RENCANA KERJA (RENJA) KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA Jln. Surapati No.

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN JEMBRANA

Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41210 Ext. 3392 – 3394 Fax (0365) 41010

NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41210 Ext. 3392 – 3394 Fax (0365) 41010

Negara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR / DUKCAPIL / 2014

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja;

b. bahwa sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan SKPD menyusun Renja-SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 346);

M E M U T U S K A N Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja

Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan maksud :

a. memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi daripada program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan

b. memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun bertujuan untuk :

a. memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015;

b. sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2015;

c. memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai;

d. sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2015;

e. menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu; c. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; d. BAB IV Penutup;

KELIMA : Rencana Kerja (Renja) sebagiamana dimaksud pada diktum KESATU

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Pebruari 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jembrana,

Drs. I Putu Cahyadi NIP. 19590730 198704 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara 3. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara 4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara 5. Arsip

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................ 1

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3

1.4 Hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya ........................................................................ 4

1.5 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ................................................. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Tahun 2011-2016 .................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........... 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................. 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................................... 18

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 19

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................................................ 19

3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................... 21

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 25

4.1 Kaidah Pelaksanaan ........................................................................................... 25

4.2 Kesimpulan ........................................................................................................ 25

Lampiran Matrik Usulan Kegiatan SKPD Tahun 2015

i

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................................................. 4

DAFTAR TABEL

1. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 ........................... 8

2. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2014 .......................................................... 9

3. Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil Tahun 2014 ......................................................... 10

4. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan ......................................................... 10

5. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Strategis Sampai Dengan

Tahun 2014 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ..... 12

6. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 .................... 20

7. Rincian Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif masing-masing

Program/Kegiatan ............................................................................................................... 22

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jembrana merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai

sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara

utuh. Kerangka anggran merupakan pengadaan barang maupu jasa yang akan didanai APBD

untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program

dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah


Jembrana merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana disusun mengacu kepada berbagai dokumen

perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari

komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Renja Kementerian dan Lembaga.

Dari sisi horisontal, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana,

dan RPJMD Kabupaten, RTRW Daerah Kabupaten, dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjunya dilakukan

penyusunan rancangan awal Renja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutlkan dengan

proses penetapan sebagai Dokumen Renja yang merupakan penjabaran daripada Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Penyusunannya

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan

berbagai turunan peraturan pelaksanaannya.

2

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana juga disusun

dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana tahun sebelumnya disusun sebagai derivasi Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan memuat rencana kegiatan

pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan

kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jembrana Tahun 2015 antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

3

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; dan

14) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan


Jembrana Tahun 2014 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang tercermin dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun

2015 ditetapkan dengan maksud :

1) memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi daripada

program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana; dan

2) memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang

bersumber dari APBD

Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jembrana Tahun 2015 adalah :

1) memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun

2014;

2) sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dan

sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2015;

5

3) memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai;

4) sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan

umum APBD 2015;

5) menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan

pembangunan partisipatif.

1.4 Hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka

antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen perencanaan.

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam gambar

berikut :

Gambar 1

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD KAB. JEMBRANA

2011-2016

RKPD KAB. JEMBRANA

2015

RENSTRA Dinas Dukcapil

2011-2016

RENJA Dinas Dukcapil

2015

RKA Dinas Dukcapil

2015

RAPBD KAB. JEMBRANA

2015

KUA KAB. JEMBRANA

2015

PPAS KAB. JEMBRANA

2015

RENJA SKPD. PROV

2015

RENJA K / KL

2015

6

Gambar diatas mengenai hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1) Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan di tingkat SKPD sebagai

bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang nantinya

untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam penyusunan RKA dan RAPBD.

2) Dalam penyusunan Renja harus mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Renstra dimaksud

sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dan melihat

Renja SKPD Prov Tahun 2015, dan Renja K/KL Tahun 2015.

3) Renja merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.5 Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Renja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Dokumen

Perencanaan lainnya serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jembrana, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut

7

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2011-2016

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun

2015 tidak lepas dari Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Tahun 2011 – 2016 agar tercapainya

visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan juga visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti diketahui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam menetapkan prioritas program/kegiatan

sebagaimana apa yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah

Propinsi bahkan dari Pemerintah Pusat tidaklah menjadi prioritas akan tetapi merupakan

urusan wajib yang harus dilaksanakan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka penataan administrasi

kependudukan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 6.185.385.900,- dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

5.544.266.872,- atau 89,64 % sehingga masih sisa Rp. 641.119.028,-. Berikut dilihat dalam

tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jembrana Tahun 2014.

Tabel 1

Realisasi APBD Tahun 2014

No Uraian

Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Keuangan

Realisasi

Fisik

( Rp ) ( Rp ) % %

1 2 3 4 5 6

DANA APBD 6.185.385.900 5.544.266.872 89,63 95,50

A Belanja Tidak langsung 3.368.100.900 2.995.512.438 88,94 100,00

- Belanja Pegawai 3.368.100.900 2.995.512.438 88,94 100,00

B Belanja Langsung 2.817.285.000 2.548.754.434 90,47 90,99

1 Program : Penataan Administrasi

Perkantoran

8

No Uraian

Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Keuangan

Realisasi

Fisik

( Rp ) ( Rp ) % %

a Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000

3.170.110

57,64 46,11

- Jumlah ketersediaan perangko

dan meterai fisik 72,22%

- Jumlah ketersediaan Jasa

Pengiriman Pos fisik 20,00 %

b Penyediaan jasa kebersihan Kantor 8.859.000

7.817.800

88,25 100,00

c Penyediaan jasa perbaikan peralatan

Kerja

18.050.000

15.640.000

86,65 100,00

d Penyediaan Alat Tulis Kantor 77.520.800

71.976.900

92,85 99,12

e Penyediaan Barang cetak dan

Penggandaan

23.585.000

23.585.000

100,00 100,00

- Jumlah ketersediaan barang

Cetak fisik 100,00 %

- Jumlah ketersediaan

Penggandaan fisik 100,00 %

f Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000

4.055.000

81,10 81,10

g Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

186.460.000

173.759.700

93,19 65,63

2 Program : Peningkatan Sarana

dan Prasarana aparatur

a Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

51.171.000

49.885.000

97,49 100,00

b Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

39.496.100

37.185.000

94,15 100,00

c Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor

25.000.000

24.821.000

99,28 100,00

d Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

139.804.000

135.063.429

96,61 100,00

- Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang mendapat

pemeliharaan fisik 100,00%

- Jumlah ketersediaan jasa perizinan

kendaraan dinas operasional fisik

100%

3 Program : Peningkatan Disiplin

Aparatur

A. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator

diantaranya Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk, Kepemilikan KTP, Rasio

penduduk berkartu KK per jumlah penduduk dan Rasio Penduduk Pendatang per

jumlah penduduk sebelumnya.

9

a. Program dan Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Kependudukan yaitu Peningkatan

pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan

dan terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana maka dapat ditempuh

dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut :

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan :

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

- Pengendalian Mobilitas Penduduk

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan rasio penduduk ber KTP dan Kepemilikan KTP di Kapupaten

Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan rasio jumlah Penduduk yang

memiliki KTP telah memberikan kemudahan bebas biaya Pembuatan KTP dan

Pembuatan Kartu Keluarga dengan menyediakan Blangko KTP dan Blangko KK sesuai

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 , tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu

Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan Kependudukan, Akta

Kelahiran, Akta Kematian dan Akta perkawinan bagi Penduduk kabupaten Jembrana.

Peningkatan Rasio Jumlah Penduduk Pendatang per jumlah Penduduk sebelumnya

dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk, Pelaksanaan

kegiatan ini dilakukan melalui Pengawasan terhadap Penduduk Pendatang yang masuk

Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk secara berkala/rutin.

Tabel 2

Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2014

No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target KInerja

Realisasi KInerja

%

1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk

1,00 rasio

0,83 rasio

83,00

Kepemilikan KTP 90,00 % 82,78 % 92,00

Rasio Penduduk Ber Kartu KK Per Jumlah Penduduk

1,00 rasio

0,93 rasio

93,00

2 Pengendalian Mobilitas Penduduk

Rasio jumlah Penduduk Pendatang per Jumlah Penduduk sebelumnya

0,55 rasio

0,55 rasio

100,00

10

B Capaian Kinerja Bidang Catatan Sipil

Capaian Kinerja Urusan Catatan Sipil diukur dengan beberapa indikator

diantaranya Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Rasio Kepemilikan akta kelahiran per

1.000 Penduduk serta Rasio pasangan berakta Perkawinan .

a. Program dan Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Catatan Sipil yaitu Peningkatan

pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib

Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan

pada tahun 2014 yaitu


- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil.


Untuk meningkatkan rasio Bayi berakta Kelahiran,kepemilikan Akta kelahiran per

1.000 penduduk dan rasio pasangan berakta perkawianan di Kapupaten Jembrana

dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan untuk

jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dilakukan dengan

menyediakan anggaran belanja cetak Blangko kutipan akta kelahiran sebanyak 12.000

lembar dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan rasio pasangan berakta

perkawinan dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak blangko akta

perkawinan sebanyak 9.100 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.500.000,-

Tabel 3

Capaian Kinerja Bidang Pencatatam Sipil Tahun 2014

No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target

KInerja

Realisasi

KInerja %

1 Peningkatan Pelayanan

Publik dalam Bidang

Pencatatan Sipil

Rasio

Bayi berakta kelahiran

0,30 rasio

0,25 rasio

83,34

Rasio Pasangan berakta

Perkawinan

0,25 rasio

0,22 rasio

88,00

Jumlah kepemilikan akta

kelahiran per 1.000 Penduduk

30,00 % 25,12 % 83,74

C Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan diukur dengan beberapa

indikator diantaranya Jumlah Penduduk yang mendapat Premi Asuransi KTP ,Jumlah

penduduk yang mendapat Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan, jumlah

penduduk yang menerapkan KTP Nasional berbasis NIK .

11

a Program dan Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Administrasi Kependudukan yaitu

Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib

Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan

pada tahun 2014 sebagai berikut :


- Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan

- Peningkatan soaialisasi Kebijakan kependudukan.

- Peningkatan Penerapan e-KTP.


Untuk meningkatkan pelayanan jaminan administrasi Kependudukan Pemerintah

Kabupaten Jembrana dalam menyampaikan kebijakan kependudukan kepada

Masyarakat dilaksanakanlah sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan kepada Desa

dan Kelurahan yang di fokuskan pelaksanaanya di Kecamatan, selain capaian diatas,

untuk meningkatkan jumlah Penduduk menerapkan KTP nasional berbasis NIK dengan

malakukan perekaman sebanyak 6.000 Orang

Tabel 4

Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2014.

No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target KInerja

Realisasi KInerja

%

1 Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk yang memiliki KTP

320.260 Orang

320.260 Orang

100,00

2 Kegiatan Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

600 Orang

600 Orang

100,00

3 Kegiatan Peningkatan Penerapan e-KTP

Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK

6000 orang

6781 orang

113,02

Ketersediaan data base Kependudukan Skala Propinsi

Ada Ada 100,00

Keterkaitan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2014 dapat dilihat

dalam tabel berikut :

12

Tabel 5

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2014

Kabupaten Jembrana

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2016 (akhir

periode RENSTRA)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013

(n-2)

Target program/ Kegiatan

Renja Tahun 2014

(Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

sampai dengan Tahun 2014

SKPD Penanggung

Jawab

Target Renja Tahun 2013

Realisasi Renja Tahun 2013

(tahun n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

(Tahun berjalan n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d

Tahun 2014

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11 12

1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

90,00 % 90,00 90,00 90 82,11

1.10.01.01.'01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah ketersediaan benda-benda Post Perangko dan meterai

7500 Buah 1950 900 510 56.57 900 3360 49,29

Jumlah ketersediaan jasa pengiriman Pos

290 Kali 50 35 24 68,57 35 109 31,37

1.10.01.01.'08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor

1818 Satuan/ jenis

0 0 0 606 606 1,00

1.10.01.01.'09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan

236 unit 46 42 26 61,90 36 108 52,50

1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

11958 Satuan/ jenis

2186 1329 1285 96,69 2368 5839 53,18

1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetak

36049 Buah 30806 980 700 71,43 1171 32677 92,86

13





periode RENSTRA)


Program dan



(n-2)


Renja Tahun 2014

(Tahun n-1)



SKPD Penanggung

Jawab



(tahun n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Tahun 2014

Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan

350000 Lembar 8000 50000 30329 60,66 40000 78.329 61,05

1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

7700 Kotak 1900 1400 400 28,57 1000 3300 33,97

1.10.01.01.18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah

2312 Ok 389 570 190 33,33 323 902 46,81

1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100

% 90 90 86,73 90

1.10.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor

225 Unit 3 11 11 100,00 65 79 18,75

1.10.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor

621 Buah 188 145 117 80,69 96 401 63,43

1.10.01.02.12 Pengadaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional

35 bulan 12 12 12 100,00 0 24 100,00

1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

3 Unit 0 0 0 0 1 1 0,00

1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat

84 Unit 17 17 17 100,00 14 14 55,71

14





periode RENSTRA)


Program dan



(n-2)


Renja Tahun 2014

(Tahun n-1)



SKPD Penanggung

Jawab



(tahun n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Tahun 2014

pemeliharaan

Jumlah ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional

84 Kali 17 17 9 52,94 14 40 50,00

1.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Peningkatan disiplin aparatur

100

% 100 100 100 100

1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian olah raga yang diadakan

40

Stel 40 40 40 100,00 40 120 59,80

1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase terlaksananya program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100

% 100 100 100 100 100

1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90

Kali 15 15 15 100,00 15 45 60,00

1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Tertib Administrasi Kependudukan 90

% 90 90 86,99 90

1.10.01.15.07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

1,00 Rasio 0,84 0.88 0,834 94,77 1,00 1,00 85,00

Kepemilikan KTP 95,00 % 79.59 81,18 83,45 102,80 90,00 85,00 89,47

15





periode RENSTRA)


Program dan



(n-2)


Renja Tahun 2014

(Tahun n-1)



SKPD Penanggung

Jawab



(tahun n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian




Tahun 2014

Rasio penduduk ber Kartu KK per jumlah penduduk

1,00 Rasio 1,00 1,00 0,945 94,50 1,00 0,98 95,00

1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan

3700 Orang 700 600 600 100,00 600 1400 58,39

1.10.01.15.15 Pengendalian Mobilitas Penduduk

Rasio perpindahan Penduduk

0,45 Rasio 0,55 0,50 0,512 97,60 0,50 32,89 88,89

1.10.01.15.16 Penerapan e-KTP Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK

100 % 95 100 80,77 80,77 100 85,51 70,13

Ketersediaan database kependudukan skala propinsi

Ada Ada/ Tidak

Ada Ada Ada 100,00 Ada Ada 100,00

1.10.01.15.18 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Rasio bayi ber Akta Kelahiran

0,58 Rasio 0,54 0,55 0,288 52,36 0,56 53,19 85,71

Rasio pasangan ber Akta Perkawinan

0,30 Rasio 0,22 0,24 0,215 89,58 0,25 30,01 92,00

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

56,00 % 48,00 50,00 28,78 57,56 52,00 44,78 85,71

16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota antara lain :

1. Cakupan penerbitan kartu keluarga

Cakupan penerbitan kartu keluarga diperoleh dari Jumlah KK yang diterbitkan

Tahun 2012 dibagi jumlah kepala keluarga pada tahun 2012 dikalikan 100%

80.602 = ---------- x 100% = 92,98 % 86.685

2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk diperoleh dari Jumlah KTP elektronik

yang diterbitkan tahun 2012 dibagi jumlah wajib KTP elektronik pada tahun 2012

dikalikan 100%

189.688 = ------------ x 100% = 82,78 % 229.149

3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran diperoleh dari Jumlah kutipan akta

kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun 2012 dibagi jumlah kelahiran

yang terjadi sampai dengan tahun 2012 dikalikan 100%

79.650 = ---------- x 100% = 25,12 % 317.117

4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian diperoleh dari Jumlah kutipan akta

kematian sampai dengan tahun 2012 dibagi jumlah kematian yang terjadi sampai

dengan tahun 2012

1.147 = ---------- x 100% = 58,16 % 1.972

17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jembrana sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun

tingkat pusat dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat

yang telah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2012 tentang Administrasi

Kependudukan, dan juga dilakukannya Bimtek mengenai administrasi kependudukan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat guna pencapaian kinerja khususnya dibidang

kependudukan dan catatan sipil.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang ditempuh dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara

lain :

1. Masih rendahnya kesadaran penduduk tentang arti penting tertib administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil terutama untuk yang usia lanjut, dan mengurus

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada saat dibutuhkan, sehingga

perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada

masyarakat tidak hanya kepada aparat desa/kelurahan akan tetapi kepada

masyarakat langsung.

2. Kelengkapan berkas permohon administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

sering tidak lengkap, dan sering terjadi kesalahan penulisan data oleh pemohon,

oleh sebab itu untuk lebih efektifnya dalam berkas permohonan diberikan nomor

kontak person/nomor HP untuk bisa dihubungi.

3. Kurang koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jembrana dengan Pemerintah Pusat terkait bantuan yang akan diberikan, untuk itu

perlu ditingkatkan koordinasi baik kepada Pemerintah Provinsi maupun pusat.

4. Sulitnya penertiban penduduk pendatang menetap / sementara terutama di POS

Pemeriksaan KTP Gilimanuk, terjadi kerawanan adanya pungutan liar, ini dibutuhkan

kesadaran bukan hanya kepada petugas jaga POS KTP Gilimanuk juga kepada

penduduk pendatang agar tidak memberikan uang kepada petugas jaga untuk bisa

lewat dalam pemeriksaan KTP, sehingga perlu dibuatkan sepanduk himbauan kepada

masyarakat untuk tidak memberikan uang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan sudah barang tentu akan berdampak

terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, sebagaimana telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal

mengenai Cakupan penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTP, penerbitan kutipan akta

kelahiran dan penerbitan kutipan akta kematian akan tidak tercapai dengan ditetapkannya

18

Cakupan penerbitan kartu keluarga, dan penerbitan KTP secara nasional capaian kinerja

100% pada Tahun 2015, sedangkan Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 90% pada

Tahun 2020 dan penerbitan kutipan akta kematian 70% pada tahun 2020.

Untuk lebih tercapainya visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional

mengenai tingkat capaian SPM, maka dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2015 adalah :

1. Dalam pencapaian Tingkat pencapaian SPM dibutuhkan proaktif Karyawan/karyawati

PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai

pelayan masyarakat / abdi masyarakat untuk

2. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan ke Desa/Kelurahan

untuk masyarakat lebih memahami persyaratan serta prosedur dalam pengurusan

administrasi kependudukan

3. Sesuai kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pengurusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditingkatkan anggaran untuk biaya

pengganti cetak blanko kependudukan dan pencatatan sipil

4. Untuk lebih efektifnya kegiatan pengendalian penduduk pendatang khususnya di POS

Pemeriksaan KTP Gilimanuk perlu ditingkatkan honor petugas jaga agar tidak

melakukan pungutan liar.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Jembrana, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil diberikan pagu anggaran sesuai dengan Pagu anggaran tahun yang lalu dan

sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk

tahun 2014 masih tetap dengan pagu anggaran yang diberikan hanya saja di masing-masing

kegiatan ada yang megalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran dan tidak

merubah pagu anggaran total untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat

musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum

SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama

sekali dari para pemangku kepentingan, yang sifatnya pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu kebijakan

pemerintah daerah yaitu menggratiskan segala biaya administrasi, adapun program/kegiatan

19

strategis yang diberikan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 5

Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

3. Kegiatan Penerapan e-KTP

4. Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk

5. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Catatan Sipil

20

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah seperti tertuang dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014. Kebijakan dimaksud merupakan perencanaan pembangunan

tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN Tahun 2010-2014 ini selanjutnya akan menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan pembangunan

daerahnya dalam rangka mencapai sasaran nasional.

Di Kabupaten Jembrana juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2006-2025 sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada RPJPN

2005-2025, dalam masa jabatan kepala daerah harus membuat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, kebijakan dimaksud merupakan

perencanaan pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD 2006-2025.

Di masing-masing SKPD khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana dibuat suatu Rencana Startegis 5 tahunan dari Tahun 2011-2016 yang

mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana sehingga dengan demikian kebijakan

pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat SKPD dengan perencanaan

pembangunan yang terarah dan terukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai salah satu

perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan dalam urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil, dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi dan misi

pemerintah Kabupaten Jembrana, Sehingga dalam menjabarkan visi, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana harus mengacu pada visi

Mengacu kepada visi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan potensi-potensi yang

tersedia di kabupaten Jembrana, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jembrana Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilandasi dengan Nilai –Nilai Panca Sila“.

21

Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan

pelaksanaannya, adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan

transparan; dan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menteri

Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) menyatakan: “Tujuan adalah hasil

akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi

harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi

menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan

sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan

didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi

dan Misi.

Tujuan yang ditetapkan meliputi :

1. Terselenggaraanya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang Efektif

dan Efisien

2. Meningkatkan Pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta

Tertib Kependudukan.

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan

penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi

pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan”

(Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil

yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari

Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk

jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan sebagai berikut:

22

1. Peningkatan Pelayanan Adnministrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif

dan efisien.

2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil serta tertib Kependudukan.

3 . Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana.

Penjabaran masing–masing Tujuan kedalam Sasran Startegis dan dijabarkan dalam

sasaran 1 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Tujuan dan Sasaran Tahun 2015

No Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Rencana Kerja

1.

Terselenggarakanya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang Efektif dan Efisien

1. Peningkatan pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.

1. Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Peningkatan Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

3. Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja

4. Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Peningkatan Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah

8. Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

9. Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10. Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11. Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

12. Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

13. Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Meningkatkan Pelayanandibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan

2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan

1. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

2. Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

3. Peningkatan Penerapan e-KTP

4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

23

No Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Rencana Kerja

3. Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana

1 Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh

melalui program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna

mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan

kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur

kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program/kegiatan yang akan diambil oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2015 terdiri atas 5 program dan 18

kegiatan yaitu :

Program/Kegiatan yang bersifat wajib

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

1. Penyediaan jasa Surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3. Penyediaan Jasa Peralatan kerja

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9. Pengadaan Peralatan gedung kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

11. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C Program Peningkatan disiplin Aparatur

12. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

D Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capain kinerja

13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

24

Program/Kegiatan yang bersifat Strategis

E. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

2. Sosialisasi kebijakan kependudukan

3. Pengendalian Mobilitas Penduduk

4. Penerapan e-KTP

5. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil.

Dengan adanya program/kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana diharapkan dapat tercapai target capaian kinerja masing-masing

Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing Bidang. Berikut akan dirinci total kebutuhan

dana/pagu indikatif beserta sumber dananya :

Tabel 7

Rincian Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif masing-masing Program/Kegiatan

Kode Kegiatan Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/kegiatan Lokasi

Rencana

Tahun 2015 Catatan

Penting

Periraan Maju

Tahun 2016

Target Pagu Target Pagu

1 Urusan Wajib

1.10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jembrana 90% 90%

1.10.1.10.01.01.01 Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat

Jumlah ketersediaan Benda-benda Pos

Jembrana 900 Buah

5.800.000 Kegiatan bersifat rutin

900 Buah

5.800.000

Jumlah Ketersediaan Jasa Pengiriman Pos

35 Kali 35 Kali

1.10.1.10.01.01.08 Kegiatan : Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Ketersediaan peralatan kebersihan Kantor

Jembrana 451 Jenis


606 Jenis

8.144.400

1.10.1.10.01.01.09 Kegiatan : Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Ketersediaan Perbaikan Peralatan Kebersihan Kantor

Jembrana 72 Unit 36.050.000 Kegiatan bersifat rutin

72 Unit 36.050.000

1.10.1.10.01.01.10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Jembrana 1966 Jenis

61.690. 200 Kegiatan bersifat rutin

1966 Jenis

61.690.200

1.10.1.10.01.01.11 Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetak

Jembrana 2132 Buah


2132 Buah

37.995.000

Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan

40000 Lembar

40000 Lembar

25


Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana

Tahun 2015 Catatan

Penting

Periraan Maju

Tahun 2016


1.10.1.10.01.01.17 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

Jembrana 600 Kotak


600 Kotak

5.000.000

1.10.1.10.01.01.18 Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Ferkuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf

Jembrana 257 ok 210.500.000 Kegiatan bersifat rutin

257 Ok 210.500.000

1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 90%

1.10.1.10.01.02.07 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor

Jembrana 48 Unit 224.416.000

Kegiatan bersifat rutin

48 Unit 224.416.000

1.10.1.10.01.02.09 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor

Jembrana 80 Buah


80 Buah

20.752.000

1.10.1.10.01.02.22 Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan


1 Unit 27.000.000

1.10.1.10.01.02.24 Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan


14 Unit 154.804.000

Jumlah ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional

14 Kali 14 Kali

1.10.1.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100%

1.10.1.10.01.03.05 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jembrana 40 Stel 14.000.000 Kegiatan bersifat rutin

40 Stel 14.000.000

1.10.1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90% 90%

1.10.1.10.01.06.01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jembrana 15 laporan


15 laporan

16.542.900

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

90% 90%

1.10.1.10.01.15.07 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

Jembrana 1,00 Rasio

215.306.000 Kegiatan bersifat wajib

1,00 Rasio

252.306.000

Kepemilikan KTP 95, 00 %

90,00 %

Rasio Penduduk 1,00 1,00

26


Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana

Tahun 2015 Catatan

Penting

Periraan Maju

Tahun 2016


Berkartu KK Per Jumlah Penduduk

Rasio Rasio

1.10.1.10.01.15.11 Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan

Jembrana 600 Orang


600 Orang

118.891.000

1.10.1.10.01.15.15 Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk

Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

Jembrana 0, 45 Rasio


0,45 Rasio

825.490.000

1.10.1.10.01.15.16 Kegiatan : Penerapan e-KTP

Jumlah penduduk KTP Nasional berbasis NIK

Jembrana 8800 Orang


8800 Orang

490.690.000

Ketersediaan database kependudukan skala propinsi

Ada Ada

1.10.1.10.01.15.18 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

Rasio bayi ber Akta kelahiran

Jembrana 0,45 Rasio


0,45 Rasio

222.313.500

Rasio pasangan ber Akta Perkawinan

0,25 Rasio

0,25 Rasio

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

45,00 %

45,00 %

TOTAL 2.695.385.000 2.695.385.000

27

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 merupakan acuan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapka kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :

1. Bidang-bidang dan sekretariat serta pegawai karyawan.karyawati yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Bidang, maupun Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang beupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

b. Uraian penggunaan APBD tahun anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksaaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap bidang dan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

4.2 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 menjelaskan :

28

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2015 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi

2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.

3. seluruh kebijakan pembangunan pada Tahun 2015 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penyelenggara pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015. Dalam kaitan itu, maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RENCANA KERJA (RENJA) KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA Jln. Surapati No.

Documents