Top Banner
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
153

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

Dec 31, 2016

Download

Documents

vudung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) – 730062

P O N T I A N A K

KodePos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 421 / UM / 2015

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

b. bahwa RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016merupakanacuandalamrangkamewujudkanketerpaduandanmensinergikanpembiayaanpembangunankhususnya yang bersumberdari APBD

Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2016, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5589);

5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang

PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

6. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 4503);

8. PeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) NasionalTahun 2010-2014;

9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010

tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan,

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

11. PeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali danterakhirdenganPeraturanGubernurNomor18Tahun 2015 (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015Nomor18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, sebagaimanatercantumpadaLampiranKeputusanini.

KEDUA : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016memuatberbagai program baikrutin/penunjangmaupunprioritas yang akandilaksanakandanmenjadiacuandalampenyusunanRencanaKerjaAnggaranTahun 2016.

KETIGA : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun2016terdiridari 6 (enam) Bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Kedudukan, TugasPokokdanFungsiSekretariat Daerah

3. Bab III Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian

Renstra SekretariatSampai Dengan Tahun 2014

4. Bab IV Visi, Misi, TujuandanSasaran

5. Bab V Program danKegiatan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2016

6. Bab VI Penutup

KEEMPAT : Keputusaniniberlakupadatanggalditetapkan.

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran 2016.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 ini berisikan Visi, Misi dan

Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan

inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 8 (delapan) Biro di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini masih

banyak kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat

dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya

Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran

yang ditetapkan bagi masing-masing Biro sehingga menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan

kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta

dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan

Kepemerintahan yang baik dan bersih.

Pontianak, 9 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM

Pembina Utama

NIP.19620815 199103 1 011

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………..……….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………..…….………… ii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. iv

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. v

BAB. I. PENDAHULUAN………………….………………………………. 1

1.1. LATAR BELAKANG ………………………………………. 1

1.2. DASAR HUKUM …………………………………………… 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………. 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD …………….. 4

BAB. II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

BARAT…………..……………………………………………..……

7

2.1. KEDUDUKAN …………………………….………….….… 7

2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....………………….…… 7

2.3. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 8

2.3.1. SEKRETARIS DAERAH ………………………… 9

2.3.2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(ASISTEN I)………………………………………….

10

1. BIRO PEMERINTAHAN ………………………. 10

2. BIRO HUKUM …………………………………. 11

3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL …………………………………………….

11

2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASISTEN II)…

12

1. BIRO PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN ……………………………….

12

2. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL …………... 13

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

iii

2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM

(ASISTEN III) ………………………………………..

14

1. BIRO ORGANISASI …………………………… 14

2. BIRO UMUM ……………………………………. 15

3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

…………….......................................................

16

2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL …………. 16

2.4. SUMBER DAYA SKPD …………………………………… 16

BAB. III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN

RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

21

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN …………………….…….. 99

4.1. VISI DAN MISI ………………………………………………… 99

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ………… 111

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………..

132

BAB. VI. PENUTUP …………………………………………………………. 182

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

iv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………..……..………..

9

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

v

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN SAMPAI

DENGAN TAHUN 2014 ……………………………………...

18

TABEL 2.2 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI DENGAN

TAHUN 2014 …………………………………………………

19

TABEL 3.1 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015 BIRO

PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN

BARAT ………..……..…………………………………………

22

TABEL 3.2 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA

2015 DENGAN DPA TA 2015 BIROPEMERINTAHAN

SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………............

22

TABEL 3.3 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO

HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .........

24

TABEL 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015

YANG TERTAMPUNG DALAM RKA DAN DPA TAHUN

2015 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN

BARAT ………..……..…………………………………………

30

TABEL 3.5 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA

RENJA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO

DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….

34

TABEL 3.6 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA

RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO

DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….

38

TABEL 3.7 KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 BIRO

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

vi

PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..….. 39

TABEL 3.8 KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 BIRO

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..…..

42

TABEL 3.9 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO

KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT ……………………………………….

45

TABEL 3.10 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO

KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT ……………………………………….

48

TABEL 3.11 KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM

DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 .................................

50

TABEL 3.12 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO

UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……..

56

TABEL 3.13 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

58

TABEL 3.14 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014 BIRO

HUMAS SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……

66

TABEL 3.15 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI

DENGAN TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA

MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014..................................

75

TABEL 4.1

TUJUAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN

2013-2018 ……………………………………………………

113

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

vii

TABEL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

PELAYANAN SKPD ………………………………………

116

TABEL 5.1 KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN,

NAMA PROGRAM DAN SKPD PENANGGUNG JAWAB

BERDASARKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN

BARAT TAHUN 2013-2018 ……………………………….....

133

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

BARAT ………………………………………………………..

141

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RencanaKerja (Renja) Sekretariat Daerah

merupakandokumenperencanaanpembangunantahunansebagaipenjabarandari

RencanaStrategis (Renstra) Sekretariat Daerah.DokumenRenja yang

disusunsetiaptahunnyamemuatrancangankerangkaekonomidaerah,

kebijakankeuangandaerah, prioritaspembangunandaerah,

rencanakerjadanpendanaannya, baik yang

dilaksanakanlangsungolehPemerintah Daerah maupun yang

ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdenganmengacukepadaRenc

anaKerjaPemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telahdiamanatkandalamUndang-UndangNomor 25

Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentangSistemPerencanaan Pembangunan

Nasional yang menjelaskanbahwasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD)

memilikikewajibanuntukmenyusunRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah

(Renja-SKPD) yang berpedomankepadaRenstra SKPD danRencana

Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

PenyusunanRenjaSekretariat Daerah Tahun 2016 ini

adalahuntukmemberikanarahdansasaran yang jelasserta

sebagaitolakukurkinerjadalampelaksanaankegiatan. Untuk itu

PenyusunanRencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

harusberpedomanpadaRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah

(RPJMD) ProvinsiKalbarTahun 2013-2018maupunRenstraSekretariat Daerah

ProvinsiKalbarTahun 2013-2018.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 juga berpedoman pada Tupoksi

Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam

PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun 2015TentangPerubahanKetiga

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

2

AtasPeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan

Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya mengingatRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat merupakankomitmenbersama yang

terencanadansistematisdalammeningkatkankinerjaSekretariat Daerah,

makadiharapkandapatmenjadidasardanacuandalampelaksanaantugasdanfungs

iSekretariat Daerah dengantetapmempertimbangkanprioritas–prioritas

program/kegiatansertapengendalianpelaksanaannya.

1.2. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem

perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan

mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat

pusat dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud

mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan

Selatan;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

3

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

15) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

16) PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun 2015TentangPerubahanKetiga

AtasPeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok,

Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

PenyusunanRencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

BaratTahun 2016dimaksudkansebagai dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan selamasatutahunsebagaimana yang

diamanatkandalam UU No. 25 tahun 2004,sehingga program

dankegiatanberjalansecarasistematisefektifdanefisienselama Tahun

Anggaran2016.

Selaindaripadaitu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah

untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

4

SekretariatDaerah yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, meningkatkan transparansi dan partisipasi

dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi

perencanaan dan penganggaran.

AdapuntujuanpenyusunanRencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat adalah :

1. Sebagaipedomanatau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

dalampelaksanaan program dankegiatanselamaTahunAnggaran 2016,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaguna mencapai visi dan misi

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehinggakegiatan

yangdilaksanakanlebihterarahdandilaksanakansecarakonsistensehingga

target dansasaran yang ditetapkandapattercapaidenganbaik.

2. SebagaitolakukurkeberhasilancapaiankinerjaSekretariat Daerah

selamaTahunAnggaran 2016dansebagaibahanevaluasidalampelaksanakan

Program danKegiatantahunberikutnya.

3. Untukmewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan

antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD

SistematikapenulisanRenja SKPD adalahsebagaimana yang diaturdalam

UU Nomor 25 Tahun 2004tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional

yang telahdijabarkandalamPermendagriNomor 54 tahun 2010 minimal

memuathal-halsebagaiberikut :

1. Pendahuluan;

2. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD tahun yang lalu;

3. TujuandanSasaran;

4. RencanaProgram danKegiatanIndikatif;

5. Penutup.

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

5

AtasdasartersebutmakasistematikaPenyusunanRenjaSekretariatDaerah

terdiridari :

BAB

I

PENDAHULUAN

Pada Bab

inidijelaskanmengenaigambaranumumpenyusunanrancanganRenja

SKPD yang meliputilatarbelakang, landasanhukum,

maksuddantujuansertasistematikapenulisan,

sehinggasubstansipadabab–babberikutnyadapatdipahamidenganbaik.

BAB

II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DAERAH

Pada Babinimemberikangambaranterhadapkedudukan,

tugaspokokdanfungsiSekretariat Daerah besertapersonil yang

mendukungpelaksanaantugasSekretariat Daerah.

BAB

III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2014 DAN 2015

Pada Bab

iniberisipenjelasanmengenaievaluasipelaksanaanRenjaSekretariat

Daerah Tahun 2014dan 2015dancapaianRenstraSekretariat

Daerahsampaidengantahun 2014.

BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada BAB inimemuatVisidanMisiSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat. Perumusanvisidanmisiiniadalahsebagaicarapandang yang

ingindicapaiolehSekretariat Daerah danlangkah-langkah yang

akanditempuhselama lima tahunsesuaitupoksi,

tujuandansasaranRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapunperumusantujuandansasarandidasarkanatasrumusanisu-

isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsiSekretariat Daerah yang

dikaitkandengansasaran target kinerjaRenstraSekretariat Daerah

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

6

Provinsi Kalimantan Barat.

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

Pada Bab inimemuatrencana program dankegiatanbeserta indicator

kinerja, target capaian, lokasikegiatan,

kebutuhandanaindikatifdansumberdanayangakandilaksanakanSekretariat

Daerah selamatahun 2016 yang telahterakomodirdalam RKPD

ProvinsiKalbar.

BAB

VI

PENUTUP

LAMPIRAN MATRIK RENJA SEKRETARIAT DAERAH TA 2016

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

7

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 KEDUDUKAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat untuk menata kembali Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ada sesuai dengan kebutuhan

Daerah.Sebagai tindak lanjut maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat danPeraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut bahwa Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur Staf yang membantu tugas dan

kewajiban Gubernur Kalimantan Barat dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga

Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli. Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung

jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

Gubernur Kalimantan Barat dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan

Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga

Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli dalam menyelenggarakan

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

8

tugas/urusan Pemerintah Daerah, tugas Dekonsentrasi serta tugas

Pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penetapan program kerja dibidang kesekretariatan daerah sebagai bahan

pelaksanaan tugas;

2. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundangan yang berlaku;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong

Praja, serta Staf Ahli;

4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan tugas dekosentrasi, tugas

pembantuan yang menjadi tanggungjawab Gubernur;

5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur,

kepegawaian, organisasi, pemerintahan, keuangan dan asset Pemerintah

Daerah;

6. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan pelayanan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, Tugas Dekosentrasi dan

Tugas Pembantuan;

8. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Struktur Organisasi pada hakekatnya menggambarkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan

roda Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perda Nomor 9 Tahun 2014,

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 Biro dengan 2 Biro yang berubah nama

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Biro Humas dan Protokol

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

9

menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

menjadi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Struktur Organisasi maupun penjabaran tugas dari masing-

masing jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

2.3.1SEKRETARIS DAERAH

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas

memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat

Asisten Administrasi

Pemerintahan

Asisten Administrasi dan

Umum

BIR

O

PEM

ERIN

TAH

AN

BIR

O H

UK

UM

BIR

O P

EREK

ON

OM

IAN

DA

N P

EMB

AN

GU

NA

N

BIR

O K

ESEJ

AH

TER

AA

N

SOSI

AL

BIR

O O

RG

AN

ISA

SI

BIR

O U

MU

M

STAF AHLI

SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial

BIR

O K

EPEN

DU

DU

KA

N D

AN

PEN

CA

TATA

N S

IPIL

BIR

O H

UK

UM

BIR

O H

UB

UN

GA

N

MA

SYA

RA

KA

T

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

10

Daerah Provinsi berdasarkan kebijakan Gubernur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ASISTEN I )

Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I) mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi

perumusan dan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, hukum, kependudukan dan pencatatan

sipil.

Asisten Administrasi Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Biro yaitu :

1. Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)

Sub Bagian, yaitu :

a) Bagian Bina Otonomi Daerah, terdiri dari :

Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Asosiasi Daerah;

Sub Bagian fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD;

Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b) Bagian Bina Pemerintahan Umum, terdiri dari :

Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Sub Bagian Pembinaan Wilayah;

Sub Bagian Bina Tata Hubungan Pemerintahan.

c) Bagian Bina Penataan Daerah, terdiri dari :

Sub Bagian Batas Antar Daerah dan Toponimi;

Sub Bagian Penataan dan Evaluasi Daerah Otonom Baru;

Sub Bagian Pertanahan dan Kawasan Khusus.

d) Bagian Bina Kerjasama, terdiri dari;

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

11

2. Biro Hukum

Biro Hukum dari 4 (empat) Bagian dan 11 (sebelas) Sub Bagian,

yaitu;

a) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari :

Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Hukum,

terdiri dari :

Sub Bagian Peraturan Daerah;

Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Gubernur;

Sub Bagian Kajian Hukum.

c) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Letigasi;

Sub Bagian Bantuan Hukum Non Letigasi dan pembinaan

PPNS;

Sub Bagian Perlindungan HAM.

d) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari :

Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I;

Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II;

Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III.

3. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Biro Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 4 (empat)

Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu :

a) Bagian Bina Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

Sub Bagian Bina Indentitas Penduduk dan Pindah Datang

Penduduk;

Sub Bagian Bina Pendaftaran Penduduk Wilayah Perbatasan

Antar Negara dan Pendataan Penduduk Rentan;

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Bina Pencatatan Sipil, terdiri dari :

Sub Bagian Bina Kelahiran, Kematian dan Perubahan Nama;

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

12

Sub Bagian Bina Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa

Penting Lainnya;

Sub Bagian Bina Pencatatan Pewarganegaraan,

Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

c) Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

terdiri dari :

Sub Bagian Kelembagaan, Pengawasan SDM dan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan;

Sub Bagian Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan dan

Layanan Informasi;

Sub Bagian Tata Usaha Asisten I.

d) Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan Dan Hubungan

Antar Lembaga

Sub Bagian Perencanaan Data Kependudukan;

Sub Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan;

Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL ( ASISTEN II )

Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Asisten

II) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan

koordinasi perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan Kebijakan

Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta

Kesejahteraan Sosial.

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Biro,

yakni :

1. Biro Perekonomian dan Pembangunan

BiroPerekonomian terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)

Sub Bagian, yaitu:

a) Bagian Pertanian, terdiri dari :

Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

13

Sub Bagian Perkebunan.

b) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :

Sub Bagian Kehutanan;

Sub Bagian Pertambangan dan Energi;

Sub Bagian Tata Usaha Biro;

c) Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari :

Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pekerjaan Umum;

Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM

dan Pariwisata;

Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan

BUMD;

d) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan

Ekonomi;

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial Budaya;

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik

dan Prasarana.

2. Biro Kesejahteraan Sosial

Biro Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 ( dua

belas) Sub Bagian, yaitu :

a) Bagian Agama, terdiri dari :

Sub Bagian Agama Islam;

Sub Bagian Agama Kristen dan Khatolik;

Sub Bagian Agama Hindu, Budha dan Konghucu.

b) Bagian Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Bagian Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Anak, terdiri dari :

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

14

Sub Bagian Kesehatan dan KB;

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi Perekonomian

dan Kessos.

d) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri

dari :

Sub Bagian Pendidikan;

Sub Bagian Kebudayaan;

Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.

2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM (ASISTEN III )

Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi perumusan dan

penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi, Humas dan

Protokol, serta Urusan Umum.

Asisten Administrasi dan Umum terdiri dari 3 (tiga) Biro, yakni :

1. Biro Organisasi

Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub

Bagian, yaitu :

a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :

Sub Bagian Kelembagaan Dinas Daerah dan Sekretariat

DPRD;

Sub Bagian Kelembagan LTD, Sekretariat Daerah dan

Lembaga Lain;

Sub Bagian Kelembagaan kabupaten/Kota dan LES (Lembaga

Ekstra Struktural);

b) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :

Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Presedur;

Sub Bagian Pelayanan Publik;

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;

c) Bagian Analisis Kebijakan Aparatur, terdiri dari :

Sub Bagian Analisis Jabatan;

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

15

Sub Bagian Formasi;

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Kebijakan Aparatur;

d) Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda, terdiri dari :

Sub Bagian Kepegawaian Setda;

Sub Bagian Perpustakaan;

Sub Bagian Tata Usaha Biro;

2. Biro Umum

Biro Umum terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 15 (lima belas) Sub

Bagian, yaitu:

a) Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari :

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi

Keuangan Setda;

Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan;

Sub Bagian Laporan Keuangan.

b) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi;

Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan;

Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System.

c) Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan, terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;

Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;

Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.

d) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam, terdiri dari :

Sub Bagian Rumah Tangga;

Sub Bagian Urusan Dalam;

Sub Bagian Tata Usaha Asisten III.

e) Bagian Protokol dan Perjalanan, terdiri dari :

Sub Bagian Acara;

Sub Bagian Perjalanan;

Sub Bagian Pelayanan Tamu dan Pimpinan.

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

16

3. Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Biro Humas terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian,

yaitu :

a) Bagian Dokumentasi, Terdiri dari :

Sub Bagian Penyaringan Informasi ;

Sub Bagian Dokumentasi dan Audivisual ;

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Publikasi, terdiri dari :

Sub Bagian Pemberitaan dan Klarifikasi;

Sub Bagian Kerjasama Media;

Sub Bagian Fasilitasi Pengaduan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan.

c) Bagian Sandi dan Telekomunikasi, terdiri dari :

Sub Bagian Sandi;

Sub Bagian Telekomunikasi dan Jaringan;

Sub Bagian Layanan Informasi Dan Telekomunikasi.

2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Biro dilingkungan

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan dan bertanggung jawab

kepada Kepala Biro. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan

bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

2.4 SUMBER DAYA SKPD

2.4.1 Sumber Daya Aparatur

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak dan

Tenaga Harian Lepas yang dikelola atau bekerjasama dengan

perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning servis,

pramusaji dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

17

Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat terdapat dua jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan

Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon Ib,

Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IVa serta Jabatan Fungsional Umum

(Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis,

Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda dan Analis

Kepegawaian Setda. Namun jabatan fungsional tersebut belum

terakomodir baik status kepegawaian maupun adminstrasi

kepegawaiannya.

Jumlah aparatur/pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah selalu

mengalami perubahan fluktuasi/perubahan terus menerus setiap tahun

sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi baik dalam penerimaan Pegawai

baru maupun yang pensiun.

Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat juga turut mempengaruhi, karena

membutuhkan Sumberdaya Aparatur yang akan menjalankan fungsi dan

tugasnya baik yang akan menduduki jabatan Struktural maupun staf.

Penerimaan pegawai baru maupun pegawai yang pensiun juga

mengakibatkan perubahan komposisi data kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2013 menurut tingkat

pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini

adalah sebagai berikut :

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

18

Tabel 2.1

Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2014

No Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

Jumlah S3 S2 S1 D4 D3 D1 SMU SMP SD

1 Biro Pemerintahan

1 6 11 10 3 0 15 2 - 49

2 Biro Hukum - 11 12 - 2 - 13 - - 38

3 Biro Dukcapil - 3 14 - 7 - 12 - - 36

4 Biro Perekonomian dan Pembangunan

- 10 19 - 1 - 11 - - 41

5 Biro Kesejahteraan Sosial

1 8 8 1 4 - 15 - - 37

6 Biro Organisasi - 14 10 5 - 10 - - 39

7 Biro Umum - 15 28 - 16 - 46 16 2 123

8 Biro Humas dan Protokol

- 3 19 - 2 - 21 1 - 46

Jumlah 2 70 121 11 40 0 143 19 2 409

Jumlah Per Strata 193 51 164 409

% Jumlah 0.49 17.15 29.65 2.69 9.80 0 35.05 4.65 0,49 100

% Per Strata 47.30 12.5 40.19 100

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Pada Tabel 2.1. diatas terlihat bahwa pegawai yang telah

mendapatkan pendidikan akademik pada Perguruan tinggi untuk sarjana

maupun Pasca Sarjana sebanyak 193 orang atau 47,30%, Diploma I

sampai dengan Diploma IV sebanyak 51 orang atau sebanyak 12.5%,

dan sisanya SLTA ke bawah sebanyak 164 orang atau sebanyak

44,19%.

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

19

Persentase tersebut diatas belum cukup baik karena jumlah

pendidikan pegawai SLTA ke bawah lebih besar dari tingkat pendidikan

pada Diploma dan Sarjana. Tetapi walaupun demikian, dengan

banyaknya jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana dan diploma,

maka belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme

sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui

berbagai pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial.

Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Golongan dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2014

No Unit Kerja

Golongan Jumlah

I II III IV

1 Biro Pemerintahan 4 7 31 7 49

2 Biro Hukum 5 26 7 38

3 Biro Dukcapil 5 24 7 36

4 Biro Perekonomian dan Pembangunan

31 10 41

5 Biro Kesejahteraan Sosial

2 29 6 37

6 Biro Organisasi 9 23 7 39

7 Biro Umum 1 42 64 16 123

8 Biro Humas dan Protokol

11 32 3 46

Jumlah 5 81 260 63 409

Persentase (%) 1,22 19.80 63,57 15,40 100

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

20

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil

Golongan I sejumlah 5 orang atau 1,22%, Golongan II sejumlah 81

orang atau 19.80%, Golongan III sejumlah 260 orang atau 63,57% dan

PNS Golongan IV sejumlah 63 orang atau 15,40%.

Dalam tataran organisasi dan manajemen pemerintahan,

semestinya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan

golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang

berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi.

Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

menunjukkan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS

golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karir

PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III

menunjukkan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan

Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin

kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu, di masa mendatang

diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan

ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal

dan proposional.

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

21

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN

RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN 2014 DAN

2015

Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi

acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana

indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah disusun Renja

Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015

dengan usulan anggaran dan program/kegiatan dari masing-masing Biro di

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

1. BIRO PEMERINTAHAN

a. KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA DAN REALISASI DAN

KEGIATAN TAHUN 2014 DAN 2015

Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro

Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang disusun

pada tahun 2014 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran

dari Rencana Kerja T.A. 2015 diajukan dibandingkan dengan realisasi

pada DPA dan DPPA Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A. 2015.

Pada Renja 2015, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar mengajukan

jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.055.943.000,-(dengan jumlah

kegiatan sebanyak 78 Kegiatan Prioritas), realisasi Pagu Indikatif pada

RKA 2015 yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.317.835.000,- dengan jumlah

kegiatan sebanyak 58 Kegiatan Prioritas).

Realisasi DPA dan DPPA Biro Pemerintahan Setda Prov.

Kalbar T.A. 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.517.442.550,-

tersebut yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

22

Rp.7.289.922.848,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan

APBD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A.2014. Dimana dari

besaran efisiensi tersebut disumbangkan Rp.1.227.519.702,- dari

efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post Belanja Barang dan Jasa.

Penggunaan Anggaran Tahun 2015 per program adalah sebagai

berikut :

TABEL 3.1 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015

Program Alokasi Anggaran (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Realisasi Fisik Keuangan (%)

1 2 3 4

Program Pelayanan Administrasi Kantor

593.592.000,00 574.140.540,00 96,72

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

91.966.000,00 82.760.000,00 89,98

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

146.555.000,00 143.512.600,00 97,92

Program Peningkatan, Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

1.448.684.550,00 1.277.526.279,00 88,18

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerntahan Umum

1.300.000.000,00 1.267.323.000,00 97,48

Program Fasilitasi Penataan & Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

2.214.170.003,00 1.491.948.200,00 67,38

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.722.475.000,00 2.452.711.829,00 90,09

Total Jumlah 8.517.442.553,00 7.289.922.448,00 85,88

TABEL 3.2 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2015 DENGAN DPA TA 2015 BIRO PEMERINTAHAN

NO. Program/Kegiatan Renja

TA. 2013 Program/Kegiatan Dalam

DPA TA.2013 Keterangan

1. Program Pelayanan

Administrasi Per-

kantoran, dengan

kegiatan sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dipindahkan pada kegiatan Biro Umum Setda Prov.

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

23

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Tahun 2014 tidaksesuai

dengan Rencana Kerja SKPD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar

Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada tahun 2014, dengan pagu

anggaran sebesar sebesar Rp. 6.500.000.000,- menjadi

Rp.7.317.835.000,-pada DPA Tahun Anggaran 2015.

2. BIRO HUKUM

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014,

berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil

(outcome).Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran

didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan

indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

24

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran

dalam rangka mewujudkan Visi Biro Hukum Setda Provinsi

Kalimantan Barat dari 26 (dua puluh enam) sasaran yang dilakukan

pengukuran kinerjanya, secara kumulatif hasil yang didapat

diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Biro Hukum Setda

Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2013 dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan

capaian 92%.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan tersebut maka dibuat dalam suatu program/kegiatan yang

merupakan tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang akan dituju,

berdasarkan uraian program/kegiatan, Biro Hukum Setda Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) program dengan

40(empat puluh) kegiatan. Hasil capaian kinerja program/kegiatan

secara kumulatif dapat diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil

atau dengan capaian 92%.

Tabel 3.3

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR

No

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran Dalam (Rp)

Realisasi

Dalam (Rp.) %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.000.000 40.000.000 100,00

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.518.000 20.516.800 99,99

3. Penyediaan Peralatan dan

2.563.000 2.563.000 100

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

25

Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan

10.000.000 9.850.000 98,50

5. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

285.304.300 271.045.800 95,00

6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

103.377.500 90.479.000 87,52

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Sarana dan prasarana studio dan komunikasi

31.550.000 30.975.000 98,17

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor

6.600.000 6.600.000 100

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan

28.775.000 28.770.000 99,98

2. Penyusunan LAKIP

20.000.000 16.600.000 83,00

3. Penyusunan RENJA SKPD

15.100.000 12.380.000 81,98

4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ

26.800.000 23.600.000 88,05

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21.660.000 21.660.000 100,00

7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

21.650.000 21.530.000 94,82

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

26

4 Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Pengembangan Jaringan Doku-mentasi dan Informasi Hukum

165.233.000 163.900.900 99,19

2. Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum

99.676.000 98.344.000 98,66

3. Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah

67.738.500 67.738.500 100

4. Sosialisasi Perundang-Undangan

54.327.500 0 0,00

5. Penyusunan Berita Daerah

63.641.000 63.641.000 100

6. Inventarisasi Hukum Adat

110.922.500 94.877.500 85,53

7. Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar

70.560.000 64.410.900

91,28

8. Pengelolaan data Perundang-undangan

51.708.000 47.622.200 92,09

9. Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan

113.455.500 110.395.500 97,30

10. Bimtek Sistem Informasi Hukum

112.144.500 106.740.000 95,18

5 5.

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum

1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah

320.206.400 318.788.500 99,24

2. Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur

127.846.500 127.130.200 99,43

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

27

3. Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah

152.990.000 148.512.900 97,07

4. Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama

148.010.000 146.997.200 99,31

5. Penyusunan Program Legislasi Daerah

117.793.600 117.674.600 99,89

6. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur

155.133.500 154.943.700 99,87

7. Penyusunan dan Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur

44.020.000 42.362.200 96,23

8. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar

42.626.000 8.686.000 20,37

9. Sosialisasi Prinsip Aturan Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi

101.194.000 25.544.000 25,24

10. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

38.286.500 35.711.700 93,27

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

28

Daerah

6

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM

1. Advokasi Hukum Pemerintah Prov Kalbar

569.270.600 558.190.150 98,05

2. Penyelesaian Perkara Hukum Masyarakat Kurang Mampu

67.244.450 63.983.450 95,15

3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan

177.980.250 167.915.100 94,34

4. Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalimantan Barat

77.561.950 73.360.000 94,58

5. Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam upaya perlindungan dan Pemajuan HAM

179.202.750 178.440.100 99,57

6. Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar

49.995.000 49.312.500 98,63

7. Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kalimantan Barat

34.364.200 32.387.850 94,24

7.

Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

29

Perda Kab/Kota se-Kalbar

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar

106.000.000 103.065.700 97,23

2. Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se Kalbar

158.928.000 158.155.800 99,51

3. Pemantauan Produk Hukum Kab/ Kota se-Kalbar

230.924.500 215.970.200 93,52

4. Klarifikasi Produk Hukum Kab/ Kota yang telah ditetapkan se- Kalbar

270.574.000 253.611.650 93,73

5. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota se-Kalbar

294.290.000 289.045.200 98,21

6. Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar

100.000.000 98.293.000 98,29

7. Monitoring Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang dibatalkan

65.000.000 45.666.600 70,25

Jumlah 5.174.746.500 4.828.988.400 93,31

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari 8 Program

dan 55 kegiatan tidak semua tertampung dalam Rencana Kerja dan

Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

30

Sebaliknya ada program dan kegiatan yang tidak masuk dalam

Rencana Kerja muncul dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 karena dianggap urgen

untuk dilaksanakan.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2015 yang

tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 3.4

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015 YANG TERTAMPUNG

DALAM RKA DAN DPA TAHUN 2015

No. Program dan Kegiatan RENJA RKA DAN

DPA

1 2 3 4

1

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor 2 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 5. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah 6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

3. Pengadaan Meubelair Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembinaan Jasmani dan Rohani 2. Penyusunan Analisis Jabatan 3. Penyusunan Penetapan Kinerja 4. Pelatihan Kantor Sendiri (in house

training) /Pelatihan Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur

507.427.275

46.000.000 23.595.700

2.947.450

10.000.000

306.000.000

118.884.125

29.590.000

22.000.000

7.590.000

0

270.000.000

170.000.000 0 0

100.000.000

357.823.300

40.963.000 18.313.000

2.401.000

10.000.000

211.000.000

75.146.300

60.248.400

41.000.000

6.600.000

12.048.400

214.946.800

143.950.000 18.935.000 18.034.800 34.027.000

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

31

4

5

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan LAKIP 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan

LKPJ 5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7. Tim Evaluasi dan Percepatan

Penyerapan Anggaran (TEPPA) Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Pembinaan JDIH Kabupaten/Kota se

Kalbar 2. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Taat

Hukum 3. Kegiatan Penyusunan dan

Penyebarluasan Lembaran Daerah 4. Kegiatan Sosialisasi Perundang-

undangan 5. Kegiatan Penyusunan Berita Daerah 6. Kegiatan Inventarisasi Hukum Adat 7. Kegiatan Pengelolaan Website

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar

8. Kegiatan Pengelolaan Data Perundang-undangan

9. Kegiatan Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan

10. Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Hukum

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum 1. Kegiatan Penyusunan dan

Pembahasan Peraturan Daerah 2. Kegiatan Penyusunan dan

Pembahasan Keputusan Gubernur 3. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian dan

Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah

4. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft

154.082.750

33.091.250 23.000.000 17.365.000 30.820.000

24.909.000 24.897.500

0

990.000.000

175.000.000

110.000.000

75.000.000

60.000.000

65.000.000 120.000.000 85.000.000

55.000.000

125.000.000

120.000.000

1.225.000.000

350.000.000

120.000.000

170.000.000

155.000.000

165.920.000

43.775.000 20.000.000 15.100.000 24.800.000

21.660.000 21.650.000 18.935.000

1.007.753.000

172.503.000

156.833.500

68.682.000

57.912.500

62.661.000 82.742.500 74.240.000

53.208.000

158.970.500

120.000.000

1.240.838.500

416.611.900

124.252.000

149.415.500

194.415.500

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

32

7

8

Perjanjian Kerjasama 5. Kegiatan Penyusunan Program

Legislasi Daerah 6. Kegiatan Penyusunan dan

Pembahasan Peraturan Gubernur 7. Kegiatan Penyusunan dan

Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur

8. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Prov Kalbar

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM 1. Kegiatan Advokasi Hukum Pemerintah

Prov Kalbar 2. Penyelesaian Perkara Hukum

Masyarakat Kurang Mampu 3. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian

Sengketa Hukum dalam Masyarakat melalui Mediasi Bantuan Hukum di luang Sidang Pengadilan

4. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalbar

5. Kegiatan Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov Kalbar dalam upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM

2. Kegiatan Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar

3. Kaji Terap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar 1. Kegiatan Rapat Koordinasi

Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar

2. Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se-Kalbar

3. Kegiatan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota se-Kalbar

4. Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota Yang telah Ditetapkan se-Kalbar

5. Kegiatan Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota se-Kalbar

120.000.000

170.000.000

55.000.000

85.000.000

1.366.700.000

515.000.000

80.700.000

214.000.000

72.000.000

193.000.000

252.000.000

40.000.000

1.575.000.000

120.000.000

185.000.000

250.000.000

300.000.000

250.000.000

114.199.100

201.539.000

40.425.500

0

1.200.000.000

530.270.600

113.244.450

173.980.250

73.500.000

169.004.700

100.000.000

40.000.000

1.237.470.000

100.244.500

152.760.000

213.026.500

247.963.000

220.927.500

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

33

6. Kegiatan Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar

7. Kegiatan Monitoring Peraturan Daerah kabupaten/Kota Yang dibatalkan

8. Forum Komunikasi dan Konsultasi Biro dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat

9. Rapat Kerja Bidang Hukum

120.000.000

130.000.000

120.000.000

100.000.000

99.656.000

101.227.000

101.665.500

0

Jumlah 6.117.800.025 5.485.000.000

3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2014, Biro Kependudukan dan Catatan Sipil telah

menyusun Renja yang secara keseluruhan membutuhkan dana

sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

untuk membiayai 40 kegiatan.

Hasil pembahasan anggaran dengan Tim Eksekutif dan DPRD,

dari 40 kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan 35 kegiatan

dengan dana keseluruhan mencapai Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar

Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada akhir tahun 2014

mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.172.666.000,- (Seratus

Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),

sehingga keseluruhan dana pada Tahun Anggaran 2014 yang dikelola

Biro Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.4.422.666.000,-

(Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam

Puluh Enam Ribu Rupiah). Penyerapan dana atau realisasi dalam DPA

Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 dari kegiatan yang

dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar

Rp.3.925.359.394,- atau sebesar 88,76%.

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

34

TABEL 3.5

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARARENJA 2014 DENGAN

DPA TAHUN 2014BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR

No. Program/Kegiatan

Renja TA 2014

Program/Kegiatan Dalam

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran TA 2014

Keterangan

1 2 3 4

I. KEGIATAN BIRO

KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN

SIPIL

A. Penataan

Administrasi

Kependudukan

Penataan Administrasi

Kependudukan

1. Fasilitasi, Supervisi,

dan Pembinaan

Penduduk Pengguna

Pas Lintas Batas di

Wilayah Perbatasan

Tidak Tertampung

2. Optimalisasi

Kepemilikan e-KTP

Tidak Tertampung

3. Pembinaan

Pengembangan

Wawasan

Kependudukan

Tidak Tertampung

4. Rapat Teknis

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur Pelayanan

Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

5. Sosialisasi

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan

Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

6. Pengembangan dan Tidak Tertampung

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

35

Pemeliharaan Sarana

Prasarana SIAK

Provinsi Kalbar

7. Pertemuan Forum

Administrator

Database SIAK Prov.

Kalbar

Tidak Tertampung

8. Pembinaan

Penyusunan Profil

Kependudukan

- Pembinaan Penyusunan Profil Kependudukan

Dipecah

Menjadi 2

Kegiatan

- Penyusunan Profil Kependudukan

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

Pada Tahun 2015 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

(SOPD) Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami

perubahan sehingga menyebabkan penyesuaian nama kegiatan dan

jumlah anggaran untuk setiap kegiatan. Biro Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mengusulkan 45 kegiatan dengan dana yang

diusulkan sebesar Rp.5.142.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat

Puluh Dua Juta Rupiah). Namun setelah dilakukan pembahasan oleh

Tim Anggaran pada tahun 2015, dana kegiatan untuk DPA Biro

Dukcapil yang disetujui sebesar Rp.4.525.000.000,- (Empat Milyar

Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang digunakan untuk

membiayai sebanyak 41 kegiatan.

Dari 45 kegiatan yang diusulkan ada 4 kegiatan yang belum

dapat ditampung ke dalam APBD Murni, yang diharapkan dapat

ditampung melalui dana APBD Perubahan (ABT) antara lain :

1. Pendataan Pindah Datang Penduduk.

2. Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Biro

Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Optimalisasi Pemberian NIK kepada setiap penduduk.

Page 47: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

36

4. Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan

Pencatatan Sipil.

Adapun rincian 41 kegiatan pada DPA Biro Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah serta Luar

Negeri.

2. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

3. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

4. Penyusunan LAKIP Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Penyusunan Renstra Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Penyusunan RENJA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

8. Penyusunan RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

10. Fasilitasi Rapat Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan se Kalimantan Barat.

11. Fasilitasi Pemantapan Regulasi di Bidang Pendaftaran Penduduk.

12. Pembinaan Penerapan KTP-el.

13. Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan

Antar Negara.

14. Rapat Koordinasi SDM Aparatur Pelayanan Pendaftaran

Penduduk.

15. Pembinaan Perkembangan Kependudukan.

16. Penyusunan Profil Kependudukan.

17. Bimbingan Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Perubahan

Nama.

18. Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar.

19. Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil.

20. Bimbingan Pencatatan Pewarganegaraan, Pengakuan dan

Pengesahan Anak.

Page 48: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

37

21. Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran

yang melampaui batas waktu 60 Hari.

22. Pembinaan Pelaporan Pencatatan Sipil.

23. Bimbingan Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa

Penting Lainnya.

24. Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan

Penduduk Yang Beragama Islam.

25. Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil Bagi

Aparatur Dinas Kabupaten/Kota dan Ormas Prov. Kalbar.

26. Publikasi dan Penyebaran Informasi Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

27. Penyajian Data Kependudukan.

28. Rapat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan Provinsi Kalbar.

29. Fasilitasi Perangkat KTP-el dan Jaringan Komunikasi Data

Kabupaten/Kota.

30. Optimalisasi Penerapan SIAK pada Kab/Kota se Kalbar.

31. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan SIAK dan KTP-el

Prov. dan Kab/Kota.

32. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian Data Kependudukan

Kab/Kota se Kalbar.

33. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

34. Pengumpulan Informasi dan Data Kependudukan untuk

Penyusunan Kebijakan.

35. Pertemuan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Tertib

Administrasi Kependudukan.

36. Pengembangan Wawasan Kependudukan Bidang Pendayagunaan

dan Hubungan Antar Lembaga.

37. Sosialisasi Bonus Demografi.

38. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan dan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil di Wilayah Perbatasan Antar Negara.

39. Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan.

Page 49: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

38

40. Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Asisten

Administrasi Pemerintahan.

41. Pengadaan Perangkat/Jaringan Data Warehouse.

TABEL 3.6

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015

BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR

No. Program/Kegiatan Renja

TA 2015

Program/Kegiatan Dalam

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran TA 2015

Keterangan

1 2 3 4

I. KEGIATAN BIRO

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

A. Penataan Administrasi

Kependudukan

Penataan Administrasi

Kependudukan

1. Pendataan Pindah Datang

Penduduk

Tidak Tertampung

2. Penyelenggaraan

Administrasi dan

Ketatausahaan Biro

Kependudukan dan Catatan

Sipil

Tidak Tertampung Tidak dapat

ditampung karena

merupakan

kegiatan rutin dan

jikalau

dianggarkan

hanya

diperbolehkan

untuk pengadaan

ATK

3. Optimalisasi Pemberian

NIK kepada setiap

penduduk

Tidak Tertampung

4. Rapat Teknis Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur

Pelayanan Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

Page 50: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

39

4. BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

Pada perencanaan tahun sebelumnya yang tertuang dalam

Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2014

telah diusulkan 4 Program yang menampung 39 Kegiatan. Adapun total

pembiayaan yang diusulkan senilai Rp.4.400.000.000,-. Namun

berdasarkan pembahasan oleh Tim Anggaran mengenai pembiayaan

yang dapat dipenuhi ditetapkan bahwa pada APBD Murni tahun 2014

di alokasikan senilai Rp.4.000.000.000,- dengan mempertimbangkan

beberapa kegiatan baru yang belum terangkum pada Renja tahun 2014

dan efektifitas penggunaan anggaran.

Dalam pelaksanaan pada tahun berjalan telah diajukan kegiatan

baru serta penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan pada Biro

Perekonomian dan Pembangunan melalui Anggaran Belanja

Tambahan (ABT) senilai Rp.299.473.300,-. Dengan demikian total

Pembiayaan yang diperoleh Biro Perekonomian dan Pembangunan

pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp.4.299.473.300,-

untuk menunjang 4 Program dengan 39 Kegiatan. Pada akhir tahun,

total pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah Rp.4.069.913.200,-

atau senilai 94,66% dari keseluruhan Pembiayaan yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014 ditambah

Perubahan.

Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2014 dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 serta capaian realisasi tahun 2014

secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7

Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2014

NO

RENCANA KERJA (RENJA) 2014

NO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2014

REALISASI TAHUN 2014 KETERANGA

N URAIAN

PROGRAM/KEGIATAN Rp.

URAIAN

PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI ABT

Rp. Rp. Rp. %

I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN:

280.500.000 I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN:

255.000.000 0

Page 51: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

40

1 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor;

4.800.000 1 Penyediaan Alat Tulis

Kantor;

4.000.000 - Sesuai

2 Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan;

7.224.000 2 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan;

5.000,000 - Sesuai

3 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman;

6.336.000 3 Penyediaan Makanan dan

Minuman;

6.000.000 - Sesuai

4 Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan

Luar Daerah;

399.240.000 4 Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam dan Luar Daerah;

240.000.000 - Sesuai

II PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

II PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

116.000.000 (70.000.000)

- - - 5 Pengadaan Perlengkapan/

Perlengkapan Kantor

116.000.000 (70.000.000) Kegiatan Baru

(Perubahan

Anggaran)

III. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN:

110.000.000 III. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN:

110.000.000 0

5 Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan;

30.000.000 6 Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan;

30.000.000 - Sesuai

6 Kegiatan Penyusunan

LAKIP;

20.000.000 7 Kegiatan Penyusunan

LAKIP;

20.000.000 - Sesuai

7 Kegiatan Penyusunan

RENJA SKPD;

20.000.000 8 Kegiatan Penyusunan

RENJA SKPD;

20.000.000 - Sesuai

8 Kegiatan Penyusunan dan

Pelaporan LPPD dan LKPJ;

20.000.000 9 Kegiatan Penyusunan dan

Pelaporan LPPD dan LKPJ;

20.000.000 - Sesuai

9 Kegiatan Penyusunan RKA

SKPD, dan DPA SKPD;

20.000.000 10 Kegiatan Penyusunan RKA

SKPD, dan DPA SKPD;

20.000.000 - Sesuai

IV. PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

BIDANG EKONOMI

PEMBANGUNAN :

5.709.800.000 IV. PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

BIDANG EKONOMI

PEMBANGUNAN :

3.519.000.000 369.473.300

10 Fasilitasi Kebijakan

Pemberdayaan dan

Kemandirian Pangan serta

Ketahanan Pangan

Masyarakat Miskin

212.400.000 11 Fasilitasi Kebijakan

Pemberdayaan dan

Kemandirian Pangan serta

Ketahanan Pangan

Masyarakat Miskin

208.678.000 - Sesua

11 Fasilitasi Kebijakan

Pengembangan di Bidang

Pertanian, Tanaman

Pangan dan Hortikultura

132.240.000 12 Fasilitasi Kebijakan

Pengembangan di Bidang

Pertanian, Tanaman Pangan

dan Hortikultura

110.197.000 - Sesua

13 Fasilitasi Kegiatan

Penyuluhan Pertanian

175.200.000 13 Fasilitasi Kegiatan

Penyuluhan Pertanian

146.640.000 - Sesua

13 Pembinaan Usaha

Perkebunan di Kalimantan

Barat

388.800.000 14 Fasilitasi Perumusan

Kebijakan dan Pembinaan

Usaha Perkebunan

324.000.000 - Sesua

14 Fasilitasi dan Perumusan

Kebijakan Bidang

Peternakan dan Kesehatan

Hewan

132.000.000 15 Fasilitasi dan Perumusan

Kebijakan Bidang

Peternakan dan Kesehatan

Hewan

110.000.000 - Sesua

15 Fasilitasi dan Perumusan

Kebijakan Pengembangan

Bidang Kelautan dan

Perikanan

156.000.000 16 Fasilitasi dan Perumusan

Kebijakan Pengembangan

Bidang Kelautan dan

Perikanan

100.485.000 - Sesua

16 Fasilitasi Pelaksanaan

Verifikasi dan Monitoring

Evaluasi Hutan Desa

132.000.000 17 Fasilitasi Pelaksanaan

Verifikasi dan Monitoring

Pembangunan Hutan Desa

83.300.000 77.977.500 Sesua

17 Fasilitasi Penyelesaian

Masalah Kehutanan

127.200.000 18 Fasilitasi Pelaksanaan dan

Monitoring Usaha Dibidang

Kehutanan

95.265.000 - Perubahan

Nama

18 Fasilitasi Penyusunan

Bahan Kebijakan

Kehutanan dan

288.000.000 19 Fasilitasi Penyusunan Bahan

Kebijakan Kehutanan dan

Lingkungan Hidup

156.075.000 - Sesua

Page 52: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

41

Lingkungan Hidup

19 Fasilitasi Kebijakan

Pendistribusian dan

Penatapan Harga, Harga

Eceran Tertinggi (HET)

Bahan Bakar Minyak (BBM)

dan LPG

224.640.000 20 Fasilitasi Penyusunan Bahan

Kebijakan Pengendalian

Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak (BBM) dan

LPG

170.000.000 - Perubahan

Nama

20 Kebijakan mendukung

Perkembangan Usaha di

Bidang Pertambangan dan

Energi

165.120.000 21 Fasilitasi Penyusunan

Kebijakan dalam rangka

Pengembangan Kegiatan

Usaha Pertambangan

Energi dan Kelistrikan di

Provinsi Kalbar

130.360.000 68.000.000 Sesuai

21 Monitoring

Penyelenggaraan Sektor

Pekerjaan Umum

108.000.000 22 Monitoring

Penyelenggaraan Sektor

Pekerjaan Umum

90.000.000 - Sesuai

22 Fasilitasi Penyelenggaraan

Sektor Jasa Konstruksi

108.000.000 23 Fasilitasi Penyelenggaraan

Sektor Jasa Konstruksi

90.000.000 - Sesuai

23 Monitoring

Penyelenggaraan Sektor

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

108.000.000 24 Monitoring

Penyelenggaraan Sektor

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

45.000.000 - Sesuai

24 Pokja Sanitasi Provinsi

Kalimantan Barat

300.000.000 25 Koordinasi Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman

100.000.000 152.990.000 Perubahan

Nama

25 Sosialisasi Kebijakan

Sektor Jasa Kontruksi

150.000.000 - - - - Ditiadakan

26 Fasilitasi Kebijakan Bidang

Pendistribusian dan

Perdagangan

150.000.000 26 Fasilitasi Kebijakan Bidang

Perindustrian dan

Perdagangan

100.000.000 - Sesuai

27 Fasilitasi Kebijakan Bidang

Koperasi, UMKM dan

Pariwisata

200.000.000 27 Fasilitasi Kebijakan Bidang

Koperasi, UMKM dan

Pariwisata

119.008.000 - Sesuai

28 Koordinasi dan Monitoring

Perkembangan Harga

Sembako dan Barang-

barang Strategis lainnya

120.000.000 28 Koordinasi dan Monitoring

Perkembangan Harga

Sembako dan Barang-

barang Strategis lainnya

88.000.000 - Sesuai

29 Pengendalian Inflasi

Daerah

180.000.000 29 Fasilitasi Pengendalian

Inflasi

42.992.000 - Sesuai

30 Fasilitasi, Konsultasi dan

Koordinasi Kebijakan

Bidang Penanaman Modal

108.000.000 30 Fasilitasi, Konsultasi dan

Koordinasi Kebijakan

Bidang Penanaman Modal

50.000.000 - Sesuai

31 Fasilitasi dan Konsultasi

Kebijakan Bidang

Lembaga Keuangan

115.200.000 31 Fasilitasi dan Konsultasi

Kebijakan Bidang Lembaga

Keuangan

50.000.000 - Sesuai

32 Fasilitasi dan Koordinasi di

Bidang Pengembangan

BUMD

108.000.000 32 Fasilitasi dan Koordinasi di

Bidang Pengembangan

BUMD

50.000.000 - Sesuai

33 Fasilitasi Rekrutmen

Direksi BUMD

200.000.000 33 Rekrutmen Direktur Teknik

dan Pemasaran Perusda

Aneka Usaha

50.000.000 - Perubahan

Nama

34 Pengendalian Administrasi

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

207.000.000 34 Pengendalian Administrasi

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

150.000.000 - Sesuai

Pengendalian Administrasi

Pembangunan Ekonomi

207.000.000 35 Pengendalian Administrasi

Pembangunan Ekonomi

150.000.000 - Sesuai

35 Pengendalian Administrasi

Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial

Budaya

207.000.000 36 Pengendalian Administrasi

Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial

Budaya

150.000.000 - Sesuai

36 Fasilitasi Pengendalian

Administrasi Pembangunan

480.000.000 37 Fasilitasi Pengendalian

Administrasi Pembangunan

184.000.000 - Sesuai

37 Percepatan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan

520.000.000 38 Evaluasi dan Pengawsan

Penyerapan Anggaran

250.000.000 70.449.800 Perubahan

Nama

39 Rekrutmen Direksi PT.

JAMKRIDA Kalbar

125.000.000 - Kegiatan Baru

Page 53: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

42

JUMLAH 4.400.000.000 JUMLAH 4.000.000.000 299.437.300 4.334.914.740 93,74%

TOTAL (APBD MURNI + ABT) 4. 299.437.300

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

Untuk tahun 2015, Rencana Kerja Biro Perekonomian dan

Pembangunan mengusulkan 4 Program dengan 38 Kegiatan

didalamnya dimana pembiayaan yang dibutuhkan sekitar

Rp.4.400.000.000,-. Setelah dilakukan pembahasan dengan Tim

Anggaran serta mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran, telah dipangkas pembiayaan beberapa

kegiatan sehingga pembiayaan yang disetuji sejumlah

Rp.4.184.975.500,- untuk menunjang 4 Progran dengan 38 Kegiatan

dan telah ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)

Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015. Adapun program

dan beberapa kegiatan baru yang tidak terangkum dalam Renja 2015

dipandang perlu untuk difasilitasi oleh pembiayaan APBD Murni telah

dilakukan evaluasi sebelumnya terhadap kegiatan dimaksud.

Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2015 dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 3.8

Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2015

NO.

RENCANA KERJA (RENJA) 2015

NO.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2015

KETERANGAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Rp. URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI

Rp.

I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN:

280.500.000 I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN:

255.000.000

1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 4.400.000 - - - Di kelola Biro

Umum

2 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan;

5.500.000 1 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan;

5.000.000 Sesuai

3 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman;

6.600.000 2 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman;

6.000.000 Sesuai

4 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah;

264.000.000 3 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah;

240.000.000 Sesuai

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

11.000.000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

0

5 Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan

Kantor

11.000.000 - - - Di kelola Biro

Umum

Page 54: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

43

III. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

0 III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

40.000.000

4 Penyusunan Analisis Jabatan 20.000.000 Kegiatan Baru

5 Penyusunan Penetapan Kinerja 20.000.000 Kegiatan Baru

IV. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN:

110.000.000 IV. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:

110.000.000

6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan; 30.000.000 6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan; 45.000.000 Sesuai

7 Kegiatan Penyusunan LAKIP; 20.000.000 7 Kegiatan Penyusunan LAKIP; 15.810.000 Sesuai

9 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD; 20.000.000 9 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD; 8.800.000 Sesuai

10 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan

LPPD dan LKPJ;

20.000.000 10 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD

dan LKPJ;

20.000.000 Sesuai

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000 Kegiatan Baru

11 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan

DPA SKPD;

20.000.000 12 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan DPA

SKPD;

20.000.000 Sesuai

V. PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH

DAERAH BIDANG EKONOMI

PEMBANGUNAN :

3.998.500.000 V. PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH

DAERAH BIDANG EKONOMI

PEMBANGUNAN :

3.724.325.500

12 Fasilitasi Kebijakan mendukung

Kemandirian Pangan dan Ketahanan

Pangan Masyarakat

229.545.800 13 Fasilitasi Kebijakan mendukung

Kemandirian Pangan dan Ketahanan

Pangan Masyarakat

122.393.000 Sesuai

13 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di

Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan

Hortikultura

121.216.700 14 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di

Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan

Hortikultura

133.017.000 Sesuai

14 Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian 161.304.000 15 Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian 152.920.000 Sesuai

15 Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha

Perkebunan

356.400.000 16 Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha

Perkebunan

302.340.000 Sesuai

16 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

121.000.000 17 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan

149.880.000 Sesuai

17 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan

Pengembangan Bidang Kelautan dan

Perikanan

110.533.500 18 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan

Pengembangan Bidang Kelautan dan

Perikanan

60.000.000 Sesuai

18 Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan

Monitoring Evaluasi Hutan Desa

91.630.000 - - - Ditiadakan

19 Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam

Kawasan Hutan

104.791.500 19 Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam

Kawasan Hutan

115.000.000 Sesuai

20 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

171.682.500 20 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

205.000.000 Sesuai

21 Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan

Penatapan Harga, Harga Eceran Tertinggi

(HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan

LPG

170.000.000 - - - Ditiadakan

22 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan

Pertambangan Mineral Batubara di

Kalimantan Barat

80.396.000 21 Kebijakan Gubernur Mengenai Pengelolaan

Kegiatan Pertambangan dan Energi

251.425.000 Perubahan

Nama

23 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan

Kelistrikan dan Pengembangan Energi

Baru dan Terbarukan di Kalimantan Barat

80.000.000 22 Kebijakan Gubernur Mengenai

Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di

Provinsi Kalimantan Barat

67.925.000 Perubahan

Nama

24 Monitoring Penyelenggaraan Sektor

Pekerjaan Umum

100.000.000 23 Monitoring Penyelenggaraan Sektor

Pekerjaan Umum

100.000.000 Sesuai

25 Fasilitasi Penyelenggaraan Sektor Jasa

Konstruksi

100.000.000 - - - Ditiadakan

26 Monitoring Penyelenggaraan Sektor

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

75.000.000 24 Monitoring Penyelenggaraan Sektor

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

100.000.000 Perubahan

Nama

Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat 105.000.000 25 Koordinasi Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman

123.000.000 Perubahan

Nama

27 Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa

Kontruksi

50.000.000 - - - Ditiadakan

28 Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian 110.000.000 26 Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian 90.500.000 Sesuai

Page 55: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

44

dan Perdagangan dan Perdagangan

29 Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi,

UMKM dan Pariwisata

130.000.000 27 Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM

dan Pariwisata

117.000.000 Sesuai

30 Koordinasi dan Monitoring Perkembangan

Harga Sembako dan Barang-barang

Strategis lainnya

80.000.000 28 Koordinasi dan Monitoring Perkembangan

Harga Sembako dan Barang-barang

Strategis lainnya

83.000.000 Sesuai

31 Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah 50.000.000 29 Fasilitasi Pengendalian Inflasi 57.500.000 Sesuai

32 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi

Kebijakan Bidang Penanaman Modal

100.000.000 30 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi

Kebijakan Bidang Penanaman Modal

94.000.000 Sesuai

33 Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan

Bidang Lembaga Keuangan

100.000.000 31 Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang

Lembaga Keuangan

100.000.000 Sesuai

34 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang

Pengembangan BUMD

100.000.000 32 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang

Pengembangan BUMD

160.360.000 Perubahan

Nama

35 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Fisik dan Prasarana

180.000.000 33 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Fisik dan Prasarana

160.360.000 Sesuai

36 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Ekonomi

180.000.000 34 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Ekonomi

162.000.000 Sesuai

37 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial Budaya

180.000.000 35 Pengendalian Administrasi Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial Budaya

162.000.000 Sesuai

38 Fasilitasi Pengendalian Administrasi

Pembangunan

235.000.000 36 Fasilitasi Pengendalian Administrasi

Pembangunan

155.105.000 Sesuai

39 Evaluasi dan Pengawsan Penyerapan

Anggaran

325.000.000 37 Evaluasi dan Pengawsan Penyerapan

Anggaran

325.535.000 Sesuai

- - - 38 Rapat Forum Jasa Konstruksi Daerah

Kalimantan Barat

131.388.900 Kegiatan Baru

- - - 39 Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa

Konstruksi Daerah

103.036.600 Kegiatan Baru

JUMLAH 4.400.000.000 JUMLAH 4.184.975.500

5. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro

Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun 2014 yang disusun

pada tahun 2013 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran

Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A. 2014 yang

diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro Kessos Setda

Prov. Kalbar T.A. 2014. Dimana pada Renja 2014, Biro Kessos Setda

Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp.

5.748.168.400,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 73 Kegiatan

Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2014 yang

disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.635.873,-(dengan jumlah kegiatan

sebanyak 35 Kegiatan Prioritas), kemudian diubah dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 menjadi Rp.

Page 56: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

45

4.912.319.500,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 36 Kegiatan

prioritas).

Realisasi DPA dan DPPA Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A.

2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.912.319.500,- tersebut

yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar Rp.

426.465.150,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan

APBD Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2014 sebesar 8.69%.

Dimana dari besaran efisiensi tersebut disumbangkan

Rp.19.480.000,- dari efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post

Belanja Barang dan Jasaterjadi efisiensi anggaran sebesar

Rp.406.985.150,-.

Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara

yang diusulkan dalam renja 2014 dengan yang tertampung dalam

DPA TA. 2014 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.9

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA TAHUN 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR

No Program/Kegiatan RENJA

Tahun 2014

Program/KegiatanDalam

DPA Tahun 2014

Keterangan

1 2 3 4

Program

PeningkatanKapasitasSumber

DayaAparatur

Program

PeningkatanKapasitasSu

mberDayaAparatur

PendidikandanPelatihan Dihilangkan Dimasukankedalamkegiata

nFasilitasiPemberangkatan

Anggota TPHD Kalbar

Fasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevDalamR

angkaPeningkatanKualitasPe

ndidikan di Kalbar

Fasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevDal

amRangkaPeningkatanKu

alitasPendidikan di

Kalbar

RapatKerjaBidangPendidikanTin

ggi

Tidakdiakomodir

KoordinasiKebijakan di

BidangPendidikanTinggi

Tidakdiakomodir

PeningkatandanPengembangan

Wawasan Para

Dihilangkan Dimasukkankedalamkegiat

anApreasiasiterhadapKipra

Page 57: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

46

TokohPendidikan di Kalbar hTokohPendidikandanKebu

dayaan

RapatKoordinasi Program

PenyediaanMakananTambahan

AnakSekolah

Tidakdiakomodir

KegiatanFasilitasi,

KoordinasiPenyusunanBukuMul

okSejarahPeristiwaMandormenj

adiMuatanLokal di Sekolah

SosialisasiKebijakanPendid

ikanterhadapSejarahPeristi

waMandormenjadiMuatanL

okal di Sekolah

PerubahanNamaKegiatan

Program

PembinaandanPeningkatanPe

lestarianKerukunanUmatBera

gama di Kalbar

Program

PembinaandanPeningkat

anPelestarianKerukunan

UmatBeragama di Kalbar

FasilitasidanKoordinasiPembina

anKualitasPengelolaan Dana

SosialKeagamaan

Tidakdiakomodir

FasilitasidanKoordinasi

PembinaanWawasanMultikultur

alLembaga-Lembaga Agama

se-Kalbar

Tidakdiakomodir

Monev Program Keagamaan di

Kalbar

Tidakdiakomodir

FasilitasiKegiatanSilaturahmiRa

madhanPemprovKalbar di

Kab/Kota Kalbar

FasilitasiSilaturahmidan

Bhakti

SosialRamadhanPemprovK

albar di Kab/Kota Kalbar

PerubahanNamaKegiatan

Fasilitasi

PengembangandanPeningkatan

WawasanPembinaanKehidupan

Umat Kristen danKatholik

Tidakdiakomodir

FasilitasiPengembangandanPe

mbinaan Orang MudaKatholik

se-Kalbar

Tidakdiakomodir

FasilitasiPengembangandanPe

mbinaanRemaja Kristen

Tidakdiakomodir

PengembanganWawasanPembi

naanKehidupanUmatBudha,

Hindu, danKonghucu

Tidakdiakomodir

FasilitasidanKoordinasiJambore

Pasraman Tingkat Nasional

Tidakdiakomodir

Fasilitasi dan koordinasi Festival

Baca KitabSuciTripitaka Tingkat

ProvinsidanNasional

Tidakdiakomodir

Program Fasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevdalamrang

kaPeningkatanKesejahteraanSo

sial

Program Fasilitasi,

Koordinasi,

PembinaandanMonevdala

mrangkaPeningkatanKesej

Page 58: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

47

ahteraanSosial

KegiatanFasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevKebijakan

PengembanganKebudayaan

KoordinasidanMonevKebija

kanPengembanganKebuda

yaan

PerubahanNamaKegiatan

PartisipasiDalam Event

Kebudayaan

Tidakdiakomodir Disatukankedalamkegiata

nKoordinasidanMonevKe

bijakanPengembanganKe

budayaan

Fasilitasidalamrangkamewujudk

anBumiPerkemahanPramuka di

setiapKab/Kota

KoordinasiDalamRangkaSi

nkronisasi di

bidangKepemudaandanOla

hragasertaPerwujudanBumi

Perkemahan di

SetiapSabtuMinggu

PerubahanNamaKegiatan

KegiatanFasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevKebijakan

PengembanganKualitasKepemu

daandanOlahraga

RakorBidangKepemudaand

anOLahraga

PerubahanNamaKegiatan

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro

Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang

disusun pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah besaran pagu

anggaran Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A.

2015 yang diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro

Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2015. Dimana pada Renja 2015, Biro

Kessos Setda Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran

sebesar Rp. 5.099.460.300,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 33

Kegiatan Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2015

yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.936.505.700,- (dengan jumlah kegiatan

sebanyak 31 Kegiatan Prioritas). Dengan demikian, jumlah Pagu

Indikatif pada RKA 2015 mengalami peningkatan dibandingkan RKA

2014.

Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara

yang diusulkan dalam renja 2015 dengan yang tertampung dalam

DPA TA. 2015 adalah sebagai berikut :

Page 59: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

48

TABEL 3.10

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA TAHUN 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR

No Program/Kegiatan RENJA

Tahun 2015

Program/KegiatanDalam

DPA Tahun 2015

Keterangan

1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidak Diakomodir Diakomodir oleh Biro

Umum

b. Penyediaan Peralatan dan

Peralatan Rumah Tangga

Tidak Diakomodir Diakomodir oleh Biro

Umum

c. Tidak dianggarkan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Kegiatan Baru

d. Tidak dianggarkan Penataan dan

Pemeliharaan Arsip

Kegiatan Baru

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Peralatan Kantor

Tidak Diakomodir

3 Fasilitasi, Koordinasi

Pembinaan dan Monev Dalam

Rangka Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi, Koordinasi

Pembinaan dan Monev

Dalam Rangka

Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

(Biro Kessos)

b. Fasilitasi dan Koordinasi

Inventarisasi Warisan Budaya

dan Pendataan Lembaga Seni

Budaya

Tidak Diakomodir

c. KegiatanFasilitasi, Koordinasi,

PembinaandanMonevKebijakan

PengembanganKualitasKepemu

daandanOlahraga

RakorBidangKepemudaand

anOLahraga

PerubahanNamaKegiatan

d. Koordinasi Revitalisasi Gugus

Depan di Sekolah di Kab/ Kota

Kegiatan Koordinasi dalam

rangka Sinkronisasi

Kebijakan di Bidang

Kepemudaaan dan

Olahraga serta Evaluasi

Perwujudan Bumi

Perkemahan Pramuka di

Setiap Kab/ Kota

PerubahanNamaKegiatan

4 Program Program

Page 60: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

49

PembinaandanPeningkatanPe

lestarianKerukunanUmatBera

gama di Kalbar

PembinaandanPeningkat

anPelestarianKerukunan

UmatBeragama di Kalbar

a. Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan STQ Tingkat

Nasional dan Provinsi

Partisipasi / Keikutsertaan

Kegiatan-kegiatan

Keagamaan Islam

Perubahan Nama Kegiatan

b. Rapat Koordinasi Lembaga dan

Organisasi Agama Katholik se

Kalbar

Rakor Pembinaan Agama

Katholik se Kalbar

Perubahan Nama Kegiatan

c. Rapat Koordinasi Lembaga dan

Organisasi Agama Kristen se

Kalbar

Rakor Pembinaan Agama

Kristen se Kalbar

Perubahan Nama Kegiatan

d. Rapat Koordinasi Lembaga dan

Organisasi Agama Hindu se

Kalbar

Rakor Pembinaan Agama

Hindu se Kalbar

Perubahan Nama Kegiatan

e. Rapat Koordinasi Lembaga dan

Organisasi Agama Budha se

Kalbar

Rakor Pembinaan Agama

Budha se Kalbar

Perubahan Nama Kegiatan

f. Rapat Koordinasi Lembaga dan

Organisasi Agama Konghuchu

se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama

Konghuchu se Kalbar

Perubahan Nama Kegiatan

g. Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan PESPARAWI

Tingkat Nasional

Fasilitasi / Keikutsertaan

Kegiatan-kegiatan ke

Agama Kristen dan Katholik

h. Fasilitasi Keikutsertaan

Kegiatan-kegiatan Keagamaan

Tidak Diakomodir Dimasukkan ke Dalam

Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam dan

Luar Daerah

i. Fasilitasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Peningkatan

Sarana Rumah Ibadah di

Kab/Kota

Monev Pemberian Bantuan

Rumah Ibadah di Kab/Kota

Perubahan Nama Kegiatan

6. BIRO ORGANISASI

a. Kesesuaian Antara Rencana Kerja Dan Realisasi Program Dan

Kegiatan Tahun 2014 Dan 2015

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh

karena itu Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Pada Rencana Kerja Biro

Page 61: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

50

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014

telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan pada rencana kerja tahun

2015 telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan

kegiatan sebesar Rp. 6.392.659.925,00. Namun dalam

pelaksanaannya yang ditampung dalam APBD Provinsi Kalimantan

Barat untuk Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2014 sebesar Rp. 5.172.237.732,00.Biro Organisasi Setda Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 2014 hanya melaksanakan program

dan kegiatan yang prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang

telah dialokasikan.

Evaluasi terhadap Renja Biro Organisasi Setda Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel Kesesuaian

antara Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan yang tertampung

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 sebagaimana yang

terdapat pada Tabel berikut ini :

TABEL 3.11

KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

TAHUN 2014

RENCANA KERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2014

ALOKASI ANGGARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM DPA TAHUN 2014

ALOKASI ANGGARAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

511.716.319 PROGRAM PELAYANAN ADMISTRASI PERKANTORAN

587.492.900

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

7.656.891 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

7.656.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK)

34.358.334 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK)

35.358.500

Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

15.472.024 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

15.472.100

Penyediaan Makanan dan Minuman

24.541.316 Penyediaan Makanan dan Minuman

24.550.000

Koordinasi dan 361.398.874 Koordinasi dan 438.576.800

Page 62: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

51

Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

68.288.880 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

65.879.500

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

645.583.869 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

66.000.000

Pengadaan Kendaraan Operasioanal

441.316.890 Pengadaan Kendaraan Operasioanal

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

182.926.704 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

53.500.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

21.340.275 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

12.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

139.885.704 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

150.146.050

Penyusunan Laporan Keuangan

25.366.331 Penyusunan Laporan Keuangan

32.090.500

Penyusunan LAKIP 25.515.287 Penyusunan LAKIP 30.704.150

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

25.516.140 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

25.418.500

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

24.764.024 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

24.763.900

Penyusunan RENJA SKPD

17.718.830 Penyusunan RENJA SKPD

16.169.000

Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21.005.092 Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

466.285.011

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

487.283.732

Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013

179.258.311 Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013

179.258.311

Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013

59.752.770 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013

59.752.770

Page 63: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

52

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

128.014.651 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

128.041.651

Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013

38.412.495 Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013

48.412.000

Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah

34.144.440 Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah

40.144.000

Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP

26.675.344 Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP

31.675.000

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH

999.886.654 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.305.121.000

Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat

111.491.200 Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat

130.611.250

Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan

101.110.224 Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan

118.450.000

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional

93.257.002 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional

109.250.000

Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

140.376.330 Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

164.450.000

Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota

269.954.480 Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota

194.774.750

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD

99.146.918 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD

101.200.000

Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar

86.385.434 Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar

199.150.000

Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar

98.165.266 Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar

115.000.000

Penyusunan Raperda 199.150.000 Penyusunan Raperda 172.235.000

Page 64: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

53

Perangkat Daerah Prov. Kalbar

Perangkat Daerah Prov. Kalbar

PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

721.070.502 PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

766.070.500

Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan

77.679.348 Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan

99.771.500

Asistensi Penyusunan SOP

76.824.990 Asistensi Penyusunan SOP

79.255.000

Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu

85.361.100 Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu

96.000.000

Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

64.020.825 Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

74.000.000

Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota

98.165.266 Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota

90.355.000

Asistensi Tata Naskah Dinas

67.256.011 Asistensi Tata Naskah Dinas

46.370.000

Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

76.772.707 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

86.124.000

Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan

64.020.825 Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan

68.195.000

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik

85.361.100 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik

87.000.000

Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

25.608.330 Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

39.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

1.515.571.741 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

1.810.122.550

Penyusunan Formasi PNS

85.437.925 Penyusunan Formasi PNS

100.090.000

Asistensi Formasi PNS 89.629.156 Asistensi Formasi PNS 105.000.000

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013

59.752.770 Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013

70.000.000

Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

110.969.431 Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

130.000.000

Page 65: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

54

Penyusunan Kartu Jabatan

102.433.321 Penyusunan Kartu Jabatan

120.000.000

Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD

106.701.376 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD

125.000.000

Monev Reformasi Birokrasi

79.675.975 Monev Reformasi Birokrasi

93.339.950

Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol

110.969.431 Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol

130.000.000

Pendidikan dan Pelatihan

275.098.383 Pendidikan dan Pelatihan

295.900.000

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

43.918.286 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

55.550.000

Pendidikan Jasmani dan Rohani

100.967.244 Pendidikan Jasmani dan Rohani

118.282.500

Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda

12.808.165 Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda

15.000.000

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda

115.835.013 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda

130.000.000

Pengelolaan Perpustakaan

132.309.706 Pengelolaan Perpustakaan

155.000.000

Pengadaan Buku Perpustakaan

35.851.662 Pengadaan Buku Perpustakaan

40.000.000

Lomba Resensi Buku 33.584.843 Lomba Resensi Buku 39.350.100

Penerbitan Leaflet 19.633.054 Penerbitan Leaflet 20.000.000 Workshop Penyusunan

Evaluasi Jabatan 67.610.000

TOTAL 5.000.000.000 TOTAL 5.172.236.732

7. Biro Umum

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang

menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja

dan dana indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2014, telah disusun Renja Biro Umum Setda Prov.

Kalbar dengan usulan anggaran untuk Kegiatan Sekretariat sebesar

Rp.51.411.590.720,- dan Kegiatan Biro Umum sebesar

Rp.5.434.211.250,- sehingga total anggaran yang diusulkan sebesar

Rp.52.411.590.720,- (lima puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima

Page 66: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

55

ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk membiayai

10 program dan 106 kegiatan.

Setelah menjalani proses asistensi dan pemilahan terhadap

kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan serta

disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat pada Tahun

Anggaran 2014, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran 2014sebelum perubahan untuk kegiatan Sekretariat

sebesar Rp. Rp.36.000.000.000,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp.

5.000.000.000,- sehingga total anggaran murni Biro Umum TA 2014

sebesar Rp.41.000.000.000,-untuk membiayai 10 program dan 98

kegiatan.

Tetapi kemudian Biro Umum mendapat tambahan dana dari

BPKAD Prov. Kalbar sebesar Rp.4.105.706.500,- yang dialokasikan

untuk Peremajaan Jaringan Induk Listrik Kantor Gubernur, sehingga

total anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

TA 2014 adalah sebesar Rp.45.105.706.500,-

Pada APBD perubahan untuk Kegiatan Sekretariat terjadi

pergeseran anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran

Sekretariat Daerah sebesar Rp 1.010.745.230,-. Dalam APBD

PerubahanKegiatan Biro Umum bertambah sebesar Rp. 299.040.120,-,

sehingga total anggaran yang dikelola Biro Umum TA 2014 menjadi

sebesar Rp.44.394.001.390,- (empat puluh empat miliar tiga ratus

sembilan puluh empat juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Adapun penyerapan anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar sampai

dengan 31 Desember 2014 untuk Kegiatan Sekretariat adalah sebesar

Rp.34.055.552.788,- (86,81%) dan Kegiatan Biro Umum sebesar

Rp.4.744.617.270,- (91,84%).

Adapun Program/Kegiatan Biro Umum yang berbeda antara yang

diusulkan dalam Renja 2014 dengan yang tertampung dalam DPA TA

2014 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.12

Page 67: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

56

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2014 DENGAN DPA TA 2014

BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR

No. Program/Kegiatan Dalam Renja TA 2014

Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran TA 2014

Keterangan

1 2 3 4

I. KEGIATAN SEKRETARIAT

A. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Rumah Tangga

Tidak Dianggarkan Penyesuaian

Kebutuhan

B. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

1. Tidak Dianggarkan Pembangunan

Garasi/Tempat Parkir

Kendaraan

Kegiatan Baru

2. Tidak Dianggarkan Pembangunaan Pagar Kegiatan Baru

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah

Tidak Dianggarkan Penyesuaian Kebutuhan

4. Tidak Dianggarkan Rehabilitasi Gedung Tempat Ibadah

Penyesuaian Kebutuhan

5. Tidak Dianggarkan Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan

Penyesuaian Kebutuhan

6. Rehabilitasi gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus

Tidak Dianggarkan Penyesuaian Kebutuhan

C. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Tidak Dianggarkan Sosialisasi, Bimbingan

Teknis, Workshop

Kegiatan Baru

Page 68: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

57

II KEGIATAN BIRO

UMUM

D. Program Perkuatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

1. Tim Fasilitasi Kegiatan-

Kegiatan Pimpinan

Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan

Pimpinan

Perubahan

Nomenklatur

2. Peningkatan Wawasan

dan Kinerja Pengelolaan

Keuangan Setda Prov.

Kalbar

Tidak Dianggarkan Penyesuaian

Kebutuhan

3. Fasilitasi Kegiatan

Kesenian dan Hiburan

Fasilitasi Kegiatan Kesenian

dan Hiburanpada Kegiatan

Pemerintah Provinsi Prov.

Kalbar

Perubahan

Nomenklatur

E. Program Penertiban

Aset

1. Penyusunan

Perencanaan

Pemeliharaan Aset

Penyusunan RKPBU Perubahan

Nomenklatur

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014

alokasi anggaran digunakan untuk mendukung 10 Program dan 99

Kegiatan, tetapi ada perbedaan pada program dan kegiatan yang

diusulkan dalam Renja TA 2014dengan yang tertampung dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014. Hal ini disebabkan

karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan baru yang merupakan kebutuhan pimpinan yang

mendesak dan harus dipenuhi/dilaksanakan sesuai dengan arahan

pimpinan;

2. Adanya perubahan nama kegiatan/perubahan nomenklatur yang

disesuaikan dengan hasil asistensi dengan Tim TAPD.

Page 69: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

58

b. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2015

Mengingat program/kegiatan Tahun 2015 belum dapat dievaluasi

karena kegiatan dalam proses pelaksanaan maka yang dapat

disampaikan adalah evaluasi program/kegiatan yang dikelola Biro

Umum Tahun Anggaran 2014. Sebagaimana diketahui pelaksanaan

program dan kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2014,

seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat

dengan Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk dikelola Biro

Umum Setda Provinsi Kalbar baik pada anggaran murni dan

perubahan pada kegiatan Sekretariat totalnya sebesar

Rp.39.228.271.715,- dengan realisasi sebesar Rp.34.055.552.788,-

atau 86,81% dan untuk kegiatan Biro Umum total anggaran sebesar

Rp.5.165.729.675,- dengan realisasi sebesar Rp.4.744.617.270,- atau

91,84%.

Alokasi Anggaran tersebut pada APBD Murni untuk mendukung 10

Program dan 98 Kegiatan.Adapun Alokasi Anggaran Program/Kegiatan

Biro Umum dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.13

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

No Uraian Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

KEGIATAN

SEKRETARIAT

39.228.271.715,- 34.055.552.788,- 86,81

A Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

13.757.823.000,- 12.505.143.799,- 90,89

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

60.000.000,- 59.110.500,- 98,51

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

3.040.000.000,- 2.853.316.899,- 93,85

3 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

499.181.000,- 321.973.890,- 64,50

Page 70: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

59

4 Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

197.523.500,- 193.919.100,- 98,17

5 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

30.000.000,- 29.460.000,- 98,20

6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

599.323.250,- 568.500.000,- 94,85

7 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

450.000.000,- 449.753.400,- 99,94

8 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

534.816.000,- 503.252.800,- 94,09

9 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

/Penerangan Bangunan

Kantor

494.962.000,- 493.582.000,- 99,72

10 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

548.050.000,- 536.617.000,- 97,91

11 Penyediaan Makan &

Minuman

3.415.376.750,- 3.053.937.300,- 89,41

12 Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan

Luar Daerah

1.122.000.000,-

778.888.910,- 69,41

13 Penyediaan Jasa

Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan

dan Pendukung

Perkantoran Lainnya

1.299.600.000,-

1.293.900.000,- 99,56

14 Penyediaan Jasa

Penatausahaan Keuangan

dan Barang

691.800.000,- 634.300.000,- 91,68

15 Penataan dan

Pemeliharaan Arsip

Dilingkungan Setda Prov.

Kalbar

91.413.000,- 87.913.000,- 96,17

16 Penyediaan Jasa

Kebersihan Rumah

Jabatan

471.750.000,- 471.491.000,- 99,94

18 Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor, VVIP

212.027.500,- 175.228.000,- 82,64

B Program Peningkatan

Sarana & Prasarana

15.279.693.700- 14.698.889.012,- 96,19

Page 71: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

60

1

Pengadaan Kendaraan

Jabatan, Kendaraan

Dinas/Operasional

2.650.200.000,- 2.539.336.550,- 95,81

2

Pengadaan Perlengkapan

/Peralatan Rumah

Jabatan/ Mess

133.447.000,- 121.257.011,- 90,86

3 Pengadaan Ac dan Kipas

Angin

173.800.000,- 149.072.350,- 85,77

4 Pengadaan Perlengkapan

/ Peralatan Kantor

293.951.000,- 254.954.356,- 86,73

5 Pengadaan Perlengkapan

/Peralatan Rumah Tangga

307.896.750,- 300.052.000,- 97,45

6

Pengadaan/Peningkatan

Instalasi Listrik, Telepon,

Air

114.150.000,- 111.929.000,- 98,05

7 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Studio dan

Komunikasi

690.600.000,- 688.256.500,- 99,66

8

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung

Gedung Kantor

351.452.550,- 207.977.385,- 59,17

9

Pemeliharaan Rutin

Berkala Rumah Dinas

Jabatan

94.550.000,- 94.028.000,- 99,44

10

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

840.150.000,- 823.205.805,- 97,98

11

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Khusus/Bangunan

Khusus/Konstruksi

Khusus

120.550.000,- 120.041.000,- 99,57

12 Pemeliharaan

Taman/Halaman

Kantor/Halaman Rumah

Jabatan

919.050.000,- 880.016.100,- 95,75

13 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas

/ Operasional

3.909.338.250,-

3.891.246.305,- 99,53

14 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan /

Peralatan Rumah Jabatan

159.075.000,-

139.515.750,- 87,70

Page 72: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

61

15 Pemeliharaan

Rutin/Berkala AC dan

Kipas Angin

301.726.000,- 294.684.875,- 97,66

16 Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Perlengkapan/Peralatan

Kantor

140.338.000,- 125.306.550,- 89,28

17 Pemeliharaan Sarana/

Prasarana Studio dan

Komunikasi

272.280.000,- 234.394.525,- 86,08

18 Pemeliharaan Sarana /

Prasarana Sistem

Informasi

188.272.900,- 186.836.875,- 99,23

19 Pemeliharaan Sarana /

Prasarana Pendukung

Gedung Kantor

147.053.000,- 147.048.850,- 99,99

20 Pembangunan

Garasi/Tempat Parkir

Kendaraan

445.000.000,- 436.244.825,- 98,03

21 Pembangunan Pagar 107.900.000,- 107.376.500,- 99,51

22 Pengadaan Meubeleir 242.600.000,- 239.191.700,- 98,59

23 Pengadaan Mesin Pompa

Air

41.191.250,- 40.485.550,- 98,28

24 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Wisma Daerah

168.625.000,- 166.809.650,- 98,92

25 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gudang

105.200.000,- 103.921.100,- 98,78

26 Pemeliharaan Garasi /

Tempat Parkir Kendaraan

418.500.000,- 413.527.000,- 98,81

27 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Pagar

179.600.000,- 174.684.000,- 97,26

28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Bak

Air/Menara Air

68.550.000,- 64.276.000,- 93,76

29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Jaringan Air

90.015.000,- 89.409.400,- 99,32

30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Saluran Air

190.750.000,- 188.262.500,- 98,69

31 Pemeliharaan Instalasi

Listrik/ Telepon

111.070.000,- 110.675.000,- 99,64

32 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubeleir

73.550.000,- 73.505.500,- 99,93

33 Pemeliharaan 328.712.000,- 315.922.500,- 96,10

Page 73: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

62

Rutin/Berkala Generator

34 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mesin

Pompa Air

43.950.000,- 27.008.000,- 61,45

35 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan/Peralatan

Rumah Tangga

17.400.000,- 17.385.000,- 99,91

36 Rehabilitasi Gedung

Kantor

328.200.000,- 325.813.000,- 99,27

37 Rehabilitasi Gedung

Tempat Ibadah

205.200.000,- 205.000.000,- 99,90

38 Rehabilitasi Gudang 105.200.000,- 102.942.000,- 97,85

39 Peningkatan

Jalan/Jembatan

Lingkungan Kantor

Rumah Jabatan

201.150.000,- 200.058.000,- 99,45

C Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

523.050.000,- 511.302.000,- 97,75

1 Pengadaan Pakaian Dinas

/ Kerja Beserta

Perlengkapannya

523.050.000,- 511.302.000,- 97,75

D

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

150.000.000,- 71.021.100,- 47,34

1 Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,- 33.887.700,- 56,47

3.

2. Sosialisasi, Bimbingan

Teknis, Workshop

90.000.000,- 37.133.400,- 41,25

E

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan

435.956.668,-

380.681.200,-

87,32

1 Penyusunan Laporan

Keuangan

93.671.900,- 88.076.000,- 94,02

2 Penyusunan LAKIP 123.769.900,- 111.815.950,- 90,34

3 Penyusunan RENJA

SKPD

30.250.000,- 22.899.000,- 75,69

Page 74: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

63

4 Penyusunan LPPD dan

LKPJ Biro Umum

48.468.498,- 38.560.300,- 79,55

5

Evaluasi Dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan

Sekretariat, KDH / WKDH

dan Biro Umum

105.724.370,-

91.501.450,-

86,54

6 Penyusunan RKA SKPD

dan DPA SKPD

34.072.000,- 27.828.500,- 81,67

F Program Peningkatan

Pengelolaan Aset

Daerah

106.300.000,- 102.147.600,- 96,09

1 Penyusunan/Pelaporan

Inventarisasi Aset

106.300.000,- 102.147.600,- 96,09

G Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah /Wakil

Kepala Daerah

8.975.448.347,- 5.786.368.077,- 64,46

1 Penyediaan Jasa

Kesehatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

350.000.000,- 97.536.816,- 27,86

2 Fasilitasi Kegiatan Dialog/

Pertemuan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

186.800.000,- 84.962.200,- 45,48

3 Penerimaan Kunjungan

Kerja Pejabat Negara /

Departemen

Pemerintahan dan Non

Departemen/Luar Negeri

214.983.000,- 57.014.000,- 26,52

4 Fasilitasi Kunjungan

Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Ke Dalam dan

Luar Daerah

2.441.019.897,- 1.033.589.171,- 42,34

5 Koordinasi Dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

683.000.000,- 471.134.400,- 68,98

6 Fasilitasi Kunjungan

Presiden dan Wakil

Presiden RI

965.270.000 0,- 0,00

Page 75: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

64

7 Pengadaan Sarana,

Prasarana, Perlengkapan

dan Peralatan Rumah

Jabatan KDH/WKDH

1.413.395.450,- 1.379.292.090,- 97,58

8 Pengadaan Sarana,

Prasarana, Perlengkapan

dan Peralatan Rumah

Jabatan KDH/WKDH

2.455.830.000,- 2.398.530.400,- 97,66

9 Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Rumah

Jabatan KDH/WKDH

265.150.000,- 264.309.000,- 99,68

KEGIATAN BIRO UMUM 5.165.729.675,- 4.744.617.270,- 91,84

H Program Perkuatan

Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

4.458.902.655,- 4.075.529.050,- 91,40

1 Fasilitasi Kegiatan-

Kegiatan Pimpinan

386.818.400,- 303.572.000,- 78,47

2 Penyusunan Bahan

Klarifikasi dan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

oleh Lembaga

Pengawasan Fungsional

213.521.175,-

193.527.250,- 90,63

3 Fasilitasi Pelaksanaan

Kegiatan dan Tugas

Ketatausahaan Biro dan

Pimpinan

77.800.950,-

74.280.950,- 95,47

4 Penataan Administrasi

Kepegawaian Biro Umum

78.800.000,- 74.680.000,- 94,77

5 Penyelesaian LP2P

Pejabat/PNS di

Lingkungan Setda

43.588.850,- 38.325.375,- 87,92

6 Dukungan Fasilitasi

Peningkatan pelayanan di

Lingkungan Sekretariat

Daerah

576.825.700,- 557.387.800,- 96,63

7 Operasional Tim Ad Hoc

Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara/Daerah

149.765.050,- 131.773.300,- 86,22

8 Penyelenggaraan Urusan

Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Asisten

Administrasi dan Umum

316.683.500,- 280.168.600,- 88,46

Page 76: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

65

9 Peningkatan Pelayanan

Persandian

Telekomunikasi Kelistrikan

Dan Sound System

524.751.750,-

493.242.200,- 93,99

10 Fasilitasi Kegiatan

Kesenian dan Hiburan

Pada Kegiatan

Pemerintah Provinsi

Kalbar

398.282.280,- 363.990.000,- 91,39

11 Peningkatan Pelayanan

Kerumahtanggaan

Pimpinan Lainnya

157.637.000,- 149.586.600,- 99,30

12 Dukungan Fasilitasi

Pelayanan

Kerumahtanggaan di VIP

dan VVIP

167.408.000,- 161.192.000,- 96,28

13 Dukungan Kegiatan

Tugas-Tugas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

925.250.000,- 855.153.275,- 92,42

14 Penyelenggaraan Urusan

Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Staf Ahli

264.550.000,- 261.934.500,- 99,01

15 Penyelenggaraan Urusan

Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Sekretaris

Daerah

184.220.000,- 136.715.200,- 74,21

I Program Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi Keuangan

Setda

425.582.320,-

398.911.350,- 93,73

1 Penataan Administrasi

Keuangan Setda

133.188.180,- 125.572.000,- 94,28

2 Penyelesaian Administrasi

Penatausahaan Gaji di

Lingkungan Setda

98.599.740,- 90.841.150,- 92,13

3 Penyusunan Neraca

Setda, Biro Umum

Sekretariat Daerah Prov.

Kalbar

141.859.300,- 135.758.900,-

95,69

4 Penyusunan Jurnal Setda

Prov. Kalbar dan Biro

51.935.100,- 46.739.300,- 89,99

Page 77: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

66

Umum

J Program Penertiban

Aset

281.244.700,- 270.176.870,- 96,06

1 Pengamanan Aset 96.957.000,- 92.859.850,- 95,77

2 Penyimpanan dan

Distribusi Aset

102.784.700,- 102.284.020,- 99,51

3 Penyusunan RKPBU 81.503.000,- 75.033.000,- 92,06

Jumlah Setda + Biro Umum 44.394.001.390,- 38.800.170.058,- 87,40

8. Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Biro Humas Tahun Anggaran

2015 belum dapat dievaluasi mengingat kegiatan baru berjalan pada

Triwulan I.

Pada Tahun 2015 ini, Biro Humas akan menyampaikan hasil Evaluasi

kegiatan Biro Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2014, dimana

belum terjadi perubahan Nomenklatur dan perubahan Struktur Organisasi.

Untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan maka pada tahun 2014,

Total alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2014 yang

bersumber dari APBD Provinsi Kalbar TA. 2014 berjumlah

Rp.7,120.196.500,- sedangkan realisasi anggaran yang dicapai sebesar

Rp. 6,910,542,530.00,-atau 97,06 %.

Adapun Program/Kegiatan dan Anggarannya sebagai berikut :

TABEL 3.14 PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014

No Uraian

APBD

Realisasi

( %)

1 2 3 4 5

BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR

7,120,196,500.00 6,910,542,530.00

Page 78: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

67

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,416,414,000.00

1,386,086,155.00 97.86

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5,400,000.00

4,801,500.00 88.92

Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,308,000.00

37,302,000.00 99.98

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

17,000,000.00

15,368,000.00 90.40

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

125,500,000.00

125,500,000.00 100.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

15,000,000.00

12,263,500.00 81.76

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

418,638,000.00

418,448,000.00 99.95

Penyediaan Makanan dan Minuman

30,000,000.00

15,290,000.00 50.97

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

200,000,000.00

191,650,155.00 95.83

Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi

500,000,000.00

500,000,000.00 100.00

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

67,568,000.00

65,463,000.00 96.88

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

152,569,000.00

138,645,000.00 90.87

Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

70,000,000.00

69,379,000.00 99.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

62,569,000.00

56,990,000.00 91.08

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

10,000,000.00

9,596,000.00 95.96

Page 79: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

68

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

10,000,000.00

2,680,000.00 26.80

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

90,000,000.00

83,212,375.00 92.46

Pendidikan dan Pelatihan

20,000,000.00

19,845,300.00 99.23

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

25,000,000.00 21,094,575.00 84.38

Penyusunan Analisa Jabatan

25,000,000.00 24,320,500.00 97.28

Penetapan Kinerja

20,000,000.00

17,952,000.00 89.76

IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

227,600,000.00

206,981,700.00 90.94

Penyusunan Laporan Keuangan

35,000,000.00 25,804,500.00 73.73

Penyusunan LAKIP

35,000,000.00 34,797,200.00 99.42

Penyusunan RENJA SKPD

20,000,000.00 15,680,000.00 78.40

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

35,000,000.00 34,355,000.00 98.16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

67,600,000.00 67,540,000.00 99.91

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

35,000,000.00 28,805,000.00 82.30

V

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK/HUMAS.

3,833,504,500.00 3,747,898,210.00 97.77

Penyusunan Notulansi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat

170,000,000.00 169,917,300.00 99.95

Page 80: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

69

Pemprov.Kalbar

Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Massa

175,000,000.00 173,255,600.00 99.00

Penyusunan Pidato Apel awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

140,000,000.00 139,901,000.00 99.93

Pengadaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemprov.Kalbar

600,266,000.00

591,093,785.00 98.47

Sosilaisasi dan Koodinasi Tugas dan Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah

195,000,000.00

176,691,100.00 90.61

Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah

210,000,000.00

157,372,600.00 74.94

Dialog Interaktif melalui Media Elektronik Televisi dan Radio

50,000,000.00 50,000,000.00 100.00

Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov.Kalbar Melalui Media Elektronik dan Online dan Media Luar Ruang,

300,000,000.00 299,974,400.00 99.99

Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan

175,000,000.00 175,000,000.00 100.00

Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.

666,013,500.00 663,871,575.00 99.68

Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik

700,000,000.00

699,295,550.00 99.90

Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Dalam dan Luar Daerah

82,225,000.00 82,225,000.00 100.00

Page 81: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

70

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar

125,000,000.00 125,000,000.00 100.00

Penerbitan Buletin Eksekutif

60,000,000.00 59,850,000.00 99.75

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Kepegawaian & Ketatausahaan

185,000,000.00

184,450,300.00 99.70

VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

1,400,109,000.00

1,347,719,090.00 96.26

Operasional Pengeturan Tempat dan Sarana Upacara

75,000,000.00 74,885,000.00 99.85

Bimtek Keprotokolan 375,000,000.00

351,917,463.00 93.84

Operasional Pelayanan Tamu/Pimpinan dalam dan Luar Negeri

170,109,000.00

164,930,430.00 96.96

Fasilitas Keprotokolan Pendampingan Kegiatan Pimpinan

628,000,000.00 617,524,397.00 98.33

Fasilitasi Keprotokolan Perjalanan Dinas Luar Negeri

52,000,000.00 39,450,800.00 75.87

Penyusunan Pergub Tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas

100,000,000.00

99,011,000.00 99.01

7,120,196,500.00 6,910,542,530.00 97.06

Page 82: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

71

c. CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan kebijakan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja serta

menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta tugas lainnya yang diserahkan

oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

oleh karena itu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan

kerja unik yang memiliki karakteristik tersendiri, dimana dalam menjalankan

tugas dan fungsinya tersebut dijabarkan melalui tugas dan fungsi dari masing-

masing Biro. Sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat adalah gambaran integritas tingkat capaian kinerja Biro-Biro

yang bernaung di dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat Daerah

merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu perumusan

kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas Daerah)

dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut mengandung

arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara

langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan

“pelayanan” kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah

dan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah.

Adapun capaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat sampai dengan tahun 2014dapat dilihat darigambaran kinerja

pelayananSekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu

2013-2018yang merupakantingkat capaian kinerja dari masing-masing Biro,

dimana berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada sampai tahun 2014

kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dari

uraian dan tabel sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dengan terfasilitasinya tugas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pemerintahan umum yang

diamanatkan pemerintah kepada pemerintah daerah;

Page 83: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

72

2. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

3. Terfasilitasinya administrasi penataan daerah;

4. Terkoordinasinya kegiatan Penyusunan Manajemen Pemerintahan Desa/

Kelurahan;

5. Tertatanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

6. Tersusunnya kerangka regulasi baik peraturan daerah, peraturan

gubernur, maupun keputusan gubernur dalam rangka mendukung tugas

pemerintahan dan pembangunan;

7. Dapat memberikan bantuan hukum kepada aparatur dalam

menyelesaikan permasalahan hukum;

8. Terlaksananya Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-

Kalimantan Barat;

9. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan

Kepala Daerah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat secara aman

dan terkendali;

10. Terbentuknya pemekaran daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kubu

Raya dan Kabupaten Kayong Utara;

11. Ter-update-nya validasi data penduduk untuk mendukung

penyelenggaraan pilkada;

12. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

13. Terfasilitasi dan terkoordinasinya upaya pengembangan produk dan

usaha pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan serta

fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui

penyuluhan pertanian;

14. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pemanfaatan dan

pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;

15. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengembangan Sarana

Perekonomian Daerah yang memadai;

16. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengendalian Administrasi

Pembangunan Ekonomi yang efisien dan efektif;

17. Penetapan beberapa kebijakan dibidang ekonomi, pertanian, peternakan,

perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian,

Page 84: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

73

perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, tata ruang, pengairan,

prasarana wilayah, pemukiman dan lain sebagainya dalam rangka

mendorong laju pertumbuhan ekonomi;

18. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan kegiatan keagamaan Islam

yang bertujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama Islam di

Kalimantan Barat;

19. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan Lembaga agama Kristen dan

Katholik se-Kalimantan Barat dalam rangka sinergitas Program

Pembangunan Keagamaan di Kalimantan Barat;

20. Terfasilitasinya pembinaan lembaga dan Organisasi Agama Hindu,

Buddha dan Konghucu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

kehidupan Umat Hindu, Buddha dan Konghucu di Kalimantan Barat;

21. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama dan kerjasama intern

umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan

Pemerintah di Kalimantan Barat;

22. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah sosial di

Kalimantan Barat;

23. Meningkatnya sinergitas dalam menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi,

dan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan dan KB;

24. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Pendidikan,

Kebudayaan, kepemudaaan dan Olahraga;

25. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah, unit pelaksana

teknis pada Dinas daerah, Staf Ahli Gubernur, dan lembaga lain sebagai

bagian dari perangkat daerah;

26. Tersusunnya kajian mengenai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah (AKIP);

27. Tersusunnya kajian dibidang pengembangan budaya kerja aparatur;

28. Tersusunnya kajian Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan

perubahan Perda;

Page 85: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

74

29. Terlaksananya fasilitasi raperda organisasi perangkat daerah

kabupaten/kota dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

perangkat daerah kabupaten/kota;

30. Terlaksananya koordinasi untuk membahas permasalahan-permasalahan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis kebijakan aparatur dengan

kabupaten/kota;

31. Tersusunnya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat

Daerah;

32. Tersusunnya tatalaksana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

perangkat daerah seperti standar pelayanan minimum, standar

operasional prosedur dan lain sebagainya;

33. Tersusunnya formasi penerimaan PNS Provinsi Kalimantan Barat;

34. Terfasilitasinya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

35. Terfasilitasinya pimpinan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan

pembangunan;

36. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset

daerah, seperti pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan

perawatan, inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor,

sarana prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak di Lingkungan Sekretariat Daerah;

37. Pelayanan, penatausahaan administrasi dan pengelolaan dibidang

keuangan, anggaran dan pembangunan di Lingkungan Sekretariat

Daerah;

38. Pelayanan, penatausahaan administrasi, monitoring dan evaluasi

terhadap program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Sekretariat

Daerah;

39. Penatausahaan administrasi keuangan, pelayanan aparatur di

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta

pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

40. Terjalinnya kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan

media massa;

41. Pemberitaan yang berimbang tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan;

Page 86: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

75

42. Terlaksananya pelaksanaan tugas dibidang kehumasan, seperti

penerbitan majalah, pers release, kerjasama dengan insan/lembaga pers,

ekspose kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dll.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja 2014

%

Target Jangka

Menengah Renstra

2014

Penanggung Jawab

Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum

5 7 140 5 Biro Pemerintaha

n

2 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah informasi KDH Bagi Pemerintah Pusat

3 3 100 3 Biro Pemerintaha

n

3 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah urusan pemerintahan yang ditata

2 2 100 2 Biro Pemerintaha

n

4 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Fasilitasi Keanggotaan DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD Kab/Kota

1 1 100 1 Biro Pemerintaha

n

5 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD

1 1 100 1 Biro Pemerintaha

n

6 Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah

Jumlah Fasilitasi Penegasan Batas Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi

3 segmen batas

5 segmen batas

167 2 segmen batas

Biro Pemerintaha

n

7 Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah

Jumlah Fasilitas Penegasan Batas Antar Provinsi

1 segmen batas

2 segmen batas

200 2 Biro Pemerintaha

n

8 Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang

Jumlah Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama

3 Kab/ Kota

3 Kab/Kota 100 14 Kab/ Kota Biro Pemerintaha

n

Page 87: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

76

pembangunan di Prov. Kalbar

9 Terciptanya masyarakat yang taat hukum

Terciptanya masyarakat yang taat akan peraturan perundang-undangan

150 orang 150 orang 100 150 orang Biro Hukum

10 Terwujudnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan

Terlaksananya pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

14 Kabupaten

/Kota

14 Kabupaten/K

ota

100 14 Kabupaten/K

ota

Biro Hukum

11 Terciptanya tertib administrasi dokumen produk hukum Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah buku Lembaran Daerah yang disusun Tahun 2013

25 buku 25 Buku 100 25 buku Biro Hukum

12 Tersalurnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan

150 orang 0 0 150 orang Biro Hukum

13 Terciptanya tertib administrasi dokumentasi Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tersedianya buku Berita Daerah Prov Kalbar

20 buku 20 buku 100 10 buku Biro Hukum

14 Terwujudnya inventarisasi hukum adat

Terlaksananya inventarisasi hukum adat

5 buku 5 buku 100 10 buku Biro Hukum

15 Terwujudnya pengelolaan website JDIH Prov Kalbar yang baik

Tersedianya JDIH Prov Kalbar yang up todate

1 unit 1 unit 100 1 unit Biro Hukum

16 Terwujudnya pengelolaan data perundang-undangan daerah yang baik

Tersedianya data digital perundang-undangan daerah

800 data 800 data 100 - Biro Hukum

17 Terbinanya kesadaran hukum masyarakat perbatasan

Terciptanya masyarakat perbatasan yang taat akan peraturan perundang-undangan

150 orang 150 orang 100 150 orang Biro Hukum

18 Terwujudnya pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang profesional

Terciptanya peningkatan SDM pengelola dokumentasi dan informasi hukum

30 orang 30 orang 100 30 orang Biro Hukum

19 Jumlah produk hukum daerah yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta

Terbentuknya Perda aspiratif, akomodatif dan sesuai dengan perkembangan prolegda yang telah ditetapkan

10 Perda 11 Perda 110 10 Perda Biro Hukum

Page 88: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

77

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat

20 Terciptanya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Keputusan Gubernur

Tersedianya Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis sosiologis dan yuridis

550 Keputusan Gubernur

670 Keputusan Gubernur

122 750 Keputusan

Biro Hukum

21 Tersedianya kajian/pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tersedianya kajian dan pertimbangan hukum bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan

30 kajian 24 Kajian 80 20 kajian Biro Hukum

22 Tersedianya MOU dan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tersedianya bahan MOU dan perjanjian kerjasama

30 MOU/ perjanjian kerjasama

42 MOU/perjanjian kerjasama

140 30 perjanjian kerjasama

Biro Hukum

23 Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dan DPRD dalam proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan sampai pada pembentukan perda agar terarah, terencana, terpadu dan tertib prosedur

Terkoordinasinya penyusunan Perda yang sesuai dengan skala prioritas, terencana dan terpadu dan sistematis

1 Keputusan

DPRD

1 Keputusan DPRD

100 1 Keputusan Biro Hukum

24 Meningkatnya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur

Tersedianya Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis

50 Peraturan Gubernur

69 Peraturan Gubernur

138 50 Peraturan Biro Hukum

25 Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam rencana penyusunan Peraturan Gubernur agar Peraturan Gubernur yang akan disusun dapat terencana dan terukur

Jumlah Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis

60 Peraturan Gubernur

53 Peraturan Gubernur

88 - Biro Hukum

Page 89: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

78

26 Terlaksananya penanganan dan pembelaan hukum perkara perdata dan TUN di pengadilan

Penanganan perkara perdata dan TUN dan monitoring pemantauan kasus hukum di pengadilan

8 perkara 15 Perkara 188 8 perkara/kasu

s

Biro Hukum

27 Terwujudnya penanganan perkara masyarakat kurang mampu di pengadilan

Terlaksananya pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam penanganan perkara di pengadilan

20 kasus 15 kasus 75 25 kasus Biro Hukum

28 Terwujudnya penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat di luar sidang pengadilan melalui mediasi bantuan hukum

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan

8 kasus 7 kasus pengaduan

88 12 kasus Biro Hukum

29 Terlaksananya persamaan persepsi, peningkatan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan RANHAM 2011 - 2014

Terlaksananya koordinasi antar panitia RANHAM Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar

2 laporan 2 laporan 100 100 orang 2 laporan

Biro Hukum

30 Terwujudnya penguatan dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Kalbar

Pengeluaran dana pendampingan terhadap saksi korban permasalahan HAM

16 pendampin

gan

17 pendamping

an

106 15 pendamping

an/ kasus

Biro Hukum

31 Penguatan kebijakan terhadap berbagai kegiatan dalam pemantuan dan perlindungan HAM

14 Kab/Kota

13 kegiatan di Kab/ Kota

93 - Biro Hukum

32 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota se Kalbar

40 orang 40 orang 100 40 orang Biro Hukum

33 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap draft Raperda Kabupaten/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 100 80 dok Biro Hukum

Page 90: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

79

34 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Identifikasi tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum

35 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Pengawasan refresif produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 100 - Biro Hukum

36 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

14 Kab/Kota

12 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum

37 Terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi Pemda dalam merancang dan menetapkan produk hukum daerah

Terlaksananya studi orientasi penyusunan produk hukum Kab/Kota se-Kalbar

40 orang 40 orang 100 50 orang Biro Hukum

38 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum

39 Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan.

Data penduduk rentan administrasi kependudukan

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

100 5 Kab/Kota Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Penduduk

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Mobilitas Penduduk

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Perkembangan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Page 91: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

80

Kependudukan

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Prov. Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Perangkat dan jaringan komunikasi data yang dapat berfungsi baik dalam mendukung pelayanan perekaman e-KTP dan laporan hasil kegiatan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Kabupaten/kota yang menerapkan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Validitas data penduduk Kalbar yang menjadi rujukan Dinas/Instansi/Swasta dalam perencanaan pembangunan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Fasilitasi dan pembinaan, koordinasi dan konsultasi peningkatan kualitas laporan data Kab/Kota dan Diperolehnya informasi data kependudukan yang valid dalam rangka peningkatan kualitas laporan data kependudukan Kab/Kota se Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Pelayanan administrasi kependudukan dan capil kepada masyarakat semakin meningkat

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Page 92: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

81

Kabupaten/kota yang telah melakukan koordinasi konsolidasi data penduduk untuk Pemilu Presiden Tahun 2014

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

SKPD dan instansi lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan data dari hasil pengolahan database kependudukan Prov. Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Kabupaten/kota yang telah melakukan pemutakhiran dan akurasi data DP4 Pilkada dan laporan pelaksanaan kegiatan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Buku Profil Perkembangan Kependudukan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

40 Terkoordinasinya upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian dan perlindungan hukum bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yang bekerja di daerah

Koordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam mengatasi masalah SKP dan SKPLN bagi TKI dan dokumen kependudukan bagi TKA

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

2 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang WNI dalam wilayah NKRI dan Antar Negara

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

41 Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pada Kementerian Dalam Negeri.

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pendaftaran Penduduk

40 Orang Peserta dari 14

Kab/Kota

40 Orang Peserta dari 14 Kab/Kota

100 40 Orang Peserta dari 14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil

Pelayanan administrasi kepada Biro di lingkungan Asisten Administrasi Pemerintahan

3 Biro 3 Biro 100 3 Biro Biro Dukcapil

Page 93: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

82

42 Terkoordinasinya upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Status Anak dan Perubahan Nama

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil Se - Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Pencatatan Sipil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 60 Hari

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarganegaraan, dan Peristiwa Penting Lainnya

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan, Penduduk yang Beragama Islam

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

Page 94: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

83

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun 2014 Tentang Spesifikasi Teknis Perangkat KTP Elektronik

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

43 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang tugas-tugas di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Laporan Kegiatan Perjalanan ke Dalam dan Luar Daerah

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil

44 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Laporan Keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil

LAKIP Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil

RENJA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil

LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil

RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil

45 Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya Perlengkapan/Peralatan kantor guna mendukung kelancaran tugas-tugas di Lingkungan Biro Dukcapil

3 Bagian pada Biro

3 Bagian pada Biro

100 3 Bagian pada Biro

Biro Dukcapil

46 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian

Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

4 Kebijakan

4 Kebijakan 1 6 Per.Gub/ Kep.Gub

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 2 Kep.Gub Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Penyuluhan Pertanian

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 3 Kegiatan/ Kebijakan

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

3 Kebijakan

3 Kebijakan 1 2 Per.Gub/ Kep.Gub

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Page 95: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

84

Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3 Kebijakan

3 Kebijakan 1 3 Per.Gub Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 1 (satu) Fas.Keg ; Monev 12 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

47 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaat-an dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Hutan Desa

2 kebijakan 4 Draft Kebijakan

2 2 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Jumlah Izin dan Rekomendasi Usaha Dalam Kawasan Hutan

4 Izin/ Rekomend

asi

3 Izin dan 11 Rekomendas

i

2.75 4 Fasilitasi / Rekomendas

i

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1 Kebijakan

1 Draft Kebijakan

1 2 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan bidang Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Kelistrikan di Provinsi Kalbar

1 Kebijakan

1 Kebijakan 1 4 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

48 Terwujudnya fasilitasi dan koor-dinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;

Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum

14 Kab/Kota

12 Kab/Kota 85,71%

10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Laporan Gubernur tentang Penerbitan IUJK dan BUJK Se-Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 1 10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

14 Kab/Kota

6 Kab/Kota 0.5 10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Sanitasi

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 1 1 Buku; 10 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur mengenai Perindustrian dan Perdagangan

1 Kebijakan

1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur mengani Koperasi, UMKM dan Pariwisata

1 Kebijakan

1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Koordinasi dan Pendataan Perkembangan Harga Sembako

9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 1 12 Koordinasi &

52 kali pendataan

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Laporan Fasilitasi Pengendalian Inflasi

1 Buku 1 Buku Laporan

1 Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Page 96: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

85

Kebijakan Gubernur Bidang Penanaman Modal

1 Kebijakan

1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur Bidang Lembaga Keuangan

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur Bidang Bidang Pengembangan BUMD

4 Kebijakan

4 Kebijakan 1 2 Kep.Gub Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direktur Teknik dan Pemasaran PERUSDA ANEKA USAHA

2 Kebijakan

2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direksi PT. JAMKRIDA Kalbar

4 Kebijakan

4 Kebijakan 1 - Biro Ekonomi dan

Pembangunan

49 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif.

Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana

2 Rakor dan 12

Kab/Kota

2 Rakor dan 12 Kab/Kota

1 2 Rakor & 12 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Ekonomi

2 Rakor dan 12

Kab/Kota

2 Rakor dan 12 Kab/Kota

1 2 Rakor & 12 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

2 Rakor dan 12

Kab/Kota

2 Rakor dan 12 Kab/Kota

1 2 Rakor & 12 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Rapat Koordinasi dan Pembelajaran mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan

2 Rakor dan 1 kali

Pembelajaran

2 Rakor dan 1 kali

Pembelajaran

1 2 Rakor & 2 Pembelajara

n

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

Rapat Koordinasi Tim dan Rapat Asistensi serta Monev Kab/Kota

5 Rakor dan 12

Kab/Kota

5 Rakor dan 12 Kab/Kota

1 4 Rakor & 12 Kab/Kota

Biro Ekonomi dan

Pembangunan

50 Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama

1. Jumlah Perumusan Kebijakan Agama di Kalbar

40 Buah 25 Buah 85 15 Buah Biro Kesejahteraa

n Sosial

2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar

15 Kali 15 Kali 100 14 kali Biro Kesejahteraa

n Sosial

Page 97: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

86

dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar

3. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

4. Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar

360 Orang 350 Orang 90 285 Orang Biro Kesejahteraa

n Sosial

51 Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar

13 Kab/Kota

12 Kab/Kota 99 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

2. Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

12 Buah 11 Buah 99 20 Buah Biro Kesejahteraa

n Sosial

3. Jumlah Monev Kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

12 Kab/kota

12 Kab/kota 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

4. Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

305 Orang 382 Orang 177 210 Orang Biro Kesejahteraa

n Sosial

52 Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

1. Adanya Koordinasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

14 Kab/Kota

12 Kab/Kota 98 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

2. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

60 orang 60 orang 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

Page 98: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

87

3. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

2 buah 2 buah 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

4. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

4 buah 2 buah 50 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

5. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

60 orang - -100 200 orang Biro Kesejahteraa

n Sosial

53 Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga

1. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar

10 Kab/Kota

11 Kab/Kota 101 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar

12 Buah 9 Buah 97 14 Buah Biro Kesejahteraa

n Sosial

3. Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga

10 Kab/kota

11 Kab/kota 101 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

Page 99: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

88

4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

242 Orang 220 Orang 78 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa

n Sosial

5. Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

12 buah 9 buah 97 12 buah Biro Kesejahteraa

n Sosial

6. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

242 orang 210 orang 68 300 orang Biro Kesejahteraa

n Sosial

54 Tertatanya lem-baga perangkat daerah yang pro-porsional, dina-mis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya or-ganisasi Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

1. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ;

1 raperda 1 raperda 100 1 raperda Biro Organisasi

2. Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kab/kota melalui asistensi, monitoring dan evaluasi

14 kab/kota

14 kab/kota 100 14 kab/kota Biro Organisasi

3. Rakor Teknis Bidang Ke-lembagaan

1 kali 1 kali 100 1 kali Biro Organisasi

55 Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas

1. Persentase kab/kota yang menyusun SOP dengan baik dan benar

80 80 100 80 Biro Organisasi

2. Jumlah kebijakan bidang ke-tatalaksanaan yang dihasilkan

1 kebijakan 1 kebijakan 100 1 kebijakan Biro Organisasi

3. Jumlah UPP yang hasil sur-vey IKM nya meningkat

3 UPP Pemprov

dan Pemkab/ko

ta

3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota

100 3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota

Biro Organisasi

Page 100: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

89

4. Jumlah UPP yang mene-rapkan Sistem Manajemen Mutu

3 UPP Pemprov

dan Pemkab/ko

ta

3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota

100 3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota

Biro Organisasi

5. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik yang di-tetapkan

1 perda 1 perda 100 1 perda /pergub/SE

Biro Organisasi

56 Terwujudnya sis-tem Akuntabilitas kinerja Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance

1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun LAKIP dan TAPKIN dengan Baik

75 75 100 75 Biro Organisasi

1. 2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja

80 80 100 80 Biro Organisasi

3. Persentase Pemerintah kab / Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik

80 80 100 80 Biro Organisasi

57 Terwujudnya pembinaan aparatur melalui penyusunan formasi PNS dan jabatan fungsional, tersedianya infor-masi jabatan dan informasi diklat dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta mening-kat nya kualitas pela-yanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sumber-daya aparatur Setda serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sum-berdaya aparatur Setda dan mening-katnya kualitas pelayanan dan pe-manfaatan minat baca serta peman-faatan perpustakaan Setda

1. Tersedianya Usulan Formasi PNS

1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 Dokumen

Biro Organisasi

2. Tersedianya formasi Jabatan Fungsional

1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 Dokumen

Biro Organisasi

3. Jumlah Dokumen Hasil Anjab

8 Dokumen

8 Dokumen

100 8 Dokumen

Biro Organisasi

4. Jumlah dokumen hasil AKD LTD Prov.Kalbar

5 Dokumen

5 Dokumen

100 5 Dokumen

Biro Organisasi

5. Jumlah hasil evaluasi jabatan

4 Dokumen

4 Dokumen

100 4 Dokumen

Biro Organisasi

6. Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan refor-masi birokrasi

5 kab/kota

5 kab/kota

100 5 kab/kota

Biro Organisasi

7. Jumlah PNS yang mengikuti diklat

43 orang 50 orang 100 50 orang Biro Organisasi

8. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan

624 orang 624 orang 100 624 orang Biro Organisasi

Page 101: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

90

58 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Asuransi Bangunan/ Gedung 26

unit

Asuransi Bangunan/ Gedung 26

unit

100 Asuransi Bangunan/ Gedung 26

unit

Biro Umum

Asuransi Kendaraan

Roda 4 (empat) 58

unit

Asuransi Kendaraan

Roda 4 (empat) 58

unit

100 Asuransi Kendaraan

Roda 4 (empat) 58

unit

Biro Umum

Jumlah Lokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

3 Lokasi 3 Lokasi 100 3 Lokasi Biro Umum

Jumlah Alokasi Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Alokasi 3 Alokasi 100 3 Alokasi Biro Umum

Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

8 Biro 8 Biro 100 8 Biro Biro Umum

Jumlah Lokasi Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

5 Lokasi 5 Lokasi 100 5 Lokasi Biro Umum

Jumlah Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

2 Laporan 2 Laporan 100 2 Laporan Biro Umum

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

12 Kali 10 Kali 83.3 12 Kali Biro Umum

Jumlah Penerimaaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri

180 Kali 152 Kali 84.4 180 Kali Biro Umum

Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

48 Kali 34 Kali 70.8 48 Kali Biro Umum

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI

2 Kali 0 Kali 0 2 Kali Biro Umum

Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

238 Pengadaa

n

238 Pengadaan

100 238 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

66 Pemelihara

an

66 Pemeliharaa

n

100 66 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Page 102: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

91

Jumlah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

3 Rehabilitas

i

3 Rehabilitasi 100 3 Rehabilitasi Biro Umum

Jumlah Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan

360 Kali 231 Kali 64.2 360 Kali Biro Umum

Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah

120 Kali 110 Kali 91.7 120 Kali Biro Umum

Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

96 Kali 80 Kali 83.3 96 Kali Biro Umum

Jumlah Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikaasi, Kelistrikan dan Sound System

3.086 Pelayanan

3.086 Pelayanan

100 3.086 Pelayanan

Biro Umum

Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

60 Kali 50 Kali 83.3 60 Kali Biro Umum

Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

30 Kali 24 Kali 80 30 Kali Biro Umum

Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

30 Kali 26 Kali 86.7 30 Kali Biro Umum

Pengamanan Aset 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan Biro Umum

Penyimpanan dan Distribusi

1 Biro 1 Biro 100 1 Biro Biro Umum

59 Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

3 Jenis Pakaian

3 Jenis Pakaian

100 3 Jenis Pakaian

Biro Umum

60 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan

Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Roda

Empat 4 Unit

Kendaraan Roda Empat

4 Unit

100 Kendaraan Roda Empat

4 Unit

Biro Umum

Kendaraan Roda Dua

10 Unit

Kendaraan Roda Dua

10 Unit

100 Kendaraan Roda Dua

10 Unit

Biro Umum

Jumlah Pengadaan AC dan Kipas Angin

11 Unit 11 Unit 100 11 Unit Biro Umum

Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

67 Unit 67 Unit 100 67 Unit Biro Umum

Page 103: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

92

Jumlah Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Listrik, Telepon, Air

3 Paket 3 Paket 100 3 Paket Biro Umum

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

58 Pengadaa

n

58 Pengadaan

100 58 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

8 Pengadaa

n

8 Pengadaan 100 8 Pengadaan Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Rumah Dinas Jabatan

1 Pemelihara

an

1 Pemeliharaa

n

100 1 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

8 Pemelihara

an

8 Pemeliharaa

n

100 8 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus

1 Pemelihara

an

1 Pemeliharaa

n

100 1 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan

8 Pemelihara

an

8 Pemeliharaa

n

100 8 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Roda

Empat 92 Unit

Kendaraan Roda Empat

92 Unit

100 Kendaraan Roda Empat

92 Unit

Biro Umum

Roda Dua 101 Unit

Roda Dua 101 Unit

100 Roda Dua 101 Unit

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala AC/Kipas Angin

934 Unit 934 Unit 100 934 Unit Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

3 Pemelihara

an

3 Pemeliharaa

n

100 3 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi

6 Pemelihara

an

6 Pemeliharaa

n

100 6 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

4 Pemelihara

an

4 Pemeliharaa

n

100 4 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Mebelair

64 Pengadaa

n

64 Pengadaan

100 64 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air

9 Pengadaa

n

9 Pengadaan 100 9 Pengadaan Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Wisma

5 Pemelihara

an

5 Pemeliharaa

n

100 5 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Page 104: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

93

Daerah

Jumlah Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan

2 Paket 2 Paket 100 2 Paket Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air

1 Pemelihara

an

1 Pemeliharaa

n

100 1 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

3 Pemelihara

an

3 Pemeliharaa

n

100 3 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air

1 Pemelihara

an

1 Pemeliharaa

n

100 1 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

3 Pemelihara

an

3 Pemeliharaa

n

100 3 Pemeliharaa

n

Biro Umum

Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator

3 Lokasi 3 Lokasi 100 3 Lokasi Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air

1 Pemelihara

an

1 Pemeliharaa

n

100 1 Pemeliharaa

n

Biro Umum

61 Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Jumlah berita/informasi melalui Situs Provinsi Kalbar

200 berita/tahu

n

200 berita/tahun

100 200 Berita Biro Humas

Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan melalu Baliho, spanduk dan benner

Pembuatan Baliho

78 bh/tahun

97 bh baliho/th

97 100 Baliho Biro Humas

Spanduk 12 buah

25 bh/th 250 10 Spanduk Biro Humas

6 benner 6 bh/th 60 10 Benner Biro Humas

Jumlah Dialog Interaktif Melalui TV dan RRI

kegiatan dialog interaktif yang dilaksanakan

Biro Humas

-Dialog Interaktif

melalui TV 10

Kali/Tahun

10 kali /Th 100 Dialog Interaktif

melalui TV 10 Paket

Biro Humas

- Dialog Interaktif melalui

Radio 10 Kali/Tahun

10 .kali /TH 100 Dialog Interaktif melalui

Radio 10 Paket

Biro Humas

62 Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang

Jumlah Klarifikasi Pemberitaan

Klarifikasi Berita 20

Kali/Tahun

20 Kali/th

200 klarifikasi berita 10 kali

Biro Humas

Jumlah Jumpa Pers kegiatan Jumpa pers 20

Kali/Tahun

21 ali/th 210 jumpa pers 10 kali

Biro Humas

Page 105: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

94

Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1 Dokumen laporan

1 Dokumen Laporan

100 1 Dokumen lapoan

Biro Humas

2 kali koordinasi

keluar daerah , 15

kali ke dalam daerah

63 Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan Media Massa/Lembaga Penyedia Infomasi masyarakat

Jumlah Publikasi Pemberitaan dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik

10 kali liputan khusus

47 kali liputan khusus

470 10 kali liputan khusus

Biro Humas

Iklan 40 kali/tahun

0 0 60 iklan

Jumlah Fasilitasi Hubungan Kerjasama antar Media

Jumlah Kerjasama Media

Biro Humas

Jumlah Media

Cetak 6 Media Cetak

6 media cetak

100 6 media cetak

Jumlah Media

Elektronik 7 Media

Elektronik

7 media elektronik

100 7 media elektronik

Jumlah Rapat Koordinasi Bakohumas Pemkab/Kota Se – Kalbar

1 kali/Pertah

un

1 kali/ tahun 100 1 kegiatan Biro Humas

64 Terwujudnya dokumentasi kedinasan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar

Jumlah Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Prov. Kalbar

24 Buku Risalah

Kunjungan Rapat

Pimpinan, 24 buku

Rapat Pimpinan

24 Buku Risalah

Kunjungan Rapat

Pimpinan, 24 buku Rapat

Pimpinan

80 30 Buku Risalah

Kunjungan Rapat

Pimpinan, 30 buku Rapat

Pimpinan

Biro Humas

Jumlah penyaringan informasi dan penghimpunan kliping Koran Pemberitaan Media Cetak

- 1095 Koran

Harian, 60 Edisi

khusus, 350 buku

kalbar dimata pers

1095 kliping Koran harian/

tahun, 60 Edisi

Khusus, 350 buku Kalbar di Mata Pers

90 1095 kliping Koran harian/

tahun, 72 klipiing

bulanan, 40 Kliping Edisi Khusus, 400 buku Kalbar di Mata Pers

Biro Humas

Jumlah Pidato dan Himpunan Pidato Gubernur/Wagub/Sekda

- 12 naskah

pidato apel awal bulan.

12 naskah pidato apel awal bulan.

100 12 naskah pidato apel awal bulan.

Biro Humas

Page 106: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

95

- 500 buku pidato

tahunan, 40 buku pidato

Naskah Pidato

triwulan Gubernur,

Wagub dan Sekda

Pada berbagai

Acara Kedinasan

400 buku Himpunan

pidato tahunan, 40 buku pidato Gubernur,

Wagub dan Sekda

1 20 buku Himpunan

pidato Gubernur, 20 bukuHimpun

an pidato Wagub dan 400 buku Himpunan

pidato tahunan

Jumlah Dokumentasi Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumentasi Pembangunan Daerah

Biro Humas

- Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar (1 paket 3 CD) 100 paket

- Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat

Pemprov Kalbar 100

paket

83.3 - Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar 120 CD

Biro Humas

- Penyusuna

n Dokumentasi Foto

(CD) Pejabat

Pemprov kalbar 500

CD

- Penyusunan Dokumentasi

Foto (CD) Pejabat

Pemprov kalbar 400

CD

100 - Penyusunan Dokumentasi

Foto (CD) Pejabat

Pemprov kalbar 400

CD

Biro Humas

- Pembuatan Buku Himpunan Foto Kegiatan Pemerintah 400 buku /tahun

- Pembuatan Buku

Himpunan Foto

Kegiatan Pemerintah 200 buku

/tahun

50 - Pembuatan Buku

Himpunan Foto

Kegiatan Pemerintah 400 buku

/tahun

Biro Humas

- Penyusuna

n album ekslusif 12

album

- Penyusunan

album ekslusif 12

album

100 - Penyusunan

album ekslusif 12

album

Biro Humas

- Kalender kegiatan

- Kalender kegiatan

56 - Kalender kegiatan

Pemprov TA 2014

sebanyak 1000 buah

Biro Humas

Page 107: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

96

Pemprov TA 2014 sebanyak 1000 buah

Pemprov TA 2014 sebanyak 560 buah

100 Biro Humas

- Pemotretan Pejabat Pemprov

6 kali

- Pemotretan Pejabat

Pemprov 6 kali

100 - Pemotretan Pejabat

Pemprov 2 kali (Gub ,

Wagub dan sekda) Tas

Sovernir 500 bh, Slayer Tenun Ikat

300 bh.

Biro Humas

- Cuci Cetak Foto

Presiden dan Wakil

Presiden offset 150 buah dan cuci cetak

serta frame masing-

masing 1 37 pasang

Jumlah Bahan Dokumentasi

100 100 100 100 Biro Humas

Jumlah Bahan Bacaan Setda dilingkungan Pemprov. Kalbar.

- Bahan Bacaan

Gubernur 385

Eplr/tahun

- Bahan Bacaan

Gubernur 385

Eplr/tahun

106 - Bahan Bacaan

Gubernur 361

Eplr/tahun

Biro Humas

- Bahan Bacaan Wakil

Gubernur 360

Eplr/tahun

Bahan Bacaan Wakil

Gubernur 360

Eplr/tahun

100 Bahan Bacaan Wakil

Gubernur 360

Eplr/tahun

Biro Humas

- Bahan Bacaan

Sekda 192 Explr/tahun

- Bahan Bacaan

Sekda 192 Explr/tahun

80 - Bahan Bacaan

Sekda 240 Explr/tahun

Biro Humas

- Bahan Bacaan

sekretariat dan

perpustakaan 2557

Explr/Tahun dan buku

per Undang-

undangan

Bahan Bacaan

sekretariat dan

perpustakaan 2557

Explr/Tahun

97.7 Bahan Bacaan

sekretariat dan

perpustakaan 2617

Explr/Tahun

Biro Humas

Jumlah Laporan keuangan, Kepegawaian, asset dan ketatausahaan

4 jenis laporan

4 jenis laporan

100 4 Jenis Laporan

Biro Humas

Page 108: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

97

65 Terwujudnya Penyampaian Informasi , Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kemasyarakatan Yang berkualitas

Jumlah Peliputan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar

Peliputan dalam

daerah 593 kali/tahun

jumlah Peliputaan

Luar daerah 70 kali/tahun.

Peliputan dalam

daerah 593 kali/tahun

jumlah Peliputaan

Luar daerah 70 kali/tahun.

80 1000 peliputan

dan pemberitaan

Biro Humas

Jumlah pemberitaa

n 800 berita/tahu

n

Jumlah pemberitaan

800 berita/tahun

Jumlah kegiatan Sosialisasi dan rapat Koordinasi pengelola Informasi Daerah

1 kali Sosialisasi dan 3 kali

rapat Koordinasi

1 kali sosialisasi , 2

kali Rapat Koordinasi

75 1 kali Sosialisasi dan 3 kali

rapat Koordinasi,

200 buku UU keterbukaan

Informasi publik

Biro Humas

Jumlah Pameran dan Kegiatan Kehumasan

1 kali dalam

daerah, 1 kali luar daerah

3 Kali pameran di LuarDaerah

75 4 kali pameran (1 kali dalam

daerah dan 3 Luar

Daerah)

Biro Humas

Jumlah Buletin Ekslutif

600 buku 600 Buku/tahun

100 1800 buku Biro Humas

66 Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung Kinerja Pemprov Kalbar

Jumlah Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas

Jumlah Admistrasi perjalanan

yang difasiliatsi

803 /Tahun terdiri dari

:

Jumlah Admistrasi perjalanan

yang difasiliatsi 530/Tahun

terdiri dari :

83.3 Jumlah Admistrasi perjalanan

yang difasiliatsi 600 kali

/Tahun terdiri dari :

Biro Humas

Perjalanan Luar Daerah 227 Kali/tahun , perjalanan Dalam Daerah 573 Kali/tahun

Perjalanan Luar Daerah

116 Kali/tahun , perjalanan

Dalam Daerah 414 Kali/tahun

Luar Daerah

Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

3 kali/ tahun

2 Kali/tahun 66 3 kali/tahun Biro Humas

Jumlah Pelayanan Tamu -Tamu dan Pimpinan

1.225 kali/Tahun

1300/th 108 1200 orang Biro Humas

Jumlah Pengaturan tempat dan sarana upacara

853 Kali/tahun

704 kali /tahun

82.8 850 kali Biro Humas

Page 109: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

98

Jumlah Bimtek Keprotokolan yang dilaksanakan

1 kali/Tahun

1 kali/tahun 100 1 kali/tahun Biro Humas

Jumlah pergub 2 Dokumen

2 Dokumen 100 2 Dokumen Biro Humas

Page 110: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

99

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang

dihadapi dalam lima tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang

tercantum dalam RPJM Nasional, maka visi pembangunan yang ditawarkan

pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur; Drs. Cornelis, MH dan Drs.

Christiandy Sanjaya,SE,MM ketika mengikuti PILKADA tanggal 20

September 2012 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG

BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA"

Makna dari visi tersebut sebagai berikut :

Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma dan kaidah

agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama

semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan indentitas masyarakat

Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma dan kaidah agama tersebut

akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman dalam seluruh aktivitas

kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan

kehidupan beragama.

Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia

Kalimantan Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik,

yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka

harapan hidup yang lebih tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian

ibu melahirkan yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal

nutrisi terutama pada anak-anak balita serta kualitas pelayanan sosial yang

Page 111: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

100

lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin

baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia

Kalimantan Barat akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan

berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas penduduk ditandai

oleh makin naiknya tingkat pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta

profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang

kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup

bersama dalam suasana yang harmonis, sinergis dan saling

pengertian.Oleh karena itu, diperlukan adanya kondisi saling

ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.Aman merupakan konsep yang dinamis karena

mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa

berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang

mendasari dan mempengaruhinya.Masyarakat Aman adalah masyarakat

yang mampu mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran,

masyarakat yang mampu menempatkan orang perorang dalam posisi

sejajar dan sederajat dimuka hukum serta masyarakat yang senantiasa

dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau

kelompok.Untuk memantapkan keamanan mutlak harus diwujudkan

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.Disamping itu, penegakan

supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance

menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman.

Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya

masyarakat Dayak, Melayu, Cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat

akan menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan

berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta

menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan

pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai

pluralitas kehidupan masyarakat secara proposional.

Page 112: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

101

Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan

Barat akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik diukur dari

tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatannya dan

pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian

ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih

sejahtera.Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang

memiliki lembaga ekonomi yang tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik

sehingga mendukung perekonomian yang efisien dan stabil dengan

produktivitas yang tinggi.Gejolak baik yang berasal dari dalam maupun luar

daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.Selain memiliki berbagai

indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah

masyarakat yang telah memiliki sistem dalam kelembagaan politik termasuk

hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya dan

ketentramannya terjamin dalam kehidupannya.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi

pembangunan, yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang

sosial, kesehatan, pendidikan, agama keamanan dan ketertiban

melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui

peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana

dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.

3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara

berkelanjutan untuk rnengurangi kesenjangan antar wilayah dengan

tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya

alam.

4. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi

masyarakat melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan

efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi

yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan

mendorong masuknya investasi.

Page 113: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

102

5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah

dengan pihak swasta baik tataran lokal, regional, nasional maupun

internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur

serta SDM yang memadai.

6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur

pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta

menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai

dengan kapasitas dan kemampuan yang dimliki serta sesuai dengan

peraturan Jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan

perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya

kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi

kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi

lokal terutama melalui pengusaha kecil, menengah dan koperasi,

dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk

meningkatkan daya saing serta menggali, mengembangkan dan

melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus

mempertahankan ketahanan budaya.

9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna

memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta

mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan,

pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata

guna wilayah sesuai dengan peruntukkan dan regulasi, guna

menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan

yang berkelanjutan.

Page 114: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

103

4.1.2. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan diarahkan dan apa yang

akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terus

menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul

dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah

perbaikan.Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang

terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN & PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERTIB,

PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL UNTUK MENUNJANG INTEGRASI

DAN SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH “

Penjelasan Makna Visi :

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa

keberadaannya dapat memberikan dorongan yang berharga bagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Untuk itu Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas

pengabdian di bidang "Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan".

Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah-an dalam

arti memberikan pelayanan administrasi dan teknis, mengkoordinasikan dan

melakukan pembinaan serta merumuskan program dan petunjuk teknis

dalam seluruh kegiatan pemerintahan, kepamongprajaan, pembangunan

Page 115: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

104

perekonomian, dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh seluruh

perangkat daerah.

Perkembangan Otonomi Daerah menuntut aparatur pemerintah di

Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat lebih bersih, tertib,

professional dan akuntabel.Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat berusaha mewujudkan aparatur yang professional dan

akuntabel agar dapat memberikan pelayanan yang prima.

Aparatur yang professional yaitu sumber daya manusia di lingkungan

Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai pendidikan, keahlian dan

keterampilan dibidangnya.

Aparat yang akuntabel yaitu sumber daya manusia di lingkungan

Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tanggung jawab dan

segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.Aparatur yang

bertanggung jawab juga merupakan sumber daya manusia yang

mempunyai kemauan, inisiatif, dan inovatif dibidangnya.

Pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap

jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terutama di era

keterbukaan sekarang ini.Pelayanan prima (service excellence) merupakan

layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada

masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan.Pelayanan prima

dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya

sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti

kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien,

ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Sedangkan integrasi dan sinergi pelaksanaan pembanguran daerah

mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dapat terkoordinasi dan saling melengkapi dengan baik, dari hulu

(kebijakan) sampai hilir (pemanfaatan) melalui dukungan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan yang bersih, tertib, profesional dan akuntabel.

Page 116: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

105

2. Pernyataan Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan

pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya.Pernyataan misi

merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih eksis dan dapat

mengikuti efek global otonomi daerah.

Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan

gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan oleh organisasi untuk

mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, sehingga tergambar sistem nilai

dan skala prioritas yang akan dilakukan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah

Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang secara lebih nyata

dilaksanakan oleh Biro-Biro sebagai berikut :

MISI 1 (SATU)

Misi 1 (satu) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh

Biro Pemerintahan dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“Menjadikan Biro Yang Mampu Merumuskan

Kebijakkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ”

Untuk memudahkan pemahaman, penyataan misi di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Mampu merumuskan kebijakan, maksudnya adalah bahwa Biro

Pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan fungsi dituntut dan harus

mampu menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang

ada, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakkan

sehingga menghasilkan kebijakkan yang memaduserasikan antara

keutuhan NKRI dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah dan masyarakat di Kalimantan Barat.

Page 117: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

106

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maksudnya adalah

bahwa Biro Pemerintahan selain melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam merumuskan kebijakkan tetapi juga harus melakukan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota

dalam bentuk monitoring, supervisi dan evaluasi maupun dalam bentuk

kegiatan lainnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah di daerah.

MISI 2 (DUA)

Misi 2 (dua) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh

Biro Hukum dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat

Yang Berbudaya Hukum Dan Menghormati Hak Asasi Manusia "

Pernyataan misi yang tersebut di maksudkan bahwa Biro Hukum berharap

disuatu hari nanti masyarakat Kalimantan Barat akan berbudaya hukum dan

menjunjung tinggi budaya hukum dan supremasi hukum menuju masyarakat

yang adil makmur dan sejahtera.

Guna mewujudkan misi tersebut maka Biro Hukum harus selalu menjadi

teladan dan fokus pengembangan hukum di Kalimantan Barat yang

mengedepankan transparansi, keterbukaan dan pelayanan prima kepada

masyarakat, dan meningkatkan kualitas produk hukum dan sosialisasi

hukum, sehingga akan tercipta masyarakat yang memahami akan hak dan

kewajibannya dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Page 118: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

107

Misi 3 (TIGA)

Misi 3 (tiga) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Kependudukkan Dan Catatan Sipil dengan pernyataan misi

sebagai berikut:

"Mewujudkan Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan

Menuju Penduduk Kalimantan Barat Yang Berkualitas"

Pernyataan di atas dimaksudkan :

1. Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan adalah

pelayanan pemerintah Provinsi bersama masyarakat dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan

peristiwa vital yang dialami penduduk secara tepat, aman, cepat,

murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam

manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan

penghormatan nilai nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi

informasi secara online dan real time. Dalam pelayanan prima tersebut

terkandung maksud upaya tertib administrasi kependudukan yaitu

terciptanya kepedulian dan peranserta masyarakat dalam melaporkan

data diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk

dari setiap perubahan status dan peristiwa kependudukan yang dialami

dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar.

2. Penduduk Kalimantan Barat Berkualitas adalah penduduk Kalimantan

Barat yang memiliki ciri-ciri sehat mandiri, beriman, bertakwa,

berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan,

menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Page 119: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

108

Misi 4 (EMPAT)

Misi 4 (empat) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Perekonomian Dan Pembangunan dengan pernyataan misi

sebagai berikut:

"Merumuskan Kebijakan Pengembangan

Perekonomian Kalimantan Barat Yang Berbasis Kerakyatan"

Misi tersebut akan menjadi arah perkembangan Biro Perekonomian dan

Pembangunan ke depan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang

akan datang Biro Perekonomian dan Pembangunan harus mempunyai

peran dalam merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian

Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan.

Misi 5 (LIMA)

Misi 5 (lima) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Kesejahteraan Sosial dengan pernyataan misi sebagai berikut:

"Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial

Di Kalimantan Barat Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat,

Produktif, Berkualitas, Beriman, Bertakwa, & Harmonis Tahun 2018 “

Mengandung makna bahwa Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar

dengan memanfaatkan setiap dukungan sumber daya yang ada serta

kondisi ideal yang berkembang dinamis, akan secara optimal mengawal

kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang kesejahteraan

sosial secara sinergis dan koordinatif dengan mengedepankan semangat

kebersamaan dan siplikatif ambil bagian dalam pekerjaan besar

mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sehat, produktif,

berkualitas, beriman, bertaqwa dan harmonis di Tahun 2018.

Page 120: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

109

Misi 6 (ENAM)

Misi 6 (enam) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Organisasi dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“ Mewujudkan Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan

Yang Modern Menuju Kepemerintahan Daerah Yang Baik

(Good Local Governance) “

Organisasi dan manajemen pemerintahan yang modern bermakna sosok

kelembagaan Pemerintah Daerah yang proporsional, dinamis dan responsif

yang dilengkapi dengan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai

dengan kebutuhan dinamika perubahan dalam masyarakat.

Hal ini dapat terwujud apabila baik secara institusi, individu maupun sistem

diisi oleh aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan

nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan

bermanfaat.

Sedangkan good local governance atau kepemerintahan daerah yang baik

mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme (KKN).

MISI 7 (TUJUH)

Misi 7 (tujuh) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Umum dengan pernyataan misi sebagai berikut:

Page 121: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

110

“Meningkatkan Pelayanan Umum

Dan Pelayanan Terhadap Pimpinan Yang Lebih Unggul”

Unggul Dalam Pelayanan artinya memberikan pelayanan yang prima yang

dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, efisien, efektif serta berkualitas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakkan yang digariskan oleh

pimpinan.

Pelayanan Umum yang dimaksud disini adalah pelayanan yang diberikan

kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, tamu-tamu Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat secara luas.

Pelayanan Terhadap Pimpinan adalah wujud pelayanan yang diberikan

kepada Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sekretaris Daerah

Provinsi Kalimantan Barat, Asisten, Kepala Biro dan Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah Lainnya.

MISI 8 (DELAPAN)

Misi 8 (delapan) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

oleh Biro Humas dan Protokol dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“Melaksanakan Pelayanan Informasi

Yang Berimbang &Tata Keprotokolan Yang Berkualitas”

Visi tersebut menyiratkan arti penting bagi pelaksanaan kinerja yang ingin

diraih oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun makna dari misi ke delapan tersebut di atas adalah :

Pelayanan Informasi yang Berimbang, mengandung arti bahwa setiap

pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang membangun kemitraan dengan

media massa dan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif

dan berimbang yang dilaksanakan dengan didukung kemampuan,

Page 122: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

111

attitude/kepribadian dan integritas yang memadai terhadap tugas yang

diemban.

Tata Keprotokolan yang berkualitas, mengandung arti bahwa

pelaksanaan tugas keprotokolan yang diemban harus dilaksanakan secara

efektif dan efisien dengan pelayanan yang terbaik.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

tertentu (1 hingga 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini

maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa

yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari

itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh

mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan (Goals) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga

pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor

kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi

dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.Dengan adanya

pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang

akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Tujuanjuga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan,

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategis.

Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,

akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).

Page 123: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

112

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah

ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara

nyata dalam jangkawaktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus

bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat

dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.Dengan

demikian, tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata

dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang

jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang

perlu dirumuskan dalam langkah-langkah secara terarah dalam bentuk

tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi

merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 sampai 5 tahun mendatang,

agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang difomulasikan secara terukur, spesifik,

rasional dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan

sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan arahan bagi

pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

terkait dengan misi dimaksud.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Page 124: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

113

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

TUJUAN SASARAN

1 2

Misi 1 : Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang

sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban

melalui sistem kelembagaan.

1. Mengembangkan kapasitas

kelembagaan dan sistem

pelayanan dasar bidang sosial

1. Terlayani dan diberdayakannya

masyarakat miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Terwujudnya pelayanan catatan

sipil masyarakat

2. Meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan manajemen

sistem pelayanan dasar bidang

pendidikan

1. Terselenggaranya manajemen

pendidikan yang efektif dan efisien

2. Meningkatnya aktifitas dan kualitas

kehidupan beragama masyarakat

Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah

dengan pihak swastabaik dalam tataran lokal, regional, nasional

maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana

infrastruktur serta SDM yang memadai.

1. Mengembangkan kerja sama 1. Terjalinnya kerjasama

Page 125: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

114

pembangunan yang memberikan

manfaat optimal bagi daerah

pembangunan antar

kabupaten/kota se-Kalbar

2. Kerjasama pembangunan antar

daerah

Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur

pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta

menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan

kapasitas dan kemampuan yangdimiliki sesuai dengan peraturan

jenjang karir kepegawaian yang berlaku

1. Meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan dan pelayanan

publik

1. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik

2. Terkomunikasikannya kebijakan

daerah kepada publik

3. Terwujudnya pelayanan publik

Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan

perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya

kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai

1. Menegakkan supremasi hukum

dan perlindungan HAM

1. Meningkatkan kualitas penegakkan

hukum dan perlindungan HAM

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

Page 126: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

115

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin

dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

2018 diatas dijabarkan melalui tujuan, sasaran dan target kinerja Biro-Biro

sebagaimana tabel-tabel berikut:

Page 127: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

116

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A. Biro Pemerintahan

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi Pemerintah

47 SKPD

48 SKPD

48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD

Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi DPRD

47 SKPD

48 SKPD

48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD

Tersedianya Informasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota se-Kalbar

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

Terukurnya Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Tersusunnya LPPD-SKPD di Lingkungan Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran

1 kali /47 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

Tersusunnya LKPJ-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran

1 kali /47 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

Terfasilitasinya Tim Nasional EKPPD mengklarifikasi Data LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyusunan LPPD dan LKPJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

- - 1 Pergub

- -

Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi Pemerintah

- - - -

1 Dokumen

Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi

- - - - 1

Dokumen

Page 128: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

117

DPRD

Tersusunnya Memori Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan Periode 2013-2018 bagi Kepala Daerah selanjutnya

- - - - 1

Dokumen

Tersosialisasinya Peraturan dibidang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Terlaksananya Kaji Terap dibidang Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

- 1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Persentase peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

100% 100% 100% 100% 100%

Terfasilitasinya Peran Pemerintah Provinsi Kalbar (HUT RI, HUT PEMPROV, HUT OTDA, HUT REFORMASI)

4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg

Terlaksananya Penganugerahan Otonomi Award di Provinsi Kalbar

1 Kali - 1 Kali - 1 Kali

Tersusunnya Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi

- 1 Perda - - -

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan di Bidang Penataan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar

- 1 Kali 1 Kali 1 Kali -

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan NSPK Urusan Pemerintahan lingkup Pemerintahan Provinsi Kalbar

- 1 Paket 1 Paket 1 Paket -

Terlaksananya Tertib Administrasi Pejabat Negara dan DPRD

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah se-Kalbar (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota)

2 Kab 3 Kab 6 Kab 2 Kab 1 Kab

Terfasilitasinya Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Angggota DPRD Prov,Kab/ Kota se-Kalbar.

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Rapat Kerja dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Tersosialisasinya Peraturan dibidang Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Tersosialisasinya Revisi UU Pengganti UU 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Page 129: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

118

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-

Terfasilitasinya Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar (Gubernur/Wakil Gubernur)

- - - - 1 Kali

2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum

Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Prov. Kalbar

Intensitas Rapat Koordinasi dengan instansi vertikal di Prov. Kalbar

1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali

Inventarisasi urusan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemerintah kepada Gubernur

1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku

Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemprov. Kalbar kepada kabupaten/kota dan desa

1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku

Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat tampung tantra

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Koordinasi penyelenggaraan PUM di Prov. Kalbar

1 kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Pemberian pelayanan yang sesuai dengan SPM di kecamatan

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

4 Kab/Kota

- -

Jumlah Camat yang mengikuti Raker dengan Gubernur

174 Orang

174 Orang

174 Orang

174 Orang

174 Orang

Jumlah kecamatan yang direkomendasikan untuk dimekarkan

2 2 2 2 2

Inventarisasi pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

4 Kab/Kota

- -

Jumlah kecamatan yang telah diberikan pembinaan dan pemberdayaan tugas umum pemerintahan

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

4 Kab/Kota

- -

Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya

15 Kali 15 Kali 17 Kali 18 Kali 20 Kali

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan 4 5 5 - -

Page 130: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

119

pembinaan SAR melalui FKSD Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

4 Kab/Kota

- -

Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya

15 Kali 15 Kali 17 Kali 18 Kali 20 Kali

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan SAR melalui FKSD

4 Kab/Kota

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

- -

Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

3. Mengoptimalkan penataan daerah berdasarkan instrumen pelaksanaan tata pemerintahan

Terkoordinirnya dan Tertatanya program penataan daerah dalam pembangunan di Provinsi Kalbar

Terwujudnya kepastian batas administrasi pemerintahan antar kabupaten/ kota dan antar Provinsi

5 Segmen

Batas

4 Segmen

Batas

3 Segmen

Batas

2 Segmen

Batas

2 Segmen

Batas

Terwujudnya pemekaran daerah berdasar Design Besar Penataan Daerah

- - - 2 Kabupate

n

Adanya Inventarisasi penamaan rupabumi di kabupaten/kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

Penyelesaian permasalahan pertanahan

3 Penyeles

aian

3 Penyeles

aian

3 Penyeles

aian

3 Penyeles

aian

2 Penyeles

aian

4. Mengoptimalkan peran kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan

Terkoodinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah potensi kerjasama yang teridentifikasi sesuai standar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kerjasama antar daerah dan antar lembaga lainnya yang dimonitoring

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kegiatan kaji terap kerja sama yang terlaksana dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Page 131: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

120

Jumlah kajian data base kerjasama antar daerah yang tersusun

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah bentuk kerjasama luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kerjasama antar daerah yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan kerjasama antar daerah

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai tatacara pelaksanaan kerjasama antar daerah

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai kerjasama pemda dengan pihak luar negeri

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan potensi lokal yang terlaksana dengan baik

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama antar daerah yang terlaksana dengan baik

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama luar negeri yang terlaksana dengan baik

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah kegiatan TKKSD Provinsi Kalimantan Barat yang terlaksana dengan baik

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

B. Biro Hukum

5. Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum

Meningkatnya Kualitas Dokumentasi dan informasi Hukum

Terwujudnya kualitas dokumentasi dan informasi hukum

Terwujudnya kualitas layanan teknologi informasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyuluhan Hukum

Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Jumlah masyarakat yg mengkuti kegiatan penyuluhan hukum

Jumlah booklet/leaflet yg dibagikan kpd masyakarat

650 org

-

700 org

1000

750 org

1100

800 org

1200

850 org 1300

7. Meningkatkan Kualitas Kajian, Monitoringdan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kalimantan Barat

Meningkatnya kualitas Kajian, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kalimantan Barat

Jumlah Perda yg berkualitas

Jumlah Peraturan Kepala Daerah yg berkualitas

Jumlah kajian, monitoring dan evaluasi produk hukum provinsi

10

750

50

10

750

50

10

750

50

10

750

50

10

750

50

8. Meningkatkan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum dan HAM

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum dan HAM

36

45

54

52

68

Page 132: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

121

9. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pelayanan Perlindungan dan Pemajuan HAM

Terwujudnya Partisipasi Publik Terhadap Permasalahan HAM

Meningkatnya partisipasi publik terhadap permasalahan HAM

16

16

16

16

16

10. Meningkatkan Kualitas Pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota

Terwujudnya Pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota

Jumlah pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kab/kota

163bh

100bh

100bh

100bh

100bh

C. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

11. Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan kualitas penduduk.

Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk.

Tersedianya 80% data jumlah penduduk & keluarga yg akurat berdasarkan jenis pekerjaan yg terindikasi penduduk kurang mampu, berdasarkan komponen demografi utk mengetahui kesehatan & pendidikan penduduk.

60% 70% 80% 90% 100%

12. Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat untuk pengendalian kuantitas penduduk dan pemerataan persebarannya (mobilitas) yang selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk merumuskan kebijakan pemerataan persebaran (mobilitas) penduduk guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan SDA serta penduduk menjadi lebih berkualitas

Tersedianya 80 persen data jumlah penduduk yang akurat by name by address di wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, dan perbatasan.

40% 50% 70% 90% 100%

13. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui koordinasi penertiban penerbitan dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan tenaga kerja asing (TKA) serta warga negara asing (WNA) yang ada di daerah.

Terkoordinasinya upaya utk mendapatkan data & informasi yg akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian & perlindungan hukum bagi penduduk yg akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yg bekerja di daerah.

Tersedianya 80 persen data dan informasi TKI dan TKA yang akurat by name by address didukung dengan data dan informasi jati diri yang benar dan akurat.

60% 65% 80% 90% 100%

14. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas, kapabilitas, disiplin, dan melakukan pengawasan SDM aparatur guna memberikan pelayanan prima.

Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dgn meningkatkan kualitas & kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pd Kementerian Dalam Negeri.

Terwujudnya 80 persen SDM Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan

30% 50% 80% 90% 100%

15. Memberikan kemudahan, fasilitasi & mengakomodasi hak-hak penduduk, memberikan kepastian hukum & perlindungan sosial kepada penduduk utk memiliki akta pencatatan sipil & dokumen kependudukan sesuai aturan yg berlaku serta mengkoordinasikan permasalahan yg dihadapi kepada instansi terkait.

Terkoordinasinya upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait.

Terwujudnya sinergitas Provinsi dan Kabupaten/ kota serta instansi terkait dalam mencarikan solusi kemudahan sebanyak 80 persen dari permasalahan yang dihadapi penduduk dalam mendapatkan akta pencatatan sipil.

30% 40% 60% 80% 100%

D. Biro Perekonomian dan Pembangunan

16. Mengembang kan Kerja sama Pembangunan Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi - Distribusi Raskin di Kalimantan Barat 100% 100% 100% 100% 100%

Page 133: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

122

yang memberikan manfaat optimal bagi daerah serta memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi

kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian

- Proses Rekomendasi Gubernur Bid.

Perkebunan

- Dispensasi Bibit Ternak, Unggas dan Produknya.

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;

- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Kehutanan

- Distribusi LPG 3 Kg di Kalimantan Barat

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

75 %

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;

- Jumlah Pertumbuhan Koperasi

- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Perhubungan

- Meningkatnya PAD yang bersumber dari

BUMD

5 %

100%

10 %

5 %

100%

10%

5 %

100%

10%

5 %

100%

10 %

5 %

100%

10%

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.

- Tingkat Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

E. Biro Kesejahteraan Sosial

17. Mewujudkan efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.

Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.

1. Jumlah perumusan kebijakan Agama di Kalbar

15 Buah 15 Buah 15 Buah 15 Buah 15 Buah

2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar.

14 14 14 14 14

3. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar

14 14 14 14 14

4. Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar.

285 org 390 Org 405 Org 440 Org 445 Org

18. Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan Meningkatnya kualitas koordinasi dan 1. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang 14 14 14 14 14

Page 134: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

123

Pemprov Kalbar di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar

2. Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

20 20 22 22 24

3. Jumlah monitoring, fasilitasi dan pembinaan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

14 14 14 14 14

4. Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

210 280 280 280 280

19. Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

1. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. 14 14 14 14 14

2. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

14 14 14 14 14

3. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

14 14 14 14 14

4. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

14 14 14 14 14

5. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

200 200 200 200 200

20. Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

1. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar.

14 14 14 14 14

2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar

14 15 15 15 15

3. Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga

14 14 14 14 14

4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

14 14 14 14 14

5. Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang

15 15 15 20 20

Page 135: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

124

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

F. Biro Organisasi

21. Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.

a. Jumlah UPT yang tertata di lingkungn Dinas/Badan Prov.Kalbar.

b. Jumlah organisasi perangkat daerah yang dilakukan monitoring, evaluasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

c. Intensitas rakornis bidang organisasi Tingkat Nasional

d. Intensitas rakornis bidang organisasi dan kepegawaian se Kalimantan

e. Intensitas rakornis bidang organisasi se Kalbar

f. Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah Kab/Kota melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi.

g. Jumlah pelaksanaan pengemba ngan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan

h. Jumlah workshop/ asistensi/ lokakarya/ sosialisasi/ pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan.

i. Jumlah/Draft Perda SOPD Prov.Kalbar yang disusun

10 UPT

10 SKPD

7 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

Provinsi

1 kali

1 perda

12 UPT

12 SKPD

7 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

5 Provinsi

1 kali

1 perda

14 UPT

14 SKPD

7 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

5 Provinsi

1 kali

15 UPT

15 SKPD

7 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

5 Provinsi

1 kali

16 UPT

16 SKPD

7 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

5 Provinsi

1 kali

22. Mewujudkan standarisasi, system dan prosedur ketatalaksanaan serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas

Meningkatnya system, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif dan mewujudkan Penyelenggara Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas

a. Jumlah Kebijakan yang mengatur

penyelenggaraan ketatalaksanaan

b. Jumlah Kab/Kota yang menyusun SOP

c. Jumlah Kab/Kota yang penataan

ketatalaksanaan sudah baik

d. Jumlah SKPD yang SOP nya sudah baik

e. Jumlah workshop / asistensi / lokakarya /

sosialisasi / sayembara yang dilaksanakan

dibidang penataan ketatalaksanaan.

1 Perda/ Pergub

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

1 kali

2 Perda/ Pergub

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

1 kali

3 Perda/ Pergub

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

1 kali

4 Perda/ Pergub

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

1 kali

5 Perda/ Pergub

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

1 kali

Page 136: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

125

f. Persentase unit pelayanan publik yang

melaksanakan survey IKM;

g. Jumlah Unit Pelayanan Publik yang

Menerapkan Sistem Manajemen Mutu;

h. Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

yang ditetapkan;

j. Persentase Jumlah Unit Pelayanan yang

menerapkan unsur penyelenggaraan

pelayanan publik

j. Jumlah Unit Pelayanan Publik

Provinsi/Kab/kota yang berprestasi

k. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yg

diterapkan.

60%

11 UPP

1 Perda/ 1 Pergub

50%

3 UPP

3 bidang SPM

60%

14 UPP

2 Pergub

60%

5 UPP

4 bidang SPM

60%

17 UPP

2 Pergub

70%

8 UPP

6 bidang SPM

60%

21 UPP

2 Pergub

80%

10 UPP

8 bidang SPM

60% 24 UPP

2 Pergub

90%

12 UPP

9 bidang SPM

23. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan

sumber daya manusia aparatur

Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian setda dan kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda

a. Tersusunnya formasi PNS; b. Tersusunnya formasi Jafung; c. Prosenatse tersusunnya Proyeksi PNS 5

tahun d. Prosentase tersusunnya Formasi Jafung e. Prosentase tersusunnya anjab setda f. Tersusunnya anjab dan ABK ; g. Prosentase Tersusunnya Syarat Jabatan;

h. Prosentase Tersusunnya Rumusan Efisiensi

Kinerja Jabatan di lingkungan Setda;

i. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi

Kinerja Jabatan di lingkungan dinas;

j. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi

Kinerja Jabatan di lingkungan badan dan

kantor;

k. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun

di lingkungan setda;

l. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun

di lingkungan dinas;

m. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun

di lingkungan badan;

n. Jumlah Evaluasi Jabatan yang telah

diasistensi di lingkungan UPT;

o. Prosentase Tersusunnya Standar

Kompetensi Jabatan Eseln IV;

90% 80%

-

96% 100%

- - - - -

4 biro - - - -

90% - -

97% - -

80%

80% - - - - - - -

90% 100%

-

98% -

80% 85%

- - - -

17 dinas - -

90%

93% 90% 90%

99%

- -

85% - -

100% - -

18 LTD

33 UPT -

100% 100%

-

100% -

85% 85%

-

90% - - - - - -

Page 137: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

126

p. Prosentase Tersusunnya Kartu Jabatan;

q. Jumlah AKD yang telah disusun di

lingkungan LTD

r. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di

lingkungan lembaga lain dan setwan dan

satpoll PP

s. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di

lingkungan setda;

t. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di

lingkungan dinas;

u. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di

lingkungan LTD;

v. Jumlah SKPD yang telah disusun informasi

diklat ;

w. Prosentase SKPD yang memahami

penyusunan AKD;

x. Prosentase Kab/kota yang telah

melaksanakan AKD

y. Prosentase Tersusunnya Road Map

Reformasi;

z. Prosentase Evaluasi Road Map Reformasi

Birokrasi yang telah disusun

å. Prosentase Kab/kota yang telah

melaksnakan Reformasi Birokrasi;

ä. Prosentase jumlah SKPD kab/kota yang

terlatih dalam penyusunan anjab

ö. Prosentase PNS Setda Prov.Kalbar yang

mendapatkan pelayanan administrasi

kepegawaian;

aa. Jumlah PNS Setda Prov.Kalbar yang

mengikuti diklat dalam dan luar daerah

bb. Jumlah PNS Setda yang mengikuti Sumpah

dan Janji PNS

cc. Penilaian PAK PNS di Lingkungan Setda

dd. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (Purna

Tugas PNS Setda)

ee. Prosentase PNS meningkat kesehatan

mental dan spritual PNS

ff. Jumlah buku perpustakaan yang dikelola;

90% - - - - - - - - - -

60%

60%

73%

43 org

35 org

8 org -

70%

525 buku, 84 buku,

90%

5 LTD

5 skpd - - - -

70%

50% - -

70% -

80%

45 org - -

15 org 70%

6005

buku, 80

92% - -

8 biro -

10 skpd - - -

70%

80%

80%

85%

48 org

40 org

10%

17 org 70%

700 buku, 90 buku,

95% - - -

17 skpd - - - - -

75%

90% -

90%

55 org - -

20 org 70%

750 buku, 85 buku,

97% - - -

100% - -

60% -

80%

100% -

95%

60 org

50 org

11 org

22 org 70%

850 buku, 85 buku,

Page 138: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

127

gg. Jumlah pemstaka yang mengikuti resensi ;

hh. Jumlah judul yang tersedia;

ll. Jumlah leaflet yang diterbitkan.

2536 buku

40 org

350 org

2500 lmbr

buku, 2700 buku

50 org 400 org

3000 lmbr

3500 buku

60 org

450 org

3500 lmbr

4000 buku

70 org

425 org

4000 org

4500 buku

80 org

500 org

4000 lmbr

24. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance

Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dalam rangka Terwujudnya Good Local

Governance

a. Prosentase Tingkat Ketepatan

Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD

Pemprov

b. Prosentase Tingkat Ketepatan

Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD

Kab/Kota;

c. Prosentase SKPD Pemprov yang menyusun

LAKIP dan TAPKIN dengan baik;

d. Prosentase Pemkab/Kota yang menerapkan

SAKIP dengan baik;

e. Prosentase Tingkat pemahaman SKPD dan

Pemkab/Kota terkait kebijakan

pengembangan Akuntabilitas kinerja.

80%

85%

75%

80%

85%

80%

85%

80%

90%

90%

85%

90%

85%

95%

95%

85%

90%

90%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

G. Biro Umum

25. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan

Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang berkualitas

1. Terlaksananya pelayanan ketatausahaan umum dan pimpinan yang berkualitas;

2. Jumlah dokumen terkait pengembangan

system pelaporan;

3. Terlaksananya pengelolaan asset daerah;

4. Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Terlaksananya perkuatan kapasitas

kelembagaan dan institusi pemerintahan;

6. Terlaksananya penataan administrasi keuangan Setda;

7. Terlaksananya Penertiban Aset

80%

9 dok.

85%

85%

85%

80%

85%

85%

8 dok.

90%

90%

90%

85%

85%

90%

8 dok.

90%

90%

90%

90%

90%

95%

8 dok.

95%

95%

95%

95%

90%

100%

8 dok.

100%

100%

100%

100%

100%

26. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja

1. Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya;

870 Stel

880 Stel

890 Stel

900 Stel

910 Stel

Page 139: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

128

2. Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja

1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn

27. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan

1. Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan yang disediakan.

2. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan

prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan.

80%

85%

85%

85%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

H. Biro Humas dan Protokol

28. Memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Kalbar

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tersebar Luasnya Informasi Pembangunan Kalbar

200 Berita, 50 Baliho, 10 Spanduk dan 5 Banner

200 Berita, 100 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner

250 Berita, 150 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner

250 Berita, 200 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner

300 Berita, 250 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner

29. Meningkatkan citra Pemerintah Provinsi Kalbar dimata Publik

Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang

Tersedianya Informasi/Pemberitaan yang akurat, lengkap, komprehensif, Up to date serta dapat dipertanggungjawabkan.

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

30. Meningkatkan dan memelihara komunikasi dan kerjasama yang harmonis antar lembaga/Instansi dan Insan pers penyelenggara dibidang kehumasan sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam penyampaian

Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan media massa / lembaga penyedia Informasi masyarakat

Terlaksananya Kerjasaman yang harmonis dalam mendukung kegiatan Pemberitaan dan publikasi

Kerjasama dalam pemberitaaqn melauiikl

60 iklan dan Liputan Khusus 10 kali

75 iklan dan Liputan Khusus 15 kali

85 iklan dan Liputan Khusus 20 kali

100 iklan dan Liputan Khusus 25 kali

Page 140: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

129

informasi/pemberitaan pembangunan an sebanayak 40 Iklan, 1300 berita dimedia cetak dan 200 berita di Media Elektronik. Dan Rakor Bakor humas kabupaten kota se kalbar 1 kali kegiatan

dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali

dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali

dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali

dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali

31. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalibar

Terwujudnya dokumentasi Kegiatan Kepemerintahan dan Pembangunan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar

Tersusunnya Dokumentasi kegiiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar

Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2013 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 40 bh, himpuna

Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2014 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna

Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2015 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna

Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2016 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna

Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2017 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna

Page 141: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

130

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh

Terlaksananya penyariangan informasi melalui koordinasi antar unit kerja dan terhimpunnya kliping koran kegiatan Pemprov Kalbar secara harian, bulanan dan edisi khusus

1095 kliping harian, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers

1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers

1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi

1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi

1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi

Terwujudnya Penyampaian Informasi, Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas

Terpublikasinya Kegiatan, Program dan Kebijakan Pemprov. Kalbar

1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penberbitan buletin eksekitif 600 buku

1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekuti sebanyak 1800 buku

1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku

1250 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku

1250 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku

Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi

Terlaksananya pelayanan tamu Pemprov , kegiatan pendampingan Pimpinan dan pengaturan penyelenggaraan acara kedinasan

Pelayanan tamu 1000

Pelayanan tamu

Pelayanan tamu

Pelayanan tamu

Pelayanan tamu

Page 142: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

131

Kalbar pemprov. Kalbar orang, pendampingan kegiatan pimpinan 500 kali dan pengatursn acara 820 kali

1200 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 600 kali dan pengatursn acara 850 kali

1350 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 700 kali dan pengatursn acara 920 kali

1600 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 800 kali dan pengatursn acara 950 kali

1750 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 900 kali dan pengatursn acara 1000 kali

Terwujudnya Pelayanan Administrasi keuangan, Ketatausahaan dan kepegawaian yang berkualitas dalam mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol

Terselenggranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, kepegawaian dan Ketatausahaan Biro

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya wawasan pengelolaan Ketatusahaan Biro, Kehumasan dan Keprotokolan

0 2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

Terpenuhiinya bahan bacaan dan Perundang-Undangan

Setda 2593,Gubernur 349,Wagub348,Sekda 228,Jilid 6 Media 72 buku

Setda 2617,Gubernur 361,Wagub 3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

Setda 2617,Gubernur 361,Wagub3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

Setda 2617,Gubernur 361,Wagub3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

Setda 2617,Gubernur 361,Wagub 3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya Peningkatan sarana dan Prasrana Biro Humas dan Protokol

Meningkatnya sarana dan Prasarana dan pengelolaan asset Biro humas

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

Page 143: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program

yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis

sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana,

penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan

kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki

kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian

kebijakan tersebut.

Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang

merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam

pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang

diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan

sejenis.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Adapun keterkaitan Misi Pembangunan implementasi kebijakan

Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Page 144: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...
Page 145: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

Berdasarkan tabel 5.1 yang memuat tentang keterkaitan misi, tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

maka perlu disajikan informasi mengenai indikator kinerja program yang ditetapkan,

target kinerja setiap tahun dalam periode RPJMD dan indikasi pendanaan per tahun

dan Biro yang menjadi penanggungjawab program. Informasi mengenai indikator

kinerja, target kinerja dan indikasi pendanaan merupakan input penting dalam

menyusun perencanaan tahunan, monitoring dan pengendalian dalam rangka

mengukur kinerja pelaksanaan program serta evaluasi terhadap ketercapaian

sasaran-sasaran pembangunan.

Adapun program dan kegiatan indikatifpada Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat TahunAnggaran 2016adalah sebagaimana tabelberikut:

Page 146: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

133

Tabel 5.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan, Nama Program dan SKPD Penanggung Jawab

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN BIDANG URUSAN

NAMA PROGRAM PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7

Misi 1 : Melaksanakanpeningkatan sistem pelayanandasardalambidangsosial, kesehatan,pendidikan, agama, keamanandanketertibanmelaluisistemkelembagaan

1. Mengembangkan

kapasitas

kelembagaan

dan sistem

pelayanan dasar

bidang sosial

1. Diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Memperkuat program penanggulangan kemiskinan bagi PMKS dengan memperhatikan dua aspek yaitu: aspek pertama, intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, dan aspek kedua, meningkatkan pemberdayaan/partisipasi masyarakat

a. Peningkatan

pemberdayaan sosial

bagi PMKS dan

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

b. Peningkatan

pelayanan dan

rehabilitasi sosial

untuk anak terlantar,

lanjut usia terlantar

dan penyandang

cacat terlantar dan

PMKS lainnya

c. Mengembangkan

sistem perlindungan

dan kesejahteraan

sosial yang

komprehensif

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Biro Kesejahteraan Sosial

Page 147: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

134

d. Peningkatan bantuan

sosial bagi korban

bencana alam dan

bencana sosial

e. Peningkatan Program

Keluarga Harapan

(PKH)

f. Penguatan program–

program

penanggulangan

kemiskinan

1. Terwujudnya

pelayanan

catatan sipil

masyarakat

Pembenahanadministra

sikependudukan agar

adanyapeningkatankual

itaspelayanan public

khususnyadalamkepen

dudukandancatatansipil

a. Peningkatan SDM

dalampengelolaan

system

administrasikependud

ukan

b. Peningkatansaranada

nprasaranapendukun

gpengelolaanadminist

rasikependudukan

c. Pendekatanpelayana

nadministrasikependu

dukankepadamasyara

kat

Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan Administrasi Kependudukan

Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Meningkatkankap

asitas

kelembagaan

dan manajemen

sistem pelayanan

Terselenggaranya

manajemen

pendidikan yang

efektif dan efisien

Meningkatkankuantitas,

kualitas, relevansi,

pemerataandanpemberi

ankesempatankepadas

etiapanakusiasekolahm

a. MeningkatkanAngkaP

artisipasiKasar (APK)

danAngkaPartisipasi

Murni (APM)

padasemuajenjangpe

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan

Biro Kesejahteraan Sosial

Page 148: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

135

dasar bidang

pendidikan

aupunmasyarakatlainny

auntukmemperolehpen

didikan yang

terjangkaudanberkualita

stermasukpenuntasanw

ajibbelajar 9

tahundanwajibbelajar

12 tahun yang

bermutuuntukmendoron

gpeningkatan IPM

Kalbar

ndidikan

(khususnyajenjangpe

ndidikanmenengah)

b. AngkaPartisipasiSeko

lah (APS)

danmenurunkanangk

amengulangkelas

c. Meningkatkan rata -

rata lama

sekolahdanmenurunk

anAngkaButaAksara

d. Meningkatkankualitas

output pendidikan

e. Meningkatnyaefektivit

asdanefisiensimanaje

menpelayananpendidi

kan

f. Meningkatkanperanse

rtamasyarakatdalamp

embangunanpendidik

an

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3. Mengembangkan

sistem pelayanan

dasar bidang

agama

Meningkatnya

aktifitas dan kualitas

kehidupan

beragama

masyarakat

Penataan sistem

aktifitas dan kualitas

kehidupan beragam

Meningkatkanpembinaand

anpelayanandasarkehidup

anberagama

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar

Biro Kesejahteraan Sosial

Page 149: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

136

Kepegawaian dan Persandian

Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui

penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai

Mengembangkan

kerjasama

pembangunan yang

memberikan manfaat

optimal bagi daerah

1. Terjalinnya kerja

sama

pembangunan

antar

Kabupaten/Kota

se-Kalbar

Membangun

kerjasama antar antar

daerah Kab/Kota

dalam sistem

pemerintahan

Menciptakan Kerjasama

melalui koordinasi aspek

perangkat daerah dan

persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biro Pemerintahan

2. Kerja sama

pembangunan

antar daerah

Meningkatkan Kesepakatan Kerjasama dalam Berbagai aspek

Memfasilitasi kerjasama

pembangunan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biro Pemerintahan

Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang

profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

Page 150: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

137

Meningkatkan

kualitas tata kelola

pemerintahan dan

pelayanan publik

1 Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

yang baik

Mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola tata pemerintahan yang baik serta memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah

a. Perluasan reformasi

birokrasi

b. Penataan

kelembagaan instasi

pemerintah di daerah

c. Memperkuat

manajemen dan

sistem pelayanan

publik di daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengembangan

dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintah

2. Penguatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

3. Pengelolaan

Desentralisasi dan

Otonomi Daerah

4. Fasilitasi Penataan

dan Penegasan

Batas Wilayah

Administrasi

Pemerintahan

5. Pembinaan dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Aparatur

6. Penataan

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

7. Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

8. Penertiban Aset

Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Umum Biro Umum

Page 151: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

138

Sekretariat Daerah

9. Perkuatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

10. Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan Setda

11. Perumusan

Kebijakan Umum

Perekonomian dan

Pembangunan

Daerah

Biro Umum Biro Umum Biro Perekonomian dan Pembangunan

2.Terkomunikasinya

kebijakan

daerah kepada

publik

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi Publik

2. Peningkatan

Pelayanan

Keprotokolan

Biro Humas dan Protokol

3. Terwujudnya

pelayanan

publik

1. Penataan

Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah

Biro Organisasi

Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukun terciptanyakehidupan masyarakat yang

Page 152: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

139

rukun, aman dan damai.

Menegakkan

supremasi hukum

dan perlindungan

HAM

Meningkatnya

kualitas

penegakkan hukum

dan perlindungan

HAM

Mendorong

implementasi kebijakan

pengaruh keutamaan

tata kelola pemerintah

yang baik, hukum dan

hak asasi manusia

a. Peningkatan

kesadaran hukum

masyarakat

b. Peningkatan

pelayanan bantuan

hukum dan

pemenuhan HAM

c. Peningkatan kualtas

produk hukum daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Penataan Kualitas

Dokumentasi dan

Infomasi Hukum

2. Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Bantuan Hukum

dan HAM

3. Peningkatan

Kualitas Produk

Hukum Peningkatan

Kualitas

Pengawasan,

Monitoring, Evaluasi

Perda

Kabupaten/Kota se-

Kalimantan Barat

Biro Hukum

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

Page 153: RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ...

182

BAB VI

PENUTUP

RencanaKerjaSekretariat Daerah TahunAnggaran 2015 yang

disampaikanmenggambarkan Program/Kegiatan 8 (delapan) Biro yang

akandilaksanakanpadaTahunAnggaran 2016sebagaitahapandalam proses

perencanaandanpenganggaraansertasebagaibahanmasukandalampenyusunanRen

canaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan RAPBD

ProvinsiKalbarTahunAnggaran 2016.

Secaraumum, Program dan Kegiatan yang dilaksanakanoleh Biro-biro di

lingkunganSekretariat Daerah adalahuntukmenjalankantugasdanfungsimasing-

masing Biro itusendirisecara optimal

sehinggadiharapkanmeningkatkankinerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

Program dankegiatanSekretariat DaerahProvinsi Kalimantan

BaratTahunAnggaran

2016tersebutdiharapkandapatmenjadibahanpertimbangandalammenetapkansetiapk

ebijakanterutamadalamhalpenganggarannyadalamrangkameningkatkankelancarant

ugas-tugaspelayanan yang akandilaksanakanolehmasing-masing Biro di

LingkunganSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

SelanjutnyaProgamdankegiatan yang

akanditetapkandiharapkandapatmenjadipedomandandilaksanakansecarakonsisten.