RENCANA KERJA (RENJA) BIRO ORGANISASI ......Rancangan RENJA-SKPD ( Biro Organisasi ) disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-SKPD

RENCANA KERJA (RENJA)

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017

merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten

Tahun 2017 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan ke II Tahun 2016,

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018 sebagai salah

satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Setda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, untuk kemudian menjadi bahan/acuan dalam

penyusunan Peubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten Tahun 2017.

Pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017, Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten akan Melaksanakan 1 Urusan, 2 Program kegiatan, yaitu 1).Program Tata Kelola

Pemerintahan 2). Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan 9

Kegiatan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp. 6.098.859.960,-

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

ini semoga dapat memenuhi harapan dan dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan

dan evaluasi selanjutnya, serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Orgaanisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.

Serang, 2017

KEPALA BIRO ORGANISASI,

Drs. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620311 198503 1 019

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar .............................................................................................................. ............... i Daftar Isi ................................................................................................... .................................... ii Daftar Tabel.................................................................................................................................. iii

BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................ ...... 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... ...... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... ...... 5 1.4 Sistematika Penulisan Renja Biro Organisasi Tahun 2014 ................... ... . 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN BIRO ORGANISASI s/d Triwulan II Tahun 2018 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan

II dan Capaian Renstra. .............................................................................. ...... 7 2.2 Evaluasi Hasil Renja SKPD s/d Triwulan II ............................................. 7

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....................... .. 24 3.1.1.Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional ............................... .. 24 3.1.1.1 Arah Kebijakan Umum ................................................................... .. 24 3.1.1.2 Prioritas Nasional ............................................................................. .. 27 3.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 .................... .. 28 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................. .. 32 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................... .. 34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan ..................................................................................... . 35 4.2 Penutup ........................................................................................................... . 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten yang merupakan

salah satu unsur Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten,

sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/Kep.64-

ORG/2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten

2012-2017, yang merupakan dokumen perencanaan Setda Provinsi Banten untuk

periode 5 (lima) tahun yaitu (periode 2012-2017) yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun

2012 – 2017 dan bersifat indikatif. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata

Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang

penataan organisasi dan tatalaksana meliputi kelembagaan Provinsi dan pengendalian

kelembagaan Kabupaten/Kota, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan administrasi

kepegawaian Sekretariat Daerah sesuai Pasal 12 Perda Provinsi Banten No.3 Tahun

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Banten. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan perumusan kebijakan penataan di bidang organisasi dan tatalaksana

meliputi kelembagaan Provinsi dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota,

ketatalaksanaan, analisa jabatan dan sumber daya aparatur dan reformasi birokrasi;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis

pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan sumber

daya aparatur dan reformasi birokrasi;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan sumber

daya aparatur, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dan reformasi

birokrasi;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi , sumber daya di bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, analisis jabatan dan sumberdaya aparatur, pelayanan publik serta

peningkatan kinerja organisasi.

Sebagai bagian dari SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Biro

Organisasi diharuskan menyusun Rencana Kerja Biro pada setiap tahun anggarannya.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi tersebut merupakan dokumen Perencanaan

Biro untuk periode 1 (satu) tahun yang dibuat sebagai bahan untuk penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Setda Provinsi Banten, yang didalam penyusunannya

mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Provinsi Banten sebagai

pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) merupakan

rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam kurun waktu satu

tahun anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah mengingat bahwa :

1. Rancangan RENJA-SKPD ( Biro Organisasi ) disusun dengan mengacu pada

rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-

SKPD (SETDA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang

berasal dari masyarakat;

2. Rancangan RENJA-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan

Pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat;

3. Rancangan RENJA-SKPD secara bottom up di bahas dalam forum SKPD yang

diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menentukan

prioritas kegiatan pembangunan yang akan mengarah terhadap pelayanan

kebutuhan masyarakat dan wilayah;

4. Rancangan RENJA-SKPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD,

karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar

rancangan RENJA-SKPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota;

5. Rancangan RENJA-SKPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan

awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-SKPD masih merupakan bahan dalam

rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-SKPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang

menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA - SKPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan

APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) sebagai dokumen

pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh

SKPD yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara

tepat dan terarah, harus tertuang dalam RENJA–SKPD, karena RENJA-SKPD dalam

pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar

terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Dekonsentrasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

24. Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 050/Kep.64-ORG/2012

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten

2012-2017.

1.3. MAKSUD DAN Tujuan

1. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi

Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2017

dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012–2017 kedalam rencana program,

kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan.

Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana

pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017 adalah:

1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan

seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Setda Provinsi Banten dan RPJMD

Provinsi Banten;

2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Biro

Organisasi Setda Provinsi Banten tahun 2017 berdasarkan kebijakan,

evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana

kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.

3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan;

4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Banten;

5) Memberikan pedoman kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun

2017 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD,

proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD

dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Setda, dengan Renja K/L dan serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan

Renja Biro Organisasi.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro

Organisasi, serta garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/

Biro Organisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada

APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-

tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja

pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian

terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran rencana kerja SKPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan

(perumusan program dan kegiatan).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Lampiran – Lampiran.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini meliputi penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010-2014, Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Banten Tahun 2015-2025, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

RPJMD Provinsi BantenTahun 2012-2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

3.1.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

3.1.1.1. Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Mengacu

pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik

dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum

pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang

sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi

yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan

kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu

pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur

dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan

yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,

penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi

manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan

juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih,

adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi

secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang

bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun

sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan

kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang

bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan

antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih,

transparan,adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan

tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak

mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini

dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas

fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara

demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel. Pembangunan

kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru,

tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan

ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan

pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan

merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih

mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.

3.1.1.2 Prioritas Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih

operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional

dibawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan

negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin

implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;

(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan

pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan

hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta

(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

I-51

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja

secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan

transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi

struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang

memadai, dan data kependudukan yang baik. Oleh karena itu, substansi inti dari

reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga

yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah

lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan

sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan

penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014; 2.

Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan

pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala

daerah;

3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem

rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat

selambat-lambatnya 2011;

4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan

di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi

pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah

selambat-lambatnya 2011;

5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem

IndikatorKinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah;

6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan

penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;

7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK)

dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada

2011.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016

Ada 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017,

prioritas pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten yaitu prioritas ke 6 (enam) yang terkait dengan prioritas Penyelenggaraan

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan Isu Strategis dan Prioritas

Pembangunan pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 terdiri dari 9 (sembilan) Isu

Strategis dan 9 (sembilan) Prioritas pembangunan, dan yang terkait dengan Biro

Organisasi yaitu Isu Strategis : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu : Pemantapan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Keterkaitan antara Isu

Strategis dengan Prioritas Pembangunan 2016 yang terkait dengan Biro Organisasi

Setda Provinsi Banten dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Banten memiliki tugas berdasarkan Ayat 1 s/d 5 Pasal 212

Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menyusun Raperda tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Banten dan

Pembentukan susunan perangkat Daerah serta Pergub tentang Organisasi, rincian

Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat Daerah, untuk raperda dimaksud masih

menunggu peraturan Pemerintah tetang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

konkuren diundangkan paling lambat 2 tahun sejak UU No. 23 Tahun 2014Tentang

Pemerintah Daerah diundangkan sesuai pasal 16 ayat (2) dan (5).

Untuk Rapergug dimaksud menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang

Organisasi Perangkat Daerah yang mengganti PP No.41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan informasi untuk pengganti PP No. 41 tahun 2007 akan diselesaikan

pada tahun 2015, sehingga untuk perubahan kelembagaan Organisasi Pemerintah

Daerah sangat dimungkinkan dibahas pada perubahan APBD TA 2015

No Isu Strategis Rencana Strategis SKPD

1 Pembentukan

Kelembagaan

baru

• Kajian Pembentukan

SOTK Selaras dengan

dokumen perencanaan

dan kelembagaan

tingkat pusat

• Kajian Tentang Dewan

Riset Daerah, TKKSD,

TKPKD, BKPRD,

BKSP

• Kajian Tentang ULP

• Kajian Perda tentang

UPT Pendidikan di

Kab/Kota

• Kajian Fungsi dari

Biro Organisasi, Biro

Hukum, Biro

Pemerintahan

Sekretariat Gubernur

terkait dengan

Manajemen

Pengelolaan APBN di

ProvinsiBanten

2 Sumber Daya

Manusia

• Kajian tentang

Kebutuhan Pegawai

• Kajian Tentang SKP

BKD, Badan Diklat,

Biro Organisasi

3

3

Penataan

kepemilikan aset

milik Pemerintah

• Kajian Pergub

terkait dengan

pendelegasian

wewenang

gubernur dalam

penetapan dan

Ijin lokasi (

Urusan

Pertanahan )

Biro

Pemerintahan, Biro

Organisasi, Biro Hukum

4

4

Implement

asi UU 23/2014

• Penyusunan

Pergub

Transisional

dalam pelayanan

public

Dindik,

Distamben, DisIndag,

DKP, Dishutbun,

BKPMPT, Biro

Organisasi, Biro Hukum

dan Biro Pemerintahan

5

5

Anggaran • Kajian Pe rda

Tentang

Retribusi

Perijinan

• Kajian Anggaran

terkait dengan

SOTK Baru

DPPKD,

Bappeda, Biro Hukum,

Biro Organisasi

Keterkaitan antara Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 pada Biro

Organisasi

No. Isu Strategis 2017 Prioritas Pembangunan 2017 Keterangan

1

Refornasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

Pemantapan Refornasi

Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan

- Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

SKPD

- Sistem Tata Kelola

- Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur yang

Profesional

- Peningkatan Pelayanan Publik

- Akuntabiltas

- Budaya Kerja Aparatur /Pola Pikir

Untuk prioritas pembangunan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

daerah kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target

yang ada dalam RPJMD 2012-2017 dan Renstra Setda 2012-2017, dan dijelaskan dengan

tabel sebagai berikut :

No Priorias Pembangunan Urusan /Program Indikator Target 2017

1 2 3 4 5

1. Pemantapan Reformasi

Birokrasi dan Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah

Otonomi

daerah,pemerintahan

umum, administrasi

keuangan daerah,

perangkat daerah,

kepegawaian, dan

persandian

Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Rasio

ketersediaan

dokumen

penataan

Kelembagaan

Perangkat

Daerah,

Lembaga lain

bagian

perangkat

daerah,

Ketatalaksanaan,

Analisa Jabatan

dan Analisa

Beban Kerja

Perangkat

Daerah

100

1 2 3 4 5

Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah

Rasio

Ketersediaan

dokumen

Penatausahaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Laporan

Keuangan

100

Rasio

Ketersediaan

dokumen

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

100

Peningkatan Sarana,

Prasarana

Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Rasio

pembangunan,

pengadaan,

pemeliharaan

dan rehabilitasi

sarana dan

prasarana

aparatur

100

Rasio

Pembinaan dan

Peningkatan

Pelayanan Tata

Usaha dan

Administrasi

Kepegawaian

100

Statistik

Penyediaan Data

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan

Data dan

Informasi

Pembangunan

(Paket)

1 Paket

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam mewujudkan visi Sekretariat Daerah yang berbunyi “Terwujudnya peningkatan

kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan

yang baik” dan melaksanakan misi Sekretariat Daerah, perlu dirumuskan langkah-

langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan

strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui

apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan

yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu

pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja

yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner,

Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang profesional

kompeten dan akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis

kompetensi.

Misi 2 : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala

perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan

Pembangunan, serta umum.

Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang

semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan

segala perubahan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Misi 3 : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan

Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan.

Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada

pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi

administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatkannya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat

oleh seluruh lapisan masyarakat;

2. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan

nilai-nilai keagamaan

3. Meningkatknya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah

4. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan

5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi sebagai

berikut:

No. Tujuan Sasaran

1 2 3

1. Meningkatnya sumberdaya aparatur yang

profesional kompeten dan akuntabel.

Meningkatnya pengawasan,

akuntabilitas kinerja dan disiplin

aparatur yang berbasis

kompetensi.

2. Mengembangkan kelembagaan dan

birokrasi yang semakin profesional dan

akuntabel serta adaptabel untuk segera

menyesuaikan dengan segala perubahan.

Mewujudkan kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah serta pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel

dan berbasis teknologi informasi

3. Memberikan pelayanan yang prima kepada

pimpinan, aparatur, dan pemangku

kepentingan berupa rumusan kebijakan

fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai

ketentuan yang berlaku

1. Meningkatkannya pelayanan

publik yang dapat diakses

dengan mudah dan cepat oleh

seluruh lapisan masyarakat;

2. Meningkatkannya sarana dan

prasarana kerja aparatur

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Banten sesuai strategi dan kebijakan dalam

rangka pencapaian visi dan misi. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari

program, dan terdiri dari beberapa kegiatan dengan sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya yang ada baik berupa aparatur, dana, sarana dan prasarana untuk

menghasilkan sesuatu berupa barang/jasa yang bersifat indikatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

3) Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

4) Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,

adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

2) Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan

Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota;

3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan;

4) Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Perangkat Daerah;

5) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

6) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2014;

8) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

9) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda;

11) Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda;

12) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur;

13) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

Tabel : Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2016

NO. PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

1.

Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Penataan Kelembagaan

Lembaga Lain Bagian Perangkat

Daerah dan Pembinaan dan

Fasilitasi Raperda/Perda OPD

Kab/Kota;

3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Ketatalaksanaan;

4. Kegiatan Penyusunan Uraian

Tugas, Analisa Jabatan dan

Analisa Beban Kerja Perangkat

Daerah;

5. Kegiatan Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

6. Kegiatan Pembinaan dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik;

7. Kegiatan Penyusunan LAKIP

Provinsi Banten Tahun 2016;

Rumusan Renja

Biro Organisasi

tahun 2015

terdiri dari 4

Program dan 13

Kegiatan

2. Peningkatan Kualitas

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

8) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan;

9) Kegiatan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset;

3. Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran

dan Kapasitas Aparatur

10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas

dan Kualitas Pelayanan

Perpustakaan Setda;

11) Kegiatan Pelayanan

Administrasi dan Kesejahteraan

Pegawai Setda;

12) Kegiatan Peningkatan dan

Pembinaan Budaya Kerja

Aparatur;

4. Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

13) Kegiatan Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi BantenTahun

2017 dan prakiraan maju rencana Tahun 2018 akan dimuat dalam tabel rumusan rencana

dan kegiatan sebagaimana dalam lampiran.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROVINSI BANTEN

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

1 20 04 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

Rasio Ketersediaan Dokumen

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain Bagian Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan

dan Analisa Beban Kerja

100% 100%

1 20 04 01 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

418.512.000 418.512.000 460.363.200

Evaluasi Kelembagaan 50 Unit

Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten = 141.080.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 141.080.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Lokakarya Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 37.212.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Rapergub

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 99.140.000

Provinsi

Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 04 02

Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota.

532.905.000 532.905.000 586.195.500

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan Pelaksanaan SOTK OPD Kabupaten/Kota = 260.000.000

Provinsi Banten

4 Dokumen 4 Dokumen

Rakor Bidang Kelembagaan Se-

Provinsi Banten = 185.645.000

Provinsi

Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 6 1 Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah

946.110.000 1.018.110.000 15

Dokumen 1.040.721.0

00

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (10 Dinas & Setwan)

Provinsi Banten

1 Dokumen 1.022.610.000 1 Dokumen

Penyusunan Rapergub Ttg Analisa Jabatan Pd Skpd Di Lingkungan Pemerintah Prov.banten (12 Dinas & Inspektorat)

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (5 Badan Pendukung & Satpol PP)

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

Finalisasi/Pembahasan Pergubttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten Setda (9 Biro)

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan

Pemerintah Prov.Banten Setda (9 Biro)

Provinsi

Banten 1 Dokumen

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten ( 10 Dinas) & Setwan)

Provinsi Banten

1 Dokumen

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (12 Dinas & Inspektorat)

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (5 Badan Pendukung &Satpol PP)

Provinsi Banten

1 Dokumen

Finalisasi/Pembahasan Pergubttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten = 88.300.000

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Uraian Tugas

UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap 1

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap III

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap IV

Provinsi Banten

1 Dokumen

Finalisasi/Pembahasan Uraian Tugas UPT/Balai pd Dinas/Badan

Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk SatPol PP, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan BKPMPT

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk BPPMD dan Kantor Penghubung

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Pemerintahan dan Biro Umum

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Humas dan Protokoll dan Biro Organisasi

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Umum dan Biro Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk

Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Pembuatan Sistem Aplikasi Standar Kompetensi Manajerial dan Bimbingan Teknis Aplikasi Standar Kompetensi Manajerial

Provinsi Banten

Dokumen Dokumen

Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan

241.400.000 241.400.000 265.540.000

Penyusunan Revisi Pergub Tata Naskah Dinas = 113.250.000

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penyusunan SOP SKPD Provinsi Banten Berbasis Sistem Aplikasi = 128.150.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 6 4 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

341.200.000 341.200.000 375.320.000

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 73.500.000

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Provinsi Banten = 75.100.000

Provinsi Banten

8 Dokumen 8 Dokumen

Rakor Hasil Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan

Kab/Kota = 47.380.000

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Bimtek Inovasi Pelayanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota = 50.080.000

Provinsi Banten


Penyusunan Hasil Evaluasi dan Laporan SPM Provinsi dan Kab/Kota

= 50.450.000

Provinsi

Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Rakor Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik = 44.690.000

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

1 20 6 5

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Provinsi Banten

478.610.000 500.110.000 526.471.000

Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten = 149.200.000

Provinsi Banten


Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten = 83.800.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten = 43.600.000

Provinsi Banten

3 Dokumen 3 Dokumen

Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Provinsi Banten = 19.750.000

Provinsi Banten


Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten = 33.590.000

Provinsi Banten


Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten = 20.500.000

Provinsi Banten


Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten = 128.170.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten

100% 100%

Rasio dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Provinsi

Banten 100% 100%

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Laporan Keuangan

1 20 9 1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

200.000.000 200.000.000 220.000.000

PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN = 39.000.000

Provinsi Banten

3 dokumen 3 dokumen

PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN = 26.000.000

Provinsi Banten

6 dokumen 6 dokumen

PENYUSUNAN RENSTRA BIRO ORGANISASI = 13.000.000

Provinsi Banten

2 dokumen 2 dokumen

PEMBINAAN MENTAL DAN MANAJERIAL INTERNAL PENGELOLA KEGIATAN BIRO ORGANISASI = 69.000.000

Provinsi Banten

5 dokumen 5 dokumen

FORUM RENJA BIRO ORGANISASI = 13.000.000

Provinsi Banten

1 dokumen 1 dokumen

RAPAT KERJA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA = 40.000.000

2 Kegiatan 2 kegiatan

1 20 9 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

43.000.000 43.000.000 47.300.000

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak = 10.750.000

Provinsi Banten

1 Paket

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Pembinaan Internal tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2016 = 32.250.000

Provinsi Banten

11 dokumen

1 20 10

Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta

pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan

Provinsi

Banten 100% 100%

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana aparatur

Provinsi

Banten 100% 100%

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

Provinsi Banten

100% 100%

Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Kemampuan Aparatur

Provinsi

Banten 100% 100%

1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran 437.052.960

540.689.960

480.758.256

PEYEDIAAN JASA PERKANTORAN (HONORARIUM NON PNS) = 43.200.000

Provinsi Banten

Orang/12 Bulan

Orang/12

Bulan

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BIRO ORGANISASI = 114.900.960

Provinsi

Banten 12 Bulan 12 Bulan

PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BIRO ORGANISASI = 193.281.000

Provinsi Banten

12 Bulan 12 Bulan

PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM Provinsi

Banten 12 Bulan 12 Bulan

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

= 85.671.000

BELANJA PROMOSI DAN PUBLIKASI = 130.750.000

Provinsi Banten

12 Bulan 12 Bulan

1 20 10 2 Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

471.600.000 471.600.000 518.760.00

0

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH = 98.550.000

Provinsi Banten

12 bulan 12 bulan

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH = 373.050.000

Provinsi Banten

12 bulan 12 bulan

1 20 10 3 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawai Setda dan Revormasi Birokrasi

572.620.000 572.120.000

Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 =

89.600.000

Provinsi Banten


Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 - 2023 = 74.300.000

Provinsi Banten


Pembinaan dan penyusunan SKP dilingkungan SETDA Provinsi Banten = 36.060.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Pembinaan Kesegaran Jasmani Pegawai SETDA Provinsi Banten = 75.600.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Evalasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Pegawai SETDA Provinisi Banten = 1.300.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pegawai SETDA Provinsi Banten =

183.260.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Pembinaan Rohani Pegawai SETDA Provinsi Banten = 12.000.000

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

Rakor Pimpinan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten

= 100.000.000

Provinsi

Banten 1 Kegiatan

1 20 10 4 Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur

306.750.000 306.750.000 33 Kegiatan 337.425.000

PENGAWASAN, PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA KEHADIRAN PEGAWAI = 216.000

Provinsi Banten

12 Dokumen 12

Dokumen

RAPAT KOORDINASI TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN = 51.550.000

Provinsi Banten

12 Dokumen 12

Dokumen

PENYUSUNAN DRAFT RAPERGUB REWARD AND PUNISHMENT APARATUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN = 94.934.000

Provinsi Banten

25 orang 25 orang

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA = 60.050.000

Provinsi Banten

40 orang 40 orang

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR = 100.000.000

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 23 Statistik

1 23 1 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

86.490.000

86.490.000 95.139.000

1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Forum Data = 35.500.000

Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu = 11.800.000

Provinsi Banten

1 dokumen

Penyusunan Data Indikator Kinerja

= 11.500.000

KODE




KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING





KEBUTUHA

N DANA/PAG

U INDIKATIF

Penyusunan Data Pembangunan = 27.690.000

T O T A L

6.098.859.960 5.272.886.960

5.488.735.9

56

BAB IV

PENUTUP

4.1.KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 hal

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal

untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 yang telah dirumuskan

dalam Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Banten Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Provinsi Banten 2012 – 2017 dan Rencana Pembangunan Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017.

2. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Banten dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi BantenTahun 2017, serta dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Banten Tahun 2017 tersebut dijadikan dasar untuk menyusun RKA dan

DPA Perubahan Tahun 2017.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap

Rencana Kerja tersebut secara berkala baik triwulanan maupun semesteran.

4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan

Baik dan tepat sasaran, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus

melakukan Koordinasi dengan SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.

4.2.PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

tahun 2017 ini, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 s/d semester I,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana kerja ini merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Biro

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2017 ini akan dapat

dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan Staf berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada

perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh

elemen/unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu,

diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

KEPALA BIRO ORGANISASI

Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620311 198503 1 019

RENCANA KERJA (RENJA) BIRO ORGANISASI ......Rancangan RENJA-SKPD ( Biro Organisasi ) disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-SKPD

Documents