RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) – 730062
P O N T I A N A K
KodePos 78124
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 421 / UM / 2015
TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
b. bahwa RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016merupakanacuandalamrangkamewujudkanketerpaduandanmensinergikanpembiayaanpembangunankhususnya yang bersumberdari APBD
Provinsi Kalimantan Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5589);
5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 4503);
8. PeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) NasionalTahun 2010-2014;
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan,
PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
11. PeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali danterakhirdenganPeraturanGubernurNomor18Tahun 2015 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015Nomor18).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, sebagaimanatercantumpadaLampiranKeputusanini.
KEDUA : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016memuatberbagai program baikrutin/penunjangmaupunprioritas yang akandilaksanakandanmenjadiacuandalampenyusunanRencanaKerjaAnggaranTahun 2016.
KETIGA : RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun2016terdiridari 6 (enam) Bab, yaitu:
1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kedudukan, TugasPokokdanFungsiSekretariat Daerah
3. Bab III Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian
Renstra SekretariatSampai Dengan Tahun 2014
4. Bab IV Visi, Misi, TujuandanSasaran
5. Bab V Program danKegiatan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2016
6. Bab VI Penutup
KEEMPAT : Keputusaniniberlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH,
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2016.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 ini berisikan Visi, Misi dan
Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan
inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 8 (delapan) Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun anggaran.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini masih
banyak kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat
dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya
Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran
yang ditetapkan bagi masing-masing Biro sehingga menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016.
Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan
kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan
Kepemerintahan yang baik dan bersih.
Pontianak, 9 April 2016
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM
Pembina Utama
NIP.19620815 199103 1 011
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………..……….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………..…….………… ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. v
BAB. I. PENDAHULUAN………………….………………………………. 1
1.1. LATAR BELAKANG ………………………………………. 1
1.2. DASAR HUKUM …………………………………………… 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………. 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD …………….. 4
BAB. II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT…………..……………………………………………..……
7
2.1. KEDUDUKAN …………………………….………….….… 7
2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....………………….…… 7
2.3. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 8
2.3.1. SEKRETARIS DAERAH ………………………… 9
2.3.2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(ASISTEN I)………………………………………….
10
1. BIRO PEMERINTAHAN ………………………. 10
2. BIRO HUKUM …………………………………. 11
3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL …………………………………………….
11
2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASISTEN II)…
12
1. BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN ……………………………….
12
2. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL …………... 13
iii
2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM
(ASISTEN III) ………………………………………..
14
1. BIRO ORGANISASI …………………………… 14
2. BIRO UMUM ……………………………………. 15
3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
…………….......................................................
16
2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL …………. 16
2.4. SUMBER DAYA SKPD …………………………………… 16
BAB. III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN
RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
21
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN …………………….…….. 99
4.1. VISI DAN MISI ………………………………………………… 99
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ………… 111
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………..
132
BAB. VI. PENUTUP …………………………………………………………. 182
iv
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………..……..………..
9
v
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN SAMPAI
DENGAN TAHUN 2014 ……………………………………...
18
TABEL 2.2 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI DENGAN
TAHUN 2014 …………………………………………………
19
TABEL 3.1 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015 BIRO
PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT ………..……..…………………………………………
22
TABEL 3.2 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA
2015 DENGAN DPA TA 2015 BIROPEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………............
22
TABEL 3.3 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO
HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .........
24
TABEL 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015
YANG TERTAMPUNG DALAM RKA DAN DPA TAHUN
2015 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT ………..……..…………………………………………
30
TABEL 3.5 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA
RENJA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO
DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….
34
TABEL 3.6 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA
RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO
DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….
38
TABEL 3.7 KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA
vi
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..….. 39
TABEL 3.8 KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 BIRO
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..…..
42
TABEL 3.9 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA
RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO
KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT ……………………………………….
45
TABEL 3.10 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA
RENJA TA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO
KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT ……………………………………….
48
TABEL 3.11 KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM
DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 .................................
50
TABEL 3.12 KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA
RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO
UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……..
56
TABEL 3.13 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
58
TABEL 3.14 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014 BIRO
HUMAS SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……
66
TABEL 3.15 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI
DENGAN TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA
MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014..................................
75
TABEL 4.1
TUJUAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2013-2018 ……………………………………………………
113
vii
TABEL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN SKPD ………………………………………
116
TABEL 5.1 KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN,
NAMA PROGRAM DAN SKPD PENANGGUNG JAWAB
BERDASARKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2013-2018 ……………………………….....
133
TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT ………………………………………………………..
141
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
RencanaKerja (Renja) Sekretariat Daerah
merupakandokumenperencanaanpembangunantahunansebagaipenjabarandari
RencanaStrategis (Renstra) Sekretariat Daerah.DokumenRenja yang
disusunsetiaptahunnyamemuatrancangankerangkaekonomidaerah,
kebijakankeuangandaerah, prioritaspembangunandaerah,
rencanakerjadanpendanaannya, baik yang
dilaksanakanlangsungolehPemerintah Daerah maupun yang
ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdenganmengacukepadaRenc
anaKerjaPemerintah Daerah (RKPD).
Sebagaimana yang telahdiamanatkandalamUndang-UndangNomor 25
Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentangSistemPerencanaan Pembangunan
Nasional yang menjelaskanbahwasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD)
memilikikewajibanuntukmenyusunRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah
(Renja-SKPD) yang berpedomankepadaRenstra SKPD danRencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
PenyusunanRenjaSekretariat Daerah Tahun 2016 ini
adalahuntukmemberikanarahdansasaran yang jelasserta
sebagaitolakukurkinerjadalampelaksanaankegiatan. Untuk itu
PenyusunanRencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
harusberpedomanpadaRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
(RPJMD) ProvinsiKalbarTahun 2013-2018maupunRenstraSekretariat Daerah
ProvinsiKalbarTahun 2013-2018.
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 juga berpedoman pada Tupoksi
Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam
PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun 2015TentangPerubahanKetiga
2
AtasPeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan
Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya mengingatRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat merupakankomitmenbersama yang
terencanadansistematisdalammeningkatkankinerjaSekretariat Daerah,
makadiharapkandapatmenjadidasardanacuandalampelaksanaantugasdanfungs
iSekretariat Daerah dengantetapmempertimbangkanprioritas–prioritas
program/kegiatansertapengendalianpelaksanaannya.
1.2. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan
mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat
pusat dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud
mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan
Selatan;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
15) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
16) PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun 2015TentangPerubahanKetiga
AtasPeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok,
Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
PenyusunanRencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
BaratTahun 2016dimaksudkansebagai dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan selamasatutahunsebagaimana yang
diamanatkandalam UU No. 25 tahun 2004,sehingga program
dankegiatanberjalansecarasistematisefektifdanefisienselama Tahun
Anggaran2016.
Selaindaripadaitu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah
untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
4
SekretariatDaerah yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, meningkatkan transparansi dan partisipasi
dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi
perencanaan dan penganggaran.
AdapuntujuanpenyusunanRencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat adalah :
1. Sebagaipedomanatau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dalampelaksanaan program dankegiatanselamaTahunAnggaran 2016,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaguna mencapai visi dan misi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehinggakegiatan
yangdilaksanakanlebihterarahdandilaksanakansecarakonsistensehingga
target dansasaran yang ditetapkandapattercapaidenganbaik.
2. SebagaitolakukurkeberhasilancapaiankinerjaSekretariat Daerah
selamaTahunAnggaran 2016dansebagaibahanevaluasidalampelaksanakan
Program danKegiatantahunberikutnya.
3. Untukmewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan
antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD
SistematikapenulisanRenja SKPD adalahsebagaimana yang diaturdalam
UU Nomor 25 Tahun 2004tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
yang telahdijabarkandalamPermendagriNomor 54 tahun 2010 minimal
memuathal-halsebagaiberikut :
1. Pendahuluan;
2. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD tahun yang lalu;
3. TujuandanSasaran;
4. RencanaProgram danKegiatanIndikatif;
5. Penutup.
5
AtasdasartersebutmakasistematikaPenyusunanRenjaSekretariatDaerah
terdiridari :
BAB
I
PENDAHULUAN
Pada Bab
inidijelaskanmengenaigambaranumumpenyusunanrancanganRenja
SKPD yang meliputilatarbelakang, landasanhukum,
maksuddantujuansertasistematikapenulisan,
sehinggasubstansipadabab–babberikutnyadapatdipahamidenganbaik.
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH
Pada Babinimemberikangambaranterhadapkedudukan,
tugaspokokdanfungsiSekretariat Daerah besertapersonil yang
mendukungpelaksanaantugasSekretariat Daerah.
BAB
III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2014 DAN 2015
Pada Bab
iniberisipenjelasanmengenaievaluasipelaksanaanRenjaSekretariat
Daerah Tahun 2014dan 2015dancapaianRenstraSekretariat
Daerahsampaidengantahun 2014.
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Pada BAB inimemuatVisidanMisiSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat. Perumusanvisidanmisiiniadalahsebagaicarapandang yang
ingindicapaiolehSekretariat Daerah danlangkah-langkah yang
akanditempuhselama lima tahunsesuaitupoksi,
tujuandansasaranRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Adapunperumusantujuandansasarandidasarkanatasrumusanisu-
isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsiSekretariat Daerah yang
dikaitkandengansasaran target kinerjaRenstraSekretariat Daerah
6
Provinsi Kalimantan Barat.
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
Pada Bab inimemuatrencana program dankegiatanbeserta indicator
kinerja, target capaian, lokasikegiatan,
kebutuhandanaindikatifdansumberdanayangakandilaksanakanSekretariat
Daerah selamatahun 2016 yang telahterakomodirdalam RKPD
ProvinsiKalbar.
BAB
VI
PENUTUP
LAMPIRAN MATRIK RENJA SEKRETARIAT DAERAH TA 2016
7
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.1 KEDUDUKAN
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat untuk menata kembali Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ada sesuai dengan kebutuhan
Daerah.Sebagai tindak lanjut maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat danPeraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut bahwa Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur Staf yang membantu tugas dan
kewajiban Gubernur Kalimantan Barat dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga
Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli. Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung
jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat.
2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Gubernur Kalimantan Barat dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan
Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga
Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli dalam menyelenggarakan
8
tugas/urusan Pemerintah Daerah, tugas Dekonsentrasi serta tugas
Pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :
1. Penetapan program kerja dibidang kesekretariatan daerah sebagai bahan
pelaksanaan tugas;
2. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong
Praja, serta Staf Ahli;
4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan tugas dekosentrasi, tugas
pembantuan yang menjadi tanggungjawab Gubernur;
5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur,
kepegawaian, organisasi, pemerintahan, keuangan dan asset Pemerintah
Daerah;
6. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, Tugas Dekosentrasi dan
Tugas Pembantuan;
8. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Struktur Organisasi pada hakekatnya menggambarkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan
roda Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perda Nomor 9 Tahun 2014,
Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 Biro dengan 2 Biro yang berubah nama
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Biro Humas dan Protokol
9
menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
menjadi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Adapun Struktur Organisasi maupun penjabaran tugas dari masing-
masing jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai
berikut :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
2.3.1SEKRETARIS DAERAH
Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas
memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat
Asisten Administrasi
Pemerintahan
Asisten Administrasi dan
Umum
BIR
O
PEM
ERIN
TAH
AN
BIR
O H
UK
UM
BIR
O P
EREK
ON
OM
IAN
DA
N P
EMB
AN
GU
NA
N
BIR
O K
ESEJ
AH
TER
AA
N
SOSI
AL
BIR
O O
RG
AN
ISA
SI
BIR
O U
MU
M
STAF AHLI
SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial
BIR
O K
EPEN
DU
DU
KA
N D
AN
PEN
CA
TATA
N S
IPIL
BIR
O H
UK
UM
BIR
O H
UB
UN
GA
N
MA
SYA
RA
KA
T
10
Daerah Provinsi berdasarkan kebijakan Gubernur dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2.3.2ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ASISTEN I )
Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I) mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi
perumusan dan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, hukum, kependudukan dan pencatatan
sipil.
Asisten Administrasi Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Biro yaitu :
1. Biro Pemerintahan
Biro Pemerintahan terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)
Sub Bagian, yaitu :
a) Bagian Bina Otonomi Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Asosiasi Daerah;
Sub Bagian fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD;
Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b) Bagian Bina Pemerintahan Umum, terdiri dari :
Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
Sub Bagian Bina Tata Hubungan Pemerintahan.
c) Bagian Bina Penataan Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Batas Antar Daerah dan Toponimi;
Sub Bagian Penataan dan Evaluasi Daerah Otonom Baru;
Sub Bagian Pertanahan dan Kawasan Khusus.
d) Bagian Bina Kerjasama, terdiri dari;
Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
11
2. Biro Hukum
Biro Hukum dari 4 (empat) Bagian dan 11 (sebelas) Sub Bagian,
yaitu;
a) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari :
Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Hukum,
terdiri dari :
Sub Bagian Peraturan Daerah;
Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Gubernur;
Sub Bagian Kajian Hukum.
c) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Letigasi;
Sub Bagian Bantuan Hukum Non Letigasi dan pembinaan
PPNS;
Sub Bagian Perlindungan HAM.
d) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari :
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I;
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II;
Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III.
3. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
Biro Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 4 (empat)
Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu :
a) Bagian Bina Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
Sub Bagian Bina Indentitas Penduduk dan Pindah Datang
Penduduk;
Sub Bagian Bina Pendaftaran Penduduk Wilayah Perbatasan
Antar Negara dan Pendataan Penduduk Rentan;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Bina Pencatatan Sipil, terdiri dari :
Sub Bagian Bina Kelahiran, Kematian dan Perubahan Nama;
12
Sub Bagian Bina Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa
Penting Lainnya;
Sub Bagian Bina Pencatatan Pewarganegaraan,
Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
c) Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
terdiri dari :
Sub Bagian Kelembagaan, Pengawasan SDM dan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
Sub Bagian Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan dan
Layanan Informasi;
Sub Bagian Tata Usaha Asisten I.
d) Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan Dan Hubungan
Antar Lembaga
Sub Bagian Perencanaan Data Kependudukan;
Sub Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan;
Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL ( ASISTEN II )
Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Asisten
II) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan
koordinasi perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan Kebijakan
Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta
Kesejahteraan Sosial.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Biro,
yakni :
1. Biro Perekonomian dan Pembangunan
BiroPerekonomian terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)
Sub Bagian, yaitu:
a) Bagian Pertanian, terdiri dari :
Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
13
Sub Bagian Perkebunan.
b) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
Sub Bagian Kehutanan;
Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
c) Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan
Pekerjaan Umum;
Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM
dan Pariwisata;
Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan
BUMD;
d) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
Ekonomi;
Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial Budaya;
Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik
dan Prasarana.
2. Biro Kesejahteraan Sosial
Biro Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 ( dua
belas) Sub Bagian, yaitu :
a) Bagian Agama, terdiri dari :
Sub Bagian Agama Islam;
Sub Bagian Agama Kristen dan Khatolik;
Sub Bagian Agama Hindu, Budha dan Konghucu.
b) Bagian Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
c) Bagian Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Anak, terdiri dari :
14
Sub Bagian Kesehatan dan KB;
Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi Perekonomian
dan Kessos.
d) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri
dari :
Sub Bagian Pendidikan;
Sub Bagian Kebudayaan;
Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM (ASISTEN III )
Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi perumusan dan
penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi, Humas dan
Protokol, serta Urusan Umum.
Asisten Administrasi dan Umum terdiri dari 3 (tiga) Biro, yakni :
1. Biro Organisasi
Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub
Bagian, yaitu :
a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
Sub Bagian Kelembagaan Dinas Daerah dan Sekretariat
DPRD;
Sub Bagian Kelembagan LTD, Sekretariat Daerah dan
Lembaga Lain;
Sub Bagian Kelembagaan kabupaten/Kota dan LES (Lembaga
Ekstra Struktural);
b) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :
Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Presedur;
Sub Bagian Pelayanan Publik;
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
c) Bagian Analisis Kebijakan Aparatur, terdiri dari :
Sub Bagian Analisis Jabatan;
15
Sub Bagian Formasi;
Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Kebijakan Aparatur;
d) Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda, terdiri dari :
Sub Bagian Kepegawaian Setda;
Sub Bagian Perpustakaan;
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Biro Umum
Biro Umum terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 15 (lima belas) Sub
Bagian, yaitu:
a) Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi
Keuangan Setda;
Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan;
Sub Bagian Laporan Keuangan.
b) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi;
Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan;
Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System.
c) Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan, terdiri dari :
Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;
Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;
Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
d) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam, terdiri dari :
Sub Bagian Rumah Tangga;
Sub Bagian Urusan Dalam;
Sub Bagian Tata Usaha Asisten III.
e) Bagian Protokol dan Perjalanan, terdiri dari :
Sub Bagian Acara;
Sub Bagian Perjalanan;
Sub Bagian Pelayanan Tamu dan Pimpinan.
16
3. Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Biro Humas terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian,
yaitu :
a) Bagian Dokumentasi, Terdiri dari :
Sub Bagian Penyaringan Informasi ;
Sub Bagian Dokumentasi dan Audivisual ;
Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Publikasi, terdiri dari :
Sub Bagian Pemberitaan dan Klarifikasi;
Sub Bagian Kerjasama Media;
Sub Bagian Fasilitasi Pengaduan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan.
c) Bagian Sandi dan Telekomunikasi, terdiri dari :
Sub Bagian Sandi;
Sub Bagian Telekomunikasi dan Jaringan;
Sub Bagian Layanan Informasi Dan Telekomunikasi.
2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Biro dilingkungan
Sekretariat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan
bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
2.4 SUMBER DAYA SKPD
2.4.1 Sumber Daya Aparatur
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak dan
Tenaga Harian Lepas yang dikelola atau bekerjasama dengan
perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning servis,
pramusaji dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.
17
Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat terdapat dua jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon Ib,
Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IVa serta Jabatan Fungsional Umum
(Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis,
Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda dan Analis
Kepegawaian Setda. Namun jabatan fungsional tersebut belum
terakomodir baik status kepegawaian maupun adminstrasi
kepegawaiannya.
Jumlah aparatur/pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah selalu
mengalami perubahan fluktuasi/perubahan terus menerus setiap tahun
sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi baik dalam penerimaan Pegawai
baru maupun yang pensiun.
Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat juga turut mempengaruhi, karena
membutuhkan Sumberdaya Aparatur yang akan menjalankan fungsi dan
tugasnya baik yang akan menduduki jabatan Struktural maupun staf.
Penerimaan pegawai baru maupun pegawai yang pensiun juga
mengakibatkan perubahan komposisi data kepegawaian di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2013 menurut tingkat
pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini
adalah sebagai berikut :
18
Tabel 2.1
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2014
No Unit Kerja
Tingkat Pendidikan
Jumlah S3 S2 S1 D4 D3 D1 SMU SMP SD
1 Biro Pemerintahan
1 6 11 10 3 0 15 2 - 49
2 Biro Hukum - 11 12 - 2 - 13 - - 38
3 Biro Dukcapil - 3 14 - 7 - 12 - - 36
4 Biro Perekonomian dan Pembangunan
- 10 19 - 1 - 11 - - 41
5 Biro Kesejahteraan Sosial
1 8 8 1 4 - 15 - - 37
6 Biro Organisasi - 14 10 5 - 10 - - 39
7 Biro Umum - 15 28 - 16 - 46 16 2 123
8 Biro Humas dan Protokol
- 3 19 - 2 - 21 1 - 46
Jumlah 2 70 121 11 40 0 143 19 2 409
Jumlah Per Strata 193 51 164 409
% Jumlah 0.49 17.15 29.65 2.69 9.80 0 35.05 4.65 0,49 100
% Per Strata 47.30 12.5 40.19 100
Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015
Pada Tabel 2.1. diatas terlihat bahwa pegawai yang telah
mendapatkan pendidikan akademik pada Perguruan tinggi untuk sarjana
maupun Pasca Sarjana sebanyak 193 orang atau 47,30%, Diploma I
sampai dengan Diploma IV sebanyak 51 orang atau sebanyak 12.5%,
dan sisanya SLTA ke bawah sebanyak 164 orang atau sebanyak
44,19%.
19
Persentase tersebut diatas belum cukup baik karena jumlah
pendidikan pegawai SLTA ke bawah lebih besar dari tingkat pendidikan
pada Diploma dan Sarjana. Tetapi walaupun demikian, dengan
banyaknya jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana dan diploma,
maka belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme
sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui
berbagai pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial.
Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Golongan dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2014
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
I II III IV
1 Biro Pemerintahan 4 7 31 7 49
2 Biro Hukum 5 26 7 38
3 Biro Dukcapil 5 24 7 36
4 Biro Perekonomian dan Pembangunan
31 10 41
5 Biro Kesejahteraan Sosial
2 29 6 37
6 Biro Organisasi 9 23 7 39
7 Biro Umum 1 42 64 16 123
8 Biro Humas dan Protokol
11 32 3 46
Jumlah 5 81 260 63 409
Persentase (%) 1,22 19.80 63,57 15,40 100
Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015
20
Berdasarkan Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil
Golongan I sejumlah 5 orang atau 1,22%, Golongan II sejumlah 81
orang atau 19.80%, Golongan III sejumlah 260 orang atau 63,57% dan
PNS Golongan IV sejumlah 63 orang atau 15,40%.
Dalam tataran organisasi dan manajemen pemerintahan,
semestinya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan
golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan
golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang
berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi.
Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
menunjukkan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS
golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karir
PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III
menunjukkan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan
Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin
kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu, di masa mendatang
diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan
ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal
dan proposional.
21
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN
RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN 2014 DAN
2015
Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi
acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana
indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah disusun Renja
Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015
dengan usulan anggaran dan program/kegiatan dari masing-masing Biro di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :
1. BIRO PEMERINTAHAN
a. KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA DAN REALISASI DAN
KEGIATAN TAHUN 2014 DAN 2015
Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro
Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang disusun
pada tahun 2014 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran
dari Rencana Kerja T.A. 2015 diajukan dibandingkan dengan realisasi
pada DPA dan DPPA Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A. 2015.
Pada Renja 2015, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar mengajukan
jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.055.943.000,-(dengan jumlah
kegiatan sebanyak 78 Kegiatan Prioritas), realisasi Pagu Indikatif pada
RKA 2015 yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.317.835.000,- dengan jumlah
kegiatan sebanyak 58 Kegiatan Prioritas).
Realisasi DPA dan DPPA Biro Pemerintahan Setda Prov.
Kalbar T.A. 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.517.442.550,-
tersebut yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar
22
Rp.7.289.922.848,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan
APBD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A.2014. Dimana dari
besaran efisiensi tersebut disumbangkan Rp.1.227.519.702,- dari
efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post Belanja Barang dan Jasa.
Penggunaan Anggaran Tahun 2015 per program adalah sebagai
berikut :
TABEL 3.1 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015
Program Alokasi Anggaran (Rp.)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik Keuangan (%)
1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Kantor
593.592.000,00 574.140.540,00 96,72
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
91.966.000,00 82.760.000,00 89,98
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
146.555.000,00 143.512.600,00 97,92
Program Peningkatan, Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
1.448.684.550,00 1.277.526.279,00 88,18
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerntahan Umum
1.300.000.000,00 1.267.323.000,00 97,48
Program Fasilitasi Penataan & Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
2.214.170.003,00 1.491.948.200,00 67,38
Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
2.722.475.000,00 2.452.711.829,00 90,09
Total Jumlah 8.517.442.553,00 7.289.922.448,00 85,88
TABEL 3.2 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TA 2015 DENGAN DPA TA 2015 BIRO PEMERINTAHAN
NO. Program/Kegiatan Renja
TA. 2013 Program/Kegiatan Dalam
DPA TA.2013 Keterangan
1. Program Pelayanan
Administrasi Per-
kantoran, dengan
kegiatan sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dipindahkan pada kegiatan Biro Umum Setda Prov.
23
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Tahun 2014 tidaksesuai
dengan Rencana Kerja SKPD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar
Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada tahun 2014, dengan pagu
anggaran sebesar sebesar Rp. 6.500.000.000,- menjadi
Rp.7.317.835.000,-pada DPA Tahun Anggaran 2015.
2. BIRO HUKUM
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014,
berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator
kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil
(outcome).Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :
1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran
didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan
indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.
24
Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran
dalam rangka mewujudkan Visi Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat dari 26 (dua puluh enam) sasaran yang dilakukan
pengukuran kinerjanya, secara kumulatif hasil yang didapat
diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Biro Hukum Setda
Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2013 dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan
capaian 92%.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan tersebut maka dibuat dalam suatu program/kegiatan yang
merupakan tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang akan dituju,
berdasarkan uraian program/kegiatan, Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) program dengan
40(empat puluh) kegiatan. Hasil capaian kinerja program/kegiatan
secara kumulatif dapat diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil
atau dengan capaian 92%.
Tabel 3.3
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR
No
PROGRAM / KEGIATAN
Anggaran Dalam (Rp)
Realisasi
Dalam (Rp.) %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000.000 40.000.000 100,00
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.518.000 20.516.800 99,99
3. Penyediaan Peralatan dan
2.563.000 2.563.000 100
25
Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan
10.000.000 9.850.000 98,50
5. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
285.304.300 271.045.800 95,00
6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip
103.377.500 90.479.000 87,52
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan Sarana dan prasarana studio dan komunikasi
31.550.000 30.975.000 98,17
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor
6.600.000 6.600.000 100
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan
28.775.000 28.770.000 99,98
2. Penyusunan LAKIP
20.000.000 16.600.000 83,00
3. Penyusunan RENJA SKPD
15.100.000 12.380.000 81,98
4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ
26.800.000 23.600.000 88,05
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
21.660.000 21.660.000 100,00
7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
21.650.000 21.530.000 94,82
26
4 Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum
1. Pengembangan Jaringan Doku-mentasi dan Informasi Hukum
165.233.000 163.900.900 99,19
2. Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum
99.676.000 98.344.000 98,66
3. Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah
67.738.500 67.738.500 100
4. Sosialisasi Perundang-Undangan
54.327.500 0 0,00
5. Penyusunan Berita Daerah
63.641.000 63.641.000 100
6. Inventarisasi Hukum Adat
110.922.500 94.877.500 85,53
7. Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar
70.560.000 64.410.900
91,28
8. Pengelolaan data Perundang-undangan
51.708.000 47.622.200 92,09
9. Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
113.455.500 110.395.500 97,30
10. Bimtek Sistem Informasi Hukum
112.144.500 106.740.000 95,18
5 5.
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum
1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah
320.206.400 318.788.500 99,24
2. Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur
127.846.500 127.130.200 99,43
27
3. Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah
152.990.000 148.512.900 97,07
4. Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama
148.010.000 146.997.200 99,31
5. Penyusunan Program Legislasi Daerah
117.793.600 117.674.600 99,89
6. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur
155.133.500 154.943.700 99,87
7. Penyusunan dan Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur
44.020.000 42.362.200 96,23
8. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
42.626.000 8.686.000 20,37
9. Sosialisasi Prinsip Aturan Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi
101.194.000 25.544.000 25,24
10. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
38.286.500 35.711.700 93,27
28
Daerah
6
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM
1. Advokasi Hukum Pemerintah Prov Kalbar
569.270.600 558.190.150 98,05
2. Penyelesaian Perkara Hukum Masyarakat Kurang Mampu
67.244.450 63.983.450 95,15
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan
177.980.250 167.915.100 94,34
4. Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalimantan Barat
77.561.950 73.360.000 94,58
5. Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam upaya perlindungan dan Pemajuan HAM
179.202.750 178.440.100 99,57
6. Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar
49.995.000 49.312.500 98,63
7. Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kalimantan Barat
34.364.200 32.387.850 94,24
7.
Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
29
Perda Kab/Kota se-Kalbar
1. Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar
106.000.000 103.065.700 97,23
2. Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se Kalbar
158.928.000 158.155.800 99,51
3. Pemantauan Produk Hukum Kab/ Kota se-Kalbar
230.924.500 215.970.200 93,52
4. Klarifikasi Produk Hukum Kab/ Kota yang telah ditetapkan se- Kalbar
270.574.000 253.611.650 93,73
5. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota se-Kalbar
294.290.000 289.045.200 98,21
6. Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar
100.000.000 98.293.000 98,29
7. Monitoring Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang dibatalkan
65.000.000 45.666.600 70,25
Jumlah 5.174.746.500 4.828.988.400 93,31
b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015
Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari 8 Program
dan 55 kegiatan tidak semua tertampung dalam Rencana Kerja dan
Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
30
Sebaliknya ada program dan kegiatan yang tidak masuk dalam
Rencana Kerja muncul dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 karena dianggap urgen
untuk dilaksanakan.
Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2015 yang
tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini :
TABEL 3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015 YANG TERTAMPUNG
DALAM RKA DAN DPA TAHUN 2015
No. Program dan Kegiatan RENJA RKA DAN
DPA
1 2 3 4
1
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor 2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 5. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah 6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
3. Pengadaan Meubelair Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembinaan Jasmani dan Rohani 2. Penyusunan Analisis Jabatan 3. Penyusunan Penetapan Kinerja 4. Pelatihan Kantor Sendiri (in house
training) /Pelatihan Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur
507.427.275
46.000.000 23.595.700
2.947.450
10.000.000
306.000.000
118.884.125
29.590.000
22.000.000
7.590.000
0
270.000.000
170.000.000 0 0
100.000.000
357.823.300
40.963.000 18.313.000
2.401.000
10.000.000
211.000.000
75.146.300
60.248.400
41.000.000
6.600.000
12.048.400
214.946.800
143.950.000 18.935.000 18.034.800 34.027.000
31
4
5
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan LAKIP 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan
LKPJ 5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7. Tim Evaluasi dan Percepatan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Pembinaan JDIH Kabupaten/Kota se
Kalbar 2. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Taat
Hukum 3. Kegiatan Penyusunan dan
Penyebarluasan Lembaran Daerah 4. Kegiatan Sosialisasi Perundang-
undangan 5. Kegiatan Penyusunan Berita Daerah 6. Kegiatan Inventarisasi Hukum Adat 7. Kegiatan Pengelolaan Website
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar
8. Kegiatan Pengelolaan Data Perundang-undangan
9. Kegiatan Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
10. Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Hukum
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum 1. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Peraturan Daerah 2. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Keputusan Gubernur 3. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian dan
Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah
4. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft
154.082.750
33.091.250 23.000.000 17.365.000 30.820.000
24.909.000 24.897.500
0
990.000.000
175.000.000
110.000.000
75.000.000
60.000.000
65.000.000 120.000.000 85.000.000
55.000.000
125.000.000
120.000.000
1.225.000.000
350.000.000
120.000.000
170.000.000
155.000.000
165.920.000
43.775.000 20.000.000 15.100.000 24.800.000
21.660.000 21.650.000 18.935.000
1.007.753.000
172.503.000
156.833.500
68.682.000
57.912.500
62.661.000 82.742.500 74.240.000
53.208.000
158.970.500
120.000.000
1.240.838.500
416.611.900
124.252.000
149.415.500
194.415.500
32
7
8
Perjanjian Kerjasama 5. Kegiatan Penyusunan Program
Legislasi Daerah 6. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Peraturan Gubernur 7. Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur
8. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Prov Kalbar
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM 1. Kegiatan Advokasi Hukum Pemerintah
Prov Kalbar 2. Penyelesaian Perkara Hukum
Masyarakat Kurang Mampu 3. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Hukum dalam Masyarakat melalui Mediasi Bantuan Hukum di luang Sidang Pengadilan
4. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalbar
5. Kegiatan Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov Kalbar dalam upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
2. Kegiatan Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar
3. Kaji Terap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar 1. Kegiatan Rapat Koordinasi
Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar
2. Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se-Kalbar
3. Kegiatan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota se-Kalbar
4. Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota Yang telah Ditetapkan se-Kalbar
5. Kegiatan Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota se-Kalbar
120.000.000
170.000.000
55.000.000
85.000.000
1.366.700.000
515.000.000
80.700.000
214.000.000
72.000.000
193.000.000
252.000.000
40.000.000
1.575.000.000
120.000.000
185.000.000
250.000.000
300.000.000
250.000.000
114.199.100
201.539.000
40.425.500
0
1.200.000.000
530.270.600
113.244.450
173.980.250
73.500.000
169.004.700
100.000.000
40.000.000
1.237.470.000
100.244.500
152.760.000
213.026.500
247.963.000
220.927.500
33
6. Kegiatan Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar
7. Kegiatan Monitoring Peraturan Daerah kabupaten/Kota Yang dibatalkan
8. Forum Komunikasi dan Konsultasi Biro dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
9. Rapat Kerja Bidang Hukum
120.000.000
130.000.000
120.000.000
100.000.000
99.656.000
101.227.000
101.665.500
0
Jumlah 6.117.800.025 5.485.000.000
3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2014, Biro Kependudukan dan Catatan Sipil telah
menyusun Renja yang secara keseluruhan membutuhkan dana
sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
untuk membiayai 40 kegiatan.
Hasil pembahasan anggaran dengan Tim Eksekutif dan DPRD,
dari 40 kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan 35 kegiatan
dengan dana keseluruhan mencapai Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar
Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada akhir tahun 2014
mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.172.666.000,- (Seratus
Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),
sehingga keseluruhan dana pada Tahun Anggaran 2014 yang dikelola
Biro Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.4.422.666.000,-
(Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam
Puluh Enam Ribu Rupiah). Penyerapan dana atau realisasi dalam DPA
Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 dari kegiatan yang
dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar
Rp.3.925.359.394,- atau sebesar 88,76%.
34
TABEL 3.5
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARARENJA 2014 DENGAN
DPA TAHUN 2014BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR
No. Program/Kegiatan
Renja TA 2014
Program/Kegiatan Dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2014
Keterangan
1 2 3 4
I. KEGIATAN BIRO
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN
SIPIL
A. Penataan
Administrasi
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
1. Fasilitasi, Supervisi,
dan Pembinaan
Penduduk Pengguna
Pas Lintas Batas di
Wilayah Perbatasan
Tidak Tertampung
2. Optimalisasi
Kepemilikan e-KTP
Tidak Tertampung
3. Pembinaan
Pengembangan
Wawasan
Kependudukan
Tidak Tertampung
4. Rapat Teknis
Peningkatan
Kapasitas SDM
Aparatur Pelayanan
Pencatatan Sipil
Tidak Tertampung
5. Sosialisasi
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil
Tidak Tertampung
6. Pengembangan dan Tidak Tertampung
35
Pemeliharaan Sarana
Prasarana SIAK
Provinsi Kalbar
7. Pertemuan Forum
Administrator
Database SIAK Prov.
Kalbar
Tidak Tertampung
8. Pembinaan
Penyusunan Profil
Kependudukan
- Pembinaan Penyusunan Profil Kependudukan
Dipecah
Menjadi 2
Kegiatan
- Penyusunan Profil Kependudukan
b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015
Pada Tahun 2015 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD) Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami
perubahan sehingga menyebabkan penyesuaian nama kegiatan dan
jumlah anggaran untuk setiap kegiatan. Biro Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengusulkan 45 kegiatan dengan dana yang
diusulkan sebesar Rp.5.142.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat
Puluh Dua Juta Rupiah). Namun setelah dilakukan pembahasan oleh
Tim Anggaran pada tahun 2015, dana kegiatan untuk DPA Biro
Dukcapil yang disetujui sebesar Rp.4.525.000.000,- (Empat Milyar
Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang digunakan untuk
membiayai sebanyak 41 kegiatan.
Dari 45 kegiatan yang diusulkan ada 4 kegiatan yang belum
dapat ditampung ke dalam APBD Murni, yang diharapkan dapat
ditampung melalui dana APBD Perubahan (ABT) antara lain :
1. Pendataan Pindah Datang Penduduk.
2. Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Biro
Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Optimalisasi Pemberian NIK kepada setiap penduduk.
36
4. Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan
Pencatatan Sipil.
Adapun rincian 41 kegiatan pada DPA Biro Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah serta Luar
Negeri.
2. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
3. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
4. Penyusunan LAKIP Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penyusunan Renstra Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Penyusunan RENJA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
8. Penyusunan RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
10. Fasilitasi Rapat Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan se Kalimantan Barat.
11. Fasilitasi Pemantapan Regulasi di Bidang Pendaftaran Penduduk.
12. Pembinaan Penerapan KTP-el.
13. Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan
Antar Negara.
14. Rapat Koordinasi SDM Aparatur Pelayanan Pendaftaran
Penduduk.
15. Pembinaan Perkembangan Kependudukan.
16. Penyusunan Profil Kependudukan.
17. Bimbingan Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Perubahan
Nama.
18. Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar.
19. Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil.
20. Bimbingan Pencatatan Pewarganegaraan, Pengakuan dan
Pengesahan Anak.
37
21. Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran
yang melampaui batas waktu 60 Hari.
22. Pembinaan Pelaporan Pencatatan Sipil.
23. Bimbingan Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa
Penting Lainnya.
24. Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan
Penduduk Yang Beragama Islam.
25. Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil Bagi
Aparatur Dinas Kabupaten/Kota dan Ormas Prov. Kalbar.
26. Publikasi dan Penyebaran Informasi Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
27. Penyajian Data Kependudukan.
28. Rapat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Provinsi Kalbar.
29. Fasilitasi Perangkat KTP-el dan Jaringan Komunikasi Data
Kabupaten/Kota.
30. Optimalisasi Penerapan SIAK pada Kab/Kota se Kalbar.
31. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan SIAK dan KTP-el
Prov. dan Kab/Kota.
32. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian Data Kependudukan
Kab/Kota se Kalbar.
33. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Pengumpulan Informasi dan Data Kependudukan untuk
Penyusunan Kebijakan.
35. Pertemuan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Tertib
Administrasi Kependudukan.
36. Pengembangan Wawasan Kependudukan Bidang Pendayagunaan
dan Hubungan Antar Lembaga.
37. Sosialisasi Bonus Demografi.
38. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan dan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Wilayah Perbatasan Antar Negara.
39. Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan.
38
40. Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Asisten
Administrasi Pemerintahan.
41. Pengadaan Perangkat/Jaringan Data Warehouse.
TABEL 3.6
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015
BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR
No. Program/Kegiatan Renja
TA 2015
Program/Kegiatan Dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2015
Keterangan
1 2 3 4
I. KEGIATAN BIRO
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
A. Penataan Administrasi
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
1. Pendataan Pindah Datang
Penduduk
Tidak Tertampung
2. Penyelenggaraan
Administrasi dan
Ketatausahaan Biro
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Tidak Tertampung Tidak dapat
ditampung karena
merupakan
kegiatan rutin dan
jikalau
dianggarkan
hanya
diperbolehkan
untuk pengadaan
ATK
3. Optimalisasi Pemberian
NIK kepada setiap
penduduk
Tidak Tertampung
4. Rapat Teknis Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur
Pelayanan Pencatatan Sipil
Tidak Tertampung
39
4. BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Pada perencanaan tahun sebelumnya yang tertuang dalam
Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2014
telah diusulkan 4 Program yang menampung 39 Kegiatan. Adapun total
pembiayaan yang diusulkan senilai Rp.4.400.000.000,-. Namun
berdasarkan pembahasan oleh Tim Anggaran mengenai pembiayaan
yang dapat dipenuhi ditetapkan bahwa pada APBD Murni tahun 2014
di alokasikan senilai Rp.4.000.000.000,- dengan mempertimbangkan
beberapa kegiatan baru yang belum terangkum pada Renja tahun 2014
dan efektifitas penggunaan anggaran.
Dalam pelaksanaan pada tahun berjalan telah diajukan kegiatan
baru serta penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan pada Biro
Perekonomian dan Pembangunan melalui Anggaran Belanja
Tambahan (ABT) senilai Rp.299.473.300,-. Dengan demikian total
Pembiayaan yang diperoleh Biro Perekonomian dan Pembangunan
pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp.4.299.473.300,-
untuk menunjang 4 Program dengan 39 Kegiatan. Pada akhir tahun,
total pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah Rp.4.069.913.200,-
atau senilai 94,66% dari keseluruhan Pembiayaan yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014 ditambah
Perubahan.
Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2014 dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 serta capaian realisasi tahun 2014
secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.7
Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2014
NO
RENCANA KERJA (RENJA) 2014
NO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2014
REALISASI TAHUN 2014 KETERANGA
N URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN Rp.
URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN
APBD MURNI ABT
Rp. Rp. Rp. %
I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN:
280.500.000 I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN:
255.000.000 0
40
1 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor;
4.800.000 1 Penyediaan Alat Tulis
Kantor;
4.000.000 - Sesuai
2 Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan;
7.224.000 2 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan;
5.000,000 - Sesuai
3 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman;
6.336.000 3 Penyediaan Makanan dan
Minuman;
6.000.000 - Sesuai
4 Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam dan
Luar Daerah;
399.240.000 4 Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Luar Daerah;
240.000.000 - Sesuai
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
116.000.000 (70.000.000)
- - - 5 Pengadaan Perlengkapan/
Perlengkapan Kantor
116.000.000 (70.000.000) Kegiatan Baru
(Perubahan
Anggaran)
III. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
110.000.000 III. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
110.000.000 0
5 Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan;
30.000.000 6 Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan;
30.000.000 - Sesuai
6 Kegiatan Penyusunan
LAKIP;
20.000.000 7 Kegiatan Penyusunan
LAKIP;
20.000.000 - Sesuai
7 Kegiatan Penyusunan
RENJA SKPD;
20.000.000 8 Kegiatan Penyusunan
RENJA SKPD;
20.000.000 - Sesuai
8 Kegiatan Penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan LKPJ;
20.000.000 9 Kegiatan Penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan LKPJ;
20.000.000 - Sesuai
9 Kegiatan Penyusunan RKA
SKPD, dan DPA SKPD;
20.000.000 10 Kegiatan Penyusunan RKA
SKPD, dan DPA SKPD;
20.000.000 - Sesuai
IV. PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
5.709.800.000 IV. PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.519.000.000 369.473.300
10 Fasilitasi Kebijakan
Pemberdayaan dan
Kemandirian Pangan serta
Ketahanan Pangan
Masyarakat Miskin
212.400.000 11 Fasilitasi Kebijakan
Pemberdayaan dan
Kemandirian Pangan serta
Ketahanan Pangan
Masyarakat Miskin
208.678.000 - Sesua
11 Fasilitasi Kebijakan
Pengembangan di Bidang
Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura
132.240.000 12 Fasilitasi Kebijakan
Pengembangan di Bidang
Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura
110.197.000 - Sesua
13 Fasilitasi Kegiatan
Penyuluhan Pertanian
175.200.000 13 Fasilitasi Kegiatan
Penyuluhan Pertanian
146.640.000 - Sesua
13 Pembinaan Usaha
Perkebunan di Kalimantan
Barat
388.800.000 14 Fasilitasi Perumusan
Kebijakan dan Pembinaan
Usaha Perkebunan
324.000.000 - Sesua
14 Fasilitasi dan Perumusan
Kebijakan Bidang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan
132.000.000 15 Fasilitasi dan Perumusan
Kebijakan Bidang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan
110.000.000 - Sesua
15 Fasilitasi dan Perumusan
Kebijakan Pengembangan
Bidang Kelautan dan
Perikanan
156.000.000 16 Fasilitasi dan Perumusan
Kebijakan Pengembangan
Bidang Kelautan dan
Perikanan
100.485.000 - Sesua
16 Fasilitasi Pelaksanaan
Verifikasi dan Monitoring
Evaluasi Hutan Desa
132.000.000 17 Fasilitasi Pelaksanaan
Verifikasi dan Monitoring
Pembangunan Hutan Desa
83.300.000 77.977.500 Sesua
17 Fasilitasi Penyelesaian
Masalah Kehutanan
127.200.000 18 Fasilitasi Pelaksanaan dan
Monitoring Usaha Dibidang
Kehutanan
95.265.000 - Perubahan
Nama
18 Fasilitasi Penyusunan
Bahan Kebijakan
Kehutanan dan
288.000.000 19 Fasilitasi Penyusunan Bahan
Kebijakan Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
156.075.000 - Sesua
41
Lingkungan Hidup
19 Fasilitasi Kebijakan
Pendistribusian dan
Penatapan Harga, Harga
Eceran Tertinggi (HET)
Bahan Bakar Minyak (BBM)
dan LPG
224.640.000 20 Fasilitasi Penyusunan Bahan
Kebijakan Pengendalian
Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan
LPG
170.000.000 - Perubahan
Nama
20 Kebijakan mendukung
Perkembangan Usaha di
Bidang Pertambangan dan
Energi
165.120.000 21 Fasilitasi Penyusunan
Kebijakan dalam rangka
Pengembangan Kegiatan
Usaha Pertambangan
Energi dan Kelistrikan di
Provinsi Kalbar
130.360.000 68.000.000 Sesuai
21 Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
108.000.000 22 Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
90.000.000 - Sesuai
22 Fasilitasi Penyelenggaraan
Sektor Jasa Konstruksi
108.000.000 23 Fasilitasi Penyelenggaraan
Sektor Jasa Konstruksi
90.000.000 - Sesuai
23 Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
108.000.000 24 Monitoring
Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
45.000.000 - Sesuai
24 Pokja Sanitasi Provinsi
Kalimantan Barat
300.000.000 25 Koordinasi Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
100.000.000 152.990.000 Perubahan
Nama
25 Sosialisasi Kebijakan
Sektor Jasa Kontruksi
150.000.000 - - - - Ditiadakan
26 Fasilitasi Kebijakan Bidang
Pendistribusian dan
Perdagangan
150.000.000 26 Fasilitasi Kebijakan Bidang
Perindustrian dan
Perdagangan
100.000.000 - Sesuai
27 Fasilitasi Kebijakan Bidang
Koperasi, UMKM dan
Pariwisata
200.000.000 27 Fasilitasi Kebijakan Bidang
Koperasi, UMKM dan
Pariwisata
119.008.000 - Sesuai
28 Koordinasi dan Monitoring
Perkembangan Harga
Sembako dan Barang-
barang Strategis lainnya
120.000.000 28 Koordinasi dan Monitoring
Perkembangan Harga
Sembako dan Barang-
barang Strategis lainnya
88.000.000 - Sesuai
29 Pengendalian Inflasi
Daerah
180.000.000 29 Fasilitasi Pengendalian
Inflasi
42.992.000 - Sesuai
30 Fasilitasi, Konsultasi dan
Koordinasi Kebijakan
Bidang Penanaman Modal
108.000.000 30 Fasilitasi, Konsultasi dan
Koordinasi Kebijakan
Bidang Penanaman Modal
50.000.000 - Sesuai
31 Fasilitasi dan Konsultasi
Kebijakan Bidang
Lembaga Keuangan
115.200.000 31 Fasilitasi dan Konsultasi
Kebijakan Bidang Lembaga
Keuangan
50.000.000 - Sesuai
32 Fasilitasi dan Koordinasi di
Bidang Pengembangan
BUMD
108.000.000 32 Fasilitasi dan Koordinasi di
Bidang Pengembangan
BUMD
50.000.000 - Sesuai
33 Fasilitasi Rekrutmen
Direksi BUMD
200.000.000 33 Rekrutmen Direktur Teknik
dan Pemasaran Perusda
Aneka Usaha
50.000.000 - Perubahan
Nama
34 Pengendalian Administrasi
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
207.000.000 34 Pengendalian Administrasi
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
150.000.000 - Sesuai
Pengendalian Administrasi
Pembangunan Ekonomi
207.000.000 35 Pengendalian Administrasi
Pembangunan Ekonomi
150.000.000 - Sesuai
35 Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
207.000.000 36 Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
150.000.000 - Sesuai
36 Fasilitasi Pengendalian
Administrasi Pembangunan
480.000.000 37 Fasilitasi Pengendalian
Administrasi Pembangunan
184.000.000 - Sesuai
37 Percepatan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
520.000.000 38 Evaluasi dan Pengawsan
Penyerapan Anggaran
250.000.000 70.449.800 Perubahan
Nama
39 Rekrutmen Direksi PT.
JAMKRIDA Kalbar
125.000.000 - Kegiatan Baru
42
JUMLAH 4.400.000.000 JUMLAH 4.000.000.000 299.437.300 4.334.914.740 93,74%
TOTAL (APBD MURNI + ABT) 4. 299.437.300
b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015
Untuk tahun 2015, Rencana Kerja Biro Perekonomian dan
Pembangunan mengusulkan 4 Program dengan 38 Kegiatan
didalamnya dimana pembiayaan yang dibutuhkan sekitar
Rp.4.400.000.000,-. Setelah dilakukan pembahasan dengan Tim
Anggaran serta mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran, telah dipangkas pembiayaan beberapa
kegiatan sehingga pembiayaan yang disetuji sejumlah
Rp.4.184.975.500,- untuk menunjang 4 Progran dengan 38 Kegiatan
dan telah ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)
Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015. Adapun program
dan beberapa kegiatan baru yang tidak terangkum dalam Renja 2015
dipandang perlu untuk difasilitasi oleh pembiayaan APBD Murni telah
dilakukan evaluasi sebelumnya terhadap kegiatan dimaksud.
Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2015 dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel 3.8
Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2015
NO.
RENCANA KERJA (RENJA) 2015
NO.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2015
KETERANGAN
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Rp. URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD MURNI
Rp.
I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN:
280.500.000 I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN:
255.000.000
1 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 4.400.000 - - - Di kelola Biro
Umum
2 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan;
5.500.000 1 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan;
5.000.000 Sesuai
3 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman;
6.600.000 2 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman;
6.000.000 Sesuai
4 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah;
264.000.000 3 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah;
240.000.000 Sesuai
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
11.000.000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
0
5 Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan
Kantor
11.000.000 - - - Di kelola Biro
Umum
43
III. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
0 III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
40.000.000
4 Penyusunan Analisis Jabatan 20.000.000 Kegiatan Baru
5 Penyusunan Penetapan Kinerja 20.000.000 Kegiatan Baru
IV. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN:
110.000.000 IV. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:
110.000.000
6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan; 30.000.000 6 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan; 45.000.000 Sesuai
7 Kegiatan Penyusunan LAKIP; 20.000.000 7 Kegiatan Penyusunan LAKIP; 15.810.000 Sesuai
9 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD; 20.000.000 9 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD; 8.800.000 Sesuai
10 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan
LPPD dan LKPJ;
20.000.000 10 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD
dan LKPJ;
20.000.000 Sesuai
11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000 Kegiatan Baru
11 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan
DPA SKPD;
20.000.000 12 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan DPA
SKPD;
20.000.000 Sesuai
V. PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.998.500.000 V. PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN :
3.724.325.500
12 Fasilitasi Kebijakan mendukung
Kemandirian Pangan dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
229.545.800 13 Fasilitasi Kebijakan mendukung
Kemandirian Pangan dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
122.393.000 Sesuai
13 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di
Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura
121.216.700 14 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di
Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura
133.017.000 Sesuai
14 Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian 161.304.000 15 Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian 152.920.000 Sesuai
15 Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha
Perkebunan
356.400.000 16 Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha
Perkebunan
302.340.000 Sesuai
16 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
121.000.000 17 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
149.880.000 Sesuai
17 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan
Pengembangan Bidang Kelautan dan
Perikanan
110.533.500 18 Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan
Pengembangan Bidang Kelautan dan
Perikanan
60.000.000 Sesuai
18 Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan
Monitoring Evaluasi Hutan Desa
91.630.000 - - - Ditiadakan
19 Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam
Kawasan Hutan
104.791.500 19 Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam
Kawasan Hutan
115.000.000 Sesuai
20 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
171.682.500 20 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
205.000.000 Sesuai
21 Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan
Penatapan Harga, Harga Eceran Tertinggi
(HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan
LPG
170.000.000 - - - Ditiadakan
22 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan
Pertambangan Mineral Batubara di
Kalimantan Barat
80.396.000 21 Kebijakan Gubernur Mengenai Pengelolaan
Kegiatan Pertambangan dan Energi
251.425.000 Perubahan
Nama
23 Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan
Kelistrikan dan Pengembangan Energi
Baru dan Terbarukan di Kalimantan Barat
80.000.000 22 Kebijakan Gubernur Mengenai
Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di
Provinsi Kalimantan Barat
67.925.000 Perubahan
Nama
24 Monitoring Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
100.000.000 23 Monitoring Penyelenggaraan Sektor
Pekerjaan Umum
100.000.000 Sesuai
25 Fasilitasi Penyelenggaraan Sektor Jasa
Konstruksi
100.000.000 - - - Ditiadakan
26 Monitoring Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
75.000.000 24 Monitoring Penyelenggaraan Sektor
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100.000.000 Perubahan
Nama
Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat 105.000.000 25 Koordinasi Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman
123.000.000 Perubahan
Nama
27 Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa
Kontruksi
50.000.000 - - - Ditiadakan
28 Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian 110.000.000 26 Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian 90.500.000 Sesuai
44
dan Perdagangan dan Perdagangan
29 Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi,
UMKM dan Pariwisata
130.000.000 27 Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM
dan Pariwisata
117.000.000 Sesuai
30 Koordinasi dan Monitoring Perkembangan
Harga Sembako dan Barang-barang
Strategis lainnya
80.000.000 28 Koordinasi dan Monitoring Perkembangan
Harga Sembako dan Barang-barang
Strategis lainnya
83.000.000 Sesuai
31 Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah 50.000.000 29 Fasilitasi Pengendalian Inflasi 57.500.000 Sesuai
32 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi
Kebijakan Bidang Penanaman Modal
100.000.000 30 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi
Kebijakan Bidang Penanaman Modal
94.000.000 Sesuai
33 Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan
Bidang Lembaga Keuangan
100.000.000 31 Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang
Lembaga Keuangan
100.000.000 Sesuai
34 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang
Pengembangan BUMD
100.000.000 32 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang
Pengembangan BUMD
160.360.000 Perubahan
Nama
35 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Fisik dan Prasarana
180.000.000 33 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Fisik dan Prasarana
160.360.000 Sesuai
36 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Ekonomi
180.000.000 34 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Ekonomi
162.000.000 Sesuai
37 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial Budaya
180.000.000 35 Pengendalian Administrasi Pembangunan
Pemerintahan dan Sosial Budaya
162.000.000 Sesuai
38 Fasilitasi Pengendalian Administrasi
Pembangunan
235.000.000 36 Fasilitasi Pengendalian Administrasi
Pembangunan
155.105.000 Sesuai
39 Evaluasi dan Pengawsan Penyerapan
Anggaran
325.000.000 37 Evaluasi dan Pengawsan Penyerapan
Anggaran
325.535.000 Sesuai
- - - 38 Rapat Forum Jasa Konstruksi Daerah
Kalimantan Barat
131.388.900 Kegiatan Baru
- - - 39 Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa
Konstruksi Daerah
103.036.600 Kegiatan Baru
JUMLAH 4.400.000.000 JUMLAH 4.184.975.500
5. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun 2014 yang disusun
pada tahun 2013 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran
Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A. 2014 yang
diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro Kessos Setda
Prov. Kalbar T.A. 2014. Dimana pada Renja 2014, Biro Kessos Setda
Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp.
5.748.168.400,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 73 Kegiatan
Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2014 yang
disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.635.873,-(dengan jumlah kegiatan
sebanyak 35 Kegiatan Prioritas), kemudian diubah dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 menjadi Rp.
45
4.912.319.500,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 36 Kegiatan
prioritas).
Realisasi DPA dan DPPA Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A.
2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.912.319.500,- tersebut
yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar Rp.
426.465.150,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan
APBD Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2014 sebesar 8.69%.
Dimana dari besaran efisiensi tersebut disumbangkan
Rp.19.480.000,- dari efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post
Belanja Barang dan Jasaterjadi efisiensi anggaran sebesar
Rp.406.985.150,-.
Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara
yang diusulkan dalam renja 2014 dengan yang tertampung dalam
DPA TA. 2014 adalah sebagai berikut :
TABEL 3.9
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TAHUN 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR
No Program/Kegiatan RENJA
Tahun 2014
Program/KegiatanDalam
DPA Tahun 2014
Keterangan
1 2 3 4
Program
PeningkatanKapasitasSumber
DayaAparatur
Program
PeningkatanKapasitasSu
mberDayaAparatur
PendidikandanPelatihan Dihilangkan Dimasukankedalamkegiata
nFasilitasiPemberangkatan
Anggota TPHD Kalbar
Fasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevDalamR
angkaPeningkatanKualitasPe
ndidikan di Kalbar
Fasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevDal
amRangkaPeningkatanKu
alitasPendidikan di
Kalbar
RapatKerjaBidangPendidikanTin
ggi
Tidakdiakomodir
KoordinasiKebijakan di
BidangPendidikanTinggi
Tidakdiakomodir
PeningkatandanPengembangan
Wawasan Para
Dihilangkan Dimasukkankedalamkegiat
anApreasiasiterhadapKipra
46
TokohPendidikan di Kalbar hTokohPendidikandanKebu
dayaan
RapatKoordinasi Program
PenyediaanMakananTambahan
AnakSekolah
Tidakdiakomodir
KegiatanFasilitasi,
KoordinasiPenyusunanBukuMul
okSejarahPeristiwaMandormenj
adiMuatanLokal di Sekolah
SosialisasiKebijakanPendid
ikanterhadapSejarahPeristi
waMandormenjadiMuatanL
okal di Sekolah
PerubahanNamaKegiatan
Program
PembinaandanPeningkatanPe
lestarianKerukunanUmatBera
gama di Kalbar
Program
PembinaandanPeningkat
anPelestarianKerukunan
UmatBeragama di Kalbar
FasilitasidanKoordinasiPembina
anKualitasPengelolaan Dana
SosialKeagamaan
Tidakdiakomodir
FasilitasidanKoordinasi
PembinaanWawasanMultikultur
alLembaga-Lembaga Agama
se-Kalbar
Tidakdiakomodir
Monev Program Keagamaan di
Kalbar
Tidakdiakomodir
FasilitasiKegiatanSilaturahmiRa
madhanPemprovKalbar di
Kab/Kota Kalbar
FasilitasiSilaturahmidan
Bhakti
SosialRamadhanPemprovK
albar di Kab/Kota Kalbar
PerubahanNamaKegiatan
Fasilitasi
PengembangandanPeningkatan
WawasanPembinaanKehidupan
Umat Kristen danKatholik
Tidakdiakomodir
FasilitasiPengembangandanPe
mbinaan Orang MudaKatholik
se-Kalbar
Tidakdiakomodir
FasilitasiPengembangandanPe
mbinaanRemaja Kristen
Tidakdiakomodir
PengembanganWawasanPembi
naanKehidupanUmatBudha,
Hindu, danKonghucu
Tidakdiakomodir
FasilitasidanKoordinasiJambore
Pasraman Tingkat Nasional
Tidakdiakomodir
Fasilitasi dan koordinasi Festival
Baca KitabSuciTripitaka Tingkat
ProvinsidanNasional
Tidakdiakomodir
Program Fasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevdalamrang
kaPeningkatanKesejahteraanSo
sial
Program Fasilitasi,
Koordinasi,
PembinaandanMonevdala
mrangkaPeningkatanKesej
47
ahteraanSosial
KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKebudayaan
KoordinasidanMonevKebija
kanPengembanganKebuda
yaan
PerubahanNamaKegiatan
PartisipasiDalam Event
Kebudayaan
Tidakdiakomodir Disatukankedalamkegiata
nKoordinasidanMonevKe
bijakanPengembanganKe
budayaan
Fasilitasidalamrangkamewujudk
anBumiPerkemahanPramuka di
setiapKab/Kota
KoordinasiDalamRangkaSi
nkronisasi di
bidangKepemudaandanOla
hragasertaPerwujudanBumi
Perkemahan di
SetiapSabtuMinggu
PerubahanNamaKegiatan
KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKualitasKepemu
daandanOlahraga
RakorBidangKepemudaand
anOLahraga
PerubahanNamaKegiatan
b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015
Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang
disusun pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah besaran pagu
anggaran Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A.
2015 yang diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro
Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2015. Dimana pada Renja 2015, Biro
Kessos Setda Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran
sebesar Rp. 5.099.460.300,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 33
Kegiatan Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2015
yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.936.505.700,- (dengan jumlah kegiatan
sebanyak 31 Kegiatan Prioritas). Dengan demikian, jumlah Pagu
Indikatif pada RKA 2015 mengalami peningkatan dibandingkan RKA
2014.
Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara
yang diusulkan dalam renja 2015 dengan yang tertampung dalam
DPA TA. 2015 adalah sebagai berikut :
48
TABEL 3.10
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TAHUN 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR
No Program/Kegiatan RENJA
Tahun 2015
Program/KegiatanDalam
DPA Tahun 2015
Keterangan
1 2 3 4
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidak Diakomodir Diakomodir oleh Biro
Umum
b. Penyediaan Peralatan dan
Peralatan Rumah Tangga
Tidak Diakomodir Diakomodir oleh Biro
Umum
c. Tidak dianggarkan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kegiatan Baru
d. Tidak dianggarkan Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
Kegiatan Baru
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Tidak Diakomodir
3 Fasilitasi, Koordinasi
Pembinaan dan Monev Dalam
Rangka Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi, Koordinasi
Pembinaan dan Monev
Dalam Rangka
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
(Biro Kessos)
b. Fasilitasi dan Koordinasi
Inventarisasi Warisan Budaya
dan Pendataan Lembaga Seni
Budaya
Tidak Diakomodir
c. KegiatanFasilitasi, Koordinasi,
PembinaandanMonevKebijakan
PengembanganKualitasKepemu
daandanOlahraga
RakorBidangKepemudaand
anOLahraga
PerubahanNamaKegiatan
d. Koordinasi Revitalisasi Gugus
Depan di Sekolah di Kab/ Kota
Kegiatan Koordinasi dalam
rangka Sinkronisasi
Kebijakan di Bidang
Kepemudaaan dan
Olahraga serta Evaluasi
Perwujudan Bumi
Perkemahan Pramuka di
Setiap Kab/ Kota
PerubahanNamaKegiatan
4 Program Program
49
PembinaandanPeningkatanPe
lestarianKerukunanUmatBera
gama di Kalbar
PembinaandanPeningkat
anPelestarianKerukunan
UmatBeragama di Kalbar
a. Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan STQ Tingkat
Nasional dan Provinsi
Partisipasi / Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan
Keagamaan Islam
Perubahan Nama Kegiatan
b. Rapat Koordinasi Lembaga dan
Organisasi Agama Katholik se
Kalbar
Rakor Pembinaan Agama
Katholik se Kalbar
Perubahan Nama Kegiatan
c. Rapat Koordinasi Lembaga dan
Organisasi Agama Kristen se
Kalbar
Rakor Pembinaan Agama
Kristen se Kalbar
Perubahan Nama Kegiatan
d. Rapat Koordinasi Lembaga dan
Organisasi Agama Hindu se
Kalbar
Rakor Pembinaan Agama
Hindu se Kalbar
Perubahan Nama Kegiatan
e. Rapat Koordinasi Lembaga dan
Organisasi Agama Budha se
Kalbar
Rakor Pembinaan Agama
Budha se Kalbar
Perubahan Nama Kegiatan
f. Rapat Koordinasi Lembaga dan
Organisasi Agama Konghuchu
se Kalbar
Rakor Pembinaan Agama
Konghuchu se Kalbar
Perubahan Nama Kegiatan
g. Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan PESPARAWI
Tingkat Nasional
Fasilitasi / Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan ke
Agama Kristen dan Katholik
h. Fasilitasi Keikutsertaan
Kegiatan-kegiatan Keagamaan
Tidak Diakomodir Dimasukkan ke Dalam
Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam dan
Luar Daerah
i. Fasilitasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Peningkatan
Sarana Rumah Ibadah di
Kab/Kota
Monev Pemberian Bantuan
Rumah Ibadah di Kab/Kota
Perubahan Nama Kegiatan
6. BIRO ORGANISASI
a. Kesesuaian Antara Rencana Kerja Dan Realisasi Program Dan
Kegiatan Tahun 2014 Dan 2015
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap
dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Pada Rencana Kerja Biro
50
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan pada rencana kerja tahun
2015 telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan
kegiatan sebesar Rp. 6.392.659.925,00. Namun dalam
pelaksanaannya yang ditampung dalam APBD Provinsi Kalimantan
Barat untuk Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2014 sebesar Rp. 5.172.237.732,00.Biro Organisasi Setda Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 2014 hanya melaksanakan program
dan kegiatan yang prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang
telah dialokasikan.
Evaluasi terhadap Renja Biro Organisasi Setda Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel Kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan yang tertampung
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 sebagaimana yang
terdapat pada Tabel berikut ini :
TABEL 3.11
KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR
TAHUN 2014
RENCANA KERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2014
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM DPA TAHUN 2014
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
511.716.319 PROGRAM PELAYANAN ADMISTRASI PERKANTORAN
587.492.900
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
7.656.891 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
7.656.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK)
34.358.334 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK)
35.358.500
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
15.472.024 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
15.472.100
Penyediaan Makanan dan Minuman
24.541.316 Penyediaan Makanan dan Minuman
24.550.000
Koordinasi dan 361.398.874 Koordinasi dan 438.576.800
51
Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penataan dan Pemeliharaan Arsip
68.288.880 Penataan dan Pemeliharaan Arsip
65.879.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
645.583.869 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
66.000.000
Pengadaan Kendaraan Operasioanal
441.316.890 Pengadaan Kendaraan Operasioanal
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
182.926.704 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
53.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor
21.340.275 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor
12.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
139.885.704 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
150.146.050
Penyusunan Laporan Keuangan
25.366.331 Penyusunan Laporan Keuangan
32.090.500
Penyusunan LAKIP 25.515.287 Penyusunan LAKIP 30.704.150
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
25.516.140 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
25.418.500
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
24.764.024 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
24.763.900
Penyusunan RENJA SKPD
17.718.830 Penyusunan RENJA SKPD
16.169.000
Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan
21.005.092 Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan
21.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
466.285.011
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
487.283.732
Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013
179.258.311 Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013
179.258.311
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013
59.752.770 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013
59.752.770
52
Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja
128.014.651 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja
128.041.651
Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013
38.412.495 Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013
48.412.000
Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah
34.144.440 Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah
40.144.000
Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP
26.675.344 Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP
31.675.000
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH
999.886.654 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.305.121.000
Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat
111.491.200 Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat
130.611.250
Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan
101.110.224 Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan
118.450.000
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional
93.257.002 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional
109.250.000
Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
140.376.330 Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
164.450.000
Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
269.954.480 Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
194.774.750
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD
99.146.918 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD
101.200.000
Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar
86.385.434 Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar
199.150.000
Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar
98.165.266 Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar
115.000.000
Penyusunan Raperda 199.150.000 Penyusunan Raperda 172.235.000
53
Perangkat Daerah Prov. Kalbar
Perangkat Daerah Prov. Kalbar
PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
721.070.502 PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
766.070.500
Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan
77.679.348 Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan
99.771.500
Asistensi Penyusunan SOP
76.824.990 Asistensi Penyusunan SOP
79.255.000
Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu
85.361.100 Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu
96.000.000
Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
64.020.825 Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
74.000.000
Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota
98.165.266 Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota
90.355.000
Asistensi Tata Naskah Dinas
67.256.011 Asistensi Tata Naskah Dinas
46.370.000
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik
76.772.707 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik
86.124.000
Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan
64.020.825 Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan
68.195.000
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik
85.361.100 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik
87.000.000
Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
25.608.330 Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
39.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
1.515.571.741 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
1.810.122.550
Penyusunan Formasi PNS
85.437.925 Penyusunan Formasi PNS
100.090.000
Asistensi Formasi PNS 89.629.156 Asistensi Formasi PNS 105.000.000
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013
59.752.770 Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013
70.000.000
Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar
110.969.431 Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar
130.000.000
54
Penyusunan Kartu Jabatan
102.433.321 Penyusunan Kartu Jabatan
120.000.000
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD
106.701.376 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD
125.000.000
Monev Reformasi Birokrasi
79.675.975 Monev Reformasi Birokrasi
93.339.950
Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol
110.969.431 Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol
130.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
275.098.383 Pendidikan dan Pelatihan
295.900.000
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
43.918.286 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
55.550.000
Pendidikan Jasmani dan Rohani
100.967.244 Pendidikan Jasmani dan Rohani
118.282.500
Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda
12.808.165 Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda
15.000.000
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda
115.835.013 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda
130.000.000
Pengelolaan Perpustakaan
132.309.706 Pengelolaan Perpustakaan
155.000.000
Pengadaan Buku Perpustakaan
35.851.662 Pengadaan Buku Perpustakaan
40.000.000
Lomba Resensi Buku 33.584.843 Lomba Resensi Buku 39.350.100
Penerbitan Leaflet 19.633.054 Penerbitan Leaflet 20.000.000 Workshop Penyusunan
Evaluasi Jabatan 67.610.000
TOTAL 5.000.000.000 TOTAL 5.172.236.732
7. Biro Umum
a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014
Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang
menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2014, telah disusun Renja Biro Umum Setda Prov.
Kalbar dengan usulan anggaran untuk Kegiatan Sekretariat sebesar
Rp.51.411.590.720,- dan Kegiatan Biro Umum sebesar
Rp.5.434.211.250,- sehingga total anggaran yang diusulkan sebesar
Rp.52.411.590.720,- (lima puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima
55
ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk membiayai
10 program dan 106 kegiatan.
Setelah menjalani proses asistensi dan pemilahan terhadap
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan serta
disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat pada Tahun
Anggaran 2014, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2014sebelum perubahan untuk kegiatan Sekretariat
sebesar Rp. Rp.36.000.000.000,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp.
5.000.000.000,- sehingga total anggaran murni Biro Umum TA 2014
sebesar Rp.41.000.000.000,-untuk membiayai 10 program dan 98
kegiatan.
Tetapi kemudian Biro Umum mendapat tambahan dana dari
BPKAD Prov. Kalbar sebesar Rp.4.105.706.500,- yang dialokasikan
untuk Peremajaan Jaringan Induk Listrik Kantor Gubernur, sehingga
total anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
TA 2014 adalah sebesar Rp.45.105.706.500,-
Pada APBD perubahan untuk Kegiatan Sekretariat terjadi
pergeseran anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran
Sekretariat Daerah sebesar Rp 1.010.745.230,-. Dalam APBD
PerubahanKegiatan Biro Umum bertambah sebesar Rp. 299.040.120,-,
sehingga total anggaran yang dikelola Biro Umum TA 2014 menjadi
sebesar Rp.44.394.001.390,- (empat puluh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh empat juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
Adapun penyerapan anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar sampai
dengan 31 Desember 2014 untuk Kegiatan Sekretariat adalah sebesar
Rp.34.055.552.788,- (86,81%) dan Kegiatan Biro Umum sebesar
Rp.4.744.617.270,- (91,84%).
Adapun Program/Kegiatan Biro Umum yang berbeda antara yang
diusulkan dalam Renja 2014 dengan yang tertampung dalam DPA TA
2014 adalah sebagai berikut :
TABEL 3.12
56
KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA
RENJA TA 2014 DENGAN DPA TA 2014
BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR
No. Program/Kegiatan Dalam Renja TA 2014
Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2014
Keterangan
1 2 3 4
I. KEGIATAN SEKRETARIAT
A. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Rumah Tangga
Tidak Dianggarkan Penyesuaian
Kebutuhan
B. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1. Tidak Dianggarkan Pembangunan
Garasi/Tempat Parkir
Kendaraan
Kegiatan Baru
2. Tidak Dianggarkan Pembangunaan Pagar Kegiatan Baru
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah
Tidak Dianggarkan Penyesuaian Kebutuhan
4. Tidak Dianggarkan Rehabilitasi Gedung Tempat Ibadah
Penyesuaian Kebutuhan
5. Tidak Dianggarkan Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan
Penyesuaian Kebutuhan
6. Rehabilitasi gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus
Tidak Dianggarkan Penyesuaian Kebutuhan
C. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Tidak Dianggarkan Sosialisasi, Bimbingan
Teknis, Workshop
Kegiatan Baru
57
II KEGIATAN BIRO
UMUM
D. Program Perkuatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
1. Tim Fasilitasi Kegiatan-
Kegiatan Pimpinan
Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan
Pimpinan
Perubahan
Nomenklatur
2. Peningkatan Wawasan
dan Kinerja Pengelolaan
Keuangan Setda Prov.
Kalbar
Tidak Dianggarkan Penyesuaian
Kebutuhan
3. Fasilitasi Kegiatan
Kesenian dan Hiburan
Fasilitasi Kegiatan Kesenian
dan Hiburanpada Kegiatan
Pemerintah Provinsi Prov.
Kalbar
Perubahan
Nomenklatur
E. Program Penertiban
Aset
1. Penyusunan
Perencanaan
Pemeliharaan Aset
Penyusunan RKPBU Perubahan
Nomenklatur
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014
alokasi anggaran digunakan untuk mendukung 10 Program dan 99
Kegiatan, tetapi ada perbedaan pada program dan kegiatan yang
diusulkan dalam Renja TA 2014dengan yang tertampung dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014. Hal ini disebabkan
karena hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya kegiatan baru yang merupakan kebutuhan pimpinan yang
mendesak dan harus dipenuhi/dilaksanakan sesuai dengan arahan
pimpinan;
2. Adanya perubahan nama kegiatan/perubahan nomenklatur yang
disesuaikan dengan hasil asistensi dengan Tim TAPD.
58
b. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2015
Mengingat program/kegiatan Tahun 2015 belum dapat dievaluasi
karena kegiatan dalam proses pelaksanaan maka yang dapat
disampaikan adalah evaluasi program/kegiatan yang dikelola Biro
Umum Tahun Anggaran 2014. Sebagaimana diketahui pelaksanaan
program dan kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2014,
seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat
dengan Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk dikelola Biro
Umum Setda Provinsi Kalbar baik pada anggaran murni dan
perubahan pada kegiatan Sekretariat totalnya sebesar
Rp.39.228.271.715,- dengan realisasi sebesar Rp.34.055.552.788,-
atau 86,81% dan untuk kegiatan Biro Umum total anggaran sebesar
Rp.5.165.729.675,- dengan realisasi sebesar Rp.4.744.617.270,- atau
91,84%.
Alokasi Anggaran tersebut pada APBD Murni untuk mendukung 10
Program dan 98 Kegiatan.Adapun Alokasi Anggaran Program/Kegiatan
Biro Umum dan realisasinya sebagai berikut :
Tabel 3.13
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
No Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
KEGIATAN
SEKRETARIAT
39.228.271.715,- 34.055.552.788,- 86,81
A Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
13.757.823.000,- 12.505.143.799,- 90,89
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
60.000.000,- 59.110.500,- 98,51
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3.040.000.000,- 2.853.316.899,- 93,85
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
499.181.000,- 321.973.890,- 64,50
59
4 Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
197.523.500,- 193.919.100,- 98,17
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
30.000.000,- 29.460.000,- 98,20
6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
599.323.250,- 568.500.000,- 94,85
7 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
450.000.000,- 449.753.400,- 99,94
8 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
534.816.000,- 503.252.800,- 94,09
9 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
/Penerangan Bangunan
Kantor
494.962.000,- 493.582.000,- 99,72
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
548.050.000,- 536.617.000,- 97,91
11 Penyediaan Makan &
Minuman
3.415.376.750,- 3.053.937.300,- 89,41
12 Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam Dan
Luar Daerah
1.122.000.000,-
778.888.910,- 69,41
13 Penyediaan Jasa
Keamanan Lingkungan
Kantor/Rumah Jabatan
dan Pendukung
Perkantoran Lainnya
1.299.600.000,-
1.293.900.000,- 99,56
14 Penyediaan Jasa
Penatausahaan Keuangan
dan Barang
691.800.000,- 634.300.000,- 91,68
15 Penataan dan
Pemeliharaan Arsip
Dilingkungan Setda Prov.
Kalbar
91.413.000,- 87.913.000,- 96,17
16 Penyediaan Jasa
Kebersihan Rumah
Jabatan
471.750.000,- 471.491.000,- 99,94
18 Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor, VVIP
212.027.500,- 175.228.000,- 82,64
B Program Peningkatan
Sarana & Prasarana
15.279.693.700- 14.698.889.012,- 96,19
60
1
Pengadaan Kendaraan
Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
2.650.200.000,- 2.539.336.550,- 95,81
2
Pengadaan Perlengkapan
/Peralatan Rumah
Jabatan/ Mess
133.447.000,- 121.257.011,- 90,86
3 Pengadaan Ac dan Kipas
Angin
173.800.000,- 149.072.350,- 85,77
4 Pengadaan Perlengkapan
/ Peralatan Kantor
293.951.000,- 254.954.356,- 86,73
5 Pengadaan Perlengkapan
/Peralatan Rumah Tangga
307.896.750,- 300.052.000,- 97,45
6
Pengadaan/Peningkatan
Instalasi Listrik, Telepon,
Air
114.150.000,- 111.929.000,- 98,05
7 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Studio dan
Komunikasi
690.600.000,- 688.256.500,- 99,66
8
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
351.452.550,- 207.977.385,- 59,17
9
Pemeliharaan Rutin
Berkala Rumah Dinas
Jabatan
94.550.000,- 94.028.000,- 99,44
10
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
840.150.000,- 823.205.805,- 97,98
11
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Khusus/Bangunan
Khusus/Konstruksi
Khusus
120.550.000,- 120.041.000,- 99,57
12 Pemeliharaan
Taman/Halaman
Kantor/Halaman Rumah
Jabatan
919.050.000,- 880.016.100,- 95,75
13 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
3.909.338.250,-
3.891.246.305,- 99,53
14 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan /
Peralatan Rumah Jabatan
159.075.000,-
139.515.750,- 87,70
61
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala AC dan
Kipas Angin
301.726.000,- 294.684.875,- 97,66
16 Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Perlengkapan/Peralatan
Kantor
140.338.000,- 125.306.550,- 89,28
17 Pemeliharaan Sarana/
Prasarana Studio dan
Komunikasi
272.280.000,- 234.394.525,- 86,08
18 Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Sistem
Informasi
188.272.900,- 186.836.875,- 99,23
19 Pemeliharaan Sarana /
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
147.053.000,- 147.048.850,- 99,99
20 Pembangunan
Garasi/Tempat Parkir
Kendaraan
445.000.000,- 436.244.825,- 98,03
21 Pembangunan Pagar 107.900.000,- 107.376.500,- 99,51
22 Pengadaan Meubeleir 242.600.000,- 239.191.700,- 98,59
23 Pengadaan Mesin Pompa
Air
41.191.250,- 40.485.550,- 98,28
24 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Wisma Daerah
168.625.000,- 166.809.650,- 98,92
25 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gudang
105.200.000,- 103.921.100,- 98,78
26 Pemeliharaan Garasi /
Tempat Parkir Kendaraan
418.500.000,- 413.527.000,- 98,81
27 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Pagar
179.600.000,- 174.684.000,- 97,26
28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bak
Air/Menara Air
68.550.000,- 64.276.000,- 93,76
29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan Air
90.015.000,- 89.409.400,- 99,32
30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Saluran Air
190.750.000,- 188.262.500,- 98,69
31 Pemeliharaan Instalasi
Listrik/ Telepon
111.070.000,- 110.675.000,- 99,64
32 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubeleir
73.550.000,- 73.505.500,- 99,93
33 Pemeliharaan 328.712.000,- 315.922.500,- 96,10
62
Rutin/Berkala Generator
34 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mesin
Pompa Air
43.950.000,- 27.008.000,- 61,45
35 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan
Rumah Tangga
17.400.000,- 17.385.000,- 99,91
36 Rehabilitasi Gedung
Kantor
328.200.000,- 325.813.000,- 99,27
37 Rehabilitasi Gedung
Tempat Ibadah
205.200.000,- 205.000.000,- 99,90
38 Rehabilitasi Gudang 105.200.000,- 102.942.000,- 97,85
39 Peningkatan
Jalan/Jembatan
Lingkungan Kantor
Rumah Jabatan
201.150.000,- 200.058.000,- 99,45
C Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
523.050.000,- 511.302.000,- 97,75
1 Pengadaan Pakaian Dinas
/ Kerja Beserta
Perlengkapannya
523.050.000,- 511.302.000,- 97,75
D
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,- 71.021.100,- 47,34
1 Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,- 33.887.700,- 56,47
3.
2. Sosialisasi, Bimbingan
Teknis, Workshop
90.000.000,- 37.133.400,- 41,25
E
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
435.956.668,-
380.681.200,-
87,32
1 Penyusunan Laporan
Keuangan
93.671.900,- 88.076.000,- 94,02
2 Penyusunan LAKIP 123.769.900,- 111.815.950,- 90,34
3 Penyusunan RENJA
SKPD
30.250.000,- 22.899.000,- 75,69
63
4 Penyusunan LPPD dan
LKPJ Biro Umum
48.468.498,- 38.560.300,- 79,55
5
Evaluasi Dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan
Sekretariat, KDH / WKDH
dan Biro Umum
105.724.370,-
91.501.450,-
86,54
6 Penyusunan RKA SKPD
dan DPA SKPD
34.072.000,- 27.828.500,- 81,67
F Program Peningkatan
Pengelolaan Aset
Daerah
106.300.000,- 102.147.600,- 96,09
1 Penyusunan/Pelaporan
Inventarisasi Aset
106.300.000,- 102.147.600,- 96,09
G Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah
8.975.448.347,- 5.786.368.077,- 64,46
1 Penyediaan Jasa
Kesehatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
350.000.000,- 97.536.816,- 27,86
2 Fasilitasi Kegiatan Dialog/
Pertemuan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
186.800.000,- 84.962.200,- 45,48
3 Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara /
Departemen
Pemerintahan dan Non
Departemen/Luar Negeri
214.983.000,- 57.014.000,- 26,52
4 Fasilitasi Kunjungan
Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Ke Dalam dan
Luar Daerah
2.441.019.897,- 1.033.589.171,- 42,34
5 Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
683.000.000,- 471.134.400,- 68,98
6 Fasilitasi Kunjungan
Presiden dan Wakil
Presiden RI
965.270.000 0,- 0,00
64
7 Pengadaan Sarana,
Prasarana, Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
1.413.395.450,- 1.379.292.090,- 97,58
8 Pengadaan Sarana,
Prasarana, Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
2.455.830.000,- 2.398.530.400,- 97,66
9 Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Rumah
Jabatan KDH/WKDH
265.150.000,- 264.309.000,- 99,68
KEGIATAN BIRO UMUM 5.165.729.675,- 4.744.617.270,- 91,84
H Program Perkuatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
4.458.902.655,- 4.075.529.050,- 91,40
1 Fasilitasi Kegiatan-
Kegiatan Pimpinan
386.818.400,- 303.572.000,- 78,47
2 Penyusunan Bahan
Klarifikasi dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
oleh Lembaga
Pengawasan Fungsional
213.521.175,-
193.527.250,- 90,63
3 Fasilitasi Pelaksanaan
Kegiatan dan Tugas
Ketatausahaan Biro dan
Pimpinan
77.800.950,-
74.280.950,- 95,47
4 Penataan Administrasi
Kepegawaian Biro Umum
78.800.000,- 74.680.000,- 94,77
5 Penyelesaian LP2P
Pejabat/PNS di
Lingkungan Setda
43.588.850,- 38.325.375,- 87,92
6 Dukungan Fasilitasi
Peningkatan pelayanan di
Lingkungan Sekretariat
Daerah
576.825.700,- 557.387.800,- 96,63
7 Operasional Tim Ad Hoc
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara/Daerah
149.765.050,- 131.773.300,- 86,22
8 Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Asisten
Administrasi dan Umum
316.683.500,- 280.168.600,- 88,46
65
9 Peningkatan Pelayanan
Persandian
Telekomunikasi Kelistrikan
Dan Sound System
524.751.750,-
493.242.200,- 93,99
10 Fasilitasi Kegiatan
Kesenian dan Hiburan
Pada Kegiatan
Pemerintah Provinsi
Kalbar
398.282.280,- 363.990.000,- 91,39
11 Peningkatan Pelayanan
Kerumahtanggaan
Pimpinan Lainnya
157.637.000,- 149.586.600,- 99,30
12 Dukungan Fasilitasi
Pelayanan
Kerumahtanggaan di VIP
dan VVIP
167.408.000,- 161.192.000,- 96,28
13 Dukungan Kegiatan
Tugas-Tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
925.250.000,- 855.153.275,- 92,42
14 Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Staf Ahli
264.550.000,- 261.934.500,- 99,01
15 Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Sekretaris
Daerah
184.220.000,- 136.715.200,- 74,21
I Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Setda
425.582.320,-
398.911.350,- 93,73
1 Penataan Administrasi
Keuangan Setda
133.188.180,- 125.572.000,- 94,28
2 Penyelesaian Administrasi
Penatausahaan Gaji di
Lingkungan Setda
98.599.740,- 90.841.150,- 92,13
3 Penyusunan Neraca
Setda, Biro Umum
Sekretariat Daerah Prov.
Kalbar
141.859.300,- 135.758.900,-
95,69
4 Penyusunan Jurnal Setda
Prov. Kalbar dan Biro
51.935.100,- 46.739.300,- 89,99
66
Umum
J Program Penertiban
Aset
281.244.700,- 270.176.870,- 96,06
1 Pengamanan Aset 96.957.000,- 92.859.850,- 95,77
2 Penyimpanan dan
Distribusi Aset
102.784.700,- 102.284.020,- 99,51
3 Penyusunan RKPBU 81.503.000,- 75.033.000,- 92,06
Jumlah Setda + Biro Umum 44.394.001.390,- 38.800.170.058,- 87,40
8. Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Biro Humas Tahun Anggaran
2015 belum dapat dievaluasi mengingat kegiatan baru berjalan pada
Triwulan I.
Pada Tahun 2015 ini, Biro Humas akan menyampaikan hasil Evaluasi
kegiatan Biro Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2014, dimana
belum terjadi perubahan Nomenklatur dan perubahan Struktur Organisasi.
Untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan maka pada tahun 2014,
Total alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2014 yang
bersumber dari APBD Provinsi Kalbar TA. 2014 berjumlah
Rp.7,120.196.500,- sedangkan realisasi anggaran yang dicapai sebesar
Rp. 6,910,542,530.00,-atau 97,06 %.
Adapun Program/Kegiatan dan Anggarannya sebagai berikut :
TABEL 3.14 PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014
No Uraian
APBD
Realisasi
( %)
1 2 3 4 5
BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR
7,120,196,500.00 6,910,542,530.00
67
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,416,414,000.00
1,386,086,155.00 97.86
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5,400,000.00
4,801,500.00 88.92
Penyediaan Alat Tulis Kantor 37,308,000.00
37,302,000.00 99.98
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17,000,000.00
15,368,000.00 90.40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125,500,000.00
125,500,000.00 100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
15,000,000.00
12,263,500.00 81.76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
418,638,000.00
418,448,000.00 99.95
Penyediaan Makanan dan Minuman
30,000,000.00
15,290,000.00 50.97
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
200,000,000.00
191,650,155.00 95.83
Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi
500,000,000.00
500,000,000.00 100.00
Penataan dan Pemeliharaan Arsip
67,568,000.00
65,463,000.00 96.88
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
152,569,000.00
138,645,000.00 90.87
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor
70,000,000.00
69,379,000.00 99.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
62,569,000.00
56,990,000.00 91.08
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
10,000,000.00
9,596,000.00 95.96
68
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
10,000,000.00
2,680,000.00 26.80
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
90,000,000.00
83,212,375.00 92.46
Pendidikan dan Pelatihan
20,000,000.00
19,845,300.00 99.23
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
25,000,000.00 21,094,575.00 84.38
Penyusunan Analisa Jabatan
25,000,000.00 24,320,500.00 97.28
Penetapan Kinerja
20,000,000.00
17,952,000.00 89.76
IV
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
227,600,000.00
206,981,700.00 90.94
Penyusunan Laporan Keuangan
35,000,000.00 25,804,500.00 73.73
Penyusunan LAKIP
35,000,000.00 34,797,200.00 99.42
Penyusunan RENJA SKPD
20,000,000.00 15,680,000.00 78.40
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
35,000,000.00 34,355,000.00 98.16
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
67,600,000.00 67,540,000.00 99.91
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
35,000,000.00 28,805,000.00 82.30
V
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK/HUMAS.
3,833,504,500.00 3,747,898,210.00 97.77
Penyusunan Notulansi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat
170,000,000.00 169,917,300.00 99.95
69
Pemprov.Kalbar
Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Massa
175,000,000.00 173,255,600.00 99.00
Penyusunan Pidato Apel awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
140,000,000.00 139,901,000.00 99.93
Pengadaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemprov.Kalbar
600,266,000.00
591,093,785.00 98.47
Sosilaisasi dan Koodinasi Tugas dan Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah
195,000,000.00
176,691,100.00 90.61
Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah
210,000,000.00
157,372,600.00 74.94
Dialog Interaktif melalui Media Elektronik Televisi dan Radio
50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov.Kalbar Melalui Media Elektronik dan Online dan Media Luar Ruang,
300,000,000.00 299,974,400.00 99.99
Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan
175,000,000.00 175,000,000.00 100.00
Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.
666,013,500.00 663,871,575.00 99.68
Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik
700,000,000.00
699,295,550.00 99.90
Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Dalam dan Luar Daerah
82,225,000.00 82,225,000.00 100.00
70
Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar
125,000,000.00 125,000,000.00 100.00
Penerbitan Buletin Eksekutif
60,000,000.00 59,850,000.00 99.75
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Kepegawaian & Ketatausahaan
185,000,000.00
184,450,300.00 99.70
VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN
1,400,109,000.00
1,347,719,090.00 96.26
Operasional Pengeturan Tempat dan Sarana Upacara
75,000,000.00 74,885,000.00 99.85
Bimtek Keprotokolan 375,000,000.00
351,917,463.00 93.84
Operasional Pelayanan Tamu/Pimpinan dalam dan Luar Negeri
170,109,000.00
164,930,430.00 96.96
Fasilitas Keprotokolan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
628,000,000.00 617,524,397.00 98.33
Fasilitasi Keprotokolan Perjalanan Dinas Luar Negeri
52,000,000.00 39,450,800.00 75.87
Penyusunan Pergub Tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas
100,000,000.00
99,011,000.00 99.01
7,120,196,500.00 6,910,542,530.00 97.06
71
c. CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan kebijakan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja serta
menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta tugas lainnya yang diserahkan
oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
oleh karena itu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan
kerja unik yang memiliki karakteristik tersendiri, dimana dalam menjalankan
tugas dan fungsinya tersebut dijabarkan melalui tugas dan fungsi dari masing-
masing Biro. Sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat adalah gambaran integritas tingkat capaian kinerja Biro-Biro
yang bernaung di dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat Daerah
merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu perumusan
kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas Daerah)
dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut mengandung
arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara
langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan
“pelayanan” kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah.
Adapun capaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat sampai dengan tahun 2014dapat dilihat darigambaran kinerja
pelayananSekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu
2013-2018yang merupakantingkat capaian kinerja dari masing-masing Biro,
dimana berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada sampai tahun 2014
kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dari
uraian dan tabel sebagai berikut :
1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dengan terfasilitasinya tugas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pemerintahan umum yang
diamanatkan pemerintah kepada pemerintah daerah;
72
2. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
3. Terfasilitasinya administrasi penataan daerah;
4. Terkoordinasinya kegiatan Penyusunan Manajemen Pemerintahan Desa/
Kelurahan;
5. Tertatanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Tersusunnya kerangka regulasi baik peraturan daerah, peraturan
gubernur, maupun keputusan gubernur dalam rangka mendukung tugas
pemerintahan dan pembangunan;
7. Dapat memberikan bantuan hukum kepada aparatur dalam
menyelesaikan permasalahan hukum;
8. Terlaksananya Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-
Kalimantan Barat;
9. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan
Kepala Daerah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat secara aman
dan terkendali;
10. Terbentuknya pemekaran daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kubu
Raya dan Kabupaten Kayong Utara;
11. Ter-update-nya validasi data penduduk untuk mendukung
penyelenggaraan pilkada;
12. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
13. Terfasilitasi dan terkoordinasinya upaya pengembangan produk dan
usaha pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan serta
fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui
penyuluhan pertanian;
14. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pemanfaatan dan
pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
15. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengembangan Sarana
Perekonomian Daerah yang memadai;
16. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengendalian Administrasi
Pembangunan Ekonomi yang efisien dan efektif;
17. Penetapan beberapa kebijakan dibidang ekonomi, pertanian, peternakan,
perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian,
73
perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, tata ruang, pengairan,
prasarana wilayah, pemukiman dan lain sebagainya dalam rangka
mendorong laju pertumbuhan ekonomi;
18. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan kegiatan keagamaan Islam
yang bertujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama Islam di
Kalimantan Barat;
19. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan Lembaga agama Kristen dan
Katholik se-Kalimantan Barat dalam rangka sinergitas Program
Pembangunan Keagamaan di Kalimantan Barat;
20. Terfasilitasinya pembinaan lembaga dan Organisasi Agama Hindu,
Buddha dan Konghucu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan Umat Hindu, Buddha dan Konghucu di Kalimantan Barat;
21. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama dan kerjasama intern
umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan
Pemerintah di Kalimantan Barat;
22. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah sosial di
Kalimantan Barat;
23. Meningkatnya sinergitas dalam menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi,
dan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan dan KB;
24. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Pendidikan,
Kebudayaan, kepemudaaan dan Olahraga;
25. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah, unit pelaksana
teknis pada Dinas daerah, Staf Ahli Gubernur, dan lembaga lain sebagai
bagian dari perangkat daerah;
26. Tersusunnya kajian mengenai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (AKIP);
27. Tersusunnya kajian dibidang pengembangan budaya kerja aparatur;
28. Tersusunnya kajian Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan
perubahan Perda;
74
29. Terlaksananya fasilitasi raperda organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota;
30. Terlaksananya koordinasi untuk membahas permasalahan-permasalahan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis kebijakan aparatur dengan
kabupaten/kota;
31. Tersusunnya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat
Daerah;
32. Tersusunnya tatalaksana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas
perangkat daerah seperti standar pelayanan minimum, standar
operasional prosedur dan lain sebagainya;
33. Tersusunnya formasi penerimaan PNS Provinsi Kalimantan Barat;
34. Terfasilitasinya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
35. Terfasilitasinya pimpinan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan
pembangunan;
36. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset
daerah, seperti pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan
perawatan, inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor,
sarana prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak di Lingkungan Sekretariat Daerah;
37. Pelayanan, penatausahaan administrasi dan pengelolaan dibidang
keuangan, anggaran dan pembangunan di Lingkungan Sekretariat
Daerah;
38. Pelayanan, penatausahaan administrasi, monitoring dan evaluasi
terhadap program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Sekretariat
Daerah;
39. Penatausahaan administrasi keuangan, pelayanan aparatur di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta
pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
40. Terjalinnya kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan
media massa;
41. Pemberitaan yang berimbang tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan;
75
42. Terlaksananya pelaksanaan tugas dibidang kehumasan, seperti
penerbitan majalah, pers release, kerjasama dengan insan/lembaga pers,
ekspose kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dll.
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kinerja 2014
%
Target Jangka
Menengah Renstra
2014
Penanggung Jawab
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum
5 7 140 5 Biro Pemerintaha
n
2 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah informasi KDH Bagi Pemerintah Pusat
3 3 100 3 Biro Pemerintaha
n
3 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah urusan pemerintahan yang ditata
2 2 100 2 Biro Pemerintaha
n
4 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase Fasilitasi Keanggotaan DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD Kab/Kota
1 1 100 1 Biro Pemerintaha
n
5 Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase Fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD
1 1 100 1 Biro Pemerintaha
n
6 Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah
Jumlah Fasilitasi Penegasan Batas Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi
3 segmen batas
5 segmen batas
167 2 segmen batas
Biro Pemerintaha
n
7 Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah
Jumlah Fasilitas Penegasan Batas Antar Provinsi
1 segmen batas
2 segmen batas
200 2 Biro Pemerintaha
n
8 Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang
Jumlah Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama
3 Kab/ Kota
3 Kab/Kota 100 14 Kab/ Kota Biro Pemerintaha
n
76
pembangunan di Prov. Kalbar
9 Terciptanya masyarakat yang taat hukum
Terciptanya masyarakat yang taat akan peraturan perundang-undangan
150 orang 150 orang 100 150 orang Biro Hukum
10 Terwujudnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan
Terlaksananya pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
14 Kabupaten
/Kota
14 Kabupaten/K
ota
100 14 Kabupaten/K
ota
Biro Hukum
11 Terciptanya tertib administrasi dokumen produk hukum Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah buku Lembaran Daerah yang disusun Tahun 2013
25 buku 25 Buku 100 25 buku Biro Hukum
12 Tersalurnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan
150 orang 0 0 150 orang Biro Hukum
13 Terciptanya tertib administrasi dokumentasi Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tersedianya buku Berita Daerah Prov Kalbar
20 buku 20 buku 100 10 buku Biro Hukum
14 Terwujudnya inventarisasi hukum adat
Terlaksananya inventarisasi hukum adat
5 buku 5 buku 100 10 buku Biro Hukum
15 Terwujudnya pengelolaan website JDIH Prov Kalbar yang baik
Tersedianya JDIH Prov Kalbar yang up todate
1 unit 1 unit 100 1 unit Biro Hukum
16 Terwujudnya pengelolaan data perundang-undangan daerah yang baik
Tersedianya data digital perundang-undangan daerah
800 data 800 data 100 - Biro Hukum
17 Terbinanya kesadaran hukum masyarakat perbatasan
Terciptanya masyarakat perbatasan yang taat akan peraturan perundang-undangan
150 orang 150 orang 100 150 orang Biro Hukum
18 Terwujudnya pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang profesional
Terciptanya peningkatan SDM pengelola dokumentasi dan informasi hukum
30 orang 30 orang 100 30 orang Biro Hukum
19 Jumlah produk hukum daerah yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta
Terbentuknya Perda aspiratif, akomodatif dan sesuai dengan perkembangan prolegda yang telah ditetapkan
10 Perda 11 Perda 110 10 Perda Biro Hukum
77
sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
20 Terciptanya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Keputusan Gubernur
Tersedianya Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis sosiologis dan yuridis
550 Keputusan Gubernur
670 Keputusan Gubernur
122 750 Keputusan
Biro Hukum
21 Tersedianya kajian/pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tersedianya kajian dan pertimbangan hukum bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
30 kajian 24 Kajian 80 20 kajian Biro Hukum
22 Tersedianya MOU dan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tersedianya bahan MOU dan perjanjian kerjasama
30 MOU/ perjanjian kerjasama
42 MOU/perjanjian kerjasama
140 30 perjanjian kerjasama
Biro Hukum
23 Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dan DPRD dalam proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan sampai pada pembentukan perda agar terarah, terencana, terpadu dan tertib prosedur
Terkoordinasinya penyusunan Perda yang sesuai dengan skala prioritas, terencana dan terpadu dan sistematis
1 Keputusan
DPRD
1 Keputusan DPRD
100 1 Keputusan Biro Hukum
24 Meningkatnya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur
Tersedianya Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis
50 Peraturan Gubernur
69 Peraturan Gubernur
138 50 Peraturan Biro Hukum
25 Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam rencana penyusunan Peraturan Gubernur agar Peraturan Gubernur yang akan disusun dapat terencana dan terukur
Jumlah Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis
60 Peraturan Gubernur
53 Peraturan Gubernur
88 - Biro Hukum
78
26 Terlaksananya penanganan dan pembelaan hukum perkara perdata dan TUN di pengadilan
Penanganan perkara perdata dan TUN dan monitoring pemantauan kasus hukum di pengadilan
8 perkara 15 Perkara 188 8 perkara/kasu
s
Biro Hukum
27 Terwujudnya penanganan perkara masyarakat kurang mampu di pengadilan
Terlaksananya pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam penanganan perkara di pengadilan
20 kasus 15 kasus 75 25 kasus Biro Hukum
28 Terwujudnya penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat di luar sidang pengadilan melalui mediasi bantuan hukum
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan
8 kasus 7 kasus pengaduan
88 12 kasus Biro Hukum
29 Terlaksananya persamaan persepsi, peningkatan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan RANHAM 2011 - 2014
Terlaksananya koordinasi antar panitia RANHAM Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar
2 laporan 2 laporan 100 100 orang 2 laporan
Biro Hukum
30 Terwujudnya penguatan dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Kalbar
Pengeluaran dana pendampingan terhadap saksi korban permasalahan HAM
16 pendampin
gan
17 pendamping
an
106 15 pendamping
an/ kasus
Biro Hukum
31 Penguatan kebijakan terhadap berbagai kegiatan dalam pemantuan dan perlindungan HAM
14 Kab/Kota
13 kegiatan di Kab/ Kota
93 - Biro Hukum
32 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota se Kalbar
40 orang 40 orang 100 40 orang Biro Hukum
33 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap draft Raperda Kabupaten/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 100 80 dok Biro Hukum
79
34 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
Identifikasi tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum
35 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
Pengawasan refresif produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 100 - Biro Hukum
36 Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
14 Kab/Kota
12 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum
37 Terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi Pemda dalam merancang dan menetapkan produk hukum daerah
Terlaksananya studi orientasi penyusunan produk hukum Kab/Kota se-Kalbar
40 orang 40 orang 100 50 orang Biro Hukum
38 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 100 100 dok Biro Hukum
39 Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan.
Data penduduk rentan administrasi kependudukan
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
100 5 Kab/Kota Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Penduduk
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Mobilitas Penduduk
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Perkembangan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
80
Kependudukan
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Prov. Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Perangkat dan jaringan komunikasi data yang dapat berfungsi baik dalam mendukung pelayanan perekaman e-KTP dan laporan hasil kegiatan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Kabupaten/kota yang menerapkan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Validitas data penduduk Kalbar yang menjadi rujukan Dinas/Instansi/Swasta dalam perencanaan pembangunan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Fasilitasi dan pembinaan, koordinasi dan konsultasi peningkatan kualitas laporan data Kab/Kota dan Diperolehnya informasi data kependudukan yang valid dalam rangka peningkatan kualitas laporan data kependudukan Kab/Kota se Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Pelayanan administrasi kependudukan dan capil kepada masyarakat semakin meningkat
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
81
Kabupaten/kota yang telah melakukan koordinasi konsolidasi data penduduk untuk Pemilu Presiden Tahun 2014
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
SKPD dan instansi lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan data dari hasil pengolahan database kependudukan Prov. Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Kabupaten/kota yang telah melakukan pemutakhiran dan akurasi data DP4 Pilkada dan laporan pelaksanaan kegiatan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Buku Profil Perkembangan Kependudukan
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
40 Terkoordinasinya upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian dan perlindungan hukum bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yang bekerja di daerah
Koordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam mengatasi masalah SKP dan SKPLN bagi TKI dan dokumen kependudukan bagi TKA
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
2 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang WNI dalam wilayah NKRI dan Antar Negara
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
41 Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pada Kementerian Dalam Negeri.
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pendaftaran Penduduk
40 Orang Peserta dari 14
Kab/Kota
40 Orang Peserta dari 14 Kab/Kota
100 40 Orang Peserta dari 14 Kab/Kota
Biro Dukcapil
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil
Pelayanan administrasi kepada Biro di lingkungan Asisten Administrasi Pemerintahan
3 Biro 3 Biro 100 3 Biro Biro Dukcapil
82
42 Terkoordinasinya upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Status Anak dan Perubahan Nama
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil Se - Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Pencatatan Sipil
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 60 Hari
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarganegaraan, dan Peristiwa Penting Lainnya
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan, Penduduk yang Beragama Islam
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
83
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun 2014 Tentang Spesifikasi Teknis Perangkat KTP Elektronik
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
43 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang tugas-tugas di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Kegiatan Perjalanan ke Dalam dan Luar Daerah
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 100 14 Kab/Kota Biro Dukcapil
44 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil
LAKIP Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil
RENJA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan Biro Dukcapil
LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil
RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 2 Kegiatan Biro Dukcapil
45 Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
Tersedianya Perlengkapan/Peralatan kantor guna mendukung kelancaran tugas-tugas di Lingkungan Biro Dukcapil
3 Bagian pada Biro
3 Bagian pada Biro
100 3 Bagian pada Biro
Biro Dukcapil
46 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian
Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin
4 Kebijakan
4 Kebijakan 1 6 Per.Gub/ Kep.Gub
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 2 Kep.Gub Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Penyuluhan Pertanian
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 3 Kegiatan/ Kebijakan
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
3 Kebijakan
3 Kebijakan 1 2 Per.Gub/ Kep.Gub
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
84
Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 Kebijakan
3 Kebijakan 1 3 Per.Gub Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 1 (satu) Fas.Keg ; Monev 12 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
47 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaat-an dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Hutan Desa
2 kebijakan 4 Draft Kebijakan
2 2 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Jumlah Izin dan Rekomendasi Usaha Dalam Kawasan Hutan
4 Izin/ Rekomend
asi
3 Izin dan 11 Rekomendas
i
2.75 4 Fasilitasi / Rekomendas
i
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1 Kebijakan
1 Draft Kebijakan
1 2 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan bidang Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Kelistrikan di Provinsi Kalbar
1 Kebijakan
1 Kebijakan 1 4 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
48 Terwujudnya fasilitasi dan koor-dinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum
14 Kab/Kota
12 Kab/Kota 85,71%
10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Laporan Gubernur tentang Penerbitan IUJK dan BUJK Se-Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 1 10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14 Kab/Kota
6 Kab/Kota 0.5 10 Kab/ Kota Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Sanitasi
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 1 1 Buku; 10 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur mengenai Perindustrian dan Perdagangan
1 Kebijakan
1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur mengani Koperasi, UMKM dan Pariwisata
1 Kebijakan
1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Koordinasi dan Pendataan Perkembangan Harga Sembako
9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 1 12 Koordinasi &
52 kali pendataan
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Laporan Fasilitasi Pengendalian Inflasi
1 Buku 1 Buku Laporan
1 Biro Ekonomi dan
Pembangunan
85
Kebijakan Gubernur Bidang Penanaman Modal
1 Kebijakan
1 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur Bidang Lembaga Keuangan
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur Bidang Bidang Pengembangan BUMD
4 Kebijakan
4 Kebijakan 1 2 Kep.Gub Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direktur Teknik dan Pemasaran PERUSDA ANEKA USAHA
2 Kebijakan
2 Kebijakan 1 1 Kebijakan Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direksi PT. JAMKRIDA Kalbar
4 Kebijakan
4 Kebijakan 1 - Biro Ekonomi dan
Pembangunan
49 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif.
Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana
2 Rakor dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan 12 Kab/Kota
1 2 Rakor & 12 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Ekonomi
2 Rakor dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan 12 Kab/Kota
1 2 Rakor & 12 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
2 Rakor dan 12
Kab/Kota
2 Rakor dan 12 Kab/Kota
1 2 Rakor & 12 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Rapat Koordinasi dan Pembelajaran mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan
2 Rakor dan 1 kali
Pembelajaran
2 Rakor dan 1 kali
Pembelajaran
1 2 Rakor & 2 Pembelajara
n
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Rapat Koordinasi Tim dan Rapat Asistensi serta Monev Kab/Kota
5 Rakor dan 12
Kab/Kota
5 Rakor dan 12 Kab/Kota
1 4 Rakor & 12 Kab/Kota
Biro Ekonomi dan
Pembangunan
50 Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama
1. Jumlah Perumusan Kebijakan Agama di Kalbar
40 Buah 25 Buah 85 15 Buah Biro Kesejahteraa
n Sosial
2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar
15 Kali 15 Kali 100 14 kali Biro Kesejahteraa
n Sosial
86
dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar
3. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
4. Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar
360 Orang 350 Orang 90 285 Orang Biro Kesejahteraa
n Sosial
51 Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar
13 Kab/Kota
12 Kab/Kota 99 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
2. Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
12 Buah 11 Buah 99 20 Buah Biro Kesejahteraa
n Sosial
3. Jumlah Monev Kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
12 Kab/kota
12 Kab/kota 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
4. Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
305 Orang 382 Orang 177 210 Orang Biro Kesejahteraa
n Sosial
52 Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
1. Adanya Koordinasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
14 Kab/Kota
12 Kab/Kota 98 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
2. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
60 orang 60 orang 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
87
3. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
2 buah 2 buah 100 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
4. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
4 buah 2 buah 50 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
5. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
60 orang - -100 200 orang Biro Kesejahteraa
n Sosial
53 Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga
1. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar
10 Kab/Kota
11 Kab/Kota 101 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar
12 Buah 9 Buah 97 14 Buah Biro Kesejahteraa
n Sosial
3. Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
10 Kab/kota
11 Kab/kota 101 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
88
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
242 Orang 220 Orang 78 14 Kab/Kota Biro Kesejahteraa
n Sosial
5. Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
12 buah 9 buah 97 12 buah Biro Kesejahteraa
n Sosial
6. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
242 orang 210 orang 68 300 orang Biro Kesejahteraa
n Sosial
54 Tertatanya lem-baga perangkat daerah yang pro-porsional, dina-mis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya or-ganisasi Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
1. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ;
1 raperda 1 raperda 100 1 raperda Biro Organisasi
2. Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kab/kota melalui asistensi, monitoring dan evaluasi
14 kab/kota
14 kab/kota 100 14 kab/kota Biro Organisasi
3. Rakor Teknis Bidang Ke-lembagaan
1 kali 1 kali 100 1 kali Biro Organisasi
55 Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas
1. Persentase kab/kota yang menyusun SOP dengan baik dan benar
80 80 100 80 Biro Organisasi
2. Jumlah kebijakan bidang ke-tatalaksanaan yang dihasilkan
1 kebijakan 1 kebijakan 100 1 kebijakan Biro Organisasi
3. Jumlah UPP yang hasil sur-vey IKM nya meningkat
3 UPP Pemprov
dan Pemkab/ko
ta
3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota
100 3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota
Biro Organisasi
89
4. Jumlah UPP yang mene-rapkan Sistem Manajemen Mutu
3 UPP Pemprov
dan Pemkab/ko
ta
3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota
100 3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota
Biro Organisasi
5. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik yang di-tetapkan
1 perda 1 perda 100 1 perda /pergub/SE
Biro Organisasi
56 Terwujudnya sis-tem Akuntabilitas kinerja Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance
1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun LAKIP dan TAPKIN dengan Baik
75 75 100 75 Biro Organisasi
1. 2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja
80 80 100 80 Biro Organisasi
3. Persentase Pemerintah kab / Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik
80 80 100 80 Biro Organisasi
57 Terwujudnya pembinaan aparatur melalui penyusunan formasi PNS dan jabatan fungsional, tersedianya infor-masi jabatan dan informasi diklat dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta mening-kat nya kualitas pela-yanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sumber-daya aparatur Setda serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sum-berdaya aparatur Setda dan mening-katnya kualitas pelayanan dan pe-manfaatan minat baca serta peman-faatan perpustakaan Setda
1. Tersedianya Usulan Formasi PNS
1 Dokumen
1 Dokumen
100 1 Dokumen
Biro Organisasi
2. Tersedianya formasi Jabatan Fungsional
1 Dokumen
1 Dokumen
100 1 Dokumen
Biro Organisasi
3. Jumlah Dokumen Hasil Anjab
8 Dokumen
8 Dokumen
100 8 Dokumen
Biro Organisasi
4. Jumlah dokumen hasil AKD LTD Prov.Kalbar
5 Dokumen
5 Dokumen
100 5 Dokumen
Biro Organisasi
5. Jumlah hasil evaluasi jabatan
4 Dokumen
4 Dokumen
100 4 Dokumen
Biro Organisasi
6. Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan refor-masi birokrasi
5 kab/kota
5 kab/kota
100 5 kab/kota
Biro Organisasi
7. Jumlah PNS yang mengikuti diklat
43 orang 50 orang 100 50 orang Biro Organisasi
8. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan
624 orang 624 orang 100 624 orang Biro Organisasi
90
58 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Asuransi Bangunan/ Gedung 26
unit
Asuransi Bangunan/ Gedung 26
unit
100 Asuransi Bangunan/ Gedung 26
unit
Biro Umum
Asuransi Kendaraan
Roda 4 (empat) 58
unit
Asuransi Kendaraan
Roda 4 (empat) 58
unit
100 Asuransi Kendaraan
Roda 4 (empat) 58
unit
Biro Umum
Jumlah Lokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
3 Lokasi 3 Lokasi 100 3 Lokasi Biro Umum
Jumlah Alokasi Penyediaan Makanan dan Minuman
3 Alokasi 3 Alokasi 100 3 Alokasi Biro Umum
Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
8 Biro 8 Biro 100 8 Biro Biro Umum
Jumlah Lokasi Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
5 Lokasi 5 Lokasi 100 5 Lokasi Biro Umum
Jumlah Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset
2 Laporan 2 Laporan 100 2 Laporan Biro Umum
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
12 Kali 10 Kali 83.3 12 Kali Biro Umum
Jumlah Penerimaaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri
180 Kali 152 Kali 84.4 180 Kali Biro Umum
Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
48 Kali 34 Kali 70.8 48 Kali Biro Umum
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI
2 Kali 0 Kali 0 2 Kali Biro Umum
Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
238 Pengadaa
n
238 Pengadaan
100 238 Pengadaan
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
66 Pemelihara
an
66 Pemeliharaa
n
100 66 Pemeliharaa
n
Biro Umum
91
Jumlah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH
3 Rehabilitas
i
3 Rehabilitasi 100 3 Rehabilitasi Biro Umum
Jumlah Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan
360 Kali 231 Kali 64.2 360 Kali Biro Umum
Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
120 Kali 110 Kali 91.7 120 Kali Biro Umum
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
96 Kali 80 Kali 83.3 96 Kali Biro Umum
Jumlah Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikaasi, Kelistrikan dan Sound System
3.086 Pelayanan
3.086 Pelayanan
100 3.086 Pelayanan
Biro Umum
Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
60 Kali 50 Kali 83.3 60 Kali Biro Umum
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
30 Kali 24 Kali 80 30 Kali Biro Umum
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
30 Kali 26 Kali 86.7 30 Kali Biro Umum
Pengamanan Aset 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan Biro Umum
Penyimpanan dan Distribusi
1 Biro 1 Biro 100 1 Biro Biro Umum
59 Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya
3 Jenis Pakaian
3 Jenis Pakaian
100 3 Jenis Pakaian
Biro Umum
60 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Roda
Empat 4 Unit
Kendaraan Roda Empat
4 Unit
100 Kendaraan Roda Empat
4 Unit
Biro Umum
Kendaraan Roda Dua
10 Unit
Kendaraan Roda Dua
10 Unit
100 Kendaraan Roda Dua
10 Unit
Biro Umum
Jumlah Pengadaan AC dan Kipas Angin
11 Unit 11 Unit 100 11 Unit Biro Umum
Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
67 Unit 67 Unit 100 67 Unit Biro Umum
92
Jumlah Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Listrik, Telepon, Air
3 Paket 3 Paket 100 3 Paket Biro Umum
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
58 Pengadaa
n
58 Pengadaan
100 58 Pengadaan
Biro Umum
Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor
8 Pengadaa
n
8 Pengadaan 100 8 Pengadaan Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Rumah Dinas Jabatan
1 Pemelihara
an
1 Pemeliharaa
n
100 1 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
8 Pemelihara
an
8 Pemeliharaa
n
100 8 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus
1 Pemelihara
an
1 Pemeliharaa
n
100 1 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan
8 Pemelihara
an
8 Pemeliharaa
n
100 8 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Roda
Empat 92 Unit
Kendaraan Roda Empat
92 Unit
100 Kendaraan Roda Empat
92 Unit
Biro Umum
Roda Dua 101 Unit
Roda Dua 101 Unit
100 Roda Dua 101 Unit
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala AC/Kipas Angin
934 Unit 934 Unit 100 934 Unit Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
3 Pemelihara
an
3 Pemeliharaa
n
100 3 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi
6 Pemelihara
an
6 Pemeliharaa
n
100 6 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor
4 Pemelihara
an
4 Pemeliharaa
n
100 4 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pengadaan Mebelair
64 Pengadaa
n
64 Pengadaan
100 64 Pengadaan
Biro Umum
Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air
9 Pengadaa
n
9 Pengadaan 100 9 Pengadaan Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Wisma
5 Pemelihara
an
5 Pemeliharaa
n
100 5 Pemeliharaa
n
Biro Umum
93
Daerah
Jumlah Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan
2 Paket 2 Paket 100 2 Paket Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air
1 Pemelihara
an
1 Pemeliharaa
n
100 1 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
3 Pemelihara
an
3 Pemeliharaa
n
100 3 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air
1 Pemelihara
an
1 Pemeliharaa
n
100 1 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
3 Pemelihara
an
3 Pemeliharaa
n
100 3 Pemeliharaa
n
Biro Umum
Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator
3 Lokasi 3 Lokasi 100 3 Lokasi Biro Umum
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air
1 Pemelihara
an
1 Pemeliharaa
n
100 1 Pemeliharaa
n
Biro Umum
61 Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Jumlah berita/informasi melalui Situs Provinsi Kalbar
200 berita/tahu
n
200 berita/tahun
100 200 Berita Biro Humas
Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan melalu Baliho, spanduk dan benner
Pembuatan Baliho
78 bh/tahun
97 bh baliho/th
97 100 Baliho Biro Humas
Spanduk 12 buah
25 bh/th 250 10 Spanduk Biro Humas
6 benner 6 bh/th 60 10 Benner Biro Humas
Jumlah Dialog Interaktif Melalui TV dan RRI
kegiatan dialog interaktif yang dilaksanakan
Biro Humas
-Dialog Interaktif
melalui TV 10
Kali/Tahun
10 kali /Th 100 Dialog Interaktif
melalui TV 10 Paket
Biro Humas
- Dialog Interaktif melalui
Radio 10 Kali/Tahun
10 .kali /TH 100 Dialog Interaktif melalui
Radio 10 Paket
Biro Humas
62 Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang
Jumlah Klarifikasi Pemberitaan
Klarifikasi Berita 20
Kali/Tahun
20 Kali/th
200 klarifikasi berita 10 kali
Biro Humas
Jumlah Jumpa Pers kegiatan Jumpa pers 20
Kali/Tahun
21 ali/th 210 jumpa pers 10 kali
Biro Humas
94
Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
1 Dokumen laporan
1 Dokumen Laporan
100 1 Dokumen lapoan
Biro Humas
2 kali koordinasi
keluar daerah , 15
kali ke dalam daerah
63 Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan Media Massa/Lembaga Penyedia Infomasi masyarakat
Jumlah Publikasi Pemberitaan dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik
10 kali liputan khusus
47 kali liputan khusus
470 10 kali liputan khusus
Biro Humas
Iklan 40 kali/tahun
0 0 60 iklan
Jumlah Fasilitasi Hubungan Kerjasama antar Media
Jumlah Kerjasama Media
Biro Humas
Jumlah Media
Cetak 6 Media Cetak
6 media cetak
100 6 media cetak
Jumlah Media
Elektronik 7 Media
Elektronik
7 media elektronik
100 7 media elektronik
Jumlah Rapat Koordinasi Bakohumas Pemkab/Kota Se – Kalbar
1 kali/Pertah
un
1 kali/ tahun 100 1 kegiatan Biro Humas
64 Terwujudnya dokumentasi kedinasan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar
Jumlah Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Prov. Kalbar
24 Buku Risalah
Kunjungan Rapat
Pimpinan, 24 buku
Rapat Pimpinan
24 Buku Risalah
Kunjungan Rapat
Pimpinan, 24 buku Rapat
Pimpinan
80 30 Buku Risalah
Kunjungan Rapat
Pimpinan, 30 buku Rapat
Pimpinan
Biro Humas
Jumlah penyaringan informasi dan penghimpunan kliping Koran Pemberitaan Media Cetak
- 1095 Koran
Harian, 60 Edisi
khusus, 350 buku
kalbar dimata pers
1095 kliping Koran harian/
tahun, 60 Edisi
Khusus, 350 buku Kalbar di Mata Pers
90 1095 kliping Koran harian/
tahun, 72 klipiing
bulanan, 40 Kliping Edisi Khusus, 400 buku Kalbar di Mata Pers
Biro Humas
Jumlah Pidato dan Himpunan Pidato Gubernur/Wagub/Sekda
- 12 naskah
pidato apel awal bulan.
12 naskah pidato apel awal bulan.
100 12 naskah pidato apel awal bulan.
Biro Humas
95
- 500 buku pidato
tahunan, 40 buku pidato
Naskah Pidato
triwulan Gubernur,
Wagub dan Sekda
Pada berbagai
Acara Kedinasan
400 buku Himpunan
pidato tahunan, 40 buku pidato Gubernur,
Wagub dan Sekda
1 20 buku Himpunan
pidato Gubernur, 20 bukuHimpun
an pidato Wagub dan 400 buku Himpunan
pidato tahunan
Jumlah Dokumentasi Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumentasi Pembangunan Daerah
Biro Humas
- Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar (1 paket 3 CD) 100 paket
- Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat
Pemprov Kalbar 100
paket
83.3 - Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar 120 CD
Biro Humas
- Penyusuna
n Dokumentasi Foto
(CD) Pejabat
Pemprov kalbar 500
CD
- Penyusunan Dokumentasi
Foto (CD) Pejabat
Pemprov kalbar 400
CD
100 - Penyusunan Dokumentasi
Foto (CD) Pejabat
Pemprov kalbar 400
CD
Biro Humas
- Pembuatan Buku Himpunan Foto Kegiatan Pemerintah 400 buku /tahun
- Pembuatan Buku
Himpunan Foto
Kegiatan Pemerintah 200 buku
/tahun
50 - Pembuatan Buku
Himpunan Foto
Kegiatan Pemerintah 400 buku
/tahun
Biro Humas
- Penyusuna
n album ekslusif 12
album
- Penyusunan
album ekslusif 12
album
100 - Penyusunan
album ekslusif 12
album
Biro Humas
- Kalender kegiatan
- Kalender kegiatan
56 - Kalender kegiatan
Pemprov TA 2014
sebanyak 1000 buah
Biro Humas
96
Pemprov TA 2014 sebanyak 1000 buah
Pemprov TA 2014 sebanyak 560 buah
100 Biro Humas
- Pemotretan Pejabat Pemprov
6 kali
- Pemotretan Pejabat
Pemprov 6 kali
100 - Pemotretan Pejabat
Pemprov 2 kali (Gub ,
Wagub dan sekda) Tas
Sovernir 500 bh, Slayer Tenun Ikat
300 bh.
Biro Humas
- Cuci Cetak Foto
Presiden dan Wakil
Presiden offset 150 buah dan cuci cetak
serta frame masing-
masing 1 37 pasang
Jumlah Bahan Dokumentasi
100 100 100 100 Biro Humas
Jumlah Bahan Bacaan Setda dilingkungan Pemprov. Kalbar.
- Bahan Bacaan
Gubernur 385
Eplr/tahun
- Bahan Bacaan
Gubernur 385
Eplr/tahun
106 - Bahan Bacaan
Gubernur 361
Eplr/tahun
Biro Humas
- Bahan Bacaan Wakil
Gubernur 360
Eplr/tahun
Bahan Bacaan Wakil
Gubernur 360
Eplr/tahun
100 Bahan Bacaan Wakil
Gubernur 360
Eplr/tahun
Biro Humas
- Bahan Bacaan
Sekda 192 Explr/tahun
- Bahan Bacaan
Sekda 192 Explr/tahun
80 - Bahan Bacaan
Sekda 240 Explr/tahun
Biro Humas
- Bahan Bacaan
sekretariat dan
perpustakaan 2557
Explr/Tahun dan buku
per Undang-
undangan
Bahan Bacaan
sekretariat dan
perpustakaan 2557
Explr/Tahun
97.7 Bahan Bacaan
sekretariat dan
perpustakaan 2617
Explr/Tahun
Biro Humas
Jumlah Laporan keuangan, Kepegawaian, asset dan ketatausahaan
4 jenis laporan
4 jenis laporan
100 4 Jenis Laporan
Biro Humas
97
65 Terwujudnya Penyampaian Informasi , Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kemasyarakatan Yang berkualitas
Jumlah Peliputan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar
Peliputan dalam
daerah 593 kali/tahun
jumlah Peliputaan
Luar daerah 70 kali/tahun.
Peliputan dalam
daerah 593 kali/tahun
jumlah Peliputaan
Luar daerah 70 kali/tahun.
80 1000 peliputan
dan pemberitaan
Biro Humas
Jumlah pemberitaa
n 800 berita/tahu
n
Jumlah pemberitaan
800 berita/tahun
Jumlah kegiatan Sosialisasi dan rapat Koordinasi pengelola Informasi Daerah
1 kali Sosialisasi dan 3 kali
rapat Koordinasi
1 kali sosialisasi , 2
kali Rapat Koordinasi
75 1 kali Sosialisasi dan 3 kali
rapat Koordinasi,
200 buku UU keterbukaan
Informasi publik
Biro Humas
Jumlah Pameran dan Kegiatan Kehumasan
1 kali dalam
daerah, 1 kali luar daerah
3 Kali pameran di LuarDaerah
75 4 kali pameran (1 kali dalam
daerah dan 3 Luar
Daerah)
Biro Humas
Jumlah Buletin Ekslutif
600 buku 600 Buku/tahun
100 1800 buku Biro Humas
66 Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung Kinerja Pemprov Kalbar
Jumlah Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas
Jumlah Admistrasi perjalanan
yang difasiliatsi
803 /Tahun terdiri dari
:
Jumlah Admistrasi perjalanan
yang difasiliatsi 530/Tahun
terdiri dari :
83.3 Jumlah Admistrasi perjalanan
yang difasiliatsi 600 kali
/Tahun terdiri dari :
Biro Humas
Perjalanan Luar Daerah 227 Kali/tahun , perjalanan Dalam Daerah 573 Kali/tahun
Perjalanan Luar Daerah
116 Kali/tahun , perjalanan
Dalam Daerah 414 Kali/tahun
Luar Daerah
Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
3 kali/ tahun
2 Kali/tahun 66 3 kali/tahun Biro Humas
Jumlah Pelayanan Tamu -Tamu dan Pimpinan
1.225 kali/Tahun
1300/th 108 1200 orang Biro Humas
Jumlah Pengaturan tempat dan sarana upacara
853 Kali/tahun
704 kali /tahun
82.8 850 kali Biro Humas
98
Jumlah Bimtek Keprotokolan yang dilaksanakan
1 kali/Tahun
1 kali/tahun 100 1 kali/tahun Biro Humas
Jumlah pergub 2 Dokumen
2 Dokumen 100 2 Dokumen Biro Humas
99
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4.1. VISI DAN MISI
4.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang
dihadapi dalam lima tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang
tercantum dalam RPJM Nasional, maka visi pembangunan yang ditawarkan
pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur; Drs. Cornelis, MH dan Drs.
Christiandy Sanjaya,SE,MM ketika mengikuti PILKADA tanggal 20
September 2012 adalah :
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG
BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA"
Makna dari visi tersebut sebagai berikut :
Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma dan kaidah
agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama
semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan indentitas masyarakat
Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma dan kaidah agama tersebut
akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman dalam seluruh aktivitas
kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan
kehidupan beragama.
Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia
Kalimantan Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik,
yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka
harapan hidup yang lebih tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian
ibu melahirkan yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal
nutrisi terutama pada anak-anak balita serta kualitas pelayanan sosial yang
100
lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin
baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia
Kalimantan Barat akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan
berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas penduduk ditandai
oleh makin naiknya tingkat pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta
profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang
kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup
bersama dalam suasana yang harmonis, sinergis dan saling
pengertian.Oleh karena itu, diperlukan adanya kondisi saling
ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.Aman merupakan konsep yang dinamis karena
mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa
berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang
mendasari dan mempengaruhinya.Masyarakat Aman adalah masyarakat
yang mampu mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran,
masyarakat yang mampu menempatkan orang perorang dalam posisi
sejajar dan sederajat dimuka hukum serta masyarakat yang senantiasa
dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau
kelompok.Untuk memantapkan keamanan mutlak harus diwujudkan
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.Disamping itu, penegakan
supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman.
Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya
masyarakat Dayak, Melayu, Cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat
akan menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan
berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta
menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan
pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai
pluralitas kehidupan masyarakat secara proposional.
101
Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan
Barat akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik diukur dari
tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatannya dan
pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian
ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih
sejahtera.Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang
memiliki lembaga ekonomi yang tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik
sehingga mendukung perekonomian yang efisien dan stabil dengan
produktivitas yang tinggi.Gejolak baik yang berasal dari dalam maupun luar
daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.Selain memiliki berbagai
indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah
masyarakat yang telah memiliki sistem dalam kelembagaan politik termasuk
hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya dan
ketentramannya terjamin dalam kehidupannya.
Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi
pembangunan, yaitu :
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang
sosial, kesehatan, pendidikan, agama keamanan dan ketertiban
melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui
peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana
dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara
berkelanjutan untuk rnengurangi kesenjangan antar wilayah dengan
tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya
alam.
4. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi
masyarakat melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan
efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi
yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan
mendorong masuknya investasi.
102
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah
dengan pihak swasta baik tataran lokal, regional, nasional maupun
internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur
serta SDM yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta
menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai
dengan kapasitas dan kemampuan yang dimliki serta sesuai dengan
peraturan Jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan
perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya
kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi
kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi
lokal terutama melalui pengusaha kecil, menengah dan koperasi,
dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk
meningkatkan daya saing serta menggali, mengembangkan dan
melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus
mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna
memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta
mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan,
pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata
guna wilayah sesuai dengan peruntukkan dan regulasi, guna
menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan
yang berkelanjutan.
103
4.1.2. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan diarahkan dan apa yang
akan dicapai.
Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang
diinginkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terus
menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul
dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah
perbaikan.Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang
terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).
Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :
“ TERWUJUDNYA PELAYANAN & PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERTIB,
PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL UNTUK MENUNJANG INTEGRASI
DAN SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH “
Penjelasan Makna Visi :
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa
keberadaannya dapat memberikan dorongan yang berharga bagi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Untuk itu Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas
pengabdian di bidang "Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan".
Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah-an dalam
arti memberikan pelayanan administrasi dan teknis, mengkoordinasikan dan
melakukan pembinaan serta merumuskan program dan petunjuk teknis
dalam seluruh kegiatan pemerintahan, kepamongprajaan, pembangunan
104
perekonomian, dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh seluruh
perangkat daerah.
Perkembangan Otonomi Daerah menuntut aparatur pemerintah di
Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat lebih bersih, tertib,
professional dan akuntabel.Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat berusaha mewujudkan aparatur yang professional dan
akuntabel agar dapat memberikan pelayanan yang prima.
Aparatur yang professional yaitu sumber daya manusia di lingkungan
Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai pendidikan, keahlian dan
keterampilan dibidangnya.
Aparat yang akuntabel yaitu sumber daya manusia di lingkungan
Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tanggung jawab dan
segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.Aparatur yang
bertanggung jawab juga merupakan sumber daya manusia yang
mempunyai kemauan, inisiatif, dan inovatif dibidangnya.
Pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap
jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terutama di era
keterbukaan sekarang ini.Pelayanan prima (service excellence) merupakan
layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan.Pelayanan prima
dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti
kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien,
ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.
Sedangkan integrasi dan sinergi pelaksanaan pembanguran daerah
mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dapat terkoordinasi dan saling melengkapi dengan baik, dari hulu
(kebijakan) sampai hilir (pemanfaatan) melalui dukungan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang bersih, tertib, profesional dan akuntabel.
105
2. Pernyataan Misi
Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan
pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya.Pernyataan misi
merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih eksis dan dapat
mengikuti efek global otonomi daerah.
Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan
gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan oleh organisasi untuk
mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, sehingga tergambar sistem nilai
dan skala prioritas yang akan dilakukan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah
Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang secara lebih nyata
dilaksanakan oleh Biro-Biro sebagai berikut :
MISI 1 (SATU)
Misi 1 (satu) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh
Biro Pemerintahan dengan pernyataan misi sebagai berikut :
“Menjadikan Biro Yang Mampu Merumuskan
Kebijakkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ”
Untuk memudahkan pemahaman, penyataan misi di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Mampu merumuskan kebijakan, maksudnya adalah bahwa Biro
Pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan fungsi dituntut dan harus
mampu menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang
ada, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakkan
sehingga menghasilkan kebijakkan yang memaduserasikan antara
keutuhan NKRI dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dan masyarakat di Kalimantan Barat.
106
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maksudnya adalah
bahwa Biro Pemerintahan selain melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam merumuskan kebijakkan tetapi juga harus melakukan pembinaan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
dalam bentuk monitoring, supervisi dan evaluasi maupun dalam bentuk
kegiatan lainnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di daerah.
MISI 2 (DUA)
Misi 2 (dua) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh
Biro Hukum dengan pernyataan misi sebagai berikut :
“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat
Yang Berbudaya Hukum Dan Menghormati Hak Asasi Manusia "
Pernyataan misi yang tersebut di maksudkan bahwa Biro Hukum berharap
disuatu hari nanti masyarakat Kalimantan Barat akan berbudaya hukum dan
menjunjung tinggi budaya hukum dan supremasi hukum menuju masyarakat
yang adil makmur dan sejahtera.
Guna mewujudkan misi tersebut maka Biro Hukum harus selalu menjadi
teladan dan fokus pengembangan hukum di Kalimantan Barat yang
mengedepankan transparansi, keterbukaan dan pelayanan prima kepada
masyarakat, dan meningkatkan kualitas produk hukum dan sosialisasi
hukum, sehingga akan tercipta masyarakat yang memahami akan hak dan
kewajibannya dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
107
Misi 3 (TIGA)
Misi 3 (tiga) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Kependudukkan Dan Catatan Sipil dengan pernyataan misi
sebagai berikut:
"Mewujudkan Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan
Menuju Penduduk Kalimantan Barat Yang Berkualitas"
Pernyataan di atas dimaksudkan :
1. Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan adalah
pelayanan pemerintah Provinsi bersama masyarakat dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan
peristiwa vital yang dialami penduduk secara tepat, aman, cepat,
murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam
manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan
penghormatan nilai nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi
informasi secara online dan real time. Dalam pelayanan prima tersebut
terkandung maksud upaya tertib administrasi kependudukan yaitu
terciptanya kepedulian dan peranserta masyarakat dalam melaporkan
data diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk
dari setiap perubahan status dan peristiwa kependudukan yang dialami
dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar.
2. Penduduk Kalimantan Barat Berkualitas adalah penduduk Kalimantan
Barat yang memiliki ciri-ciri sehat mandiri, beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan,
menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.
108
Misi 4 (EMPAT)
Misi 4 (empat) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Perekonomian Dan Pembangunan dengan pernyataan misi
sebagai berikut:
"Merumuskan Kebijakan Pengembangan
Perekonomian Kalimantan Barat Yang Berbasis Kerakyatan"
Misi tersebut akan menjadi arah perkembangan Biro Perekonomian dan
Pembangunan ke depan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang
akan datang Biro Perekonomian dan Pembangunan harus mempunyai
peran dalam merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian
Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan.
Misi 5 (LIMA)
Misi 5 (lima) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Kesejahteraan Sosial dengan pernyataan misi sebagai berikut:
"Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
Di Kalimantan Barat Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat,
Produktif, Berkualitas, Beriman, Bertakwa, & Harmonis Tahun 2018 “
Mengandung makna bahwa Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar
dengan memanfaatkan setiap dukungan sumber daya yang ada serta
kondisi ideal yang berkembang dinamis, akan secara optimal mengawal
kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang kesejahteraan
sosial secara sinergis dan koordinatif dengan mengedepankan semangat
kebersamaan dan siplikatif ambil bagian dalam pekerjaan besar
mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sehat, produktif,
berkualitas, beriman, bertaqwa dan harmonis di Tahun 2018.
109
Misi 6 (ENAM)
Misi 6 (enam) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Organisasi dengan pernyataan misi sebagai berikut :
“ Mewujudkan Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan
Yang Modern Menuju Kepemerintahan Daerah Yang Baik
(Good Local Governance) “
Organisasi dan manajemen pemerintahan yang modern bermakna sosok
kelembagaan Pemerintah Daerah yang proporsional, dinamis dan responsif
yang dilengkapi dengan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai
dengan kebutuhan dinamika perubahan dalam masyarakat.
Hal ini dapat terwujud apabila baik secara institusi, individu maupun sistem
diisi oleh aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan
nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan
bermanfaat.
Sedangkan good local governance atau kepemerintahan daerah yang baik
mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN).
MISI 7 (TUJUH)
Misi 7 (tujuh) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Umum dengan pernyataan misi sebagai berikut:
110
“Meningkatkan Pelayanan Umum
Dan Pelayanan Terhadap Pimpinan Yang Lebih Unggul”
Unggul Dalam Pelayanan artinya memberikan pelayanan yang prima yang
dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, efisien, efektif serta berkualitas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakkan yang digariskan oleh
pimpinan.
Pelayanan Umum yang dimaksud disini adalah pelayanan yang diberikan
kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, tamu-tamu Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat secara luas.
Pelayanan Terhadap Pimpinan adalah wujud pelayanan yang diberikan
kepada Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Barat, Asisten, Kepala Biro dan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Lainnya.
MISI 8 (DELAPAN)
Misi 8 (delapan) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan
oleh Biro Humas dan Protokol dengan pernyataan misi sebagai berikut :
“Melaksanakan Pelayanan Informasi
Yang Berimbang &Tata Keprotokolan Yang Berkualitas”
Visi tersebut menyiratkan arti penting bagi pelaksanaan kinerja yang ingin
diraih oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Adapun makna dari misi ke delapan tersebut di atas adalah :
Pelayanan Informasi yang Berimbang, mengandung arti bahwa setiap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang membangun kemitraan dengan
media massa dan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif
dan berimbang yang dilaksanakan dengan didukung kemampuan,
111
attitude/kepribadian dan integritas yang memadai terhadap tugas yang
diemban.
Tata Keprotokolan yang berkualitas, mengandung arti bahwa
pelaksanaan tugas keprotokolan yang diemban harus dilaksanakan secara
efektif dan efisien dengan pelayanan yang terbaik.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu
tertentu (1 hingga 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini
maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari
itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh
mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tujuan (Goals) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga
pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor
kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi
dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.Dengan adanya
pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang
akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.
Tujuanjuga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan,
ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis strategis.
Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,
akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di
masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).
112
Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah
ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara
nyata dalam jangkawaktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus
bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat
dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.Dengan
demikian, tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata
dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.
Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang
jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang
perlu dirumuskan dalam langkah-langkah secara terarah dalam bentuk
tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi
merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 sampai 5 tahun mendatang,
agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan
sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang difomulasikan secara terukur, spesifik,
rasional dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan
sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan arahan bagi
pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
terkait dengan misi dimaksud.
Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :
113
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
TUJUAN SASARAN
1 2
Misi 1 : Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang
sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban
melalui sistem kelembagaan.
1. Mengembangkan kapasitas
kelembagaan dan sistem
pelayanan dasar bidang sosial
1. Terlayani dan diberdayakannya
masyarakat miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Terwujudnya pelayanan catatan
sipil masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan manajemen
sistem pelayanan dasar bidang
pendidikan
1. Terselenggaranya manajemen
pendidikan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya aktifitas dan kualitas
kehidupan beragama masyarakat
Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah
dengan pihak swastabaik dalam tataran lokal, regional, nasional
maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur serta SDM yang memadai.
1. Mengembangkan kerja sama 1. Terjalinnya kerjasama
114
pembangunan yang memberikan
manfaat optimal bagi daerah
pembangunan antar
kabupaten/kota se-Kalbar
2. Kerjasama pembangunan antar
daerah
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta
menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan yangdimiliki sesuai dengan peraturan
jenjang karir kepegawaian yang berlaku
1. Meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
publik
1. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik
2. Terkomunikasikannya kebijakan
daerah kepada publik
3. Terwujudnya pelayanan publik
Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan
perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya
kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai
1. Menegakkan supremasi hukum
dan perlindungan HAM
1. Meningkatkan kualitas penegakkan
hukum dan perlindungan HAM
Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013
115
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin
dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018 diatas dijabarkan melalui tujuan, sasaran dan target kinerja Biro-Biro
sebagaimana tabel-tabel berikut:
116
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. Biro Pemerintahan
1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi Pemerintah
47 SKPD
48 SKPD
48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD
Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi DPRD
47 SKPD
48 SKPD
48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD
Tersedianya Informasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota se-Kalbar
1 Laporan EKPOD
1 Laporan EKPOD
1 Laporan EKPOD
1 Laporan EKPOD
1 Laporan EKPOD
Terukurnya Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
-
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Tersusunnya LPPD-SKPD di Lingkungan Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran
1 kali /47 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
Tersusunnya LKPJ-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran
1 kali /47 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
1 kali/ 48 SKPD
Terfasilitasinya Tim Nasional EKPPD mengklarifikasi Data LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran
1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyusunan LPPD dan LKPJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
- - 1 Pergub
- -
Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi Pemerintah
- - - -
1 Dokumen
Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi
- - - - 1
Dokumen
117
DPRD
Tersusunnya Memori Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan Periode 2013-2018 bagi Kepala Daerah selanjutnya
- - - - 1
Dokumen
Tersosialisasinya Peraturan dibidang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Kaji Terap dibidang Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- 1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Persentase peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
100% 100% 100% 100% 100%
Terfasilitasinya Peran Pemerintah Provinsi Kalbar (HUT RI, HUT PEMPROV, HUT OTDA, HUT REFORMASI)
4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg
Terlaksananya Penganugerahan Otonomi Award di Provinsi Kalbar
1 Kali - 1 Kali - 1 Kali
Tersusunnya Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi
- 1 Perda - - -
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan di Bidang Penataan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar
- 1 Kali 1 Kali 1 Kali -
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan NSPK Urusan Pemerintahan lingkup Pemerintahan Provinsi Kalbar
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket -
Terlaksananya Tertib Administrasi Pejabat Negara dan DPRD
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah se-Kalbar (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota)
2 Kab 3 Kab 6 Kab 2 Kab 1 Kab
Terfasilitasinya Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Angggota DPRD Prov,Kab/ Kota se-Kalbar.
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Rapat Kerja dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Tersosialisasinya Peraturan dibidang Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Tersosialisasinya Revisi UU Pengganti UU 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
118
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-
Terfasilitasinya Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar (Gubernur/Wakil Gubernur)
- - - - 1 Kali
2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Prov. Kalbar
Intensitas Rapat Koordinasi dengan instansi vertikal di Prov. Kalbar
1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali
Inventarisasi urusan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemerintah kepada Gubernur
1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemprov. Kalbar kepada kabupaten/kota dan desa
1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat tampung tantra
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Koordinasi penyelenggaraan PUM di Prov. Kalbar
1 kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pemberian pelayanan yang sesuai dengan SPM di kecamatan
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
4 Kab/Kota
- -
Jumlah Camat yang mengikuti Raker dengan Gubernur
174 Orang
174 Orang
174 Orang
174 Orang
174 Orang
Jumlah kecamatan yang direkomendasikan untuk dimekarkan
2 2 2 2 2
Inventarisasi pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
4 Kab/Kota
- -
Jumlah kecamatan yang telah diberikan pembinaan dan pemberdayaan tugas umum pemerintahan
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
4 Kab/Kota
- -
Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya
15 Kali 15 Kali 17 Kali 18 Kali 20 Kali
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan 4 5 5 - -
119
pembinaan SAR melalui FKSD Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
4 Kab/Kota
- -
Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya
15 Kali 15 Kali 17 Kali 18 Kali 20 Kali
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan SAR melalui FKSD
4 Kab/Kota
5 Kab/Kota
5 Kab/Kota
- -
Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar
3. Mengoptimalkan penataan daerah berdasarkan instrumen pelaksanaan tata pemerintahan
Terkoordinirnya dan Tertatanya program penataan daerah dalam pembangunan di Provinsi Kalbar
Terwujudnya kepastian batas administrasi pemerintahan antar kabupaten/ kota dan antar Provinsi
5 Segmen
Batas
4 Segmen
Batas
3 Segmen
Batas
2 Segmen
Batas
2 Segmen
Batas
Terwujudnya pemekaran daerah berdasar Design Besar Penataan Daerah
- - - 2 Kabupate
n
Adanya Inventarisasi penamaan rupabumi di kabupaten/kota
2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
Penyelesaian permasalahan pertanahan
3 Penyeles
aian
3 Penyeles
aian
3 Penyeles
aian
3 Penyeles
aian
2 Penyeles
aian
4. Mengoptimalkan peran kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan
Terkoodinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah potensi kerjasama yang teridentifikasi sesuai standar
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Jumlah kerjasama antar daerah dan antar lembaga lainnya yang dimonitoring
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Jumlah kegiatan kaji terap kerja sama yang terlaksana dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
120
Jumlah kajian data base kerjasama antar daerah yang tersusun
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah bentuk kerjasama luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Jumlah kerjasama antar daerah yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan kerjasama antar daerah
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai tatacara pelaksanaan kerjasama antar daerah
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai kerjasama pemda dengan pihak luar negeri
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan potensi lokal yang terlaksana dengan baik
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama antar daerah yang terlaksana dengan baik
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama luar negeri yang terlaksana dengan baik
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah kegiatan TKKSD Provinsi Kalimantan Barat yang terlaksana dengan baik
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
B. Biro Hukum
5. Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum
Meningkatnya Kualitas Dokumentasi dan informasi Hukum
Terwujudnya kualitas dokumentasi dan informasi hukum
Terwujudnya kualitas layanan teknologi informasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyuluhan Hukum
Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat
Jumlah masyarakat yg mengkuti kegiatan penyuluhan hukum
Jumlah booklet/leaflet yg dibagikan kpd masyakarat
650 org
-
700 org
1000
750 org
1100
800 org
1200
850 org 1300
7. Meningkatkan Kualitas Kajian, Monitoringdan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kalimantan Barat
Meningkatnya kualitas Kajian, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kalimantan Barat
Jumlah Perda yg berkualitas
Jumlah Peraturan Kepala Daerah yg berkualitas
Jumlah kajian, monitoring dan evaluasi produk hukum provinsi
10
750
50
10
750
50
10
750
50
10
750
50
10
750
50
8. Meningkatkan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum dan HAM
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum dan HAM
36
45
54
52
68
121
9. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pelayanan Perlindungan dan Pemajuan HAM
Terwujudnya Partisipasi Publik Terhadap Permasalahan HAM
Meningkatnya partisipasi publik terhadap permasalahan HAM
16
16
16
16
16
10. Meningkatkan Kualitas Pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota
Terwujudnya Pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota
Jumlah pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kab/kota
163bh
100bh
100bh
100bh
100bh
C. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan kualitas penduduk.
Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk.
Tersedianya 80% data jumlah penduduk & keluarga yg akurat berdasarkan jenis pekerjaan yg terindikasi penduduk kurang mampu, berdasarkan komponen demografi utk mengetahui kesehatan & pendidikan penduduk.
60% 70% 80% 90% 100%
12. Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat untuk pengendalian kuantitas penduduk dan pemerataan persebarannya (mobilitas) yang selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk merumuskan kebijakan pemerataan persebaran (mobilitas) penduduk guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan SDA serta penduduk menjadi lebih berkualitas
Tersedianya 80 persen data jumlah penduduk yang akurat by name by address di wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, dan perbatasan.
40% 50% 70% 90% 100%
13. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui koordinasi penertiban penerbitan dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan tenaga kerja asing (TKA) serta warga negara asing (WNA) yang ada di daerah.
Terkoordinasinya upaya utk mendapatkan data & informasi yg akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian & perlindungan hukum bagi penduduk yg akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yg bekerja di daerah.
Tersedianya 80 persen data dan informasi TKI dan TKA yang akurat by name by address didukung dengan data dan informasi jati diri yang benar dan akurat.
60% 65% 80% 90% 100%
14. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas, kapabilitas, disiplin, dan melakukan pengawasan SDM aparatur guna memberikan pelayanan prima.
Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dgn meningkatkan kualitas & kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pd Kementerian Dalam Negeri.
Terwujudnya 80 persen SDM Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan
30% 50% 80% 90% 100%
15. Memberikan kemudahan, fasilitasi & mengakomodasi hak-hak penduduk, memberikan kepastian hukum & perlindungan sosial kepada penduduk utk memiliki akta pencatatan sipil & dokumen kependudukan sesuai aturan yg berlaku serta mengkoordinasikan permasalahan yg dihadapi kepada instansi terkait.
Terkoordinasinya upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait.
Terwujudnya sinergitas Provinsi dan Kabupaten/ kota serta instansi terkait dalam mencarikan solusi kemudahan sebanyak 80 persen dari permasalahan yang dihadapi penduduk dalam mendapatkan akta pencatatan sipil.
30% 40% 60% 80% 100%
D. Biro Perekonomian dan Pembangunan
16. Mengembang kan Kerja sama Pembangunan Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi - Distribusi Raskin di Kalimantan Barat 100% 100% 100% 100% 100%
122
yang memberikan manfaat optimal bagi daerah serta memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi
kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian
- Proses Rekomendasi Gubernur Bid.
Perkebunan
- Dispensasi Bibit Ternak, Unggas dan Produknya.
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Kehutanan
- Distribusi LPG 3 Kg di Kalimantan Barat
100%
75%
100%
75%
100%
75%
100%
75%
100%
75 %
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;
- Jumlah Pertumbuhan Koperasi
- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Perhubungan
- Meningkatnya PAD yang bersumber dari
BUMD
5 %
100%
10 %
5 %
100%
10%
5 %
100%
10%
5 %
100%
10 %
5 %
100%
10%
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.
- Tingkat Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
E. Biro Kesejahteraan Sosial
17. Mewujudkan efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.
Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.
1. Jumlah perumusan kebijakan Agama di Kalbar
15 Buah 15 Buah 15 Buah 15 Buah 15 Buah
2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar.
14 14 14 14 14
3. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar
14 14 14 14 14
4. Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar.
285 org 390 Org 405 Org 440 Org 445 Org
18. Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan Meningkatnya kualitas koordinasi dan 1. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang 14 14 14 14 14
123
Pemprov Kalbar di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar
2. Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
20 20 22 22 24
3. Jumlah monitoring, fasilitasi dan pembinaan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
14 14 14 14 14
4. Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
210 280 280 280 280
19. Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.
Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak
1. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. 14 14 14 14 14
2. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.
14 14 14 14 14
3. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.
14 14 14 14 14
4. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.
14 14 14 14 14
5. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.
200 200 200 200 200
20. Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
1. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar.
14 14 14 14 14
2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar
14 15 15 15 15
3. Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga
14 14 14 14 14
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14 14 14 14 14
5. Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang
15 15 15 20 20
124
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
F. Biro Organisasi
21. Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
a. Jumlah UPT yang tertata di lingkungn Dinas/Badan Prov.Kalbar.
b. Jumlah organisasi perangkat daerah yang dilakukan monitoring, evaluasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
c. Intensitas rakornis bidang organisasi Tingkat Nasional
d. Intensitas rakornis bidang organisasi dan kepegawaian se Kalimantan
e. Intensitas rakornis bidang organisasi se Kalbar
f. Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah Kab/Kota melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi.
g. Jumlah pelaksanaan pengemba ngan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan
h. Jumlah workshop/ asistensi/ lokakarya/ sosialisasi/ pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan.
i. Jumlah/Draft Perda SOPD Prov.Kalbar yang disusun
10 UPT
10 SKPD
7 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/ kota
Provinsi
1 kali
1 perda
12 UPT
12 SKPD
7 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/ kota
5 Provinsi
1 kali
1 perda
14 UPT
14 SKPD
7 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/ kota
5 Provinsi
1 kali
15 UPT
15 SKPD
7 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/ kota
5 Provinsi
1 kali
16 UPT
16 SKPD
7 kali
1 kali
1 kali
14 Kab/ kota
5 Provinsi
1 kali
22. Mewujudkan standarisasi, system dan prosedur ketatalaksanaan serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas
Meningkatnya system, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif dan mewujudkan Penyelenggara Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas
a. Jumlah Kebijakan yang mengatur
penyelenggaraan ketatalaksanaan
b. Jumlah Kab/Kota yang menyusun SOP
c. Jumlah Kab/Kota yang penataan
ketatalaksanaan sudah baik
d. Jumlah SKPD yang SOP nya sudah baik
e. Jumlah workshop / asistensi / lokakarya /
sosialisasi / sayembara yang dilaksanakan
dibidang penataan ketatalaksanaan.
1 Perda/ Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
1 kali
2 Perda/ Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
1 kali
3 Perda/ Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
1 kali
4 Perda/ Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
1 kali
5 Perda/ Pergub
14 kab/kot
14 kab/kot
47 SKPD
1 kali
125
f. Persentase unit pelayanan publik yang
melaksanakan survey IKM;
g. Jumlah Unit Pelayanan Publik yang
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu;
h. Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
yang ditetapkan;
j. Persentase Jumlah Unit Pelayanan yang
menerapkan unsur penyelenggaraan
pelayanan publik
j. Jumlah Unit Pelayanan Publik
Provinsi/Kab/kota yang berprestasi
k. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yg
diterapkan.
60%
11 UPP
1 Perda/ 1 Pergub
50%
3 UPP
3 bidang SPM
60%
14 UPP
2 Pergub
60%
5 UPP
4 bidang SPM
60%
17 UPP
2 Pergub
70%
8 UPP
6 bidang SPM
60%
21 UPP
2 Pergub
80%
10 UPP
8 bidang SPM
60% 24 UPP
2 Pergub
90%
12 UPP
9 bidang SPM
23. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia aparatur
Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian setda dan kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda
a. Tersusunnya formasi PNS; b. Tersusunnya formasi Jafung; c. Prosenatse tersusunnya Proyeksi PNS 5
tahun d. Prosentase tersusunnya Formasi Jafung e. Prosentase tersusunnya anjab setda f. Tersusunnya anjab dan ABK ; g. Prosentase Tersusunnya Syarat Jabatan;
h. Prosentase Tersusunnya Rumusan Efisiensi
Kinerja Jabatan di lingkungan Setda;
i. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi
Kinerja Jabatan di lingkungan dinas;
j. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi
Kinerja Jabatan di lingkungan badan dan
kantor;
k. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun
di lingkungan setda;
l. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun
di lingkungan dinas;
m. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun
di lingkungan badan;
n. Jumlah Evaluasi Jabatan yang telah
diasistensi di lingkungan UPT;
o. Prosentase Tersusunnya Standar
Kompetensi Jabatan Eseln IV;
90% 80%
-
96% 100%
- - - - -
4 biro - - - -
90% - -
97% - -
80%
80% - - - - - - -
90% 100%
-
98% -
80% 85%
- - - -
17 dinas - -
90%
93% 90% 90%
99%
- -
85% - -
100% - -
18 LTD
33 UPT -
100% 100%
-
100% -
85% 85%
-
90% - - - - - -
126
p. Prosentase Tersusunnya Kartu Jabatan;
q. Jumlah AKD yang telah disusun di
lingkungan LTD
r. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di
lingkungan lembaga lain dan setwan dan
satpoll PP
s. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di
lingkungan setda;
t. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di
lingkungan dinas;
u. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di
lingkungan LTD;
v. Jumlah SKPD yang telah disusun informasi
diklat ;
w. Prosentase SKPD yang memahami
penyusunan AKD;
x. Prosentase Kab/kota yang telah
melaksanakan AKD
y. Prosentase Tersusunnya Road Map
Reformasi;
z. Prosentase Evaluasi Road Map Reformasi
Birokrasi yang telah disusun
å. Prosentase Kab/kota yang telah
melaksnakan Reformasi Birokrasi;
ä. Prosentase jumlah SKPD kab/kota yang
terlatih dalam penyusunan anjab
ö. Prosentase PNS Setda Prov.Kalbar yang
mendapatkan pelayanan administrasi
kepegawaian;
aa. Jumlah PNS Setda Prov.Kalbar yang
mengikuti diklat dalam dan luar daerah
bb. Jumlah PNS Setda yang mengikuti Sumpah
dan Janji PNS
cc. Penilaian PAK PNS di Lingkungan Setda
dd. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (Purna
Tugas PNS Setda)
ee. Prosentase PNS meningkat kesehatan
mental dan spritual PNS
ff. Jumlah buku perpustakaan yang dikelola;
90% - - - - - - - - - -
60%
60%
73%
43 org
35 org
8 org -
70%
525 buku, 84 buku,
90%
5 LTD
5 skpd - - - -
70%
50% - -
70% -
80%
45 org - -
15 org 70%
6005
buku, 80
92% - -
8 biro -
10 skpd - - -
70%
80%
80%
85%
48 org
40 org
10%
17 org 70%
700 buku, 90 buku,
95% - - -
17 skpd - - - - -
75%
90% -
90%
55 org - -
20 org 70%
750 buku, 85 buku,
97% - - -
100% - -
60% -
80%
100% -
95%
60 org
50 org
11 org
22 org 70%
850 buku, 85 buku,
127
gg. Jumlah pemstaka yang mengikuti resensi ;
hh. Jumlah judul yang tersedia;
ll. Jumlah leaflet yang diterbitkan.
2536 buku
40 org
350 org
2500 lmbr
buku, 2700 buku
50 org 400 org
3000 lmbr
3500 buku
60 org
450 org
3500 lmbr
4000 buku
70 org
425 org
4000 org
4500 buku
80 org
500 org
4000 lmbr
24. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance
Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam rangka Terwujudnya Good Local
Governance
a. Prosentase Tingkat Ketepatan
Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD
Pemprov
b. Prosentase Tingkat Ketepatan
Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD
Kab/Kota;
c. Prosentase SKPD Pemprov yang menyusun
LAKIP dan TAPKIN dengan baik;
d. Prosentase Pemkab/Kota yang menerapkan
SAKIP dengan baik;
e. Prosentase Tingkat pemahaman SKPD dan
Pemkab/Kota terkait kebijakan
pengembangan Akuntabilitas kinerja.
80%
85%
75%
80%
85%
80%
85%
80%
90%
90%
85%
90%
85%
95%
95%
85%
90%
90%
100%
100%
90%
95%
95%
100%
100%
G. Biro Umum
25. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan
Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang berkualitas
1. Terlaksananya pelayanan ketatausahaan umum dan pimpinan yang berkualitas;
2. Jumlah dokumen terkait pengembangan
system pelaporan;
3. Terlaksananya pengelolaan asset daerah;
4. Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Terlaksananya perkuatan kapasitas
kelembagaan dan institusi pemerintahan;
6. Terlaksananya penataan administrasi keuangan Setda;
7. Terlaksananya Penertiban Aset
80%
9 dok.
85%
85%
85%
80%
85%
85%
8 dok.
90%
90%
90%
85%
85%
90%
8 dok.
90%
90%
90%
90%
90%
95%
8 dok.
95%
95%
95%
95%
90%
100%
8 dok.
100%
100%
100%
100%
100%
26. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan
Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja
1. Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya;
870 Stel
880 Stel
890 Stel
900 Stel
910 Stel
128
2. Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja
1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn
27. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan
1. Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan yang disediakan.
2. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan.
80%
85%
85%
85%
90%
95%
95%
95%
100%
100%
H. Biro Humas dan Protokol
28. Memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Kalbar
Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Tersebar Luasnya Informasi Pembangunan Kalbar
200 Berita, 50 Baliho, 10 Spanduk dan 5 Banner
200 Berita, 100 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner
250 Berita, 150 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner
250 Berita, 200 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner
300 Berita, 250 Baliho, 10 Spanduk dan 10 Banner
29. Meningkatkan citra Pemerintah Provinsi Kalbar dimata Publik
Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang
Tersedianya Informasi/Pemberitaan yang akurat, lengkap, komprehensif, Up to date serta dapat dipertanggungjawabkan.
klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelolaan pengaduan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
30. Meningkatkan dan memelihara komunikasi dan kerjasama yang harmonis antar lembaga/Instansi dan Insan pers penyelenggara dibidang kehumasan sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam penyampaian
Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan media massa / lembaga penyedia Informasi masyarakat
Terlaksananya Kerjasaman yang harmonis dalam mendukung kegiatan Pemberitaan dan publikasi
Kerjasama dalam pemberitaaqn melauiikl
60 iklan dan Liputan Khusus 10 kali
75 iklan dan Liputan Khusus 15 kali
85 iklan dan Liputan Khusus 20 kali
100 iklan dan Liputan Khusus 25 kali
129
informasi/pemberitaan pembangunan an sebanayak 40 Iklan, 1300 berita dimedia cetak dan 200 berita di Media Elektronik. Dan Rakor Bakor humas kabupaten kota se kalbar 1 kali kegiatan
dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali
dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali
dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali
dan Rakor Bakohuimas Kabupaten Kota se Kalbar 1 kali
31. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalibar
Terwujudnya dokumentasi Kegiatan Kepemerintahan dan Pembangunan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar
Tersusunnya Dokumentasi kegiiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar
Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2013 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 40 bh, himpuna
Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2014 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna
Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2015 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna
Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2016 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna
Album Ekslusif 12,Buku Himpunan Foto 400 buah,Kalender 2017 1000 buah dan pemotretan Pejabat 2 kali ( Gub,Wagub dan Sekda ),Notulensi rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna
130
n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh
n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh
n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh
n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh
n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpunan Pidato tahunan 400 bh
Terlaksananya penyariangan informasi melalui koordinasi antar unit kerja dan terhimpunnya kliping koran kegiatan Pemprov Kalbar secara harian, bulanan dan edisi khusus
1095 kliping harian, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers
1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers
1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi
1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi
1095 kliping harian elektronik, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpunan penyaringan informasi
Terwujudnya Penyampaian Informasi, Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas
Terpublikasinya Kegiatan, Program dan Kebijakan Pemprov. Kalbar
1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penberbitan buletin eksekitif 600 buku
1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekuti sebanyak 1800 buku
1000 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku
1250 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku
1250 Peliputan dan Pemberitaan dan penerbitan buletin Eksekutif 1800 buku
Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi
Terlaksananya pelayanan tamu Pemprov , kegiatan pendampingan Pimpinan dan pengaturan penyelenggaraan acara kedinasan
Pelayanan tamu 1000
Pelayanan tamu
Pelayanan tamu
Pelayanan tamu
Pelayanan tamu
131
Kalbar pemprov. Kalbar orang, pendampingan kegiatan pimpinan 500 kali dan pengatursn acara 820 kali
1200 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 600 kali dan pengatursn acara 850 kali
1350 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 700 kali dan pengatursn acara 920 kali
1600 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 800 kali dan pengatursn acara 950 kali
1750 orang, pendampingan kegiatan pimpinan 900 kali dan pengatursn acara 1000 kali
Terwujudnya Pelayanan Administrasi keuangan, Ketatausahaan dan kepegawaian yang berkualitas dalam mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol
Terselenggranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, kepegawaian dan Ketatausahaan Biro
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya wawasan pengelolaan Ketatusahaan Biro, Kehumasan dan Keprotokolan
0 2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
Terpenuhiinya bahan bacaan dan Perundang-Undangan
Setda 2593,Gubernur 349,Wagub348,Sekda 228,Jilid 6 Media 72 buku
Setda 2617,Gubernur 361,Wagub 3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku
Setda 2617,Gubernur 361,Wagub3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku
Setda 2617,Gubernur 361,Wagub3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku
Setda 2617,Gubernur 361,Wagub 3608,Sekda 240,Jilid 10 Media 120 buku
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Peningkatan sarana dan Prasrana Biro Humas dan Protokol
Meningkatnya sarana dan Prasarana dan pengelolaan asset Biro humas
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program
yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis
sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana,
penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan
kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki
kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian
kebijakan tersebut.
Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang
merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam
pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang
diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan
sejenis.
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.
Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan
permasalahan–permasalahan yang dihadapi.
Adapun keterkaitan Misi Pembangunan implementasi kebijakan
Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :
Berdasarkan tabel 5.1 yang memuat tentang keterkaitan misi, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
maka perlu disajikan informasi mengenai indikator kinerja program yang ditetapkan,
target kinerja setiap tahun dalam periode RPJMD dan indikasi pendanaan per tahun
dan Biro yang menjadi penanggungjawab program. Informasi mengenai indikator
kinerja, target kinerja dan indikasi pendanaan merupakan input penting dalam
menyusun perencanaan tahunan, monitoring dan pengendalian dalam rangka
mengukur kinerja pelaksanaan program serta evaluasi terhadap ketercapaian
sasaran-sasaran pembangunan.
Adapun program dan kegiatan indikatifpada Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat TahunAnggaran 2016adalah sebagaimana tabelberikut:
133
Tabel 5.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan, Nama Program dan SKPD Penanggung Jawab
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN BIDANG URUSAN
NAMA PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
Misi 1 : Melaksanakanpeningkatan sistem pelayanandasardalambidangsosial, kesehatan,pendidikan, agama, keamanandanketertibanmelaluisistemkelembagaan
1. Mengembangkan
kapasitas
kelembagaan
dan sistem
pelayanan dasar
bidang sosial
1. Diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Memperkuat program penanggulangan kemiskinan bagi PMKS dengan memperhatikan dua aspek yaitu: aspek pertama, intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, dan aspek kedua, meningkatkan pemberdayaan/partisipasi masyarakat
a. Peningkatan
pemberdayaan sosial
bagi PMKS dan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
b. Peningkatan
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
untuk anak terlantar,
lanjut usia terlantar
dan penyandang
cacat terlantar dan
PMKS lainnya
c. Mengembangkan
sistem perlindungan
dan kesejahteraan
sosial yang
komprehensif
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Biro Kesejahteraan Sosial
134
d. Peningkatan bantuan
sosial bagi korban
bencana alam dan
bencana sosial
e. Peningkatan Program
Keluarga Harapan
(PKH)
f. Penguatan program–
program
penanggulangan
kemiskinan
1. Terwujudnya
pelayanan
catatan sipil
masyarakat
Pembenahanadministra
sikependudukan agar
adanyapeningkatankual
itaspelayanan public
khususnyadalamkepen
dudukandancatatansipil
a. Peningkatan SDM
dalampengelolaan
system
administrasikependud
ukan
b. Peningkatansaranada
nprasaranapendukun
gpengelolaanadminist
rasikependudukan
c. Pendekatanpelayana
nadministrasikependu
dukankepadamasyara
kat
Kependudukan dan Catatan Sipil
Penataan Administrasi Kependudukan
Biro Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Meningkatkankap
asitas
kelembagaan
dan manajemen
sistem pelayanan
Terselenggaranya
manajemen
pendidikan yang
efektif dan efisien
Meningkatkankuantitas,
kualitas, relevansi,
pemerataandanpemberi
ankesempatankepadas
etiapanakusiasekolahm
a. MeningkatkanAngkaP
artisipasiKasar (APK)
danAngkaPartisipasi
Murni (APM)
padasemuajenjangpe
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan
Biro Kesejahteraan Sosial
135
dasar bidang
pendidikan
aupunmasyarakatlainny
auntukmemperolehpen
didikan yang
terjangkaudanberkualita
stermasukpenuntasanw
ajibbelajar 9
tahundanwajibbelajar
12 tahun yang
bermutuuntukmendoron
gpeningkatan IPM
Kalbar
ndidikan
(khususnyajenjangpe
ndidikanmenengah)
b. AngkaPartisipasiSeko
lah (APS)
danmenurunkanangk
amengulangkelas
c. Meningkatkan rata -
rata lama
sekolahdanmenurunk
anAngkaButaAksara
d. Meningkatkankualitas
output pendidikan
e. Meningkatnyaefektivit
asdanefisiensimanaje
menpelayananpendidi
kan
f. Meningkatkanperanse
rtamasyarakatdalamp
embangunanpendidik
an
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3. Mengembangkan
sistem pelayanan
dasar bidang
agama
Meningkatnya
aktifitas dan kualitas
kehidupan
beragama
masyarakat
Penataan sistem
aktifitas dan kualitas
kehidupan beragam
Meningkatkanpembinaand
anpelayanandasarkehidup
anberagama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar
Biro Kesejahteraan Sosial
136
Kepegawaian dan Persandian
Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui
penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai
Mengembangkan
kerjasama
pembangunan yang
memberikan manfaat
optimal bagi daerah
1. Terjalinnya kerja
sama
pembangunan
antar
Kabupaten/Kota
se-Kalbar
Membangun
kerjasama antar antar
daerah Kab/Kota
dalam sistem
pemerintahan
Menciptakan Kerjasama
melalui koordinasi aspek
perangkat daerah dan
persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
Biro Pemerintahan
2. Kerja sama
pembangunan
antar daerah
Meningkatkan Kesepakatan Kerjasama dalam Berbagai aspek
Memfasilitasi kerjasama
pembangunan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
Biro Pemerintahan
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang
profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
137
Meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik
1 Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik
Mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola tata pemerintahan yang baik serta memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah
a. Perluasan reformasi
birokrasi
b. Penataan
kelembagaan instasi
pemerintah di daerah
c. Memperkuat
manajemen dan
sistem pelayanan
publik di daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Pengembangan
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
2. Penguatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
3. Pengelolaan
Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
4. Fasilitasi Penataan
dan Penegasan
Batas Wilayah
Administrasi
Pemerintahan
5. Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Aparatur
6. Penataan
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
7. Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
8. Penertiban Aset
Biro Organisasi Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Umum Biro Umum
138
Sekretariat Daerah
9. Perkuatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
10. Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan Setda
11. Perumusan
Kebijakan Umum
Perekonomian dan
Pembangunan
Daerah
Biro Umum Biro Umum Biro Perekonomian dan Pembangunan
2.Terkomunikasinya
kebijakan
daerah kepada
publik
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi Publik
2. Peningkatan
Pelayanan
Keprotokolan
Biro Humas dan Protokol
3. Terwujudnya
pelayanan
publik
1. Penataan
Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
Biro Organisasi
Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukun terciptanyakehidupan masyarakat yang
139
rukun, aman dan damai.
Menegakkan
supremasi hukum
dan perlindungan
HAM
Meningkatnya
kualitas
penegakkan hukum
dan perlindungan
HAM
Mendorong
implementasi kebijakan
pengaruh keutamaan
tata kelola pemerintah
yang baik, hukum dan
hak asasi manusia
a. Peningkatan
kesadaran hukum
masyarakat
b. Peningkatan
pelayanan bantuan
hukum dan
pemenuhan HAM
c. Peningkatan kualtas
produk hukum daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Penataan Kualitas
Dokumentasi dan
Infomasi Hukum
2. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Bantuan Hukum
dan HAM
3. Peningkatan
Kualitas Produk
Hukum Peningkatan
Kualitas
Pengawasan,
Monitoring, Evaluasi
Perda
Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Barat
Biro Hukum
Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013
182
BAB VI
PENUTUP
RencanaKerjaSekretariat Daerah TahunAnggaran 2015 yang
disampaikanmenggambarkan Program/Kegiatan 8 (delapan) Biro yang
akandilaksanakanpadaTahunAnggaran 2016sebagaitahapandalam proses
perencanaandanpenganggaraansertasebagaibahanmasukandalampenyusunanRen
canaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan RAPBD
ProvinsiKalbarTahunAnggaran 2016.
Secaraumum, Program dan Kegiatan yang dilaksanakanoleh Biro-biro di
lingkunganSekretariat Daerah adalahuntukmenjalankantugasdanfungsimasing-
masing Biro itusendirisecara optimal
sehinggadiharapkanmeningkatkankinerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
Program dankegiatanSekretariat DaerahProvinsi Kalimantan
BaratTahunAnggaran
2016tersebutdiharapkandapatmenjadibahanpertimbangandalammenetapkansetiapk
ebijakanterutamadalamhalpenganggarannyadalamrangkameningkatkankelancarant
ugas-tugaspelayanan yang akandilaksanakanolehmasing-masing Biro di
LingkunganSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
SelanjutnyaProgamdankegiatan yang
akanditetapkandiharapkandapatmenjadipedomandandilaksanakansecarakonsisten.