RENCANA KERJA (RENJA) SKPD - dpmptsp.badungkab.go.id fileRENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG


TAHUN 2014


DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan

koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan

cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,

dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten

Badung.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan

kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung periode 2010 – 2015, serta

memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2015.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis

anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai

arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan

seharusnya tidak hanya pengeluarannya saja yang dipikirkan akan tetapi juga

memikirkan pendapatannya itu darimana.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini

dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk

program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

____________________________________________________________________________________________________________________

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO KAB. TAHUN 2015 i

Kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ,

I Wayan Weda Dharmaja,S.IP,M.Si. Pembina Tk. I

NIP. 19640705 198603 1 039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 5

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ............................... 6

2.1 Kedudukan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung .............................................. 6

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung .............................................. 6

2.3 Susunan Organisasi ............................................................... 7

2.4 Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun

Berjalan .................................................................................. 10

2.5 Identifikasi Masalah................................................................ 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................... 13

3.1 Visi ......................................................................................... 13

3.2 Misi ........................................................................................ 13

3.3 Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung ................................................................ 14

3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ......................... 14

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 ................................ 16

4.1 Prioritas Program ................................................................... 16

4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,

Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan

Anggaran ............................................................................... 19

BAB V PENUTUP .................................................................................... 33

____________________________________________________________________________________________________________________

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO KAB. TAHUN 2015 ii



RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan

penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai

pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal

ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya

pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan

bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar

dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan

yang utuh yakni :

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap

tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.




2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun dengan merujuk pada sejumlah

peraturan antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara



e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,




3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,



h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang




4

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung

2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

t. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten

Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode

sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan

dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi

sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah

program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana,

tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas




5

program dan kegiatan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program

kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam

tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan

efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perkembangan Dan Permasalahan

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD

Bab IV : Program Dan Kegiatan

Bab V : Penutup




6

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kedudukan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan

Publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk dengan

kedudukan sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang

berkompeten menangani permasalahan dibidang transportasi dituntut agar

senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala

kegiatan dibidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa

transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten

Badung.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi

Dan Informatika Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,

Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Badung disebutkan bahwa Tugas pokok Dinas

Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung adalah:

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika.

2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi Bali.

Sedangkan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijksanaan yang

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan

Informasi.




7

2. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Gubernur Bali.

3. Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati Badung.

4. Memberikan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Badung.

Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya

paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan

program dan kegiatan pada Tahun 2014 RENJA Tahunan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah

Kebijakan serta Program dan kegiatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam matrik

perencanaan tahunan.

2.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Seksi Data dan Informasi

b. Seksi Monitoring dan Pengendalian

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas




8

c. Seksi Pengendalian Operasional

5. Bidang Angkutan, terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Orang

b. Seksi Angkutan Barang

c. Seksi Angkutan Khusus

6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi

b. Seksi Terminal

c. Seksi Perparkiran

7. Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan , terdiri dari :

a. Seksi Pengujian

b. Seksi Akreditasi dan Darana Uji

c. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan

8. Bidang Informasi dan Telematika, terdiri dari :

a. Seksi Manajemen Sistem Informasi

b. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

c. Seksi Telematika

9. Unit Pelaksana Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung dimuat pada Gambar 2.1.




9

Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP, M.Si.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Dra. A.A. KETUT SUMARNI

DRS. I WAY

SUB BAGIAN KEUANGAN

A.A.A SRI YULIAWATI, S.IP

SEKRETARIAT

DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM

SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN,

SmHk

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH

BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN

PERAWATAN KENDARAAN

I KETUT SUJENDRA, SE

BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA

DEWA MADE ARDITA, SE,

MSi

BIDANG ANGKUTAN

I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi

BIDANG LALU LINTAS

TOFAN PRIYANTO, ATD,

MT

BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN I KETUT SARJANA, SE

SEKSI DATA DAN INFORMASI

NI PUTU SUKRESNING, SE

SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN

I GST. AYU KADEK YUDIANI,

S.Sos

SEKSI EVALUASI DAN

PELAPORAN

A.A. YANIK CAHYANI, SE

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN

KETERTIBAN

I NYOMAN BADRA, SH

SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI

I MADE ADA ATMIKA, SH

SEKSI ANGKUTAN BARANG

MD. AGUNG RAI PERMANA,

SE, MT

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

LINTAS

SUSENO, SH

SEKSI AKREDITASI DAN

SARANA UJI

I MADE SUBRATA, S.Sos

SEKSI ANGKUTAN ORANG

I MADE JAYA, SH, M.Si

SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

I KETUT ALIT ASTAMAJA,

S.Sos

SEKSI ANGKUTAN KHUSUS

I KETUT SUDIRA, SP

SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

A.A Ngr. PUTRA OYONG W.,ST, MT

SEKSI TELEMATIKA

I.B. WIRYAWAN, SE, MSi

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

I PUTU SUBAWA NADA, SH

SEKSI TERMINAL

Drs. A.A. MAYUN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER

SUYASA, S.Sos

SEKSI PENGUJIAN

I MADE SUSENA, SH

SEKSI PERPARKIRAN

ROY EMERSON HIDIYA,

S.Sos

UPTD TERMINAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL




10

2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada

tahun 2012. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan

Renstra Dishubkominfo Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2012 telah dilaksanakan 10

program terdiri dari 9 program Urusan Perhubungan dan 1 program

Urusan Komunikasi dan Informatika .

A. Urusan Perhubungan :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8. Program pembangunan Sarana dan Fasilitas Dishubkominfo

9. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

B. Urusan Komunikasi dan Informatika :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut untuk tahun

2013 telah dilaksanakan 99 kegiatan dan 10 program dilaksanakan

dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata

90,71% dan kinerja sasaran 90,71%.

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi

dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013

adalah dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan

yang direncanakan adalah sebagai berikut :




11

1. Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input dengan

output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama atau output

yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan sebaliknya

apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak efektif.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu

kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome)

yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah

mampu mewujudkan sesuai dengan sasaran tupoksi Dishubkominfo

sebanyak 99 kegiatan (90,71%).

Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2014

berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

Yaitu 7 Program terdiri dari 6 program Urusan Perhubungan dan 1 program

Urusan Komunikasi dan Informatika.


1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran


3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


7. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD



Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk Tahun 2012 antara

lain :

1. Wahana Tata Nugraha

2. IDSA ( Indonesian Digital Society Awards)

3. ICT (Information Communication Tecnology) Pura




12

4. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Nasional Peringkat

IV

2.5 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya Lampu Penerangan Jalan dibeberapa ruas jalan yang

umurnya diatas 20 tahun, sehingga jaringannya banyak yang rusak.

2. Pada Lampu Penerangan Jalan yang dekat dengan Pantai terutama

Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan cepat mengalami kerusakan.

3. Terbatasnya sarana prasarana untuk penanganan Lampu Penerangan

Jalan yang terpasang di Kabupaten Badung dengan kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Badung yang memanjang.

4. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan dan monitoring Lampu

Penerangan Jalan yang terpasang di Kabupaten Badung.

5. Karena adanya perbaikan jalan dan terbangunnya trotoar dimana

banyak canstin yang rusak sehingga perlu dilakukan pengecatan

canstin baru .

6. Adanya rambu – rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung yang rusak

sehingga diperlukan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas.

7. Banyaknya ruas jalan di Kabupaten Badung yang perlu dipasang

rambu– rambu Lalu Lintas .

8. Banyaknya rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung yang sudah

terpasang tetapi hilang.

9. Banyaknya marka jalan yang sudah pudar sehingga perlu dilakukan

pengecatan ulang.

10. Belum optimalnya operasional Terminal Penumpang Tipe A Mengwi

karena adanya dualisme terminal yaitu terminal ubung dan terminal

penumpang tipe A Mengwi.

11. Masih banyaknya menara telekomunikasi yang tidak berijin yang berdiri

dan tidak sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi terpadu.




13

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD

3.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat Eksis,

Antisipatif, dan Inovatip dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik

baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

merupaka gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di

wujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung. Adapun Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif

dan evisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai

sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten

Badung.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai

memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili

orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin

pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi,

menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan perhubungan untuk

menuju terwujudnya transportasi dapat diandalkan dan mampu mendorong

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

3.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk

menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan

serta bagaimana harus melakukannya.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diatas,

maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :




14

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan.

2. Meningkatkan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan.

3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif dan efisien.

3.3. Kebijakan Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Badung

Dalam pelaksanaan Misi Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui

program – program Perhubungan guna menunjang pencapaian masing – masing

Misi tersebut . Adapun Kebijakan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana

Perhubungan yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan

serta kelancaran transportasi .

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum

yang menunjang dan mendorong peranan sector lain.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang mampu berperan

optimal sebagai sumber informasi utama.

3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi

Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing

Daerah.

Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan

Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas




15

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum.

7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman

9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya




16

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

4.1 Prioritas Program

Urusan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi

kewenangan daerah meliputi Bidang dan Program Pembangunan dalam Urusan

Perhubungan serta Urusan Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan

dilaksanakan tahun 2015 adalah 7 program 85 kegiatan yang terdiri dari 6

program 72 kegiatan urusan Perhubungan dan 1 program 13 kegiatan urusan

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

c. Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

d. Penyediaan Alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan bahan makanan dan minuman

j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan dekorasi

l. Penyediaan bahan bakar kendaraan

m. Penyediaan Upacara Keagamaan

n. Penyediaan Jasa Pegawai Tdak Tetap

o. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah

p. Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa bidang

Hubkominfo

q. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat




17


a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

f. Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung

g. Pemeliharan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

h. Pengadaan alat - alat komunikasi

i. Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo

3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian

Kinerja

a. Penyusunan Sakip

b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan.

a. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada tempat-

tempat strategis di Kabupaten Badung.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten

Badung.

c. Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung.

d. Operasional dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi.

e. Pengadaan Sarana uji Kendaraan Bermotor.

f. Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung.

g. Pemeliharaan Traffik Light dan Warning Light di Kabupaten Badung.

h. Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung.

i. Monitoring kondisi lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung.

j. Pengadaan dan pemasangan Counter Down di Kabupaten Badung.

k. Pengadaan cermin tikungan di Kabupaten Badung.

l. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dishubkominfo.

m. Pengawasan dan Monitoring Fasilitas Lalu lintas

n. Pemasangan pondasi batu hitam lampu penerangan jalan pada ruas

jalan By Pass Ngurah Rai Kab. Badung

o. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan di Kabupaten Badung.




18

p. Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di

Kabupaten Badung

q. Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas

r. Operasional UPT LLA Kawasan Badung Selatan

s. Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas dan Angkutan di

Kawasan Badung Selatan

t. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan di

Kawasan Badung Selatan

u. Pembangunan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kawasan Kuta

Utara dan Kuta Selatan

v. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator di Kabupaten Badung

w. Pengadaan dan Pemasangan paku marka di Kabupaten Badung

x. Pengadaan dan Pemasangan Rambu – rambu Lalu Lintas di Kabupaten

Badung

y. Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat

Sekolah di Kabupaten Badung.


a. Uji kelayakan sarana transportasi

b. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

c. Pengawasan dan Penertiban Angkutan Khusus

d. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Angkutan Laut

e. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang

f. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang

g. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Akut)

h. Monitoring pengawasan dan Ketertiban Terminal di Kabupaten Badung

i. Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA

j. Pembinaan dan Pelatihan Keselamatan Berlayar bagi Nelayan

Kabupaten Badung

k. Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran

l. Penyusunan Kajian Kinerja jaringan jalan di Kecamatan Kuta Selatan

Kabupaten Badung

m. Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di Kabupaten Badung

n. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Angkutan

o. Sosialisasi hasil study jaringan lintas angkutan barang




19

p. Study kelayakan pembangunan terminal angkutan barang di Kabupaten

Badung

q. Pengadaan alat timbang portable

r. Pembuatan sistem informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan

Bermotor

6. Perencanaan dan Penganggaran SKPD

a. Penyusunan dan Dokumen Perencanaan SKPD



a. Perawatan dan penitipan perangkat komunikasi Dishubkominfo

b. Pameran Pembangunan

c. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi

d. Pemeliharaan Tower jaringan Intranet /internet di Kabupaten Badung

e. Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten

Badung

f. Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

g. Pemeliharaan Web Kabupaten Badung

h. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di

Kabupaten Badung

i. Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga

penyiaran komunikasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung

j. Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung

k. Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

l. Pengembangan Infrastruktur Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Badung

m. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung

4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran

Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun

kegiatan dari rencana program – program prioritas Dinas Perhubungan,




20

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang direncanakan mampu

memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan untuk

membuat kebijakkan , program , uraian indikator serta target capaian tahunan,

(dapat dilihat dalam Tabel 4.1)




21

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam

menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable

development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu

strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta

menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan

kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

pada Tahun 2015, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian,

serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya,

yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program

dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan

dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung Tahun 2015.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai

dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah.

3. RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Badung Nomor : 31 tahun 2013.




22


Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra

SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.


Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

6. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-

masing SKPD.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD.

1 2 3 4 PLN Hibah

1

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 24,000,000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1,935,000 2,450,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi

keuangan 3,400,000 3,000,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,905,000 28,980,000

5 Penyediaan alat tulis kantor 17,997,500 17,999,900

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12,500,000 18,385,000

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan dan bangunan kantor

5,000,000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga64,225,000 9,495,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 10,921,250 10,680,000

10 Penyediaan makanan dan minuman 70,522,000 102,564,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 25,000,000 45,000,000

12 Penyediaan dekorasi 5,000,000 5,000,000

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan 73,200,000 306,000,000

Penanggung

Jawab KegiatanNO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

14 Penyediaan Upacara keagamaan 13,325,000 10,950,000

15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 1,290,000,000 1,650,900,000

16 Penunjang Aktifitas unit 10,000,000

17 Perawatan dan pengobatan lokal 50,700,000 44,940,000

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 18,000,000 20,000,000

2

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional 65,137,000 104,570,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 21,505,000 12,650,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000 5,000,000

4 Pengadaan Sepeda Motor dan

Komputer 48,825,000 304,160,000

5 Pengadaan Handy Talky 56,909,000

6 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 157,045,000 65,053,000

3

1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 21,500,000 77,003,400

4

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5,400,000 19,200,000

5

1 Penyusunan Lakip (Penyususunan

capaian kinerja) 3,150,000 1,499,950

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas sumber

daya aparatur

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

2 Identifikasi dan Pengendalian Program 15,662,600

6

1 Penyusunan dan Pencetakan Buku

Laporan Tahunan Profil dan Selayang

Pandang 10,183,900

2 Pengumpulan dan Pengolahan data 25,562,600

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD (Renja, RKA) 6,550,000 5,000,000

7

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15,890,900

8

1 Penjagaan Anggota Pol PP 595,680,000 554,293,600

2 Patroli Keamanan dan Ketertiban

Umum 115,860,000 305,377,700

3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan

dan pemusnahan barang bukti 1,438,500 15,881,400

4 Operasi Penegakan Perda 131,202,000 75,497,250

9

1 Operasi penertiban penduduk di Kab.

Badung 78,360,000 85,282,550

2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) 47,713,750

3 Penentuan Sasaran Kegiatan

Penertiban 19,897,000 34,280,000

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan

informasi

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 2 3 4 PLN Hibah

Penanggung


Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2008

Indikasi Tahun 2009

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring ) 47,516,000 106,665,000

-

26,400,000

2,450,000

3,000,000

31,878,000

18,000,000

20,000,000

5,000,000

10,000,000

11,000,000

102,564,000

45,000,000

5,000,000

306,000,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

10,950,000

1,650,900,000

10,000,000

44,940,000

20,000,000

104,570,000

12,650,000

10,000,000

30,000,000

78,000,000

19,200,000

1,500,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

17,000,000

12,000,000

28,000,000

5,000,000

17,000,000

320,000,000

17,000,000

85,000,000

85,000,000

50,000,000

35,000,000

Sumber

Pembiayaan

Prakiraan

Tahun 2010

110,000,000

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

1 2 3 4 PLN Hibah

1

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pembayaran Tagihan Rekening Telpon

selama 12 bulan

Bagian Tata

Usaha

24,000,000 24,000,000 12,000,000 APBD Kab.

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

berupa STNK dan KIR

Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit

mobil dan 10 unit sepeda motor)

Bagian Tata

Usaha

2,450,000 2,450,000 5,120,000 APBD Kab.

3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa

Administrasi

keuangan

Pembelian Materai (Rp. 6000 sebanyak

360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280

lembar)

Bagian Tata

Usaha

3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD Kab.

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresdianya jasa

kebersihan kantor

Honor Cleaning Service (3 orang x 12

bulan)

Bagian Tata

Usaha

28,980,000 28,980,000 34,200,000 APBD Kab.

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP

selama 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

17,999,900 18,000,000 17,999,400 APBD Kab.

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

18,385,000 18,385,000 24,998,640 APBD Kab.

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan dan bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

dan bangunan

kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 5,169,362 APBD Kab.

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan

peralatan rumah

Tersedianya Peralatan rumah Tangga

Satuan Pol PP 1 Tahun

Bagian Tata

Usaha

9,495,000 9,495,000 20,766,743 APBD Kab.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikasi Tahun 2010 Prakiraan Tahun

2011

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

FORM : 2

Alokasi Tahun

2009 Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010

Penanggung

Jawab Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sumber

PembiayaanRupiah Murni PHLN

1 2 3 4 PLN Hibah


2011 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya koran untuk Kepala Satuan,

Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang

Bagian Tata

Usaha

10,680,000 10,680,000 10,767,500 APBD Kab.

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya

makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan minuman

pegawai (259 orang)

Bagian Tata

Usaha

102,564,000 102,564,000 8,856,000 APBD Kab.

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Tersedianya dana dan akomodasi untuk

rapat konsultasi ke luar darah

Bagian Tata

Usaha

45,000,000 45,000,000 45,000,000 APBD Kab.

12 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan

dan alat dekorasi

Tersdianya bahan dan alat dekorasi

peringatan hari besar selama 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 8,400,000 APBD Kab.

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan

bakar kendaraan

dinas dan

operasional

Tersedianya premium untuk 13 unit

mobil 10 sepeda motor

Bagian Tata

Usaha

255,000,000 255,000,000 558,000,000 APBD Kab.

14 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya bahan

dan alat Upacara

keagamaan

Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu

untuk 1 tahun

Bagian Tata

Usaha

10,950,000 10,950,000 19,975,000 APBD Kab.

15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap Tersedianya upah

untuk pegawai Tidak

Tetap

Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76

orang)

Bagian Tata

Usaha

1,650,900,000 1,650,900,000 419,169,550 APBD Kab.

16 Penunjang Aktifitas unit Terlaksananya

kegiatan hari hari

besar sebagai

Penunjang Aktifitas

unit

Pembelian pakain olah raga untuk

kegiatan HUT KORPRI

Bagian Tata

Usaha

10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD Kab.

17 Perawatan dan pengobatan lokal Tersedian asuransi

kesehatan untuk

perawatan dan

pengobatan lokal

Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian

Lepas ( 76 orang)

Bagian Tata

Usaha

44,940,000 44,940,000 33,860,000 APBD Kab.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Belanja Pengecatan (2 unit)

Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit)

Belanja perbaikan atap ( 2 unit)

Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit)

Bagian Tata

Usaha

16,000,000 16,000,000 - APBD Kab.

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional Kendaraan dinas dan

operasional dalam

keadaan siap pakai

Belanja suku cadang, Accu, Ban dan

Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda

motor)

Bagian Tata

Usaha

104,570,000 104,570,000 147,381,900 APBD Kab.

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10

unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon

(10 unit)

Bagian Tata

Usaha

12,650,000 12,650,000 47,400,000 APBD Kab.

4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya

komputer sehingga

layak digunakan

Pemeliharaan komputer (5 unit) Bagian Tata

Usaha

5,000,000 5,000,000 4,000,000 APBD Kab.

5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan

Printer

Tersedianya alat

pengolahan data

secara elektronik

Pengadaan LAPTOP (4)

Pengadaan Komputer (3)

Pengadaan Printer (7)

Pengadaan LCD Proyektor (1)

Bagian Tata

Usaha

- 97,856,231 137,478,300 APBD Kab.

6 Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya Sepeda

motor dan komputer

Pengadaan sepeda motor (9 ) Bagian Tata

Usaha

137,682,350 168,341,900 - APBD Kab.

7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi Pengadaan Truck Patroli (1)

Pengadaan Sedan Patwal (1)

Bagian Tata

Usaha

- 564,175,110 - APBD Kab.

8 Pengadaan Mobil Kijang Pengadaan Mobil Kijang Bagian Tata

Usaha

- 330,529,900 - APBD Kab.

3

1 Pengadaan pakaian dinas harian dan

pakaian olah raga

Tersedianya Pakaian

Dinas Harian

Tersedianya pakaian

olah raga 260 orang anggota

- 299,473,900 338,935,900 APBD Kab.

2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I Tersedianya Pakaian

Kerja Lapangan I260 orang anggota

- 289,923,900 - APBD Kab.

3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi

Pamong Praja

Tersediannya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

64 Set Bagian Tata

Usaha

65,053,000 99,998,900 118,390,100 APBD Kab.

4 APBD Kab.Program Peningkatan Kapasitas sumber daya

aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan Terlaksannya

Pelatihan

Kesemaptaan

260 orang anggota Bidang

Operasional

72,203,400 72,203,400 66,954,900 APBD Kab.

5 APBD Kab.

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD oleh

Petugas SPK

Santunan 10 orang SPK Bagian Tata

Usaha

19,200,000 19,200,000 5,100,000 APBD Kab.

2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian

kinerja)

Tersusunya Laporan

Akuntabilitas

Instansi Pemerintah

(LAKIP) Satpol PP

LAKIP 10 Eksemplar Bidang Data dan

Pelaporan

1,499,950 1,500,000 2,000,000 APBD Kab.

6

1 Identifikasi dan Pengendalian Program Teridentifikasinya

dan terkendalinya

kegitan Pol PP

6 Kecamatan Bidang Data dan

Pelaporan

15,662,600 17,000,000 APBD Kab.

2 Fropil dan CD Interactive Tersusunnya Profil

dan Selayang

Pandang dalam

bentuk CD

1 Paket Bidang Data dan

Pelaporan

10,183,900 16,662,600 12,000,000 APBD Kab.

3 Pengumpulan dan Pengolahan data Terkumpulnya data

pelanggaran

peraturan daerah

Perjalanan 10 orang petugas Bidang Data dan

Pelaporan

25,562,600 42,359,800 28,000,000 APBD Kab.

4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi

Pamong Praja

Tersusunnya data

base Pol PP

Pengadaan Perangkat Lunak dan

Perangkat keras untuk data base

Bidang Data dan

Pelaporan

- 26,946,000

5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran

Perizinan di Kab. Badung

Terinventarisirnya

Pelanggaran

perizinan

Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang

petugas dalam rangka inventariasasi ijin

dan pelanggarannya

Bidang Data dan

Pelaporan

- 144,070,000

6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen

Kepegawaian

Pengandaan Map Cleaner Holder (260)

Buku Saku Anggota Satpol PP (260)

Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260)

Bagian Tata

Usaha

- 16,474,000

7 32,746,400 APBD Kab.

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan

informasi

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

Terwujudnya

Dokumen

Perencanaan SKPD

(Renja, RKA)

RKA (10 ) dan Renja (10) Bidang Data dan

Pelaporan

5,000,000 5,000,000 5,000,000 APBD Kab.

8

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

6 Kecamatan Bidang Data dan

Pelaporan

15,890,900 16,922,000 17,000,000 APBD Kab.

2 Penjagaan Anggota Pol PP Terlaksananya

penjagaan pos-pos

vital oleh petugas

jaga

20 Pos JAGA Bidang

Operasional

554,293,600 683,173,600 APBD Kab.

3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terlaksanya Patroli

Keamanan dan

Ketertiban Umum

6 Kecamatan Bidang

Operasional

288,637,700 502,537,700 320,000,000 APBD Kab.

4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan

pemusnahan barang bukti

Tertatanya barang

bukti yang ada

Bidang

Penyidikan

15,431,400 16,203,900 17,000,000 APBD Kab.

9 APBD Kab.

1 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan

Perda

Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak

berijin (40)

Bidang

Operasional

69,737,250 69,737,250 339,000,000 APBD Kab.

2 Operasi penertiban penduduk di Kab.

Badung

Terlaksanya Operasi

penertiban

penduduk di Kab.

Badung

Transportasi dan akomodasi pemulang

penduduk terjaring

Bidang

Operasional

83,042,550 83,042,550 110,000,000 APBD Kab.

3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban Meningkat validitas

tentang Sasaran

Kegiatan Penertiban

Teridentifikasinya sasaran kegiatan

penertiban penduduk

Bidang

Penyidikan

34,480,000 35,558,900 35,000,000 APBD Kab.

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring )

Terlaksanya Tindak

Pidana Ringan

(Tipiring ) untuk

pendduk yang

melanggar ijin

kependudukan

Terlaksananya Tindak Pidana Ringan

untuk penduduk yang melanggar

administrasi kependudukan

Bidang

Penyidikan

103,065,000 132,918,900 140,000,000 APBD Kab.

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 2 3 4 PLN Hibah



Alokasi Tahun


Penanggung

Jawab Kegiatan

Sumber


5 Pembinaan Perizinan untuk Pelaku Usaha Pembinaaan

terhadap pelaku

Usaha (Salon, SPA,

Panti Pijat dll)

Pembinaaan terhadap pelaku Usaha

(Salon, SPA, Panti Pijat dll)

Bidang

Operasional

- 65,000,000 65,000,000 APBD Kab.

Keterangan

*) Kolom (6) *) Kolom (8)

1. Belanja Pegawai 1 D = Dekonsentrasi

2. Belanja Barang dan Jasa 2 DAU = Dana Alokasi Umum

3. Belanja Modal 3 DAK = Dana Alokasi Khusus

4. Lain-lain : 4 TP = Tugas Pembantuan

- Hibah 5 PAD = Pendapatan Asli Daerah

- Subsidi

- Bantuan Sosial

1 2 3 4 PLN Hibah

Prakiraan Tahun

2015

Indikasi Tahun 2014


NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber

PembiayaanIndikator Keluaran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2013

Penanggung

Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013

78 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat

Pemerintahan Kab. Badung

Terlaksananya

Perawatan CCTV di

Kantor Bupati

terawatnya Peralatan CCTV di Kantor

Bupati Mangupraja Mandala

Intel 63,184,000 63,162,750 66,320,888 APBD Kab.

79 Pemeliharaan Web Kab. Badung Web Kab. Badung

yang makin Baik

Penyebaran Informasi Pembangunan di

Kab. Badung lewat internet

Intel 40,476,300 40,407,125 42,427,481 APBD Kab.

80 Pengawasan dan Pengendalian Usaha

Telekomunikasi/Informatika di Kab.

Badung

Data keberadaan

wartel, warsel ,

warung DVD/CD

Terdatanya keberadaan wartel , warsel,

warung CD/DVD

Intel 13,595,500 8,997,450 9,447,323 APBD Kab.

81 Pendataan dan pengendalian lembaga

penyiaran swasta dan lembaga penyiaran

komunikasi di wilayah Pemerintah Kab.

Badung

Terlaksananya

Pendataan dan

pengendalian

lembaga penyiaran

swasta dan lembaga

penyiaran

komunikasi di

wilayah Pemerintah

Kab. Badung

Terwujudnya Pendataan dan

pengendalian lembaga penyiaran swasta

dan lembaga penyiaran komunikasi di

wilayah Pemerintah Kab. Badung

Intel 8,216,000 8,200,000 8,610,000 APBD Kab.

82 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

Terlaksananya

Sistem Informasi

Manajemen di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Badung

terwujudnya Otomasi pelayanan dan

manajemen tata urusan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung

Intel - 2,400,000,000 2,520,000,000 APBD Kab.

83 Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat


Terlaksananya VOIP

di Kawasan Pusat

Pemerintah

Kabupaten Badung

Terwujudnya VOIP di Kawasan Pusat


Intel - 30,000,000 31,500,000 APBD Kab.

84 Pengembangan Infrastruktur Hotspot di

Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten

Badung

Terlaksananya

Pengembangan

Infrastruktur

Hotspot di Kawasan

Pusat Pemerintah

Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur

Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah

Kabupaten Badung

Intel - 107,947,125 113,344,481 APBD Kab.

85 Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Badung

Terlaksananya

Pengelolaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Badung

Intel - 25,929,000 27,225,450 APBD Kab.

32

1 2 3 4 PLN Hibah

Prakiraan Tahun

2015

Indikasi Tahun 2014


NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATANSumber

PembiayaanIndikator Keluaran

Rupiah Murni PHLN

Alokasi Tahun

2013

Penanggung

Jawab KegiatanSasaran Tahun 2013

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD - dpmptsp.badungkab.go.id fileRENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program

Documents