dan pengobatan lokal Tersedian asuransi
kesehatan untuk
perawatan dan
pengobatan lokal
Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian
Lepas ( 76 orang)
Bagian Tata
Usaha
44,940,000 44,940,000 33,860,000 APBD Kab.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Belanja Pengecatan (2 unit)
Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit)
Belanja perbaikan atap ( 2 unit)
Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit)
Bagian Tata
Usaha
16,000,000 16,000,000 - APBD Kab.
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional Kendaraan dinas dan
operasional dalam
keadaan siap pakai
Belanja suku cadang, Accu, Ban dan
Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda
motor)
Bagian Tata
Usaha
104,570,000 104,570,000 147,381,900 APBD Kab.
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10
unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon
(10 unit)
Bagian Tata
Usaha
12,650,000 12,650,000 47,400,000 APBD Kab.
4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya
komputer sehingga
layak digunakan
Pemeliharaan komputer (5 unit) Bagian Tata
Usaha
5,000,000 5,000,000 4,000,000 APBD Kab.
5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan
Printer
Tersedianya alat
pengolahan data
secara elektronik
Pengadaan LAPTOP (4)
Pengadaan Komputer (3)
Pengadaan Printer (7)
Pengadaan LCD Proyektor (1)
Bagian Tata
Usaha
- 97,856,231 137,478,300 APBD Kab.
6 Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya Sepeda
motor dan komputer
Pengadaan sepeda motor (9 ) Bagian Tata
Usaha
137,682,350 168,341,900 - APBD Kab.
7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi Pengadaan Truck Patroli (1)
Pengadaan Sedan Patwal (1)
Bagian Tata
Usaha
- 564,175,110 - APBD Kab.
8 Pengadaan Mobil Kijang Pengadaan Mobil Kijang Bagian Tata
Usaha
- 330,529,900 - APBD Kab.
3
1 Pengadaan pakaian dinas harian dan
pakaian olah raga
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian
Tersedianya pakaian
olah raga 260 orang anggota
- 299,473,900 338,935,900 APBD Kab.
2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I Tersedianya Pakaian
Kerja Lapangan I260 orang anggota
- 289,923,900 - APBD Kab.
3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi
Pamong Praja
Tersediannya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
64 Set Bagian Tata
Usaha
65,053,000 99,998,900 118,390,100 APBD Kab.
4 APBD Kab.Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan Terlaksannya
Pelatihan
Kesemaptaan
260 orang anggota Bidang
Operasional
72,203,400 72,203,400 66,954,900 APBD Kab.
5 APBD Kab.
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi SKPD oleh
Petugas SPK
Santunan 10 orang SPK Bagian Tata
Usaha
19,200,000 19,200,000 5,100,000 APBD Kab.
2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian
kinerja)
Tersusunya Laporan
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
(LAKIP) Satpol PP
LAKIP 10 Eksemplar Bidang Data dan
Pelaporan
1,499,950 1,500,000 2,000,000 APBD Kab.
6
1 Identifikasi dan Pengendalian Program Teridentifikasinya
dan terkendalinya
kegitan Pol PP
6 Kecamatan Bidang Data dan
Pelaporan
15,662,600 17,000,000 APBD Kab.
2 Fropil dan CD Interactive Tersusunnya Profil
dan Selayang
Pandang dalam
bentuk CD
1 Paket Bidang Data dan
Pelaporan
10,183,900 16,662,600 12,000,000 APBD Kab.
3 Pengumpulan dan Pengolahan data Terkumpulnya data
pelanggaran
peraturan daerah
Perjalanan 10 orang petugas Bidang Data dan
Pelaporan
25,562,600 42,359,800 28,000,000 APBD Kab.
4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi
Pamong Praja
Tersusunnya data
base Pol PP
Pengadaan Perangkat Lunak dan
Perangkat keras untuk data base
Bidang Data dan
Pelaporan
- 26,946,000
5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran
Perizinan di Kab. Badung
Terinventarisirnya
Pelanggaran
perizinan
Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang
petugas dalam rangka inventariasasi ijin
dan pelanggarannya
Bidang Data dan
Pelaporan
- 144,070,000
6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen
Kepegawaian
Pengandaan Map Cleaner Holder (260)
Buku Saku Anggota Satpol PP (260)
Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260)
Bagian Tata
Usaha
- 16,474,000
7 32,746,400 APBD Kab.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan
informasi
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
Terwujudnya
Dokumen
Perencanaan SKPD
(Renja, RKA)
RKA (10 ) dan Renja (10) Bidang Data dan
Pelaporan
5,000,000 5,000,000 5,000,000 APBD Kab.
8
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
6 Kecamatan Bidang Data dan
Pelaporan
15,890,900 16,922,000 17,000,000 APBD Kab.
2 Penjagaan Anggota Pol PP Terlaksananya
penjagaan pos-pos
vital oleh petugas
jaga
20 Pos JAGA Bidang
Operasional
554,293,600 683,173,600 APBD Kab.
3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terlaksanya Patroli
Keamanan dan
Ketertiban Umum
6 Kecamatan Bidang
Operasional
288,637,700 502,537,700 320,000,000 APBD Kab.
4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan
pemusnahan barang bukti
Tertatanya barang
bukti yang ada
Bidang
Penyidikan
15,431,400 16,203,900 17,000,000 APBD Kab.
9 APBD Kab.
1 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan
Perda
Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak
berijin (40)
Bidang
Operasional
69,737,250 69,737,250 339,000,000 APBD Kab.
2 Operasi penertiban penduduk di Kab.
Badung
Terlaksanya Operasi
penertiban
penduduk di Kab.
Badung
Transportasi dan akomodasi pemulang
penduduk terjaring
Bidang
Operasional
83,042,550 83,042,550 110,000,000 APBD Kab.
3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban Meningkat validitas
tentang Sasaran
Kegiatan Penertiban
Teridentifikasinya sasaran kegiatan
penertiban penduduk
Bidang
Penyidikan
34,480,000 35,558,900 35,000,000 APBD Kab.
4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring )
Terlaksanya Tindak
Pidana Ringan
(Tipiring ) untuk
pendduk yang
melanggar ijin
kependudukan
Terlaksananya Tindak Pidana Ringan
untuk penduduk yang melanggar
administrasi kependudukan
Bidang
Penyidikan
103,065,000 132,918,900 140,000,000 APBD Kab.
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 2 3 4 PLN Hibah
Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun
2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN
Alokasi Tahun
2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010
Penanggung
Jawab Kegiatan
Sumber
PembiayaanRupiah Murni PHLN
5 Pembinaan Perizinan untuk Pelaku Usaha Pembinaaan
terhadap pelaku
Usaha (Salon, SPA,
Panti Pijat dll)
Pembinaaan terhadap pelaku Usaha
(Salon, SPA, Panti Pijat dll)
Bidang
Operasional
- 65,000,000 65,000,000 APBD Kab.
Keterangan
*) Kolom (6) *) Kolom (8)
1. Belanja Pegawai 1 D = Dekonsentrasi
2. Belanja Barang dan Jasa 2 DAU = Dana Alokasi Umum
3. Belanja Modal 3 DAK = Dana Alokasi Khusus
4. Lain-lain : 4 TP = Tugas Pembantuan
- Hibah 5 PAD = Pendapatan Asli Daerah
- Subsidi
- Bantuan Sosial
1 2 3 4 PLN Hibah
Prakiraan Tahun
2015
Indikasi Tahun 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber
PembiayaanIndikator Keluaran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2013
Penanggung
Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013
78 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat
Pemerintahan Kab. Badung
Terlaksananya
Perawatan CCTV di
Kantor Bupati
terawatnya Peralatan CCTV di Kantor
Bupati Mangupraja Mandala
Intel 63,184,000 63,162,750 66,320,888 APBD Kab.
79 Pemeliharaan Web Kab. Badung Web Kab. Badung
yang makin Baik
Penyebaran Informasi Pembangunan di
Kab. Badung lewat internet
Intel 40,476,300 40,407,125 42,427,481 APBD Kab.
80 Pengawasan dan Pengendalian Usaha
Telekomunikasi/Informatika di Kab.
Badung
Data keberadaan
wartel, warsel ,
warung DVD/CD
Terdatanya keberadaan wartel , warsel,
warung CD/DVD
Intel 13,595,500 8,997,450 9,447,323 APBD Kab.
81 Pendataan dan pengendalian lembaga
penyiaran swasta dan lembaga penyiaran
komunikasi di wilayah Pemerintah Kab.
Badung
Terlaksananya
Pendataan dan
pengendalian
lembaga penyiaran
swasta dan lembaga
penyiaran
komunikasi di
wilayah Pemerintah
Kab. Badung
Terwujudnya Pendataan dan
pengendalian lembaga penyiaran swasta
dan lembaga penyiaran komunikasi di
wilayah Pemerintah Kab. Badung
Intel 8,216,000 8,200,000 8,610,000 APBD Kab.
82 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung
Terlaksananya
Sistem Informasi
Manajemen di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Badung
terwujudnya Otomasi pelayanan dan
manajemen tata urusan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung
Intel - 2,400,000,000 2,520,000,000 APBD Kab.
83 Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat
Pemerintah Kabupaten Badung
Terlaksananya VOIP
di Kawasan Pusat
Pemerintah
Kabupaten Badung
Terwujudnya VOIP di Kawasan Pusat
Pemerintah Kabupaten Badung
Intel - 30,000,000 31,500,000 APBD Kab.
84 Pengembangan Infrastruktur Hotspot di
Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten
Badung
Terlaksananya
Pengembangan
Infrastruktur
Hotspot di Kawasan
Pusat Pemerintah
Kabupaten Badung
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur
Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah
Kabupaten Badung
Intel - 107,947,125 113,344,481 APBD Kab.
85 Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Badung
Terlaksananya
Pengelolaan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kabupaten Badung
Terwujudnya Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Badung
Intel - 25,929,000 27,225,450 APBD Kab.
32
1 2 3 4 PLN Hibah
Prakiraan Tahun
2015
Indikasi Tahun 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber
PembiayaanIndikator Keluaran
Rupiah Murni PHLN
Alokasi Tahun
2013
Penanggung
Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013