RENCANA KERJA (RENJA) SKPD - dpmptsp.badungkab.go.id · Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014



KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan

koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan

cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,

dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten

Badung.

Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung periode 2013 – 2015, serta memperhatikan perkembangan

kebutuhan prioritas pada tahun 2015.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis

anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai

arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan

merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari

pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ini dapat

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program-

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014.

____________________________________________________________________________________________________________________

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ,

I Made Sutama, SH, MH. Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 199212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 5

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ............................... 6

2.1 Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung ................................................................ 6

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung ................................................................ 6

2.3 Susunan Organisasi ............................................................... 7

2.4 Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun

Berjalan .................................................................................. 9

2.5 Identifikasi Masalah................................................................ 10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................... 11

3.1 Visi ......................................................................................... 11

3.2 Misi ........................................................................................ 11

3.3 Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung ................................................................................... 12

3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ......................... 12

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 ................................ 14

4.1 Prioritas Program ................................................................... 14

4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,

Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan

Anggaran ............................................................................... 15

BAB V PENUTUP .................................................................................... 16

____________________________________________________________________________________________________________________

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014



RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan

implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara

partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak

(stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini

penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya

pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan

bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar

dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan

yang utuh yakni :

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap

tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.




2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

Tahun 2013 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,




3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang




4

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung

2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung;

21. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);

22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah

yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu

mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana




5

Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan

mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial

yang dimiliki.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan

kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung,

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode

sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan

dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi

sumberdaya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perkembangan Dan Permasalahan

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD

Bab IV : Program Dan Kegiatan

Bab V : Penutup




6

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentangOrganisasi

dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung guna

memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati, berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik bisa lebih

optimal dan memenuhi tuntutan masyarakat.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang

Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disebutkan

bahwa Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung adalah:

Melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi

dibidang Perizinan dan Non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung;

2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

3. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

4. Melaksanakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.




7

5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan.

Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya

paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada

Tahun 2014. RENJA Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Program

dan kegiatan Tahun 2014 yang dituangkan dalam matrik perencanaan tahunan.

2.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 terdiri dari :

a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

b. Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum.

2. Sub Bagian Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Bina Program dan Informasi.

2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.

3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan

Non Perizinan.

4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi

d. Tim Teknis;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung dimuat pada Gambar 1.1.




8

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BADUNG

KEPALA

BADAN

BAGIAN TATA

USAHA

KA.SUB.

BAG.TATA

USAHA

KA.SUB.

BAG.KEPEGA

WAIAN

KA.SUB.

BAG.

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG BINA

PROGRAM DAN

INFORMASI

BIDANG

PELAYANAN

PERIZINAN

PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN

BIDANG

PELAYANAN

PERIZINAN

EKONOMI,

KESEJAHTERAAN

RAKYAT DAN

NON PERIZINAN

BIDANG

PENGADUAN,

MONITORING

DAN EVALUASI

TIM

TEKNIS

TIM

TEKNIS

TIM

TEKNIS TIM

TEKNIS




9

2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2013.

Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2013-2015.

Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2013 tersebut telah dilaksanakan 4

program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 tersebut untuk tahun 2013 telah

dilaksanakan 4 program terdiri dari 26 kegiatan dilaksanakan dengan

efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 92,31%

dan kinerja sasaran 84.28.

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi

dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013 adalah

dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan yang

direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input

dengan output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama

atau output yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan

sebaliknya apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak

efektif.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu

kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome)




10

yang diinginkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung telah mampu mewujudkan sesuai dengan

sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

sebanyak 24 kegiatan dari 26 kegiatan (92.31%).

Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014 berdasarkan

Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 Yaitu Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7

Program yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Massa


Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung untuk Tahun 2013 adalah Penghargaan kepada

SKPD/Unit Pelayanan Publik Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung .

2.5 Identifikasi Masalah

1. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung.

2. Belum didukung IT dalam rangka menunjang Pelayanan Perizinan.

3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

4. Belum lengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki dalam

rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor

pelayanan perizinan.




11

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD

3.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat Eksis, Antisipatif, dan Inovatif dalam

rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan

gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun Visi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah Terwujudnya

Pelayanan Prima berdasarkan Tri Hita Karana.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai

memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili

orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin

pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi,

menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu

mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

3.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk

menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan

serta bagaimana harus melakukannya.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diatas, maka

ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan

bertanggungjawab.

2. Meningkatkan Pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat dan

transparan.




12

3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten

Badung.

4. Mengembangkan Sitem informasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi (E-Government).

3.3. Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung

Dalam pelaksanaan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui program –

program pelayanan perizinan guna menunjang pencapaian masing – masing Misi

tersebut . Adapun Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin

kelancaran proses perizinan .

2. Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan..

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.

3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi

Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing

Daerah.

Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan

Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas




13

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum.

7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman

9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya




14

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

4.1 Prioritas Program

Urusan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi

kewenangan daerah meliputi 7 Program Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian .

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan

tahun 2014 adalah 7 program 29 kegiatan yang mana semua program

merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan

uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan bahan makanan dan minuman

j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan Upacara Keagamaan

l. Penyediaan bahan bakar kendaraan

m. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah

n. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

o. Penyediaan dekorasi

p. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan

q. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan




15


a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. PenyusunanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen


a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten

Badung

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

a. Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung

b. Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di

Kabupaten Badung

c. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran

Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun

kegiatan dari rencana program – program prioritas Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung yang direncanakan mampu memberikan hasil yang

maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan untuk membuat kebijakkan ,

program , uraian indikator serta target capaian tahunan, (dapat dilihat dalam

Tabel 4.1)




16

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam

menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable

development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu

strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta

menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan

kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun

2014, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam

pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman

dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada

tahun-tahun berikutnya.

RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan

dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung Tahun 2015.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai

dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Badung Nomor : 31 tahun 2013.




17

3. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun

dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

4. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-

masing SKPD.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD.

Tabel 4.1

: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

1 2 3 4 PLN Hibah

1

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Terlaksananya

penyediaan air ,

listrik dan telpon

Ketercapaian kebutuhan listrik , air dan

telpon

Sekretariat 26,400,000 84,000,000 92,400,000 APBD Kab.

2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Ketercapaian kebutuhan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional


3 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersediannya materai Terpenuhinya kebutuhan materai untuk

kelengkapan administrasi keuangan


4 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor yang memadai

Terpenuhinya alat tulis kantor Sekretariat 70,952,200 22,863,400 25,149,740 APBD Kab.

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetak dan

penggandaan


6 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya

peralatan rumah

tangga yang

memadai

Terpenuhinya kebersihan dan

terpenuhinya kebutuhan rumah tangga


Penanggung

Jawab Kegiatan Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran Tahun 2014Indikator Keluaran

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

Indikasi Tahun 2014 Prakiraan Tahun

2014

Sumber

Pembiayaan

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Alokasi Tahun

2014


Sasaran Tahun 2014Indikator KeluaranNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN


2014

Sumber

Pembiayaan

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan /surat kabar

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

/surat kabar


8 Penyediaan bahan makanan dan minuman Tersedianya

makanan dan

minuman tamu

Terwujudnya makanan dan minuman tamu Sekretariat 10,955,000 10,800,000 11,880,000 APBD Kab.

9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya rapat -

rapat koordinasi dan

nkonsultasi ke luar

daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi

dengan Pemerintah


10 Penyediaan Upacara Agama Terlaksananya

upacara agama

Terwujudnya penyediaan upacara agama Sekretariat 25,554,000 14,550,000 16,005,000 APBD Kab.

11 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan

bakar yang memadai

Terakomodasinya kegiatan operasional

BPPT


12 Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari

Bersejarah

Tersedianya pakaian

lomba

Terwujudnya kegiatan lomba Sekretariat 15,000,000 15,000,000 16,500,000 APBD Kab.

13 Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-

Pura Kahyangan Jagat

Terlaksananya

Upakara Pengayaran

ke Pura-Pura

Kahyangan jagat

Terlaksananya Upakara Pengayaran ke

Pura-Pura Kahyangan jagat


1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Alokasi Tahun

2014




2014

Sumber

Pembiayaan

14 Penyediaan Dekorasi Tersedianya Dekorasi

pada hari besar/raya

Tertatanya kantor pada hari raya dan hari-

hari tertentu


15 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan

dan Pemerintahan

Tersedianya

kebutuhan pelayanan

Perizinan Bidang

Pembangunan dan

Pemerintahan

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang

Pembangunan dan Pemerintahan

Bidang Pelayanan

Perizinan

Pemerintahan dan

Pembangunan

131,467,075 227,836,875 250,620,563 APBD Kab.

16 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi,

Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

Tersedianya

Kebutuhan Pelayanan

Perizinan Bidang

Ekonomi,

Kesejahteraan Rakyat

dan Non Perizinan

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang

Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan

Bidang Pelayanan

Perizinan

Ekonomi,

Kesejahteraan

Rakyat dan Non

Perizinan

142,621,775 174,661,425 192,127,568 APBD Kab.

2 -

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


19 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas /

operasional dengan

baik

Optimalnya kondisi dan fungsi kendaraan

dinas / operasional


20 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan gedung

Kantor yang baik

Terlaksananya pemeliharaan ruti

perlengkapan gedung kantor


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Alokasi Tahun

2014




2014

Sumber

Pembiayaan

21 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

gedung kantor

terpeliharanya

perlengkapan gedung

Kantor yang baik

Terwujudnya pemeliharaan peralatan

gedung Kantor


22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung

kantor

terpeliharanya

gedung Kantor yang

baik

Terwujudnya pemeliharaan gedung Kantor Sekretariat 10,600,000 10,600,000 11,660,000 APBD Kab.

3 -

23 Penyusunan Lakip (Laporan Capaian Kinerja

)

Dokumen Lakip Terukurnya capaian Kinerja Keuangan 3,000,000 3,000,000 3,300,000 APBD Kab.

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya

pengelolaan

keuangan SKPD

Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan

keuangan


25 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

Terlaksananya

Dokumen

Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

Terwujudnya dokumen perencanaan SKPD

BPPT

Bina Program dan

Informasi

2,499,925 6,000,000 6,600,000 APBD Kab.

4

26 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

pelayanan peizinan di Kabupaten Badung

Terlaksananya

Monitoring dan

evaluasi Pelayanan

Perizinan

Terpantaunya kinerja dan efektifitas BPPT

Kabupaten Badung

Pengaduan,

Monitoring da

Evaluasi

12,050,250 7,828,900 8,611,790 APBD Kab.

Progam peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Menintensifkan Penanganan

Pengaduan masyarakat

1 2 3 4 PLN Hibah

1

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 24,000,000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


1,935,000 2,450,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi

keuangan 3,400,000 3,000,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,905,000 28,980,000

5 Penyediaan alat tulis kantor 17,997,500 17,999,900


penggandaan 12,500,000 18,385,000

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan dan bangunan kantor

5,000,000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga64,225,000 9,495,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 10,921,250 10,680,000

10 Penyediaan makanan dan minuman 70,522,000 102,564,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 25,000,000 45,000,000

12 Penyediaan dekorasi 5,000,000 5,000,000

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan 73,200,000 306,000,000

Penanggung

Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

14 Penyediaan Upacara keagamaan 13,325,000 10,950,000

15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 1,290,000,000 1,650,900,000

16 Penunjang Aktifitas unit 10,000,000

17 Perawatan dan pengobatan lokal 50,700,000 44,940,000

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 18,000,000 20,000,000

2

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional 65,137,000 104,570,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 21,505,000 12,650,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000 5,000,000

4 Pengadaan Sepeda Motor dan

Komputer 48,825,000 304,160,000

5 Pengadaan Handy Talky 56,909,000

6 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 157,045,000 65,053,000

3

1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 21,500,000 77,003,400

4

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5,400,000 19,200,000

5

1 Penyusunan Lakip (Penyususunan

capaian kinerja) 3,150,000 1,499,950

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas sumber

daya aparatur

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

2 Identifikasi dan Pengendalian Program 15,662,600

6

1 Penyusunan dan Pencetakan Buku

Laporan Tahunan Profil dan Selayang

Pandang 10,183,900

2 Pengumpulan dan Pengolahan data 25,562,600

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD (Renja, RKA) 6,550,000 5,000,000

7

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15,890,900

8

1 Penjagaan Anggota Pol PP 595,680,000 554,293,600

2 Patroli Keamanan dan Ketertiban

Umum 115,860,000 305,377,700

3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan

dan pemusnahan barang bukti 1,438,500 15,881,400

4 Operasi Penegakan Perda 131,202,000 75,497,250

9

1 Operasi penertiban penduduk di Kab.

Badung 78,360,000 85,282,550

2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) 47,713,750

3 Penentuan Sasaran Kegiatan

Penertiban 19,897,000 34,280,000

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan

informasi

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring ) 47,516,000 106,665,000

-

26,400,000

2,450,000

3,000,000

31,878,000

18,000,000

20,000,000

5,000,000

10,000,000

11,000,000

102,564,000

45,000,000

5,000,000

306,000,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

10,950,000

1,650,900,000

10,000,000

44,940,000

20,000,000

104,570,000

12,650,000

10,000,000

30,000,000

78,000,000

19,200,000

1,500,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

17,000,000

12,000,000

28,000,000

5,000,000

17,000,000

320,000,000

17,000,000

85,000,000

85,000,000

50,000,000

35,000,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

110,000,000

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

1 2 3 4 PLN Hibah

1

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pembayaran Tagihan Rekening Telpon

selama 12 bulan

Bagian Tata

Usaha

24,000,000 24,000,000 12,000,000 APBD Kab.

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

berupa STNK dan KIR

Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit

mobil dan 10 unit sepeda motor)

Bagian Tata

Usaha

2,450,000 2,450,000 5,120,000 APBD Kab.

3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa

Administrasi

keuangan

Pembelian Materai (Rp. 6000 sebanyak

360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280

lembar)

Bagian Tata

Usaha

3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD Kab.

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresdianya jasa

kebersihan kantor

Honor Cleaning Service (3 orang x 12

bulan)

Bagian Tata

Usaha

28,980,000 28,980,000 34,200,000 APBD Kab.

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP

selama 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

17,999,900 18,000,000 17,999,400 APBD Kab.


penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

18,385,000 18,385,000 24,998,640 APBD Kab.

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan dan bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

dan bangunan

kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 5,169,362 APBD Kab.

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan

peralatan rumah

Tersedianya Peralatan rumah Tangga

Satuan Pol PP 1 Tahun

Bagian Tata

Usaha

9,495,000 9,495,000 20,766,743 APBD Kab.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


2011

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

FORM : 2

Alokasi Tahun

2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010

Penanggung

Jawab Kegiatan


Sumber

PembiayaanRupiah Murni PHLN

1 2 3 4 PLN Hibah


2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya koran untuk Kepala Satuan,

Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang

Bagian Tata

Usaha

10,680,000 10,680,000 10,767,500 APBD Kab.

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan minuman

pegawai (259 orang)

Bagian Tata

Usaha

102,564,000 102,564,000 8,856,000 APBD Kab.

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Tersedianya dana dan akomodasi untuk

rapat konsultasi ke luar darah

Bagian Tata

Usaha

45,000,000 45,000,000 45,000,000 APBD Kab.

12 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan

dan alat dekorasi

Tersdianya bahan dan alat dekorasi

peringatan hari besar selama 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 8,400,000 APBD Kab.

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan

bakar kendaraan

dinas dan

operasional

Tersedianya premium untuk 13 unit

mobil 10 sepeda motor

Bagian Tata

Usaha

255,000,000 255,000,000 558,000,000 APBD Kab.

14 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya bahan

dan alat Upacara

keagamaan

Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu

untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

10,950,000 10,950,000 19,975,000 APBD Kab.

15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap Tersedianya upah

untuk pegawai Tidak

Tetap

Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76

orang)

Bagian Tata

Usaha

1,650,900,000 1,650,900,000 419,169,550 APBD Kab.

16 Penunjang Aktifitas unit Terlaksananya

kegiatan hari hari

besar sebagai

Penunjang Aktifitas

unit

Pembelian pakain olah raga untuk

kegiatan HUT KORPRI

Bagian Tata

Usaha

10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD Kab.

17 Perawatan dan pengobatan lokal Tersedian asuransi

kesehatan untuk

perawatan dan

pengobatan lokal

Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian

Lepas ( 76 orang)

Bagian Tata

Usaha

44,940,000 44,940,000 33,860,000 APBD Kab.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Belanja Pengecatan (2 unit)

Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit)

Belanja perbaikan atap ( 2 unit)

Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit)

Bagian Tata

Usaha

16,000,000 16,000,000 - APBD Kab.

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional Kendaraan dinas dan

operasional dalam

keadaan siap pakai

Belanja suku cadang, Accu, Ban dan

Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda

motor)

Bagian Tata

Usaha

104,570,000 104,570,000 147,381,900 APBD Kab.

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10

unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon

(10 unit)

Bagian Tata

Usaha

12,650,000 12,650,000 47,400,000 APBD Kab.

4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya

komputer sehingga

layak digunakan

Pemeliharaan komputer (5 unit) Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 4,000,000 APBD Kab.

5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan

Printer

Tersedianya alat

pengolahan data

secara elektronik

Pengadaan LAPTOP (4)

Pengadaan Komputer (3)

Pengadaan Printer (7)

Pengadaan LCD Proyektor (1)

Bagian Tata

Usaha

- 97,856,231 137,478,300 APBD Kab.

6 Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya Sepeda

motor dan komputer

Pengadaan sepeda motor (9 ) Bagian Tata

Usaha

137,682,350 168,341,900 - APBD Kab.

7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi Pengadaan Truck Patroli (1)

Pengadaan Sedan Patwal (1)

Bagian Tata

Usaha

- 564,175,110 - APBD Kab.

8 Pengadaan Mobil Kijang Pengadaan Mobil Kijang Bagian Tata

Usaha

- 330,529,900 - APBD Kab.

3

1 Pengadaan pakaian dinas harian dan

pakaian olah raga

Tersedianya Pakaian

Dinas Harian

Tersedianya pakaian

olah raga 260 orang anggota

- 299,473,900 338,935,900 APBD Kab.

2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I Tersedianya Pakaian

Kerja Lapangan I260 orang anggota

- 289,923,900 - APBD Kab.

3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi

Pamong Praja

Tersediannya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

64 Set Bagian Tata

Usaha

65,053,000 99,998,900 118,390,100 APBD Kab.

4 APBD Kab.Program Peningkatan Kapasitas sumber daya

aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan Terlaksannya

Pelatihan

Kesemaptaan

260 orang anggota Bidang

Operasional

72,203,400 72,203,400 66,954,900 APBD Kab.

5 APBD Kab.

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD oleh

Petugas SPK

Santunan 10 orang SPK Bagian Tata

Usaha

19,200,000 19,200,000 5,100,000 APBD Kab.

2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian

kinerja)

Tersusunya Laporan

Akuntabilitas

Instansi Pemerintah

(LAKIP) Satpol PP

LAKIP 10 Eksemplar Bidang Data dan

Pelaporan

1,499,950 1,500,000 2,000,000 APBD Kab.

6

1 Identifikasi dan Pengendalian Program Teridentifikasinya

dan terkendalinya

kegitan Pol PP

6 Kecamatan Bidang Data dan

Pelaporan

15,662,600 17,000,000 APBD Kab.

2 Fropil dan CD Interactive Tersusunnya Profil

dan Selayang

Pandang dalam

bentuk CD

1 Paket Bidang Data dan

Pelaporan

10,183,900 16,662,600 12,000,000 APBD Kab.

3 Pengumpulan dan Pengolahan data Terkumpulnya data

pelanggaran

peraturan daerah

Perjalanan 10 orang petugas Bidang Data dan

Pelaporan

25,562,600 42,359,800 28,000,000 APBD Kab.

4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi

Pamong Praja

Tersusunnya data

base Pol PP

Pengadaan Perangkat Lunak dan

Perangkat keras untuk data base

Bidang Data dan

Pelaporan

- 26,946,000

5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran

Perizinan di Kab. Badung

Terinventarisirnya

Pelanggaran

perizinan

Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang

petugas dalam rangka inventariasasi ijin

dan pelanggarannya

Bidang Data dan

Pelaporan

- 144,070,000

6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen

Kepegawaian

Pengandaan Map Cleaner Holder (260)

Buku Saku Anggota Satpol PP (260)

Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260)

Bagian Tata

Usaha

- 16,474,000

7 32,746,400 APBD Kab.

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan

informasi

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

Terwujudnya

Dokumen

Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

RKA (10 ) dan Renja (10) Bidang Data dan

Pelaporan

5,000,000 5,000,000 5,000,000 APBD Kab.

8

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

6 Kecamatan Bidang Data dan

Pelaporan

15,890,900 16,922,000 17,000,000 APBD Kab.

2 Penjagaan Anggota Pol PP Terlaksananya

penjagaan pos-pos

vital oleh petugas

jaga

20 Pos JAGA Bidang

Operasional

554,293,600 683,173,600 APBD Kab.

3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terlaksanya Patroli

Keamanan dan

Ketertiban Umum

6 Kecamatan Bidang

Operasional

288,637,700 502,537,700 320,000,000 APBD Kab.

4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan

pemusnahan barang bukti

Tertatanya barang

bukti yang ada

Bidang

Penyidikan

15,431,400 16,203,900 17,000,000 APBD Kab.

9 APBD Kab.

1 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan

Perda

Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak

berijin (40)

Bidang

Operasional

69,737,250 69,737,250 339,000,000 APBD Kab.

2 Operasi penertiban penduduk di Kab.

Badung

Terlaksanya Operasi

penertiban

penduduk di Kab.

Badung

Transportasi dan akomodasi pemulang

penduduk terjaring

Bidang

Operasional

83,042,550 83,042,550 110,000,000 APBD Kab.

3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban Meningkat validitas

tentang Sasaran

Kegiatan Penertiban

Teridentifikasinya sasaran kegiatan

penertiban penduduk

Bidang

Penyidikan

34,480,000 35,558,900 35,000,000 APBD Kab.

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring )

Terlaksanya Tindak

Pidana Ringan

(Tipiring ) untuk

pendduk yang

melanggar ijin

kependudukan

Terlaksananya Tindak Pidana Ringan

untuk penduduk yang melanggar

administrasi kependudukan

Bidang

Penyidikan

103,065,000 132,918,900 140,000,000 APBD Kab.

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


5 Pembinaan Perizinan untuk Pelaku Usaha Pembinaaan

terhadap pelaku

Usaha (Salon, SPA,

Panti Pijat dll)

Pembinaaan terhadap pelaku Usaha

(Salon, SPA, Panti Pijat dll)

Bidang

Operasional

- 65,000,000 65,000,000 APBD Kab.

Keterangan

*) Kolom (6) *) Kolom (8)

1. Belanja Pegawai 1 D = Dekonsentrasi

2. Belanja Barang dan Jasa 2 DAU = Dana Alokasi Umum

3. Belanja Modal 3 DAK = Dana Alokasi Khusus

4. Lain-lain : 4 TP = Tugas Pembantuan

- Hibah 5 PAD = Pendapatan Asli Daerah

- Subsidi

- Bantuan Sosial

1 2 3 4 PLN Hibah

Prakiraan Tahun

2015

Indikasi Tahun 2014


NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber

PembiayaanIndikator Keluaran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2013

Penanggung

Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013

78 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat

Pemerintahan Kab. Badung

Terlaksananya

Perawatan CCTV di

Kantor Bupati

terawatnya Peralatan CCTV di Kantor

Bupati Mangupraja Mandala

Intel 63,184,000 63,162,750 66,320,888 APBD Kab.

79 Pemeliharaan Web Kab. Badung Web Kab. Badung

yang makin Baik

Penyebaran Informasi Pembangunan di

Kab. Badung lewat internet

Intel 40,476,300 40,407,125 42,427,481 APBD Kab.

80 Pengawasan dan Pengendalian Usaha

Telekomunikasi/Informatika di Kab.

Badung

Data keberadaan

wartel, warsel ,

warung DVD/CD

Terdatanya keberadaan wartel , warsel,

warung CD/DVD

Intel 13,595,500 8,997,450 9,447,323 APBD Kab.

81 Pendataan dan pengendalian lembaga

penyiaran swasta dan lembaga penyiaran

komunikasi di wilayah Pemerintah Kab.

Badung

Terlaksananya

Pendataan dan

pengendalian

lembaga penyiaran

swasta dan lembaga

penyiaran

komunikasi di

wilayah Pemerintah

Kab. Badung

Terwujudnya Pendataan dan

pengendalian lembaga penyiaran swasta

dan lembaga penyiaran komunikasi di

wilayah Pemerintah Kab. Badung

Intel 8,216,000 8,200,000 8,610,000 APBD Kab.

82 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

Terlaksananya

Sistem Informasi

Manajemen di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Badung

terwujudnya Otomasi pelayanan dan

manajemen tata urusan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung

Intel - 2,400,000,000 2,520,000,000 APBD Kab.

83 Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat


Terlaksananya VOIP

di Kawasan Pusat

Pemerintah

Kabupaten Badung

Terwujudnya VOIP di Kawasan Pusat


Intel - 30,000,000 31,500,000 APBD Kab.

84 Pengembangan Infrastruktur Hotspot di

Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten

Badung

Terlaksananya

Pengembangan

Infrastruktur

Hotspot di Kawasan

Pusat Pemerintah

Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur

Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah

Kabupaten Badung

Intel - 107,947,125 113,344,481 APBD Kab.

85 Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Badung

Terlaksananya

Pengelolaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Badung

Intel - 25,929,000 27,225,450 APBD Kab.

32

1 2 3 4 PLN Hibah

Prakiraan Tahun

2015

Indikasi Tahun 2014


NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber

PembiayaanIndikator Keluaran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2013

Penanggung

Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD - dpmptsp.badungkab.go.id · Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Documents