Rencana Kerja (Renja) 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai berikut:
155
Embed
Rencana Kerja (Renja) - Kabupaten Bantul RENJA... · Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS ... Renja SKPD merupakan salah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka
mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai
dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan
daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen
perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra SKPD.
Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 mempunyai fungsi yang penting yaitu
sebagai berikut:
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 2
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program
dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2016; dan
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2016 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang
akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021
Mengingat dokumen Renja SKPD memiliki peran penting dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja
SKPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagan alur tahapan
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 3
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan salah
satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat
daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2016 dalam bentuk
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 4
Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan ketugasan dan wewenang
yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2016 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu melalui
penyusunan Rencana kerja (Renja) ini, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang
akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-
2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mendukung Pemerintah
Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun
2016, peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
pada prioritas daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik,
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sasaran daerah yaitu
meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja dari
sasaran daerah yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul; dan
2. Prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 berdasarkan sebagai
berikut:
1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang
direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan
pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 5
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah bahwa pengambilan keputusan
terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan,
mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun
anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya
yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan
perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan
merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran
yang teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan
berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan
atau rujukan yaitu sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 6
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Mlik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 7
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun
2006–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 8
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan
penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah terutama pada
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
wewenang, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman dalam
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 guna mewujudkan hasil
(outcome) dan keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari
sasaran daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 dapat diwujudkan dengan 2 (dua)
macam indikator kinerja sasaran daerah yang diampu Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor pengelolaan keuangan
dan aset daerah dan sektor pendapatan daerah dengan target yang akan
dicapai yaitu sebagai berikut:
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015; dan
2. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 yaitu
sebagai:
1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan
daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah dalam rangka mewujudkan sasaran daerah dengan 2 (dua)
indikator kinerja dan mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sasaran
strategis yang akan ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program dan
kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PAS) Kabupaten Bantul Tahun 2016 serta untuk menentukan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 9
PPAS dalam rangka lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan
yang ditetapkan dalam KUA Kabupaten Bantul Tahun 2016 dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun
2016.
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
3.4. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana
Kerja (Renja) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun
2013 dan tahun 2014) dan perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2015. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari periode Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2011-2015, sedang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 belum disusun
maka laporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015,
mempergunakan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun
sebelumnya (tahun 2013 dan tahun 2014) dan perkiraan pencapaian sasaran
strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2015 dengan mempergunakan Perubahan Rencana Strategi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015. Evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun
n-2) dan realisasi perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dengan mengacu
pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 11
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014
(tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah: (lihat
Tabel 2.1).
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 12
Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA/PERUBAHAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
1
Urusan Wajib
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targ
et
Reali
sasi
Capaia
n (%)
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
1 Opini BPK
WTP:1 WDP:2
Disclaimer:3
1 1 100
2
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% 85 89,43 105,21
3
Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% 60 95 158,33
4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% 70 72,96 104,23
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
% 15,25 19,31 126,60
2 Derajat desentralisasi % 16,62 19,70 118,57
3 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% 15,15 21,02 138,75
Sumber Data : DPPKAD, diolah Data : DPPKAD, diolah Sumber Data : DPPKAD, diolah Sumber
Data : DPPK, diolah
Dari tabel 2.6 tersebut diatas capaian ke-tujuh indikator kinerja
tersebut sesuai dengan target yang direncanakan atau tingkat
capaian sama dengan 100% bahkan melebihi dari 100%. Tingkat
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tujuan
dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi (Renstra). Tercapainya indikator kinerja dari
sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berjumlah 4
(empat) indikator. Capaian ke-empat indikator kinerja sesuai dengan
yang ditargetkan bahkan melebihi 100%. Pada tahun 2015 BPK RI
telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 50
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2014 juga didukung dengan indikator
kinerja yang berjumlah 3 (tiga) dari sasaran strategis meningkatnya
kemampuan keuangan. Adapun capaian atas ke-3 (tiga) indikator
tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari
target dari ke-tiga indikator kinerja ini sebagaimana pada tabel tabel
diatas (lihat tabel 2.6). Pada sektor pendapatan daerah sebagai
sasaran strategis yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dengan indikator kinerja berjumlah 3 (tiga),
capaian ke-3 (tiga) indikator kinerja diatas sudah sesuai dengan
yang direncanakan bahkan melebihi dari yang direncanakan
sebagaimana pada tabel diatas. (lihat tabel 2.6). Capaian atas
indikator kinerja tersebut juga merupakan hasil (outcome)
terlaksananya program utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota,
program penataan peraturan perundang-undangan dan program
pengelolaan barang daerah yang memerlukan ketersediaan
anggaran belanja langsung sebesar Rp10.326.919.138,00 terealisasi
sebesar Rp8.799.258.761,00 atau terealisasi 85,21% dengan jumlah
kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh)
kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung tahun
2014 yang dialokasikan untuk mendanai terlaksananya program-
program dan kegiatan-kegiatan utama dalam pencapaian 2 (dua)
sasaran strategis sebagai berikut: (lihat Tabel 2.7 dan Gambar
Grafik 2.3)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 51
Tabel 2.7
Anggaran dan Ralisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jml
Keg.
Anggaran
(Rupiah)
Realisasi
Rupiah
Realis
asi %
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
49
4.977.881.055
4.276.273.070 85,91
Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)
28
2.441.465.305
2.061.273.010 84,43
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
8
648.367.500
597.248.500 92,12
Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2
207.903.250
130.628.850 62,83
Prosentase keakuratan data barang milik daerah
11
1.680.145.000
1.487.122.710 88,51
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
18
5.349.038.083
4.522.985.691 84,56
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
4
450.930.583
398.608.020 88,40
Derajat desentralisasi 10
4.270.202.500
3.545.848.113 83,04
Prosentase kemampuan keuangan daerah
4
627.905.000
578.529.558 92,14
J u m l a h 67
10.326.919.138
8.799.258.761 85,21
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD Tahun 2014, diolah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 52
Sumber Data: Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
merupakan urusan yang ditangani oleh beberapa organisasi
perangkat daerah (OPD) termasuk oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima pelimpahan
Anggaran Realisasi
Anggaran;
4.978
Realisasi;
4.276
Anggaran;
2.441 Realisasi;
2.061
Gambar Grafik 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 53
wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Oleh
karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah merupakan salah saru organisasi perangkat daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu
sebagai:
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah
sebagai pengelola barang daerah); dan
3. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna
barang daerah.
Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan,
tugas, fungsi dan tata kerja maka dipergunakan Indikator Kinerja
Utama sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada
tahun n-2 (tahun 2014) berdasarkan indikator kinerja yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor
45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor
344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategi (Renstra)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 54
Kabupaten Bantul. Target, capaian dan proyeksi atas Indikator
Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.8)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 55
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran
Target Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2014
(Tahun n-2)
Tahun
2015
(Tahun n-1)
Tahun
2016
(Tahun n)
Tahun
2014
(Tahun n-1)
Tahun
2015
(Tahun n-1)
Tahun
2016
(Tahun n)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Opini BPK WTP:1 WDP:2
Disclaimer:3
Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah
1 1 1 1 1 1
2 Prosentase tercapaianya target PAD % Jumlah realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali seratus persen
100
3 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% Jumlah realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikalikan seratus persen
85 85
89,43 85
4 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD dikalikan seratus persen
60 80
95,00 80
5 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan dikalikan seratus persen
70 90
72,96 90
6 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
% Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen
15,25 10,02
19,31 10,02
7 Derajat desentralisasi % Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah dikalikan seratus persen
16,62 16,82
19,70 16,82
8 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen
15,15 15,79
21,02 15,79
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 56
Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2014 dan tahun 2015
sebagaimana pada tabel diatas menggambarkan kinerja pelayanan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada
sektor pendapatan dan sektor pengelolaan keuangan dan aset
daerah. Sebagai berikut akan dijelaskan kinerja pelayanan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada:
1. Sektor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor
pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
dengan 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja atas ke-4
(empat) indikator kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut:
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul.
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten akhir
tahun sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia. Proses penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dimulai bulan Januari pada
tahun berikutnya dengan menggabungkan laporan-laporan
keuangan SKPD terdiri laporan realisasi anggaran, neraca
dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan disampaikan kepada Bupati Bantul
melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan
keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 57
Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih
dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.
Selama periode tahun 2010 s/d tahun 2015 Badan
Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan
keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun 2009, Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.9)
Tabel 2.9
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010 s/d 2014
Tahun Opini Penjelasan Keterangan
2010 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009
2011 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010
2012 WDP
Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011
2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
2014 WTP
Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
2015 WTP
Pengelolaan aset yang belum tuntas, pengembalian dana hibah PERSIBA, penggunaan dana alokasi desa tahun 2012 dan dana pengadaan tanah masih tersimpan dalam rekening
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014
Sumber Data : DPPKAD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 58
Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014
dan tahun 2015 BPK RI telah menerbitkan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014, opini tersebut
merupakan pernyataan profesional BPK selaku pemeriksa
atau auditor bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Bantul pada tahun tersebut (tahun
2012, tahun 2013 dan tahun 2014) telah disajikan secara
wajar dalam semua hal material, posisi keuangan (neraca),
hasil usaha, laporan arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi pemerintahan. Diraihnya opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) tersebut menunjukkan bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Bantul telah menyajikan kewajaran informasi sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundangserta efektifitas sistem pengendalian intern.
Serta sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, tahun
2013 dan tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan
transparan dibanding dengan pengelolaan keuangan pada
tahun-tahun sebelumnya.
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah
sesuai dengan alokasi anggaran kas.
Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagai Kuasa
Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), anggaran kas ini
dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 59
cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan
daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan
arus kas keluar. Penyerapan atas belanja daerah per-
triwulan dengan ketersediaan dana yang diatur dalam
anggaran kas ditetapkan sebesar 85%. Indikator ini
menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang dibuat oleh
SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah
khususnya penyerapan belanja langsung, karena
penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai
dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas
menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-
kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan
jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam
masing-masing DPA/DPPA SKPD. Selama tahun 2014
penyerapan belanja daerah setiap triwulan sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.10 dan Gambar Grafik 2.4)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 60
Tabel 2.10
Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
per Triwulan Tahun 2014
No Uraian Alokasi Penarikan per Triwulan (Rupiah) Anggaran Belanja
Daerah setelah
Perubahan I II III IV
I Rencana 887.906.553.629 476.754.620.452 304.301.938.453 232.392.713.977 1.901.355.826.511
1 Belanja Tidak Langsung 610.544.017.528 261.239.274.131 153.769.474.447 78.144.416.519 1.103.697.182.625
2 Belanja Langsung 277.362.536.101 215.515.346.321 150.532.464.006 154.248.297.458 797.658.643.886
II Realisasi 191.561.908.413 369.935.126.667 432.901.643.764 705.952.599.965 1.700.351.278.810
1 Belanja Tidak Langsung 148.010.578.499 234.545.799.941 285.571.154.912 310.355.805.441 978.483.338.794
2 Belanja Langsung 43.551.329.914 135.389.326.726 147.330.488.852 395.596.794.524 721.867.940.016
III Prosentase penyerapan anggran belanja daerah
21,57 77,59 142,26 303,78 89,43
1 Belanja Tidak Langsung 24,24 89,78 185,71 397,16 88,66
2 Belanja Langsung 15,70 62,82 97,87 256,47 90,50
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 61
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
2 74.387.550
32 Penerbitan SKPP Kabupaten
Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 37.206.300 Penerbitan SKPP Kabupaten
Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 37.206.300
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 103
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
33
Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21
Kabupaten Bantul
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
12 52.013.000 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21
Kabupaten Bantul
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
12 52.013.000
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
24
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
24
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
12
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
12
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
5
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
5
34 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
4 47.815.750 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
4 47.815.750
35 Rekonsiliasi Data Pegawai
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
4 29.497.500 Rekonsiliasi Data Pegawai
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
4 29.497.500
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
100
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
100
36 Penyusunan Standart Operasional Prosedure
Kabupaten Bantul
Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480 Penyusunan Standart Operasional Prosedure
Kabupaten Bantul
Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480
Pendampingan penyusunan analisa resiko
12
Pendampingan penyusunan analisa resiko
12
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 104
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
37 Pengelolaan SIMKEUDA
Kabupaten Bantul
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
3 231.746.400 Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten
Bantul
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
3 231.746.400
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
12
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
12
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
100
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
100
38 Pengendalian Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya pendapatan daerah
100 119.935.000 Pengendalian Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya pendapatan daerah
100 119.935.000
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
12
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
12
39 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
12 239.364.170 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
12 239.364.170
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
1
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
1
40 Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Tersedianya blangko pajak daerah
10 313.389.400 Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Bantul Tersedianya blangko pajak daerah
10 313.389.400
Sosialisasi pajak daerah 100
Sosialisasi pajak daerah 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 105
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100
41 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Bantul
Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Bantul
Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
17
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
17
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
42 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF
12 54.746.750 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF
12 54.746.750
Pengadaan box arsip 100
Pengadaan box arsip 100
43
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 53.267.970
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 53.267.970
44 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
100 356.313.350 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
100 356.313.350
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 106
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
1
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
1
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
100
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
100
Pemasangan baliho 2
Pemasangan baliho 2
45 Studi Potensi Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000
pajak daerah 2 -
pajak daerah 2
46 Studi Potensi Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000
retribusi daerah 2
retribusi daerah 2
47 Pendataan PBB P2 Kabupaten
Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
3 505.000.000 Pendataan PBB P2 Kabupaten
Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
3 505.000.000
48 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
2 233.415.000 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
2 233.415.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 107
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
49 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 148.878.900 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 148.878.900
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
100
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
100
50 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
100 47.699.350 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
100 47.699.350
Box Arsip 400
Box Arsip 400
51 Pemeliharaan basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500 Pemeliharaan basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500
52 Penilaian Objek Pajak Khusus
Kabupaten Bantul
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
20 47.897.000 Penilaian Objek Pajak Khusus
Kabupaten Bantul
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
20 47.897.000
53 Validasi Jum'at Sehari
Kabupaten Bantul
Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
100 100.000.000 Validasi Jum'at Sehari Kabupaten
Bantul Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
100 100.000.000
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
100
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
100
54
Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
Kabupaten Bantul
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
12 47.120.000 Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
Kabupaten Bantul
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
12 47.120.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 108
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
12
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
12
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
12
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
12
55 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
1 40.171.000 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
1 40.171.000
56 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 45.196.450 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 45.196.450
V
Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)
100 59.039.000
Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)
100 59.039.000
1 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
4 59.039.000 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
4 59.039.000
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
60
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
60
VI Progam Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 75%
1.765.973.500
Progam Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 75%
1.765.973.500
1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 176.145.750 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 176.145.750
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 109
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
279
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
279
Pembinaan rutin 12
Pembinaan rutin 12
2 SIMBADA Kabupaten
Bantul
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
2 432.650.600 SIMBADA Kabupaten
Bantul
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
2 432.650.600
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
180
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
180
3
Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
4 105.178.200
Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
4 105.178.200
- Laporan Mutasi 1
- Laporan Mutasi 1
- SKPD 180
- SKPD 180
4 Penataan Aset Kabupaten
Bantul
Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
100 124.843.900 Penataan Aset Kabupaten
Bantul
Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
100 124.843.900
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
100
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 110
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
5 Penghapusan Barang Daerah
Kabupaten Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 158.809.700 Penghapusan Barang Daerah
Kabupaten Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 158.809.700
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
100
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
100 -
6 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 166.803.800 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 166.803.800
- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158
- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158
7 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 70.705.200 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 70.705.200
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
100
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
100
8 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 79.323.850 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 79.323.850
Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240
Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240
9
Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 111
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
10 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 144.739.100 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 144.739.100
11 Sensus Barang Daerah
Kabupaten Bantul
akurasi data BMD (SD dan UPT)
296 - Sensus Barang Daerah Kabupaten
Bantul akurasi data BMD (SD dan UPT)
296 -
12 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016
Kabupaten Bantul
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
4 231.556.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016
Kabupaten Bantul
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
4 231.556.000
Pengadaan buku kerja tahun 2017
1500
Pengadaan buku kerja tahun 2017
1500
JUMLAH 35.790.845.758 JUMLAH 35.790.845.75829.851.830.878
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 112
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara
langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan
program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan,
badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah melalui
pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan dan belanja bagi hasil. Sehingga tabel rekapitulasi usulan
program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu
sebagai berikut: (lihat Tabel 2.21)
Tabel 2.21
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bantul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran
Volume
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6
1 N I H I L
Keterlibatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah pada penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas
usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberian
belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja
tersebut. Dimana anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja
bagi hasil dan belanja bantuan keuangan termasuk kelompok
belanja tidak langsung yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedang kajian
atas usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk
pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh SKPD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 113
penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah
yang ditangani dan tugas, pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 114
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
KAD sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan maka tahun tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional. (lihat Tabel 3.22)
Tabel 3.22 Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2016
Badan Keuangan dan Aset Daerah
No Kebijakan Nasional
Sumber Keterangan
1 2 3 4
1 N I H I L
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja
Renja BKAD tahun 2018 disusun pada tahun ini (tahun 2017) yang merupakan tahun berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016 dan arah kebijakan dan sasaran pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul tahun 2006-2025. Sasaran RPJPD Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan prioritas daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu sasaran daerah dari prioritas tersebut
B
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 115
yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2016 direncanakan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran daerah tersebut yaitu opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target kinerja 100%. Keserasian antara prioritas RPJPD Kabupaten Bantul, sasaran daerah dan indikator kinerja berserta target yang akan dicapai tahun 2016 yang diampu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23)
Tabel 3. 23 Hubungan Sasaran RPJPD, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016
Sasaran RPJPD Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Indikator Kinerja
Targe
t
Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015
WTP
2. Prosentase tercapainya
target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) 100%
Sesuai dengan wewenang, tugas pokok, fungsi dan tatakerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka meningkatnya
kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sasaran daerah
yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Indikator kinerja dari sasaran tersebut ditinjau dari 2 (dua) aspek
yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan aspek pendapatan daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai target salah satu indikator kinerja
dari sasaran daerah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Opini tersebut merupakan
pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai informasi keuangan
yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Bantul telah didasarkan pada kesesuaian dengan standar